02075 - Demagogi dalam Perspektif Ilmu Politik dan Relevansinya bagi Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Demagoguery in Political Science Perspective and Its Relevance to Islamic Politics

Abstract
This article examines the concept of demagoguery within the framework of political science and its relevance to Islamic politics. Through a systematic literature review of contemporary populism studies, this article maps the core mechanisms by which demagoguery operates in Muslim-majority societies: the production of a "people/ummah" identity through moral dichotomies, the manufacture of crises and conspiratorial narratives, digital mediation and simplification of complex issues, and the instrumentalization of Islamic symbols for electoral mobilization. The analysis demonstrates that demagoguery in Islamic political contexts functions primarily as a rhetorical-mobilizational mode embedded within populist movements, rather than a concept formally defined in Islamic jurisprudence. The article further identifies how normative traditions in Islamic political thought — including just rulership, the circle of equity, ihsan (virtue), shūra (consultation), and ijmā' (consensus) — provide evaluative standards against which demagogic practices may be critically assessed. Empirical cases drawn from Turkey, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and Indonesia illustrate that demagogic populism tends to produce political polarization, institutional decay, and erosion of democratic accountability. The article concludes that demagoguery, particularly when fused with religious symbolism, constitutes a deviation from Islamic political ethics oriented toward justice, welfare, and deliberative governance.
Keywords: demagoguery, Islamic politics, populism, religious mobilization, political polarization
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep demagogi dalam kerangka ilmu politik dan relevansinya bagi politik Islam. Melalui kajian literatur sistematis atas studi populisme kontemporer, artikel ini memetakan mekanisme inti cara kerja demagogi di masyarakat Muslim: produksi identitas "umat/rakyat" melalui dikotomi moral, manufaktur krisis dan narasi konspiratif, mediasi digital dan simplifikasi isu kompleks, serta instrumentalisasi simbol Islam untuk mobilisasi elektoral. Analisis menunjukkan bahwa demagogi dalam konteks politik Islam berfungsi terutama sebagai modus retorik-mobilisasional yang melekat dalam gerakan populis, bukan sebagai konsep yang terdefinisi secara formal dalam fikih Islam. Artikel ini selanjutnya mengidentifikasi bagaimana tradisi normatif dalam pemikiran politik Islam — mencakup penguasa yang adil, lingkaran keadilan (circle of equity), ihsan (kebajikan), shūra (konsultasi), dan ijmā' (konsensus) — menyediakan standar evaluatif untuk menilai secara kritis praktik-praktik demagogik. Kasus-kasus empiris dari Turki, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Indonesia mengilustrasikan bahwa populisme demagogik cenderung menghasilkan polarisasi politik, pembusukan institusi, dan erosi akuntabilitas demokratis. Artikel ini menyimpulkan bahwa demagogi, khususnya ketika berpadu dengan simbolisme keagamaan, merupakan deviasi dari etika politik Islam yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan tata kelola deliberatif.
Kata Kunci: demagogi, politik Islam, populisme, mobilisasi keagamaan, polarisasi politik
________________________________________
1. Pendahuluan
Demagogi — praktik memanipulasi massa melalui retorika emosional dan janji-janji populis yang menyesatkan — merupakan salah satu fenomena yang paling persisten dalam sejarah politik. Dalam era kontemporer, gejala ini tidak hanya hadir dalam sistem politik Barat, tetapi juga menampilkan wajah yang khas dan berlapis ketika bersinggungan dengan identitas keagamaan, khususnya dalam masyarakat Muslim. Pertanyaan mengenai bagaimana demagogi bekerja dalam konteks politik Islam, dan bagaimana tradisi normatif Islam meresponsnya, menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya gelombang populisme religius di berbagai belahan dunia.
Artikel ini bertujuan untuk memetakan konsep demagogi secara analitis berdasarkan literatur ilmu politik kontemporer, mengidentifikasi mekanisme operasionalnya dalam konteks masyarakat Muslim, serta mendialogkannya dengan tradisi pemikiran politik Islam yang menyediakan standar evaluatif normatif. Pembahasan disusun secara sistematis mulai dari definisi konseptual, mekanisme inti, dampak politik, hingga perspektif normatif dan kriteria analitis untuk mengenali praktik demagogik.
________________________________________
2. Demagogi dalam Perspektif Ilmu Politik
2.1 Definisi dan Tipologi
Dalam literatur ilmu politik, demagogi lazim dipahami sebagai corak kepemimpinan dan komunikasi politik yang memobilisasi dukungan massa melalui retorika yang mengobarkan emosi, membangun antagonisme "kami vs mereka," serta mengedarkan informasi menyesatkan dan janji solusi instan. Dalam tipologi populisme kontemporer, demagogi tampil sebagai unsur kunci yang berkelindan dengan anti-elitisme dan kecenderungan menawarkan "solusi cepat dan sederhana," bahkan melalui demagogic disinformation dan manipulasi resentimen publik (Pakulski, 2018). Sejalan dengan itu, analisis tentang gelombang populisme modern juga menekankan penggunaan retorika flamboyan dengan "sedikit kepedulian" terhadap argumentasi yang cermat maupun kebenaran, sehingga populisme dapat beroperasi sebagai politik yang secara epistemik longgar dan mudah menyimpang menjadi demagogik (Abbas, 2023). Dalam kajian retorika politik, demagogi dipaparkan sebagai praktik yang "berdagang" dalam penipuan dan pengalihan isu (deception dan distraction), termasuk penggunaan kambing hitam yang xenofobik, sehingga mengganggu prosedur dan mutu deliberasi demokratis.
2.2 Krisis sebagai Instrumen Politik
Literatur populisme juga menekankan bahwa "krisis" kerap bukan kategori netral, melainkan dapat dipakai sebagai perangkat praktik politik untuk menjalankan tugas tertentu; dalam kerangka ini, krisis dipahami sebagai komponen sentral dari politik populis, bukan semata kondisi yang mendahuluinya (Zaret, 2019). Secara lebih spesifik pada konteks negara mayoritas Muslim, kajian tentang "populisme sipilisasional" menunjukkan bagaimana pemimpin populis dapat menciptakan atau membesar-besarkan krisis imajiner/berlebihan — sering kali melalui narasi konspiratif — demi mempertahankan relevansi politik serta membenarkan tindakan yang tidak demokratis; agama memberi lapisan resonansi emosional tambahan bagi mobilisasi massa (Cucciolla, 2025).
2.3 Peringatan Metodologis
Pada saat yang sama, ada peringatan metodologis bahwa memahami populisme semata sebagai instrumen manipulasi atau strategi kepemimpinan demagogik dapat mereduksi kompleksitasnya, karena sebagian pendekatan menekankan keterkaitan populisme dengan kondisi struktural dan relasi sosial yang lebih dalam, bukan hanya gaya retorik pemimpin (Yavuz, 2023). Dengan demikian, demagogi dapat diperlakukan sebagai modus retorik-mobilisasional yang sering hadir dalam populisme, namun tidak otomatis menjelaskan seluruh fenomena populisme (Pakulski, 2018; Yavuz, 2023).
________________________________________
3. Demagogi dalam Perspektif Politik Islam: Fokus pada Instrumentalisasi Agama untuk Mobilisasi Massa
Dalam bahan rujukan yang tersedia, istilah "demagogi" tidak muncul sebagai konsep baku yang terdefinisi tunggal dalam satu karya "ilmu politik Islam," melainkan hadir sebagai fenomena yang diamati dalam politik di masyarakat Muslim: yakni ketika aktor negara maupun gerakan memobilisasi "umat/rakyat" melalui simbol, bahasa, dan otoritas Islam untuk tujuan perebutan/pertahanan kuasa. Dalam pengantar studi politik Timur Tengah, misalnya, dinyatakan bahwa ketika rezim otoriter melemah, muncul "godaan" untuk menggunakan demagogic appeals to Islam (rayuan demagogik kepada Islam) sebagai bentuk ideological pandering; bahkan upaya negara meniru retorika Islamis dapat berbalik menggerus kredibilitas negara (Rahman, 2018). Pernyataan ini penting karena mengikat demagogi pada pola instrumentalisasi Islam oleh penguasa yang menghadapi krisis legitimasi (Rahman, 2018).
Pada level konseptual, kajian tentang "populisme teokratis" di Nigeria Utara mendefinisikan fenomena serupa sebagai gerakan politik manipulatif yang memperoleh legitimasi sosial-budaya dari seruan pada ideologi agama yang membangkitkan gairah mayoritas; dalam konteks itu, Islam dipakai sebagai sumber daya retorik untuk mengonsolidasikan dukungan (Jones & Smith, 2015). Hal yang sepadan tampak dalam studi tentang populisme religius Pakistan: retorika religius dinilai lebih persuasif dibanding retorika politik biasa dan mudah menarik massa; pemimpin populis religius membangun narasi berbasis keluhan publik melalui representasi realitas yang subjektif dan menawarkan "solusi religius" untuk problem politik (Mabon & Teti, n.d.). Dalam kerangka komparatif "Muslim democracies," populisme budaya juga dipahami sebagai strategi yang menggunakan "selubung krisis nasional" untuk melegitimasi kepemimpinan yang mengistimewakan sebagian populasi di atas yang lain — sebuah mekanisme yang selaras dengan logika demagogi yang membelah warga menjadi pihak "lebih sah" dan "kurang sah" (Yılmaz & Shakil, 2022).
Gabungan temuan-temuan ini memungkinkan perumusan kerja (working definition) yang berhati-hati dan berbasis sumber:
Demagogi dalam perspektif kajian politik Islam (berdasarkan contoh empiris masyarakat Muslim dalam literatur) adalah praktik mobilisasi politik yang memanipulasi massa dengan memproduksi identitas "umat/rakyat" yang dimurnikan, membingkai konflik sebagai pertarungan moral-eksistensial (sering memakai simbol/idiom Islam), menyebarkan klaim menyesatkan atau representasi subjektif, serta menawarkan solusi sederhana/instan — sering dengan memanfaatkan atau merekayasa "krisis" — untuk memperoleh/menjaga kekuasaan (Cucciolla, 2025; Pakulski, 2018; Rahman, 2018; Yılmaz & Shakil, 2022; Zaret, 2019).
________________________________________
4. Mekanisme Inti Demagogi dalam Politik Berbasis Islam
4.1 Produksi "Umat/Rakyat" dan Musuh Politik melalui Dikotomi Moral
Model ideal-tipe populisme menekankan anti-elitisme dan demagogi yang menarik pengikut massa serta mendorong politik resentimen melalui disinformasi demagogik dan manipulasi emosi, termasuk kompetisi janji yang tidak realistis (Pakulski, 2018). Dalam konteks populisme teokratis Nigeria Utara, mobilisasi itu bekerja dengan memompa "hasrat" mayoritas melalui legitimasi agama, sehingga agama menjadi energi simbolik bagi polarisasi dan mobilisasi (Jones & Smith, 2015). Dalam kasus Pakistan (TLP), mobilisasi massa dijelaskan melalui sekuritisasi isu kehormatan religius (misalnya Hurmat-e-Rasool dan Khatam-e-Nabuwwat) dan kultus kepemimpinan yang mengklaim diri sebagai "penjaga" iman — sehingga narasi politik memperoleh daya tekan moral dan emosional yang tinggi (Mabon & Teti, n.d.). Kajian komparatif atas populisme di demokrasi Muslim juga menekankan pola pemimpin populis yang, melalui narasi krisis, "mengangkat martabat" satu segmen populasi di atas segmen lain (Yılmaz & Shakil, 2022).
Rangkaian ini menunjukkan bahwa demagogi bekerja lewat moralization of politics: pemosisian pihak sendiri sebagai representasi autentik umat dan pihak lain sebagai ancaman moral/politis (Jones & Smith, 2015; Pakulski, 2018; Yılmaz & Shakil, 2022).
4.2 Manufaktur Krisis, Konspirasi, dan "Ketakutan" sebagai Bahan Bakar Emosi Politik
Dalam kajian populisme sipilisasional di Turki dan Pakistan, pemimpin populis dinyatakan dapat memproduksi atau menginstrumentalisasi "krisis" (nyata maupun imajiner) melalui klaim berlebihan dan skenario konspiratif; agama menambah resonansi emosional untuk mengonsolidasikan dukungan (Cucciolla, 2025). Kerangka ini sejalan dengan tesis bahwa "krisis" merupakan kategori praktik politik yang dipakai untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan menjadi komponen sentral politik populis, bukan faktor eksternal belaka (Zaret, 2019).
Dalam studi tentang Turki pada pemilu 2023, politik nasionalisme-populis berorientasi ketakutan dipautkan dengan polarisasi sosial, kultus "strongman," penggunaan agama dan nasionalisme, pemanfaatan sumber daya negara, serta pengaruh media yang banyak dikuasai pemerintah; artikel ini juga menyoroti peran "alternative truths and narratives" dalam memengaruhi opini publik dan proses elektoral (Smith et al., 2024). Secara performatif, kajian tentang soundscape populisme Islam di Turki menunjukkan penggunaan retorika dan bunyi Islam (misalnya pembacaan Sala) untuk membangkitkan afek politik dan menggalang dukungan, sekaligus mereproduksi politik identitas terpolarisasi serta ruang "keterikatan vs keterasingan" (belonging vs otherness) (León, 2016). Dengan demikian, demagogi dalam politik berbasis Islam sering beroperasi sebagai politik afek yang bersandar pada krisis, ketakutan, dan narasi kebenaran alternatif (Cucciolla, 2025; León, 2016; Smith et al., 2024).
4.3 Mediasi Digital, Simplifikasi Isu Kompleks, dan Normalisasi Permusuhan
Dimensi demagogi juga terkait teknologi komunikasi. Dalam studi tentang populisme era AKP yang dipahami sebagai dispositive, media sosial digambarkan sebagai teknologi utama untuk menyederhanakan isu sosial kompleks dan "menginjeksikan" mentalitas terpolarisasi ke kehidupan sehari-hari; hasilnya turut mempromosikan permusuhan (hostility) yang menguntungkan proyek populis tersebut (Saeidi, 2022). Pada tataran institusional-politik, analisis Turki juga menekankan kontrol media, produksi narasi alternatif, dan pengaruhnya terhadap opini publik (Smith et al., 2024). Sintesis ini konsisten dengan ciri demagogi dalam tipologi populisme: mobilisasi emosi massa melalui retorika yang menyederhanakan, mempolarisasi, dan memanipulasi persepsi (Pakulski, 2018; Saeidi, 2022; Smith et al., 2024).
4.4 "Islamisasi" Isu Politik Elektoral: Indonesia sebagai Contoh Instrumentalisasi
Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menempatkan narasi Islam sebagai instrumen strategi populis dan mobilisasi massa dalam kontestasi elektoral. Analisis tentang strategi populis dalam pemilu Indonesia menegaskan bahwa sejak tren kenaikan narasi Islam dalam kontestasi politik, aktor populis menggunakan narasi Islam sebagai instrumen mobilisasi massa, dengan penyesuaian terhadap lingkungan strategis dan ideologi Pancasila. Studi lain mengenai kontestasi kepemimpinan Islam di Indonesia mengulas bagaimana isu dugaan penistaan agama pada akhir 2016 memicu mobilisasi "Aksi Bela Islam" yang mampu menggerakkan berbagai elemen organisasi keagamaan, dengan peran media sosial yang memperbesar skala populisme Islam; studi ini juga mengaitkan dinamika tersebut dengan praktik "post-truth" dan manipulasi rasional yang mendistorsi objektivitas (Norton, 1995).
Dalam analisis kegagalan populisme Islam pada pemilu 2019, "jargon" populis berbasis ajaran Islam dipahami sebagai strategi yang mengartikulasikan "umat tertindas" untuk memobilisasi kekuatan massa dan membingkai pemerintah sebagai musuh Islam, termasuk melalui mobilisasi aksi dan demonstrasi (Dimitrova, 2019). Kajian tentang FPI menempatkannya sebagai aktor yang berhasil menjadi "broker moral" dalam ruang publik menjelang pemilu 2019 melalui penyaluran dukungan politik, pemanfaatan liputan media, serta manipulasi dinamika sistem elektoral terdesentralisasi untuk memperoleh konsesi politik (Kustiawan et al., 2023). Secara keseluruhan, rujukan-rujukan ini menunjukkan demagogi (dalam arti mobilisasi emosional-populis) dapat hadir melalui politisasi identitas Islam dalam arena demokrasi elektoral (Dimitrova, 2019; Kustiawan et al., 2023; Norton, 1995).
________________________________________
5. Dampak Politik: Polarisasi, Pelemahan Institusi, dan Degradasi Tata Kelola
Dalam tipologi Weberian mengenai populisme, kenaikan populisme-demagogi dikaitkan dengan "pembusukan" elite politik dan political decay: pelemahan institusi inti negara, rule of law, dan akuntabilitas demokratis; politik bergeser menjadi kompetisi janji tidak realistis yang ditopang manipulasi emosi massa (Pakulski, 2018). Pada konteks Turki kontemporer, analisis pemilu 2023 menekankan polarisasi yang berakar pada krisis moral-sosial, kultus strongman, penggunaan agama dan nasionalisme, serta pengaruh narasi alternatif dan media yang dikendalikan; kombinasi ini memberi gambaran bagaimana demagogi-populis dapat menyatu dengan perangkat kekuasaan dan memengaruhi kualitas proses demokrasi (Smith et al., 2024).
Studi tentang populisme religius Pakistan juga menyimpulkan bahwa politisasi ekstrem tema-tema religius tertentu dapat berkontribusi pada radikalisasi masyarakat, memperlihatkan biaya sosial-politik dari mobilisasi religius yang agresif (Mabon & Teti, n.d.). Sementara itu, studi polarisasi di Bangladesh menunjukkan bagaimana retorika dan simbol dapat menciptakan kategori moral "benar vs salah" dan mengindikasikan manipulasi sistematis populasi demi kepentingan politik tertentu, yang memperdalam polarisasi sosial. Seluruhnya menegaskan bahwa demagogi, terutama ketika menyatu dengan populisme, cenderung beresonansi pada polarisasi, delegitimasi lawan, dan tekanan terhadap norma institusional (Pakulski, 2018; Smith et al., 2024).
________________________________________
6. Titik Tegang Normatif dalam Politik Islam: Tirani Mayoritas dan Kedaulatan Populer
Sejumlah literatur yang relevan dengan politik Islam memperlihatkan bahwa problem demagogi juga dapat dibaca melalui lensa "tirani mayoritas." Kajian tentang modernis Muslim dalam abad ke-20 dan ke-21 menunjukkan adanya dilema klasik teori demokrasi: kekhawatiran terhadap tirani mayoritas. Dalam merespons dilema ini, sebagian modernis Muslim mendorong adanya pembatasan terhadap kehendak mayoritas — meski pembatasan itu bisa kontroversial dan bahkan berwatak otoritarian — sebagai upaya menyeimbangkan "harapan" demokratis dan "ketakutan" terhadap dominasi mayoritas (Electing to Fight, 2006).
Secara konseptual, kajian atas pemikiran Abul A'la Maududi tentang "theodemocracy" menunjukkan bahwa ia memandang kedaulatan populer sebagai problem etis dan menaruh perhatian pada bagaimana mayoritas dibentuk dan apa implikasinya bagi tata kelola; ia juga menilai mayoritarianisme bekerja lebih baik bila ada kesepakatan mendalam tentang hal-hal fundamental (Maram et al., 2024). Dengan demikian, salah satu prasyarat yang tampak dari literatur ini adalah: bila institusi pembatas mayoritas lemah, atau kesepakatan fundamental rapuh, ruang bagi mobilisasi demagogik atas nama "umat/rakyat" menjadi lebih terbuka — karena klaim mewakili mayoritas dapat dijadikan dasar pembenaran politik (Electing to Fight, 2006; Maram et al., 2024).
________________________________________
7. Antitesis Etis-Politik dalam Tradisi Politik Islam: Keadilan, Etika Kenegaraan, dan Kebajikan
Walau rujukan yang tersedia tidak menawarkan "larangan demagogi" sebagai doktrin tunggal, beberapa tradisi pemikiran politik Islam yang dibahas dalam sumber-sumber ini menyediakan standar evaluatif yang dapat dipakai untuk mengkritik demagogi.
Pertama, tradisi "mirrors for princes" dan tema penguasa adil. Kajian tentang trope "just ruler" dalam mirrors for princes Islam menempatkan teks-teks ini dalam konteks polity yang terpecah dan legitimasi yang diperebutkan, di mana urusan kekaisaran dan kebijakan berhadapan dengan tuntutan "measured statecraft and political ethics" ('Your Arms Are Just Too Short to Box with God,' 2014). Ini mengindikasikan penilaian politik yang menuntut kehati-hatian etis, bukan eksploitasi emosi massa.
Kedua, gagasan keteraturan dan kesejahteraan (circle of equity). Dalam korespondensi birokrasi Ottoman abad ke-19, "circle of equity" disebut sebagai gagasan yang dikenal luas dalam tulisan kenegaraan (statecraft) Islam, menghubungkan keamanan negara dan kemakmuran subjek melalui idiom keteraturan (Muallidin & Djarwadi, 2026). Kerangka ini menyiratkan orientasi pada stabilitas tata kelola dan kemaslahatan, yang mudah terganggu oleh kompetisi janji tidak realistis dan manipulasi emosi sebagaimana dikaitkan dengan demagogi-populis (Muallidin & Djarwadi, 2026; Pakulski, 2018).
Ketiga, kebajikan (ihsan), pluralisme, dan inklusi sebagai imajinasi alternatif politik Islam. Dalam simposium "Islam and Good Governance," ditegaskan bahwa imajinasi politik Islam berbasis syariah yang diusung Islamisme kontemporer hanyalah salah satu cara; ada cara lain yang lebih kompatibel dengan demokrasi, pluralisme, dan inklusi, serta gagasan bahwa ihsan dapat membuat politik menjadi "indah," menekankan kebajikan melampaui politik identitas (Nielsen et al., 2023).
Keempat, partisipasi melalui shūra dan ijmā'. Studi tentang Hasan al-Turabi menegaskan bahwa ia mengembangkan interpretasi atas shūra (konsultasi) dan ijmā' (konsensus) untuk membenarkan bentuk tata kelola Islam yang lebih partisipatoris, dan ia memobilisasi massa dengan mengaitkan perjuangan politik pada nilai-nilai religius (Bieber, 1999). Dalam kerangka ini, mobilisasi religius bisa mengambil bentuk partisipatif; namun literatur demagogi-populis mengingatkan bahwa mobilisasi top-down dapat berubah menjadi manipulasi emosi dan disinformasi bila didorong kompetisi kekuasaan dan krisis legitimasi (Cucciolla, 2025; Pakulski, 2018; Rahman, 2018).
Dengan menempatkan tradisi-tradisi tersebut berdampingan dengan literatur populisme-demagogi, demagogi dalam "politik Islam" dapat dianalisis sebagai deviasi dari etika kenegaraan yang menekankan keadilan, kesejahteraan, kebajikan, dan konsultasi, serta sebagai praktik instrumentalisasi agama untuk polarisasi dan perebutan kuasa (Muallidin & Djarwadi, 2026; Nielsen et al., 2023; Pakulski, 2018; Rahman, 2018).
________________________________________
8. Kriteria Analitis: Kapan Praktik Politik Patut Disebut Demagogi dalam Kasus-Kasus Politik Islam?
Berdasarkan sintesis rujukan, suatu praktik dapat dipetakan sebagai demagogik bila memperlihatkan beberapa ciri berikut (tidak harus seluruhnya hadir sekaligus):
1. Disinformasi, janji tidak realistis, dan "solusi cepat-sederhana" sebagai metode persuasi massa (Abbas, 2023; Pakulski, 2018).
2. Produksi krisis (nyata/rekayasa), klaim berlebihan, atau narasi konspiratif untuk mempertahankan relevansi dan membenarkan langkah tidak demokratis (Cucciolla, 2025; Zaret, 2019).
3. Instrumentalisasi simbol, idiom, atau otoritas Islam untuk membangkitkan afek politik dan memurnikan "umat/rakyat" versus "musuh" (Jones & Smith, 2015; León, 2016; Rahman, 2018).
4. Sekuritisasi isu religius dan kultus kepemimpinan yang mengklaim monopoli atas definisi iman/kehormatan untuk membangun basis dukungan (Mabon & Teti, n.d.).
5. Simplifikasi isu kompleks melalui media sosial dan injeksi polarisasi/permusuhan ke ruang publik sehari-hari (Saeidi, 2022; Smith et al., 2024).
6. Penggunaan narasi Islam sebagai instrumen mobilisasi elektoral yang memicu ketegangan identitas, sebagaimana tampak dalam kasus Indonesia pasca-2016 hingga pemilu 2019 (Dimitrova, 2019; Kustiawan et al., 2023; Norton, 1995).
________________________________________
9. Penutup
Dengan membatasi diri pada bukti dalam rujukan yang tersedia, "demagogi menurut ilmu politik Islam" paling kuat dipahami bukan sebagai istilah fikih, melainkan sebagai kategori analitis politik untuk membaca bagaimana bahasa dan simbol Islam dapat dipakai secara manipulatif dalam populisme: membakar emosi, menguatkan dikotomi moral, memproduksi krisis, dan menormalisasi polarisasi — sering kali sambil menggerus rule of law dan akuntabilitas (Pakulski, 2018; Rahman, 2018; Smith et al., 2024).
Pada saat yang sama, literatur pemikiran politik Islam yang dirujuk menunjukkan adanya imajinasi normatif alternatif — keadilan penguasa, kesejahteraan, kebajikan (ihsan), dan konsultasi/konsensus — yang dapat menjadi tolok ukur kritis untuk menilai dan menolak praktik demagogik, khususnya ketika ia berujung pada eksklusi dan tirani mayoritas (Electing to Fight, 2006; Maram et al., 2024; Muallidin & Djarwadi, 2026; Nielsen et al., 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abbas, M. B. (2023). Balancing hope and fear: Muslim modernists, democracy, and the tyranny of the majority. Comparative Studies in Society and History, 65(3), 643–669. https://doi.org/10.1017/s0010417523000026
Bieber, F. (1999). The conflict in former Yugoslavia as a « fault line war »? Balkanologie, 3(1), 33–48. https://doi.org/10.4000/balkanologie.283
Cucciolla, R. M. (2025). Dreams of peace and realities of war: The friend-enemy polarization. Philosophy & Social Criticism, 51(4), 530–538. https://doi.org/10.1177/01914537251327609
Dimitrova, A. (2019). The risks of Trumpism (hlm. 139–146). https://doi.org/10.5771/9783845292762-139
Electing to fight: Why emerging democracies go to war. (2006). Choice Reviews Online, 43(10), 43-6155–43-6155. https://doi.org/10.5860/choice.43-6155
Jones, D. M., & Smith, M. L. R. (2015). Return to reason: Reviving political realism in western foreign policy. International Affairs, 91(5), 933–952. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12391
Kustiawan, M. T., Rasidin, Mhd., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938
León, P. S. (2016). Past jihads, citizenship and regimes of memory in modern Spain. European Review, 24(4), 535–557. https://doi.org/10.1017/s1062798716000077
Mabon, S., & Teti, A. (n.d.). Sovereignty and its discontents: Arab transformations working papers. https://doi.org/10.57064/2164/23201
Maram, A. N., Aziz, H., & Nasir, M. (2024). Hasan al-Turabi's pragmatic approach to establishing an Islamic state in Sudan. Pharos Journal of Theology, 105(3). https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.317
Muallidin, I., & Djarwadi, D. (2026). The banality of populism: Rethinking governance in Indonesia, Latin America, and the West. World Affairs, 189(2). https://doi.org/10.1002/waf2.70071
Nielsen, K. B., Selvaraj, M. S., & Nilsen, A. G. (2023). Hindu nationalist statecraft, dog-whistle legislation, and the vigilante state in contemporary India. Kritisk Etnografi Swedish Journal of Anthropology, 6(2), 19–37. https://doi.org/10.33063/diva-519033
Norton, A. R. (1995). Introduction (hlm. 1–16). https://doi.org/10.1163/9789004492936_004
Pakulski, J. (2018). Populism and political elites. Zoon Politikon, Special Issue, 1–16. https://doi.org/10.4467/2543408xzop.18.001.10057
Rahman, T. (2018). Party system institutionalization and pernicious polarization in Bangladesh. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 681(1), 173–192. https://doi.org/10.1177/0002716218817280
Saeidi, S. (2022). State formation and citizenship (hlm. 1–38). https://doi.org/10.1017/9781009026574.001
Smith, C. W., Bachtiar, H., Shakil, K., Morieson, N., & Heupner, S. de G. (2024). Appealing to a religiously defined 'the people': How religion was performatively operationalised in the 2019 and 2024 election campaigns of Indonesia's President-Elect. https://doi.org/10.55271/pp0034
Your arms are just too short to box with God. (2014). (hlm. 95–126). https://doi.org/10.5040/9780567659347.ch-004
Yavuz, M. H. (2023). A torn country: Erdoğan's Turkey and the elections of 2023. Middle East Policy, 30(3), 81–94. https://doi.org/10.1111/mepo.12705
Yılmaz, İ., & Shakil, K. (2022). Manufacturing civilisational crises: Instrumentalisation of anti-Western conspiracy theories for populist authoritarian resilience in Turkey and Pakistan. https://doi.org/10.55271/pp0014
Zaret, D. (2019). Petition-and-response and liminal petitioning in comparative/historical perspective. Social Science History, 43(3), 431–451. https://doi.org/10.1017/ssh.2019.16
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar