02091 - Eksekutif Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Konsep, Struktur, Dan Praktik Historis Dalam Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep eksekutif dalam kerangka ilmu politik Islam, khususnya melalui pendekatan fiqh siyasah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, artikel ini menelaah bagaimana cabang kekuasaan eksekutif dipahami, distrukturisasi, dan dipraktikkan dalam tradisi ketatanegaraan Islam dari periode awal hingga praktik kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksekutif dalam fiqh siyasah dikenal sebagai al-sulthah al-tanfidziyah, yakni otoritas pemerintahan yang dipimpin oleh ulil amri untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan undang-undang serta kebijakan pemerintahan. Secara historis, desain kelembagaan eksekutif mengalami perkembangan dari konsentrasi fungsi pada figur pemimpin menuju diferensiasi yang lebih terstruktur, sebagaimana terlihat pada masa Umar bin Khattab. Kajian ini juga menegaskan bahwa tradisi politik Islam mengenal mekanisme pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif melalui musyawarah/syura, fungsi legislatif, serta akuntabilitas moral-transendental. Tidak terdapat model tunggal yang pasti mengenai bentuk pemerintahan Islam, sehingga desain kelembagaan eksekutif dapat bervariasi menurut konteks sejarah dan sistem politik yang dipilih.
Kata Kunci: Eksekutif, Fiqh Siyasah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyah, Ulil Amri, Checks and Balances, Ketatanegaraan Islam
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of the executive within the framework of Islamic political science, particularly through the approach of fiqh siyasah. Employing a literature review method, this article analyzes how the executive branch of power is understood, structured, and practiced within the tradition of Islamic constitutional thought from the early period to contemporary practice. The findings indicate that the executive in fiqh siyasah is known as al-sulthah al-tanfidziyah, namely the governmental authority led by ulil amri to elaborate and actualize laws and governmental policies. Historically, the institutional design of the executive evolved from a concentration of functions in the figure of the leader toward a more structured differentiation, as evidenced during the era of Umar ibn al-Khattab. This study also affirms that the Islamic political tradition recognizes mechanisms of oversight and balance over the executive through deliberation/shura, legislative functions, and moral-transcendental accountability. There is no single definitive model for the form of Islamic governance; consequently, the institutional design of the executive may vary according to historical context and the political system adopted.
Keywords: Executive, Fiqh Siyasah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyah, Ulil Amri, Checks and Balances, Islamic Constitutional Law
________________________________________
A. Pendahuluan
Pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif merupakan salah satu tema sentral dalam ilmu politik dan ketatanegaraan, baik dalam tradisi Barat maupun Islam. Dalam teori ketatanegaraan modern yang lazim dirumuskan melalui trias politica, kekuasaan negara dibedakan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada kerangka ini, kekuasaan eksekutif dipahami sebagai cabang kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pembentuk hukum (Amanulloh et al., 2020; Gusmansyah, 2019; Wardah et al., 2023; Yandy et al., 2024).
Dalam konteks ilmu politik Islam, pembahasan eksekutif umumnya diletakkan dalam kajian fiqh siyasah—termasuk siyasah dusturiyyah (ketatanegaraan) dan siyasah tanfidziyyah (pelaksanaan pemerintahan)—yang mengkaji bagaimana otoritas negara mengatur kemaslahatan umum melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam (Mardhiah et al., 2019; Vermonte, 2014). Relevansi kajian ini semakin penting mengingat masih terbukanya ruang diskursus tentang bagaimana prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dapat dioperasionalisasikan dalam sistem pemerintahan modern.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep eksekutif dalam perspektif fiqh siyasah, mencakup terminologi, struktur kelembagaan, fungsi inti, relasi antarlembaga, serta praktik historisnya dalam tradisi Islam. Kajian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai literatur fiqh siyasah dan ketatanegaraan Islam yang relevan.
________________________________________
B. Pembahasan
1. Terminologi Eksekutif dalam Ketatanegaraan Islam: Al-Sulthah Al-Tanfidziyah dan Ulil Amri
Definisi eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dinyatakan secara eksplisit dalam literatur yang membahas lembaga eksekutif: lembaga eksekutif adalah "lembaga eksekutor" atau lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan undang-undang (Amanulloh et al., 2020; Wardah et al., 2023). Dengan demikian, rumusan eksekutif sebagai cabang pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan negara selaras dengan pengertian eksekutif pada kerangka pembagian kekuasaan yang dijelaskan dalam rujukan tersebut (Amanulloh et al., 2020; Wardah et al., 2023).
Dalam sejumlah literatur fiqh siyasah, cabang kekuasaan eksekutif dalam negara atau pemerintahan Islam dikenal sebagai al-sulthah al-tanfidziyah (juga disebut sulthān tanfīdziyah) (Mahfud et al., 2020; Mardhiah et al., 2019; Rahmat & Baharilla, 2023). Makna kunci dari al-sulthah al-tanfidziyah ialah kewenangan negara untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan atau aturan dalam praktik pemerintahan (Mardhiah et al., 2019). Secara fungsional, sumber menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif ini bertugas melaksanakan undang-undang dan pelaksana tertingginya adalah kepala pemerintahan atau kepala negara yang dibantu perangkat pembantu seperti kabinet atau dewan menteri (Mahfud et al., 2020; Rahmat & Baharilla, 2023).
Selain istilah al-sulthah al-tanfidziyah, literatur juga menggunakan istilah ulil amri untuk menunjuk otoritas pelaksana pemerintahan. Dalam perspektif ini, ulil amri dipimpin oleh khalifah atau amir dan bertanggung jawab mengaktualisasikan aturan-aturan pemerintahan (Asmarianti & Yunarti, 2022). Dalam pembacaan lain yang mengacu pada pemikiran politik Islam—misalnya Al-Maududi—lembaga eksekutif ditautkan pada terminologi ulil al-amr dan dipahami sebagai lembaga yang dipimpin kepala negara sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif, dengan prasyarat ketaatan pada Allah dan Rasul (Briando et al., 2017). Dengan demikian, secara konseptual, eksekutif dalam politik Islam dipahami sebagai otoritas implementatif (tanfīdz) yang menggerakkan pemerintahan dan memastikan berlakunya pedoman atau aturan dalam kehidupan publik (Asmarianti & Yunarti, 2022; Briando et al., 2017).
________________________________________
2. Struktur dan Subjek Eksekutif: Kepala Negara dan Aparat Pemerintahan
Dalam deskripsi kelembagaan yang bersifat ketatanegaraan—yang juga dipakai untuk membaca praktik kontemporer negara-negara modern—lembaga eksekutif di negara demokratis biasanya terdiri atas kepala negara (raja atau presiden) beserta menteri-menterinya (Amanulloh et al., 2020; Vermonte, 2014). Bahkan, dalam arti luas, lembaga eksekutif juga dapat mencakup aparat birokrasi sipil serta militer sebagai perangkat yang menjalankan pemerintahan (Amanulloh et al., 2020). Dalam kerangka fiqh siyasah, penggambaran bahwa pelaksana tertinggi kekuasaan eksekutif ialah kepala negara yang dibantu perangkat pembantu—kabinet atau dewan menteri—juga ditegaskan secara eksplisit (Rahmat & Baharilla, 2023).
Di dalam kajian fiqh siyasah tentang peran pemerintah dalam ketertiban umum, eksekutif juga dipahami sebagai lembaga yang "menjalankan roda pemerintahan" dalam praktik sehari-hari (Vermonte, 2014). Artinya, eksekutif bukan semata "penanda jabatan", melainkan mesin operasional pemerintahan—administrasi dan kebijakan—yang bekerja melalui struktur pimpinan (kepala negara atau kepala pemerintahan) dan perangkatnya (Amanulloh et al., 2020; Rahmat & Baharilla, 2023; Vermonte, 2014).
________________________________________
3. Fungsi Inti Eksekutif dalam Politik Islam: Implementasi Hukum dan Kebijakan Publik
a. Melaksanakan Undang-Undang/Aturan dan Kebijakan Pemerintahan
Fungsi paling mendasar dari eksekutif—baik dalam trias politica maupun dalam pembacaan fiqh siyasah—adalah pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan (Amanulloh et al., 2020; Rahmat & Baharilla, 2023; Wardah et al., 2023). Rujukan fiqh siyasah menyatakan bahwa al-sulthah al-tanfidziyah bertugas melaksanakan undang-undang (Rahmat & Baharilla, 2023), sementara rujukan yang menautkan kekuasaan pelaksana dengan ulil amri menegaskan tanggung jawabnya untuk mengaktualisasikan aturan-aturan pemerintahan (Asmarianti & Yunarti, 2022). Dengan demikian, konsep eksekutif dalam politik Islam menekankan dimensi "tanfīdz" (implementasi), yakni mengubah norma atau aturan menjadi tindakan pemerintahan yang efektif (Asmarianti & Yunarti, 2022; Mardhiah et al., 2019; Rahmat & Baharilla, 2023).
b. Menjalankan Pemerintahan (Administrasi) sebagai Praktik Sehari-hari
Sejumlah sumber menegaskan bahwa eksekutif dalam kehidupan sehari-hari adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan (Amanulloh et al., 2020; Vermonte, 2014). Bahkan ketika sebuah kajian berangkat dari pembagian kekuasaan, ia tetap menekankan bahwa eksekutif tidak hanya "menjalankan hukum", tetapi menjadi pusat operasional pemerintahan yang bekerja melalui struktur kepala negara, menteri, dan aparat pelaksana (Amanulloh et al., 2020; Vermonte, 2014). Dalam terminologi fiqh siyasah, aspek ini sering ditempatkan dalam pembahasan siyasah tanfidziyyah (tata kerja pemerintahan oleh eksekutif) dan siyasah idariyyah (administrasi negara) (Vermonte, 2014).
c. Tanggung Jawab Moral dan Akuntabilitas (Dimensi Etika-Politik Islam)
Salah satu elaborasi penting yang muncul dalam rujukan adalah bahwa hubungan eksekutif dengan publik dan lembaga perwakilan dapat dibaca sebagai relasi akuntabilitas: dewan atau perwakilan meminta pertanggungjawaban eksekutif secara periodik dan menilai kinerja eksekutif (Noh et al., 2015). Lebih jauh, dalam pembahasan etika pengelola keuangan negara, akuntabilitas eksekutif tidak hanya kepada legislatif dan masyarakat, tetapi juga dipahami sebagai akuntabilitas kepada Tuhan dan alam (Noh et al., 2015). Walaupun rujukan tersebut berbasis pembahasan etika sektor publik, ia relevan untuk menunjukkan bahwa dalam perspektif yang diinspirasi nilai Islam, fungsi eksekutif—terutama dalam urusan publik—melekat pada dimensi tanggung jawab moral-transendental, bukan sekadar administratif (Noh et al., 2015).
________________________________________
4. Relasi Eksekutif dengan Legislatif dan Yudikatif: Pembagian Kekuasaan dan Kontrol
a. Tiga Kekuasaan dalam Fiqh Siyasah: Tasyri'iyyah–Tanfidziyyah–Qadhā'iyyah
Dalam literatur fiqh siyasah dan ketatanegaraan Islam, pembagian kekuasaan sering dipetakan ke dalam tiga institusi: legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyyah), eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah), dan yudikatif (al-sulthah al-qadhā'iyyah) (Asmarianti & Yunarti, 2022; Mardhiah et al., 2019). Salah satu artikel yang secara spesifik membahas checks and balances dalam administrasi negara Islam juga menjelaskan padanan ini dan menempatkan eksekutif (tanfidziyyah) sebagai otoritas yang dipimpin khalifah atau amīr untuk mengaktualisasikan aturan pemerintahan (Asmarianti & Yunarti, 2022).
b. Checks and Balances sebagai Prinsip Pencegahan Otoritarianisme
Rujukan menegaskan bahwa konsep checks and balances—sebagai desain untuk memastikan kekuasaan tidak melampaui batas—dipahami kompatibel antara sistem Indonesia dan Islam karena keduanya berupaya menghindari pemimpin yang otoriter dan zalim melalui pengaturan kekuasaan secara sistematis (Asmarianti & Yunarti, 2022; Wulandari & Zainuddin, 2021). Dalam kerangka pasca-amandemen UUD 1945, kajian tentang checks and balances juga menekankan urgensi penguatan kontrol antarlembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif demi good governance dan clean governance (Wulandari & Zainuddin, 2021).
Pada level konseptual, pembahasan pengawasan DPR—misalnya melalui hak interpelasi—juga dipahami sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan penulis mengaitkannya dengan ide pengawasan terhadap khalifah dalam ketatanegaraan Islam (Karim, 2019). Dengan demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, eksekutif idealnya tidak berjalan tanpa kontrol; mekanisme musyawarah, pengawasan, dan keseimbangan antarlembaga diposisikan sebagai perangkat untuk mencegah kesewenang-wenangan (Asmarianti & Yunarti, 2022; Karim, 2019; Wulandari & Zainuddin, 2021).
c. Nuansa Fungsi: Eksekutif dalam Perumusan Kebijakan Modern
Meski definisi normatif menekankan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, kajian konstitusi menunjukkan bahwa dalam praktik modern, lembaga eksekutif sering kali merumuskan sebagian besar kebijakan dan mengajukannya kepada legislatif untuk disetujui (Gusmansyah, 2019). Nuansa ini penting untuk membaca bahwa "pelaksanaan" kebijakan oleh eksekutif bisa berimpit dengan "inisiatif kebijakan", sehingga desain kontrol menjadi krusial agar kekuasaan tidak terkonsentrasi (Asmarianti & Yunarti, 2022; Gusmansyah, 2019; Wulandari & Zainuddin, 2021).
________________________________________
5. Praktik Historis dalam Tradisi Islam: Dari Konsentrasi Fungsi hingga Diferensiasi Kelembagaan
a. Periode Nabi Muhammad di Madinah: Kepemimpinan Puncak dan Delegasi Fungsi
Dalam pembahasan tentang pemisahan kekuasaan menurut Barat dan Islam, Nabi Muhammad di Madinah dijelaskan diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti memegang otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekalipun teori pemisahan kekuasaan belum dikenal saat itu, praktik delegasi tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada sahabat yang dianggap cakap disebut sebagai cara menjalankan pembagian tugas secara praktis (Ibrahim et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam pengalaman historis awal, fungsi eksekutif dapat terpusat pada figur pemimpin, namun tugas-tugas pemerintahan tetap dapat didelegasikan (Ibrahim et al., 2020).
b. Periode Nabi dan Awal Islam: Fungsi Yudikatif Masih Menyatu dengan Eksekutif
Kajian sejarah peradilan Islam menegaskan bahwa pada masa Nabi, jabatan hakim belum dipisahkan dari jabatan eksekutif; Nabi sebagai kepala pemerintahan di Madinah juga bertindak sebagai hakim, dan para sahabat yang ditugaskan di daerah juga dapat berperan ganda sebagai pimpinan eksekutif sekaligus hakim (Bustamin & Jaya, 2019). Rujukan lain juga menyebut bahwa pada era awal ini kekuasaan yudikatif masih menyatu dengan eksekutif—penguasa sekaligus hakim—dan salah satu alasan yang dikemukakan adalah kondisi masyarakat dan persoalan yang masih dapat ditangani sekaligus oleh eksekutif (Abdullah & Safriadi, 2022). Dengan demikian, dalam sejarah politik Islam, eksekutif tidak selalu dipisahkan secara institusional dari fungsi lain, terutama pada fase formatif (Abdullah & Safriadi, 2022; Bustamin & Jaya, 2019).
c. Masa Khulafaur Rasyidin dan Umar bin Khattab: Diferensiasi dan Pemisahan dari Pengaruh Eksekutif
Sejumlah rujukan menegaskan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, pembagian kekuasaan dapat dipetakan: eksekutif dipegang khalifah, legislatif oleh majelis syura, dan yudikatif oleh qadhi atau hakim (Amanulloh et al., 2020; Rizky & Supriyadi, 2021). Lebih khusus, beberapa sumber menekankan inovasi pada masa Umar bin Khattab: pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirinci lewat undang-undang, serta upaya memisahkan yudikatif dari pengaruh eksekutif agar qadhi bebas dalam memutus perkara (Abdullah & Safriadi, 2022; Amanulloh et al., 2020; Bustamin & Jaya, 2019).
Dalam kajian administrasi publik perspektif Islam, Umar juga disebut mendirikan pengadilan untuk memisahkan yudikatif dari eksekutif, membentuk jawatan kepolisian, dan membentuk majelis permusyawaratan yang berperan sebagai legislatif (Suparto, 2019). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa, dalam tradisi politik Islam, penguatan eksekutif berjalan bersamaan dengan pengembangan institusi lain untuk menopang keadilan dan tata kelola (Abdullah & Safriadi, 2022; Amanulloh et al., 2020; Bustamin & Jaya, 2019; Suparto, 2019).
d. Variasi Praktik di Kesultanan/Kerajaan Islam: Contoh Kesultanan Buton
Studi tentang Kesultanan Buton menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan yang mendukung prinsip kesetaraan di hadapan hukum; kekuasaan legislatif dipahami terkait kewenangan membuat perundang-undangan, sedangkan kekuasaan eksekutif terkait kewenangan melaksanakan undang-undangan (Rizky & Supriyadi, 2021). Bahkan, fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh sultan sebagai eksekutif disebut diawasi oleh Siolimbona sebagai lembaga legislatif (Rizky & Supriyadi, 2021). Contoh ini memperkaya pemahaman bahwa konsepsi eksekutif sebagai pelaksana undang-undang juga dapat ditemukan pada praktik politik Islam di tingkat lokal-historis, dengan mekanisme pengawasan antarlembaga (Rizky & Supriyadi, 2021).
________________________________________
6. Catatan Teoretis: Tidak Ada Model Tunggal yang "Pasti" tentang Bentuk Pemerintahan Islam
Beberapa rujukan menekankan pentingnya kehati-hatian konseptual: dalam referensi sejarah Islam "tidak dijumpai ketentuan yang pasti" mengenai bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki, sehingga melahirkan beragam penafsiran dan upaya realisasi (Wulandari & Zainuddin, 2021). Kajian lain tentang dinamika konstitusi Islam juga menyatakan bahwa keragaman bentuk negara dan konstitusi di dunia Islam dipengaruhi, antara lain, oleh ketiadaan aturan spesifik tentang ketatanegaraan dalam sumber ajaran Islam, serta konfigurasi kekuasaan khalifah yang sentralistik pada periode tertentu (Dardiri, 2017).
Sejalan dengan itu, pada periode kekhilafahan bahkan disebut tidak ditemukan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara; keragaman konstitusi pada era nation-state menampilkan perbedaan penempatan Islam, sumber hukum syariah, dan otoritas yudisial (Dardiri, 2017). Implikasinya bagi konsep eksekutif adalah: fungsi inti eksekutif sebagai pelaksana aturan dapat konsisten, tetapi desain kelembagaan—seberapa terpisah dari legislatif atau yudikatif dan bagaimana mekanisme kontrolnya—dapat bervariasi menurut konteks sejarah dan sistem politik yang dipilih (Bustamin & Jaya, 2019; Dardiri, 2017; Ibrahim et al., 2020; Wulandari & Zainuddin, 2021).
Lebih lanjut, ada pula rujukan yang menyatakan—sebagai kesimpulan penulisnya—bahwa dalam fiqh siyasah dusturiyyah, kekuasaan khalifah dapat mencakup berbagai domain kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), sementara sistem presidensial modern tidak mencakup peran kepala agama (Muttaqin, 2020). Klaim ini perlu dibaca berdampingan dengan rujukan lain yang menunjukkan adanya praktik delegasi dan diferensiasi kelembagaan—misalnya pada masa Umar—(Ibrahim et al., 2020; Suparto, 2019), sehingga menggambarkan bahwa tradisi politik Islam memuat spektrum: dari konsentrasi fungsi pada pemimpin hingga pembagian peran yang lebih terstruktur (Ibrahim et al., 2020; Muttaqin, 2020; Suparto, 2019).
________________________________________
C. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis rujukan, eksekutif menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah) adalah al-sulthah al-tanfidziyah (kekuasaan pelaksana), yakni otoritas pemerintahan yang dipimpin ulil amri (khalifah/amīr/kepala negara) untuk menjabarkan, mengaktualisasikan, dan melaksanakan undang-undang atau aturan serta kebijakan pemerintahan dalam praktik, dengan bekerja melalui perangkat seperti menteri atau kabinet dan aparatur pelaksana (Asmarianti & Yunarti, 2022; Mardhiah et al., 2019; Rahmat & Baharilla, 2023).
Pada saat yang sama, tradisi ketatanegaraan Islam juga mengenal pentingnya pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif agar tidak bertindak sewenang-wenang, baik melalui mekanisme musyawarah/syura dan institusi lain yang menjalankan fungsi legislatif serta yudikatif (Asmarianti & Yunarti, 2022; Karim, 2019; Wulandari & Zainuddin, 2021), maupun melalui etika akuntabilitas yang menautkan tanggung jawab eksekutif kepada masyarakat, lembaga perwakilan, dan pada puncaknya kepada Tuhan (Noh et al., 2015).
Kajian ini menegaskan bahwa tidak terdapat model tunggal yang baku tentang desain kelembagaan eksekutif dalam Islam. Fungsi inti eksekutif sebagai pelaksana aturan bersifat konsisten, namun bentuk dan batas kelembagaannya dapat bervariasi sesuai konteks historis dan sistem politik yang dianut. Pemahaman ini membuka ruang bagi dialog konstruktif antara prinsip-prinsip fiqh siyasah dan ketatanegaraan modern dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang adil dan amanah.
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 55–70. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477
Amanulloh, N., Huda, M. N., & Maulidia, H. (2020). The Akhlak Revolution: A Triadic Interplay Between Piety, Islamization, and Neoliberal Ethics. Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture, 12(1), 43–57. https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.23868
Asmarianti, A., & Yunarti, S. (2022). Analisis Sulthah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(1), 27. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785
Briando, B., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2017). Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7036
Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(2), 221. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740
Dardiri, A. H. (2017). Konsepsi Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir dan Kemungkinan Implementasinya di Indonesia. Millah Journal of Religious Studies, 16(2), 271–304. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art6
Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. Al Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448
Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. (2020). Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 52(2), 261. https://doi.org/10.14421/ajish.v52i2.500
Karim, A. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. Politika Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 215. https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210
Mahfud, Muh. A., Indarti, E., & Sukirno, S. (2020). Bone Montete Inda Posala-Sala: Kesetaraan di Hadapan Hukum pada Kesultanan Buton. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 339–360. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.13850
Mardhiah, N., Hidayati, R., & Mursyidin, M. (2019). Internalisasi Kebijakan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Jurnal Public Policy, 4(2). https://doi.org/10.35308/jpp.v4i2.1049
Muttaqin, E. Z. (2020). Konsep Syura dan Lembaga-Lembaga Penyelenggara Negara. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1572
Noh, M. M. M., Basir, S. A., Taib, L., Ahmadun, M., & Husin, W. (2015). Kajian Kes Perlaksanaan Etika Kerja Islam (EKI) di Johor Corporation (JCorp): Tumpuan kepada Perlaksanaan dan Faedahnya. Jurnal Pengurusan, 45, 105–118. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2015-45-10
Rahmat, R., & Baharilla, I. (2023). Penerapan Trias Politika di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyāsah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 440–458. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152
Rizky, L., & Supriyadi, H. S. K. B. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 4(2), 15–28. https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944
Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. Hukum Islam, 19(1), 134. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044
Vermonte, P. J. (2014). Political Engineering for Women in Indonesian Governance. Jurnal Perempuan, 19(4), 257–264. https://doi.org/10.34309/jp.v19i4.61
Wardah, S., Risha, A., Pertiwi, E., Avandi, M., & Hidayat, A. (2023). Sosialisasi Model Akad Transaksi Alokasi Dana Desa dan Upaya Peningkatan Kompetensi SDM di Desa Sungai Dusun, Kec. Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir. Landmark (Jurnal Pengabdian Masyarakat), 1(2), 38–45. https://doi.org/10.32520/landmark.v1i2.2518
Wulandari, A., & Zainuddin, Z. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 81. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341
Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar