02077 - Demokrasi Deliberatif dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sintesis antara Diskursus Habermasian dan Konsep Syûrâ

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
This article examines deliberative democracy from the perspective of Islamic political science by synthesizing the Habermasian deliberative discourse framework with the concept of syûrâ (deliberation/consultation) in Islamic political thought. Using a qualitative-normative literature review approach, this study identifies the substantive meeting points and fundamental differences between the two concepts. The analysis demonstrates that deliberative democracy and syûrâ share an orientation toward open deliberation, equal participation, and the formation of policy legitimacy through rational argumentation. However, they differ in their source of legitimacy: deliberative democracy relies on the voice of the people, while syûrâ is oriented toward divine principles that must be embodied in the aspirations of the community. This article also discusses five key principles of deliberative democracy within the Islamic political perspective—deliberation as a prerequisite for legitimacy, equality of participants, justice and governmental ethics, protection against majority domination, and the spirit of cooperation (ta'âwun)—as well as the institutional implications and limitations of deliberative practices in contemporary political contexts.
Keywords: deliberative democracy, syûrâ, Islamic political science, Habermas, public discourse
________________________________________
Artikel ini mengkaji demokrasi deliberatif dari perspektif ilmu politik Islam dengan mensintesiskan kerangka diskursus deliberatif Habermasian dan konsep syûrâ (musyawarah) dalam pemikiran politik Islam. Menggunakan pendekatan kajian pustaka kualitatif-normatif, studi ini mengidentifikasi titik temu substantif dan perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut. Analisis menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif dan syûrâ sama-sama berorientasi pada musyawarah terbuka, partisipasi yang setara, dan pembentukan legitimasi kebijakan melalui argumentasi rasional. Kendati demikian, keduanya berbeda dalam sumber legitimasi: demokrasi deliberatif bertumpu pada suara rakyat, sedangkan syûrâ berorientasi pada prinsip Ilahi yang harus diwujudkan dalam aspirasi umat. Artikel ini juga membahas lima prinsip kunci demokrasi deliberatif dalam perspektif politik Islam—musyawarah sebagai prasyarat legitimasi, kesetaraan partisipan, keadilan dan etika pemerintahan, perlindungan terhadap dominasi mayoritas, dan semangat kerja sama (ta'âwun)—serta implikasi kelembagaan dan keterbatasan praktik deliberasi dalam konteks politik kontemporer.
Kata kunci: demokrasi deliberatif, syûrâ, ilmu politik Islam, Habermas, diskursus publik
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam literatur demokrasi kontemporer, demokrasi deliberatif diposisikan sebagai tawaran alternatif—sekaligus kritik—atas demokrasi yang berhenti pada prosedur formal (misalnya pemilu), namun belum menjamin bahwa kebijakan benar-benar mencerminkan kehendak publik dan kesejahteraan bersama (Muthhar, 2020; Yanuardi, 2013). Dalam konteks kritik tersebut, demokrasi deliberatif menuntut adanya ruang partisipasi warga yang lebih substantif dalam proses pembentukan kebijakan, yakni melalui interaksi/komunikasi antara warga dan negara sebelum keputusan ditetapkan (Gunawan & Bangun, 2020; Muthhar, 2020).
Secara etimologis, "deliberasi" diturunkan dari kata Latin deliberatio, yang dalam pemakaian politik bermakna "konsultasi", "menimbang-nimbang", atau "musyawarah" (Hafiz et al., 2023; Nuswantoro, 2017). Karena itu, demokrasi disebut "deliberatif" apabila pemberian alasan (reasons) atas suatu opsi kebijakan diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau—dalam kosakata Habermas—"diskursus publik" (Gunawan & Bangun, 2020; Nuswantoro, 2017). Dalam model ini, legitimasi hukum/kebijakan dipahami lahir dari diskursus rasional di masyarakat sipil, bukan semata dari kehendak elit atau agregasi suara mayoritas dalam pemungutan suara (Gunawan & Bangun, 2020; Yanuardi, 2013).
Demokrasi deliberatif juga dipahami sebagai komunikasi timbal balik yang menekankan refleksi atas preferensi, nilai, dan kepentingan yang menjadi kepentingan bersama (Rabbani et al., 2023). Ia mengandaikan dialog terbuka dan konsultasi publik (di Indonesia sering disebut "musyawarah") sebagai prasyarat utama pengambilan keputusan (Nuswantoro, 2017; Rabbani et al., 2023). Dengan demikian, deliberasi menempatkan kualitas pertukaran alasan (argumentasi) dan keterbukaan mendengar pandangan yang berlawanan sebagai inti proses politik, bukan sekadar hasil akhir berupa keputusan (Devina et al., 2020; Rabbani et al., 2023).
________________________________________
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) yang bersifat kualitatif-normatif. Sumber data utama terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan demokrasi deliberatif, teori diskursus Habermas, dan konsep syûrâ dalam pemikiran politik Islam. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis dan sintesis tematik terhadap sumber-sumber tersebut untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta implikasi normatif dari pertemuan dua tradisi konseptual dimaksud.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1. Unsur-Unsur Kunci Demokrasi Deliberatif
Dalam pembacaan yang merujuk pada Habermas, inti demokrasi terletak pada proses-proses sebelum kebijakan publik dihasilkan, terutama tahapan dialog antara berbagai elemen masyarakat untuk membentuk keputusan politik (Devina et al., 2020; Nuswantoro, 2017). Kerangka ini menekankan bahwa demokrasi deliberatif membutuhkan ruang publik yang inklusif dan bebas dari paksaan, tekanan, diskriminasi, maupun manipulasi agar partisipasi komunikatif dapat berlangsung secara otonom (Muzaqqi, 2016; Yanuardi, 2013). Karena itu, desain demokrasi deliberatif diarahkan pada penguatan partisipasi komunikatif dalam ruang publik yang melibatkan banyak aktor (multi-actors) dan mencegah dominasi sepihak (Muzaqqi, 2016; Rabbani et al., 2023).
Di dalam diskursus Habermas tentang demokrasi deliberatif, legitimasi hukum dicapai karena hukum/kebijakan lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil (Gunawan & Bangun, 2020). Dengan kata lain, validitas normatif dipahami diterima melalui diskursus rasional (bukan hanya kesadaran individual), dan prinsip ini kemudian diterapkan Habermas ke wilayah politik melalui teori demokrasi deliberatif (Gunawan & Bangun, 2020). Implikasinya, voting mayoritas tidak dihapus, tetapi diletakkan sebagai salah satu syarat saja; proses diskursus publik tetap menentukan kualitas legitimasi keputusan (Gunawan & Bangun, 2020; Nuswantoro, 2017).
Literatur deliberasi juga menandai adanya problem varian: sebagian varian menekankan "imparsialitas" (normatif-ideal) sebagai inklusivitas, otonomi, dan argumentasi multi-perspektif; sementara kritik terhadap varian imparsialitas menilai model ini terlalu utopis sehingga menawarkan prinsip resiprositas, kontinuitas, inklusivitas, dan heterogenitas sebagai pengganti penekanan intersubjektivitas yang dianggap sulit diwujudkan dalam politik nyata (Muzaqqi, 2016). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif tidak tunggal, melainkan diperdebatkan dari segi tingkat idealitas dan keterterapan dalam praktik politik (Muzaqqi, 2016; Yanuardi, 2013).
________________________________________
3.2. Syûrâ dalam Ilmu Politik Islam: Dasar Normatif dan Praksis
Dalam kajian politik Islam, konsep yang paling sering dipertautkan dengan demokrasi deliberatif adalah syûrâ (musyawarah) (Muhammaddiah, 2022; Muthhar, 2020). Studi tentang praktik politik Nabi di Madinah, misalnya, menyimpulkan bahwa Nabi tidak hanya tampil sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin negara yang menjadikan syûrâ sebagai sistem dalam menentukan arah pemerintahan (Nasir, 2018). Lebih jauh, syûrâ tidak diposisikan semata sebagai teknik prosedural, melainkan juga sebagai dasar etika berpolitik, sehingga penyelenggara kekuasaan dapat melakukan improvisasi dalam menjalankan pemerintahan tanpa melanggar etika Islam (Nasir, 2018).
Sejumlah rujukan menegaskan bahwa Islam tidak mematok satu sistem ketatanegaraan tertentu yang harus diadopsi oleh negara mayoritas Muslim; yang dipandang lebih penting adalah substansi syûrâ (musyawarah) sebagai prinsip yang selayaknya dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan (Nasir, 2018). Sejalan dengan itu, terdapat argumentasi bahwa demokrasi "secara tekstual" tidak disebut dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi secara implisit dan substantif prinsip-prinsip dasarnya ada dalam ajaran Islam, seperti kesetaraan, deliberasi/musyawarah, kerja sama (ta'âwun), dan kebiasaan-kebiasaan baik (taghyîr) (Zoelva, 2022). Dalam garis yang serupa, ulasan atas pemikiran Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak benar apabila Islam dianggap bertentangan dengan demokrasi, karena Islam mengajarkan demokrasi melalui istilah syûrâ (Muhammaddiah, 2022).
Pada level prinsip deliberasi, kajian komparatif tentang demokrasi dan syûrâ menekankan kemiripan keduanya: sama-sama mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat, dan sama-sama menuntut prinsip kesetaraan, kebebasan, serta keadilan dalam musyawarah (Nasda, 2023; Zoelva, 2022). Namun, kajian yang sama juga menandai perbedaan mendasar dalam sumber legitimasi: demokrasi dipahami bertumpu pada suara rakyat sebagai sumber legitimasi, sedangkan syûrâ menempatkan orientasi normatif pada suara Tuhan yang harus diwujudkan sebagai suara rakyat—dalam arti: selaras dengan prinsip Ilahi (Nasda, 2023). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa afinitas syûrâ dengan deliberasi bukan berarti identitas konseptual penuh, melainkan relasi "kesepadanan substantif" pada proses musyawarah dan etika argumentasi (Muhammaddiah, 2022; Nasda, 2023).
________________________________________
3.3. Sintesis: Demokrasi Deliberatif sebagai Artikulasi Modern dari Substansi Syûrâ
Dalam sintesis politik Islam yang berhadapan dengan demokrasi modern, demokrasi deliberatif sering dipandang sebagai model yang paling dekat dengan semangat syûrâ, karena menempatkan musyawarah, argumentasi, dan partisipasi substantif sebagai sumber legitimasi kebijakan (Muthhar, 2020; Nasir, 2018). Secara eksplisit, terdapat klaim adanya "titik temu" antara demokrasi deliberatif, demokrasi Pancasila, dan konsep syûrâ dalam Islam (Gunawan & Bangun, 2020; Muthhar, 2020). Klaim titik temu ini bertumpu pada kesamaan orientasi: kebijakan seharusnya tidak sekadar diproduksi elit, melainkan dibangun melalui diskursus publik yang melibatkan warga sebagai subjek proses politik (Gunawan & Bangun, 2020; Muthhar, 2020).
Dalam bingkai Habermas, demokrasi deliberatif juga dapat dipahami sebagai strategi reformasi negara hukum melalui pelancaran diskursus publik di bidang sosial, politik, dan budaya untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga negara (Gunawan & Bangun, 2020; Muthhar, 2020). Perspektif ini kompatibel dengan pandangan bahwa syûrâ merupakan sistem sekaligus etika berpolitik, bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin (Nasda, 2023; Nasir, 2018). Dengan demikian, "demokrasi deliberatif menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai: model pengambilan keputusan kolektif yang menuntut musyawarah terbuka, pertukaran alasan rasional, dan pembentukan legitimasi kebijakan melalui partisipasi substantif—dengan orientasi etika Islam (misalnya keadilan dan kesetaraan) sebagai bingkai normatifnya (Muhammaddiah, 2022; Nasir, 2018; Zoelva, 2022).
Dimensi penting lain dalam sintesis ini adalah isu pluralisme dan perlindungan kelompok minoritas. Dalam pembacaan yang mengacu pada Habermas, legitimasi prosedur demokratis tidak hanya bertumpu pada inklusivitas, tetapi juga pada "ciri deliberatif"-nya; karenanya, mayoritas tidak boleh mengabaikan atau membungkam potensi kebenaran argumentasi dari kelompok minoritas (Gunawan & Bangun, 2020; Ikhwan & Jamal, 2021). Prinsip ini relevan bagi konteks masyarakat plural, di mana musyawarah deliberatif semestinya mencegah dominasi mayoritas dan membuka ruang bagi argumentasi lintas kelompok dalam kerangka kepentingan bersama (Ikhwan & Jamal, 2021; Rabbani et al., 2023).
________________________________________
3.4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Deliberatif dalam Perspektif Politik Islam
3.4.1. Musyawarah sebagai Prasyarat Legitimasi Keputusan
Demokrasi deliberatif mensyaratkan konsultasi publik dan diskursus publik sebagai mekanisme pengujian alasan kebijakan sebelum keputusan diambil (Devina et al., 2020; Nuswantoro, 2017). Dalam politik Islam, praktik Nabi di Madinah menunjukkan syûrâ dijadikan sistem penentu arah pemerintahan, sekaligus landasan etika politik (Nasir, 2018). Karena itu, musyawarah bukan aksesori, melainkan syarat legitimasi yang menghubungkan keputusan dengan kepentingan bersama (Nasir, 2018; Nuswantoro, 2017).
3.4.2. Kesetaraan Partisipan dan Hak Mengemukakan Pendapat
Dalam rumusan deliberatif, keputusan kolektif dicapai melalui penalaran dan diskusi publik antara warga negara yang setara; setiap warga bebas berkontribusi, bersedia mendengarkan, dan merenungkan pandangan yang berlawanan (Rabbani et al., 2023). Dalam konsep syûrâ, prinsip kesetaraan dan penghormatan hak individu menyatakan pendapat juga ditekankan sebagai kemiripan utama dengan demokrasi (Nasda, 2023; Zoelva, 2022). Dengan demikian, kesetaraan partisipan merupakan syarat deliberatif sekaligus substansi syûrâ (Nasda, 2023; Rabbani et al., 2023).
3.4.3. Keadilan dan Orientasi Etika Pemerintahan
Konsepsi masyarakat madani yang merujuk pada komunitas Madinah menempatkan "deliberasi" dan "keadilan" sebagai pilar kunci (bersama monoteisme, humanisme, dan persaudaraan) yang menjadi platform moral bagi penguatan demokrasi politik (Jufri, 2020; Nasir, 2018). Sementara itu, syûrâ dipandang bukan hanya sistem politik, tetapi dasar etika berpolitik agar kekuasaan dijalankan tanpa melanggar etika Islam (Nasir, 2018). Dalam sintesis ini, deliberasi memperoleh fungsi etis: keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan publik melalui argumentasi (Gunawan & Bangun, 2020; Nasir, 2018).
3.4.4. Proteksi terhadap Dominasi Mayoritas dan Pengakuan Argumen Minoritas
Dalam teori deliberatif Habermas, kelompok mayoritas tidak boleh membungkam argumentasi minoritas; legitimasi demokrasi justru lahir dari watak deliberatif yang menilai argumentasi secara publik (Gunawan & Bangun, 2020; Ikhwan & Jamal, 2021). Prinsip ini mengandaikan musyawarah yang setara; namun praktik musyawarah di tingkat lokal pun diakui tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat karena intervensi dan dominasi tokoh/pihak tertentu (Muzaqqi, 2016; Rabbani et al., 2023). Karena itu, dalam perspektif politik Islam yang menekankan etika syûrâ, problem dominasi harus diperlakukan sebagai kegagalan etis sekaligus kegagalan prosedural deliberasi (Nasir, 2018; Rabbani et al., 2023).
3.4.5. Kerja Sama (Ta'âwun) dan Pembentukan Kepentingan Bersama
Prinsip-prinsip ajaran Islam seperti kerja sama (ta'âwun) disebut kompatibel dengan nilai demokrasi (Zoelva, 2022). Sementara itu, demokrasi deliberatif didefinisikan sebagai komunikasi timbal balik yang merefleksikan preferensi, nilai, dan kepentingan yang menjadi kepentingan bersama (Rabbani et al., 2023). Sintesis keduanya menempatkan ta'âwun sebagai orientasi sosial deliberasi: musyawarah bukan sekadar kompetisi argumentatif, melainkan proses membangun dasar tindakan kolektif yang dapat diterima lintas pihak (Rabbani et al., 2023; Zoelva, 2022).
________________________________________
3.5. Implikasi Kelembagaan dan Ruang Publik: dari "Majelis" ke Diskursus Publik
Demokrasi deliberatif menuntut adanya ruang publik yang memungkinkan kritik warga terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, termasuk keputusan pemerintah (Gunawan & Bangun, 2020; Nuswantoro, 2017). Dalam konteks Indonesia, artikulasi kelembagaan istilah "musyawarah" bahkan tampak dalam penamaan lembaga seperti "Majelis Permusyawaratan Rakyat," yang memuat unsur "majelis," "musyawarah," dan "rakyat," serta dijelaskan sebagai serapan istilah Arab (Zoelva, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa bahasa politik Indonesia telah mengadopsi idiom musyawarah dalam kerangka kelembagaan negara (Muthhar, 2020; Zoelva, 2022).
Namun, literatur deliberasi juga mengingatkan bahwa ruang publik deliberatif harus dijaga dari manipulasi dan dominasi. Demokrasi deliberatif menuntut partisipasi yang bebas dari tekanan, diskriminasi, dan manipulasi (Muzaqqi, 2016), sementara realitas musyawarah dapat menyimpang ketika terjadi dominasi pihak/tokoh tertentu (Rabbani et al., 2023). Karena itu, tantangan kelembagaan bukan hanya menyediakan forum, tetapi memastikan kondisi deliberatifnya: keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan dari paksaan (Muzaqqi, 2016; Rabbani et al., 2023).
Selain ruang publik luring, perkembangan internet juga dibahas sebagai arena virtual yang dapat digunakan untuk merespons realitas sosial-politik, dengan mengacu pada gagasan ruang publik Habermas (Fatah & Fatanti, 2019). Walaupun rujukan ini tidak secara khusus memformulasikan syûrâ digital, ia menguatkan klaim bahwa deliberasi (sebagai diskursus publik) dapat bergeser medium tanpa kehilangan isu pokoknya: partisipasi subjek yang bebas dan ruang publik deliberatif (Fatah & Fatanti, 2019; Gunawan & Bangun, 2020).
________________________________________
3.6. Problem dan Batasan: Perspektif Kritis terhadap Demokrasi Deliberatif
3.6.1. Demokrasi Prosedural dan Pseudo Democracy: Minimnya Ruang Deliberasi
Dalam pembacaan atas konteks Indonesia, dikemukakan kritik bahwa praktik demokrasi sering berhenti pada pemilu; kebijakan yang lahir tidak selalu merepresentasikan kehendak rakyat karena partisipasi publik dalam perumusan kebijakan minim (Muthhar, 2020). Kondisi itu menimbulkan pertanyaan apakah yang menentukan kebijakan hanya elit, sehingga demokrasi menjadi semu (Muthhar, 2020). Kritik serupa muncul dalam kajian deliberasi lokal: musyawarah yang seharusnya melibatkan pemangku kepentingan secara setara tidak selalu menghasilkan keputusan sesuai aspirasi masyarakat akibat dominasi pihak tertentu (Rabbani et al., 2023). Dalam perspektif syûrâ, distorsi semacam ini dapat dibaca sebagai hilangnya substansi etika musyawarah dalam pemerintahan (Nasir, 2018; Rabbani et al., 2023).
3.6.2. Misinformasi/Hoaks sebagai Hambatan Deliberasi Rasional
Demokrasi deliberatif mensyaratkan substansi dialog berbasis informasi yang akurat; kajian tentang kriminalisasi hoaks menilai bahwa aspek dialog dengan informasi akurat tidak terpenuhi akibat hoaks, sehingga mengganggu prasyarat deliberasi (Devina et al., 2020). Namun, kajian yang sama juga memperingatkan bahwa kriminalisasi hoaks berpotensi disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat, sehingga perlu mekanisme pencegahan (misalnya pelibatan pihak ketiga independen) agar penanganannya tidak menjadi alat represi (Devina et al., 2020). Ini menegaskan dilema deliberatif: kualitas rasionalitas diskursus membutuhkan kebenaran/informasi yang memadai, tetapi perlindungan kebebasan berekspresi juga merupakan syarat ruang publik deliberatif (Devina et al., 2020; Gunawan & Bangun, 2020).
3.6.3. Ketegangan antara Konsensus Deliberatif dan Realitas Konflik Wacana
Dalam diskursus filsafat politik kontemporer di Indonesia, demokrasi deliberatif (Habermas) dan demokrasi agonistik/radikal (misalnya Mouffe) dipresentasikan sebagai dua metode penyelesaian konflik nilai dalam masyarakat plural (Madung, 2016, 2017). Kritiknya: penekanan demokrasi deliberatif pada konsensus dapat kurang memperhatikan fungsi formasi komunitas dari pluralisme dan pertarungan wacana, padahal pertarungan wacana juga dipandang perlu dalam konteks Indonesia yang plural (Madung, 2016, 2017). Nuansa ini relevan bagi politik Islam Indonesia karena perdebatan Islam–negara–Pancasila sering berlangsung dalam arena wacana dan kontestasi makna, sehingga deliberasi dan kompetisi wacana dapat hadir bersamaan (Madung, 2016, 2017; Muthhar, 2020).
________________________________________
4. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis rujukan yang telah diuraikan, demokrasi deliberatif menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai model pemerintahan dan pengambilan keputusan publik yang menjadikan syûrâ/musyawarah—yakni konsultasi terbuka dan pertukaran alasan rasional yang setara—sebagai sumber utama legitimasi kebijakan, dengan orientasi etika Islam (keadilan, kesetaraan, kerja sama) sebagai bingkai normatifnya (Muhammaddiah, 2022; Nasir, 2018; Zoelva, 2022).
Dalam kerangka Habermas, legitimasi kebijakan dipahami lahir dari diskursus rasional masyarakat sipil; karena itu, musyawarah tidak hanya simbol, melainkan mekanisme pengujian alasan kebijakan di ruang publik (Gunawan & Bangun, 2020; Nuswantoro, 2017). Pada saat yang sama, literatur memperingatkan bahwa praktik musyawarah dapat terdistorsi oleh dominasi elit, manipulasi, atau misinformasi—sehingga tugas normatifnya adalah membangun kondisi deliberatif yang inklusif, bebas paksaan, dan menjaga ruang bagi argumentasi minoritas (Ikhwan & Jamal, 2021; Muzaqqi, 2016; Rabbani et al., 2023).
Dengan demikian, pertemuan antara demokrasi deliberatif dan syûrâ bukan sekadar kesamaan prosedural, melainkan kesepadanan substantif yang menempatkan musyawarah sebagai inti legitimasi sekaligus etika berpolitik—suatu sintesis yang relevan bagi pengembangan teori dan praktik demokrasi di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas, termasuk Indonesia.
________________________________________
Daftar Pustaka
Devina, C. B., Iswari, D. C., Goni, G. C. B., & Lirungan, D. K. (2020). Hukum kriminalisasi penyebaran berita hoax dalam tinjauan: Refleksi atas hoax Covid-19 dan penolakan Omnibus Law. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(2), 44. https://doi.org/10.32694/010960
Fatah, Z., & Fatanti, M. N. (2019). Mempolitisasi ruang virtual: Posisi warga-net dalam praktik demokrasi digital di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 3(1), 306. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1459
Gunawan, L. A. S., & Bangun, N. C. M. (2020). Diskursus agama dalam ruang publik menurut Jürgen Habermas. Logos, 16(2), 1–25. https://doi.org/10.54367/logos.v16i2.1028
Hafiz, A., Romdaniah, L., Nizar, R. A., & Mauliza, S. (2023). Konsep pendidikan Hasan Langgulung (berbasis psikologi dan agama) dan konsep pendidikan Jürgen Habermas (1929) Mazhab Frankfurt: Perbandingan tentang tujuan, kurikulum, PBM, guru, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Rayah Al-Islam, 7(3), 1357–1376. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.832
Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). Diskursus hukum Islam dalam konteks keindonesiaan: Memahami kembali nilai-nilai substantif agama. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 173–186. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689
Jufri, A. (2020). Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 5(2), 285–307. https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385
Madung, O. G. N. (2016). Pancasila dalam pusaran diskursus liberalisme versus komunitarisme. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 13(2), 231. https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.768
Madung, O. G. N. (2017). Pancasila, demokrasi liberal, dan komunitarisme. Jurnal Ledalero, 13(2), 311. https://doi.org/10.31385/jl.v13i2.76.311-336
Muhammaddiah, M. R. (2022). Etika Qurani ketatanegaraan Indonesia perspektif Quraish Shihab. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3967
Muthhar, M. A. (2020). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2(2). https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180
Muzaqqi, F. (2016). Menimbang gagasan negara hukum (deliberatif) di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(5), 175. https://doi.org/10.31078/jk758
Nasda, I. (2023). Comparison of the concepts of democratic and shura systems of government. Milrev: Metro Islamic Law Review, 2(1), 52. https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6862
Nasir, M. N. A. (2018). [Syûrâ dan praktik politik Nabi]. Al-Ulum, 18(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.310
Nuswantoro, A. R. (2017). Media massa dalam situasi konflik: Dari bandwagon effect sampai peace narrative. Jurnal Aspikom, 1(6), 503. https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.55
Rabbani, H., Tryatmoko, M. W., Suartina, T., Imelda, I., Anuraga, J. L. Y., Prasetyawan, W., & Setyabudi, M. N. P. (2023). Demokrasi di tingkat lokal: Mendorong proses deliberasi. https://doi.org/10.55981/brin.744
Yanuardi, Y. (2013). Konflik antara negara dan masyarakat sekitar hutan pasca pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Informasi, 39(2). https://doi.org/10.21831/informasi.v0i2.4444
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar