02092 - Eksil Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Antara Instrumen Hukum, Teknik Kekuasaan, Dan Laku Spiritual

AFANIN MEDIA UTAMA



Exile in the Perspective of Islamic Political Science: Between Legal Instrument, Power Technique, and Spiritual Practice
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep eksil (pengasingan) dalam perspektif ilmu politik Islam dengan mengintegrasikan tiga dimensi analisis: eksil sebagai instrumen hukum pidana Islam dalam kerangka ta'zir, eksil sebagai teknik kekuasaan dan represi politik negara, serta eksil sukarela dalam tradisi tasawuf dan etika filosofis. Melalui pendekatan kajian pustaka yang bersumber dari literatur fiqh siyasah, ilmu politik, dan sejarah politik dunia Muslim, artikel ini menunjukkan bahwa eksil bukan sekadar persoalan perpindahan geografis, melainkan simpul yang mempertemukan otoritas negara, legitimasi normatif, dan praktik kuasa. Dalam kerangka fiqh siyasah, pengasingan diposisikan sebagai salah satu bentuk sanksi ta'zir yang bersifat diskresi dan bertujuan menjaga kemaslahatan publik. Dalam dimensi politik, eksil berfungsi sebagai alat koersif negara untuk mengendalikan oposisi, sebagaimana tergambar dalam pengalaman sejumlah tokoh reformis Muslim. Sementara dalam tradisi tasawuf, eksil sukarela dimaknai sebagai disiplin batin yang tidak mengandaikan pemutusan total dari kehidupan sosial. Kajian ini menegaskan pentingnya pembedaan konseptual antara ketiga lapisan tersebut agar pemahaman tentang eksil dalam politik Islam menjadi lebih komprehensif dan tidak reduktif.
Kata kunci: eksil, fiqh siyasah, ta'zir, represi politik, tasawuf, ilmu politik Islam
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of exile in the perspective of Islamic political science by integrating three analytical dimensions: exile as an instrument of Islamic criminal law within the framework of ta'zir, exile as a technique of state power and political repression, and voluntary exile within the Sufi tradition and philosophical ethics. Through a literature review approach drawing from fiqh siyasah, political science, and the political history of the Muslim world, this article demonstrates that exile is not merely a matter of geographical displacement, but rather a nexus that brings together state authority, normative legitimacy, and the practice of power. Within the fiqh siyasah framework, exile is positioned as one form of discretionary ta'zir sanction aimed at preserving public welfare. In its political dimension, exile functions as a coercive state instrument to control opposition, as evidenced in the experiences of several Muslim reformist figures. Meanwhile, within the Sufi tradition, voluntary exile is understood as an inner discipline that does not presuppose a total severance from social life. This study affirms the importance of conceptual distinction among these three layers so that the understanding of exile in Islamic politics becomes more comprehensive and non-reductive.
Keywords: exile, fiqh siyasah, ta'zir, political repression, Sufism, Islamic political science
________________________________________
1. PENDAHULUAN
Eksil atau pengasingan merupakan salah satu fenomena yang berulang dalam sejarah politik, baik dalam konteks dunia Barat maupun dunia Muslim. Dalam pengertian paling mendasar, eksil dipahami sebagai pemindahan geografis seseorang—seringkali tokoh politik—yang dapat terjadi karena keputusan pribadi untuk tidak tunduk pada kekuasaan, atau karena tindakan negara yang secara "resmi" dilakukan demi kepentingan politik tertentu (Robot, 2024). Namun demikian, eksil tidak cukup dipahami hanya dari sisi mobilitas geografis semata. Ia menyentuh dimensi yang jauh lebih kompleks, mencakup relasi kuasa, legitimasi negara, status kewarganegaraan, hingga dimensi normatif dalam hukum dan etika.
Dalam konteks ilmu politik Islam, kompleksitas eksil semakin berlapis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa diskursus politik Islam secara khas memandang agama dan politik sebagai dua ranah yang bertaut, bukan terpisah secara mutlak (Nabilah, 2023). Konsekuensinya, pembahasan mengenai eksil tidak hanya relevan sebagai analisis kekuasaan dalam pengertian ilmu politik umum, tetapi juga mengandung dimensi normatif yang bersumber dari fiqh siyasah sebagai cabang keilmuan yang mengatur tata kelola negara dalam bingkai nilai-nilai Islam.
Tulisan ini berupaya menyajikan kajian yang sistematis terhadap konsep eksil dalam perspektif ilmu politik Islam dengan mengintegrasikan tiga lapisan pembahasan: pertama, eksil sebagai instrumen hukum pidana Islam dalam kerangka ta'zir; kedua, eksil sebagai teknik kekuasaan dan represi politik negara; dan ketiga, eksil sukarela dalam tradisi tasawuf dan kritik filosofis tentang isolasi sosial. Ketiga lapisan ini dianalisis secara bertahap dengan merujuk pada literatur yang relevan, baik dari khazanah fiqh siyasah, ilmu politik kontemporer, maupun sejarah politik dunia Muslim.
________________________________________
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah yang mencakup jurnal akademik, artikel ilmiah, dan karya-karya yang relevan dengan tema eksil, fiqh siyasah, hukum pidana Islam, serta sejarah politik dunia Muslim. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menghubungkan berbagai konsep yang ditemukan dalam literatur ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipandang memadai mengingat tujuan utama penelitian adalah membangun sintesis konseptual yang komprehensif mengenai eksil dalam perspektif ilmu politik Islam.
________________________________________
3. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Eksil dalam Ranah Politik: Kerangka Umum yang Relevan untuk Politik Islam
Dalam kajian politik, eksil (pengasingan/pembuangan) dipahami sebagai pemindahan geografis seseorang—seringkali tokoh politik—yang dapat terjadi karena keputusan pribadi untuk tidak tunduk pada kekuasaan, atau karena tindakan negara yang "resmi" dilakukan demi kepentingan politik tertentu (Robot, 2024). Dalam konteks eksil politik modern, literatur juga menegaskan bahwa pengasingan dapat terjadi di luar negeri maupun "di negara sendiri" (internal exile), dan sering terhubung dengan konflik politik-ekonomi (Kusno, 2019). Dampak politik yang menonjol dari eksil dalam kasus-kasus tertentu dapat meluas hingga ranah kewarganegaraan, misalnya pencabutan paspor yang mendorong kondisi stateless (Via, 2022), sehingga eksil tidak hanya persoalan mobilitas, tetapi juga relasi kuasa negara terhadap status-hak warga.
Kerangka ini penting untuk ilmu politik Islam karena diskursus politik Islam memandang agama dan politik sebagai dua ranah yang bertaut—bukan terpisah secara mutlak—sehingga eksil dapat dibaca sekaligus sebagai instrumen kekuasaan politik dan sebagai kategori kebijakan/hukuman dalam tata kelola berbasis norma Islam (Nabilah, 2023).
3.2 Landasan Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah dan Paradigma Hubungan Agama–Negara
Dalam wacana politik Islam, pembahasan eksil umumnya masuk melalui fiqh siyasah (fikih politik), yang—sebagai bagian dari ilmu fikih—mencakup pengaturan kehidupan kenegaraan dan hubungan antarnegeri (siyasah dauliyah) serta dimensi perang-damai (siyasah harbiyah). Pada level paradigma, fiqh siyasah merekam adanya perbedaan pola hubungan agama–negara, termasuk pola integralistik yang menegaskan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan, sehingga negara dipahami juga sebagai institusi agama dan kepala negara memegang otoritas politik sekaligus—dalam batas-batas tertentu—otoritas keagamaan. Narasi tentang keterkaitan ontologis "Islam dan negara" juga ditegaskan dalam kajian "Islam politik" yang memotret sejarah ungkapan dan gagasan bahwa Islam dipahami sebagai "agama dan negara" (Nabilah, 2023).
Konsekuensinya, kebijakan yang membatasi atau mengatur ruang gerak politik—termasuk pengasingan—dapat dipahami dalam dua wajah sekaligus: (i) sebagai teknik kekuasaan untuk menertibkan oposisi dalam pembacaan ilmu politik, dan/atau (ii) sebagai kebijakan pemidanaan atau ketertiban publik dalam kerangka hukum Islam ketika dikategorikan sebagai sanksi ta'zir dalam pembacaan fiqh siyasah dan hukum pidana Islam (Nasution, 2023; Syauqiyah et al., 2024).
3.3 Eksil sebagai Instrumen Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Ta'zir dan Diskresi Negara
Dalam hukum pidana Islam, sejumlah literatur yang disediakan secara eksplisit menempatkan "pengasingan" sebagai salah satu bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan dalam kategori jarimah ta'zir (Nasution, 2023; Syauqiyah et al., 2024). Argumen kuncinya adalah bahwa ketika suatu perbuatan belum memiliki ketentuan sanksi yang eksplisit dalam nas, ia dapat diposisikan sebagai jarimah ta'zir; karena itu penetapan dasar dan bentuk penghukuman bertumpu pada konsensus atau otoritas yang berwenang—disebut sebagai landasan ijma'/konsensus, dan dalam konteks negara dipahami sebagai konsensus pemerintah untuk mengkriminalisasi dan menghukum perbuatan yang menimbulkan kerusakan sosial-politik dan kemudaratan publik (Syauqiyah et al., 2024). Dalam konstruksi ini, pengasingan menjadi salah satu opsi sanksi yang dapat dipilih pemerintah (Syauqiyah et al., 2024).
Terdapat dua ilustrasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam sumber. Pertama, kejahatan yang dikonstruksi sebagai extra-ordinary crime, misalnya dalam pembahasan korupsi dan pencucian uang: pengasingan dipaparkan sebagai sanksi dengan model pemerintah menyiapkan lokasi terpencil khusus yang diawasi ketat (Syauqiyah et al., 2024). Kedua, kasus "aliran sesat" dalam bingkai hudud–ta'zir: ketika pelaku bertaubat, hukuman mati dinyatakan gugur dan dapat diganti ta'zir; bentuk ta'zir yang disebut mencakup jilid, penjara, atau pengasingan (Nasution, 2023). Sumber yang sama juga menegaskan keterbatasan implementasi formal di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam (Nasution, 2023)—sebuah catatan penting bahwa kategori normatif fikih tidak selalu identik dengan praktik hukum positif.
Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam—khususnya fiqh siyasah yang bersinggungan dengan kebijakan pidana—eksil dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan negara yang bersifat discretionary dalam wilayah ta'zir, yakni alat pemeliharaan ketertiban atau kemaslahatan publik yang bentuknya tidak tunggal dan bergantung pada keputusan otoritas (Nasution, 2023; Syauqiyah et al., 2024).
3.4 Eksil sebagai Taghrib (Pengasingan) dalam Pembahasan Sanksi Moral-Sosial
Sumber yang tersedia juga mengaitkan istilah pengasingan dengan konsep taghrib. Dalam kajian hukum pidana adat Melayu Jambi, misalnya, disebutkan perbandingan sanksi "denda adat" terhadap alternatif sanksi "dera (jilid) ataupun pengasingan (taghrib) bagi pelaku zina." Walaupun kajian tersebut berfokus pada hukum adat, ia relevan untuk politik Islam karena menunjukkan bagaimana istilah taghrib hadir dalam diskursus sanksi yang diasosiasikan dengan horizon hukum Islam, dan bagaimana praktik sosial-hukum lokal membandingkan atau menegosiasikannya. Hal ini memperlihatkan bahwa "pengasingan" bukan hanya perangkat politik kekuasaan, tetapi juga kategori sanksi yang hidup dalam perbincangan norma dan tata tertib sosial yang dikaitkan dengan syariat (Nasution, 2023).
3.5 Eksil sebagai Teknik Kekuasaan: Dimensi Represi Negara
Selain sebagai sanksi normatif dalam ta'zir, eksil juga dapat dipahami sebagai alat koersif yang digunakan negara untuk mencapai tujuan politik. Literatur yang membahas kekerasan politik mencatat bahwa instrumen kekerasan negara dapat berbentuk penangkapan, pengasingan, pemukulan, hingga pembunuhan—umumnya ketika terdapat perbedaan pendapat yang ekstrem (Ahmad, 2018). Literatur lain yang membahas terorisme juga memasukkan "pengadilan dan pengasingan" dalam spektrum tindakan teror oleh negara (state terrorism) dalam contoh historis tertentu (Masyarakat Sipil dan Gerakan Politik, 2021). Meskipun dua rujukan ini bukan teks fiqh siyasah, keduanya membantu menjelaskan bagaimana eksil berfungsi sebagai political coercion dan bagaimana ia dapat diposisikan sebagai praktik kekuasaan yang menutup akses oposisi pada ruang publik (Ahmad, 2018; Masyarakat Sipil dan Gerakan Politik, 2021).
Bagi ilmu politik Islam, titik temunya terletak pada fakta bahwa politik Islam secara ontologis dipotret sebagai keterkaitan Islam dengan negara—secara langsung maupun tidak langsung (Nabilah, 2023)—sehingga ketika negara memakai eksil untuk menertibkan "lawan politik," pertanyaan yang relevan bergeser dari sekadar "boleh/tidak boleh" menjadi "bagaimana otoritas itu diletakkan dalam kerangka legitimasi dan tujuan negara," misalnya menjaga ketertiban atau maslahah, sebagaimana logika ta'zir memberi ruang diskresi negara (Nasution, 2023; Syauqiyah et al., 2024).
3.6 Eksil Sukarela: "Pengasingan Diri" dalam Tasawuf dan Kritik Filosofis tentang Isolasi Sosial
Karena eksil dapat bersifat sukarela atau terpaksa, penting untuk menandai bahwa tradisi Islam mengenal bentuk "pengasingan diri" yang tidak identik dengan eksil politik. Dalam diskursus tasawuf sosial, pengasingan diri dipahami bukan sebagai menjauhi pergaulan sosial, melainkan "mengasingkan hati" dari kesibukan dan ketergantungan duniawi; seorang sufi tidak harus bersifat antisosial dan tidak harus menghindari masyarakat. Perspektif ini memisahkan "eksil sukarela" sebagai laku spiritual dari "eksil terpaksa" sebagai tindakan koersif negara (Ahmad, 2018).
Secara filosofis, kajian tentang Ibn Bājjah juga menyatakan bahwa pengasingan diri secara total dari masyarakat manusia bertentangan dengan tabiat manusia sebagai makhluk sosial (Hanifah & Robet, 2022). Walaupun konteksnya adalah etika-filsafat politik, hal ini menguatkan pembedaan konseptual: pengasingan sukarela sebagai disiplin diri atau penjagaan batin tidak harus bermakna pemutusan total dari kehidupan sosial-politik; sedangkan pengasingan terpaksa dalam politik biasanya justru bertujuan memutus koneksi sosial-politik seseorang—misalnya oposisi—melalui paksaan negara (Ahmad, 2018; Robot, 2024).
3.7 Eksil Politik dalam Pengalaman Dunia Muslim: Contoh Modern tentang Oposisi, Reformisme, dan Represi
Pengalaman eksil politik juga tercatat dalam sejarah modern dunia Muslim dan sering berkaitan dengan pertarungan ideologi negara. Kajian tentang Said Nursi di Turki menggambarkan bahwa ia melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang menekan nilai-nilai Islam melalui tulisan, namun "pada akhirnya Nursi tetap dibuang dan diasingkan" (Agustina, 2021). Hal ini menunjukkan pola bahwa eksil dipakai sebagai perangkat negara untuk mengendalikan figur yang dianggap mengganggu arah politik negara (Agustina, 2021), sejalan dengan deskripsi eksil sebagai pemindahan paksa akibat kepentingan politik (Robot, 2024).
Dalam kasus Jamaluddin al-Afghani, sumber menyebut bahwa ia berada dalam pengasingan dengan pengawalan ketat dan selama pengasingan itu menulis karya yang mengkritik Darwin; ia juga dipotret sebagai tokoh pembaharu yang mendorong persatuan politik umat (Pan-Islamisme) untuk melawan dominasi eksternal. Literatur lain menegaskan episode pengasingan al-Afghani dari Mesir oleh Inggris dan perpindahannya ke Eropa (Wardana, 2022), serta menghubungkan Pan-Islamisme dengan agenda perbaikan kondisi sosial-politik umat Islam melalui persatuan politik (Sanusi, 2018). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa eksil politik dalam dunia Muslim sering bersilang dengan proyek reformisme, perlawanan terhadap dominasi, dan respons represif penguasa atau kolonial (Sanusi, 2018).
Contoh lain tentang eksil karena tekanan rezim juga muncul pada kisah keluarga aktivis Ikhwanul Muslimin: ayah Tariq Ramadan, yaitu Sayyid Ramadan, disebut "terpaksa hidup di pengasingan Eropa" akibat tekanan rezim Gamal Abdel Nasser dan diasingkan ke Swiss (Irianto, 2021). Hal ini kembali menegaskan bahwa eksil dapat menjadi mekanisme "pengamanan politik" rezim terhadap oposisi ideologis (Ahmad, 2018; Irianto, 2021), sekaligus menampilkan dimensi transnasional dari eksil, yaitu pengasingan lintas negara (Kusno, 2019; Via, 2022).
________________________________________
4. SIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, eksil menurut ilmu politik Islam dapat dipahami dalam tiga lapisan yang saling berkaitan tetapi perlu dibedakan.
Pertama, sebagai instrumen hukum atau kebijakan pidana Islam dalam kerangka ta'zir: pengasingan disebut sebagai salah satu bentuk sanksi ta'zir yang dapat dipilih otoritas, terutama pada perbuatan yang tidak ditetapkan sanksinya secara eksplisit dalam nas dan diputuskan melalui diskresi atau konsensus pemerintah demi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial-politik (Nasution, 2023; Syauqiyah et al., 2024). Diskursus taghrib menunjukkan bahwa terminologi pengasingan juga hadir dalam pembahasan sanksi—misalnya pada zina—dalam horizon hukum Islam dan perbandingannya dengan praktik sanksi sosial setempat.
Kedua, sebagai teknik kekuasaan dan represi politik: pengasingan dipotret sebagai bagian dari perangkat koersif negara—sejajar dengan penangkapan dan bentuk-bentuk kekerasan politik lain—untuk mengendalikan oposisi atau perbedaan pendapat yang ekstrem (Ahmad, 2018), termasuk dalam spektrum "terorisme negara" dalam contoh historis tertentu (Masyarakat Sipil dan Gerakan Politik, 2021).
Ketiga, sebagai pengasingan sukarela dalam dimensi spiritual dan etik: tradisi tasawuf memaknai pengasingan diri sebagai "pengasingan hati" dari duniawi tanpa harus bersifat antisosial, sementara kajian filosofis mengingatkan bahwa isolasi total dari masyarakat bertentangan dengan kodrat sosial manusia (Hanifah & Robet, 2022). Lapisan ini relevan untuk membedakan eksil politik yang bersifat terpaksa dari laku pengendalian diri yang sukarela.
Ketiga lapisan ini menegaskan bahwa dalam politik Islam, eksil bukan semata isu "perpindahan tempat," melainkan simpul yang mempertemukan otoritas negara, legitimasi normatif (ta'zir), dan praktik kuasa—serta, dalam bentuk sukarela, bertaut dengan etika dan spiritualitas.
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, H. N. (2021). Perempuan Afghanistan represi dan resistensi. https://doi.org/10.31237/osf.io/skj3m
Ahmad, T. (2018). Produksi dan reproduksi memori: Pengalaman keluarga eks tahanan politik PKI di Sulawesi Selatan. Walasuji Jurnal Sejarah dan Budaya, 9(2), 289–302. https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i2.48
Hanifah, A., & Robet, R. (2022). Kekerasan budaya pasca 1965 dalam novel Pulang dan Dari Dalam Kubur. Saskara Indonesian Journal of Society Studies, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.21009/saskara.021.01
Irianto, I. S. (2021). Visi dramatik Soekarno dalam drama Rainbow: Poetri Kentjana Boelan. Melayu Arts and Performance Journal, 4(2), 141. https://doi.org/10.26887/mapj.v4i2.2210
Kusno, M. (2019). Hatta, politik bebas aktif dan kapitalisme dunia masa kini. Siasat, 3(2), 27–39. https://doi.org/10.33258/siasat.v2i2.20
Masyarakat sipil dan gerakan politik: Studi kasus reformasi Bahrain. (2021). Transformasi Global, 8(1), 71–85. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.008.01.6
Nabilah, N. R. (2023). Denasionalisasi eksil 1965 dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori: Perspektif Giorgio Agamben. Pujangga, 9(2), 197. https://doi.org/10.47313/pujangga.v9i2.2841
Nasution, T. (2023). Perkembangan sosial masyarakat pada masa penjajahan. JUPSI, 1(1), 19–32. https://doi.org/10.62238/jupsijurnalpendidikansosialindonesia.v1i1.9
Robot, M. (2024). Mengeja ideologi negara bangsa di tanah tumbuh sunyi (telaah semiotika tonil Djula Gubi karya Bung Karno). JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1858–1868. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3972
Sanusi, A. (2018). Pemikiran transformatif Soekarno dalam politik Islam (pendekatan transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink, dan Kontowijoyo). Empower Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 3(2). https://doi.org/10.24235/empower.v3i2.3510
Syauqiyah, A. S., Hariyani, D. N., & Danugroho, A. (2024). Strategi penanggulangan disintegrasi bangsa: Resolusi konflik Aceh dan Maluku. Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.5471
Via, Y. O. (2022). Sejarah sastra Arab di kawasan Palestina dan Libanon. Afshaha Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 1(1), 59–73. https://doi.org/10.18860/afshaha.v1i1.16267
Wardana, B. E. (2022). Jejak pejuang Islam di Blitar setelah Perang Jawa 1825–1830. Journal of Indonesian Culture and Beliefs (JICB), 1(1). https://doi.org/10.55927/jicb.v1i1.1304
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar