02073 - De Jure dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Legitimasi, Kedaulatan, dan Pengakuan

De Jure dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Legitimasi, Kedaulatan, dan Pengakuan Kekuasaan

Abstract

This article examines the concept of de jure within the framework of Islamic political science, analyzing its multidimensional meanings that encompass formal legal recognition, normative-religious legitimacy, and official acknowledgment in inter-entity political relations. Through a literature review approach, this study synthesizes various academic sources spanning Islamic political philosophy, Islamic international law (siyar), and contemporary political practice. The findings indicate that de jure in Islamic political thought cannot be reduced to mere formal-administrative legality, but is inherently intertwined with questions of who holds the rightful authority to govern, from which source that authority derives, and how it is validated through both internal mechanisms (election, appointment, bay'ah) and external recognition. At the level of political philosophy, the de jure concept intersects with the doctrine that normative sovereignty belongs exclusively to God, so that political legitimacy must also contain a moral-religious dimension in accordance with divine law. At the level of external relations, de jure refers to formal recognition of a government or state in the international order, which is commonly distinguished from de facto recognition. This article further illustrates how the de jure and de facto distinction operates in various Islamic political contexts—including the Medina State, the Taliban regime in Afghanistan, the Darul Islam movement in Indonesia, the Sultanate of Brunei, and the wilāyah faqīh system in Iran—to demonstrate that de jure is not a single, universally consistent category across different normative frameworks.

Keywords: de jure, Islamic political science, legitimacy, sovereignty, de facto, political recognition

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep de jure dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan menganalisis berbagai dimensi maknanya yang mencakup pengakuan legal-formal, legitimasi normatif-keagamaan, serta pengakuan resmi dalam relasi antar-entitas politik. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini menyintesiskan berbagai sumber akademik yang merentang dari filsafat politik Islam, hukum internasional Islam (siyar), hingga praktik politik kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa de jure dalam pemikiran politik Islam tidak dapat direduksi semata-mata menjadi legalitas formal-administratif, melainkan bersinggungan erat dengan pertanyaan tentang siapa yang berhak memerintah, dari mana otoritas itu bersumber, serta bagaimana otoritas tersebut diabsahkan melalui mekanisme internal (pemilihan, pengangkatan, baiat) maupun pengakuan eksternal. Pada tataran filsafat politik, konsep de jure beririsan dengan doktrin bahwa kedaulatan normatif adalah milik Tuhan secara eksklusif, sehingga legitimasi pemerintahan juga harus memuat dimensi justifikasi moral-keagamaan sesuai hukum Ilahi. Pada tataran relasi eksternal, de jure merujuk pada pengakuan resmi suatu pemerintahan atau negara dalam tata pergaulan internasional, yang lazim dibedakan dari pengakuan de facto. Artikel ini selanjutnya mengilustrasikan bagaimana pembedaan de jure dan de facto bekerja dalam berbagai konteks politik Islam—meliputi Negara Madinah, rezim Taliban di Afghanistan, gerakan Darul Islam di Indonesia, Kesultanan Brunei, serta sistem wilāyah faqīh di Iran—guna memperlihatkan bahwa de jure bukanlah kategori tunggal yang selalu konsisten lintas kerangka normatif yang berbeda.

Kata kunci: de jure, ilmu politik Islam, legitimasi, kedaulatan, de facto, pengakuan politik

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam pemakaian ilmu politik dan hukum, de jure merujuk pada status, kewenangan, atau eksistensi yang diakui secara resmi berdasarkan pertimbangan yuridis—yakni pengakuan akan sahnya suatu kondisi menurut hukum—yang berbeda dari pengakuan yang hanya bertumpu pada fakta efektif di lapangan (de facto) (Patahuddin et al., 2022; Ridlo, 2019). Distingsi ini lazim dipakai ketika membahas kedaulatan, pengakuan pemerintahan atau negara, dan legitimasi kekuasaan, misalnya dalam diskusi pengakuan pemerintahan baru antara de facto dan de jure (Patahuddin et al., 2022; Zaki & Sujatmoko, 2021).

Dalam perspektif politik Islam, pembahasan de jure tidak berhenti pada "legalitas formal", tetapi bersinggungan dengan tema legitimasi kekuasaan: siapa yang berhak memerintah, dari mana sumber otoritas itu, dan bagaimana otoritas itu diabsahkan—baik melalui prosedur internal berupa pemilihan, pengangkatan, dan baiat, maupun melalui pengakuan eksternal dalam relasi antar-entitas politik (Hamzah, 2016; Patahuddin et al., 2022). Hal ini tampak dalam dua lapis wacana yang sering berkelindan: pertama, legitimasi normatif-keagamaan yang bersumber pada kedaulatan Tuhan dan ketundukan pada hukum Ilahi; dan kedua, legitimasi sosial-politik yang bertumpu pada penerimaan masyarakat dan pengaturan kenegaraan (Hamzah, 2016; Nakata, 2000).

Bertolak dari kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan menyintesiskan berbagai dimensi konsep de jure dalam ilmu politik Islam dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) terhadap sumber-sumber akademik yang relevan.

________________________________________

2. De Jure vs. De Facto: Pembedaan Konseptual dalam Diskursus Politik Islam

Sejumlah rujukan yang membahas pengakuan pemerintahan atau negara menegaskan bahwa de facto menunjuk pada kenyataan kontrol efektif, sedangkan de jure menunjuk pada pengakuan resmi atau keabsahan yuridis (Patahuddin et al., 2022; Ridlo, 2019). Dalam praktik hubungan internasional, pengakuan de facto sering dipahami sebagai tahap awal sebelum pengakuan de jure; praktik ini disebut sebagai kebiasaan internasional dalam salah satu kajian yang menyoroti relasi Cina–Taliban (Zaki & Sujatmoko, 2021). Studi yang sama juga menekankan bahwa pengakuan—baik de facto maupun de jure—berkaitan dengan penguatan legitimasi otoritas yang mengklaim mewakili suatu negara (Zaki & Sujatmoko, 2021).

Di dalam literatur hukum Islam tentang pemberontakan, ditemukan rumusan yang menegaskan bahwa otoritas pemberontak dapat diakui secara de facto—misalnya untuk tujuan pengaturan konflik dan status kombatan—tetapi wilayah yang dikuasai pemberontak tetap dipandang sebagai bagian de jure dari negara induk (Tabassum, 2011). Argumen serupa muncul dalam telaah atas bahasa politik Islam: pengakuan de facto terhadap wilayah yang dikuasai pemberontak tidak dengan sendirinya membentuk pemerintahan de jure baru; wilayah itu tetap merupakan bagian de jure dari negara induk (Sohail, 2021). Dengan demikian, dalam horizon politik-hukum Islam, distingsi de facto/de jure berfungsi sebagai perangkat untuk membedakan efektivitas kekuasaan dari keabsahan normatif atau konstitusional (Sohail, 2021; Tabassum, 2011).

________________________________________

3. Dimensi De Jure dalam Politik Islam: Kedaulatan Normatif dan Legalitas Politik

3.1 Kedaulatan De Jure sebagai Tema: "Kedaulatan Milik Tuhan"

Salah satu formulasi penting dalam literatur politik Islam kontemporer adalah gagasan bahwa kedaulatan de jure secara eksklusif milik Tuhan, sementara tata kelola politik seharusnya bergerak dalam batas "kode Ilahi" (Hamzah, 2016). Dalam kerangka ini, Nabi dipahami sebagai "manifestasi" kedaulatan de jure Tuhan di bumi, namun tetap tidak melampaui batas-batas wahyu sebagai rujukan normatif (Hamzah, 2016). Di sisi lain, kajian pemikiran politik modern tentang Islam—misalnya pembacaan atas Maududi—juga menegaskan keunikan teori politik Islam yang menempatkan kedaulatan pada Allah, bukan pada manusia (Sumarkan, 2012). Karena itu, de jure dalam politik Islam sering memuat makna ganda: de jure sebagai "legalitas formal" dan de jure sebagai "legitimasi normatif" yang diukur terhadap hukum Ilahi (Hamzah, 2016; Sumarkan, 2012).

3.2 Ketegangan antara Legitimasi Normatif dan Legitimasi Kontingen

Di ranah Syiah Iran, perdebatan tentang wilāyah faqīh menunjukkan pembedaan yang tajam antara legitimasi normatif sistem dan legitimasi praktis seorang pemegang otoritas. Satu kajian menyatakan bahwa sistem wilāyah faqīh memiliki legitimasi normatif terlepas dari dukungan populer, tetapi seorang faqih tertentu tidak memiliki wilāyah yang bersifat intrinsik-normatif (de jure); otoritasnya bersifat kontingen dan de facto karena bergantung pada penerimaan masyarakat (Nakata, 2000). Ini penting untuk memahami bahwa dalam politik Islam, pengertian "de jure" dapat mengacu pada hak normatif untuk memerintah—bukan sekadar penguasaan efektif—dan dapat diperdebatkan apakah hak itu melekat pada sistem, pada individu penguasa, atau pada prosedur pengangkatannya (Matsunaga, 2000; Nakata, 2000).

Sementara itu, kajian tentang pemerintahan religius yang membandingkan pemikiran Soroush dan Khomeini menegaskan bahwa institusionalisasi fikih dalam negara rentan kehilangan legitimasi bila berjalan tanpa persetujuan masyarakat dan mengekang hak-hak mereka. Ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara legitimasi normatif berupa klaim religius dan legitimasi sosial berupa penerimaan publik (Fadoil, 2013). Dengan demikian, pada tataran teori, "de jure menurut politik Islam" tidak identik dengan "sekadar tertulis dalam aturan", melainkan terkait dengan perdebatan tentang bagaimana hukum Ilahi, penafsiran ulama, dan kehendak publik dipertautkan sebagai dasar keabsahan (Fadoil, 2013; Hamzah, 2016; Nakata, 2000).

________________________________________

4. De Jure sebagai Keabsahan Otoritas Politik (Imāmah) dalam Tradisi Sunni: Al-Māwardī

Dalam tradisi Sunni, salah satu rujukan klasik yang sering dijadikan pintu masuk adalah pembacaan atas al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah karya Imam al-Māwardī. Sebuah studi yang secara khusus mengkaji relasi negara, syariat, dan pemimpin menurut al-Māwardī menyatakan beberapa poin yang relevan untuk mengonstruksi konsep de jure dalam politik Islam: keberadaan negara dipandang wajib berdasarkan syariat, sementara imāmah (kepemimpinan) diposisikan sebagai fardu kifāyah; imam dipilih oleh ahl al-'aqd wa al-ḥal atau ditunjuk oleh imam sebelumnya; baik pihak pemilih maupun kandidat imam memiliki syarat-syarat tertentu (Patahuddin et al., 2022). Klaim-klaim ini menunjukkan bahwa de jure—dalam arti keabsahan kepemimpinan—dalam kerangka ini bertumpu pada prosedur dan otoritas institusional (ahl al-'aqd wa al-ḥal) serta pemenuhan kualifikasi yang dinilai relevan dengan kebutuhan zaman (Patahuddin et al., 2022).

Dalam kerangka tersebut, de jure bukan sekadar "pengakuan legal-administratif", melainkan "pengabsahan" yang lahir dari mekanisme politik-religius yang dinilai sah: siapa yang memilih, bagaimana prosesnya, dan syarat apa yang harus dipenuhi (Patahuddin et al., 2022). Model ini juga memperlihatkan bahwa politik Islam memadukan legitimasi prosedural dan legitimasi normatif—yakni syariat—dalam menilai keabsahan pemerintahan (Hamzah, 2016; Patahuddin et al., 2022).

________________________________________

5. De Jure dalam Relasi Eksternal: Pengakuan dalam Hukum Internasional dan Padanannya dalam Wacana Islam

5.1 Pengakuan Pemerintahan Baru: De Facto menuju De Jure

Dalam kajian relasi Cina–Taliban, pengakuan dipaparkan sebagai dukungan suatu negara terhadap negara atau pemerintahan lain, dan dibedakan antara pengakuan de facto dan de jure (Zaki & Sujatmoko, 2021). Studi itu menegaskan bahwa pengakuan de facto biasanya diberikan lebih dahulu sebelum pengakuan de jure dan dipahami sebagai kebiasaan internasional; semakin banyak pengakuan akan memperlancar hubungan internasional dan memperkuat legitimasi otoritas yang mengklaim mewakili negara (Zaki & Sujatmoko, 2021). Pada titik ini, de jure terutama bermakna "pengakuan resmi" yang mempertegas status representasi suatu pemerintahan atas negara dalam tata pergaulan internasional (Singh, 2024; Zaki & Sujatmoko, 2021).

Kaitan de jure dengan pengakuan juga muncul dalam tulisan yang membandingkan hukum internasional Islam dan hukum internasional kontemporer dengan penekanan pada identification/recognition. Kajian tersebut menyajikan klasifikasi di mana pengakuan de jure dapat dipahami sebagai kondisi ketika keberadaan dan legitimasi suatu otoritas—bahkan disebut sebagai "Divine and legal (popular) legitimacy"—dikonfirmasi (Azadikalkoshki & Hosseinabadi, 2018). Namun kajian yang sama juga menggarisbawahi adanya ketegangan: suatu rezim dapat dianggap de jure dari sudut hukum internasional karena memiliki status legal, tetapi tidak diakui oleh "pemerintahan Islam" karena dinilai tidak sah secara religius dan legal; dalam kondisi kebutuhan, pengakuan bisa dilakukan secara terbatas dan lebih dekat pada pengakuan de facto yang restriktif (Azadikalkoshki & Hosseinabadi, 2018). Ini memperlihatkan bahwa "de jure" dapat berbeda makna bergantung pada kerangka normatif yang dipakai: kerangka legal-internasional versus kerangka legitimasi religius-politik (Azadikalkoshki & Hosseinabadi, 2018; Hamzah, 2016).

5.2 Siyar dan Entitas De Jure/De Facto

Dalam diskursus siyar atau hukum internasional Islam, terdapat definisi yang memasukkan relasi antara negara Muslim de facto atau de jure dengan entitas lain de facto atau de jure sebagai objek pengaturan hubungan (Syed & Dar, 2017). Ini menunjukkan bahwa kategori de jure dalam politik-hukum Islam tidak hanya relevan pada urusan internal, tetapi juga dipakai untuk memetakan status subjek-subjek dalam relasi antar-entitas politik (Ritaudin, 2017; Syed & Dar, 2017).

________________________________________

6. Ilustrasi dari Berbagai Konteks: Bagaimana De Jure Dipersoalkan dalam Politik Islam dan Praktik Ketatanegaraan

6.1 Negara Madinah: De Facto Berdiri, tetapi Pengakuan De Jure Eksternal Diperdebatkan

Satu artikel tentang strategi Nabi dalam mendirikan Negara Madinah menyebut adanya perdebatan apakah Negara Madinah diakui de jure dan de facto. Artikel itu menegaskan bahwa secara de facto negara telah berdiri karena memenuhi syarat berdirinya negara, tetapi secara de jure "awal mulanya tidak diakui kemerdekaannya" oleh kekuatan besar saat itu, yakni Persia dan Romawi (Vachruddin, 2021). Di sisi lain, kajian tentang Piagam Madinah memandang bahwa Madinah dapat dipandang sebagai negara karena memenuhi prasyarat minimal, dan semua golongan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah (Wafi, 2020). Dua penekanan ini memperlihatkan dua lapisan de jure: pertama, de jure internal berupa penerimaan komunitas politik terhadap otoritas; dan kedua, de jure eksternal berupa pengakuan oleh entitas besar di luar (Vachruddin, 2021; Wafi, 2020).

6.2 Taliban di Afghanistan: Rezim De Facto, Problem Pengakuan De Jure

Dalam literatur yang menilai status Taliban, Taliban disebut sebagai pemerintahan de facto Afghanistan karena kontrol efektif yang terintegrasi atas wilayah negara dan ketiadaan entitas kompetitor dengan klaim konstitusional yang solid (Kadir & Nurhaliza, 2023). Dalam kajian lain, diuraikan bahwa pengakuan de jure berarti secara legal negara yang mengakui memandang entitas yang diakui sebagai pemerintah yang merepresentasikan negara; sedangkan pengakuan de facto diposisikan sebagai pengakuan dengan efek legal yang lebih terbatas dan kerap dipakai sebagai prelude menuju de jure setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu (Singh, 2024; Zaki & Sujatmoko, 2021). Dengan demikian, kasus Taliban sering dijelaskan dalam terminologi de facto versus de jure yang menekankan perbedaan antara efektivitas kontrol dan penerimaan formal dalam tata hukum internasional (Kadir & Nurhaliza, 2023; Singh, 2024).

6.3 Kartosuwiryo dan Gagasan Negara Islam Indonesia: Tuntutan De Facto dan De Jure

Dalam studi tentang Kartosuwiryo, disebutkan bahwa menurutnya negara Islam harus memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh "baik di dalam maupun di luar, secara de facto maupun secara de jure," sehingga kekuasaannya tidak tergantung dan tidak terpengaruh pihak lain (Ridlo, 2019). Dalam kajian sejarah yang menelaah pembangunan Negara Islam atau Darul Islam/NII, Kartosuwiryo digambarkan menolak segala bentuk yang kurang dari kemerdekaan de facto dan de jure; dan visinya menempatkan NII bergerak dari basis otoritas de facto terbatas menuju negara berdaulat penuh yang diakui de facto dan de jure (Formichi, 2012). Ini menunjukkan bagaimana istilah de jure dipakai secara eksplisit dalam agenda politik Islamis untuk menandai "keabsahan penuh" baik secara internal maupun eksternal (Formichi, 2012; Ridlo, 2019).

6.4 Brunei: Kekuasaan De Jure yang Kuat dan Kebutuhan Legitimasi De Facto

Dalam kajian tentang birokratisasi ortodoksi Islam di Brunei, ditegaskan bahwa Sultan mewujudkan kekuasaan negara dan secara de jure tidak ada checks-and-balances yang membatasi kekuasaannya, meskipun secara de facto ia tetap perlu terus menampilkan dan mengaktualisasi legitimasi serta mengintegrasikan kelompok-kelompok kepentingan—termasuk birokrasi keagamaan (Müller, 2018). Kajian lain tentang hukum pidana syariah Brunei juga menegaskan struktur otoritas keagamaan tertentu sebagai otoritas de jure utama dalam hal agama (Müller, 2020). Ini mengilustrasikan perbedaan yang penting: de jure dapat memberi "kewenangan formal maksimum", tetapi stabilitas pemerintahan tetap dipengaruhi mekanisme legitimasi sosial-politik de facto (Müller, 2018, 2020).

6.5 Indonesia: Pembubaran Ormas sebagai Status De Jure vs. Aktivitas De Facto

Untuk memperjelas makna "diakui secara resmi", studi tentang SKB pelarangan aktivitas FPI menegaskan bahwa argumen pemerintah menyatakan FPI "secara de jure" bubar sebagai ormas karena tidak terdaftar, meski "pada kenyataannya" masih beraktivitas (Fadloli et al., 2023). Argumen serupa muncul dalam studi tentang pelarangan ormas Islamis yang juga menyatakan bahwa FPI sejak suatu waktu disebut "secara de jure telah bubar," tetapi tetap melakukan aktivitas yang dipersoalkan (Zulfadli & Taufani, 2022), serta dalam kajian hegemoni pemberitaan pembubaran FPI yang mengutip pejabat bahwa FPI "secara de jure telah bubar" namun masih beraktivitas (Wahyu & Moefad, 2021). Walaupun konteksnya bukan "negara Islam", contoh ini berguna untuk memperlihatkan penggunaan de jure sebagai status legal-formal yang tidak otomatis identik dengan realitas sosial de facto (Fadloli et al., 2023; Wahyu & Moefad, 2021; Zulfadli & Taufani, 2022). Di tingkat teori negara hukum dan demokrasi, pembubaran ormas tanpa prosedur pengadilan dipersoalkan sebagai pelanggaran konsep negara hukum dan hak berserikat, yang menunjukkan bahwa perdebatan de jure sering berjumpa dengan kritik prosedural dan legitimasi demokratis (Suteki & Jalil, 2021).

________________________________________

7. Sintesis: De Jure menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, "de jure menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan dalam lima proposisi konseptual sebagai berikut.

Pertama, de jure merupakan keabsahan atau legitimasi yang diakui secara resmi—baik legal-formal maupun normatif-keagamaan—dan bukan sekadar efektivitas kekuasaan (Hamzah, 2016; Nakata, 2000; Patahuddin et al., 2022).

Kedua, pada tataran internal pemerintahan, de jure terkait dengan mekanisme pengabsahan kepemimpinan, misalnya melalui ahl al-'aqd wa al-ḥal, penunjukan, pemenuhan syarat kepemimpinan, dan orientasi pada syariat dalam pembacaan al-Māwardī (Patahuddin et al., 2022).

Ketiga, pada tataran filsafat politik, de jure beririsan dengan doktrin bahwa kedaulatan normatif adalah milik Tuhan dan pemerintahan idealnya dibatasi oleh hukum Ilahi, sehingga "legalitas" juga memuat dimensi justifikasi moral-religius (Hamzah, 2016; Sumarkan, 2012).

Keempat, pada tataran relasi eksternal, de jure merujuk pada pengakuan resmi suatu pemerintahan atau negara dalam pergaulan internasional, yang sering dibedakan dari pengakuan de facto dan dapat dipandang sebagai tahap lanjut setelah pengakuan de facto (Singh, 2024; Zaki & Sujatmoko, 2021).

Kelima, terdapat nuansa konflik standar: sesuatu dapat "de jure" menurut hukum internasional tetapi dipersoalkan dalam standar legitimasi religius-politik, atau sebaliknya, sehingga de jure bukanlah kategori tunggal yang selalu konsisten lintas kerangka normatif (Azadikalkoshki & Hosseinabadi, 2018; Hamzah, 2016).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, de jure paling tepat dipahami sebagai kekuasaan atau kondisi yang "sah" menurut dasar legitimasi yang diakui—yang dapat berupa prosedur institusional-politik seperti teori imāmah, rujukan normatif berupa kedaulatan Tuhan dan hukum Ilahi, dan/atau pengakuan formal dalam relasi antar-entitas politik—seraya tetap dibedakan dari de facto sebagai sekadar realitas kontrol dan efektivitas di lapangan (Hamzah, 2016; Patahuddin et al., 2022; Zaki & Sujatmoko, 2021).

________________________________________

8. Penutup

Artikel ini telah memperlihatkan bahwa konsep de jure dalam ilmu politik Islam memiliki kerumitan yang melampaui definisi legal-positivistik konvensional. Distingsi de jure/de facto dalam tradisi pemikiran politik Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat deskriptif, melainkan juga normatif: ia digunakan untuk menilai keabsahan kekuasaan berdasarkan prosedur pengangkatan, hukum Ilahi, maupun pengakuan eksternal. Kajian komparatif terhadap berbagai konteks—dari Negara Madinah hingga Brunei Darussalam, dari gerakan Darul Islam hingga rezim Taliban—membuktikan bahwa de jure dalam politik Islam merupakan konsep yang bersifat multi-lapis dan konteks-sensitif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menelaah secara mendalam bagaimana dinamika antara legitimasi normatif dan legitimasi sosial-politik dalam berbagai konteks ketatanegaraan Islam kontemporer dapat dijembatani secara teoritis maupun praktis.

________________________________________

Daftar Pustaka

Azadikalkoshki, A., & Hosseinabadi, M. (2018). Comparing Islamic International Law and Contemporary International Law with an Emphasis on Identification Principle and Human Rights Principle. Open Journal of Political Science, 08(02), 139–151. https://doi.org/10.4236/ojps.2018.82011

Fadloli, Muslim, S., Chalim, A., Hadiwinata, K., & Ramadhan, N. (2023). Islamic Defenders Front Community Organizations and the Legal Effects of Joint Ministerial Decrees and Institutions. Jurnal Multidisiplin Madani, 3(5), 959–968. https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.3843

Fadoil, M. H. (2013). Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), 438–473. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.438-473

Formichi, C. (2012). Building the Islamic State: From Ideal to Reality (1947-1949). 109–143. https://doi.org/10.1163/9789004260467_006

Hamzah, D. A. (2016). Ijmāʿ jurisprudence undergoing a 'chemical reaction' in Egypt? Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 9(1), 27–66. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol9no1.2

Kadir, M. Y. A., & Nurhaliza, S. (2023). State Responsibility of Afghanistan Under Taliban Regime. Jurnal Media Hukum, 30(1), 1–18. https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.16020

Matsunaga, Y. (2000). Examining the views of 'Allāmah Majlisī on Legitimate Political Authority (Sultanat-i Mashrū'ah) and the Guardianship of the Jurist. Orient, 35, 12–22. https://doi.org/10.5356/orient1960.35.12

Müller, D. (2018). Hybrid Pathways to Orthodoxy in Brunei Darussalam: Bureaucratised Exorcism, Scientisation and the Mainstreaming of Deviant-Declared Practices. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 37(1), 141–183. https://doi.org/10.1177/186810341803700106

Müller, D. (2020). Brunei's Sharia Penal Code Order: Punitive Turn or the Art of Non-Punishment? Journal of Islamic Law, 1(1). https://doi.org/10.53484/jil.v1.muller

Nakata, K. (2000). Wilāyah Faqih, Sovereignty, and Constitution. Orient, 35, 1–11. https://doi.org/10.5356/orient1960.35.1

Patahuddin, A., Mangka, J., Dunia, J. P., & Wardana, A. J. (2022). Hubungan Negara, Syariat, dan Pemimpin dalam Perspektif Imam al-Māwardī. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 3(2), 222–236. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600

Ridlo, M. (2019). Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo. Humanistika: Jurnal Keislaman, 5(2), 134–155. https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i2.45

Ritaudin, M. S. (2017). Dār al-Harb dan Dār al-Islām: Dwipolar Politik Islam. Kalam, 9(2), 287. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.333

Singh, G. (2024). Identifying the Legitimacy of the Taliban Government and the Resurrection of Peace in Afghanistan. Groningen Journal of International Law, 10(2), 103–118. https://doi.org/10.21827/grojil.10.2.103-118

Sohail, H. (2021). Bernard Lewis. The Political Language of Islam. Islamic Studies, 60(4), 451–455. https://doi.org/10.52541/isiri.v60i4.2184

Sumarkan, S. (2012). Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(2), 119–138. https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.119-138

Suteki, S., & Jalil, A. (2021). Dissolution of Islamic Community Organizations (Ormas) in the Context of a State of Law and a Democratic State. Walisongo Law Review (Walrev), 3(2), 223–242. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.10848

Syed, J. A., & Dar, A. I. (2017). War permitted under doctrine of necessity not general rule in Islam. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 22(06), 49–54. https://doi.org/10.9790/0837-2206134954

Tabassum, S. (2011). Combatants, not bandits: the status of rebels in Islamic law. International Review of the Red Cross, 93(881), 121–139. https://doi.org/10.1017/s1816383111000117

Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 5(1), 70–88. https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355

Wafi, A. (2020). Nilai-nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Asy-Syari'ah, 21(2), 171–186. https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5714

Wahyu, W. S., & Moefad, A. M. (2021). Hegemoni Media dalam Pemberitaan Pembubaran Ormas Islam. Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan, 12(2), 91–104. https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i2.3089

Zaki, M. R. S., & Sujatmoko, A. (2021). Hubungan Taliban dan Cina dalam Perspektif Hukum Internasional. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 3(1), 45–54. https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i1.10745

Zulfadli, Z., & Taufani, T. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Pelarangan Organisasi Islamis di Era Pemerintahan Jokowi. Potret Pemikiran, 26(2), 117. https://doi.org/10.30984/pp.v26i2.2033