AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article presents a conceptual review of "governance" from the perspective of Islamic political science. Through a systematic synthesis of relevant literature, this study examines the foundational normative-epistemic dimensions of Islamic governance, its objectives, guiding principles, political and institutional mechanisms, and ethical dimensions. The findings indicate that governance in Islamic political science is understood as the process of decision-making and implementation in managing public affairs and public resources aimed at realizing public welfare, guided by the Qur'an and Sunnah through policies, laws, and institutional reform. Islamic governance emphasizes the principles of shura (consultation), siyasah (political administration), accountability, transparency, and integrity as prerequisites for effective and legitimate governance. This article also critically notes the gap between normative ideals and empirical practices of Islamic governance, underscoring the importance of distinguishing normative and empirical dimensions in the study of Islamic political governance.
Keywords: governance, Islamic political science, shura, siyasah, public welfare, syariah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini menyajikan tinjauan konseptual mengenai "tata kelola pemerintahan" (governance) dalam perspektif ilmu politik Islam. Melalui sintesis sistematis atas literatur yang relevan, kajian ini menelaah dimensi normatif-epistemik tata kelola Islam, tujuannya, prinsip-prinsip yang menopangnya, mekanisme politik dan kelembagaannya, serta dimensi etikanya. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola dalam ilmu politik Islam dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dan implementasi dalam pengelolaan urusan publik dan sumber daya publik yang diarahkan pada perwujudan kesejahteraan publik, dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah melalui kebijakan, hukum, dan reformasi institusi. Tata kelola Islam menekankan prinsip shura (konsultasi), siyasah (administrasi politik), akuntabilitas, transparansi, dan integritas sebagai prasyarat berfungsinya institusi dan kebijakan yang berorientasi syariah. Artikel ini juga secara kritis mencatat adanya kesenjangan antara ideal normatif dan praktik empiris tata kelola Islam, sehingga menegaskan pentingnya pembedaan antara dimensi normatif dan empiris dalam studi tata kelola pemerintahan Islam.
Kata Kunci: governance, ilmu politik Islam, shura, siyasah, kesejahteraan publik, syariah
________________________________________
1. Pendahuluan
Konsep governance atau tata kelola pemerintahan merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik dan administrasi publik kontemporer. Dalam konteks studi Islam, konsep ini mendapat perhatian yang semakin besar seiring dengan berkembangnya diskursus mengenai peran nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur tata kelola, governance lebih tepat dipahami sebagai "tata kelola" dan bukan semata "pemerintah", karena menekankan proses pengambilan keputusan dan proses implementasinya, serta cara lembaga publik menjalankan urusan publik dan mengelola sumber daya publik (Haider et al., 2021).
Pertanyaan mendasar yang muncul dalam kajian ilmu politik Islam adalah: bagaimana konsep governance dipahami, dirumuskan, dan dioperasionalkan dalam bingkai normatif dan institusional Islam? Pertanyaan ini relevan karena konsepsi tata kelola dalam perspektif Islam tidak hanya menyangkut desain kelembagaan, tetapi juga mencakup fondasi epistemik, tujuan etis-politik, serta mekanisme implementasi yang bersumber pada syariah.
Artikel ini bertujuan menyajikan tinjauan konseptual yang sistematis mengenai governance menurut ilmu politik Islam dengan menelaah: (1) definisi dan konsep dasar; (2) landasan normatif-epistemik; (3) tujuan tata kelola; (4) prinsip-prinsip good governance dalam perspektif Islam; (5) mekanisme politik dan kelembagaan; (6) dimensi etika pemerintahan; serta (7) nuansa kritis mengenai kesenjangan teori dan praktik.
________________________________________
2. Konsep Dasar Governance (Tata Kelola) dalam Ilmu Politik Islam
Dalam literatur tata kelola, governance lebih tepat dipahami sebagai "tata kelola" (bukan semata "pemerintah"), karena menekankan proses pengambilan keputusan dan proses implementasinya (atau kegagalan implementasinya), serta cara lembaga publik menjalankan urusan publik dan mengelola sumber daya publik (Haider et al., 2021). Kerangka ini juga memandang bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak hanya dikerjakan oleh negara (government) secara tunggal, melainkan melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah sebagai stakeholders (Haider et al., 2021). Dengan demikian, definisi operasional "tata kelola pemerintahan" sebagai "cara otoritas dijalankan dalam pengelolaan sumber daya negara" selaras dengan konsepsi governance sebagai praktik pengelolaan urusan publik dan sumber daya publik melalui proses keputusan dan implementasi yang dapat dievaluasi (Haider et al., 2021).
Dalam ilmu politik Islam, gagasan Islamic governance secara eksplisit dipahami sebagai: (i) praktik memerintah/mengelola urusan publik dan sumber daya publik demi terwujudnya public welfare; (ii) seperangkat kebijakan dan hukum yang dibuat pemimpin dan diimplementasikan melalui lembaga negara; dan (iii) reformasi politik agar keluaran sistem politik selaras dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (Rudnyckyj, 2009). Rumusan ini mengikat governance dengan tujuan kesejahteraan publik sekaligus dengan sumber normatif (wahyu dan teladan kenabian) sebagai orientasi etika-politik (Rudnyckyj, 2009). Pada saat yang sama, konsepsi "tata kelola pemerintahan syariah" dalam studi tentang Aceh menunjukkan bahwa banyak unsur teknis good governance (misalnya transparansi dan akuntabilitas) tetap dianggap relevan, namun perbedaannya diletakkan pada fondasi filosofis dan normatif syariah yang menuntun arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan (McCallam, 2010).
________________________________________
3. Landasan Normatif-Epistemik: Syariah, Siyasah, dan Keterpaduan Agama–Politik–Ekonomi
Sumber normatif tata kelola dalam perspektif Islam ditautkan pada syariah sebagai hukum Islam yang berbasis pada ajaran dan teladan Nabi Muhammad saw. serta mengatur aspek etika dan kehidupan sosial, dan disebut mencakup dimensi luas kehidupan (tidak terbatas pada satu sektor) (Vredenbregt, 1962). Dalam pengertian ini, tata kelola tidak diposisikan sebagai teknik administrasi yang "netral nilai", melainkan sebagai praktik bernegara yang harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai syariah (Rudnyckyj, 2009; Vredenbregt, 1962).
Sejalan dengan itu, pemikiran Islamic moral economy/Islamic political economy menjelaskan bahwa epistemologi, institusi, dan fungsi ekonomi-politik dipahami saling terhubung melalui pengetahuan yang bersumber pada wahyu (revealed knowledge) (Pirimqulov, 2020). Dengan kerangka demikian, "ilmu politik Islam" tidak memisahkan agama dari ekonomi-politik, melainkan menempatkannya sebagai basis moral dan epistemik yang membentuk tujuan, batasan, dan parameter kebijakan publik (Pirimqulov, 2020). Dalam artikulasi lain, studi tentang ekonomi politik Islam mendefinisikannya sebagai ilmu relasi antara pemerintahan (shura) dan subsistem pasar, yang menandai bahwa tata kelola ekonomi (termasuk pengaturan pasar) dipahami sebagai arena hubungan institusional antara negara dan masyarakat/pasar, dengan konsultasi (shura) sebagai prinsip kunci (Treadwell & Bacharach, 2023).
Namun demikian, literatur yang tersedia juga menegaskan adanya perdebatan dan variasi penafsiran mengenai relasi agama dan negara. Misalnya, kajian tentang wacana anak muda Muslim Indonesia mencatat bahwa secara normatif Islam dipandang menyediakan prinsip-prinsip etis seperti keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dalam pembentukan negara, sekalipun diperdebatkan apakah ada konsep "negara Islam" yang bersifat langsung dan denotatif (Asutay & Sidek, 2020). Dengan kata lain, sebagian literatur menekankan keterpaduan agama–politik, sementara sebagian lain menekankan bahwa kontribusi Islam pada tata kelola lebih berupa prinsip etika untuk menilai dan mengarahkan praktik pemerintahan (Asutay & Sidek, 2020). Ketegangan ini penting karena membentuk spektrum konseptual governance "menurut ilmu politik Islam": dari model yang menekankan institusionalisasi syariah hingga model yang menekankan etika publik berbasis Islam (Asutay & Sidek, 2020; Rudnyckyj, 2009).
________________________________________
4. Tujuan Tata Kelola dalam Perspektif Politik Islam: Kemaslahatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Tujuan tata kelola dalam bingkai Islamic governance dinyatakan sebagai realisasi public welfare melalui pengelolaan urusan publik dan sumber daya publik (Rudnyckyj, 2009). Dalam literatur ekonomi-politik Islam, tujuan tersebut sering dipertegas sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, seperti pangan, sandang, dan papan (Ingratubun, 2022). Artikel telaah kritis tentang ekonomi politik Islam bahkan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar individual sebagai tujuan politik-ekonomi yang membedakan perspektif Islam dari perspektif kapitalis, sekaligus menegaskan peran negara yang penting (langsung maupun tidak langsung) dalam implementasinya (Ingratubun, 2022).
Sementara itu, kajian Islamic political economy dalam konteks kebijakan publik juga merumuskan orientasi perlindungan warga secara luas: kerangka ekonomi-politik Islam digambarkan sebagai framework yang menekankan kekuatan hukum dan keadilan yang melindungi warga, termasuk dimensi yang berkaitan dengan agama, kehidupan, harta, kehormatan, dan keturunan (Prasetyo et al., 2021). Klaim mengenai perlindungan yang luas ini memperkuat bahwa governance menurut ilmu politik Islam tidak berhenti pada efisiensi administratif, melainkan melekat pada mandat normatif perlindungan dan keadilan sosial (Prasetyo et al., 2021; Rudnyckyj, 2009).
________________________________________
5. Prinsip-Prinsip Good Governance dan "Syariah Governance": Konvergensi Instrumen, Distingsi Fondasi
Studi tentang good governance dalam perspektif hukum Islam memaknai good governance sebagai cara lembaga publik menjalankan urusan publik dan mengelola sumber daya publik, sekaligus menekankan governance sebagai proses keputusan dan implementasi (Haider et al., 2021). Di Aceh, penelitian tentang tata kelola pemerintahan perspektif syariah menyatakan bahwa secara umum unsur layanan publik menuntut terpenuhinya prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, partisipatif, profesionalitas, berkeadilan, responsif, efisiensi, efektif, dan akuntabilitas (McCallam, 2010). Dengan demikian, terdapat konvergensi pada level instrumen administratif (transparansi, akuntabilitas, efisiensi) antara wacana good governance umum dan tata kelola berbasis syariah (Haider et al., 2021; McCallam, 2010).
Perbedaannya—menurut studi yang sama—lebih bersifat fundamental dan filosofis: tata kelola syariah diproyeksikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang diarahkan agar selaras dengan prinsip syariah, namun tetap beroperasi dalam pranata ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi (McCallam, 2010). Ini menunjukkan bentuk "akomodasi institusional" di mana instrumen good governance dipertahankan, tetapi orientasi nilai dan tujuan ditautkan pada pelaksanaan syariah dalam ruang hukum yang berlaku (McCallam, 2010). Sejalan dengan itu, kajian yang mencoba menjembatani konsep welfare state dan liberal state melalui maqashid asy-syari'ah menekankan bahwa politik hukum Islam dapat memformulasikan prinsip ekonomi syariah dan prinsip good governance syariah, termasuk penekanan pada keadilan dan akuntabilitas (Laliberté & Travagnin, 2019).
________________________________________
6. Mekanisme Politik dan Kelembagaan: Shura, Siyasah, dan Peran Regulatif Negara
Dalam terminologi politik Islam, "politik" kerap diposisikan sebagai fiqh siyasah (Mulyadi, 2023), dan tata kelola administratif berbasis syariah disebut memerlukan pemahaman aparatur tentang teori syariah dan siyasah idariyah (administrasi Islam) agar tata kelola pemerintahan syariah dapat diwujudkan secara memadai (McCallam, 2010). Ini menegaskan bahwa governance menurut ilmu politik Islam dipahami bukan sekadar desain institusi, tetapi juga kapasitas normatif-teknis aparatur untuk mengoperasikan administrasi publik sesuai prinsip syariah (McCallam, 2010).
Prinsip konsultasi (shura) tampil sebagai mekanisme tata kelola yang penting. Literatur yang mendefinisikan ekonomi politik Islam sebagai relasi antara pemerintah (shura) dan pasar secara langsung menempatkan shura sebagai prinsip institusional dalam pengaturan kehidupan ekonomi (Treadwell & Bacharach, 2023). Selain itu, pembahasan tentang negara Islam dan tata kelola politik menyatakan bahwa popular consent dan free choice mendasari pembentukan pemerintahan melalui pemilihan, walaupun gaya elektoralnya tidak disamakan secara penuh dengan demokrasi dalam pengertian paling lengkap (Saputri, 2020). Dengan kata lain, sebagian literatur menegaskan kompatibilitas tertentu antara prinsip persetujuan publik dan mekanisme elektoral dengan tata kelola Islam, sembari mempertahankan distingsi konseptual terhadap demokrasi liberal sebagai kategori tunggal (Rudnyckyj, 2009; Saputri, 2020).
Kerangka siyasah syar'iyyah juga digunakan untuk membaca praktik kebijakan syariah dalam konteks modern. Kajian tentang rekonstruksi siyasah syar'iyyah menegaskan relevansi pengaturan negara melalui perangkat kebijakan (misalnya peraturan dan regulasi) serta mengutip gagasan variabel-variabel politik Islam; secara spesifik disebut adanya enam variabel (hukum, pemerintah, masyarakat, ekonomi, pembangunan, keadilan) dalam pandangan Ibn Khaldun untuk menopang implementasi kebijakan (Migdad & Babngida, 2022). Klaim ini memperlihatkan bahwa governance menurut ilmu politik Islam sering dipahami sebagai ekologi kebijakan yang mensyaratkan koherensi antardomain (hukum–pemerintah–masyarakat–ekonomi–pembangunan–keadilan) (Migdad & Babngida, 2022), selaras dengan definisi Islamic governance yang menekankan kebijakan/hukum dan reformasi institusional demi kesejahteraan publik (Rudnyckyj, 2009).
________________________________________
7. Dimensi Etika Politik: Anti-Korupsi, Kualitas Layanan Publik, dan Akuntabilitas
Sejumlah literatur menekankan bahwa kualitas governance berkaitan dengan integritas dan efektivitas kebijakan. Studi lintas negara tentang pertumbuhan perbankan syariah menyimpulkan bahwa kualitas layanan publik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan penting untuk memastikan pertumbuhan pembiayaan yang positif (Syamsuri et al., 2022). Walaupun fokusnya adalah perbankan syariah, temuan ini memberikan dasar bahwa tata kelola (dalam arti kualitas layanan publik dan kredibilitas kebijakan) merupakan variabel kelembagaan yang signifikan dalam performa institusi publik-ekonomi yang berlabel syariah (Syamsuri et al., 2022).
Sejalan dengan itu, studi tentang ketidakstabilan politik dan kinerja bank syariah menyatakan bahwa pemerintahan yang stabil serta law and order berkorelasi positif dengan kesehatan institusi keuangan Islam, sementara korupsi dan keterlibatan militer dalam politik dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil yang meningkatkan ketidakpastian dan risiko bagi bisnis (Dzutsati et al., 2016). Pada level konseptual, kajian yang menguji mekanisme "Islamic mechanisms" juga memasukkan perang melawan korupsi, perlindungan hak milik, dan penegakan ekuitas sosial sebagai unsur yang diturunkan dari prinsip syariah dalam suatu sistem sosial-ekonomi-politik yang patuh syariah (Nopriansyah, 2019). Dengan demikian, dalam sintesis sumber-sumber ini, governance dalam ilmu politik Islam dapat dipahami menuntut rule-based governance (law and order), integritas (anti-korupsi), dan kapasitas layanan publik yang kredibel sebagai prasyarat bagi berfungsinya institusi dan kebijakan berorientasi syariah (Dzutsati et al., 2016; Nopriansyah, 2019; Syamsuri et al., 2022).
________________________________________
8. Nuansa Penting: Islamisasi Tata Kelola versus Risiko Kesenjangan Teori–Praktik
Literatur juga secara eksplisit mengingatkan adanya jarak antara ideal normatif tata kelola Islam dan praktik institusional. Kajian tentang sistem Islam dan mekanisme pembangunan menyatakan terdapat divergensi antara praktik governance Islami dan governance Islami teoretis (Nopriansyah, 2019). Pada ranah institusi keuangan Islam, kritik juga muncul: satu artikel tentang eksperimen perbankan "Islam" menyebut adanya contoh "governance failure" dalam kepatuhan lembaga bank syariah terhadap syarat-syarat tertentu, sebagai bagian dari kritik lebih luas bahwa praktik kontemporer dapat menyimpang dari aspirasi ideal (Putra et al., 2023). Bersama-sama, sumber-sumber ini mendukung kesimpulan metodologis bahwa "governance menurut ilmu politik Islam" harus dibedakan antara tataran normatif (prinsip, tujuan, etika) dan tataran empiris (kinerja institusi, kepatuhan, kapasitas implementasi) (Nopriansyah, 2019; Putra et al., 2023; Rudnyckyj, 2009).
Dalam tradisi "Islamic moral political economy", problem kesenjangan itu bahkan dijelaskan sebagai deviasi institusional: praktik keuangan Islam kontemporer dipandang cenderung bergerak menjadi hibrida yang mengikuti logika institusional keuangan konvensional, sehingga menjauh dari imajinasi awal ekonomi-politik moral Islam; sebagai respons, dikemukakan kebutuhan tata kelola yang berorientasi solidaritas dan akses sumber daya bagi para pemangku kepentingan melalui paradigma ihsani governance (Shamas, n.d.). Walaupun fokusnya keuangan, argumen ini memperluas pemahaman tata kelola Islam sebagai tata kelola yang tidak hanya patuh-formal, tetapi juga substantif-moral dalam orientasi kesejahteraan dan solidaritas (Shamas, n.d.), selaras dengan definisi Islamic governance yang menekankan reformasi agar keluaran politik sesuai Al-Qur'an–Sunnah demi kesejahteraan publik (Rudnyckyj, 2009).
________________________________________
9. Sintesis: Definisi Kerja Governance menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, "governance menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, definisi institusional-prosesual: tata kelola adalah proses pengambilan keputusan dan implementasi dalam pengelolaan urusan publik dan sumber daya publik (Haider et al., 2021), yang dalam konsep Islamic governance ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan publik serta dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah melalui kebijakan, hukum, dan reformasi institusi (Rudnyckyj, 2009).
Kedua, definisi normatif-tujuan: tata kelola diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar individu dan perlindungan warga melalui keadilan dan hukum (Ingratubun, 2022; Prasetyo et al., 2021), selaras dengan mandat welfare-oriented Islamic governance (Rudnyckyj, 2009).
Ketiga, definisi mekanisme politik: tata kelola memerlukan perangkat siyasah (termasuk kapasitas administrasi/siyasah idariyah) (McCallam, 2010) dan prinsip konsultasi (shura) dalam relasi negara–pasar–masyarakat (Treadwell & Bacharach, 2023), dengan kemungkinan penggunaan mekanisme persetujuan publik/pemilihan yang diakui sebagai basis legitimasi tertentu, meski tidak identik dengan demokrasi liberal sepenuhnya (Saputri, 2020).
Keempat, definisi etika-pemerintahan: tata kelola menuntut akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan keadilan sebagai instrumen layanan publik (Haider et al., 2021; McCallam, 2010), serta integritas (anti-korupsi) dan kualitas layanan publik/kredibilitas kebijakan sebagai faktor kelembagaan yang menopang performa institusi (Dzutsati et al., 2016; Nopriansyah, 2019; Syamsuri et al., 2022).
Kelima, kesadaran kritis teori–praktik: terdapat risiko kesenjangan antara ideal normatif governance Islami dan praktik, yang perlu dibaca sebagai problem implementasi, kapasitas institusi, dan kecenderungan deviasi dari tujuan moral-substantif (Nopriansyah, 2019; Putra et al., 2023; Shamas, n.d.).
________________________________________
10. Penutup
Berdasarkan seluruh uraian di atas, definisi yang paling konsisten dengan rujukan yang tersedia adalah: tata kelola pemerintahan dalam ilmu politik Islam merupakan cara otoritas dijalankan melalui proses keputusan, kebijakan, hukum, dan administrasi publik untuk mengelola sumber daya dan urusan publik demi kesejahteraan dan keadilan, dituntun oleh prinsip-prinsip syariah (Al-Qur'an–Sunnah) serta mekanisme konsultasi (shura), sambil tetap menuntut standar akuntabilitas, transparansi, dan integritas yang dapat dievaluasi secara empiris (Dzutsati et al., 2016; Haider et al., 2021; Ingratubun, 2022; McCallam, 2010; Nopriansyah, 2019; Rudnyckyj, 2009; Treadwell & Bacharach, 2023).
Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang hendak mengeksplorasi implementasi tata kelola berbasis nilai-nilai Islam dalam konteks kelembagaan dan kebijakan publik yang beragam, baik di Indonesia maupun di tingkat global.
________________________________________
Daftar Pustaka
Asutay, M., & Sidek, N. Z. M. (2020). Political economy of Islamic banking growth: Does political regime and institutions, governance and political risks matter? International Journal of Finance & Economics, 26(3), 4226–4261. https://doi.org/10.1002/ijfe.2011
Dzutsati, V., Siroky, D. S., & Dzutsev, K. (2016). The political economy of support for Sharia: Evidence from the Russian North Caucasus. Politics and Religion, 9(4), 695–719. https://doi.org/10.1017/s1755048316000134
Haider, W. A., Aqeeq, M. A., & Ghaffar, A. (2021). Rethinking ribā and the 'Islamic' banking experimentation. Rahat-Ul-Quloob, 81–103. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/358
Ingratubun, M. H. (2022). Implementation of legal substance and sharia values in Islamic banking in a Muslim-minority region. Jurnal Minds Manajemen Ide Dan Inspirasi, 9(2), 213–230. https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29292
Laliberté, A., & Travagnin, S. (2019). Introduction. 1–22. https://doi.org/10.1515/9783110547801-001
McCallam, D. (2010). Credit and credulity in Montesquieu's Lettres persanes. Lumen Selected Proceedings From the Canadian Society for Eighteenth-Century Studies, 29, 107. https://doi.org/10.7202/1012029ar
Migdad, A. M., & Babngida, H. A. (2022). The Malaysian political economy: Economic transformation & the expansion of Islamic economics. Islamic Economics Journal, 8(2), 146. https://doi.org/10.21111/iej.v8i2.7210
Mulyadi, S. (2023). Pengaruh korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia perspektif Islam. Al-Qashdu Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(1), 69. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.905
Nopriansyah, W. (2019). Islamization of economy in Indonesia: From politics to law. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 5(2), 182–193. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v5i2.2169
Pirimqulov, O. M. (2020). The most promising networks for investment. Theoretical & Applied Science, 86(06), 453–456. https://doi.org/10.15863/tas.2020.06.86.85
Prasetyo, A., Yazid, M., & Firdausia, Y. K. (2021). Sustainability of Islamic economics in the political domain in Mojokerto. Maliki Islamic Economics Journal, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.18860/miec.v1i1.12541
Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the practice of siyasa syar'iyyah during the Islamic empire's relevance to the practice of sharia financing CWLS retail in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(2), 347. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057
Rudnyckyj, D. (2009). Spiritual economies: Islam and neoliberalism in contemporary Indonesia. Cultural Anthropology, 24(1), 104–141. https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2009.00028.x
Saputri, A. A. I. (2020). Quo vadis regulation of Islamic economics in post-reform Indonesia. International Journal of Science and Society, 2(4), 507–522. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.234
Shamas, A. (n.d.). Trajectories and accommodations of democracy and Islam (c2022). https://doi.org/10.26756/th.2022.488
Syamsuri, S., Khotimah, H., & Umam, K. (2022). Could pan-Islamism be a politically economic solution in Indonesia? Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 13(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v13i2.407
Treadwell, L., & Bacharach, J. L. (2023). Ahmad ibn Tulun: Governor of Abbasid Egypt, 868–884. Matthew S. Gordon. International Journal Middle East Studies, 55(2), 386–387. https://doi.org/10.1017/s0020743823000107
Vredenbregt, J. (1962). The haddj: Some of its features and functions in Indonesia. Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 118(1), 91–154. https://doi.org/10.1163/22134379-90002165
Tidak ada komentar:
Posting Komentar