02112 - Golput (Golongan Putih): Konsep, Sejarah, dan Penilaiannya dalam Ilmu Politik Islam di Indonesia

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of golput (Golongan Putih) — the group of voters who deliberately abstain from exercising their voting rights — within the framework of Indonesian electoral politics and Islamic political science. Using a literature review approach, this study synthesizes various academic sources to discuss the definition, historical origins, political science perspective, and normative assessment of abstention in Islamic political thought (fiqh siyasah and siyasah dusturiyah). The findings indicate that golput can be classified based on its causes: administrative, technical/personal, and ideological/political. Historically, golput emerged as a form of protest during the 1971 General Election under the New Order regime. From the perspective of Islamic political science, voting for a leader is generally positioned as an obligation (fardhu kifayah), and abstention is considered potentially harmful (mafsadah) if it results in the election of unqualified leaders. The 2009 MUI fatwa declaring golput haram triggered widespread debate regarding religious authority, constitutional rights, and the politicization of religious rulings. In conclusion, there is no single consensus in academic literature; rather, a spectrum of views exists — from prohibition to permissibility — that is heavily influenced by assessments of maslahah, candidate quality, and the sociopolitical context of the election.
Keywords: golput, abstention, fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, MUI fatwa, Indonesian elections
________________________________________
Artikel ini mengkaji konsep golput (Golongan Putih) — kelompok pemilih yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya — dalam kerangka politik pemilu Indonesia dan ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, studi ini mensintesiskan berbagai sumber akademik untuk membahas definisi, asal-usul historis, perspektif ilmu politik, serta penilaian normatif atas golput dalam pemikiran politik Islam (fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah). Temuan menunjukkan bahwa golput dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya: administratif, teknis/pribadi, dan ideologis/politik. Secara historis, golput muncul sebagai bentuk protes pada Pemilu 1971 di era Orde Baru. Dalam perspektif ilmu politik Islam, memilih pemimpin pada umumnya diposisikan sebagai kewajiban (fardhu kifayah), dan golput dipandang berpotensi mendatangkan kemudaratan (mafsadah) apabila berakibat pada terpilihnya pemimpin yang tidak layak. Fatwa MUI tahun 2009 yang menyatakan golput haram memicu perdebatan luas menyangkut otoritas keagamaan, hak konstitusional, dan politisasi fatwa. Kesimpulannya, tidak terdapat satu konsensus tunggal dalam literatur akademik; justru terdapat spektrum pandangan — dari pelarangan hingga kebolehan — yang sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap maslahah, kualitas kandidat, dan konteks sosial-politik pemilu.
Kata kunci: golput, abstain, fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, fatwa MUI, pemilu Indonesia
________________________________________
1. Pendahuluan
Partisipasi politik warga dalam pemilu merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi suatu negara. Namun, di tengah penyelenggaraan pemilu yang semakin terbuka dan kompetitif, fenomena golput (Golongan Putih) — yakni kelompok pemilih yang secara sengaja tidak menggunakan hak pilihnya — tetap menjadi persoalan yang relevan dan terus dikaji. Di Indonesia, golput bukan sekadar statistik angka ketidakhadiran pemilih, melainkan juga fenomena sosial-politik yang sarat makna historis, ideologis, dan normatif.
Kajian tentang golput di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang berlapis. Dari sisi ilmu politik umum, golput berkaitan erat dengan isu legitimasi pemerintahan, kepercayaan publik terhadap sistem politik, dan kualitas demokrasi. Dari sisi ilmu politik Islam, golput bersinggungan dengan diskursus fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah mengenai kewajiban memilih pemimpin, prinsip maslahah, serta peran otoritas ulama dalam memberikan panduan politik kepada umat.
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif tentang golput dalam dua kerangka tersebut secara integratif. Pembahasan meliputi: (1) pengertian dan klasifikasi golput dalam praktik pemilu Indonesia; (2) asal-usul historis golput sebagai ekspresi protes; (3) perspektif ilmu politik tentang partisipasi, apati, dan legitimasi; (4) perspektif ilmu politik Islam mencakup siyasah, imamah–imarah, dan maslahah; (5) penilaian golput dalam siyasah dusturiyah; (6) debat ulama dan fatwa MUI 2009; serta (7) sintesis akademik atas seluruh temuan.
________________________________________
2. Pengertian Golput (Golongan Putih) dalam Praktik Pemilu Indonesia
Dalam literatur kepemiluan Indonesia, golput (golongan putih) lazim dipahami sebagai kelompok atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya, termasuk tidak hadir memilih atau memberikan suara kosong (blank) maupun suara tidak sah (invalid) pada saat pemilu (Amin et al., 2020; andasari et al., 2022; Dhanuarta & Hijri, 2023; Higashikata & Kawamura, 2015). Sejalan dengan itu, terdapat penjelasan bahwa golput merupakan akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut pemilu atau ikut tetapi merusak surat suara (Amin et al., 2020), serta dipakai sebagai istilah bagi non-voters dalam politik Indonesia (andasari et al., 2022).
Istilah dan praktik golput juga sering dibedakan dari sisi penyebabnya. Penelitian tentang golput mengidentifikasi adanya alasan administratif (administration-related) — misalnya persoalan daftar pemilih atau undangan memilih —, alasan teknis atau pribadi — misalnya bekerja atau kebutuhan pribadi pada hari pemungutan —, dan alasan politik — misalnya ketidakpercayaan atau anggapan bahwa pemilu tidak membawa perubahan (Dhanuarta & Hijri, 2023; Putra & Fauzi, 2020; Rohmawati, 2023). Klasifikasi lain membedakan golput awam, yang lebih didorong sebab non-politik seperti kesibukan ekonomi atau pekerjaan, dan golput pilihan, yaitu abstain karena alasan politik seperti ketidakpuasan pada rezim, partai, atau kandidat (Habibah & Adan, 2024).
________________________________________
3. Asal-Usul Historis: Golput sebagai Ekspresi Protes (Moral Resistance)
Sejumlah rujukan menelusuri kemunculan golput sebagai gerakan protes pada Pemilu 1971 di era Orde Baru. Golput dipromosikan oleh aktivis mahasiswa — antara lain disebut Arief Budiman — sebagai seruan untuk abstain atau memberi suara blank sebagai ekspresi resistensi halus terhadap intervensi pemerintah dan praktik pemilu yang dinilai tidak demokratis (Evelina & Angeline, 2015; Higashikata & Kawamura, 2015; Putra & Fauzi, 2020). Narasi serupa muncul dalam kajian yang menegaskan golput bermula dari protes mahasiswa dan pemuda terhadap Pemilu 1971 sebagai pemilu pertama Orde Baru (Nasution, 2017; Putra & Fauzi, 2020). Literatur lain menempatkan golput pada masa Orde Baru dalam konteks legitimasi politik rezim yang sangat bergantung pada jumlah pemilih, sehingga golput tampil sebagai bentuk civil disobedience — misalnya ajakan "vote with their feet" atau merusak surat suara (Suwito, 2014; Ulum, 2011).
Dalam perkembangan berikutnya, penggunaan istilah golput dapat bergeser. Ada kajian yang menegaskan bahwa dalam pemakaian tertentu, golput dipakai tanpa konotasi politik asalnya, semata merujuk pada mereka yang abstain, blank, atau invalid pada pemilu (Higashikata & Kawamura, 2015). Namun, pada banyak studi kontemporer, golput tetap kerap dibaca sebagai indikator kekecewaan atau kritik politik warga terhadap kinerja elite, proses pemilu, atau sistem politik (Dhanuarta & Hijri, 2023; Nge, 2024; Rasyidin, 2019).
________________________________________
4. Golput dalam Ilmu Politik: Partisipasi, Apati, dan Legitimasi
Dalam kerangka ilmu politik, partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan warga untuk ikut menentukan penguasa atau kebijakan; karena itu, rendahnya partisipasi sering direfleksikan melalui meningkatnya golput (Muslimin & Daeli, 2012; Soebagio, 2008). Beberapa kajian menilai golput dapat berdampak pada legitimasi (keabsahan) pemerintahan atau pejabat terpilih: partisipasi publik yang rendah dikaitkan dengan rendahnya tingkat keabsahan pemimpin terpilih, sedangkan partisipasi yang tinggi mengindikasikan keabsahan yang tinggi (Muslimin & Daeli, 2012). Golput pun diposisikan sebagai fenomena yang berimplikasi pada kualitas demokrasi — bahkan dikaitkan dengan risiko "political decay" bila mengkristal (Soebagio, 2008).
Sejumlah studi juga menekankan relasi golput dengan ketidakpercayaan (distrust) kepada kandidat, partai, atau sistem politik. Kajian komunikasi KPU menempatkan golput sebagai bentuk ketidakpercayaan pada sistem politik dan mengaitkannya dengan kejenuhan publik terhadap janji politik, money politics, dan kekerasan politik (Putra & Fauzi, 2020). Studi lain menekankan bahwa golput dapat merupakan bentuk "pengaduan" atau ketidakpuasan atas situasi politik (Dhanuarta & Hijri, 2023), dan penelitian tentang ancaman golput di tingkat lokal memaknainya sebagai peringatan atas kualitas demokrasi serta ekspresi kekecewaan warga terhadap pemerintah (Nge, 2024).
________________________________________
5. Perspektif Ilmu Politik Islam: Siyasah/Fiqh Siyasah, Imamah–Imarah, dan Tujuan Maslahah
Beberapa rujukan menjelaskan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, politik kerap dirujuk sebagai al-siyāsah, dan dalam fiqh siyasah dibahas cara mengangkat, memberhentikan, dan memilih pemimpin yang dibenarkan dalam Islam (Fachriyadi & Afryansyah, 2024). Dalam bahasa lain, "Islam politik" dipahami sebagai pencerminan ajaran Islam mengenai relasi manusia dengan kekuasaan yang diilhami petunjuk Allah, sekaligus bercampur dengan kepentingan manusia; kajian Islam politik dipandang sebagai upaya mempelajari perilaku politik umat Islam yang didorong kesadaran keagamaan (Amin et al., 2020). Pada level tujuan, kajian pesantren tentang ijtihad politik menegaskan bahwa tujuan sosial-politik adalah mengimplementasikan mashlahah atau kebaikan untuk umat (Syatori, 2018), dan kajian fikih siyasah mengenai sistem pilkada menempatkan maslahah sebagai prinsip kunci dalam syariah — bahkan dirumuskan sebagai inti tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) (Nugraha & Mulyandari, 2016).
Dalam konteks pemilu modern sebagai mekanisme memilih pemimpin, terdapat argumen bahwa kepemimpinan dipandang penting. Misalnya, dikutip pandangan Din Syamsuddin (MUI) bahwa kepemimpinan merupakan kelanjutan misi kenabian (profetik) untuk mengatur agama dan kehidupan duniawi, sehingga umat diimbau menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab (Evelina & Angeline, 2015). Kerangka yang sama tampil dalam rumusan metodologis MUI: sebuah kajian metode ijtihad MUI mengutip substansi fatwa yang menegaskan bahwa pemilu adalah upaya memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal, dan bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama (Wahyudi & Fajar, 2018).
________________________________________
6. Golput Menurut Siyasah Dusturiyah: Status "Wajib" Memilih dan Konsekuensi Mafsadah
Kajian yang secara eksplisit membahas golput dalam perspektif siyāsah dustūriyyah menyatakan bahwa meskipun perundang-undangan Indonesia memandang abstain sebagai hak konstitusional, dari sisi siyasah dusturiyah memilih pemimpin adalah wajib (Habibah & Adan, 2024). Kajian tersebut menegaskan bahwa jika seluruh muslim abstain, mereka berdosa karena kewajiban tersebut diposisikan sebagai fardu kifayah, dan golput dipandang berpotensi memberi peluang terpilihnya pemimpin yang tidak memenuhi kualifikasi sehingga menimbulkan mafsadat menurut hukum Islam (Habibah & Adan, 2024). Sejalan dengan itu, artikel analisis Al-Qur'an dan hadis tentang golput menegaskan bahwa "hak pilih" sangat signifikan untuk menentukan kepemimpinan dan menyimpulkan bahwa abstention tidak dibenarkan menurut hukum Islam (Nasution, 2017).
Namun, rujukan yang sama (siyasah dusturiyah) juga memberi nuansa kontekstual: dalam kondisi muslim hidup di negara non-muslim, abstain direkomendasikan karena dipandang tidak memberi loyalitas atau kepercayaan kepada pihak yang salah (Habibah & Adan, 2024). Ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap golput dalam politik Islam kontemporer dapat bersifat kontekstual-ijtihadi, bukan semata-mata satu putusan tunggal untuk seluruh situasi (Habibah & Adan, 2024; Qomaruzzaman, 2023).
________________________________________
7. Debat Ulama dan Fatwa MUI 2009: "Haram Golput" dan Kontroversinya
7.1 Substansi Fatwa dan Logika Normatifnya
Sejumlah sumber menyatakan bahwa MUI mengeluarkan fatwa pada 2009 yang menilai tindakan golput (tidak menggunakan hak pilih) sebagai haram dalam konteks pemilu (Evelina & Angeline, 2015; Ulum, 2011; Yusefri, 2022). Kajian metode ijtihad MUI merangkum isi fatwa tersebut: pemilu diposisikan sebagai upaya memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat, memilih pemimpin adalah kewajiban menegakkan imamah dan imarah, dan pemimpin mensyaratkan kualitas tertentu agar tercapai kemaslahatan (Wahyudi & Fajar, 2018). Studi tentang otoritas modern MUI menambahkan bahwa fatwa tersebut dimaksudkan untuk mendelegitimasi posisi abstain di kalangan muslim dan mendorong partisipasi, serta mendasarkan kewajiban memilih pada terpenuhinya kriteria kandidat — misalnya piety (ketakwaan), integritas, amanah, aspiratif, dan kapabilitas politik (Mursyidi, 2020).
Kajian dinamika sosial-politik MUI menyatakan bahwa kemunculan fatwa haram golput dimotivasi oleh fenomena menurunnya partisipasi dan kuatnya kepentingan politik dalam konteks saat itu (Yusefri, 2022). Studi lain mencatat adanya dorongan aktor politik: sebuah rujukan menyatakan bahwa pada 2009, karena khawatir abstention mengurangi peluang di pemilu, Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta MUI menyatakan golput haram dan MUI kemudian melakukannya (Feillard & Madinier, 2011).
7.2 Pro-Kontra dan Problem Legitimasi Fatwa
Berbagai sumber menekankan bahwa fatwa ini memunculkan pro dan kontra serta kritik yang mempertanyakan otoritas MUI. Studi khusus tentang fatwa 2009 menyebut fatwa tersebut mengundang kritik dan mempertanyakan otoritas MUI; pihak pendukung menilai fatwa sebagai langkah meningkatkan partisipasi untuk pembangunan, tetapi penulis menyimpulkan fatwa merefleksikan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berwacana dalam konteks sosial-politik Indonesia (Ulum, 2011). Kajian sosiologi hukum tentang fatwa kontroversial menambahkan bahwa publik sebagian memahami fatwa larangan golput sebagai alat politik negara untuk mendorong warga memilih, sehingga memunculkan resistensi (Ansori, 2022). Kajian tentang sikap MUI terhadap pemilu juga mencatat bahwa MUI dikritik karena dianggap tidak tepat mengeluarkan fatwa yang melarang abstain (As'ad, 2022).
Sejumlah rujukan mendokumentasikan kritik substantif dari tokoh dan pengamat. Studi dinamika sosial-politik menyebut Siregar menilai fatwa haram golput sebagai "blunder ijtihad" dan Qodari menilai fatwa melanggengkan bobroknya sistem politik; sementara Hasyim Muzadi (PBNU) dan Bahtiar Effendi (Muhammadiyah) menilai MUI tidak perlu mengharamkan golput menjelang Pemilu atau Pilpres 2009 (Yusefri, 2022). Penelitian persepsi masyarakat kampus terhadap fatwa MUI juga menegaskan bahwa fatwa haram golput dinilai sebagian pihak telah melanggar hak masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih (Kusuma & Waluyo, 2014).
Dalam perspektif hubungan fatwa dengan hukum nasional, kajian kedudukan fatwa MUI menyatakan bahwa dalam hukum nasional fatwa bersifat doktrin yang tidak wajib diikuti, dan jika fatwa bertentangan dengan konstitusi — misalnya hak memilih —, maka tidak diperbolehkan untuk diikuti; kajian ini juga menekankan kekhawatiran politisasi fatwa (Sidqi & Witro, 2020). Dengan demikian, dalam analisis politik Islam di Indonesia, "haram golput" bukan hanya isu fikih normatif, tetapi juga isu otoritas keagamaan, resepsi publik, dan tarik-menarik kepentingan politik (Ansori, 2022; Sidqi & Witro, 2020; Ulum, 2011).
________________________________________
8. Sintesis: Golput sebagai Tindakan Politik dan Penilaiannya dalam Ilmu Politik Islam
Menggabungkan temuan-temuan di atas, ilmu politik Islam — dalam wacana fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah di Indonesia — cenderung memandang pemilu sebagai instrumen untuk menghadirkan kepemimpinan yang memenuhi syarat moral-politik, misalnya amanah, adil, dan kapabel, demi kemaslahatan (Mursyidi, 2020; Syatori, 2018; Wahyudi & Fajar, 2018). Karena itu, golput sebagai penarikan diri yang disengaja dari mekanisme pemilihan pemimpin berpotensi dinilai problematik ketika dipahami menghambat terwujudnya imamah atau imarah dan membuka peluang mafsadah — misalnya terpilihnya pemimpin tidak layak (Habibah & Adan, 2024; Nasution, 2017). Pada titik ini, posisi "wajib memilih" dapat dirumuskan sebagai fardu kifayah — dengan konsekuensi dosa kolektif bila seluruh umat menolak memilih — sebagaimana dinyatakan dalam kajian siyasah dusturiyah (Habibah & Adan, 2024) dan juga dipahami dalam diskursus kewajiban keterwakilan (fardlu kifayah) pada pembahasan ijtihad politik pesantren (Syatori, 2018).
Namun, literatur juga menunjukkan keragaman ijtihad dan pemaknaan sosial. Ada ulama yang memandang golput sebagai identik dengan ketidakbertanggungjawaban dan pelanggaran — bahkan "tidak ada maslahat" dari golput —, tetapi ada pula yang menekankan golput sebagai hak dan tidak dapat dipaksakan, sambil tetap menilai warga seharusnya memilih secara bertanggung jawab (Rasyidin, 2019). Studi partisipasi ulama dalam pilkada bahkan menyatakan bahwa dalam wilayah yang menganut demokrasi, golput "tidak dilarang," sekalipun dicatat bahwa ulama jarang terlihat golput karena cenderung terang-terangan mendukung kandidat (Amin et al., 2020). Selain itu, klasifikasi sebab golput — administratif, teknis, dan politik — mengimplikasikan bahwa tidak semua "tidak memilih" memiliki bobot etik-politik yang sama: golput bisa terjadi karena faktor administratif atau teknis yang berbeda dari abstain ideologis atau protes (andasari et al., 2022; Dhanuarta & Hijri, 2023; Rohmawati, 2023).
Dengan demikian, secara sintesis berbasis sumber, golput menurut ilmu politik Islam di Indonesia dapat dirumuskan dalam empat poin berikut.
Pertama, definisi operasional: golput adalah tindakan tidak menggunakan hak pilih — tidak hadir, blank, atau invalid — yang dalam praktik dapat bersumber dari faktor administratif, teknis atau pribadi, maupun politik atau ideologis (andasari et al., 2022; Dhanuarta & Hijri, 2023; Higashikata & Kawamura, 2015).
Kedua, status normatif dalam siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah: memilih pemimpin diposisikan sebagai kewajiban — sering dirumuskan fardu kifayah — dan golput berpotensi mafsadah bila menyebabkan pemimpin tidak layak berkuasa (Habibah & Adan, 2024; Nasution, 2017).
Ketiga, ruang ijtihad dan kontroversi: fatwa MUI 2009 yang mengharamkan golput memperlihatkan upaya otoritas ulama memobilisasi partisipasi, tetapi menuai kritik, resistensi, dan perdebatan tentang politisasi fatwa serta relasinya dengan hak konstitusional (Ansori, 2022; Feillard & Madinier, 2011; Kusuma & Waluyo, 2014; Sidqi & Witro, 2020; Ulum, 2011; Yusefri, 2022).
Keempat, kesimpulan akademik yang berhati-hati: literatur tidak menunjukkan satu konsensus tunggal; justru terlihat spektrum pandangan — dari pelarangan (haram) hingga kebolehan berbasis hak — yang sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap maslahah atau mafsadah, kualitas kandidat, dan konteks sosial-politik tempat pemilu berlangsung (Habibah & Adan, 2024; Nugraha & Mulyandari, 2016; Rasyidin, 2019; Ulum, 2011).
________________________________________
Daftar Pustaka
Amin, M., Utami, F., & Razak, F. S. H. (2020). Analisis Partisipasi Politik Ulama Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Polewali Mandar. Fisipublik Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 5(1), 39–48. https://doi.org/10.24903/fpb.v5i1.819
Ansori, A. (2022). Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(5), 242. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0139
As'ad, M. (2022). Ulama in Indonesian Politics: Analysis on the Attitudes of The Majelis Ulama Indonesia (MUI) on the General Elections. Akademika, 16(1). https://doi.org/10.30736/adk.v16i1.764
andasari, R. I., Abrar, S., ainun soraya, Santi, S., & Veronica, M. (2022). The Non-Voting Behaviour in City of Makassar Regional Election 2020. Politics and Humanism, 1(2), 75–83. https://doi.org/10.31947/jph.v1i2.23749
Dhanuarta, C. B., & Hijri, Y. S. (2023). Komisi Pemilihan Umum dan Fenomena Abstain (Golput) di Jawa Timur. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(1). https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2664
Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). Upaya Mengatasi Golput pada Pemilu 2014. Humaniora, 6(1), 97. https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3302
Fachriyadi, A. N., & Afryansyah, A. (2024). Salafiah pesantren ideology and KPU Muara Enim's efforts to increase voter participation. Journal of Governance and Accountability Studies, 3(2), 121–135. https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1900
Feillard, A., & Madinier, R. (2011). Religious Revival or Intolerance? The Hold of Radicalism on Indonesian Society (hlm. 221–269). https://doi.org/10.4000/12eh5
Habibah, H., & Adan, H. Y. (2024). Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah. Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 11(1), 118–128. https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9157
Higashikata, T., & Kawamura, K. (2015). Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious Cleavage or Economic Performance? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2620455
Kusuma, R. H., & Waluyo, Y. S. (2014). Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta). Epigram, 7(1). https://doi.org/10.32722/epi.v7i1.450
Mursyidi, Ach. F. (2020). MUI and Its Fatwa: The Articulation of Modern Authority in a Religious Democracy of Indonesia. Entita Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 2(1), 17. https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i2.3267
Muslimin, M., & Daeli, S. (2012). Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, dan Partisipasi Publik. Jurnal Bina Praja, 04(03), 161–168. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168
Nasution, M. A. (2017). Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits). Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2(2), 128. https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.240
Nge, H. J. (2024). Threat of Abstention as a Form of Community Political Criticism Case Study in Rather Village, Sebangki District, Landak Regency. Indonesian Journal of Advanced Research, 3(1), 19–34. https://doi.org/10.55927/ijar.v3i1.7725
Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah. Mazahib, 208–236. https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630
Putra, F. A., & Fauzi, A. (2020). Komunikasi KPU dalam Menekan Golput di Jember. Jurnal Al-Hikmah, 18(2), 199–210. https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.35
Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507
Rasyidin, M. N. A. S. S. (2019). Persepsi Ulama di Kota Langsa tentang Golongan Putih. Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 6(2), 101–118. https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2736
Rohmawati, T. (2023). The Factors Affecting The Behavior of Abstain Voters In Governor Election. Proceeding of International Conference on Business Economics Social Sciences and Humanities, 3, 386–392. https://doi.org/10.34010/icobest.v1i.64
Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. Nizham Journal of Islamic Studies, 8(01), 62. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103
Soebagio, H. (2008). Implication of the White Group in Perspective of the Democracy Development in Indonesia. Makara Human Behavior Studies in Asia, 12(2), 82. https://doi.org/10.7454/mssh.v12i2.171
Suwito, K. A. (2014). Facebook as Space of Resistance for Indonesian-Postcolonial Identity. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n22p82
Syatori, A. (2018). Tafsir dan Ijtihad Politik Pesantren: Suatu Perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Jurnal Yaqzhan Analisis Filsafat Agama Dan Kemanusiaan, 4(2). https://doi.org/10.24235/jy.v4i2.3552
Ulum, B. (2011). Fatwa of the Council of the Indonesian Ulama on Golput (Vote Abstention): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.150
Wahyudi, H., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(2), 120–133. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402
Yusefri, Y. (2022). MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput). Al-Azhar Islamic Law Review, 4(1), 50–68. https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i1.131
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar