02086 - Diplomasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual Berbasis Fiqh Siyasah dan Siyasah Dauliyah

Abstract

This article examines the concept of diplomacy from the perspective of Islamic political science, particularly through the framework of fiqh siyasah and siyasah dauliyah. Using a conceptual-normative approach with literature synthesis, this study formulates an operational definition of diplomacy in Islamic politics as part of siyasah dauliyah/kharijiyyah that regulates the external relations of Islamic political communities with outside parties in both peace and conflict. The study finds that Islamic diplomacy is not merely pragmatic statecraft, but encompasses ethical dimensions including justice, transparency, equality, and orientation toward maslahah (public benefit). Historical precedents such as the Constitution of Medina and the Prophet's peace agreements serve as the conceptual foundation of Islamic international relations. Furthermore, the study reveals that fiqh siyasah allows adaptive ijtihad reasoning in responding to contemporary geopolitical dynamics, opening space for scholarly differences (ikhtilaf) in assessing foreign policy. This study contributes to the conceptual enrichment of Islamic international relations studies and demonstrates the relevance of siyasah dauliyah frameworks in modern diplomatic discourse.

Keywords: diplomacy, fiqh siyasah, siyasah dauliyah, maslahah, Islamic international relations

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep diplomasi dalam perspektif ilmu politik Islam, khususnya melalui kerangka fiqh siyasah dan siyasah dauliyah. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif berbasis sintesis literatur, kajian ini merumuskan definisi operasional diplomasi dalam politik Islam sebagai bagian dari siyasah dauliyah/kharijiyyah yang mengatur relasi eksternal komunitas politik Islam dengan pihak luar dalam situasi damai maupun konflik. Kajian ini menemukan bahwa diplomasi Islam bukan semata-mata statecraft pragmatis, melainkan mencakup dimensi etis berupa keadilan, transparansi, kesetaraan, dan orientasi pada kemaslahatan. Preseden historis seperti Konstitusi Madinah dan perjanjian-perjanjian perdamaian Nabi menjadi fondasi konseptual hubungan internasional Islam. Selain itu, kajian ini mengungkap bahwa fiqh siyasah membuka ruang penalaran ijtihad yang adaptif dalam merespons dinamika geopolitik kontemporer, sehingga memunculkan perbedaan pandangan (ikhtilaf) dalam penilaian kebijakan luar negeri. Kajian ini berkontribusi pada pengayaan konseptual studi hubungan internasional Islam dan memperlihatkan relevansi kerangka siyasah dauliyah dalam diskursus diplomatik modern.

Kata Kunci: diplomasi, fiqh siyasah, siyasah dauliyah, kemaslahatan, hubungan internasional Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Diplomasi sebagai seni dan praktik negosiasi antarnegara untuk menyelesaikan masalah dan membangun hubungan merupakan salah satu elemen sentral dalam studi hubungan internasional. Dalam khazanah ilmu politik Islam, pembahasan mengenai diplomasi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam konstruksi normatif fiqh siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan dan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah.

Kajian mengenai diplomasi dari perspektif Islam kerap menghadapi dua tantangan sekaligus: pertama, ketegangan antara pendekatan normatif-deduktif yang bertolak dari teks syariah dan pendekatan empiris-induktif yang bertolak dari praktik hubungan internasional; kedua, dinamika metodologis dalam fiqh siyasah yang tidak memiliki metodologi tunggal, melainkan bersifat multi-interpretasi dan kontekstual. Artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan konseptual: bagaimana diplomasi dipahami, dirumuskan, dan dipraktikkan dalam kerangka ilmu politik Islam?

Melalui sintesis literatur dari sejumlah kajian kontemporer tentang fiqh siyasah, siyasah dauliyah, dan hubungan internasional Islam, artikel ini bertujuan merumuskan definisi operasional diplomasi dalam ilmu politik Islam, memetakan prinsip-prinsip normatifnya, serta menjelaskan instrumen dan mekanisme yang dikandungnya, termasuk relevansinya dengan tantangan diplomatik kontemporer.

________________________________________

2. Pengertian Diplomasi dalam Ilmu Politik Islam

Dalam studi hubungan internasional modern, diplomasi dipahami sebagai aktivitas negosiasi antarnegara (atau antaraktor hubungan internasional) untuk mengelola kepentingan dan menyelesaikan persoalan bersama (Komarudin et al., 2022). Dalam kerangka ilmu politik Islam—yang sering dibahas melalui fiqh siyasah dan/atau siyasah syar'iyyah—pembahasan mengenai diplomasi umumnya ditempatkan dalam ranah siyasah dauliyah (atau siyasah kharijiyyah), yakni bidang yang mengatur hubungan negara (atau komunitas politik Islam) dengan pihak luar, termasuk kerja sama, perdamaian, dan perang (Sagara et al., 2024; Sulthon, 2019). Dengan demikian, "diplomasi menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai seni dan praktik negosiasi serta pengelolaan hubungan eksternal negara/otoritas politik yang diarahkan oleh tujuan kemaslahatan dan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah (Sagara et al., 2024; Sulthon, 2019).

Rumusan tersebut sejalan dengan deskripsi bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas pengaturan urusan umat dan negara melalui hukum/peraturan/kebijakan penguasa yang selaras dengan dasar dan "ruh" syariat demi mewujudkan kemaslahatan (Sagara et al., 2024), serta bahwa siyasah—secara kebahasaan dan terminologis—berkaitan dengan pengurusan/pemerintahan dan pembuatan kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan (Masykur, 2023). Oleh karena itu, diplomasi dalam perspektif politik Islam bukan semata-mata soal capaian (hasil perjanjian), melainkan juga berkaitan dengan etika proses, legitimasi, dan orientasi kemaslahatan (Komarudin et al., 2022).

________________________________________

3. Landasan Keilmuan: Fiqh Siyasah, Siyasah Syar'iyyah, dan Karakter Etis Diplomasi

3.1 Relasi Istilah: Fiqh Siyasah dan Siyasah Syar'iyyah

Dalam khazanah studi politik Islam, terdapat perdebatan apakah fiqh siyasah identik dengan as-siyasah asy-syar'iyyah atau berbeda; sebagian sarjana menyamakannya, sementara sebagian lain membedakan. Perbedaan ini penting karena memengaruhi bagaimana diplomasi dipahami: apakah terutama sebagai "fiqh" (produk ijtihad hukum) atau juga sebagai "siyasah" (kebijakan pemerintahan) yang tetap terikat oleh prinsip syariah (Iqbal, 2019).

Masykur memetakan relasi antara syariah–fiqh–siyasah dengan menegaskan bahwa syariah bersifat universal sebagai sumber nilai; fiqh merupakan hasil interpretasi terhadap nash; sedangkan siyasah adalah qanun (peraturan perundang-undangan/kebijakan) yang ditetapkan umara melalui lembaga negara yang berwenang dan harus selaras dengan ruh syariat (Iqbal, 2019). Kerangka ini memberi basis konseptual bahwa diplomasi—sebagai kebijakan luar negeri—termasuk wilayah "siyasah" yang semestinya bergerak dalam horizon nilai syariah dan kemaslahatan (Iqbal, 2019; Masykur, 2023).

3.2 Politik Islam sebagai Diskursus Dinamis dan Multi-Interpretasi

Sulthon menekankan bahwa kajian fiqh siyasah bersifat kompleks dan dinamis; secara teoretik tidak ada metodologi tunggal yang baku karena ia berada di persilangan ilmu fiqh dan ilmu sosial, serta perlu mengakomodasi beragam metode ijtihad dan pendekatan—filosofis, legal, empiris, birokrasi, maupun etika (Warjiyati, 2018). Sulthon juga menegaskan bahwa teoretisasi politik Islam tidak bisa dipisahkan dari sifat ajaran Islam yang multi-interpretasi (Warjiyati, 2018). Konsekuensinya, konsep dan praktik diplomasi dalam politik Islam juga membuka ruang perbedaan pandangan (ikhtilaf), terutama ketika berhadapan dengan konteks geopolitik kontemporer (Warjiyati, 2018).

Sejalan dengan itu, Iqbal memetakan bahwa diskursus politik dalam studi Islam historisnya berkembang melalui dua genre besar—fiqh dan filsafat—yang berbeda perspektif dan pendekatan, tetapi sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik. Penekanan etika ini relevan langsung dengan diplomasi, sebab diplomasi pada dasarnya adalah praktik politik eksternal yang sangat bergantung pada norma, kepercayaan, dan integritas proses negosiasi (Komarudin et al., 2022).

________________________________________

4. Diplomasi sebagai Bagian dari Siyasah Dauliyah (Hubungan Internasional Islam)

4.1 Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah

Sejumlah rujukan menempatkan diplomasi secara eksplisit dalam garis besar fiqh siyasah. Fahmi memasukkan siyasah dauliyah/kharijiyah sebagai domain yang mencakup hubungan luar negeri dan diplomasi internasional, di samping siyasah dusturiyyah (konstitusi) dan siyasah maliyyah (moneter) (Sulthon, 2019). Putri dkk. juga menegaskan bahwa siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah mengacu pada pengaturan relasi antara negara Islam dan negara lain, termasuk batasan hubungan dalam damai dan perang (Sagara et al., 2024). Mawardi menjelaskan siyasah dauliyah sebagai pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan non-Islam, termasuk tata cara pergaulan warga muslim dengan non-muslim serta hukum yang membatasi hubungan negara dalam situasi damai dan perang (Amri, 2019). Dalam konteks kajian kontemporer, Darmalaksana menegaskan bahwa istilah hubungan internasional dalam politik Islam dikenal sebagai siyasah dauliyah dan menautkannya dengan preseden historis seperti penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian pada masa awal.

Dengan demikian, diplomasi dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai instrumen siyasah dauliyah untuk mengelola hubungan internasional melalui negosiasi, perjanjian, dan mekanisme perlindungan serta kerja sama lintas negara (Amri, 2019; Sulthon, 2019).

4.2 Kategori Relasi Internasional: Dar al-Salam, Dar al-Harb, Dar al-Sulh

Dalam sebagian literatur politik Islam, pembahasan diplomasi terkait pula dengan kategorisasi entitas politik dalam dunia internasional, seperti dar al-salam/dar al-Islam, dar al-harb, dan dar al-sulh (Ardiyanti, 2022; Putri et al., 2024). Komarudin dkk. memuat klasifikasi dar al-harb sebagai negara non-muslim yang dianggap mengancam negara-negara muslim, dan dar al-sulh sebagai negara non-muslim yang membangun persahabatan dengan negara muslim serta melindungi warga muslim (Putri et al., 2024). Ardiyanti juga menyajikan pembagian serupa dalam konteks siyasah dauliyah, termasuk penjelasan bahwa dar al-sulh mencakup negara non-muslim yang menjaga hubungan persahabatan dan melindungi warga muslim (Ardiyanti, 2022). Klasifikasi ini—meski tidak selalu dipakai sama dalam seluruh diskursus modern—menunjukkan bahwa fiqh siyasah menyediakan perangkat konseptual untuk memetakan pola hubungan "konflik–koeksistensi–kerja sama" yang kemudian menjadi wilayah kerja diplomasi (Ardiyanti, 2022; Putri et al., 2024).

________________________________________

5. Prinsip-Prinsip Normatif Diplomasi dalam Ilmu Politik Islam

5.1 Orientasi Kemaslahatan (Maslahah) sebagai Tujuan Kebijakan Luar Negeri

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa siyasah Islam yang benar adalah siyasah yang berlandaskan maslahah dan bukan kepentingan individu/kelompok (Masykur, 2023). Putri dkk. mendefinisikan fiqh siyasah sebagai ilmu yang mengatur urusan kenegaraan melalui hukum dan kebijakan penguasa menurut prinsip syariat untuk menciptakan kesejahteraan umat (Sagara et al., 2024). Masykur menegaskan bahwa siyasah—dalam bentuk qanun dan kebijakan negara—harus selaras dengan ruh syariat (Iqbal, 2019). Kerangka ini menempatkan diplomasi bukan sekadar statecraft pragmatis, tetapi sebagai kebijakan yang dinilai dari kapasitasnya mewujudkan kemaslahatan publik dalam batas syariah (Iqbal, 2019; Masykur, 2023; Sagara et al., 2024).

Lebih jauh, Wulan menunjukkan bahwa dalam siyasah dauliyah terdapat kaidah yang dirumuskan ulama bahwa "pada dasarnya, landasan hubungan antarnegara adalah perdamaian." Kaidah tersebut menegaskan bahwa orientasi kemaslahatan dalam diplomasi berkelindan dengan preferensi normatif terhadap perdamaian dan kerja sama lintas negara (Amri, 2019).

5.2 Perdamaian, Kerja Sama, dan Pembatasan Perang

Wulan menegaskan bahwa Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama, serta menyatakan perang hanya diizinkan dalam kondisi defensif (membela diri). Mawardi juga membahas siyasah dauliyah terkait damai dan perang, termasuk aspek harbiyah (peperangan) yang berhubungan dengan perdamaian (Amri, 2019). Dengan demikian, diplomasi—dalam wujud negosiasi, perjanjian, dan pengelolaan konflik—memperoleh justifikasi sebagai mekanisme utama untuk menjaga relasi damai, sementara penggunaan kekerasan diposisikan sebagai pengecualian yang ketat (Amri, 2019).

5.3 Etika Proses: Keadilan, Kesetaraan, Transparansi, Musyawarah, dan Amanah

Pratiwi mengkritik kelemahan "diplomasi konvensional" dan menawarkan konsep "diplomasi bersih": tidak hanya berfokus pada tujuan, tetapi juga menilai sarana dan seluruh proses negosiasi sebagai sama pentingnya dengan tujuan (Komarudin et al., 2022). Dalam perspektif Islam, Pratiwi menyatakan diplomasi bersih tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta diwujudkan dalam pemikiran dan tindakan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan persoalan; ia juga mengaitkannya dengan "diplomasi terbuka" yang menjunjung nilai keadilan dan transparansi (Komarudin et al., 2022). Pratiwi menegaskan karakter diplomasi bersih yang adil dan rahmatan lil 'alamin menempatkan pihak-pihak pada kedudukan yang sama tanpa supremasi/penindasan (Komarudin et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa diplomasi dalam politik Islam membawa dimensi etik: keadilan dan kesetaraan tidak hanya sebagai slogan normatif, melainkan sebagai kriteria kualitas diplomasi (Komarudin et al., 2022).

Pada level prinsip tata kelola, Warjiyati merumuskan nilai-nilai dalam hukum Islam yang relevan bagi good governance—antara lain kesetaraan, toleransi (tasamuh), keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syura), dan kejujuran—seraya mengaitkannya dengan fiqh siyasah. Karena diplomasi merupakan bagian dari tindakan kenegaraan dan kebijakan publik lintas batas, nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai etika umum yang juga mengarahkan cara negosiasi dilakukan, misalnya: menolak manipulasi, menegakkan keadilan prosedural, dan mengupayakan kemaslahatan (Komarudin et al., 2022).

________________________________________

6. Instrumen dan Mekanisme Diplomasi dalam Perspektif Siyasah Dauliyah

6.1 Perjanjian Damai (Peace Agreement) dan Syarat Penerimaannya

Mawardi menegaskan bahwa dalam fiqh siyasah, perjanjian damai dapat diterima secara formal apabila mencakup tiga hal: pihak-pihak yang memiliki hak penuh dari negaranya menyepakati perjanjian, serta perjanjian tersebut tidak mengambil alih (melanggar) prinsip hukum Islam (Amri, 2019). Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa diplomasi Islam bekerja melalui mekanisme perjanjian yang menuntut legitimasi representasi dan kepatuhan pada prinsip syariah (Amri, 2019; Iqbal, 2019).

6.2 Perlindungan Utusan/Diplomat: Akad Aman dan Analogi Kekebalan Diplomatik

Dalam pembahasan kekebalan diplomatik modern (Konvensi Wina 1961), Wulan menjelaskan bahwa seorang diplomat memerlukan jaminan keamanan dan persetujuan negara penerima; dalam siyasah dauliyah, diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak memperoleh status aman (perlindungan harta dan darah) berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama bertugas. Wulan juga menekankan bahwa mengganggu duta negara Islam di luar negeri dipandang sebagai gangguan terhadap kedaulatan dar al-Islam karena duta adalah simbol negara di luar negeri. Ini menunjukkan adanya paralel normatif: diplomasi mensyaratkan perlindungan institusional terhadap perwakilan, baik dalam hukum internasional modern maupun dalam konstruksi siyasah dauliyah.

6.3 Isu Lintas Negara Lain: Ekstradisi, Suaka Politik, dan Korps Diplomatik

Mawardi secara eksplisit menyatakan bahwa selain perjanjian damai, fiqh siyasah memuat aturan yang berkaitan dengan ekstradisi, suaka politik, dan hubungan korps diplomatik antara dar al-salam dan dar al-kuffar (Amri, 2019). Ini memperlihatkan bahwa diplomasi dalam perspektif politik Islam bukan hanya negosiasi "tingkat tinggi", melainkan juga mencakup perangkat hukum-institusional untuk mengelola mobilitas, perlindungan, dan relasi formal antarotoritas politik (Amri, 2019).

________________________________________

7. Preseden Historis Diplomasi pada Masa Awal Islam (sebagai Basis Konseptual)

Mawardi menempatkan praktik awal siyasah dauliyah pada masa Rasul, terutama setelah hijrah, termasuk peristiwa bay'at al-'aqabah sebagai perjanjian antara Rasul dan penduduk Yatsrib yang memuat kesepakatan saling menjaga dan melindungi keselamatan; Mawardi bahkan menyebutnya sebagai bentuk "kontrak sosial" dalam istilah ilmu politik (Amri, 2019). Darmalaksana juga menegaskan bahwa Konstitusi Madinah dan perjanjian-perjanjian perdamaian merupakan babak awal praktik dan konsep siyasah dauliyah. Amri—dalam kajian historis fiqh siyasah—menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad, sistem pemerintahan lebih menekankan substansi nilai-nilai Islam, yang dapat dilihat dari aturan Konstitusi Madinah (Mujahid, 2023). Dalam kerangka Pratiwi, diplomasi bersih juga dikaitkan dengan tindakan Nabi dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan (Komarudin et al., 2022).

Sintesis dari rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa diplomasi dalam ilmu politik Islam kerap memperoleh legitimasi konseptual dari preseden sejarah awal: perjanjian, konstitusi komunitas majemuk, dan penyelesaian konflik melalui mekanisme kesepakatan (Amri, 2019; Komarudin et al., 2022; Mujahid, 2023).

________________________________________

8. Diplomasi Kontemporer: Fleksibilitas Ijtihad dan Perbedaan Pandangan

Dinamika politik internasional modern menuntut fiqh siyasah untuk bekerja melalui penalaran yang adaptif. Noor dan Noor menekankan kaidah "tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa" dan menganggapnya penting diterapkan dalam siyasah syar'iyyah ketika pemerintah menghadapi keberatan publik terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan syarak, padahal perubahan berbasis konteks tidak bertentangan dengan syariah. Noor dan Noor juga mengutip definisi siyasah syar'iyyah sebagai ilmu yang membahas administrasi negara Islam berupa undang-undang dan sistem yang sesuai prinsip dasar Islam walaupun tidak memiliki dalil spesifik. Kerangka ini konsisten dengan penekanan Sulthon bahwa metodologi fiqh siyasah tidak tunggal dan berkembang, serta perlu pendekatan yang beragam sesuai kompleksitas sosial-politik (Warjiyati, 2018).

Sebuah contoh eksplisit perbedaan pandangan ulama terkait diplomasi kontemporer ditunjukkan oleh artikel tentang hukum normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel menurut siyasah shar'iyyah: artikel tersebut menegaskan adanya perselisihan ulama; sebagian pandangan—yang dinilai lebih tepat oleh penulis artikel—membolehkan negosiasi/diplomasi jika terdapat kemaslahatan bagi negara dan rakyat, serta menilai bahwa peperangan tidak relevan bagi sebagian negara dalam konteks tertentu. Contoh ini tidak harus disepakati sebagai kesimpulan final, tetapi menegaskan satu hal metodologis: dalam politik luar negeri, penilaian maslahat, perubahan konteks, dan prioritas kebijakan menjadi variabel penting yang memunculkan ikhtilaf dalam ijtihad siyasah (Warjiyati, 2018).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, diplomasi menurut ilmu politik Islam dapat didefinisikan secara operasional sebagai:

Pertama, bagian dari siyasah dauliyah/kharijiyyah dalam fiqh siyasah yang mengatur relasi eksternal negara/komunitas politik Islam dengan pihak luar dalam damai maupun konflik (Amri, 2019; Sulthon, 2019).

Kedua, aktivitas negosiasi antarnegara/antaraktor hubungan internasional yang tidak hanya mengejar tujuan, tetapi juga menilai etika proses—keadilan, transparansi, kesetaraan—sebagai unsur yang melekat pada kualitas diplomasi (Komarudin et al., 2022).

Ketiga, kebijakan negara (qanun/siyasah) yang diarahkan pada kemaslahatan dan harus selaras dengan ruh syariah, termasuk dalam pembentukan perjanjian dan perlindungan utusan (akad aman) (Iqbal, 2019; Masykur, 2023; Sagara et al., 2024).

Keempat, praktik yang bersifat dinamis-ijtihadi, sehingga terbuka pada perbedaan pandangan akibat perubahan konteks dan multi-interpretasi dalam teoretisasi politik Islam (Warjiyati, 2018).

Dengan keempat dimensi tersebut, kajian ini menegaskan bahwa diplomasi dalam ilmu politik Islam memiliki fondasi normatif yang kuat sekaligus fleksibilitas metodologis yang memadai untuk merespons tantangan hubungan internasional kontemporer. Kajian lanjutan diperlukan untuk menguji dimensi-dimensi tersebut secara empiris dalam konteks kebijakan luar negeri negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

________________________________________

Daftar Pustaka

Amri, R. (2019). Penerapan syari'ah dalam sistem pemerintahan nation-state perspektif historis dan fiqh siyasah. Profetika: Jurnal Studi Islam, 19(2), 94–107. https://doi.org/10.23917/profetika.v19i2.8115

Ardiyanti. (2022). Konsep keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 7(2), 217–235. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542

Iqbal, I. (2019). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876

Komarudin, M., Muchtar, A., & Hasan, R. (2022). Comprehensive Islamic studies (political existence in Islam). Formosa Journal of Science and Technology, 1(8), 1059–1068. https://doi.org/10.55927/fjst.v1i8.1985

Masykur, F. (2023). Syariah, fiqh dan siyasah: Suatu telaah terhadap konsepsi, relasi, implikasi dan aplikasinya. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462

Mujahid, N. S. (2023). Prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama dan urgensinya dalam tantangan internasional. Al-Fiqh, 1(1), 20–27. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.92

Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto, W. (2024). Fiqih siyasah dalam pembelajaran Islam. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 218–230. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169

Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Siyasah syar'iyyah dan fiqih siyasah. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 380–386. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185

Sulthon, S. (2019). Metodologi dan teoretisasi politik Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(1), 25–51. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.25-51

Warjiyati, S. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik. Hukum Islam, 18(1), 119. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429