02111 - Globalisasi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Tantangan, Respons Metodologis, Dan Tata Kelola Syariah

AFANIN MEDIA UTAMA



Globalization in the Perspective of Islamic Political Science: Challenges, Methodological Responses, and Sharia Governance

Abstract
This article examines globalization through the lens of Islamic political science (siyāsah shar'iyyah/fiqh siyāsah), analyzing how Muslim-majority societies—particularly Indonesia—respond to the multi-dimensional challenges of global integration in economic, socio-cultural, and political-legal dimensions. Drawing on contemporary literature, this study argues that globalization, from an Islamic political perspective, is not a neutral phenomenon but rather a policy arena demanding synthesis between sharia values, ijtihad fiqh, and state/global regulatory instruments to preserve justice, maslahah, and social order. The study identifies three main axes of analysis: (1) globalization as a context of transformation that tests Islamic policy ethics; (2) methodological responses through usul fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, and legislative positivization of fiqh; and (3) the emergence of multi-level governance needs spanning global standards (AAOIFI/IFSB), national law, and sharia fatwa authority. The findings suggest that Islamic political responses to globalization are simultaneously methodological and institutional, encompassing paradigm renewal, priority-setting, legislative adaptation, and the construction of sharia public policy boundaries in international commercial and humanitarian contexts.
Keywords: globalization, Islamic political science, siyāsah shar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, sharia governance, ijtihad policy
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji globalisasi melalui lensa ilmu politik Islam (siyāsah shar'iyyah/fiqh siyāsah), dengan menganalisis bagaimana masyarakat Muslim—khususnya Indonesia—merespons tantangan multi-dimensi integrasi global dalam dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan politik-hukum. Berdasarkan kajian literatur kontemporer, studi ini berargumen bahwa globalisasi, dari perspektif politik Islam, bukan merupakan fenomena yang netral, melainkan arena kebijakan yang menuntut sintesis antara nilai syariah, ijtihad fiqh, dan instrumen kenegaraan/aturan global demi menjaga keadilan, kemaslahatan, serta ketertiban sosial. Studi ini mengidentifikasi tiga sumbu analisis utama: (1) globalisasi sebagai konteks transformasi yang menguji etika kebijakan Islam; (2) respons metodologis melalui ushul fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, dan positivisasi legislatif fiqh; serta (3) munculnya kebutuhan tata kelola multi-level yang mencakup standar global (AAOIFI/IFSB), hukum nasional, dan otoritas fatwa syariah. Temuan menunjukkan bahwa respons politik Islam terhadap globalisasi bersifat sekaligus metodologis dan institusional, mencakup pembaruan paradigma, penetapan skala prioritas, adaptasi legislasi, dan pembangunan batas kebijakan publik syariah dalam konteks komersial dan kemanusiaan internasional.
Kata Kunci: globalisasi, ilmu politik Islam, siyāsah shar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, tata kelola syariah, kebijakan ijtihad
________________________________________
1. Pendahuluan
Globalisasi — sebagai proses integrasi ekonomi, budaya, dan politik antarnegara di seluruh dunia — telah menjadi salah satu kekuatan paling transformatif dalam kehidupan kontemporer. Bagi negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas, fenomena ini tidak hanya menghadirkan peluang integrasi ekonomi dan pertukaran budaya, tetapi juga mengajukan serangkaian pertanyaan mendasar tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat dipertahankan, diartikulasikan, dan dioperasionalisasikan dalam tata kelola publik yang semakin terhubung secara global.
Dalam kajian kontemporer yang beririsan dengan ilmu politik Islam (siyāsah shar'iyyah/fiqh siyāsah), globalisasi dapat dipahami sebagai menguatnya keterhubungan lintas-batas yang membuat persoalan ekonomi, sosial-budaya, dan politik — termasuk hukum — saling memengaruhi antarnegara. Pada dimensi ekonomi, globalisasi sering tampil sebagai globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang memperketat kompetisi dan mendorong keterikatan negara pada transaksi dan peluang pasar dunia (Murdani, 2022). Pada dimensi sosial-budaya, globalisasi dipetakan sebagai tantangan "multi-dimensi" yang menyentuh perubahan moral, relasi keluarga, inovasi teknologi, dan krisis lingkungan (Iskandar, 2024). Pada dimensi politik-hukum internasional, globalisasi tercermin dalam menguatnya kerangka normatif global yang memengaruhi kebijakan nasional, termasuk ketika suatu negara belum meratifikasi instrumen tertentu namun tetap menghadapi kewajiban normatif tertentu dalam praktik (Sani, 2022).
Dari sudut ilmu politik Islam, globalisasi bukan semata fakta "keterhubungan", melainkan arena ujian etika-kebijakan: bagaimana negara dan masyarakat menata kehidupan publik dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai syariah. Literatur menegaskan bahwa Islam diposisikan sebagai system of life yang mengatur bukan hanya ibadah, tetapi juga politik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sistem sosial; termasuk bagaimana akuntabilitas harus diwujudkan dalam kepemimpinan dan administrasi negara (Azizah, 2021). Karena itu, globalisasi dibaca sebagai perubahan konteks yang menuntut ijtihad kebijakan agar tata kelola tetap selaras dengan tujuan-tujuan syariah dan kemaslahatan publik (Cseh & Varga, 2016; Iskandar, 2024).
Artikel ini bertujuan menelaah secara sistematis bagaimana ilmu politik Islam memahami dan merespons globalisasi, dengan menelusuri: (1) dasar konseptual syariah dan fiqh sebagai fondasi epistemik; (2) dimensi-dimensi tantangan globalisasi terhadap tatanan politik-hukum Islam; (3) metodologi ijtihad kebijakan dalam merespons globalisasi; (4) peran negara dalam positivisasi fiqh dan regulasi sektor publik; serta (5) dinamika tata kelola kelembagaan di tingkat global.
________________________________________
2. Dasar Konseptual: Syariah, Fiqh, dan Ruang Kebijakan (Siyāsah Shar'iyyah)
2.1 Syariah–Fiqh: Fondasi Epistemik untuk Membaca Perubahan Global
Sejumlah rujukan menekankan pembedaan penting antara syariah sebagai ketentuan ilahiah dan fiqh sebagai produk penalaran (ijtihad) manusia. Syariah dipahami sebagai aturan dari Allah yang mencakup mu'āmalah dan dimensi lain kehidupan, sedangkan fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i amali yang digali dari dalil-dalil terperinci (Nst et al., 2024). Pembedaan serupa juga ditegaskan dalam literatur lain: syariah dilihat sebagai "revealed/divine law", sementara fiqh adalah "jurists' law" — hasil interpretasi para ahli hukum (Suryani et al., 2021).
Implikasi politiknya ialah: dalam menghadapi globalisasi, yang "dikerjakan" di ranah negara dan kebijakan publik umumnya adalah fiqh kebijakan (fiqh siyāsah) dan proses positivisasi (taqnīn), bukan "mengubah" syariah sebagai nilai ilahiah (Nst et al., 2024; Suryani et al., 2021).
2.2 Ilmu Politik Islam sebagai Perangkat Mengelola Urusan Publik di Tengah Globalisasi
Dalam pengembangan keilmuan, qawā'id fiqh dan ushūl fiqh diposisikan sebagai perangkat metodologis untuk merespons persoalan kontemporer, termasuk ranah siyāsah (politik) (Wani & Dar, 2022). Literatur menegaskan bahwa ushūl fiqh berperan sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem — termasuk sistem ekonomi dan kebijakan — agar mampu menjawab persoalan kontemporer (Wani & Dar, 2022). Dalam konteks Aceh, misalnya, penentuan skala prioritas kebijakan dinyatakan perlu mempertimbangkan isu global, nasional, dan lokal; karena negara/pemerintah tidak dapat menerapkan syariat "sekaligus" pada semua bidang tanpa tahapan dan prioritas (Iskandar, 2024). Ini menunjukkan bahwa globalisasi, dalam ilmu politik Islam, mendorong rasionalisasi prioritas kebijakan melalui metodologi hukum Islam, bukan sekadar reaksi simbolik (Iskandar, 2024; Wani & Dar, 2022).
2.3 Orientasi Maqāṣid dan Akuntabilitas: Etika Kebijakan Publik dalam Islam
Pada tataran tujuan, literatur menegaskan bahwa implementasi nilai Islam dalam kebijakan publik dipahami sebagai misi perlindungan hak-hak manusia; di Aceh ditegaskan mencakup perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, akal, kehormatan, dan juga lingkungan (Iskandar, 2024). Literatur politik-hukum lain menekankan bahwa negara hukum dalam kerangka siyāsa shar'iyyah harus menjamin penerapan syariah secara adil, dan mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel (Cseh & Varga, 2016). Dimensi akuntabilitas juga ditegaskan sebagai prinsip yang mengikat kepemimpinan: pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban secara horizontal dan vertikal, sementara Islam dipahami mengatur akuntabilitas pada level masyarakat dan negara (Azizah, 2021). Dengan demikian, globalisasi dibaca sebagai konteks yang memperbesar kebutuhan atas good governance bernilai syariah — keadilan, perlindungan hak, akuntabilitas — bukan sekadar persoalan ekonomi (Azizah, 2021; Cseh & Varga, 2016).
________________________________________
3. Globalisasi sebagai Tantangan Politik-Hukum: dari Pasar Global hingga Disrupsi Nilai
3.1 Globalisasi Ekonomi dan Kapitalisme Pasar Bebas: Tekanan terhadap Proyek Syariah
Dalam kajian tentang perkembangan hukum ekonomi syariah, globalisasi sering dikaitkan dengan tekanan kapitalisme pasar bebas. Pertanyaan apakah ekonomi syariah dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi "di tengah globalisasi berbasis pasar bebas" dinyatakan masih menunggu jawaban, dan kritik muncul karena imajinasi tentang ekonomi syariah kerap dibatasi oleh gerak sistem kapitalisme global (Hatta et al., 2023). Pada level yang lebih kritis, ada literatur yang mempertanyakan klaim bahwa sistem ekonomi Islam berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi campuran non-Islam; bahkan menganggap dorongan mengislamkan ekonomi juga dapat dibaca sebagai ekspresi politik identitas — meski kesimpulan ini diakui bergantung interpretasi (Wahid et al., 2023).
Kedua posisi ini sama-sama relevan bagi ilmu politik Islam: globalisasi memunculkan kontestasi wacana antara adaptasi (penguatan institusi syariah dalam pasar global) dan kritik (kewaspadaan atas klaim etik yang dapat melampaui bukti) (Hatta et al., 2023; Wahid et al., 2023).
3.2 Globalisasi Sosial-Budaya: Privatisasi Agama, Moral Baru, dan Krisis Ekologis
Studi tentang Aceh memetakan globalisasi sebagai kumpulan tantangan multi-dimensi: privatisasi agama, penurunan relasi keluarga, revolusi demografis, kemunculan lingkungan buatan, ancaman kepunahan spesies serta bahaya bagi iklim dan hutan tropis, munculnya standar moral baru, inovasi seperti makanan sintetis, kejahatan berbasis teknologi, hingga pendidikan berbasis pengetahuan dan bencana lain (Iskandar, 2024). Pemetaan ini memperluas pengertian globalisasi dalam ilmu politik Islam: globalisasi bukan hanya "arus barang dan modal", tetapi juga transformasi norma sosial, risiko ekologis, dan teknologi yang menuntut pembaruan paradigma implementasi syariat agar responsif dan antisipatif (Iskandar, 2024).
3.3 Globalisasi Politik-Hukum Internasional: Migrasi Paksa, Pengungsi, dan Sintesis Norma
Dalam isu pengungsi Rohingya, globalisasi tampil sebagai arus masalah kemanusiaan lintas-negara yang terkait instrumen hukum internasional. Literatur menyebut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai kerangka global perlindungan pengungsi, sementara Indonesia tidak meratifikasinya; namun tetap dipandang terikat pada prinsip non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional/jus cogens dalam pengelolaan pengungsi yang memasuki wilayahnya (Sani, 2022). Pada saat yang sama, diskursus Islam menawarkan fiqh al-siyar — hukum bangsa-bangsa dalam tradisi fiqh — yang dapat menjadi dasar bagi upaya kemanusiaan kontemporer, dan maqāṣid al-sharī'ah digunakan untuk membaca kebijakan penerimaan pengungsi sebagai ekspresi "humanitarianism" bernuansa Islam (Sani, 2022).
Sejalan dengan itu, studi lain menegaskan bahwa maqāṣid dapat menjadi perspektif yang menghubungkan prinsip hukum Islam dengan regulasi nasional dalam isu-isu kemanusiaan, menghasilkan model kebijakan yang bisa bersifat instruktif (taqnīn), integratif (eklektik), atau adaptif (mengafirmasi unsur universal humanisme yang tidak bertentangan dengan Islam) (Arnoldy et al., 2022). Dengan demikian, globalisasi politik dipahami sebagai medan negosiasi norma: antara kerangka internasional, kebijakan nasional, dan metodologi maqāṣid/fiqh dalam Islam (Arnoldy et al., 2022; Sani, 2022).
________________________________________
4. Respons Ilmu Politik Islam terhadap Globalisasi: Metodologi Ijtihad Kebijakan
4.1 Reformulasi Paradigma: Ushul Fiqh, Tahapan Kebijakan, dan Skala Prioritas
Studi Aceh menegaskan kebutuhan "paradigma baru" implementasi syariah yang terhubung dengan nilai, problem, serta metode yang responsif-antisipatif terhadap tantangan global (Iskandar, 2024). Di sini, ushūl fiqh ditegaskan sebagai epistemologi primer yang menentukan produk pemikiran dan dapat menjadi metodologi standar untuk seluruh pemikiran intelektual Islam, bukan hanya studi hukum semata (Iskandar, 2024). Literatur lain juga menegaskan bahwa ushūl fiqh berfungsi sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem agar dapat menjawab problem ekonomi kontemporer, dan qawā'id serta maqāṣid berperan sebagai kontrol sekaligus social engineering bagi kemaslahatan (Wani & Dar, 2022). Karena itu, dalam ilmu politik Islam, globalisasi memaksa negara/masyarakat menyusun ijtihad kebijakan bertahap berbasis metodologi hukum Islam, bukan sekadar adopsi kebijakan global secara imitasi (Iskandar, 2024; Wani & Dar, 2022).
4.2 Orientasi Maqāṣid: dari Perlindungan Hak hingga Perluasan ke Dimensi Global
Kerangka maqāṣid dalam literatur yang tersedia tampil dalam beberapa formulasi. Dalam konteks Aceh, implementasi nilai Islam dinyatakan bermisi melindungi hak-hak manusia yang mencakup agama, jiwa, harta, keturunan, akal, kehormatan, dan lingkungan (Iskandar, 2024). Dalam literatur kebijakan publik dan anti-monopoli, maqāṣid dijadikan prinsip agar kebijakan mempertimbangkan perlindungan kepentingan dasar — misalnya perlindungan agama, jiwa, kehormatan, harta, akal — serta menegakkan keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai tertinggi kebijakan (Amin, 2017). Literatur tentang Arkoun dan fiqh peradaban menautkan pembangunan negara hukum dengan penafsiran yang lebih kontekstual dan menekankan tata kelola transparan-akuntabel sebagai bagian dari agenda politik Islam menghadapi modernisasi dan globalisasi (Cseh & Varga, 2016). Di sisi lain, ada pula dorongan memperluas maqāṣid dari dimensi individual ke dimensi global, dengan menekankan pentingnya cara berpikir holistik dalam ushūl fiqh untuk reform modern (Anshor, 2022). Variasi penekanan ini menunjukkan bahwa globalisasi mendorong pergeseran dari maqāṣid sebagai "doktrin hukum" menjadi maqāṣid sebagai kerangka etik dan desain kebijakan publik (Amin, 2017; Anshor, 2022; Cseh & Varga, 2016; Iskandar, 2024).
________________________________________
5. Globalisasi dan Peran Negara: Positivisasi, Institusi Fatwa, dan Regulasi Sektor Publik
5.1 Politik Legislasi Syariah: dari Fatwa ke Hukum Positif
Dalam konteks Indonesia, literatur menegaskan bahwa pembangunan sistem hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang "memaksa" memerlukan political will untuk mengadopsi fiqh dengan penyesuaian pada kondisi masyarakat; adopsi itu dipandang sebagai ijtihad para ulama dan pemerintah (Handayani et al., 2021). Upaya legislasi fatwa DSN-MUI juga dipahami sebagai "sikap politik Islam" yang meyakinkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari negara; legislasi fatwa dipandang sebagai kebutuhan untuk menutup peluang ketidakpastian hukum dalam perbankan syariah (Anwar & Muslim, 2023). Studi tentang industri keuangan syariah menegaskan bahwa DSN-MUI memproduksi banyak fatwa yang diproses menjadi hukum positif dan regulasi; serta regulasi ekonomi syariah memberi posisi khusus pada fatwa DSN-MUI (Muhlis & Syarif, 2023).
Secara politik, ini memperlihatkan respons Islam terhadap globalisasi: bukan menolak institusi negara-bangsa, melainkan menggunakan mekanisme negara — legislasi, regulasi, otoritas — untuk menjaga kepatuhan syariah dalam sektor ekonomi yang semakin terintegrasi secara global (Anwar & Muslim, 2023; Handayani et al., 2021; Muhlis & Syarif, 2023).
5.2 Negara sebagai Regulator Sekaligus Operator dalam Ekonomi Global: Contoh Jaminan Produk Halal
Transformasi fiqh ke regulasi nasional juga tampak pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disebut unik karena bersumber dari hukum Islam tetapi diperuntukkan bagi produsen Muslim dan non-Muslim dalam konteks nasional dan internasional, dan menempatkan negara bukan hanya sebagai regulator melainkan juga operator (Reza & Tinggogoy, 2023). Kajian tersebut menilai terdapat dua pola: islamisasi hukum nasional dan nasionalisasi hukum Islam; serta menilai dari maqāṣid bahwa pola islamisasi terkait perlindungan agama dan akal, sedangkan nasionalisasi menekankan penyerapan nilai hukum Islam yang kompatibel dengan kultur Indonesia (Reza & Tinggogoy, 2023). Dalam perspektif ilmu politik Islam, ini menunjukkan bahwa globalisasi — arus barang/jasa lintas-batas dan pasar halal global — memperkuat kebutuhan akan arsitektur kebijakan publik yang menyeimbangkan hak konstitusional, otoritas negara, dan maqāṣid (Reza & Tinggogoy, 2023).
5.3 Regulasi Ekonomi Digital dan Keadilan: Contoh Larangan Social E-Commerce
Perkembangan perdagangan digital juga menjadi locus globalisasi. Kajian tentang pelarangan TikTok Shop menegaskan pentingnya menilai kebijakan tersebut dari perspektif fiqh dengan menekankan sharia compliance dan keadilan ekonomi, serta menegaskan bahwa regulasi pemerintah bermanfaat bukan hanya sebagai larangan tetapi juga sebagai desain tata kelola bagi evolusi perdagangan digital (Khasanah, 2021). Di sini, globalisasi tampil sebagai integrasi pasar melalui platform digital, sementara ilmu politik Islam menuntut kebijakan yang memelihara kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan/eksploitasi (Khasanah, 2021), sejalan dengan penekanan bahwa kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemanfaatan (Amin, 2017).
________________________________________
6. Dimensi Global Kelembagaan: Standar Internasional, Fragmentasi Hukum, dan Tata Kelola Syariah
6.1 Globalisasi Institusional di Keuangan Syariah: AAOIFI, IFSB, dan Sharia Governance
Globalisasi juga bergerak melalui lembaga standard-setting transnasional. Literatur menyoroti AAOIFI dan IFSB sebagai platform tata kelola syariah; IFSB dipaparkan sebagai institusi global yang mengeluarkan standar/prinsip panduan bagi industri keuangan Islam dan bekerja dekat dengan pemain pasar internasional serta badan standard-setting (Awaluddin et al., 2020). IFSB-10 disebut menetapkan kerangka tata kelola syariah bagi lembaga keuangan Islam, sekaligus menegaskan bahwa model tata kelola tidak tunggal karena tiap yurisdiksi menentukan jalannya standar (Awaluddin et al., 2020). Studi lain menekankan bahwa IFSB berfungsi sebagai kerangka regulasi dan supervisi internasional bagi industri jasa keuangan Islam dan bahwa kebijakan publik diperlukan untuk memasukkan etika Islam dalam area finansial publik (Heradhyaksa, 2020). Ini memperlihatkan wajah globalisasi dalam ilmu politik Islam: terbentuknya "rezim" standar yang menuntut koordinasi antara ulama, regulator, dan pasar lintas-negara (Awaluddin et al., 2020; Heradhyaksa, 2020).
6.2 Fragmentasi Hukum Keuangan Islam sebagai Problem Global Governance
Namun, globalisasi juga melahirkan masalah fragmentasi. Literatur menyebut Islamic financial law sebagai tatanan hukum global yang terfragmentasi karena terdiri dari hukum negara dan non-negara, standar, praktik, institusi, fatwa, dan gagasan hukum; dan "legal gaps" dapat merusak kepercayaan investor serta menghambat perkembangan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2024). Literatur lain juga mengkritik bahwa klaim etik ekonomi/keuangan Islam akan memerlukan sesuatu seperti kerangka tata kelola syariah yang terpadu; tetapi ditunjukkan pula contoh bahwa di suatu yurisdiksi kerangka terpadu itu dapat tidak ada dan penerapan prinsip syariah dibiarkan pada bank (Wahid et al., 2023). Dari sudut ilmu politik Islam, ini berarti globalisasi institusional menuntut rekayasa kelembagaan: memperjelas relasi standar global, hukum nasional, otoritas fatwa, dan mekanisme penegakan (Ramadhan et al., 2024; Wahid et al., 2023).
6.3 Globalisasi Transaksi dan Sengketa: Arbitrase Internasional dan "Public Policy" Syariah
Dalam perdagangan global, sengketa sering diselesaikan lewat arbitrase internasional. Literatur tentang arbitrase menegaskan bahwa penegakan putusan arbitrase asing di negara-negara Islam dapat ditolak bila bertentangan dengan Sharīʿah public policy, sehingga faktor syariah memiliki posisi nyata dalam hukum komersial internasional (Wicaksono et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa globalisasi hukum bukan hanya soal adopsi instrumen internasional, tetapi juga soal batas normatif yang dibangun oleh kebijakan publik syariah dalam negara (Wicaksono et al., 2023), berkelindan dengan problem disjungsi antara tatanan hukum keuangan Islam global dan sistem hukum nasional yang memfasilitasi keuangan syariah (Ramadhan et al., 2024).
________________________________________
7. Globalisasi Budaya-Ekonomi: Industri Halal dan Pariwisata sebagai Arena Politik Identitas dan Regulasi
Kontestasi globalisasi juga tampak pada ranah halal lifestyle dan pariwisata. Studi tentang "kontestasi makna pariwisata halal" menegaskan bahwa sebagian pemangku kepentingan memandang wisata halal memerlukan syariah sebagai basis penyediaan produk/layanan — hotel, restoran, travel — untuk wisatawan Muslim, dan mereka juga mengklaim relevansinya tidak hanya bagi negara Muslim tetapi juga non-Muslim (Ghadery, 2019). Di tingkat kebijakan lokal, studi Lombok menilai pengembangan destinasi wisata halal melibatkan kebijakan daerah dan menggunakan parameter maqāṣid (Jasser Auda) untuk mengukur orientasi maslahah/kesejahteraan; serta menyatakan bahwa praktik pengembangan wisata halal menunjukkan keseriusan memasarkan wisata halal "di panggung global" (Faizi & Shuib, 2021). Dalam ilmu politik Islam, dua studi ini menunjukkan globalisasi budaya-ekonomi sebagai ruang pembentukan identitas publik dan regulasi: negara/daerah menyusun kebijakan untuk mengarahkan layanan sesuai syariah sekaligus menavigasi kompetisi reputasi dan pasar global (Faizi & Shuib, 2021; Ghadery, 2019).
________________________________________
8. Pembahasan: Sintesis Tesis Utama Globalisasi Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan literatur yang tersedia, globalisasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan ke dalam empat proposisi utama.
Pertama, globalisasi adalah perubahan konteks urusan publik — ekonomi, sosial, politik-hukum — yang memperbesar interdependensi lintas-negara: tampak pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi pasar (Murdani, 2022), tekanan kapitalisme global pada proyek ekonomi syariah (Hatta et al., 2023), perubahan moral-teknologi-lingkungan (Iskandar, 2024), serta rezim hukum internasional dalam isu pengungsi (Sani, 2022).
Kedua, respons politik Islam bersifat metodologis dan institusional: pembaruan paradigma dilakukan melalui ushūl fiqh dan penetapan skala prioritas kebijakan (Iskandar, 2024; Wani & Dar, 2022), orientasi maqāṣid — perlindungan hak dan kemaslahatan — (Amin, 2017; Cseh & Varga, 2016; Iskandar, 2024), serta legislasi/positivisasi fiqh dan fatwa dalam kerangka negara hukum (Anwar & Muslim, 2023; Handayani et al., 2021; Muhlis & Syarif, 2023).
Ketiga, globalisasi menciptakan kebutuhan tata kelola lintas-level: dari standar global (AAOIFI/IFSB) yang tidak tunggal antarjurisdiksi (Awaluddin et al., 2020) hingga problem fragmentasi hukum dan "legal gaps" dalam keuangan Islam global (Ramadhan et al., 2024), serta batas public policy syariah dalam arbitrase internasional (Wicaksono et al., 2023).
Keempat, ukuran keberhasilan politik Islam di era globalisasi dalam literatur ini cenderung dinilai melalui: (a) kemampuan negara menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas (Amin, 2017; Azizah, 2021; Cseh & Varga, 2016); dan (b) kemampuan kebijakan merespons disrupsi global — digitalisasi perdagangan, standardisasi halal, dan sebagainya — secara adaptif dan tidak eksploitatif (Ghadery, 2019; Khasanah, 2021; Reza & Tinggogoy, 2023).
Dengan demikian, globalisasi dalam ilmu politik Islam tidak dipahami netral, melainkan sebagai medan kebijakan yang menuntut sintesis antara nilai syariah, ijtihad fiqh, dan instrumen kenegaraan/aturan global untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, serta ketertiban sosial dalam masyarakat yang semakin terhubung (Arnoldy et al., 2022; Cseh & Varga, 2016; Iskandar, 2024; Ramadhan et al., 2024).
________________________________________
9. Penutup
Kajian ini menunjukkan bahwa ilmu politik Islam memandang globalisasi bukan sebagai ancaman yang harus ditolak secara total ataupun peluang yang harus diadopsi secara imitatif, melainkan sebagai tantangan metodologis dan institusional yang menuntut ijtihad kebijakan yang matang. Tiga simpulan utama dapat ditarik. Pertama, pembedaan antara syariah sebagai nilai ilahiah dan fiqh sebagai produk ijtihad manusia membuka ruang adaptasi kebijakan yang luas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Kedua, kerangka maqāṣid al-sharī'ah terbukti menjadi instrumen analitis yang fleksibel dan substantif dalam membaca berbagai tantangan globalisasi — dari liberalisasi ekonomi hingga krisis pengungsi dan perdagangan digital. Ketiga, respons negara terhadap globalisasi dalam bingkai Islam cenderung bersifat legislatif-institusional, yakni menggunakan mekanisme negara-bangsa untuk mempositivisasi fiqh, mengonstruksi sharia public policy, dan berpartisipasi dalam tata kelola standar global.
Penelitian ke depan perlu memperdalam kajian komparatif lintas-yurisdiksi tentang bagaimana berbagai negara Muslim mengelola fragmentasi hukum keuangan syariah global, serta memperkuat kajian empiris tentang efektivitas maqāṣid sebagai kerangka desain kebijakan publik yang responsif terhadap disrupsi teknologi dan perubahan ekologis.
________________________________________
Daftar Pustaka
Amin, M. (2017). Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 9(2), 331–350. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353
Anshor, A. M. (2022). The Implementation of Gender-Responsive Fiqh: A Study of Model Application of Women-Friendly and Child Care Village in Post-Covid-19 Pandemic. Justicia Islamica, 19(1), 132–152. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3705
Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 19(2), 298–316. https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437
Arnoldy, A., Hubur, A., & Muqorobin, A. (2022). Tourism in the Perspective of Islamic Fiqh. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 189. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8631
Awaluddin, M., Suyuti, M., & Awaluddin, S. P. (2020). Optimization of Islamic Institute Role in Promoting Sharia Banking in Indonesia. Jurnal Minds Manajemen Ide Dan Inspirasi, 7(2), 79. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.16538
Azizah, N. (2021). Indonesian Sharia Banking Law Politics Through Mergers and Digitalization of Sharia Banking. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.125
Cseh, B., & Varga, J. (2016). The Comparative Analysis of the Alternative Crisis Management Models of the Islamic- and Christian-Based Bank System. https://doi.org/10.36880/c07.01788
Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859
Ghadery, F. (2019). Sticking to Their Guns: The United Nations' Failure to See the Potential of Islamic Feminism in the Promotion of Women's Rights in Afghanistan (pp. 117–143). https://doi.org/10.1163/9789004401716_007
Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The Urgency of Regulating Fintech Peer to Peer Lending Sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036
Hatta, Z. M., Nawas, A., & Rahman, F. A. (2023). The role of accountability in strengthening business sustainability: An Islamic perspective. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 12(5), 223–236. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i5.2717
Heradhyaksa, B. (2020). The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(9), 763–774. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16591
Iskandar, I. (2024). The Dynamics of Politics in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513
Khasanah, U. (2021). The Actualization of Economic Fiqh in Empowering the Small Traders to Challenge ASEAN Economic Community. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(1), 123–144. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12167
Muhlis, & Syarif, M. F. (2023). Islamic Law for Business and its Legal Bases in Indonesia. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 11–21. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i1.255
Murdani, D. (2022). Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh. Mazahib, 21(1), 1–28. https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4323
Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship Ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 1017. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787
Ramadhan, S., Rambe, T., Hasibuan, B. H., & Harahap, A. A. (2024). Analysis of Fatwa Regarding Sharia Credit Cards and Their Relevance to the Development of Islamic Banking in Indonesia and Bahrain. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 15. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.23425
Reza, F., & Tinggogoy, F. L. (2023). Application of the Halal Concept in the Era Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS), 3(2), 05–10. https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v3i2.85
Sani, A. (2022). The Urgency Of Sharia Economic Transformation In Facing The Global Economy. El-Qish Journal of Islamic Economics, 2(2), 126–138. https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.3596.2022
Suryani, S., Faisal, Y. A., Fathoni, M. A., & Santoso, L. (2021). Good Corporate Governance (GCG) Principle in Sharia Banking: An Islamic Law Perspective. International Journal of Law Reconstruction, 5(2), 242. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.14973
Wahid, N. A., Amanatillah, D., & Fitri, C. D. (2023). From Fiqh to Finance: Assessing Bitcoin Status in Indonesian Monetary System. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 12(2), 308–333. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17762
Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of Sharia Governance in Islamic Finance Industry: Jurisdictions, Standards, and Implications. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(1), 21–32. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523
Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid Sharia Progressive: Anatomical and Transformational of Halal Institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar