02085 - Diktatorship dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif-Etis atas Kekuasaan Mutlak

Abstract

This article examines the concept of dictatorship through the lens of Islamic political science (fiqh siyasah), employing a normative-ethical approach that integrates classical Islamic political thought with contemporary social-political literature. The study departs from the descriptive definition of dictatorship as a system of government controlled by one person or group with absolute power, then evaluates it against Islamic normative values including justice ('adl), deliberation (shūrā), and prohibition of tyranny (istibdād). The findings indicate that Islam does not prescribe a fixed institutional model of government; however, it provides clear normative guidelines that are fundamentally incompatible with dictatorial practices. Dictatorship is considered problematic in Islamic political ethics because it concentrates power absolutely, eliminates deliberative mechanisms, enables judicial cooptation, suppresses freedom of expression, and frequently exploits religious authority to legitimize oppression. Historically, the transition from the Rightly Guided Caliphate to dynastic monarchy is understood as an empirical deviation from Islamic normative ideals. This article concludes that Islamic critique of dictatorship is primarily value-based — centered on justice, anti-tyranny, and accountability — rather than merely a formal institutional label.

Keywords: dictatorship, Islamic political science, fiqh siyasah, authoritarianism, shūrā, justice

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep diktatorship melalui perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dengan menggunakan pendekatan normatif-etis yang mengintegrasikan pemikiran politik Islam klasik dengan literatur sosial-politik kontemporer. Kajian bertolak dari definisi deskriptif diktatorship sebagai sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang atau kelompok dengan kekuasaan mutlak, kemudian mengevaluasinya berdasarkan nilai-nilai normatif Islam yang meliputi keadilan ('adl), musyawarah (shūrā), dan larangan kesewenang-wenangan (istibdād). Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu model institusional pemerintahan yang baku, tetapi menyediakan rambu-rambu normatif yang secara fundamental tidak selaras dengan praktik kediktatoran. Diktatorship dipandang bermasalah dalam etika politik Islam karena memusatkan kekuasaan secara mutlak, menghapus mekanisme musyawarah, memungkinkan kooptasi peradilan, membungkam kebebasan berekspresi, serta kerap mengeksploitasi otoritas agama guna melegitimasi penindasan. Secara historis, transisi dari Khulafā' al-Rāsyidīn menuju sistem monarki dinasti dipahami sebagai deviasi empiris dari idealisme normatif Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa kritik Islam atas diktatorship terutama bersifat berbasis nilai — berpusat pada keadilan, anti-kezaliman, dan akuntabilitas — alih-alih sekadar pelabelan institusional formal.

Kata kunci: diktatorship, ilmu politik Islam, fiqh siyasah, otoritarianisme, shūrā, keadilan

________________________________________

I. Pendahuluan

Diktatorship — sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang atau kelompok dengan kekuasaan mutlak — merupakan salah satu fenomena politik yang paling banyak dikaji dalam ilmu sosial-politik modern. Namun demikian, kajian tentang diktatorship dari perspektif ilmu politik Islam masih relatif terbatas dan belum tersistematisasi secara memadai dalam literatur akademik berbahasa Indonesia. Padahal, tradisi pemikiran politik Islam (fiqh siyasah) menyimpan kekayaan konseptual yang relevan untuk mengevaluasi dan mengkritisi berbagai bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan yang bersifat mutlak dan otoriter.

Kajian ini penting dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, terdapat kebutuhan akademik untuk menjembatani teori kediktatoran dalam ilmu politik kontemporer dengan kerangka normatif-etis yang ditawarkan oleh tradisi intelektual Islam. Kedua, dalam konteks praktis, pemahaman yang jernih tentang posisi Islam terhadap kediktatoran diperlukan untuk menangkal penggunaan otoritas agama secara otoriter guna melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi definisi dan tipologi diktatorship dalam kajian ilmu politik; (2) memetakan posisi ilmu politik Islam terhadap bentuk-bentuk pemerintahan; (3) mengevaluasi diktatorship berdasarkan nilai-nilai normatif Islam; serta (4) merumuskan sintesis konseptual tentang diktatorship menurut ilmu politik Islam.

________________________________________

II. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan terhadap literatur ilmu politik kontemporer dan literatur ilmu politik Islam (fiqh siyasah) yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi konsep, komparasi perspektif, dan sintesis normatif. Kerangka analisis yang digunakan bersifat normatif-etis, yakni mengevaluasi fenomena diktatorship berdasarkan nilai-nilai yang ditawarkan oleh tradisi intelektual Islam, bukan sekadar berdasarkan label atau bentuk institusionalnya.

________________________________________

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Diktatorship dalam Kajian Politik sebagai Titik Berangkat

Dalam literatur ilmu sosial-politik, "kediktatoran" lazim dipahami sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter (authoritarian), yakni pemimpin yang berperan mutlak sebagai penentu dan pengendali keputusan serta tugas dalam organisasi politik (negara) (Utami & Sa'id, 2022). Dalam rezim demokrasi, pemimpin dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan dalam rezim kediktatoran, pemimpin pemerintahan dipilih tanpa melalui pemilihan umum (Utami & Sa'id, 2022). Dengan demikian, rumusan "sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang atau kelompok dengan kekuasaan mutlak" sejalan dengan penekanan literatur pada pemusatan keputusan dan kendali otoriter pada penguasa (Utami & Sa'id, 2022), serta dimensi despotism (kekuasaan dimainkan tanpa batas) dan penetration (sejauh mana kekuasaan mengatur kehidupan sehari-hari warga) dalam karakter rezim otoriter (Sadono, 2017).

Sebagian literatur juga menggarisbawahi bahwa rezim semacam ini dapat mengambil bentuk yang beragam, misalnya republik maupun monarki, dan bila ada pemilu pun dapat bersifat "direkayasa" atau tidak demokratis sehingga legitimasi tidak benar-benar bertumpu pada kehendak rakyat (Laksono, 2020). Tipologi yang sering dipakai membagi kediktatoran menjadi monarchic dictatorship, military dictatorship, dan civilian dictatorship, termasuk bentuk dominant-party dictatorship dan personalistic dictatorship (Utami & Sa'id, 2022). Ciri problematik internal yang ditekankan adalah power-sharing dan authoritarian control (Utami & Sa'id, 2022), selaras dengan pembacaan rezim otoriter sebagai spektrum yang membentang dari kontrol kekuasaan hingga penetrasi dalam kehidupan sosial (Sadono, 2017).

3.2 Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah) dan Posisi Islam terhadap Bentuk Pemerintahan

Dalam studi politik Islam dan fiqh siyasah, penting dicatat bahwa terdapat perdebatan teoretik mengenai apakah Islam menentukan bentuk sistem pemerintahan yang baku. Satu posisi menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syariah (Sulthon, 2019). Namun, posisi lain menyatakan bahwa Islam tidak menentukan pola tertentu yang baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan umatnya (Sulthon, 2019). Pandangan "non-baku" ini juga muncul dalam penegasan bahwa Islam tidak "mematok" sistem politik tertentu, melainkan memberikan rambu-rambu normatif, sementara model pemerintahan dapat diambil dari pengalaman, kaidah rasional, dan aturan-aturan politik (Nurhuda, 2023; Nurhuda & Putri, 2023). Argumen sejenis juga muncul dalam diskursus intelektual Arab kontemporer: Islam dipahami tidak menetapkan satu tipe pemerintahan melalui teks legal yang eksplisit, melainkan menawarkan nilai dan standar yang selaras dengan moralitas universal ("Untitled," 2022).

Konsekuensinya, "diktatorship menurut ilmu politik Islam" lebih tepat dirumuskan sebagai evaluasi normatif-etis terhadap praktik kekuasaan — apakah menegakkan nilai keadilan, kesetaraan, dan mekanisme musyawarah — bukan sekadar label institusional formal seperti republik maupun monarki (Nurhuda, 2023; Nurhuda & Putri, 2023; Sulthon, 2019). Dengan kata lain, karena Islam dipahami dalam salah satu arus pemikiran tidak mengunci satu desain institusional, kritik terhadap kediktatoran dalam politik Islam terutama bergerak pada isu keadilan, otoritas, pembatasan kesewenang-wenangan, dan akuntabilitas kekuasaan (Hidayah, 2020; Sulthon, 2019; Syafi'ie, 2018).

3.3 Kediktatoran dalam Perspektif Nilai-Nilai Politik Islam: Problem Kezaliman dan Pembatalan Musyawarah

Sejumlah rujukan secara eksplisit menempatkan keadilan sebagai nilai sentral dalam ajaran Islam, sekaligus menyatakan bahwa Islam menentang tirani dan kesewenang-wenangan. Dalam pembahasan tentang kekuasaan kehakiman dan keadilan, ditegaskan bahwa hak keadilan dan persamaan di depan hukum dijamin dalam Islam, dan Islam menolak tindakan zalim/arbitrer serta melarang penguasa mengintervensi hukum (Syafi'ie, 2018). Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam pemerintahan Islam tidak dikenal doktrin "king can do no wrong", karena penguasa (khalifah) tetap dipahami sebagai hamba Tuhan yang dapat dipersoalkan secara moral dan hukum (Syafi'ie, 2018). Rumusan ini memberi landasan normatif yang kuat untuk menyimpulkan bahwa kediktatoran — sebagai kekuasaan yang mutlak dan sulit dikoreksi — berhadapan langsung dengan etika politik Islam yang menuntut keadilan dan pembatasan tindakan sewenang-wenang (Hidayah, 2020; Syafi'ie, 2018).

Kritik terhadap pembatalan musyawarah juga hadir melalui refleksi historis. Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan digambarkan dalam satu narasi historis sebagai pemerintahan yang dituduh gagal menjalankan sistem pemerintahan dengan shūrā dan dituduh mengikuti hawa nafsu, yang berujung pada pembangkangan dan konflik besar (fitnah al-kubrā) (Rumadi, 2012). Walaupun ini bukan "teori diktatorship" dalam format modern, narasi tersebut memperlihatkan bahwa dalam memori politik Islam, penyimpangan dari prinsip musyawarah dan keadilan dipahami sebagai problem legitimasi yang serius (Rumadi, 2012; Syafi'ie, 2018). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, kediktatoran dapat dipahami sebagai kondisi ketika otoritas publik bergerak menuju istibdād (kesewenang-wenangan) yang menutup ruang shūrā dan koreksi, sehingga bertentangan dengan orientasi normatif pada keadilan (Rumadi, 2012; Syafi'ie, 2018).

3.4 Kediktatoran dan Otoritarianisme: Peringatan terhadap Penyalahgunaan Otoritas Agama untuk Melegitimasi Kekuasaan

Dalam literatur yang dikaji, terdapat pembedaan penting antara Islam yang otoritatif dan Islam yang otoriter. Mengacu pada gagasan Khaled Abou El-Fadl sebagaimana dikutip dalam literatur, Islam "otoritatif" dipahami memiliki kewenangan karena ditafsirkan berdasarkan nilai Al-Qur'an dan Sunnah tentang keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, sedangkan Islam "otoriter" dipahami sebagai tafsir yang dipakai untuk menindas nilai-nilai tersebut dan bahkan menindas kelompok lemah dan marjinal (Hidayah, 2020). Lebih jauh, disebutkan bahwa penafsiran otoritarian kerap dipakai untuk melegitimasi status quo, termasuk pemerintahan dan kebijakan yang korup, dan karenanya muncul dorongan untuk mengembangkan Islam yang otoritatif sebagai counter atas Islam otoriter (Hidayah, 2020). Hal ini relevan langsung dengan kediktatoran, karena salah satu mekanisme bertahannya rezim diktator adalah produksi legitimasi — termasuk legitimasi moral-keagamaan — untuk menutupi karakter sewenang-wenang kekuasaan (Hidayah, 2020; Jati, 2014).

Kerangka ini juga dipertegas oleh analisis bahwa perubahan politik yang mengatasnamakan "perubahan" dapat berujung pada pembentukan pemerintahan otoriter yang dikuasai "kongsi penguasa maupun ulama", dengan praktik hegemonik terhadap rakyat (Jati, 2014). Dalam bahasa lain, hubungan kekuasaan politik dan otoritas keagamaan dapat mengalami "perselingkuhan" yang menghasilkan pemaksaan kebenaran serta pembungkaman improvisasi dan pembaruan, yang oleh Rumadi disebut sebagai sikap otoriter dalam beragama yang perlu dihindari (Rumadi, 2012). Karena itu, "diktatorship menurut ilmu politik Islam" tidak hanya merujuk pada pemusatan kuasa negara, tetapi juga pada modus legitimasi ketika otoritas agama dipakai secara otoriter untuk membenarkan penindasan dan menutup koreksi publik (Hidayah, 2020; Jati, 2014; Rumadi, 2012).

3.5 Ciri-Ciri Rezim Diktator dan Otoriter yang Bermasalah dari Sudut Pandang Tata Kelola

3.5.1 Pemusatan Kekuasaan dan Dominasi Eksekutif atas Institusi Lain

Studi tentang pengadilan dalam "lingkaran kekuasaan otoritarian" menekankan bahwa pengadilan beserta hakim dapat dikendalikan oleh eksekutif, sekaligus dipakai untuk memberi legitimasi internal maupun eksternal dan menjadi alat efektif mempertahankan kekuasaan (Isharyanto, 2019). Bahkan dikutip tesis bahwa banyak rezim otoriter membiarkan peradilan reguler tampak "independen" untuk kasus tradisional, sementara perkara yang politis dialihkan ke pengadilan khusus (Isharyanto, 2019). Pola semacam ini sejalan dengan konsep kediktatoran sebagai problem authoritarian control (Utami & Sa'id, 2022) dan dimensi penetrasi kekuasaan ke wilayah yang semestinya menjadi mekanisme koreksi (Sadono, 2017).

Dari perspektif nilai politik Islam yang menekankan keadilan dan larangan intervensi penguasa atas hukum (Syafi'ie, 2018), pola kooptasi peradilan seperti itu dapat dibaca sebagai bentuk kedzaliman struktural: penguasa mengganggu proses hukum sehingga kesetaraan di depan hukum dan hak keadilan terlanggar (Isharyanto, 2019; Syafi'ie, 2018). Karena itu, kritik politik Islam terhadap kediktatoran dapat difokuskan pada relasi kuasa yang menundukkan hukum pada kehendak penguasa, bukan pada supremasi hukum (Isharyanto, 2019; Syafi'ie, 2018).

3.5.2 Kontrol Komunikasi dan Pers sebagai Instrumen Kekuasaan

Dalam teori pers otoriter, media dipahami harus tunduk pada penguasa; sensor dibenarkan; dan kritik terhadap penguasa tidak dapat diterima (Saptohadi, 2011). Dalam sistem pemerintahan otoriter, pers diatur untuk membatasi ekspresi kebebasan berpendapat yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan, dan pers harus melayani kepentingan penguasa (Yuliati, 2018). Ciri ini berkelindan dengan gambaran umum bahwa dalam sistem otoriter, media kehilangan peran sebagai pilar keempat demokrasi (Laksono, 2020), dan kontrol komunikasi merupakan bagian dari "penetrasi" kekuasaan terhadap kehidupan sosial (Sadono, 2017).

Bila dikaitkan dengan kritik Islam terhadap tirani dan penindasan nilai keadilan-kemanusiaan (Hidayah, 2020; Syafi'ie, 2018), maka pembungkaman informasi dan kritik dapat dipahami sebagai mekanisme penguatan kediktatoran yang menutup hisbah sosial (pengawasan moral publik dalam pengertian luas) dan menihilkan ruang koreksi atas kebijakan zalim (Hidayah, 2020; Syafi'ie, 2018).

3.6 Dimensi Historis-Politik: dari Shūrā ke Monarki-Dinasti dan Problem Kekuasaan Absolut

Beberapa rujukan menegaskan bahwa sesudah wafatnya Nabi, Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara tegas sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang harus dijalankan (Syafril, 2020). Dalam pembacaan tersebut, fase awal kepemimpinan Khulafā' al-Rāsyidīn dipahami memakai mekanisme yang digambarkan sebagai "demokrasi" — pemilihan langsung, perwakilan, maupun penunjukan dengan restu umat — lalu berubah ketika Dinasti Umayyah mengganti dengan sistem kerajaan yang turun-temurun (Syafril, 2020). Pada level konsep, perubahan seperti itu memberi konteks mengapa dalam sejarah politik Islam terdapat pengalaman monarki dan otoritarianisme, tanpa harus mengklaim bahwa bentuk itulah ideal normatif Islam (Rumadi, 2012; Syafril, 2020).

Rujukan lain menambahkan bahwa konsep khilafah secara historis — kecuali masa Abu Bakar dan Umar — dipandang gagal menyelenggarakan pemerintahan sesuai prinsip Islam; penerusnya lebih tepat disebut "raja" daripada khalifah (Pranowo, 1970). Bahkan memori tentang khilafah disebut sering disusupi memoar luka: perang dan kejamnya pemimpin otoriter serta glamornya elite kerajaan, meski di sisi lain era kekhilafahan juga dikaitkan dengan "zaman keemasan" Islam (Ahyar, 2018). Dengan demikian, tradisi politik Islam menyediakan bahan historis untuk membaca kediktatoran sebagai salah satu deviasi empiris yang pernah mengiringi formasi kekuasaan — monarki, dinasti, maupun otoriter — sementara kritik normatifnya tetap dapat ditarik dari prinsip keadilan, transparansi, dan pengelolaan masalah publik yang baik (Ahyar, 2018; Syafi'ie, 2018).

Kaitan dengan "politik dinasti" juga relevan. Disebutkan bahwa politik dinasti kerap muncul melalui sistem politik modern yang "dibekukan" sehingga rakyat hanya dapat memilih keluarga penguasa lama. Dalam pola ini, politik dinasti tidak hadir secara sukarela (by consent) melainkan represif, dan "sistem pemerintahan yang otoritarian mendahului dan menjadi dasar bagi kemunculan politik dinasti" (Syafril, 2020). Hal ini memperjelas bagaimana "kekuasaan absolut" (kediktatoran) dapat berkelindan dengan pewarisan kuasa dan penyempitan kompetisi politik (Syafril, 2020; Utami & Sa'id, 2022).

________________________________________

IV. Sintesis: Rumusan Diktatorship menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, diktatorship menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah sebagai kajian normatif yang terbuka pada ilmu sosial) dapat dirumuskan melalui lima dimensi sebagai berikut.

Pertama, secara deskriptif-politik, kediktatoran adalah rezim yang memusatkan keputusan dan kendali pada pemimpin maupun kelompok secara mutlak (otoriter), cenderung tidak lahir dari prosedur pemilu demokratis, dan sarat problem authoritarian control (Laksono, 2020; Sadono, 2017; Utami & Sa'id, 2022).

Kedua, secara normatif dalam etika politik Islam, kediktatoran dipandang bermasalah karena berasosiasi dengan tirani dan kesewenang-wenangan yang menabrak tuntutan keadilan dan persamaan di depan hukum, serta membuka ruang intervensi penguasa atas hukum (Isharyanto, 2019; Syafi'ie, 2018).

Ketiga, secara epistemik-keagamaan, kediktatoran sering ditopang oleh penafsiran dan penggunaan otoritas agama secara otoriter untuk menindas nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta melegitimasi status quo (Hidayah, 2020; Jati, 2014; Rumadi, 2012).

Keempat, secara kelembagaan, kediktatoran dan otoritarianisme tampak pada kooptasi lembaga koreksi — misalnya peradilan — untuk memberi legitimasi dan mempertahankan kuasa (Isharyanto, 2019), serta kontrol komunikasi dan pers yang menutup kritik (Laksono, 2020; Saptohadi, 2011; Yuliati, 2018).

Kelima, secara konseptual, perumusan ini tetap menghormati kenyataan bahwa dalam sebagian tradisi pemikiran, Islam tidak menetapkan satu model institusional yang baku, tetapi menyediakan nilai dan rambu-rambu normatif. Karena itu, kritik atas kediktatoran dalam politik Islam terutama berbasis evaluasi nilai — keadilan, shūrā, dan anti-kezaliman — bukan semata label bentuk negara (Nurhuda, 2023; Nurhuda & Putri, 2023; Sulthon, 2019; "Untitled," 2022).

________________________________________

V. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa diktatorship dalam perspektif ilmu politik Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar soal bentuk institusional pemerintahan. Islam, melalui tradisi fiqh siyasah dan nilai-nilai normatifnya, menyediakan kerangka kritik yang substansial terhadap kekuasaan mutlak. Kritik tersebut berpusat pada tiga hal utama: (1) tuntutan keadilan dan pelarangan kezaliman; (2) keharusan mekanisme shūrā sebagai sarana koreksi dan partisipasi publik; serta (3) penolakan terhadap penggunaan otoritas agama secara otoriter untuk membenarkan penindasan.

Secara historis, pengalaman politik Islam membuktikan bahwa deviasi dari prinsip-prinsip normatif tersebut — sebagaimana terjadi dalam transisi dari Khulafā' al-Rāsyidīn ke sistem monarki-dinasti — menghasilkan berbagai bentuk otoritarianisme yang dikritik oleh para ulama dan intelektual Muslim dari masa ke masa. Dengan demikian, tradisi intelektual Islam sesungguhnya menyediakan sumber daya yang kaya untuk mengkritisi diktatorship, tidak hanya sebagai fenomena kelembagaan, tetapi lebih jauh sebagai persoalan etis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan secara adil, akuntabel, dan manusiawi.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyar, M. (2018). Almawardi dan konsep khilafah Islamiyyah: Relevansi sistem politik Islam klasik dan politik modern. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 1. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123

Hidayah, N. (2020). Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas wabah Corona di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(5), 423–438. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15365

Isharyanto, I. (2019). Kinerja pengadilan dalam lingkaran kekuasaan otoritarian. Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 267–294. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.267-294

Jati, W. R. (2014). Agama dan politik: Teologi pembebasan sebagai arena profetisasi agama. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 133. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.262

Laksono, P. (2020). Komunikasi massa dan demokrasi dalam arus sistem politik. Mediakita, 4(1), 62–73. https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448

Nurhuda, A. (2023). Kepemimpinan negara dalam diskursus pemikiran politik Al-Farabi: Book review. Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian, 5(1), 71. https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.338

Nurhuda, A., & Putri, Y. (2023). Book review. Sukma: Jurnal Pendidikan, 7(2), 219–228. https://doi.org/10.32533/07206.2023

Pranowo, M. B. (1970). Islam di Indonesia: Mengusung demokrasi dengan basis budaya. Studia Islamika, 13(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v13i1.579

Rumadi, R. (2012). Islam dan otoritas keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 25. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183

Sadono, T. P. (2017). Good governance sebagai model retoris. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 2(02). https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.838

Saptohadi, S. (2011). Pasang surut kebebasan pers di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85

Sulthon, S. (2019). Metodologi dan teoretisasi politik Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(1), 25–51. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.25-51

Syafi'ie, M. (2018). Dependensi kekuasaan kehakiman di era Orde Baru dan hak keadilan dalam perspektif Islam. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 353. https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.367

Syafril, R. (2020). Politik dinasti dalam pandangan Islam. JESS (Journal of Education on Social Science), 4(1), 125. https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.256

Untitled. (2022). International Journal of English Language and Linguistics Research, 10(3). https://doi.org/10.37745/ijellr.13/vol10n3

Utami, M., & Sa'id, M. (2022). Negara dan kediktatoran: Perspektif psikologi sosial. Flourishing Journal, 2(4), 239–246. https://doi.org/10.17977/um070v2i42022p239-246

Yuliati, D. (2018). Pers, peraturan negara, dan nasionalisme Indonesia. Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, 2(3), 253. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.253-272