02074 - Defeksi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif-Etis Berbasis Fiqh Siyasah dan Maqāṣid al-Syarī'ah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Defection — the transfer of political allegiance from one party or coalition to its opponent — is a contemporary political phenomenon that has not been explicitly formulated as a technical term in classical Islamic political jurisprudence (fiqh siyasah). This article aims to examine defection through the normative-ethical framework of Islamic political science, particularly through the lenses of siyasah syar'iyyah, maqāṣid al-syarī'ah, and Islamic political ethics. Using a normative-analytical approach with literature review method, this study synthesizes various sources in the field of Islamic political thought, coalition studies, and Islamic political ethics. The findings indicate that defection can be assessed through three main dimensions: (1) the principle of maslahah and siyasah syar'iyyah as the primary normative standard; (2) the ethical principles of amanah, shiddiq, justice (al-'adalah), and political accountability; and (3) the moral dimension of tahâluf siyâsî (political coalition) which demands orientation toward defending the oppressed and upholding truth. Defection driven by transactional-pragmatic motives is normatively more difficult to justify, whereas defection grounded in maslahah-based moral correction may be conceptually defensible within the framework of Islamic political thought. This study concludes that the assessment of defection in Islamic political science is necessarily ijtihadi and contextual, not reducible to a single verdict.
Keywords: defection, fiqh siyasah, siyasah syar'iyyah, maslahah, political coalition, Islamic political ethics
________________________________________
Abstrak
Defeksi — perpindahan anggota partai atau koalisi ke pihak lawan — merupakan fenomena politik kontemporer yang tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai istilah teknis dalam literatur fiqh siyasah klasik. Artikel ini bertujuan mengkaji defeksi melalui kerangka normatif-etis ilmu politik Islam, khususnya melalui lensa siyasah syar'iyyah, maqāṣid al-syarī'ah, dan etika politik Islam. Dengan pendekatan normatif-analitis dan metode kajian pustaka, penelitian ini mensintesiskan berbagai sumber dalam bidang pemikiran politik Islam, studi koalisi, dan etika politik Islam. Temuan menunjukkan bahwa defeksi dapat dinilai melalui tiga dimensi utama: (1) prinsip maslahah dan siyasah syar'iyyah sebagai standar normatif primer; (2) prinsip etis amanah, shiddiq, keadilan (al-'adalah), dan akuntabilitas politik; serta (3) dimensi moral tahâluf siyâsî (koalisi politik) yang menuntut orientasi pada pembelaan yang terzalimi dan penegakan kebenaran. Defeksi yang didorong motif transaksional-pragmatis secara normatif lebih sulit dibenarkan, sementara defeksi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai koreksi moral berbasis kemaslahatan secara konseptual lebih dapat dibenarkan dalam kerangka pemikiran politik Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa penilaian atas defeksi dalam ilmu politik Islam bersifat ijtihadi dan kontekstual, tidak dapat direduksi menjadi satu vonis tunggal.
Kata kunci: defeksi, fiqh siyasah, siyasah syar'iyyah, maslahah, koalisi politik, etika politik Islam
________________________________________
A. Pendahuluan
Fenomena perpindahan anggota partai atau koalisi ke pihak lawan — yang dalam literatur ilmu politik kontemporer dikenal sebagai defeksi — merupakan realitas yang kerap dijumpai dalam dinamika politik elektoral dan parlementer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Defeksi tidak sekadar menyangkut kalkulasi strategis aktor-aktor politik, melainkan juga menyentuh dimensi normatif yang berkaitan dengan komitmen, representasi, dan integritas politik.
Kajian tentang koalisi di Indonesia memperlihatkan bahwa fluktuasi koalisi dapat membuat status partai menjadi tidak jelas — mana yang berada di pihak pemerintah dan mana yang menjadi oposisi (Thielicke, 2021). Problem ini juga dikaitkan dengan koalisi yang tidak terlembagakan (uninstitutionalized) dalam dinamika kepartaian (Thaib, 2019). Di sisi lain, kajian koalisi partai Islam menjelaskan bahwa dinamika koalisi dapat didorong oleh kesamaan ideologi, pragmatisme politik, atau kombinasi keduanya (Alhaddad, 2019), sehingga secara analitis memberi landasan untuk membaca defeksi sebagai pergeseran dukungan yang dapat berakar pada motif-motif serupa.
Persoalannya, istilah "defeksi" sebagai kategori teknis tidak dirumuskan secara eksplisit dalam sumber-sumber fiqh siyasah yang tersedia. Karena itu, "defeksi menurut ilmu politik Islam" paling kuat dijelaskan sebagai fenomena politik praktis yang kemudian dinilai dengan kerangka etika-politik Islam dan tujuan-tujuan siyasah syar'iyyah — yakni kemaslahatan, keadilan, dan amanah — bukan sebagai satu istilah baku tunggal yang sudah memiliki pasal tersendiri dalam literatur klasik (Alfi & Romadhoni, 2022; Hanafi, 2015).
Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji defeksi secara normatif-etis melalui kerangka ilmu politik Islam, khususnya fiqh siyasah, maqāṣid al-syarī'ah, dan etika politik Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan dimensi moral dalam analisis perilaku politik, terutama dalam konteks demokrasi multipartai di Indonesia.
________________________________________
B. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode kajian pustaka (library research). Sumber data primer berupa literatur ilmu politik Islam, fiqh siyasah, etika politik Islam, dan studi koalisi partai yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik sintesis konseptual, yakni mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis untuk membangun kerangka penilaian normatif atas fenomena defeksi. Kajian tentang metodologi fiqh siyasah menegaskan bahwa bidang ini tidak memiliki satu metodologi baku yang "standar" dan perlu mengakomodasi ragam metode ijtihad — misalnya qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan 'urf — serta dapat menggunakan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan etika (Alfi & Romadhoni, 2022). Kerangka metodologis ini menjadi landasan operasional penelitian.
________________________________________
C. Pembahasan
1. Kerangka Keilmuan: Politik Islam antara Fiqh Siyasah dan Filsafat Politik
Pemetaan diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam hingga abad pertengahan dapat ditemukan dalam dua genre utama: fiqh dan filsafat (Harahap, 2014). Keduanya memiliki perbedaan perspektif dan pendekatan, tetapi sama-sama menekankan bahwa etika merupakan karakter dan fondasi politik (Harahap, 2014). Sejalan dengan itu, kajian tentang politik Islam dan fiqh siyasah juga digambarkan sebagai bidang yang kompleks dan dinamis sehingga tidak memiliki satu metodologi baku yang "standar" (Alfi & Romadhoni, 2022).
Kerangka ini penting karena menegaskan bahwa menilai defeksi dalam politik kontemporer tidak cukup hanya dengan membaca "taktik menang-kalah", melainkan perlu menimbang legitimasi etik dan kemaslahatan menurut perangkat analisis fiqh siyasah (Alfi & Romadhoni, 2022; Harahap, 2014). Pada saat yang sama, sumber yang membahas tafsir politik — antara lain pembacaan atas Fath al-Qadîr karya al-Shawkânî — menunjukkan adanya "kecanggungan" umat dalam menjawab problem mendasar relasi Islam dan politik, termasuk bagaimana memposisikan syariat dalam negara modern demokratis (Hanafi, 2015). Catatan ini relevan bagi isu defeksi karena memperlihatkan bahwa praktik politik modern seperti partai, koalisi, dan relasi oposisi-pemerintah sering kali menimbulkan wilayah "baru" yang memerlukan ijtihad dan pembacaan normatif-kontekstual, bukan sekadar pemindahan kategori klasik secara langsung (Alfi & Romadhoni, 2022; Hanafi, 2015).
2. Standar Normatif Politik Islam untuk Menilai Defeksi: Maslahah dan Siyasah Syar'iyyah
Dalam salah satu rumusan yang dikutip, 'Abd al-Wahhāb Khallāf mendefinisikan siyāsah syar'iyyah sebagai ilmu yang membahas urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu (Hidayat & Nasir, 2022). Rumusan ini memberi ruang bahwa fenomena modern seperti defeksi — yang tidak disebut secara spesifik dalam nash pada sumber-sumber yang tersedia — tetap bisa dinilai melalui prinsip-prinsip umum syariat dan pertimbangan kemaslahatan (Alfi & Romadhoni, 2022; Hidayat & Nasir, 2022).
Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, politik hukum Islam dan maqasid bertemu pada tujuan mencapai mashlahah/kemaslahatan (Hidayat & Nasir, 2022). Artinya, penilaian atas defeksi dapat diarahkan pada pertanyaan: apakah perpindahan dukungan itu menjaga atau merusak kemaslahatan publik, keadilan, dan tata kelola yang amanah? — bukan sekadar apakah tindakan itu menguntungkan aktor tertentu (Alfi & Romadhoni, 2022; Hidayat & Nasir, 2022). Prinsip tujuan-kemaslahatan ini juga konsisten dengan penekanan bahwa fiqh siyasah dapat menggunakan pendekatan etika dan membutuhkan ilmu pendukung, termasuk ilmu politik, untuk membaca realitas sosial-politik secara memadai (Alfi & Romadhoni, 2022).
3. Etika Politik Islam: Amanah, Kejujuran, Keadilan, dan Akuntabilitas sebagai "Uji" Defeksi
Literatur etika politik yang dikaji dengan paradigma sosial profetik menegaskan seperangkat prinsip etis seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan (al-'adalah), serta integritas-profesionalitas dan akuntabilitas yang diparalelkan dengan nilai-nilai universal Islam (Parhanudin, 2022). Dalam perspektif ini, defeksi dapat menjadi problem etika politik jika ia berkaitan dengan pengkhianatan amanah, penipuan publik, atau perusakan komitmen moral yang seharusnya menyertai jabatan dan representasi politik (Parhanudin, 2022).
Dalam tinjauan "ilmu dan kepentingan politik" dari perspektif hukum Islam, ditegaskan adanya kritik terhadap praktik politik yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan disebutkan bahwa dalam perspektif al-Qur'an, janji adalah amanah yang harus dipikul, sehingga kecenderungan "melanggar janji" dipandang sebagai kebohongan (Afizah & Dahlan, 2023). Meskipun sumber ini tidak membahas defeksi secara spesifik, ia menyediakan kriteria etik yang relevan: bila defeksi terjadi melalui pembalikan komitmen yang sudah dijanjikan kepada konstituen atau organisasi tanpa justifikasi kemaslahatan yang jelas, maka isu utamanya dapat dibaca sebagai persoalan amanah dan kejujuran dalam politik (Afizah & Dahlan, 2023; Parhanudin, 2022).
Selain itu, refleksi filsafat politik Islam Ibnu Sina menempatkan politik sebagai akhlak dan menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara penguasa dan rakyat untuk membangun negara yang adil dan makmur (Hanafi, 2016). Ini memperluas penilaian defeksi: perpindahan posisi politik tidak semata "hak strategis aktor", tetapi mesti dinilai dari dampaknya terhadap akhlak politik, komunikasi publik, dan keteraturan sosial yang dituju (Hanafi, 2016; Parhanudin, 2022).
4. Defeksi dan Moralitas Koalisi (Tahâluf Siyâsî): dari Makna "Suci" ke Transaksionalitas
Kajian tentang tahâluf siyâsî (koalisi politik) menekankan bahwa pada level normatif, koalisi menyimpan makna "suci" dan bersih dari kepentingan pragmatis. Praktik politik generasi awal Islam memberi sinyal bahwa koalisi adalah berkorban untuk yang terzalimi, menekan kebatilan, dan mengangkat martabat kebenaran (Fauzan, 2017). Pada saat yang sama, sumber yang sama menyatakan bahwa praktik koalisi saat ini sering berkonotasi lain karena sarat kepentingan pragmatis-transaksional (Fauzan, 2017).
Temuan ini penting untuk konsep defeksi: bila defeksi merupakan "pindah koalisi", maka dalam politik Islam ia dapat dinilai bermasalah ketika menjadi bagian dari politik transaksional yang mengosongkan koalisi dari tujuan moralnya (Fauzan, 2017). Kajian dinamika koalisi partai Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa koalisi dapat terbentuk karena pragmatisme untuk memperoleh posisi dan keuntungan politik, selain karena kesamaan platform atau ideologi (Alhaddad, 2019). Karena itu, defeksi yang didorong motif pragmatis — misalnya sekadar mengejar akses jabatan atau kemenangan — secara normatif lebih mudah terbaca sebagai penyimpangan dari ideal koalisi yang berorientasi pada perlindungan yang terzalimi dan penegakan kebenaran (Alhaddad, 2019; Fauzan, 2017). Sebaliknya, jika suatu perpindahan dukungan dapat dibuktikan sebagai ikhtiar mencegah kebatilan atau menegakkan keadilan sesuai narasi moral koalisi, maka secara konseptual ia lebih dekat dengan orientasi etik yang digariskan pada makna tahâluf yang "bersih" (Fauzan, 2017; Hidayat & Nasir, 2022).
5. Dimensi Tata Kelola Demokrasi: Defeksi sebagai Gejala Lemahnya Pelembagaan dan Kaburnya Relasi Oposisi–Pemerintah
Dalam perspektif tata kelola koalisi, fluktuasi koalisi dinilai menunjukkan bahwa koalisi tidak dibangun atas kepentingan substantif melainkan pragmatis; akibatnya status dukungan partai menjadi kabur antara pemerintah dan oposisi (Thielicke, 2021). Di sisi lain, kajian tentang partai di Indonesia juga mengidentifikasi bahwa konflik kepartaian dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan oligarkis-personal dan koalisi yang tidak terlembagakan, serta ketidakefektifan aturan formal (Thaib, 2019). Dua sumber ini menyediakan konteks penting: defeksi sebagai perpindahan dukungan atau koalisi dapat dipahami bukan sekadar tindakan individu, melainkan gejala dari problem institusional koalisi dan partai yang lemah, yang pada akhirnya memperbesar ruang pragmatisme (Thaib, 2019; Thielicke, 2021).
Kasus dukungan politik aktor-aktor keagamaan juga memperlihatkan bahwa dukungan bisa bersifat cair (fluid), misalnya sebuah forum ulama-habaib yang pada putaran awal mendukung pasangan tertentu lalu beralih mendukung pasangan lain (Iqbal, 2019). Meskipun studi ini membahas perilaku dukungan organisasi masyarakat sipil keagamaan dan bukan defeksi kader partai, ia memperkuat gambaran empiris bahwa "perpindahan kubu" merupakan realitas politik elektoral yang perlu dinilai dampaknya terhadap etika dan kemaslahatan publik, bukan hanya efektivitas strategi (Iqbal, 2019; Thielicke, 2021).
6. Nuansa Penting: Tidak Ada Model Tunggal Relasi Islam–Politik, sehingga Penilaian Defeksi Bersifat Ijtihadi dan Kontekstual
Kajian tentang karakteristik politik Islam menegaskan adanya pandangan bahwa al-Qur'an tidak meletakkan pola baku teori negara. Klaim "Islam panduan harmonis agama dan politik" bahkan disebut sebagai slogan modern, dan istilah "negara Islam" tidak pernah digunakan dalam teori atau praktik ilmu politik Muslim sebelum abad kedua puluh (Ashidqi, 2014). Di saat yang sama, kajian metodologi fiqh siyasah menekankan bahwa Islam bersifat multi-interpretatif dan tidak ada pandangan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik harus dikaitkan secara tepat (Alfi & Romadhoni, 2022). Implikasi dari dua penekanan ini adalah bahwa penilaian "Islam politik" terhadap defeksi tidak bisa direduksi menjadi satu vonis sederhana yang selalu sama, melainkan harus melewati ijtihad metodologis dan pertimbangan konteks (Alfi & Romadhoni, 2022; Ashidqi, 2014).
Wacana hubungan agama–politik juga menunjukkan ketegangan antara sekularisasi politik yang ekstrem dan fundamentalisme agama yang rigid; ditawarkan kebutuhan model relasi yang lebih fleksibel-dinamis menuju politik profetik (Handayani, 2017). Dalam horizon ini, defeksi dapat dinilai bermasalah bukan hanya karena "pindah kubu", tetapi karena ia bisa menjadi bagian dari politik yang kehilangan kompas etik bila bersifat pragmatis-transaksional. Sebaliknya, ia dapat diposisikan sebagai koreksi moral jika perpindahan tersebut merupakan penolakan atas kebijakan yang zalim atau koruptif, sepanjang argumentasi kemaslahatan dan etika dapat dipertanggungjawabkan (Fauzan, 2017; Handayani, 2017; Hidayat & Nasir, 2022).
7. Implikasi Praktis dalam Kerangka Komunikasi Politik Islam: Bagaimana Defeksi Semestinya Dikelola
Kajian komunikasi politik dari perspektif komunikasi Islam menekankan model komunikasi politik yang etis, dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang berjiwa damai dan menghindari praktik komunikasi yang saling menyerang dan menjatuhkan (Nadlir, 2015). Ini relevan langsung dengan fenomena defeksi: perpindahan dukungan sering memicu delegitimasi, propaganda, dan konflik simbolik. Maka "cara" defeksi dikomunikasikan — mencakup argumentasi publik, adab perbedaan, dan menghindari fitnah — menjadi bagian dari penilaian etik, bukan sekadar efek strategi (Nadlir, 2015; Parhanudin, 2022).
Dengan demikian, dalam sintesis ilmu politik Islam yang berbasis sumber-sumber di atas, defeksi dapat dipahami sebagai pergeseran dukungan atau koalisi yang: (1) harus diuji oleh maqāṣid/maslahah dan prinsip siyasah syar'iyyah (Hidayat & Nasir, 2022); (2) harus konsisten dengan amanah, shiddiq, keadilan, dan akuntabilitas sebagai pilar etika politik (Afizah & Dahlan, 2023; Parhanudin, 2022); (3) harus menghindari reduksi koalisi menjadi politik transaksional yang mengosongkan tujuan moral koalisi (Alhaddad, 2019; Fauzan, 2017); serta (4) perlu dikelola dengan komunikasi politik Islam yang etis untuk mencegah kerusakan sosial-politik yang lebih luas (Hanafi, 2016; Nadlir, 2015).
________________________________________
D. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, defeksi — sebagai perpindahan anggota partai atau koalisi ke kubu lawan — paling tepat diposisikan sebagai fenomena pergeseran dukungan yang dalam politik modern sering terkait fluktuasi koalisi, kaburnya garis pemerintah–oposisi, dan lemahnya pelembagaan koalisi (Alhaddad, 2019; Thaib, 2019; Thielicke, 2021).
Dalam ilmu politik Islam, terutama dalam kerangka fiqh siyasah dan etika politik Islam, defeksi tidak tampil sebagai istilah teknis yang tunggal dan baku, tetapi dapat dinilai melalui prinsip siyasah syar'iyyah dan maqāṣid al-syarī'ah, yakni maslahah, serta etika amanah, kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas (Afizah & Dahlan, 2023; Hidayat & Nasir, 2022; Parhanudin, 2022). Selain itu, dimensi moral koalisi (tahâluf siyâsî) menuntut orientasi menolong yang terzalimi dan menekan kebatilan, sehingga defeksi yang bersifat transaksional-pragmatis lebih sulit dibenarkan secara normatif dibanding defeksi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai koreksi moral berbasis kemaslahatan (Alhaddad, 2019; Fauzan, 2017; Hidayat & Nasir, 2022).
________________________________________
Daftar Pustaka
Afizah, N., & Dahlan, D. (2023). Pendidikan Politik Santri Dipondok Pesantren Jabal Rahmah Anau Kadok Talang. Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.31958/pi.v2i2.10386
Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan Politis dalam Studi Islam. Qolamuna Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662
Alhaddad, M. R. (2019). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dan Politik. Raudhah Proud to Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(2), 55–68. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.48
Ashidqi, F. (2014). Problem Doktrin Sekulerisme. Kalimah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 12(2), 213. https://doi.org/10.21111/klm.v12i2.237
Fauzan, F. (2017). Pemikiran Politik Ibnu Rusyd. Kalam, 9(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336
Hanafi, Y. (2015). Pemikiran Politik al-Shawkânî dalam Fath al-Qadîr. Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, 4(1), 53. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2014.4.1.53-69
Hanafi, Y. (2016). Pemikiran Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir: Pembacaan atas Konsep Ketatanegaraan dalam al-Quran yang Ditulis al-Shawkany. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 11(2), 145. https://doi.org/10.18592/jiu.v11i2.737
Handayani, P. (2017). Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan - 3 (AIK - 3). https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-77-5
Harahap, S. M. (2014). Muhammad Rasyid Ridha antara Modernisme dan Tradisionalisme. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 253. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.351
Hidayat, F., & Nasir, M. A. (2022). Perbandingan Konsep Politik Dakwah Sayyid Qutb dan Hassan Hanafi. Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam, 85–92. https://doi.org/10.29313/jrkpi.vi.1249
Iqbal, I. (2019). Diskursus Politik dalam Khazanah Keilmuan Islam. Living Islam Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876
Nadlir, N. (2015). Antara Sejarah Sosial dan Sejarah Penguasa: Kritik terhadap Historiografi Pendidikan Islam di Indonesia. Tadris Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.635
Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta Concept of Horizon Ilmu and Its Application on Islamic Political Thought Department of UIN Mataram. Politea Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732
Thaib, E. J. (2019). Komunikasi Politik Ditinjau dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Komunikasi Islam. Farabi, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1030
Thielicke, V. (2021). Zwischen Laïcité und Theokratie. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34556-3
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar