02076 - Demokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of democracy from the perspective of Islamic political science through a conceptual and normative study. Democracy, etymologically derived from the Greek demos (people) and kratos (power), is understood as a system of government of the people, by the people, and for the people. In Islamic political thought, the term democracy does not appear explicitly in the Qur'an, but the principle of shura (deliberation) is recognized as its moral foundation. This study maps three main positions among Muslim scholars regarding the relationship between Islam and democracy: mutualistic, antagonistic, and critical-reciprocal. The points of convergence between the two are identified through ethical principles such as justice (al-'adalah), equality (al-musawah), freedom (al-hurriyyah), deliberation (asy-syura), and public accountability (al-mas'uliyyah). The sovereignty debate — between popular sovereignty and divine sovereignty — has given rise to conceptual formulations such as theo-democracy and constitutional democracy. This article concludes that democracy in Islamic political science is not a monolithic concept, but rather a genuine arena of normative and institutional debate.
Keywords: Democracy, Islamic Political Science, Shura, Sovereignty, Theo-Democracy
________________________________________
Artikel ini mengkaji konsep demokrasi dari perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan kajian konseptual dan normatif. Demokrasi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemikiran politik Islam, istilah demokrasi tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi prinsip syura (musyawarah) diakui sebagai fondasi moralnya. Kajian ini memetakan tiga posisi utama di kalangan sarjana Muslim terkait relasi Islam dan demokrasi: mutualistik, antagonistik, dan kritis-resiprokal. Titik temu antara keduanya diidentifikasi melalui prinsip-prinsip etis seperti keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), kebebasan (al-hurriyyah), musyawarah (asy-syura), dan akuntabilitas publik (al-mas'uliyyah). Perdebatan soal kedaulatan — antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan — telah melahirkan rumusan konseptual seperti teo-demokrasi dan demokrasi konstitusional. Artikel ini menyimpulkan bahwa demokrasi dalam ilmu politik Islam bukanlah konsep yang tunggal, melainkan medan perdebatan normatif dan institusional yang nyata.
Kata Kunci: Demokrasi, Ilmu Politik Islam, Syura, Kedaulatan, Teo-Demokrasi
________________________________________
1. Pendahuluan
Demokrasi merupakan salah satu konsep paling sentral dalam wacana ilmu politik kontemporer. Perdebatan tentang relevansi dan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai Islam telah berlangsung panjang, baik di kalangan akademisi maupun praktisi politik Muslim di seluruh dunia. Di satu sisi, demokrasi dipandang sebagai sistem terbaik yang menjamin partisipasi rakyat dan pencegahan otoritarianisme. Di sisi lain, sebagian pemikir Muslim mempersoalkan landasannya, terutama menyangkut kedaulatan dan sumber legislasi.
Tulisan ini bertujuan untuk memetakan secara akademik bagaimana demokrasi dipahami, diperdebatkan, dan diartikulasikan dalam perspektif ilmu politik Islam. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk memihak satu posisi tertentu, melainkan untuk menyajikan peta perdebatan yang komprehensif beserta prinsip-prinsip etis yang menjadi titik temu antara Islam dan demokrasi. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keilmuan di bidang ilmu politik Islam dan studi komparatif sistem politik.
________________________________________
2. Pengertian Demokrasi: Definisi Umum dalam Ilmu Politik
Dalam literatur ilmu politik, demokrasi secara etimologis dijelaskan berasal dari dua kata Yunani: demos (rakyat) dan kratos/kratein (kekuasaan/pemerintahan), sehingga demokrasi dipahami sebagai "pemerintahan rakyat" atau "kekuasaan rakyat" (Syahab, 2018; Tayib et al., 2023; Ummatin, 2020). Karena itu, demokrasi sering diringkas sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menegaskan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada pada rakyat (Syahab, 2018; Tayib et al., 2023; Ummatin, 2020; Zaman, 2019). Dalam rumusan yang lebih konseptual, demokrasi dipahami sebagai mekanisme penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat agar dijalankan oleh pemerintah (Syahab, 2018; Tayib et al., 2023; Ummatin, 2020), termasuk melalui partisipasi langsung warga atau melalui perwakilan (Syahab, 2018; Tayib et al., 2023; Zaman, 2019).
Sebagian literatur yang digunakan dalam kajian demokrasi juga menempatkan demokrasi sebagai sistem yang mengandaikan pengaturan dan pembatasan kekuasaan, misalnya melalui pemisahan/pembagian fungsi kekuasaan negara (sering disebut pilar trias politica: eksekutif, legislatif, yudikatif) (Syah & Setia, 2021; Ummatin, 2020). Dalam demokrasi modern, kedaulatan rakyat lazim diekspresikan lewat mekanisme representasi dan akuntabilitas, yakni pemerintah/pejabat publik wajib dapat dikontrol dan diminta pertanggungjawaban oleh rakyat (Handoko et al., 2022; Putri, 2023), serta melalui pemilihan umum yang memberi ruang partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan (Alfedo & Saifulloh, 2023; Zulkarnen, 2017).
________________________________________
3. Demokrasi dalam Khazanah Ilmu Politik Islam
3.1 Istilah Tidak Eksplisit, tetapi Nilai dan Mekanismenya Dibahas
Dalam perspektif kajian Al-Qur'an, salah satu poin penting yang sering ditegaskan ialah bahwa istilah "demokrasi" tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an memuat perintah dan etika musyawarah (syura) (Ummatin, 2020). Karena itu, pembahasan "demokrasi menurut ilmu politik Islam" umumnya bergerak pada dua level: (i) mencari padanan/irisan konsep antara demokrasi dan syura, serta (ii) merumuskan prinsip etika-politik Islam yang dapat menjadi fondasi moral bagi tata kelola yang partisipatif dan akuntabel (Dimas et al., 2022; Nurhaliza et al., 2024; Ummatin, 2020).
Sejumlah kajian menyatakan bahwa syura sering dipandang "lebih sempit" daripada demokrasi (misalnya karena syura diposisikan sebagai mekanisme konsultasi/musyawarah), sementara demokrasi dipahami sebagai sistem yang lebih luas (memuat institusi, prosedur, dan prinsip yang kompleks) (Nurhaliza et al., 2024; Ummatin, 2020). Namun, pada saat yang sama, sejumlah penulis menegaskan bahwa demokrasi tidak harus diposisikan bertentangan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dapat dipahami memberi landasan moral bagi pembangunan sistem politik yang demokratis (misalnya lewat penekanan pada musyawarah dan nilai etis lain) (Nurfazri & Agustin, 2024; Syahab, 2018; Ummatin, 2020).
3.2 Spektrum Pandangan (Ikhtilaf) Ulama dan Intelektual Muslim tentang Relasi Islam–Demokrasi
Literatur yang membahas relasi Islam dan demokrasi secara eksplisit menggambarkan adanya perbedaan pendapat di kalangan pemikir Muslim. Ada yang memandang relasi Islam–demokrasi bersifat mutualistik/simbiotik (nilai Islam dan institusi demokrasi saling melengkapi), ada yang memandangnya antagonistik (demokrasi dianggap berasal dari Barat dan tidak kompatibel), dan ada pula pendekatan kritis-resiprokal yang menerima demokrasi dengan catatan/penyesuaian tertentu (Nurfazri & Agustin, 2024; Panggabean & Harahap, 2024). Pola pemetaan semacam ini juga muncul dalam pembahasan syura dan demokrasi: sebagian melihat keduanya berbeda secara historis dan sumber normatifnya, sedangkan sebagian lain menilai keduanya dapat sejalan karena memiliki kandungan nilai yang mirip (misalnya keadilan, persamaan, kebebasan) (Karim, 1998; Taufik, 2021).
Dalam konteks polemik tersebut, beberapa kajian menegaskan bahwa penolakan terhadap demokrasi sering dibangun di atas argumen kedaulatan: demokrasi dipersepsikan memberi kewenangan pada rakyat untuk menetapkan hukum, sehingga dianggap menyalahi keyakinan bahwa penetapan hukum tertinggi berasal dari Tuhan (Panggabean & Harahap, 2024; Syahab, 2018). Literatur lain menunjukkan arah sebaliknya: demokrasi dipahami dapat diterima bila diposisikan sebagai perangkat dan mekanisme politik untuk menghadirkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai Islam (Faradhi, 2024; Nurfazri & Agustin, 2024; Ummatin, 2020).
________________________________________
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Dikaitkan dengan Etika-Politik Islam
Beberapa karya merumuskan bahwa titik temu Islam dan demokrasi bukan pada label istilah, melainkan pada prinsip etis yang menopang tata kelola kekuasaan. Prinsip yang sering disebut mencakup: keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), kebebasan (al-hurriyyah), musyawarah (asy-syura), serta akuntabilitas/pertanggungjawaban publik (al-mas'uliyyah) (Faradhi, 2024; Nurfazri & Agustin, 2024; Ummatin, 2020). Prinsip-prinsip tersebut dipakai untuk menjelaskan bahwa nilai Islam dapat berfungsi sebagai fondasi moral demokrasi, sementara demokrasi menyediakan struktur/institusi agar nilai itu dapat dioperasionalkan secara politik (Faradhi, 2024; Nurfazri & Agustin, 2024; Ummatin, 2020).
Selain itu, beberapa penulis menyebutkan seperangkat prinsip demokrasi dalam perspektif Islam yang lebih luas, seperti: kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, serta ketaatan rakyat dalam kerangka yang etis (Zaman, 2019). Sejalan dengan itu, kajian lain menekankan bahwa demokrasi mengandaikan keterlibatan rakyat dan keberpihakan kebijakan pada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang diberi mandat (Dimas et al., 2022; Tayib et al., 2023; Zaman, 2019).
________________________________________
5. Persoalan Kedaulatan: "Kedaulatan Rakyat" versus "Kedaulatan Tuhan" dan Solusi Konseptual yang Ditawarkan
Salah satu titik perdebatan paling menonjol dalam ilmu politik Islam terkait demokrasi adalah soal kedaulatan. Sebagian pandangan menilai demokrasi problematik karena dianggap menempatkan rakyat sebagai sumber legislasi/hukum secara mutlak (Panggabean & Harahap, 2024; Syahab, 2018). Di sisi lain, ada tawaran konseptual yang mencoba menjembatani ketegangan tersebut, misalnya dengan memperkenalkan istilah "teo-demokrasi" atau demokrasi ilahiah: kedaulatan rakyat diakui, tetapi dibatasi oleh kedaulatan Tuhan melalui norma hukum ilahi (Al-Qur'an dan Hadis) sehingga keputusan politik tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan (Panggabean & Harahap, 2024; Zulhilmi, 2022). Formulasi "demokrasi konstitusional" dalam beberapa tulisan juga menekankan bahwa tata aturan dan hukum mendasar dipautkan pada sumber-sumber normatif Islam, sambil tetap memberi ruang partisipasi dan representasi rakyat dalam lembaga perwakilan (misalnya konsep ahl al-hall wa al-'aqd) (Putri, 2023; Zulhilmi, 2022).
Contoh konkret perumusan "demokrasi agama" dibahas dalam kajian tentang Republik Islam Iran. Beberapa studi menyatakan bahwa demokrasi Iran dipahami sebagai "teo-demokrasi" dan bukan demokrasi sebagaimana dipraktikkan negara demokrasi lain (Setyawan et al., 2024). Dalam kerangka Iran, konsep Wilayah al-Faqih (kepemimpinan ulama) dipaparkan sebagai mekanisme yang mengontrol demokrasi agar tetap selaras dengan nilai Islam, dan posisi faqih tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang karena fungsinya justru untuk menjaga arah demokrasi sesuai mandat nilai-nilai Islam (Setyawan et al., 2024). Kajian lain juga menekankan bahwa dalam struktur Wilayatul Faqih, kebebasan demokratis dipandang perlu dibatasi dalam koridor hukum Islam, dan pengawasan dianggap penting agar pemerintah tidak menjadi zalim (Fadli, 2020).
________________________________________
6. Musyawarah (Syura) sebagai Jantung Praksis Politik Islam dan Relasinya dengan Demokrasi
Dalam literatur politik Islam, syura diposisikan sebagai prinsip konstitusional dan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan publik (Putri, 2023; Syahriyani et al., 2021). Kajian tentang syura di Indonesia menegaskan bahwa dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena otoritas tertinggi berada pada rakyat; sementara dalam politik Islam, syura dipahami sebagai sarana memberi peluang partisipasi anggota masyarakat untuk ikut menetapkan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan (Firmansyah et al., 2023; Syahriyani et al., 2021). Pada saat yang sama, ada juga peringatan konseptual bahwa menyamakan syura dan demokrasi secara total tidak proporsional, karena syura dipahami sebagai mekanisme musyawarah dalam kerangka pemerintahan Islam, sedangkan demokrasi kerap diposisikan sebagai "jalan hidup" yang lebih holistik dalam tradisi politik Barat (Nurhaliza et al., 2024).
Namun, literatur lain menekankan sisi substantif: yang paling penting dari demokrasi ialah keterlibatan rakyat dan keberpihakan pada rakyat, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui wakil yang diberi mandat (Dimas et al., 2022; Tayib et al., 2023; Zaman, 2019). Dari sisi ini, syura dapat dipahami sebagai basis etika-politik yang mendorong partisipasi dan mencegah otoritarianisme (Dimas et al., 2022; Putri, 2023; Syahriyani et al., 2021).
________________________________________
7. Institusi Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam: Representasi, Pemilu, dan Pembatasan Kekuasaan
Dalam pembahasan demokrasi kontemporer, pemilihan umum sering dipahami sebagai elemen penting sistem demokrasi, karena memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan preferensi politik dan memilih pemimpin/wakil (Alfedo & Saifulloh, 2023; Zulkarnen, 2017). Sejalan dengan itu, tulisan yang membahas demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim juga menegaskan demokrasi sebagai sistem politik yang menjamin kedaulatan rakyat melalui pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," disertai mekanisme pemilu periodik (Alfedo & Saifulloh, 2023). Dalam perspektif Islam terhadap praktik elektoral, musyawarah dalam politik ditekankan sebagai hak partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan hukum dan kebijakan; jika partisipasi ini tidak ada, sistem politik dipandang cenderung diktator/totaliter dan bertentangan dengan syariat (Zulkarnen, 2017).
Dalam kerangka institusional, beberapa kajian fikih siyasah mengaitkan mekanisme representasi dengan konsep ahl al-hall wa al-'aqd sebagai bentuk partisipasi/perwakilan dalam badan yang berperan pada urusan legislatif dan suksesi kepemimpinan (Kholish & Yulianto, 2017; Zulhilmi, 2022). Pada level prinsip ketatanegaraan, kajian lain menekankan kompatibilitas kebutuhan pembatasan kekuasaan (agar tidak otoriter dan zalim) dengan konsep pembagian kekuasaan dalam administrasi negara Islam; bahkan disebutkan bahwa prinsip checks and balances telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan Islam pada masa Nabi, dan pembagian kewenangan dapat dijelaskan melalui istilah legislatif (sulthan at-tasri'iyah), eksekutif (sulthan tanfidziyah/ulil amri), dan yudikatif (sulthan qadhaiyyah) (Nasir, 2018). Literatur tentang demokrasi modern juga menekankan pentingnya akuntabilitas publik dan kontrol rakyat terhadap pemerintah melalui sistem perwakilan (Handoko et al., 2022; Suharto, 2014).
________________________________________
8. Demokrasi dan Praktik Politik Umat Islam: Adaptasi, Partai Politik Islam, dan Tantangan
Dalam konteks negara-negara Muslim, demokratisasi sering dipahami berjalan melalui proses adaptasi dan akulturasi dengan norma dan keyakinan setempat (Athaillah et al., 2023). Studi tentang partai politik Islam menunjukkan bahwa partai Islam dapat bergerak dalam kerangka demokrasi dan menempatkan demokrasi sebagai bagian dari tujuan politik — misalnya mengusung cita-cita tegaknya syariat, demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan rakyat (Athaillah et al., 2023). Di Indonesia, salah satu contoh yang diangkat ialah PPP yang mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah serta menolak otoritarianisme dan kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat (Athaillah et al., 2023). Literatur lain tentang tantangan demokratisasi di Indonesia juga mencatat bahwa sebagian kelompok umat Islam tidak lagi mempertentangkan Islam dan demokrasi, meskipun sebagian lain tetap mempertentangkannya dan bahkan mendorong alternatif seperti khilafah (Yanto & Hikmah, 2023).
Pada sisi yang berseberangan, kajian tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggambarkan penolakan tegas terhadap demokrasi dengan argumen bahwa prinsip demokrasi menempatkan kedaulatan pada rakyat, sementara mereka memandang sistem yang sah adalah khilafah (Hamdie & Arief, 2022). Dengan demikian, literatur yang tersedia memperlihatkan bahwa "demokrasi menurut ilmu politik Islam" bukan satu suara tunggal, melainkan medan perdebatan normatif dan institusional yang nyata (Karim, 1998; Nurfazri & Agustin, 2024; Panggabean & Harahap, 2024).
________________________________________
9. Sintesis: Demokrasi menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, demokrasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.
Pertama, pada level definisi politik, demokrasi dipahami sebagai pemerintahan/kekuasaan rakyat: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan kedaulatan tertinggi pada rakyat (langsung atau melalui perwakilan) (Syahab, 2018; Tayib et al., 2023; Ummatin, 2020; Zaman, 2019).
Kedua, pada level sumber nilai (etik), Al-Qur'an tidak menyebut demokrasi sebagai istilah, tetapi menegaskan prinsip musyawarah (syura) dan menyediakan landasan moral bagi tata kelola yang partisipatif, adil, setara, bebas (dalam batas etis), dan akuntabel (Dimas et al., 2022; Faradhi, 2024; Nurfazri & Agustin, 2024; Ummatin, 2020).
Ketiga, pada level perdebatan kedaulatan, sebagian pandangan menolak demokrasi karena dianggap memutlakkan legislasi manusia, sedangkan sebagian lain menerima demokrasi (penuh atau bersyarat) dan/atau merumuskan jalan tengah seperti "teo-demokrasi" atau demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum ilahi sebagai batas normatif (Fadli, 2020; Hamdie & Arief, 2022; Panggabean & Harahap, 2024; Setyawan et al., 2024; Zulhilmi, 2022).
Keempat, pada level institusi, demokrasi dalam perspektif politik Islam sering dikaitkan dengan mekanisme representasi (ahl al-hall wa al-'aqd), pemilu sebagai ekspresi partisipasi rakyat, serta kebutuhan pembatasan kekuasaan dan pengawasan (akuntabilitas dan checks and balances) untuk mencegah otoritarianisme (Alfedo & Saifulloh, 2023; Handoko et al., 2022; Nasir, 2018; Zulhilmi, 2022; Zulkarnen, 2017).
Dengan kerangka ini, rumusan "sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; rakyat memegang kekuasaan tertinggi" adalah definisi demokrasi yang kuat pada aspek kedaulatan rakyat (Syahab, 2018; Tayib et al., 2023; Ummatin, 2020; Zaman, 2019), yang dalam kajian politik Islam kemudian diperdebatkan dan diperkaya melalui konsep syura dan prinsip etika-politik Islam seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan akuntabilitas (Faradhi, 2024; Nurfazri & Agustin, 2024; Syahriyani et al., 2021; Ummatin, 2020).
________________________________________
10. Penutup
Demokrasi dalam perspektif ilmu politik Islam merupakan konsep yang kaya perdebatan, bukan sekadar terjemahan mekanis dari tradisi politik Barat ke dalam kerangka Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa para sarjana Muslim menyikapinya secara beragam: ada yang menerimanya sepenuhnya, ada yang menolak, dan ada yang menawarkan sintesis berupa teo-demokrasi atau demokrasi konstitusional. Titik temu antara Islam dan demokrasi terletak bukan pada kesamaan label, melainkan pada prinsip-prinsip etis yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, kebebasan, musyawarah, dan akuntabilitas.
Diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya yang membandingkan praktik demokrasi di berbagai negara mayoritas Muslim dengan prinsip-prinsip normatif Islam secara empiris. Demikian pula, studi komparatif antara model teo-demokrasi Iran dengan model demokrasi Islam di negara-negara lain seperti Indonesia, Tunisia, dan Turki dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana Islam dan demokrasi berinteraksi dalam konteks historis dan kultural yang berbeda-beda.
________________________________________
Daftar Pustaka
Alfedo, J. M., & Saifulloh, Moh. R. (2023). Optimalisasi pendidikan politik melalui IPEQ (Institution for Political Education Based on Al-Qur'an Value). Jurnal Kawruh Abiyasa, 3(1), 74–95. https://doi.org/10.59301/jka.v3i1.60
Athaillah, M., Faiz, M. T. I., & Penghabehan, A. D. (2023). Transformasi politik dalam masyarakat Islam mayoritas: Dampak demokrasi terhadap peran agama dan identitas keagamaan. As-Syifa Journal of Islamic Studies and History, 3(1), 26–42. https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i2.596
Dimas, A. D., Septiadi, M. A., Arlingga, D., Saputra, A., & Muhajir, A. (2022). Sistem pemilihan di Indonesia: Perspektif Islam terhadapnya. Indonesian Journal of Political Studies (IJPS), 2(1), 41–58. https://doi.org/10.15642/ijps.2022.2.1.41-58
Fadli, M. R. (2020). Pergumulan partai politik Islam pada masa demokrasi terpimpin: Masyumi tumbang, NU melenggang, PSII bimbang. Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 4(1), 34. https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7927
Faradhi, A. A. (2024). Pemikiran tokoh Islam tentang pendirian negara bangsa. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(4), 2782–2793. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15760
Firmansyah, F., Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 36–49. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209
Hamdie, I. M., & Arief, M. M. (2022). Teori Abdul Karim Soroush: Analisis teori agama dan masyarakat beragama. Nizham: Journal of Islamic Studies, 10(1), 90. https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5094
Handoko, D., Alamsyah, R., Hulaimi, & Anas, K. A. (2022). Perbandingan Konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam politik ketatanegaraan. Jurnal Sosio-Komunika, 1(2), 224–243. https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.26
Karim, M. R. (1998). Tinjauan global: Demokratisasi menjelang abad ke-21. Unisia, 21(36), 96–109. https://doi.org/10.20885/unisia.vol21.iss36.art11
Kholish, Moh. A., & Yulianto, Y. (2017). Dialektika pemikiran Islam dan demokrasi manhaj Indonesia: Sebuah potret historisitas, kontinuitas, dan perubahan. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 2(2), 25–38. https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.3
Nasir, M. N. A. (2018). Al-Ulum, 18(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.310
Nurfazri, D., & Agustin, D. N. (2024). Islam and democracy: A study of maudhu'i's interpretation. Bir, 2(2), 289–310. https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23
Nurhaliza, F., Satria, I. B., Rahmah, M., Hasibuan, A. S., & Trisno, B. (2024). Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 147–156. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.260
Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam tentang dinasti politik (studi kasus isu dinasti politik tahun 2023–2024). Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(2), 1–15. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169
Putri, L. (2023). Sukarno: Respons terhadap ketidakstabilan kondisi politik pada masa demokrasi liberal 1956–1959. Pubmedia Social Sciences and Humanities, 1(4), 1–8. https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.144
Setyawan, M. A., Sulkifli, Muh. S. A. A., Rain, T. J. F., & Kurniati, K. (2024). Urgensi etika Islam dalam politik kontemporer. Aksioreligia, 2(2), 56–64. https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554
Suharto, T. (2014). Teo-demokrasi berbasis pertanggungjawaban: Studi komparatif atas respons S.M. Zafar dan Mehdi Bazargan tentang sistem pemerintahan Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 39. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.258
Syah, M., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah kampanye khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pra-pembubaran oleh pemerintah. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1(4), 523–535. https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.14094
Syahriyani, A., Yuwono, U., & Wastono, A. T. (2021). Discursive strategy of the relationship between Islam and democracy on Room for Debate rubric of nytimes.com. Buletin Al-Turas, 27(1), 17–36. https://doi.org/10.15408/bat.v27i1.18054
Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55
Taufik, M. (2021). Polemik penafsiran dalam hubungan syura dan demokrasi. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 137–155. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23
Tayib, M., Khaldun, R., & Iqrom, P. (2023). Agama, demokrasi dan tantangan kebudayaan di Indonesia. Politea: Jurnal Politik Islam, 5(2), 19–39. https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.5694
Ummatin, K. (2020). Demokratisasi dalam politik kepartaian Islam. Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, 1(1), 19–30. https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i1.23
Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak politik mantan terpidana korupsi menjadi peserta pemilihan umum dalam perspektif hukum syariah dan fikih siyasah. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 92–101. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164
Zaman, A. R. B. (2019). Syura dan demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an (telaah QS. Asy-Syura: 38 dan Al-Imran: 159). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 8(2), 149–162. https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064
Zulhilmi, A. (2022). Demokrasi dan hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Jurnal Darma Agung, 30(2), 254. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1670
Zulkarnen, Z. (2017). Budaya struktur pemerintahan Republik Islam Iran. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 3(1), 1. https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar