02104 - Fragmentasi Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Dinamika, dan Implikasi Tata Kelola

Political Fragmentation in Islamic Political Science Perspective: Concepts, Dynamics, and Governance Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep fragmentasi politik dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan memanfaatkan kerangka fiqh siyasah dan maqāṣid al-sharīʿah sebagai lensa analitis. Fragmentasi politik—kondisi ketika kekuasaan tersebar ke banyak partai atau kelompok sehingga pembentukan pemerintahan yang stabil menjadi sulit—tidak hanya dipahami sebagai fakta pluralitas aktor, melainkan sebagai problem tata kelola yang menggerus orientasi kemaslahatan publik dan mendorong koalisi transaksional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian literatur, artikel ini menelaah akar kelembagaan fragmentasi dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, pola berulang fragmentasi dalam partai-partai Islam, dinamika disintegrasi "poros Islam" dalam kontestasi elektoral, serta implikasi praktisnya bagi stabilitas pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi mendorong koalisi besar yang pragmatis—yang di satu sisi memastikan governabilitas presidensial, tetapi di sisi lain berisiko mengikis akuntabilitas dan representasi publik. Dalam sintesis ilmu politik Islam, solusi atas fragmentasi menuntut ta'āwun siyāsī yang beretika, penguatan kelembagaan eksekutif–legislatif dalam kerangka maqāṣid al-siyāsah, serta kewaspadaan terhadap kolusi elite yang menyamar sebagai konsensus.

Kata kunci: Fragmentasi politik, fiqh siyasah, maqāṣid al-sharīʿah, koalisi, partai Islam Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of political fragmentation from the perspective of Islamic political science, employing the frameworks of fiqh siyasah and maqāṣid al-sharīʿah as analytical lenses. Political fragmentation—a condition in which power is dispersed across numerous parties or groups, making the formation of a stable government difficult—is understood not merely as a fact of actor plurality, but as a governance problem that erodes public interest orientation and fosters transactional coalitions. Using a qualitative-descriptive approach grounded in literature review, this article analyzes the institutional roots of fragmentation within Indonesia's multiparty presidential system, the recurrent patterns of fragmentation among Islamic parties, the dynamics of the "Islamic axis" disintegration in electoral contestation, and its practical implications for governmental stability. The findings indicate that fragmentation drives the formation of large, pragmatic coalitions—which on one hand ensure presidential governability, yet on the other risk undermining public accountability and representation. Within the synthesis of Islamic political science, resolving fragmentation demands ethical ta'āwun siyāsī, institutional consolidation of executive–legislative relations within the maqāṣid al-siyāsah framework, and vigilance against elite collusion disguised as consensus.

Keywords: Political fragmentation, fiqh siyasah, maqāṣid al-sharīʿah, coalition, Indonesian Islamic parties

________________________________________

A. Pendahuluan

Fragmentasi politik merupakan salah satu tantangan struktural yang paling persisten dalam sistem demokrasi multipartai, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Kondisi di mana kekuasaan tersebar ke banyak partai atau kelompok sehingga sulit membentuk pemerintahan yang stabil ini bukan sekadar persoalan teknis-elektoral, melainkan juga menyentuh dimensi normatif tentang bagaimana kekuasaan dikelola demi kepentingan publik.

Dalam wacana ilmu politik Islam kontemporer—terutama yang bersandar pada kerangka fiqh siyasah dan pengembangan maqāṣid al-sharīʿah untuk tata kelola—fragmentasi dipahami sebagai problem yang melampaui sekadar hitungan jumlah partai. Ia menjadi masalah ketika menghasilkan kebuntuan politik, mengikis orientasi kemaslahatan, dan mendorong koalisi yang semata-mata transaksional. Dengan demikian, membaca fragmentasi melalui lensa ilmu politik Islam berarti menempatkan pertanyaan tentang stabilitas politik dalam konteks tujuan normatif pemerintahan yang berorientasi pada kebaikan umat dan bangsa.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep fragmentasi politik dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan fokus pada: (1) pengertian dan kerangka konseptual fragmentasi; (2) akar kelembagaannya dalam sistem presidensial multipartai; (3) polanya dalam partai-partai Islam Indonesia; (4) dinamikanya dalam kontestasi elektoral; serta (5) implikasi praktisnya bagi tata kelola yang baik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Konsep Fragmentasi Politik dalam Ilmu Politik Islam

a. Perspektif Ilmu Politik Umum

Dalam ilmu politik umum, fragmentasi politik merujuk pada kondisi ketika kekuatan politik tersebar ke banyak partai atau kelompok sehingga konfigurasi parlemen dan/atau arena kontestasi menjadi terpecah-pecah, yang pada gilirannya membuat pembentukan koalisi pemerintahan menjadi lebih sulit, tawar-menawar koalisi lebih kompleks, dan stabilitas kebijakan/pemerintahan lebih rentan (Chalik, 2021; Nurjaman, 2023). Literatur komparatif menunjukkan bahwa fragmentasi sering berkorelasi dengan koalisi yang rapuh dan tidak kompatibel secara ideologis—yang dapat membuat proses kebijakan "mandek" (policy making languished) dan memperburuk instabilitas politik (Nurjaman, 2023).

Dalam kasus Irak, misalnya, desain institusional tertentu dapat mengubah koalisi yang besar menjadi hampir menuntut "hampir bulat suara" di antara banyak partai sehingga kesepakatan kebijakan menjadi sangat sulit dicapai (Chalik, 2021). Studi tentang Turki juga menekankan keterkaitan antara koalisi yang rapuh, instabilitas politik, dan memburuknya ketertiban sosial—termasuk kekerasan politik (Mahyudin, 2024)—serta bahwa koalisi yang tidak stabil dapat dinilai tidak memadai dalam menghadapi eskalasi kekerasan (Mahyudin, 2024).

b. Perspektif Ilmu Politik Islam

Dalam perspektif ilmu politik Islam—yang dalam literatur Indonesia sering diekspresikan melalui fiqh siyasah dan pengembangan maqāṣid al-sharīʿah untuk tata kelola—fragmentasi dipahami terutama sebagai problem tata kelola ketika ia menghambat tujuan-tujuan normatif pemerintahan yang berorientasi kemaslahatan umum dan stabilitas umat/negara. Penelitian tentang ta'āwun siyāsī (kerja sama politik elite partai) menegaskan bahwa koalisi idealnya dipahami sebagai kerja sama politik yang menuntut etika komunikasi serta bingkai norma fiqh siyasah—misalnya orientasi pada kemaslahatan publik—namun praktik elite kerap terjerat kepentingan pragmatis (Herdiansah, 2021).

Sementara itu, kajian yang menggunakan lensa maqāṣid menempatkan kepentingan bangsa/umat (hifẓ al-ummah) sebagai tujuan konsolidasi hubungan eksekutif–legislatif pascapemilu. Di dalam kerangka ini, pemerintahan lebih efektif bila presiden memperoleh dukungan koalisi luas di parlemen, sedangkan dukungan minoritas cenderung menghadirkan tantangan dan instabilitas dalam sistem presidensial multipartai (Isa et al., 2022). Dengan demikian, dalam "ilmu politik Islam" sebagaimana tercermin pada kajian-kajian fiqh siyasah/maqāṣid kontemporer, fragmentasi bukan sekadar fakta pluralitas aktor, melainkan masalah ketika ia memproduksi kebuntuan politik, mengikis orientasi kemaslahatan, dan mendorong koalisi yang sekadar transaksional (Herdiansah, 2021; Isa et al., 2022).

________________________________________

2. Akar Kelembagaan Fragmentasi: Presidensialisme dan Multipartai (Kasus Indonesia)

Sejumlah kajian tentang Indonesia menekankan bahwa kombinasi presidensialisme dan representasi proporsional cenderung menghasilkan fragmentasi kepartaian, lalu mendorong terbentuknya koalisi pemerintahan yang besar—bahkan "oversized" (Gümüşçü, 2012). Analisis tentang demokrasi Indonesia pascaReformasi menggambarkan karakter coalitional presidentialism yang ditandai koalisi pemerintahan besar dan kepresidenan dominan, diiringi partai yang lemah dan perbedaan programatik yang kecil. Di sini, representasi proporsional berkontribusi pada fragmentasi partai, sementara kompleksitas membangun dan menjaga koalisi besar sekaligus membatasi dan membentuk cara kerja presiden (Gümüşçü, 2012).

Dalam bacaan lain, presiden dalam "palet" parlemen multipartai yang terfragmentasi dipandang hanya dapat menjalankan kekuasaan eksekutif secara efektif dengan membangun koalisi seluas mungkin—sering disebut "rainbow coalitions" (Casey et al., 2010)—yang menunjukkan bahwa fragmentasi memaksa logika "berkoalisi" sebagai prasyarat governabilitas (Casey et al., 2010; Gümüşçü, 2012).

Namun, literatur juga mencatat sisi problematiknya: pembagian kekuasaan yang terlalu luas (promiscuous power-sharing) dapat menyerupai "kartel partai" yang mengaburkan perbedaan partisan, melemahkan representasi karena komitmen pada konstituen inti melonggar, dan mengancam akuntabilitas karena kapasitas pemilih "mengganti" penguasa menjadi terbatas (Taydaş et al., 2012). Dengan kata lain, terdapat ketegangan analitis: di satu sisi koalisi besar dipahami sebagai produk logis institusi dan fragmentasi yang membantu memastikan dukungan legislatif bagi presiden (Casey et al., 2010; Gümüşçü, 2012); di sisi lain, koalisi yang terlalu menyapu bersih oposisi dapat menimbulkan defisit representasi dan akuntabilitas (Taydaş et al., 2012).

Ketegangan ini penting untuk pembacaan "Islam politik" di Indonesia, karena partai-partai Islam sering berada dalam dilema antara kebutuhan pragmatis untuk masuk koalisi demi efektivitas/kekuatan tawar dan kebutuhan normatif untuk menjaga prinsip, platform, serta kemaslahatan publik (Casey et al., 2010; Herdiansah, 2021; Taydaş et al., 2012).

________________________________________

3. Fragmentasi dalam Politik Islam Indonesia: Bentuk, Penyebab, dan Dampak

a. Fragmentasi sebagai Pola Berulang dalam Partai-Partai Islam

Kajian tentang partai-partai politik Islam di Indonesia pada era Reformasi menegaskan bahwa fragmentasi dan konflik internal merupakan problem yang berulang. Studi tentang periode 1998–2009 menyatakan pengalaman fragmentasi partai Islam yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya berulang lagi pada era Reformasi (Pepinsky, 2025). Bahkan, studi tersebut mencatat bahwa ketika Reformasi diluncurkan, "tidak kurang dari seratus" partai yang mengklaim identitas Islam muncul ke ruang publik, menunjukkan intensitas fragmentasi di level penawaran politik berlabel Islam (Pepinsky, 2025).

Studi lain yang menjelaskan kemunculan partai-partai Islam baru pascaPemilu 2019—misalnya akibat friksi aktor-aktor di partai lama—menyimpulkan bahwa kemunculan tersebut melanjutkan pola yang lama "menghantui" partai Islam, yakni fragmentasi politik yang dipicu konflik intrapartai dan lemahnya pelembagaan (Anderson & Stansfield, 2005). Secara umum, kajian-kajian ini bersepakat bahwa konflik internal dan fragmentasi menurunkan performa elektoral partai Islam, sekaligus menandai lemahnya institusionalisasi organisasi partai (Anderson & Stansfield, 2005; Rabaia et al., 2017).

Keterkaitan fragmentasi dan pelembagaan juga tampak pada studi tentang PPP: kegagalan elektoral PPP pada 2019 dijelaskan antara lain oleh kegagalan membangun sistem kelembagaan yang baik yang tercermin dalam konflik internal. Dalam konteks yang sama, kajian tersebut menegaskan adanya fragmentasi narasi politik Islam di masyarakat pada Pemilu 2019 (Rabaia et al., 2017). Dengan demikian, dalam "politik Islam" Indonesia, fragmentasi tidak hanya berarti banyaknya partai, tetapi juga mencakup konflik intrapartai, lemahnya institusionalisasi, dan terpecahnya narasi/segmentasi preferensi pemilih Muslim (Pepinsky, 2025; Rabaia et al., 2017).

b. Fragmentasi karena Dinamika Sistem Pemilu dan Volatilitas

Fragmentasi juga dipautkan dengan perubahan aturan elektoral dan dinamika sistem kepartaian. Studi mengenai kemunduran partai-partai Islam pascaSuharto menekankan bahwa perubahan sistem pemilu memicu dinamika sistem kepartaian dan berkorelasi dengan penurunan suara partai—terutama partai Islam—yang kemudian berkontribusi pada volatilitas elektoral, di mana pemilih lebih mudah berpindah dukungan (Hawari et al., 2023). Studi ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai contoh "multipartai yang kompleks" yang relevan untuk membaca tantangan fragmentasi dan politik koalisi (Hawari et al., 2023). Pada titik ini, fragmentasi dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara aturan main elektoral dan strategi kompetisi yang membuat basis dukungan partai Islam lebih sulit dikonsolidasikan secara stabil (Gümüşçü, 2012; Hawari et al., 2023).

c. Fragmentasi dan Subordinasi Partai Islam dalam Peta Koalisi

Kajian tentang dinamika koalisi di antara partai-partai Islam (1999–2019) menekankan bahwa koalisi dapat dibangun oleh tiga motif: kesamaan ideologi, pragmatisme politik (mencari posisi/keuntungan), atau kompromi yang memadukan keduanya (Ufen, 2012). Kajian yang sama menyatakan bahwa partai-partai Islam sering hanya memainkan peran subordinat dalam peta politik Indonesia yang lebih luas, dengan daya tawar yang dibatasi oleh label-label tertentu yang menjustifikasi posisi tawar mereka (Ufen, 2012). Karena itu, fragmentasi di antara partai Islam memperbesar kecenderungan mereka untuk berkoalisi secara pragmatis lintas-ideologi—termasuk dengan partai non-Islam—demi akses kekuasaan, dibanding membangun blok Islam yang kohesif (Pepinsky, 2025; Ufen, 2012).

Kajian lain tentang lintasan Islam politik Indonesia menempatkan partai berbasis Islam sebagai aktor yang dinormalisasi dalam demokrasi: mereka dapat berperan sebagai vote-seekers dalam pemilu, issue-advocates di legislatif, dan office-seekers di eksekutif—dengan keterlibatan berulang dalam kabinet pemerintahan sebagai salah satu indikatornya (Ahnaf, n.d.). Dalam konteks fragmentasi, tipologi ini penting karena menunjukkan bahwa insentif "masuk pemerintahan" dapat mengatasi insentif "konsolidasi ideologis" antarsesama partai Islam, sehingga fragmentasi blok Islam berlanjut meski ada kedekatan identitas (Ahnaf, n.d.; Ufen, 2012).

________________________________________

4. Fragmentasi pada Pemilu Presiden: Koalisi Longgar dan Disintegrasi "Poros Islam"

Literatur yang membahas Pemilu 2024 menegaskan bahwa fragmentasi partai-partai Islam tampak pada penyebaran dukungan ke beberapa kandidat. Studi yang secara eksplisit membahas 2024 menyatakan bahwa distribusi partai Islam ke tiga kandidat presiden menunjukkan disintegrasi koalisi partai Islam. Studi itu juga menekankan bahwa koalisi dalam sistem presidensial bersifat lebih longgar daripada dalam sistem parlementer (Tekin & ŞANLI, 2023). Temuan ini sejalan dengan argumen yang menekankan karakter supermajority power-sharing dan koalisi besar dalam presidensialisme Indonesia, yang membuat formasi koalisi bergantung pada kalkulasi strategis dan insentif institusional, bukan semata konsistensi ideologis (Gümüşçü, 2012; Tekin & ŞANLI, 2023).

Studi lain—berbasis pendekatan kualitatif-fenomenologis—juga menyimpulkan bahwa partai-partai yang cenderung Islam (disebut empat partai) terpisah ke dalam tiga koalisi, dan menyatakan bahwa upaya membentuk "poros/axis" Islam berulang kali gagal terwujud. Kajian ini menekankan bagaimana kesamaan latar ideologis tidak dimanfaatkan untuk koordinasi internal dalam pengambilan keputusan penting, dan justru menjadi peluang untuk memperbesar kekuatan masing-masing (Ostwald et al., 2018). Secara sintesis, fragmentasi di sini adalah: (i) keterpecahan organisasi (banyak partai Islam); (ii) keterpecahan pilihan koalisi dalam arena presidensial; dan (iii) keterpecahan orientasi strategi yang lebih mengutamakan kalkulasi kekuasaan ketimbang integrasi platform bersama (Ostwald et al., 2018; Tekin & ŞANLI, 2023).

________________________________________

5. Membaca Fragmentasi secara Ilmu Politik Islam: Kerangka Fiqh Siyasah dan Maqāṣid

a. Fragmentasi sebagai Masalah ketika Menggerus Kemaslahatan dan Hifẓ al-Ummah

Kajian ta'āwun siyāsī menekankan bahwa kerja sama politik seharusnya mengandung "ketulusan" dan keberpihakan pada kebaikan/kemaslahatan publik, tetapi dalam praktik elite partai sering lebih terjerat kepentingan pragmatis (Herdiansah, 2021). Penelitian ini juga mengajukan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah—misalnya istishlāḥ al-ʿāmmah dan bingkai etis-politik lain yang disebutkan penulis—semestinya menjadi kerangka komunikasi dan pembentukan kerja sama kelompok/koalisi (Herdiansah, 2021). Dalam pembacaan ini, fragmentasi bermasalah bukan karena pluralitas itu sendiri, tetapi karena ia dapat mendorong koalisi transaksional yang mengabaikan etika komunikasi politik dan menggeser orientasi dari kemaslahatan publik menuju kepentingan sempit elite (Herdiansah, 2021; Taydaş et al., 2012).

Kerangka maqāṣid pada studi checks-and-balances pascapemilu menegaskan bahwa pemerintahan efektif memerlukan dukungan koalisi luas di parlemen; jika presiden hanya didukung minoritas, pemerintahan menghadapi tantangan politik dan menjadi tidak stabil (Isa et al., 2022). Kajian yang sama menambahkan bahwa presidensialisme dengan banyak partai dapat memicu kebuntuan (impasse) eksekutif–legislatif karena beragam kepentingan partai (Isa et al., 2022). Karena itu, dalam "ilmu politik Islam" yang memanfaatkan maqāṣid al-siyāsah, fragmentasi perlu dikelola melalui penguatan ikatan kelembagaan dan orientasi pemerintahan pada kepentingan umat/bangsa, bukan sekadar sentimen politik (Herdiansah, 2021; Isa et al., 2022).

b. Fragmentasi, Koalisi, dan Tuntutan "Konsensus"

Dalam literatur politik Islam yang membahas hubungan Islam dan demokrasi, terdapat argumen bahwa komunitas religius bergantung pada promosi konsensus; bila tidak, mereka cenderung cepat terfragmentasi (Mujani, 1970). Literatur yang sama juga menekankan bahwa pembentukan koalisi prodemokrasi kerap dilakukan dengan "menyingkirkan" isu-isu teologis-politik yang paling memecah-belah dari meja politik setidaknya untuk jangka pendek–menengah (Mujani, 1970). Bila disandingkan dengan konteks Indonesia, logika konsensus ini tampak paralel dengan gambaran tentang demokrasi Indonesia yang cenderung "consensus-oriented" dan mengandalkan koalisi besar—di mana partai-partai Islam/Islamis digambarkan berperan sebagai kekuatan "Muslim democratic" yang memperkuat konsensus, bukan semata faktor destabilisasi (Casey et al., 2010; Mujani, 1970).

Akan tetapi, literatur Indonesia juga memperingatkan bahwa konsensus melalui koalisi yang terlalu luas dapat berbiaya akuntabilitas dan representasi—misalnya melalui kartelisasi (Taydaş et al., 2012). Dengan demikian, pembacaan "ilmu politik Islam" terhadap fragmentasi perlu memegang dua ketegangan sekaligus: (i) kebutuhan konsensus/koalisi untuk mencegah instabilitas dan kebuntuan dalam sistem multipartai-presidensial (Casey et al., 2010; Isa et al., 2022), dan (ii) risiko bahwa konsensus yang terlalu luas menjadi kolusi elite yang menurunkan kualitas representasi publik (Taydaş et al., 2012), yang bertentangan dengan orientasi kemaslahatan dan tata kelola yang baik yang juga diklaim sebagai objektif politik berorientasi maqāṣid (Herdiansah, 2021; Isa et al., 2022; Sunardi, 2019).

c. Fragmentasi vs. Moderasi Maqāṣid-Oriented dalam Partai Islam Kontemporer

Literatur tentang dampak maqāṣid al-sharīʿah pada pemikiran politik Islam menyatakan bahwa "generasi kedua" partai berorientasi Islam—Islamic-oriented, bukan Islamis dalam pengertian sempit—mengembangkan agenda yang menempatkan demokrasi, tata kelola yang baik, keadilan sosial-ekonomi, HAM, dan pluralisme sebagai objektif Islam (Sunardi, 2019). Literatur ini juga memberi contoh bahwa partai seperti AKP Turki dan PKS Indonesia mengembangkan politik berbasis pendekatan maqāṣid-oriented (Sunardi, 2019).

Dalam konteks fragmentasi, rujukan ini relevan sebagai cara pandang: kompetisi partai Islam tidak harus dibingkai sebagai perebutan simbol identitas yang memecah, melainkan dapat dibingkai ulang sebagai kontestasi programatik menuju tujuan-tujuan publik yang luas—good governance, keadilan, pluralisme—yang secara teoritis dapat memperluas koalisi sosial lintas identitas (Mujani, 1970; Sunardi, 2019). Namun, sumber-sumber yang tersedia tidak menguji secara langsung apakah orientasi maqāṣid menurunkan fragmentasi partai Islam di Indonesia. Yang dapat ditegaskan dari sumber adalah adanya artikulasi normatif maqāṣid sebagai kerangka tujuan politik partai berorientasi Islam (Sunardi, 2019) serta adanya kritik bahwa praktik elite sering jatuh pada pragmatisme (Herdiansah, 2021; Ufen, 2012).

________________________________________

6. Implikasi Praktis: Mengapa Fragmentasi Menyulitkan Pemerintahan Stabil dan Apa Ukuran "Islaminya" Solusi

Pertama, kompleksitas pembentukan dan pemeliharaan koalisi meningkat ketika partai banyak dan kepentingan beragam. Dalam kasus tertentu, konfigurasi institusi bahkan dapat menuntut tingkat persetujuan yang sangat tinggi di antara banyak partai sehingga kebijakan sulit lahir (Chalik, 2021; Gümüşçü, 2012).

Kedua, koalisi rapuh dan inkompatibel berasosiasi dengan pelambatan proses kebijakan dan instabilitas politik. Pengalaman Turki menunjukkan bagaimana koalisi yang tidak stabil berkorelasi dengan memburuknya situasi politik dan kekerasan (Mahyudin, 2024; Nurjaman, 2023).

Ketiga, di Indonesia, fragmentasi cenderung mendorong koalisi besar untuk menjamin governabilitas presidensial (Casey et al., 2010; Gümüşçü, 2012), tetapi koalisi yang terlalu luas dapat melemahkan akuntabilitas dan representasi melalui logika kartel (Taydaş et al., 2012).

Keempat, bagi politik Islam Indonesia, fragmentasi memiliki dampak ganda: (i) melemahkan daya tawar kolektif partai-partai Islam untuk membangun agenda bersama—misalnya "poros Islam" yang gagal terwujud (Ostwald et al., 2018; Tekin & ŞANLI, 2023); dan (ii) mendorong adaptasi pragmatis—koalisi lintas-ideologi demi akses kekuasaan—yang oleh kajian ta'āwun siyāsī dipandang rawan mengabaikan etika komunikasi dan norma fiqh siyasah (Ahnaf, n.d.; Herdiansah, 2021; Ufen, 2012).

Dalam sintesis "ilmu politik Islam" berbasis sumber-sumber yang tersedia, solusi atas fragmentasi tidak direduksi menjadi sekadar "menyatukan semua partai Islam", melainkan menuntut: (a) ta'āwun siyāsī yang beretika dan berorientasi kemaslahatan publik, bukan murni transaksional (Herdiansah, 2021); (b) penguatan ikatan kelembagaan eksekutif–legislatif pascapemilu dalam kerangka maqāṣid al-siyāsah demi mencegah instabilitas dan kebuntuan (Isa et al., 2022); serta (c) kewaspadaan agar konsensus/koalisi besar tidak berubah menjadi kolusi elite yang menurunkan representasi dan akuntabilitas, yang juga bertentangan dengan objektif tata kelola yang baik (Sunardi, 2019; Taydaş et al., 2012).

________________________________________

C. Penutup

Fragmentasi politik dalam perspektif ilmu politik Islam bukan sekadar fenomena empiris tentang banyaknya partai yang bersaing, melainkan sebuah problem normatif yang menyentuh inti tata kelola yang berorientasi kemaslahatan. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, fragmentasi bersumber dari desain kelembagaan—kombinasi presidensialisme dan representasi proporsional—yang secara struktural mendorong proliferasi partai sekaligus memaksa logika koalisi besar sebagai prasyarat governabilitas.

Bagi partai-partai Islam, fragmentasi bermakna ganda: ia melemahkan konsolidasi blok Islam yang kohesif, sekaligus mendorong adaptasi pragmatis yang berisiko menggerus prinsip dan orientasi kemaslahatan. Kerangka fiqh siyasah dan maqāṣid al-siyāsah menawarkan basis normatif untuk menjawab tantangan ini—bukan dengan menyeragamkan semua partai Islam, melainkan dengan menuntut kerja sama politik yang beretika, berorientasi publik, dan terlembaga dengan baik.

Pada akhirnya, ketegangan antara kebutuhan konsensus/koalisi untuk stabilitas dan risiko kolusi elite dalam koalisi yang terlalu luas adalah ketegangan yang tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya dapat dikelola secara terus-menerus melalui penguatan akuntabilitas, representasi, dan orientasi pada kepentingan umat/bangsa sebagai objektif tertinggi tata kelola dalam perspektif Islam politik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahnaf, M. I. (n.d.). From Revolution to "Refolution" A Study of Hizb al Tahrir, Its Changes and Trajectories in the Democratic Context of Indonesia (2000-2009). https://doi.org/10.26686/wgtn.17011433.v1

Anderson, L., & Stansfield, G. (2005). The implications of elections for federalism in Iraq: Toward a five-region model. Publius the Journal of Federalism, 35(3), 359–382. https://doi.org/10.1093/publius/pji024

Casey, P. C., Wierman, M. J., Gibilisco, M., Mordeson, J. N., & Clark, T. D. (2010). Assessing policy stability in Iraq: A fuzzy approach to modeling preferences. Public Choice, 151(3–4), 409–423. https://doi.org/10.1007/s11127-010-9751-1

Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999-2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514

Gümüşçü, Ş. (2012). The emerging predominant party system in Turkey. Government and Opposition, 48(2), 223–244. https://doi.org/10.1017/gov.2012.13

Hawari, N., Agustam, A., & Rosdi, Mohd. S. Moh. (2023). Ta'awun siyasi and winning the election fiqh siyasi perspective and political party elites. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 161–184. https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5981

Herdiansah, A. G. (2021). Intra-party conflict and the emergence of Islamic-based parties in the post-2019 election in Indonesia. Journal of Governance, 6(2). https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12700

Isa, N. A. M., Jawan, J., Talib, T., Razak, R. R. A., & Boyman, S. N. (2022). The influence of the Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) coalition formation after the 14th Malaysian General Election. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/16012

Mahyudin, M. A. A. (2024). The declining role of Islamic politics and the Jokowi's factors in the 2024 presidential election: A study of contemporary political policies and dynamics in Indonesia. Religion and Policy Journal, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.15575/rpj.v2i1.746

Mujani, S. (1970). Devaluating the aliran politics: Views from the third congress of the PPP. Studia Islamika, 1(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v1i3.853

Nurjaman, A. (2023). The decline of Islamic parties and the dynamics of party system in post-Suharto Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 27(2), 192. https://doi.org/10.22146/jsp.79698

Ostwald, K., Schuler, P., & Chong, J. M. (2018). Triple duel: The impact of coalition fragmentation and three-corner fights on the 2018 Malaysian election. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 37(3), 31–55. https://doi.org/10.1177/186810341803700303

Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 44(3), 345–365. https://doi.org/10.1177/18681034251349467

Rabaia, I. S. I., Tumin, M., & Yeoh, E. (2017). Religion and revolution: Theorizing of the Arab Spring in accordance with the selectorate approach. Asian Politics & Policy, 9(2), 222–244. https://doi.org/10.1111/aspp.12317

Sunardi, S. (2019). Islamic populism: Asymmetrical, multi-class coalition-based social mobilization. Jurnal Politik, 4(2), 329. https://doi.org/10.7454/jp.v4i2.247

Taydaş, Z., Akbaba, Y., & Morrison, M. K. C. (2012). Did secularism fail? The rise of religion in Turkish politics. Politics and Religion, 5(3), 528–554. https://doi.org/10.1017/s1755048312000296

Tekin, E., & ŞANLI, A. S. (2023). Political violence: An evaluation of Turkey's 1970s and 1990s. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (Akad), 15(29), 237–251. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1316668

Ufen, A. (2012). Party systems, critical junctures, and cleavages in Southeast Asia. Asian Survey, 52(3), 441–464. https://doi.org/10.1525/as.2012.52.3.441