02105 - Fraksi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Tinjauan Konseptual dan Kelembagaan

Abstract

This article examines the concept of fraction (parliamentary faction) from the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah). Through a conceptual synthesis approach, this study maps the meaning of fractions in modern parliamentary practice and situates them within the normative framework of Islamic political thought. The analysis shows that fractions, as formal groupings in representative institutions, can be understood as institutional instruments for carrying out the functions of deliberation (syūrā), policy-making (ijtihād), and oversight (hisbah) which in fiqh siyasah literature are often explained through the roles of ahl al-hall wa al-'aqd. In the Islamic political framework that positions politics as the maintenance of the affairs of the ummah (ri'āyah syu'ūn al-ummah), fractions — especially those of parties affirming Islamic values — can normatively be understood as institutional means for fulfilling the function of amar ma'ruf nahi munkar in the legislative arena. This article also distinguishes the terms fraksi (parliamentary fraction) and faksi (faction/splinter group), which are often used interchangeably but carry different institutional meanings.

Keywords: fraction, fiqh siyasah, syūrā, ahl al-hall wa al-'aqd, Islamic politics, parliament

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep fraksi dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Melalui pendekatan sintesis konseptual, studi ini memetakan makna fraksi dalam praktik parlemen modern dan menempatkannya dalam kerangka normatif pemikiran politik Islam. Analisis menunjukkan bahwa fraksi, sebagai pengelompokan formal di lembaga perwakilan, dapat dipahami sebagai instrumen kelembagaan untuk menjalankan fungsi musyawarah (syūrā), perumusan kebijakan (ijtihād), dan pengawasan (hisbah) yang dalam literatur fiqh siyasah sering dijelaskan melalui peran ahl al-hall wa al-'aqd. Dalam kerangka politik Islam yang memosisikan politik sebagai pemeliharaan urusan umat (ri'āyah syu'ūn al-ummah), fraksi — terutama fraksi partai yang mengafirmasi nilai-nilai Islam — secara normatif dapat dipahami sebagai sarana institusional untuk menunaikan fungsi amar ma'ruf nahi munkar dalam arena legislatif. Artikel ini juga membedakan istilah fraksi (pengelompokan parlemen) dan faksi (pecahan/kelompok), yang kerap digunakan secara bergantian namun memiliki makna kelembagaan yang berbeda.

Kata Kunci: fraksi, fiqh siyasah, syūrā, ahl al-hall wa al-'aqd, politik Islam, parlemen

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi perwakilan modern, fraksi merupakan salah satu komponen struktural yang paling menentukan dinamika parlemen. Ia bukan sekadar pengelompokan administratif, melainkan menjadi simpul konsolidasi sikap politik, arena negosiasi kebijakan, sekaligus mekanisme pengawasan terhadap eksekutif. Di Indonesia, keberadaan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari praktik bernegara.

Di sisi lain, ilmu politik Islam — yang secara akademik dikembangkan melalui kajian fiqh siyasah — telah lama merumuskan kerangka normatif tentang bagaimana kekuasaan dan perwakilan seharusnya dikelola. Kerangka tersebut mencakup konsep-konsep seperti syūrā (musyawarah), ahl al-hall wa al-'aqd (lembaga perwakilan), dan ri'āyah syu'ūn al-ummah (pemeliharaan urusan umat), yang relevan untuk dibaca ulang dalam konteks kelembagaan parlemen kontemporer.

Pertanyaan yang menjadi fokus artikel ini adalah: bagaimana konsep fraksi dalam praktik parlemen modern dapat dipahami dan diposisikan dalam perspektif ilmu politik Islam? Artikel ini bertujuan untuk membangun sintesis konseptual antara pengertian fraksi dalam ilmu politik umum dengan kerangka normatif fiqh siyasah, sehingga menghasilkan rumusan yang secara teoritis koheren dan secara praktis relevan.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research) dengan metode sintesis konseptual. Sumber-sumber yang digunakan mencakup literatur ilmu politik, kajian fiqh siyasah, serta studi empiris tentang parlemen Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, memetakan titik temu antara kerangka teori politik umum dan normatif Islam, serta merumuskan definisi integratif berdasarkan sintesis sumber-sumber tersebut.

________________________________________

3. Pengertian Fraksi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

3.1 Fraksi dalam Praktik Parlemen Modern

Dalam praktik politik modern, termasuk di Indonesia, fraksi dipahami sebagai pengelompokan formal di parlemen yang menghimpun anggota legislatif berdasarkan kesamaan garis politik/ideologi, kepentingan, dan strategi untuk menyatakan sikap serta memengaruhi pengambilan keputusan lembaga perwakilan (Faiz, 2017; Suparto, 2021). Gambaran ini tampak, misalnya, ketika partai-partai yang memperoleh kursi di DPR kemudian "mengelompok ke dalam fraksi" untuk menjalankan fungsi politiknya di parlemen (Suparto, 2021), serta ketika sikap-sikap terhadap isu konstitusional dipetakan melalui "pandangan politik fraksi-fraksi" (Faiz, 2017). Dalam konteks kerja parlemen, fraksi juga berfungsi sebagai simpul koordinasi yang membuat sikap anggota parlemen lebih terstruktur — sebagaimana terlihat dari praktik lobi lintas fraksi yang dilakukan aktor-aktor politik dalam proses pengambilan keputusan parlemen (Tobroni, 2017).

3.2 Fraksi dalam Kerangka Fiqh Siyasah

Sementara itu, dalam ilmu politik Islam (fiqh siyasah), politik tidak dipersempit pada perebutan kekuasaan semata, melainkan diposisikan sebagai pemeliharaan urusan umat (ri'āyah syu'ūn al-ummah) dalam ranah domestik maupun internasional (Asiyah et al., 2021). Kerangka fiqh siyasah juga menekankan bahwa otoritas publik idealnya bergerak dalam koridor kemaslahatan dan keadilan, serta menjalankan fungsi korektif-etis seperti amar ma'ruf nahi munkar (Kusliyatun, 2014; Supawi, 2023). Karena itu, fraksi dapat dibaca sebagai instrumen kelembagaan di parlemen modern — tempat para wakil menjalankan fungsi musyawarah dan pengawasan — yang dalam literatur fiqh siyasah sering dijelaskan melalui peran lembaga perwakilan seperti ahl al-hall wa al-'aqd dan mekanisme syūrā (musyawarah urusan publik, perumusan ketentuan yang terkait kemaslahatan, serta pengawasan jalannya pemerintahan) (Gusmansyah, 2019; Kusliyatun, 2014).

________________________________________

4. Landasan Konseptual: Fraksi sebagai Wahana Syūrā dan Ijtihād Kebijakan

Dalam sejarah pemikiran politik Islam yang dibahas dalam fiqh siyasah, fungsi legislatif kerap dikaitkan dengan Dewan Syura sebagai pihak yang menjalankan musyawarah dalam urusan kenegaraan, sedangkan kekuasaan eksekutif berada pada pemimpin (khalifah) dan kekuasaan yudisial pada qāḍī (Gusmansyah, 2019). Sejalan dengan itu, pembahasan mengenai lembaga perwakilan (ahl al-hall wa al-'aqd) menekankan tiga fungsi penting: bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan ketentuan/aturan terkait kemaslahatan, dan mengawasi jalannya pemerintahan (Kusliyatun, 2014). Dalam negara modern yang memakai parlemen, fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui prosedur serta konfigurasi kekuatan di parlemen, yang secara empiris sering diekspresikan melalui fraksi-fraksi (Faiz, 2017; Suparto, 2021).

Pada saat sumber normatif tidak memberi rincian atas persoalan mu'āmalah tertentu, sebagian pemikir kontemporer menekankan perlunya institusi (parlemen) untuk merumuskan "konstitusi-konstitusi" pengaturan kehidupan bernegara, sebagai ruang ijtihād kebijakan yang tetap dituntut akuntabel (Suharto, 2014). Dalam kerangka ini, fraksi dapat dipahami sebagai "unit kerja politik" di dalam parlemen yang mengonsolidasikan posisi wakil-wakil rakyat agar proses musyawarah, perumusan kebijakan, serta pengambilan keputusan lebih terorganisasi (Suparto, 2021; Tobroni, 2017). Bahkan, sebagian literatur yang membahas "parliament-made law" menegaskan bahwa hukum buatan parlemen tidak netral karena ditentukan konfigurasi politik, dan pada saat yang sama parlemen diposisikan sebagai bagian dari ulil amr minkum yang produknya menuntut ketaatan publik — sehingga kualitas proses politiknya menjadi krusial (Nawawi, 2017).

________________________________________

5. Ciri-Ciri Fraksi dalam Praktik Parlemen yang Relevan bagi Politik Islam

5.1 Berbasis Kesamaan Sikap dan Agenda Politik

Fraksi-fraksi dapat dipetakan menurut posisi pro/kontra terhadap isu tertentu, menunjukkan bahwa fraksi bekerja sebagai agregator sikap politik (Faiz, 2017). Praktik ini juga tampak ketika fraksi-fraksi menyatakan dukungan atau penolakan dalam perdebatan kebijakan dan legislasi (Sukri et al., 2023).

5.2 Menjadi Sarana Negosiasi, Koalisi, dan Kontestasi

Dalam konteks parlemen multipartai, tidak adanya satu kekuatan dominan dapat membuat suatu fraksi sulit menggolkan programnya tanpa koalisi dengan fraksi lain hingga tercapai mayoritas (Bakhtiar, 2018). Karena itu, fraksi adalah arena penting bagi negosiasi lintas kelompok dalam pengambilan keputusan (Bakhtiar, 2018; Pratama et al., 2019).

5.3 Mewujud sebagai Aktor Strategis dalam Lobi dan Pembentukan Konsensus

Praktik politik parlemen memperlihatkan lobi kepada seluruh fraksi sebagai bagian dari strategi agar suatu usul dapat diterima parlemen, sebagaimana dicatat dalam pengalaman lobi lintas fraksi oleh tokoh parlemen yang memimpin fraksi partainya (Pangestu & Sudrajat, 2020; Tobroni, 2017).

5.4 Mengendalikan dan Mendisiplinkan Sikap Politik Anggota

Dalam studi tentang politik parlemen, dijelaskan bahwa suara legislator dapat berada dalam kontrol fraksi, sehingga fraksi bukan sekadar forum diskusi melainkan juga mekanisme kontrol politik internal di parlemen (Pratiwi, 2019; Sallatu et al., 2019).

________________________________________

6. Perbedaan Istilah: Fraksi (Parlemen) versus Faksi (Pecahan/Kelompok)

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, perlu dibedakan dua istilah yang kerap rancu:

Pertama, fraksi cenderung merujuk pada pengelompokan formal di lembaga perwakilan (DPR/MPR/DPRD) yang bekerja dalam tata tertib parlemen (Faiz, 2017; Suparto, 2021).

Kedua, faksi sering dipakai untuk menggambarkan kelompok atau pecahan dalam organisasi politik yang lebih luas — termasuk konflik internal partai atau pecahan elite — yang tidak selalu bersifat kelembagaan parlemen (Rizkyansyah, 2020; Sholikin, 2020). Istilah "faksi" juga dipakai untuk menyebut pengelompokan dalam konflik politik-militer yang berhadapan satu sama lain, misalnya dalam dinamika mujahidin yang terdiri dari "faksi-faksi" yang kemudian berkonflik pasca perubahan geopolitik (Musta'id, 2022).

Pembedaan ini penting karena "fraksi" di parlemen dapat saja mencerminkan soliditas partai, tetapi konflik "faksi" internal partai juga dapat memengaruhi konsistensi sikap politik yang diekspresikan fraksi di parlemen (Rizkyansyah, 2020; Sholikin, 2020).

________________________________________

7. Relevansi Fraksi bagi Agenda Politik Islam

Literatur politik Islam Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan agenda Islam dapat menempuh jalur formal melalui partai-partai Islam di parlemen maupun jalur informal melalui gerakan (Nursalim, 2007). Dalam jalur formal itu, fraksi-fraksi menjadi kanal utama artikulasi agenda — misalnya wacana terkait syariat atau isu moralitas — karena perdebatan dan keputusan di parlemen memang diekspresikan melalui posisi fraksi-fraksi (Miftahussurur, 2017; Nursalim, 2007). Kontestasi ideologis juga dapat muncul dalam pembahasan isu syariat di daerah (seperti Aceh) yang melibatkan varian ideologis di parlemen dan perbedaan posisi di antara kekuatan politik (Rizwan & Tarigan, 2022). Bahkan, dalam isu kebijakan tertentu, studi menunjukkan fraksi-fraksi dapat terbelah: ada yang mendukung, mendukung dengan catatan, dan menolak, termasuk pada isu yang bersinggungan dengan organisasi masyarakat dan relasi agama-negara (Sukri et al., 2023).

Di sisi lain, dalam kacamata fiqh siyasah, orientasi politik yang ditekankan bukan hanya simbolik-formal, melainkan juga capaian kemaslahatan dan keadilan, serta kewajiban etis penguasa atau wakil untuk mengurus urusan publik (Kusliyatun, 2014; Supawi, 2023). Karena itu, fraksi — terutama fraksi partai yang mengafirmasi nilai Islam — dapat dipahami secara normatif sebagai sarana institusional untuk menunaikan fungsi pengawasan dan koreksi kebijakan dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana partisipasi politik di parlemen dipandang sebagai salah satu kanal menjalankan prinsip tersebut (Kusliyatun, 2014; Nuraeni, 2019).

________________________________________

8. Rumusan Definisi

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, fraksi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Fraksi adalah kelompok formal di parlemen yang menghimpun wakil-wakil — umumnya berdasarkan partai atau gabungan kepentingan politik — untuk mengonsolidasikan sikap, melakukan musyawarah, negosiasi, dan pengawasan kebijakan, sehingga proses pengurusan urusan umat/masyarakat (ri'āyah syu'ūn al-ummah) dapat diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan.

Rumusan ini konsisten dengan pemahaman fraksi sebagai pengelompokan sikap politik di parlemen (Faiz, 2017; Suparto, 2021), fungsi musyawarah dan pengawasan dalam fiqh siyasah (Gusmansyah, 2019; Kusliyatun, 2014), dan penekanan politik Islam sebagai pengurusan urusan umat (Asiyah et al., 2021).

________________________________________

9. Simpulan

Fraksi dalam perspektif ilmu politik Islam bukan sekadar fenomena kelembagaan parlemen yang bersifat teknis-administratif. Ia dapat dibaca sebagai wahana institusional yang memungkinkan para wakil rakyat menjalankan fungsi syūrā, ijtihād kebijakan, dan pengawasan pemerintahan — fungsi-fungsi yang dalam tradisi pemikiran fiqh siyasah merupakan inti dari peran ahl al-hall wa al-'aqd. Dengan memahami fraksi dalam kerangka ri'āyah syu'ūn al-ummah dan amar ma'ruf nahi munkar, maka partisipasi di dalam fraksi parlemen — khususnya bagi partai-partai yang mengafirmasi nilai-nilai Islam — dapat diposisikan sebagai bagian dari kewajiban etis-politik yang berdimensi ibadah dan kemaslahatan publik.

Artikel ini juga menegaskan pentingnya pembedaan konseptual antara fraksi (parlemen) dan faksi (kelompok/pecahan), mengingat kerancuan keduanya dalam wacana publik dapat mengaburkan analisis atas dinamika kelembagaan parlemen maupun konflik internal organisasi politik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Asiyah, A., Astuti, A., & Nuraini, N. (2021). Analisis partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum Islam. Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26

Bakhtiar, B. (2018). Konfigurasi politik dalam pembentukan hukum perbankan syari'ah. Jurnal Al-Aqidah, 10(2), 46–64. https://doi.org/10.15548/ja.v10i2.2205

Faiz, P. M. (2017). Islam dan persaingan ideologi di parlemen (studi kasus: pro kontra pemasukan "tujuh kata" Piagam Jakarta ke dalam konstitusi pada masa reformasi). Jurnal Hukum & Pembangunan, 35(2), 217. https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no2.1464

Gusmansyah, W. (2019). Trias politica dalam perspektif fikih siyasah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448

Kusliyatun, K. (2014). Peran fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009–2014. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 159–192. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.159-192

Miftahussurur, M. (2017). Pasang surut dan fragmentasi politik Islam di Indonesia. Dialog, 34(2), 26–43. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.156

Musta'id, A. (2022). Sejarah Islam dan politik Afghanistan. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 6(2), 214–227. https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605

Nawawi, N. (2017). Legislasi hukum (parliament made law) dengan pendekatan fiqh. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 1(1), 39–55. https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.98

Nuraeni, N. (2019). Partisipasi politik wanita Indonesia di parlemen dan relevansinya dengan pandangan ulama tentang peran wanita dalam politik. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(1), 119–136. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4855

Nursalim, M. (2007). Politik hukum dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945: telaah terhadap upaya penerapan syari'ah Islam di Indonesia. Unisia, 30(64), 147–156. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art4

Pangestu, D. A., & Sudrajat, A. (2020). Mohammad Natsir: konsep hubungan antara negara dan Islam dalam Mosi Integral Natsir. JRP (Jurnal Review Politik), 10(1), 69–87. https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.69-87

Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). Mendorong reformasi parlemen melalui kekuatan civil society di Indonesia. Journal of Political Issues, 1(1), 50–62. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6

Pratiwi, A. M. (2019). The policies, practices, and politics of women representation in political parties: a case study of women members of parliament in regency/city-level legislative council period 2014–2019. Jurnal Perempuan, 24(2), 151. https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.323

Rizkyansyah, R. (2020). Faksionalisasi dan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan. Journal Publicuho, 3(3), 321. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.13081

Rizwan, M., & Tarigan, A. A. (2022). Dinamika politik hukum pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Istinbath, 21(1), 142–164. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.491

Sallatu, A. M., Rahmadani, N., Agussalim, N., & Boangmanalu, A. G. (2019). Ensuring the women's political agenda: a study of women members of parliament in nine regencies/cities in eastern Indonesia. Jurnal Perempuan, 24(2), 125. https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.320

Sholikin, A. (2020). Dinamika hubungan Muhammadiyah dan partai politik di Indonesia. Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 5(2), 1–19. https://doi.org/10.52447/polinter.v5i2.4050

Suharto, T. (2014). Teo-demokrasi berbasis pertanggungjawaban: studi komparatif atas respons S.M. Zafar dan Mehdi Bazargan tentang sistem pemerintahan Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 39. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.258

Sukri, M. A., Syamsudin, M. H., & Firdaus, K. A. R. (2023). Dinamika politik disetujuinya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 4(2), 408–422. https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.11295

Suparto, S. (2021). Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai di Indonesia. Sasi, 27(4), 516–531. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600

Supawi, T. I. (2023). Politik Islam di Indonesia: ideologi Partai Masyumi masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masa reformasi. Mukadimah: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(1), 64–72. https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6499

Tobroni, R. (2017). Komunikasi politik Mohammad Natsir. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 39–60. https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208