02090 - Dominasi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual Dan Kontekstual

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of domination within the framework of Islamic political science through a conceptual and contextual synthesis of existing literature. Domination is understood as an unequal power relation that enables one actor—whether a group, state, or ruler—to impose its will upon another in a vertical and unidirectional manner. Within Islamic political studies, this concept intersects with normative dimensions of sovereignty and legislative authority, historical experiences of colonialism and Western dominance, and institutional-discursive mechanisms including the politicization of religion, legal formalization, and media hegemony. Drawing on classical Islamic political thought, Gramscian hegemony theory, and contemporary empirical studies from Indonesia, Iran, Afghanistan, and the broader Muslim world, this article argues that domination in Islamic political science manifests not only through coercion but also through ideological consent, discursive control, and the co-optation of religious authority by political institutions. The plural and historically contingent nature of Islamic political forms means that configurations of domination are highly context-dependent. Resistance to domination—whether symbolic, spatial, or organizational—constitutes an equally important dimension of the analysis.
Keywords: domination, hegemony, Islamic political science, sovereignty, colonialism, discourse
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep dominasi dalam kerangka ilmu politik Islam melalui sintesis konseptual dan kontekstual atas literatur yang tersedia. Dominasi dipahami sebagai relasi kuasa yang timpang yang memungkinkan satu aktor—baik kelompok, negara, maupun penguasa—untuk memaksakan kehendaknya kepada aktor lain secara vertikal dan satu arah. Dalam studi politik Islam, konsep ini bersinggungan dengan dimensi normatif kedaulatan dan otoritas legislasi, pengalaman historis kolonialisme dan dominasi Barat, serta mekanisme institusional-diskursif yang mencakup politisasi agama, formalisasi hukum, dan hegemoni media. Dengan mengacu pada pemikiran politik Islam klasik, teori hegemoni Gramscian, serta kajian empiris kontemporer dari Indonesia, Iran, Afghanistan, dan dunia Muslim secara lebih luas, artikel ini berargumen bahwa dominasi dalam ilmu politik Islam tidak hanya berwujud koersi, tetapi juga persetujuan ideologis, kontrol diskursif, dan kooptasi otoritas keagamaan oleh institusi politik. Sifat plural dan kontingen secara historis dari bentuk-bentuk politik Islam menjadikan konfigurasi dominasi sangat bergantung pada konteks. Resistensi terhadap dominasi—baik yang bersifat simbolik, spasial, maupun organisasional—merupakan dimensi analisis yang sama pentingnya.
Kata kunci: dominasi, hegemoni, ilmu politik Islam, kedaulatan, kolonialisme, wacana
________________________________________
1. PENDAHULUAN
Dominasi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik yang merujuk pada kondisi di mana satu kelompok atau negara mengendalikan kelompok atau negara lain. Meskipun konsep ini telah lama menjadi objek kajian dalam tradisi pemikiran politik Barat, relevansinya dalam konteks ilmu politik Islam—baik sebagai kategori analitis maupun sebagai pengalaman historis—menuntut pembacaan yang lebih cermat dan kontekstual. Kajian mengenai dominasi dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan normatif tentang kedaulatan, pertanyaan historis tentang kolonialisme, serta pertanyaan sosiologis tentang relasi antara agama, negara, dan masyarakat.
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sintesis konseptual atas pemahaman dominasi dalam kerangka ilmu politik Islam berdasarkan literatur yang tersedia. Pembahasan mencakup: (i) dimensi normatif yang berkaitan dengan kedaulatan dan otoritas legislasi; (ii) relevansi teoritik distinasi antara dominasi dan hegemoni; (iii) mekanisme dominasi melalui ideologi, pengetahuan, dan politisasi agama; (iv) dominasi dalam hukum, institusi, dan ruang publik; serta (v) pengalaman dominasi eksternal dan respons gerakan Islam, termasuk bentuk-bentuk resistensinya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memotret dominasi sebagai fenomena struktural, tetapi juga sebagai proses yang dinamis dan diperebutkan dalam ruang-ruang sosial, politik, dan diskursif dunia Islam.
________________________________________
2. PENGERTIAN DOMINASI DALAM KERANGKA ILMU POLITIK DAN RELEVANSINYA BAGI STUDI POLITIK ISLAM
Dalam literatur yang tersedia, dominasi dipahami sebagai relasi kuasa yang timpang (power inequality) yang membuat satu aktor—kelompok, negara, atau penguasa—dapat memaksakan kehendak kepada aktor lain secara vertikal dan satu arah (Afzali & Asl, 2023). Dalam pengertian yang berdekatan, dominasi juga dikaitkan dengan hegemoni, yakni "keunggulan" (superiority) satu pihak—misalnya satu negara atas negara lain—yang memungkinkannya menjalankan dominasi politik (Takdir, 2020). Kerangka ini membuat dominasi dapat dibaca baik sebagai fenomena domestik, misalnya negara atau elite dominan atas warga atau kelompok lain, maupun sebagai fenomena antarnegara, misalnya kekuatan global dominan atas negara lemah (Afzali & Asl, 2023; Takdir, 2020).
Dalam studi politik Islam, kategori-kategori analitis—termasuk dominasi—sering diperdebatkan karena "politik Islam" sendiri digambarkan sebagai kategori yang tidak selesai dan diperebutkan (incomplete and contested), dengan definisi yang kerap ambigu dan multipel (Jong & Ali, 2023). Karena itu, pembahasan dominasi dalam konteks ilmu politik Islam dalam artikel ini disajikan sebagai sintesis yang mencakup: (i) dimensi normatif tentang kedaulatan dan otoritas, (ii) dimensi historis-sosiologis tentang kolonialisme dan konflik rezim–kelompok Islam, serta (iii) dimensi teoritik tentang relasi domination–hegemony dan wacana atau pengetahuan, sebagaimana muncul dalam rujukan-rujukan yang digunakan (Afzali & Asl, 2023; Jong & Ali, 2023; Takdir, 2020).
________________________________________
3. FONDASI NORMATIF ANTI-DOMINASI: KEDAULATAN DAN OTORITAS LEGISLASI
Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam konstruksi tertentu pemikiran politik Islam, terdapat klaim normatif bahwa otoritas untuk "mendominasi" dan "membuat hukum" (legislasi) ditempatkan pada satu otoritas tunggal, yakni Allah (Soydan & Setiawan, 2022). Selaras dengan itu, studi perbandingan pemikiran politik Sunni–Syiah menampilkan posisi Ayatollah Khomeini bahwa kedaulatan legislatif secara eksklusif adalah milik Tuhan, sehingga perbedaan mendasar "pemerintahan Islam" dengan monarki konstitusional atau republik adalah bahwa dalam Islam manusia tidak menjadi sumber utama legislasi (Nurdin & Kharlie, 2019). Dengan demikian, dominasi manusia—terutama bila diwujudkan sebagai kuasa legislatif absolut—diposisikan sebagai persoalan yang harus dibatasi oleh klaim kedaulatan ilahi dalam model pemikiran tersebut (Nurdin & Kharlie, 2019; Soydan & Setiawan, 2022).
Sumber lain menunjukkan artikulasi yang sangat eksplisit dalam diskursus negara tertentu. Dalam pembacaan atas konstitusi Republik Islam Iran, terdapat prinsip "penyangkalan" atas menindas dan ditindas serta mendominasi dan didominasi, yang dipresentasikan sebagai basis bagi keadilan dan independensi (Behravesh, 2011). Secara analitis, hal ini menunjukkan bagaimana konsep "anti-dominasi" dapat masuk ke dalam bahasa konstitusional dan identitas politik suatu rezim Islam modern (Behravesh, 2011), sekaligus memperlihatkan bahwa dominasi dipahami sebagai lawan dari keadilan (qist) dan kemandirian politik (Afzali & Asl, 2023; Behravesh, 2011).
Namun, rujukan mengenai Afghanistan menambahkan nuansa penting. Ia menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada teori politik formal yang diwajibkan secara historis oleh al-Qur'an atau oleh kehidupan Nabi, sehingga terdapat ruang "arbitrariness" yang memungkinkan negara kuat menentukan batas ortodoksi dan un-ortodoksi sesuai kepentingan ketertiban politik (Ouassini, 2019). Nuansa ini penting karena ia membuka kemungkinan bahwa, meskipun ada idiom normatif anti-dominasi, praktik dominasi dapat tetap muncul melalui kooptasi institusi keagamaan dan pengelolaan legitimasi (Behravesh, 2011; Ouassini, 2019).
________________________________________
4. DOMINASI DAN TUJUAN PEMERINTAHAN: STABILITAS MELALUI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
Dalam rujukan tentang transformasi pemikiran Islam di Indonesia, terdapat proposisi normatif bahwa keadilan atau kesejahteraan merupakan sifat yang "harus melekat" pada setiap pemerintahan bila ingin kekuasaannya berkelanjutan (Yusdani, 2023). Sumber yang sama menyatakan bahwa bila negara mampu mewujudkan kesejahteraan, masyarakat cenderung taat dan tunduk, dan negara menjadi "kuat"; karenanya negara perlu menerapkan sistem pengaturan yang berpegang pada prinsip keadilan dan kesejahteraan (Yusdani, 2023). Dalam kerangka ini, dominasi tidak semata-mata dimaknai sebagai kontrol koersif, tetapi juga sebagai kemampuan negara mengonsolidasikan kepatuhan yang, menurut rujukan tersebut, idealnya lahir dari penyediaan keadilan dan kesejahteraan (Takdir, 2020; Yusdani, 2023).
Di sini terlihat pertautan dengan konsep hegemoni: suatu pemerintahan dapat "kuat" bukan hanya karena pemaksaan, tetapi juga karena kepatuhan yang dihasilkan oleh kepemimpinan moral dan pemenuhan kepentingan publik (Ghazali, 2019; Yusdani, 2023). Namun, rujukan mengenai hegemoni Gramsci mengingatkan bahwa kepatuhan juga bisa terbentuk melalui kepemimpinan ideologis yang menormalisasi nilai dominan (Arake, 2023; Ghazali, 2019), sehingga "kekuatan" negara tidak otomatis identik dengan keadilan. Ia bisa menjadi hegemoni yang bekerja melalui persetujuan sosial (Arake, 2023; Ghazali, 2019).
________________________________________
5. DOMINASI DALAM TRADISI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KLASIK
Kajian tentang "ilmu negara" dalam peradaban Islam—dengan rujukan pada al-Farabi hingga Ibn Khaldun—menyebut bahwa dalam sirkulasi pemerintahan "yang satu dominan dan yang lain dikalahkan", dan al-Farabi menggambarkan dinamika moral–nilai dari pihak dominan dan pihak yang kalah (Shahidipak, 2022). Klaim ini menunjukkan bahwa dominasi sebagai keadaan menang–kalah dalam kontestasi kekuasaan telah menjadi bagian dari pembacaan filosofis tentang perubahan rezim dalam tradisi klasik (Shahidipak, 2022).
Rujukan yang sama juga menekankan aspek monopoli kekuasaan pada negara Nabi: hak eksklusif untuk menjalankan kekuasaan ditempatkan pada otoritas Nabi, sementara kekuatan feodal, klan, dan kelompok tribal disubordinasikan pada otoritas negara Nabi (Shahidipak, 2022). Secara konseptual, hal ini menampilkan bentuk dominasi sebagai sentralisasi dan subordinasi struktur sosial ke satu pusat otoritas politik (Shahidipak, 2022). Di sisi lain, kajian sejarah transformasi politik Islam menegaskan bahwa tidak ada satu bentuk baku "politik Islam"; variasi institusional lahir dari upaya umat menyesuaikan institusi politik dengan tuntutan zaman (Fata et al., 2021). Kombinasi dua rujukan ini membantu menjelaskan bahwa dominasi dapat hadir sebagai: (i) sentralisasi otoritas, sebagaimana dicontohkan oleh negara Nabi; tetapi juga sebagai (ii) fenomena yang berubah-ubah mengikuti konfigurasi sejarah politik Islam yang plural (Fata et al., 2021; Shahidipak, 2022).
________________________________________
6. DOMINASI VERSUS HEGEMONI: PERANGKAT TEORITIK GRAMSCIAN DALAM KAJIAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER
Beberapa rujukan memformulasikan pembedaan Gramscian antara dominasi (coercion) dan hegemoni (kepemimpinan ideologis dengan persetujuan). Dalam pembacaan Gramsci tentang negara, disebut ada dua tipe kuasa: kuasa koersif (domination) dan kuasa direktif (hegemony) (Ghazali, 2019). Gramsci juga dipaparkan bahwa supremasi kelompok sosial termanifestasi sebagai "domination" dan "intellectual and moral leadership"; kelompok dominan dapat menundukkan kelompok antagonistik, dan memimpin kelompok sekutu (Fatmawati et al., 2018; Ghazali, 2019). Rujukan lain menegaskan hegemoni sebagai proses ketika cara hidup dan cara berpikir kelompok bawah meniru dan menerima cara berpikir kelompok elite yang mengeksploitasi mereka, melalui kombinasi kekerasan dan persuasi serta kepemimpinan politik–ideologis (Arake, 2023).
Pembedaan ini penting dalam ilmu politik Islam karena banyak fenomena yang membawa simbol Islam—misalnya wacana "jihad" dalam media daring—ditafsirkan sebagai strategi merebut hegemoni sosial, bukan sekadar dominasi koersif (Fatmawati et al., 2018; Herdiansah et al., 2018). Dengan kata lain, dominasi dalam politik Islam kontemporer sering tampil sebagai perebutan legitimasi simbolik melalui otoritas fatwa, slogan, dan mobilisasi untuk mengarahkan persetujuan publik (Fatmawati et al., 2018; Herdiansah et al., 2018; Irawan & Nasution, 2021).
________________________________________
7. MEKANISME DOMINASI: IDEOLOGI, PENGETAHUAN, DAN POLITISASI AGAMA
7.1 Ideologi sebagai Instrumen Dominasi
Studi tentang "Alumni 212" mengutip teori ideologi yang menyatakan bahwa ideologi dapat dibangun oleh kelompok dominan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka (Rohmawati, 2021). Hal ini menghubungkan dominasi dengan produksi wacana yang membuat suatu tatanan kuasa tampak sah (Arake, 2023; Rohmawati, 2021). Rujukan lain tentang Islamisme juga menyebut bahwa rezim dan monarki dapat menggunakan agama untuk menutupi, membangun, dan mempertahankan kekuasaan (Bouyahya, 2018), sehingga dominasi politik dapat beroperasi melalui instrumentalisasi simbol dan otoritas keagamaan (Bouyahya, 2018; Ouassini, 2019).
7.2 Pengetahuan dan Akademia di Bawah Dominasi Politik
Dalam konteks pengembangan pemikiran politik Islam, terdapat argumen bahwa salah satu hambatan inovasi adalah dominasi pemerintah atas ilmu dan pengetahuan, termasuk dominasi sistematis atas lingkungan akademik (Alikhani, 2015). Hal ini memperluas dominasi dari ranah "politik praktis" ke ranah produksi pengetahuan, sejalan dengan rujukan yang menekankan keterhubungan kuasa dan wacana, misalnya dalam konteks kebijakan publik dan pengetahuan (Irawan & Nasution, 2021; Miftāḥ et al., 2023). Dengan demikian, dominasi dalam perspektif politik Islam kontemporer tidak hanya berupa kontrol teritorial atau koersif, tetapi juga kontrol atas medan pengetahuan yang menentukan apa yang sah untuk dipikirkan dan dibicarakan (Alikhani, 2015; Miftāḥ et al., 2023).
7.3 Politisasi Agama dan Dominasi Wacana
Analisis wacana Islamofobia pada era Jokowi menunjukkan kontestasi untuk merebut dominasi diskursif dalam arena politik; wacana dibingkai dan dimanipulasi oleh faksi yang bersaing demi dukungan publik (Irawan & Nasution, 2021). Kajian lain menegaskan media sebagai kekuatan yang dapat membentuk realitas dan memenangkan "hearts and minds," sehingga dominasi dapat berlangsung melalui kapasitas institusional media untuk memproduksi realitas sosial-politik (Irawan & Nasution, 2021; Setiawati, 2020). Kerangka ini menjelaskan mengapa dominasi dalam politik Islam sering tampil sebagai dominasi atas ruang wacana, baik oleh negara, oposisi, maupun oligarki media (Herdiansah et al., 2018; Irawan & Nasution, 2021; Setiawati, 2020).
________________________________________
8. DOMINASI DALAM HUKUM DAN INSTITUSI: FORMALISASI SYARIAH DAN KONFIGURASI KUASA
Rujukan tentang formalisasi syariah di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum Islam sering ditentukan oleh legitimasi dan dukungan kekuasaan politik, termasuk melalui legislasi (Najib, 2020). Dalam studi lain, ditegaskan bahwa dominasi pemerintah dalam proses perumusan produk hukum, misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), membuat sebagian pengamat memandangnya sebagai proyek negara, dan bahwa penerapan hukum Islam sangat ditentukan oleh political will institusi resmi (Diab, 2016). Dengan kata lain, dominasi tampak sebagai kemampuan aktor negara atau koalisi dominan yang dekat dengan negara untuk menentukan bentuk legalitas agama di dalam negara (Diab, 2016; Najib, 2020).
Pada level lokal, kajian tentang Halmahera Selatan menunjukkan bahwa politik transaksional cenderung menguntungkan mayoritas dan merugikan minoritas; dominasi dan hegemoni kemudian termanifestasi dalam praktik diskriminatif yang mengancam identitas minoritas (Andries, 2021). Temuan ini memberi contoh bahwa dominasi bukan hanya konsep antarnegara, melainkan juga relasi mayoritas–minoritas dalam tata kelola kebijakan (Andries, 2021; Regus, 2019).
________________________________________
9. DOMINASI DALAM RUANG PUBLIK DAN KOMUNIKASI POLITIK: DARI OLIGARKI MEDIA HINGGA MOBILISASI SOSIAL
Kajian tentang komunikasi politik Indonesia pascareformasi menggambarkan bahwa media Indonesia dapat "didominasi oleh oligarki media," yakni media yang dikendalikan oleh kelompok kecil (Setiawati, 2020). Dalam situasi ketika media arus utama enggan meliput, kelompok Islam yang menekan rezim dapat mengoptimalkan media sosial yang lebih sulit dikendalikan (Setiawati, 2020). Temuan ini sejalan dengan studi lain yang melihat media sosial sebagai ruang kontestasi organisasi Islam untuk menunjukkan posisi politik terhadap pemerintah; kelompok yang dekat kekuasaan cenderung sejalan dengan kepentingan pemerintah, sementara oposisi menggunakan media sosial untuk mendelegitimasi otoritas (Herdiansah et al., 2018). Dengan demikian, dominasi dapat beralih dari dominasi institusional media arus utama ke perebutan dominasi wacana di media sosial (Herdiansah et al., 2018; Irawan & Nasution, 2021; Setiawati, 2020).
Dalam konteks relasi kekuasaan antara kelompok Islam dan pemerintah, penelitian tentang "212 Islamic Group" menyatakan bahwa pemerintah tidak selalu menjadi entitas yang mampu mendominasi; sebaliknya, kelompok 212 dapat tampil lebih hegemonik melalui narasi kebangkitan Islam dan kemampuan mengideologisasi masjid serta media sosial (Muharam et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dominasi atau hegemoni tidak selalu berada pada negara; ia dapat diproduksi oleh aktor masyarakat sipil yang mampu menguasai infrastruktur wacana dan mobilisasi (Herdiansah et al., 2018; Muharam et al., 2021).
________________________________________
10. DOMINASI EKSTERNAL DAN RESPONS POLITIK ISLAM: KOLONIALISME, DOMINASI BARAT, DAN GEOPOLITIK
Sejumlah rujukan memosisikan dominasi sebagai pengalaman historis penting dunia Islam, khususnya dalam konteks kolonialisme dan dominasi Barat. Kajian tentang evolusi pemikiran politik Islam menekankan bahwa gerakan-gerakan modern muncul sebagai respons terhadap kolonialisme, dominasi Barat, dan fragmentasi dunia Muslim; Pan-Islamisme, misalnya, menekankan solidaritas untuk melawan dominasi kolonial (TC, 2024). Studi sejarah transformasi politik Islam juga menyatakan bahwa proyek Pan-Islamisme memiliki dua tujuan umum: menentang pemerintahan despotik dan mendorong pemerintahan deliberatif (syura), serta menentang kolonialisme dan dominasi Barat (Fata et al., 2021). Rujukan tentang Jamal al-Din al-Afghani menegaskan bahwa gagasan reformis-politiknya menargetkan pembebasan dari penindasan kolonial dan upaya menyatukan masyarakat Islam untuk melawan dominasi Barat (Uddin et al., 2022).
Dalam perspektif geopolitik, dominasi didefinisikan sebagai relasi vertikal satu arah akibat ketimpangan kuasa, dan pengaruh dipandang sebagai hasil dari ketimpangan tersebut (Afzali & Asl, 2023). Rujukan yang sama membahas kebijakan geopolitik Amerika Serikat sebagai variabel yang memengaruhi divergensi dunia Islam serta menampilkan dominasi melalui relasi kuasa yang tidak setara (Afzali & Asl, 2023). Secara historis dalam konteks Indonesia, tesis tentang Aceh dan pembentukan negara-bangsa menyebut bagaimana pemerintah kolonial Belanda mengonsolidasikan kontrol politik, ekonomi, dan militer atas kepulauan, sekaligus menghadapi resistensi elite lokal yang kekuasaan tradisionalnya dilemahkan (Amin, 2020). Dalam perspektif socio-legal, pemerintah kolonial Eropa digambarkan memiliki kekuatan politik-militer yang mampu menundukkan penguasa pribumi, meski hal itu tidak menghapus keberadaan Islam dan justru memunculkan pemberontakan antikolonial (Najib, 2020).
________________________________________
11. DOMINASI SEBAGAI KOOPTASI TATANAN RELIGIUS OLEH TATANAN POLITIK
Kajian tentang Afghanistan berargumen bahwa tatanan religius (religio-order) secara historis sering dikooptasi dan dikontrol oleh institusi politik Afghanistan, terlepas dari sistem ideologis yang berlaku (Ouassini, 2019). Ia juga menekankan bahwa "otoritas dan legitimasi Islam" yang diberikan kepada institusi politik dibentuk oleh kepentingan politik, bukan semata doktrin agama (Ouassini, 2019). Hal ini memberi model dominasi yang spesifik: dominasi institusi politik atas sumber legitimasi agama, sehingga agama dapat menjadi perangkat stabilisasi atau justru alat delegitimasi lawan (Bouyahya, 2018; Ouassini, 2019).
Rujukan yang sama menyebut "institutional hegemony" monarki yang terus mendominasi politik Afghanistan pada periode tertentu, serta menggambarkan Taliban sebagai gerakan yang mendominasi tatanan politik Afghanistan dengan menundukkan hampir sembilan puluh lima persen populasi di bawah dominion politiknya (Ouassini, 2019). Detail ini menunjukkan dominasi sebagai penguasaan teritorial-politik yang ekstrem, sekaligus mengonfirmasi bahwa dominasi dapat berwujud kontrol institusional yang luas dan berlangsung cepat dalam konteks negara rapuh (Afzali & Asl, 2023; Ouassini, 2019).
________________________________________
12. RESISTENSI TERHADAP DOMINASI: DARI COUNTER-SPACE KOLONIAL HINGGA RESISTENSI SIMBOLIK PASCAPEMBUBARAN ORGANISASI
Dominasi hampir selalu memunculkan resistensi, dan rujukan menampilkan beberapa bentuknya. Studi tentang produksi ruang keagamaan pada masa kolonial Belanda menyebut bahwa pemerintah kolonial sering merebut ruang religius Muslim untuk mengamankan kekuasaan kolonial dan mereproduksi "ruang moderat" sebagai dukungan simbolik terhadap hegemoni kolonial; namun, pada saat yang sama, muncul counter-space untuk menentang dan membalik praktik moderasi yang menopang hegemoni tersebut (Faizi, 2023). Hal ini merupakan contoh resistensi yang beroperasi melalui kontestasi ruang sosial–keagamaan (Faizi, 2023; Setiawati, 2020).
Dalam konteks Indonesia kontemporer, studi tentang HTI pascapembubaran menunjukkan bahwa meskipun negara berhasil mencabut status legal organisasi, para aktivis melakukan resistensi simbolik melalui lingkaran keagamaan terbatas di kampus dan desa, aktivitas sosial-keagamaan, dan strategi door-to-door, serta mempertahankan narasi tertentu agar tetap diterima di masyarakat (Rohmaniyah, 2021). Rujukan ini secara eksplisit menggunakan relasi antara kelas subordinat dan kelas dominan, dan menggambarkan resistensi sebagai upaya mengurangi atau menolak klaim kelompok super-dominan (Rohmaniyah, 2021). Dengan demikian, dominasi negara atas organisasi tidak selalu identik dengan hilangnya pengaruh ideologis; dominasi dapat dilawan dalam arena simbolik dan sosial (Herdiansah et al., 2018; Rohmaniyah, 2021).
________________________________________
13. PEMBAHASAN: SINTESIS KONSEP DOMINASI DALAM ILMU POLITIK ISLAM
Berdasarkan sintesis atas rujukan-rujukan yang telah dipaparkan, dominasi dalam ilmu politik Islam—sebagaimana dipotret oleh literatur yang digunakan—dapat dirumuskan melalui lima proposisi utama.
Pertama, dominasi merupakan relasi kuasa yang timpang yang memungkinkan pemaksaan kehendak secara vertikal dan satu arah, baik dalam konteks domestik maupun antarnegara (Afzali & Asl, 2023; Takdir, 2020).
Kedua, dominasi merupakan fenomena yang dapat bekerja melalui koersi (domination) maupun melalui persetujuan ideologis (hegemony), dengan hegemoni memanfaatkan persuasi, kepemimpinan moral-intelektual, dan internalisasi nilai dominan (Arake, 2023; Fatmawati et al., 2018; Ghazali, 2019).
Ketiga, dominasi merupakan fenomena yang sering dipertautkan dengan pertanyaan normatif tentang kedaulatan dan legislasi, misalnya otoritas Tuhan dalam klaim tertentu, atau prinsip menolak "mendominasi-didominasi" dalam konstitusi Iran (Behravesh, 2011; Nurdin & Kharlie, 2019; Soydan & Setiawan, 2022).
Keempat, dominasi merupakan fenomena historis yang menonjol dalam pengalaman dunia Muslim terhadap kolonialisme dan dominasi Barat, yang memicu respons seperti Pan-Islamisme dan agenda antikolonial (Fata et al., 2021; TC, 2024; Uddin et al., 2022).
Kelima, dominasi merupakan fenomena institusional-diskursif yang dapat berlangsung melalui politisasi agama, kooptasi otoritas keagamaan oleh negara, dominasi atas produksi hukum (political will), serta dominasi wacana melalui media dan ruang publik (Diab, 2016; Irawan & Nasution, 2021; Najib, 2020; Ouassini, 2019; Setiawati, 2020).
Batas penting yang juga ditekankan oleh rujukan-rujukan tersebut adalah bahwa bentuk-bentuk "politik Islam" tidak tunggal dan tidak baku, sehingga konfigurasi dominasi—siapa mendominasi siapa, melalui mekanisme apa—sangat bergantung pada konteks historis dan institusional (Fata et al., 2021; Jong & Ali, 2023; Ouassini, 2019).
________________________________________
14. PENUTUP
Kajian ini telah menunjukkan bahwa dominasi dalam perspektif ilmu politik Islam merupakan konsep yang kompleks, berlapis, dan sangat kontekstual. Dominasi tidak dapat direduksi semata-mata pada pengertian kontrol koersif atau kekuatan militer; ia juga mencakup dimensi normatif kedaulatan, dimensi historis perlawanan antikolonial, dimensi sosiologis relasi mayoritas–minoritas, serta dimensi diskursif perebutan legitimasi melalui media, hukum, dan institusi agama.
Studi ini juga menegaskan bahwa resistensi terhadap dominasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dominasi itu sendiri. Baik dalam bentuk counter-space keagamaan pada masa kolonial, resistensi simbolik organisasi yang dibubarkan, maupun pemanfaatan media sosial oleh kelompok oposisi, resistensi selalu hadir sebagai respons terhadap setiap konfigurasi dominasi.
Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak ada konfigurasi dominasi yang bersifat tetap dalam dunia Islam. Variasi historis, institusional, dan geografis yang begitu luas mengharuskan setiap analisis tentang dominasi dalam konteks Islam untuk mempertimbangkan secara serius faktor-faktor konteks lokal, dinamika aktor, dan mekanisme spesifik yang bekerja dalam setiap kasus. Dalam hal ini, kajian lanjutan yang bersifat komparatif dan multidisipliner—memadukan pendekatan normatif, historis, sosiologis, dan diskursif—akan sangat relevan untuk memperdalam pemahaman tentang dominasi sebagai kategori dalam ilmu politik Islam.
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Afzali, R., & Asl, S. S. (2023). The study of the effects of US geopolitical policies on the divergence of the Islamic world. Case study: Southwest Asia. Przegląd Strategiczny, (15), 265–281. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.16
Alikhani, A. A. (2015). Methodological impediments to innovation on political thought of Islam. Sociology and Anthropology, 3(10), 510–519. https://doi.org/10.13189/sa.2015.031002
Amin, S. (2020). The dynamic relations between cultural identity and nationhood: The case of Acehnese acceptance of and resistance to Indonesia's state up to Indonesia's old order. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291542
Andries, F. F. (2021). Dualism in the South Halmahera government's policy on managing diversity in the Bacan Sultanate. Jurnal Humaniora, 33(1), 17. https://doi.org/10.22146/jh.61715
Arake, L. (2023). Hegemony politics and globalization: An empirical study in the perspective of political law in Indonesia. Russian Law Journal, 11(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.948
Behravesh, M. (2011). A crisis of confidence revisited: Iran‐West tensions and mutual demonization. Asian Politics & Policy, 3(3), 327–347. https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2011.01274.x
Bouyahya, D. (2018). Islamism and identity crisis. https://doi.org/10.33422/6mah.2018.11.31
Diab, A. L. (2016). Sharia-based regional regulations and inter-religious relations in Bulukumba South Sulawesi. Al-Albab, 5(1), 73. https://doi.org/10.24260/alalbab.v5i1.375
Faizi, F. (2023). Moderating resistances: The reproduction of Muslim religious space in the Dutch East Indies. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 61(2), 297–328. https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.297-328
Fata, A. K., Adnan, A., & Fauzi, M. (2021). From Khilāfah to modern state: The history of Islamic political transformation. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 22(1), 1–22. https://doi.org/10.18860/ua.v22i1.11793
Fatmawati, F., Noorhayati, S. M., & Minangsih, K. (2018). Jihad penista agama jihad NKRI: Antonio Gramsci's hegemony theory analysis of radical da'wah phenomena in online media. Al-Albab, 7(2), 199. https://doi.org/10.24260/alalbab.v7i2.1174
Ghazali, W. N. W. M. (2019). Islam as the state ideology: Exploring from Gramsci's notion of power, culture and ideology. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication, 35(1), 338–352. https://doi.org/10.17576/jkmjc-2019-3501-22
Herdiansah, A. G., Husin, L. H., & Hendra, H. (2018). Religious identity politics on social media in Indonesia: A discursive analysis on Islamic civil societies. Jurnal Studi Pemerintahan, 9(2). https://doi.org/10.18196/jgp.2018.0186.187-222
Irawan, B., & Nasution, I. F. A. (2021). The political dynamics of Islamophobia in Jokowi's era: A discourse analysis of online media reporting. Studia Islamika, 28(3), 607–635. https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.17589
Jong, A., & Ali, R. (2023). Political Islam as an incomplete and contested category: A post-foundationalist revision. Religions, 14(8), 980. https://doi.org/10.3390/rel14080980
Miftāḥ, M., Sutrisno, S., & Daulay, H. (2023). Religious moderation: Identity politics, policy, and social change in Islamic religious colleges. Addin, 17(1), 47. https://doi.org/10.21043/addin.v17i1.16470
Muharam, M. M., Marijan, K., & Kusman, A. P. (2021). Power relation of the 212 Islamic group and the government in the 2019 presidential election. Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 34(3), 305. https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.305-316
Najib, M. (2020). Legal policy of formalization of Islamic sharia in Indonesia. Prophetic Law Review, 2(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art3
Nurdin, A. A., & Kharlie, A. T. (2019). Sunni and Shiite political thought of Islam state relationship: A comparison between Abdurrahman Wahid of Indonesia and Ayatollah Khomeini of Iran. Journal of Asian Social Science Research, 1(1), 27–45. https://doi.org/10.15575/jassr.v1i1.5
Ouassini, A. (2019). Afghanistan: The shifting religio-order and Islamic democracy. Politics and Religion Journal, 12(2), 309–326. https://doi.org/10.54561/prj1202309o
Regus, M. (2019). A pseudo-secular space, religious minority and reasons for exclusion: The Ahmadiyya minority group in contemporary Indonesia. Politics and Religion Journal, 13(2), 39–54. https://doi.org/10.54561/prj1301039r
Rohmaniyah, I. (2021). The perpetuation of identity and symbolic resistance of Hizbut Tahrir Indonesia after the official disbandment in 2017. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 15(2), 159–194. https://doi.org/10.15642/islamica.2021.15.2.159-194
Rohmawati, H. (2021). Alumni 212 and Ijtima Ulama: A critical study of the relationship between religion and politics. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 176–198. https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i2.4374
Setiawati, S. M. (2020). Democratic political contestation: State, Islam and media in Indonesia's reformative era. Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities, 5(1), 34–50. https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.34-50
Shahidipak, M. (2022). State science, political sociology of state by Ibn Khaldun and reversal of Webber opinion. Sociology International Journal, 6(5), 256–259. https://doi.org/10.15406/sij.2022.06.00296
Soydan, M. Z., & Setiawan, R. (2022). The universality of democracy in economic and cultural context. Jurnal Cita Hukum, 10(1), 61–76. https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24423
Takdir, M. (2020). Contestation and the roles of Islam in the public sphere: A sociological analysis of religious secularization in Indonesia and the West. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0119.154-174
TC, S. F. (2024). Political thought in Islam: An analysis of the development and evolution of Islamic political philosophy. Maqolat: Journal of Islamic Studies, 2(1), 33–48. https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i1.57
Uddin, A., Yusof, D. M., & Heravi, F. A. (2022). Empirical approach of revitalizing society in the twenty-first century: A short analysis of Sayyed Jamal al-Din Afghani's political thought. Journal of Asian and African Social Science and Humanities, 8(3), 29–41. https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.271
Yusdani, Y. (2023). Islam and prosper Indonesia: Contestation and fragmentation of contemporary Islamic thought. Millah: Journal of Religious Studies, 205–234. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss1.art8
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar