02089 - Distribusi Kekuasaan Dalam Ilmu Politik Islam: Kajian Fiqh Siyasah Dan Dinamika Institusional

AFANIN MEDIA UTAMA



Power Distribution in Islamic Political Science: A Study of Fiqh Siyasah and Institutional Dynamics
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep distribusi kekuasaan dalam ilmu politik Islam (fiqh siyasah) secara sistematis, meliputi landasan normatif, pembagian fungsi horizontal dan vertikal, mekanisme musyawarah (syura), serta dinamika perdebatan antara ideal normatif dan realitas historis. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dalam fiqh siyasah mencakup tiga fungsi utama, yakni tasyri'iyyah (legislatif), tanfidziyyah (eksekutif), dan qadha'iyyah (yudikatif), yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan seperti hisbah dan mazalim. Syura diposisikan sebagai prosedur konstitusional yang mewajibkan deliberasi dalam pengambilan keputusan publik. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Islam tidak menetapkan desain institusional tunggal, sehingga praktik historis memperlihatkan spektrum yang luas—dari pembagian fungsi yang relatif terlembaga hingga sentralisasi kuat pada figur penguasa. Distribusi kekuasaan dalam politik Islam lebih tepat dipahami sebagai kombinasi antara norma dasar (nomokrasi, keadilan, syura) dan ijtihad institusional yang berbeda-beda dalam penerapannya lintas tempat dan masa.
Kata kunci: distribusi kekuasaan; fiqh siyasah; tasyri'iyyah; tanfidziyyah; qadha'iyyah; syura; checks and balances
________________________________________
Abstract
This article systematically examines the concept of power distribution in Islamic political science (fiqh siyasah), encompassing its normative foundations, horizontal and vertical functional divisions, the deliberative mechanism of shura, and the dynamic tension between normative ideals and historical realities. Employing a literature review approach, this article demonstrates that power distribution in fiqh siyasah encompasses three primary functions—tasyri'iyyah (legislative), tanfidziyyah (executive), and qadha'iyyah (judicial)—supplemented by oversight mechanisms such as hisbah and mazalim. Shura is positioned as a constitutional procedure mandating deliberation in public decision-making. The findings reveal that Islam does not prescribe a single institutional design; consequently, historical practice exhibits a broad spectrum ranging from relatively institutionalized functional divisions to strong centralization around the ruling figure. Power distribution in Islamic politics is more accurately understood as a combination of fundamental norms (nomocracy, justice, shura) and varying institutional ijtihad across different times and places.
Keywords: power distribution; fiqh siyasah; tasyri'iyyah; tanfidziyyah; qadha'iyyah; shura; checks and balances
________________________________________
1. PENDAHULUAN
Cara kekuasaan dibagi dan dijalankan dalam sistem politik merupakan persoalan fundamental dalam ilmu ketatanegaraan, baik modern maupun klasik. Dalam tradisi ilmu politik Islam, persoalan ini dibahas secara mendalam dalam kerangka fiqh siyasah—cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa, negara, dan rakyat. Urgensi pembahasan ini semakin relevan mengingat meningkatnya perhatian akademik terhadap kompatibilitas prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dengan praktik pemerintahan kontemporer.
Kekhawatiran atas pemusatan kekuasaan yang mudah melahirkan penyalahgunaan menjadi alasan mengapa distribution of power dan/atau separation of power dianggap urgen, baik dalam teori ketatanegaraan modern maupun dalam pembahasan ketatanegaraan Islam (Bustamin & Jaya, 2019; Sumadi, 2016). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana sesungguhnya ilmu politik Islam memformulasikan konsep distribusi kekuasaan, dan sejauh mana formulasi normatif tersebut terefleksikan dalam praktik historis?
Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep distribusi kekuasaan dalam fiqh siyasah dengan menelaah pengertian dasarnya, landasan normatif yang menopangnya, pembagian fungsi horizontal dan vertikal, peran syura sebagai mekanisme deliberatif, serta nuansa perdebatan antara ideal normatif dan realitas historis. Kajian ini juga menghadirkan ilustrasi praktik distribusi kekuasaan dalam konteks lokal dan modern sebagai cerminan dinamika penerapannya.
________________________________________
2. METODE
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber akademis yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, kajian fiqh siyasah kontemporer, dan studi perbandingan ketatanegaraan Islam. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, titik-titik perdebatan, serta pola-pola yang muncul dari literatur yang dikaji. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kajian normatif, historis, dan komparatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang distribusi kekuasaan dalam ilmu politik Islam.
________________________________________
3. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian "Distribusi Kekuasaan" dalam Ilmu Politik Islam
Dalam kajian fiqh siyasah (politik/hukum tata negara Islam), "distribusi kekuasaan" dipahami sebagai pengaturan pembagian fungsi-fungsi kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan dan karena itu dapat mencegah kesewenang-wenangan. Kekhawatiran atas pemusatan kekuasaan yang mudah melahirkan penyalahgunaan menjadi alasan mengapa distribution of power dan/atau separation of power dianggap urgen, baik dalam teori ketatanegaraan modern maupun dalam pembahasan ketatanegaraan Islam (Bustamin & Jaya, 2019; Sumadi, 2016). Literatur fiqh siyasah yang dirujuk dalam studi-studi kontemporer memformulasikan pembagian fungsi kekuasaan ke dalam ranah yang sepadan dengan legislatif–eksekutif–yudikatif, yakni tasyri'iyyah, tanfidziyyah, dan qadha'iyyah (Bustamin & Jaya, 2019; Dardiri, 2017; Nur, 2023; Zada, 2015).
Namun, penting dicatat sejak awal bahwa sejumlah studi juga menegaskan Islam tidak menyediakan ketentuan tunggal yang definitif tentang bentuk dan desain institusi negara; akibatnya, sejarah politik Islam menunjukkan keragaman bentuk dan praktik ketatanegaraan (Ahyar, 2018; Bustamin & Jaya, 2019; Yandy et al., 2024). Dalam kerangka ini, "distribusi kekuasaan" dalam politik Islam lebih tepat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar—misalnya musyawarah, keadilan, amanah, dan pembatasan kesewenangan—yang kemudian diinstitusionalisasikan secara berbeda pada ruang dan waktu yang berbeda (Ahyar, 2018; Andiko, 2018; Yandy et al., 2024).
3.2 Landasan Normatif: Nomokrasi, Konstitusionalisme, dan Tujuan Pembatasan Kekuasaan
Sejumlah literatur menyandingkan pembagian kekuasaan dalam Islam dengan gagasan nomokrasi (Islamic rule of law): supremasi hukum dibangun di atas nilai ketuhanan (divine values), dan kekuasaan dipandang sebagai karunia/amanah yang seharusnya dioperasikan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah (Mahfud et al., 2020). Dengan demikian, pembatasan kekuasaan bukan semata prosedur institusional, melainkan juga konsekuensi dari supremacy of law dalam kerangka syariah (Mahfud et al., 2020; Qomaruzzaman, 2023).
Dalam pembacaan konstitusionalisme, fungsi konstitusi dipahami sebagai pembatasan dan pengawasan kekuasaan politik untuk mencegah kesewenangan, sekaligus menjaga hak-hak pihak yang diperintah; kerangka ini juga memuat kebutuhan adanya perangkat kekuasaan legislatif–eksekutif–yudikatif sebagai unsur dasar organisasi pemerintahan (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Kajian lain menegaskan bahwa Al-Qur'an dapat dipahami memuat prinsip-prinsip dasar konstitusi negara, termasuk pembagian kekuasaan di antara prinsip-prinsip yang disebutkan (Qomaruzzaman, 2023). Maka, pembagian kekuasaan dalam perspektif politik Islam sering diposisikan sebagai bagian dari arsitektur pembatasan kekuasaan yang selaras dengan tujuan menjaga keadilan dan mencegah dominasi absolut (Bustamin & Jaya, 2019; Mahfud et al., 2020; Sodiqin & Radiamoda, 2021).
3.3 Distribusi Kekuasaan secara Horizontal: Tasyri'iyyah, Tanfidziyyah, Qadha'iyyah
3.3.1 Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah (Legislatif) dan Fungsi Pengawasan
Studi checks and balances dalam administrasi negara Islam menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif disebut sulthan al-tasri'iyyah: berwenang menetapkan hukum/perkara, sekaligus menjalankan pengawasan atas keuangan negara (perencanaan, pengeluaran) dan menjadi kontrol atas institusi eksekutif (Zada, 2015). Dalam artikulasi fikih siyasah, kekuasaan tasyri'iyyah dipahami sebagai kewenangan pemerintah menetapkan hukum yang diberlakukan berdasarkan ketentuan syariah (Nur, 2023), serta kerap dipresentasikan melalui wadah Majelis Syura atau ahl al-hall wa al-'aqd dalam beberapa literatur (Dardiri, 2017; Nur, 2023).
Secara normatif, struktur ini menempatkan proses penetapan kebijakan/hukum dalam kanal yang tidak sepenuhnya personalistik, melainkan terkait deliberasi dan pengawasan, sehingga sejalan dengan agenda menghindari pemusatan dan otoritarianisme (Bustamin & Jaya, 2019; Zada, 2015). Akan tetapi, bagaimana "legislatif" dipisahkan—atau sekadar dibedakan fungsinya—dari eksekutif dapat berbeda antarmodel yang diajukan oleh para pemikir dan gerakan politik Islam (Riza, 2018; Yandy et al., 2024; Zamzam & Alawi, 2024).
3.3.2 Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah (Eksekutif) sebagai Ulil Amri/Khalifah/Amir
Kekuasaan eksekutif dalam politik Islam disebut sulthan tanfidziyyah, kerap dikaitkan dengan konsep ulil amri dan dipimpin oleh khalifah/amir yang bertanggung jawab mengaktualisasikan aturan-aturan pemerintahan (Zada, 2015). Literatur fiqh siyasah dusturiyyah juga menjelaskan bahwa kekuasaan tanfidziyyah bertugas melaksanakan undang-undang; pelaksana tertingginya adalah kepala negara dibantu para pembantu (kabinet/dewan menteri) (Dardiri, 2017). Dengan demikian, distribusi kekuasaan pada ranah eksekutif tidak meniadakan sentralitas kepala negara, tetapi menekankan adanya perangkat pembantu dan pembagian kerja administratif (Dardiri, 2017; Gusmansyah, 2019).
Dalam sejarah pemerintahan Islam awal, sebagian studi menekankan bahwa pembagian/pemisahan fungsi ini dapat dilihat pada masa Khulafa al-Rasyidin, ketika fungsi eksekutif berada pada khalifah, legislatif pada majelis musyawarah, dan yudikatif pada hakim (Dardiri, 2017; Nur, 2023). Meski demikian, studi dinamika konstitusi Islam juga menegaskan bahwa dalam periode kekhilafahan sebagai praktik historis tertentu, kekuasaan khalifah dapat sangat sentralistik bahkan absolut, dan tidak ditemukan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara pada periode tersebut (Yandy et al., 2024). Ini menunjukkan adanya ketegangan antara formulasi normatif pembagian fungsi kekuasaan dan realitas historis sentralisasi (Yandy et al., 2024; Zamzam & Alawi, 2024).
3.3.3 Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah (Yudikatif) dan Diferensiasi Badan-Badan Peradilan
Dalam model checks and balances ketatanegaraan Islam, kekuasaan yudikatif disebut sulthan qadha'iyyah, yakni lembaga peradilan untuk menangani problem masyarakat dari aspek agama, sosial, dan politik (Zada, 2015). Studi yang sama menegaskan bahwa peradilan Islam dapat dibantu oleh badan-badan subordinat seperti al-qadha, al-hisbah, dan al-mazhalim (Zada, 2015).
Dua institusi pengawasan/peradilan yang sering ditonjolkan adalah sebagai berikut.
Pertama, Wilāyat al-Maẓālim: dianalisis memiliki kesamaan tertentu dengan fungsi pengawasan pemerintahan (pencegahan penyalahgunaan kekuasaan) dan pada kadar tertentu dipandang sebanding dengan Komisi Ombudsman; bahkan dianalisis relevan sebagai inspirasi penguatan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM karena cakupannya dinilai lebih luas daripada otoritas pengadilan HAM Indonesia dalam perbandingan yang dilakukan.
Kedua, Wilayatul Hisbah: dipaparkan sebagai lembaga resmi negara dalam sejarah yang berfungsi melakukan penegakan amar ma'ruf nahi munkar dan pengawasan; mengawasi hal-hal yang tampak dan ma'ruf di masyarakat serta memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar syariah dalam penjelasan yang diberikan (Rahmat & Baharilla, 2023).
Dengan memasukkan hisbah dan mazalim, distribusi kekuasaan dalam politik Islam tidak berhenti pada tiga fungsi klasik, melainkan membangun lapisan pengawasan yang menargetkan pencegahan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan (Zada, 2015; Rahmat & Baharilla, 2023).
3.4 Syura sebagai Mekanisme Distribusi Proses Pengambilan Keputusan dan Pencegahan Mudarat Publik
Selain pembagian institusional, literatur menempatkan syura (musyawarah) sebagai prinsip konstitusional yang wajib diimplementasikan dalam monokrasi Islam dan diletakkan sebagai prinsip utama untuk menyelesaikan problem sosial, politik, dan pemerintahan, terutama untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum. Dalam kerangka ini, distribusi kekuasaan tidak hanya berupa pemisahan organ, tetapi juga distribusi proses: keputusan publik seharusnya lahir melalui musyawarah untuk mufakat.
Dalam pembacaan lain, "pemerintahan Islam" dipaparkan memiliki organ-organ yang menegaskan hubungan akuntabilitas: institusi presidensial, dewan ahl al-Hall wa al-'Aqd, dewan syura, dan yudikatif; tiga institusi pertama disebut sebagai institusi terpilih yang karenanya bertanggung jawab kepada rakyat, sementara yudikatif diangkat namun diproteksi dari intervensi eksekutif—kecuali bila putusan melawan syariah dalam formulasi yang dijelaskan (Suparto, 2019). Pada titik ini, syura diposisikan sebagai "tulang punggung" proses politik, dan pemisahan/penyeimbangan kekuasaan dipahami sebagai prinsip basis pemerintahan Islam (Suparto, 2019).
Dengan demikian, distribusi kekuasaan menurut ilmu politik Islam mencakup: (i) pembagian fungsi lembaga, dan (ii) kewajiban mekanisme deliberatif yang membatasi keputusan sepihak (Suparto, 2019), sekaligus memberi justifikasi normatif terhadap kontrol dan keseimbangan antarlembaga (Bustamin & Jaya, 2019; Zada, 2015).
3.5 Distribusi Kekuasaan secara Vertikal: Pusat–Daerah, Gubernur/Wali, dan Otonomi
Literatur perbandingan Barat–Islam menegaskan bahwa pada masa Nabi, terdapat pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah melalui pengangkatan para gubernur. Dalam fiqh siyasah dusturiyyah, studi otonomi daerah menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi secara historis berada pada khalifah, yang kemudian memberikan kewenangan kepada al-amir (kepala daerah) dalam fungsi-fungsi tertentu seperti pengelolaan administrasi daerah, pelayanan masyarakat, keamanan, penghimpunan zakat dan pajak tertentu, serta fungsi-fungsi lain sebagaimana dirinci (Cholis, 2020). Studi yang sama menegaskan adanya tipologi pemerintahan daerah—misalnya al-imarah—dalam hukum tata negara Islam, dan bahwa otonomi kepala daerah bekerja dalam batas otoritas yang didelegasikan oleh kepala negara (Cholis, 2020).
Namun, distribusi vertikal juga dikaitkan dengan risiko fragmentasi dalam beberapa narasi sejarah. Kajian tentang desentralisasi dalam Daulah 'Abbasiyah mengargumentasikan bahwa penerapan desentralisasi oleh al-Mutawakkil dipandang menjadi sebab kemunculan dinasti-dinasti kecil dan diinterpretasikan sebagai faktor penting keruntuhan/perpecahan, sehingga pembagian kekuasaan daerah dapat melemahkan pusat. Klaim ini menunjukkan bahwa dalam historiografi tertentu, desentralisasi dapat dipahami secara ambivalen: sebagai kebutuhan administrasi wilayah luas, tetapi juga berpotensi memicu disintegrasi bila otoritas pusat melemah (Cholis, 2020).
3.6 Nuansa Perdebatan: "Pemisahan" vs. "Distribusi" dan Ketegangan antara Ideal Normatif dan Realitas Historis
3.6.1 Islam Tidak Menetapkan Bentuk Tunggal; Akibatnya Muncul Keragaman Institusional
Sejumlah studi menekankan bahwa tidak ada ketentuan pasti tentang bentuk dan konsep pemerintahan yang dikehendaki dalam sumber sejarah Islam sehingga memunculkan beragam penafsiran dan upaya realisasi (Bustamin & Jaya, 2019). Artikel dinamika konstitusi Islam menyebutkan bahwa ketidakjelasan dalil dan ketiadaan aturan spesifik ketatanegaraan menjadi salah satu faktor keragaman konstitusi negara-negara Islam, di samping pengaruh tradisi dan kolonialisme Barat (Yandy et al., 2024). Studi relasi Islam–negara juga menegaskan kontroversi paradigma integralistik–sekuleristik–simbiotik disebabkan tidak adanya penjelasan tegas Al-Qur'an dan hadis terkait konsep kekuasaan, kedaulatan, konstitusi, struktur, dan sistem pemerintahan (Ahyar, 2018).
Implikasinya, "distribusi kekuasaan" dalam politik Islam sering diartikulasikan sebagai prinsip yang dapat diinstitusionalisasikan melalui beragam desain, bukan cetak biru tunggal (Ahyar, 2018; Bustamin & Jaya, 2019).
3.6.2 Al-Māwardī: Distribusi Kekuasaan yang Bersifat Hirarkis-Distributif, bukan Pemisahan Modern
Kajian tentang al-Māwardī menegaskan bahwa "spirit" konsep politik klasik terletak pada distribution of power yang dinilai tidak sejalan dengan "spirit" modern tentang separation of powers (Zamzam & Alawi, 2024). Dalam konsep Khilafah Islamiyyah versi pembacaan terhadap al-Māwardī, pembagian ruang lingkup wilayah kekuasaan dan tugas pejabat pemerintahan dibagi menjadi empat kategori—kombinasi "kekuasaan umum/khusus" dan "tugas umum/khusus"—sehingga membentuk hierarki kekuasaan yang distributif (Zamzam & Alawi, 2024). Ini memberi nuansa penting: sebagian pemikiran politik Islam klasik bisa menekankan pembagian tugas secara hirarkis, bukan pemisahan lembaga yang setara sebagaimana trias politica modern.
3.6.3 Hizbut Tahrir: Kontrol Yudisial (Mazalim) atas Khalifah sebagai Pembatas Legislasi yang Melanggar Syara'
Studi tentang konsepsi Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa bila khalifah dalam legislasi melanggar syara' atau bertentangan dengan sumber hukum Islam, maka mahkamah madzalim berwenang menegur bahkan memberhentikan khalifah bila teguran tidak dipatuhi (Riza, 2018). Pada saat yang sama, studi tersebut menandai perbedaan konseptual tertentu antara sistem khilafah versi Hizbut Tahrir dan sistem-sistem modern yang memisahkan wilayah eksekutif dan legislatif (Riza, 2018). Dengan demikian, distribusi kekuasaan pada model ini lebih menonjolkan pembatasan normatif oleh syariah dan kontrol peradilan (mazalim) ketimbang pemisahan organ legislatif–eksekutif dalam pengertian modern (Riza, 2018).
3.6.4 Ideal Awal vs. Praktik: Nabi Memegang Tiga Fungsi namun Mendelegasikan; Umar Merinci Pemisahan Yudikatif dari Pengaruh Eksekutif
Sejumlah literatur menyatakan bahwa pada Negara Madinah, Nabi diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; tetapi dalam praktik, Nabi mendelegasikan tugas eksekutif dan yudikatif kepada sahabat yang cakap (Ashidiq & Rohmah, 2023; Zada, 2015). Ini menunjukkan "distribusi" pada fase awal bisa berbentuk delegasi fungsional dalam satu kepemimpinan puncak (Ashidiq & Rohmah, 2023; Zada, 2015).
Pada masa Khulafa al-Rasyidin, implementasi pembagian kekuasaan digambarkan lebih dekat dengan pembagian tiga fungsi: eksekutif di tangan khalifah, legislatif pada majelis syura, dan yudikatif pada qadhi/hakim (Dardiri, 2017; Gusmansyah, 2019; Nur, 2023). Secara khusus, masa Umar bin Khattab sering dipakai sebagai contoh elaborasi pembagian/pemisahan kekuasaan, termasuk upaya memisahkan qadhi agar bebas dari pengaruh eksekutif dalam memutus perkara (Gusmansyah, 2019; Nur, 2023). Di sisi lain, studi dinamika konstitusi Islam menegaskan bahwa walaupun ada inovasi seperti pembagian kekuasaan dan pembentukan lembaga (dīwān), kedudukan khalifah masih sentral (quasi-sentralistik) dalam deskripsi penulis (Yandy et al., 2024). Ini menegaskan kembali ketegangan ideal pembagian fungsi dengan realitas sentralitas kekuasaan dalam fase tertentu (Gusmansyah, 2019; Nur, 2023; Yandy et al., 2024).
3.7 Ilustrasi Praktik Distribusi Kekuasaan dalam Konteks Lokal dan Modern
3.7.1 Kesultanan Buton: Power Sharing, Pengawasan Legislatif atas Fungsi Peradilan Eksekutif, dan Kesetaraan di Hadapan Hukum
Kajian tentang Kesultanan Buton menyebut bahwa penegakan hukum didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum (bone montete inda posala-sala) yang dipengaruhi ajaran Islam, dan pemisahan/pembagian kekuasaan mendukung implementasinya. Studi tersebut menyatakan fungsi peradilan yang dilaksanakan Sultan (eksekutif) diawasi oleh Siolimbona (lembaga legislatif). Penelitian lain tentang praktik pemerintahan Buton juga menegaskan adanya pembagian kekuasaan (power sharing) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menyebut adanya konstitusi tertulis Murtabat Tujuh sebagai dasar bernegara. Dua studi ini bersama-sama memperlihatkan bahwa dalam konteks kesultanan Nusantara, distribusi kekuasaan dapat diinstitusionalisasikan sebagai pembagian cabang kekuasaan sekaligus mekanisme pengawasan antarfungsi.
3.7.2 Aceh: Otonomi Khusus Syariah dan Risiko Instrumentalisasi Kekuasaan
Kajian politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan menekankan bahwa penerapan syariat berelasi dengan politik kekuasaan; di Aceh, kebijakan penerapan hukum jinayah dibaca sebagai strategi penyelesaian konflik dan dapat dipersepsi sebagai "langkah politik darurat" (political expediency) pemerintah pusat. Studi tersebut juga mencatat kritik bahwa formalisasi syariat berpeluang menjadi alat kekuasaan yang dapat melenceng dari tujuan syariat. Dalam konteks distribusi kekuasaan, ini menunjukkan bahwa desentralisasi/otonomi normatif (pemberian kewenangan) memerlukan desain checks and balances agar hukum tidak menjadi instrumen dominasi elite (Rahmat & Baharilla, 2023).
3.7.3 Iran: Tiga Cabang Kekuasaan dengan Otoritas Tertinggi Wilayat Al-Faqih dan Desain Checks and Balances Versi Konstitusi Republik Islam
Kajian tentang Iran pascakhomeini menyatakan bahwa amandemen konstitusi menempatkan posisi Faqih sebagai pemegang kekuasaan paling menentukan, sembari menginstitusionalkan mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan; pembagian yang menonjol dipaparkan terjadi antara Faqih dan Presiden untuk menjamin checks and balances. Studi lain tentang sistem politik Iran menyebut konstitusi Republik Islam Iran membangun tiga pilar kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) tetapi di atasnya terdapat Rahbar/velayat-e faqih sebagai kekuasaan tertinggi (Sari & Zainuddin, 2021). Artikel tentang struktur pemerintahan Republik Islam Iran juga menekankan pentingnya mekanisme checks and balances, meskipun lembaga-lembaga tersebut berada di bawah kewenangan wali faqih; tanpa pengawasan, pemerintah dapat menjadi zalim dalam pandangan yang dipaparkan. Pada saat yang sama, studi tentang ideologi Republik Islam Iran menyoroti adanya kontestasi antara ideologi dan pragmatisme dalam praktik kenegaraan (Rochmat, 2010), sehingga desain distribusi kekuasaan dapat mengalami dinamika politik yang tidak sepenuhnya linier.
________________________________________
4. SINTESIS: BAGAIMANA KEKUASAAN "DIBAGI DAN DIJALANKAN" MENURUT ILMU POLITIK ISLAM
Berdasarkan sintesis literatur di atas, distribusi kekuasaan dalam ilmu politik Islam dapat diringkas sebagai kerangka yang memadukan pembagian fungsi, mekanisme deliberatif, dan lembaga pengawasan sebagai berikut.
Pertama, pembagian fungsi pemerintahan (horizontal) ke dalam: (a) tasyri'iyyah: penetapan hukum/kebijakan dalam koridor syariah, disertai fungsi pengawasan termasuk keuangan dan kontrol atas eksekutif (Dardiri, 2017; Nur, 2023; Zada, 2015); (b) tanfidziyyah: pelaksanaan hukum/aturan oleh kepala negara dan perangkatnya (Dardiri, 2017; Zada, 2015); (c) qadha'iyyah: peradilan untuk penyelesaian masalah masyarakat, termasuk diferensiasi badan seperti hisbah dan mazalim dalam sejumlah formulasi (Zada, 2015; Rahmat & Baharilla, 2023).
Kedua, checks and balances dipahami sebagai kebutuhan mencegah pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan: ditunjukkan melalui argumentasi urgensi mencegah pemusatan kekuasaan (Bustamin & Jaya, 2019; Zada, 2015), serta contoh institusional seperti mazalim sebagai pengawasan atas penyalahgunaan, atau mekanisme pemberhentian khalifah oleh mahkamah mazalim dalam konsepsi tertentu (Riza, 2018).
Ketiga, syura (musyawarah) sebagai prosedur konstitusional: diletakkan sebagai prinsip utama penyelesaian urusan publik untuk mencegah keputusan yang merugikan rakyat, dan dalam formulasi lain diposisikan sebagai kerangka pertanggungjawaban institusi-institusi pemerintahan kepada rakyat (Suparto, 2019).
Keempat, distribusi vertikal (pusat–daerah) melalui delegasi kewenangan: dicontohkan melalui pengangkatan gubernur pada masa Nabi dan konsep otonomi kepala daerah dalam batas kewenangan yang diberikan khalifah (Cholis, 2020); literatur sejarah tertentu memperingatkan bahwa desentralisasi dapat melemahkan pusat dan memicu fragmentasi bila tidak terkelola.
Kelima, variasi historis dan ijtihad institusional: karena sumber-sumber normatif dipandang tidak menetapkan desain tunggal, bentuk distribusi kekuasaan menjadi wilayah ijtihad dan berubah mengikuti konteks (Ahyar, 2018; Bustamin & Jaya, 2019), termasuk perbedaan antara distribusi hirarkis ala al-Māwardī dan pemisahan modern (Zamzam & Alawi, 2024).
________________________________________
5. KESIMPULAN
Distribusi kekuasaan menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah) adalah rancangan prinsipil untuk membedakan fungsi-fungsi pemerintahan, mewajibkan musyawarah (syura) dalam keputusan publik, serta membangun mekanisme pengawasan—misalnya hisbah dan mazalim—guna membatasi kesewenangan. Akan tetapi, literatur yang tersedia juga menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu desain final; akibatnya, praktik historis memperlihatkan spektrum dari pembagian fungsi yang relatif terlembaga hingga sentralisasi kuat pada figur penguasa.
Dengan demikian, "cara kekuasaan dibagi dan dijalankan" dalam politik Islam lebih tepat dipahami sebagai kombinasi antara norma dasar (nomokrasi, keadilan, syura) dan ijtihad institusional yang berbeda-beda dalam penerapannya lintas tempat dan masa. Kajian ini menegaskan pentingnya membedakan antara ideal normatif dan realitas historis dalam studi ketatanegaraan Islam, serta membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut tentang relevansi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam desain kelembagaan negara-negara Muslim kontemporer.
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Ahyar, M. (2018). Almawardi dan konsep khilafah Islamiyyah: Relevansi sistem politik Islam klasik dan politik modern. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 1. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123
Andiko, T. (2018). Syura dan demokrasi Barat: Kritik dan solusi menuju demokrasi Islam. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093
Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi konsep syura pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(2), 457–470. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970
Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi checks and balances ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 18(2), 221. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740
Cholis, N. (2020). Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang konsepsi negara Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(1), 116–140. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140
Dardiri, A. H. (2017). Konsepsi pembagian kekuasaan negara Islam khilafah menurut Hizbut Tahrir dan kemungkinan implementasinya di Indonesia. Millah: Journal of Religious Studies, 16(2), 271–304. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art6
Gusmansyah, W. (2019). Trias politica dalam perspektif fikih siyasah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448
Mahfud, Muh. A., Indarti, E., & Sukirno, S. (2020). Bone montete inda posala-sala: Kesetaraan di hadapan hukum pada Kesultanan Buton. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 339–360. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.13850
Nur, Z. (2023). Rekonstruksi negara hukum dalam paradigma hukum Islam dan ketatanegaraan di Indonesia. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 6(1), 119–142. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142
Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu legislatif sistem proporsional tertutup dan terbuka perspektif siyasah tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507
Rahmat, R., & Baharilla, I. (2023). Penerapan trias politika di Indonesia dalam tinjauan fikih siyāsah. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 440–458. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152
Riza, A. K. (2018). Menakar ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi antara ideologi dan pragmatisme dalam politik. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 279–301. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.279-301
Rochmat, S. (2010). Belajar dari Iran: Dialektika agama dan politik pasca Khomeini. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 16(1), 102–108. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.436
Sari, W. G., & Zainuddin, Z. (2021). Konsep otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 177. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348
Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika konstitusi Islam: Dari periode kekhilafahan hingga nation-state. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241
Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi, 12(4), 849. https://doi.org/10.31078/jk1249
Suparto, S. (2019). Teori pemisahan kekuasaan dan konstitusi menurut negara Barat dan Islam. Hukum Islam, 19(1), 134. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044
Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118
Zada, K. (2015). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588
Zamzam, R., & Alawi, S. A. (2024). Sistem pemerintahan desentralisasi. Shaf: Jurnal Sejarah Pemikiran dan Tasawuf, 1(2), 1–12. https://doi.org/10.59548/js.v1i2.119
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar