02072 - De Facto dalam Ilmu Politik Islam (Siyāsah/Fiqh Siyāsah): Kajian Konseptual dan Historis

De Facto in Islamic Political Science (Siyāsah/Fiqh Siyāsah): A Conceptual and Historical Study

Abstrak

Artikel ini mengkaji makna dan fungsi konsep de facto dalam ilmu politik Islam (siyāsah/fiqh siyāsah) melalui pendekatan kajian pustaka terhadap sumber-sumber akademik berbahasa Indonesia yang membahas politik Islam dari perspektif historis, teologis, dan konseptual. Konsep de facto—yang merujuk pada kekuasaan atau kondisi yang ada dalam praktik nyata meskipun tidak diakui secara resmi—memainkan peran analitis yang signifikan dalam membedakan realitas kekuasaan yang bekerja dari keabsahan formal-hukum (de jure). Kajian ini menunjukkan bahwa de facto digunakan dalam beberapa konteks utama: (1) distingsi konseptual antara kekuasaan faktual dan pengakuan legal-formal; (2) pembacaan historis atas berdirinya Negara Madinah; (3) kerangka legitimasi pragmatis dalam tradisi Sunni; (4) teori kekuasaan Ibnu Khaldun yang bertumpu pada kemenangan dan 'ashabiyyah; (5) dinamika kekhalifahan Abbasiyah dan Andalusia; (6) gerakan politik Islam Indonesia modern; serta (7) diagnosis rezim sekuler de facto dalam dunia Muslim kontemporer. Hasil sintesis menunjukkan bahwa de facto dalam politik Islam berfungsi sekaligus sebagai perangkat deskriptif, analitis, dan normatif-pragmatis yang mencerminkan kompleksitas relasi antara kekuasaan nyata dan legitimasi formal dalam tradisi politik Islam.

Kata kunci: de facto; de jure; fiqh siyāsah; ilmu politik Islam; legitimasi kekuasaan; Ibnu Khaldun; Negara Madinah

________________________________________

Abstract

This article examines the meaning and function of the concept of de facto in Islamic political science (siyāsah/fiqh siyāsah) through a literature review of Indonesian academic sources discussing Islamic politics from historical, theological, and conceptual perspectives. The concept of de facto—referring to power or conditions that exist in actual practice despite lacking official recognition—plays a significant analytical role in distinguishing the reality of operating power from formal legal legitimacy (de jure). This study reveals that de facto is employed in several key contexts: (1) the conceptual distinction between factual power and formal legal recognition; (2) historical readings of the establishment of the Madinah State; (3) pragmatic legitimacy frameworks within Sunni tradition; (4) Ibn Khaldun's theory of power grounded in conquest and 'ashabiyyah; (5) the dynamics of the Abbasid Caliphate and Andalusia; (6) modern Indonesian Islamic political movements; and (7) the diagnosis of de facto secular regimes in the contemporary Muslim world. The synthesis demonstrates that de facto in Islamic politics functions simultaneously as a descriptive, analytical, and normative-pragmatic tool, reflecting the complexity of the relationship between actual power and formal legitimacy within the Islamic political tradition.

Keywords: de facto; de jure; fiqh siyāsah; Islamic political science; political legitimacy; Ibn Khaldun; Madinah State

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian politik Islam, istilah de facto lazim dipakai sebagai perangkat analitis untuk membedakan kenyataan kekuasaan/pemerintahan yang berjalan dalam praktik dari keabsahan formal-hukum (de jure) yang diakui secara resmi. Pembedaan ini menjadi relevan karena sumber normatif Islam (al-Qur'an dan hadis) dipahami tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang bentuk, struktur, dan sistem pemerintahan tertentu; akibatnya, sejarah politik umat Islam menampilkan keragaman bentuk pemerintahan dan konfigurasi kekuasaan (Pulungan, 1970).

Dalam kerangka relasi Islam–negara, sebagian kajian menekankan bahwa pemikiran politik Islam sering berupaya memberi pemaknaan normatif atas kekuasaan dan kepemimpinan, namun realitas historis-politik memperlihatkan bahwa relasi agama dan negara tidak selalu mudah disatukan atau dipisahkan, sehingga analisis atas "kekuasaan yang nyata bekerja" (de facto) menjadi penting (Hasan, 2015; Pulungan, 1970).

Artikel ini bertujuan memetakan penggunaan konsep de facto dalam berbagai lapisan kajian ilmu politik Islam: dari distingsi konseptual, pembacaan historis atas Negara Madinah dan kekhalifahan, teori politik klasik Ibnu Khaldun, hingga pembacaan kontemporer atas rezim Muslim pascakolonial. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif tentang peran konsep de facto dalam tradisi keilmuan politik Islam.

________________________________________

2. Distingsi Konseptual: De Facto vs. De Jure

Sejumlah literatur yang membahas politik Islam di Indonesia secara eksplisit mendefinisikan de facto sebagai pengakuan atas kenyataan adanya suatu entitas politik/negara yang dapat melakukan relasi (misalnya hubungan luar negeri) berdasarkan realitas bahwa entitas tersebut memenuhi unsur-unsur konstitutif seperti penduduk, wilayah, dan pemerintahan berdaulat; sedangkan de jure dipahami sebagai pengakuan resmi berdasarkan hukum (Ridlo, 2019). Formulasi ini menunjukkan bahwa de facto menekankan faktisitas kapasitas memerintah (fungsi pemerintahan berjalan), bukan semata status legal-formal.

Dalam diskursus kedaulatan, pembedaan serupa juga dipakai: terdapat pembacaan bahwa kedaulatan perlu dipahami sebagai kedaulatan prinsipil (de jure) dan kedaulatan faktual (de facto) (Adnan, 2021). Bahkan dalam perdebatan Islamisme–demokrasi, salah satu argumen "kelompok penengah" menyatakan bahwa dalam negara demokrasi maupun negara Islam, kedaulatan de facto berada pada manusia, meskipun kedaulatan tertinggi sering dinyatakan milik Tuhan pada tataran prinsip (de jure) (Adnan, 2021).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, de facto berfungsi untuk menamai siapa atau apa yang sesungguhnya mengendalikan keputusan publik dalam praktik, terlepas dari klaim legitimasi normatif atau pengakuan formal (Adnan, 2021; Ridlo, 2019).

________________________________________

3. De Facto sebagai Realitas Berdirinya Negara dan Pemerintahan Awal Islam (Madinah)

Dalam pembacaan historis tentang Negara Madinah, unsur de facto sering dipakai untuk menegaskan bahwa sebuah negara dapat dipahami "telah ada" ketika unsur-unsur konstitutifnya terwujud dalam praktik. Kajian tentang relasi agama–negara di Indonesia menyatakan bahwa unsur-unsur terwujudnya negara secara konstitutif "(in crēto, de facto)" dan deklaratif (de jure)—yang mencakup penghuni, wilayah, dan kekuasaan pemerintahan serta pengakuan pihak lain—dipandang telah terwujud di Madinah (Sutopo & Basri, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian lain menyebut adanya perdebatan apakah Negara Madinah diakui de jure dan de facto, lalu menegaskan bahwa secara de facto Negara Madinah telah berdiri karena memenuhi syarat berdirinya negara; sementara pengakuan de jure dari kekuatan eksternal pada masa itu dibahas sebagai persoalan terpisah (Vachruddin, 2021). Dengan kata lain, de facto di sini menunjuk pada kenyataan institusional dan fungsional pemerintahan yang bekerja, bukan semata pengesahan formal dari luar (Sutopo & Basri, 2023; Vachruddin, 2021).

Dimensi de facto juga digunakan untuk membaca proses terbentuknya kepemimpinan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin politik. Analisis praksis politik Nabi menafsirkan peristiwa bai'at sebagai kontrak sosial—penyerahan hak-hak kekuasaan kepada Nabi untuk mengatur kehidupan sosial-politik—yang mengantarkan komunitas Muslim menjadi komunitas politik kuat di Madinah; kepemimpinan itu dijelaskan "diperoleh secara de facto melalui kesepakatan sosial di antara masyarakat Yatsrib" (Fajar, 2019). Artinya, de facto dalam konteks ini menekankan bahwa otoritas politik efektif lahir dari kesepakatan sosial yang operasional, meskipun pembacaan teologis atas kenabian tetap berjalan berdampingan (Fajar, 2019; Sutopo & Basri, 2023).

________________________________________

4. De Facto sebagai Kerangka Membaca Legitimasi Kekuasaan dalam Tradisi Sunni

Dalam tradisi politik Sunni, istilah de facto dipakai untuk menjelaskan pola penerimaan terhadap penguasa yang secara nyata memegang kendali, sekaligus sebagai dasar stabilitas politik. Studi tentang akar tradisi politik Sunni menyebut bahwa kaum Sunni dapat menerima pewarisan kekhalifahan kepada Yazid dengan alasan bahwa Yazid adalah penguasa Islam secara de facto; mempertanyakan otoritasnya dipandang dapat dibaca sebagai tindakan subversif (Iqbal, 2014).

Argumentasi yang sama muncul dalam kajian lain tentang "akar-akar tradisi politik Sunni" yang menegaskan kembali alasan Sunni: Yazid diterima karena status de facto sebagai penguasa (Iqbal, 2009). Dua kajian ini juga menekankan sifat akomodatif doktrin Sunni yang kerap berfungsi sebagai perangkat legitimasi kekuasaan, termasuk melalui relasi timbal balik ulama–penguasa: ulama memerlukan dukungan penguasa untuk diseminasi doktrin, sementara penguasa memerlukan justifikasi keagamaan (Iqbal, 2009, 2014).

Sintesisnya, dalam perspektif Sunni yang digambarkan oleh sumber-sumber tersebut, de facto tidak sekadar deskripsi netral, melainkan dapat menjadi premis normatif-pragmatis untuk menjustifikasi kepatuhan kepada penguasa yang efektif memerintah demi stabilitas (Iqbal, 2009, 2014). Namun, literatur yang sama juga membuka ruang kritik: watak akomodatif itu dapat memunculkan stagnansi atau dimanfaatkan bagi "kepentingan sesaat" kekuasaan (Iqbal, 2009), sehingga de facto bisa beroperasi sebagai bahasa realisme politik sekaligus instrumen legitimasi.

________________________________________

5. De Facto dalam Teori Kekuasaan Ibnu Khaldun: Kemenangan, 'Ashabiyyah, dan Kepemimpinan Efektif

Dalam tradisi pemikiran klasik, terutama Ibnu Khaldun, de facto dikaitkan langsung dengan mekanisme perolehan dan basis sosial kekuasaan. Kajian tentang etika politik Ibnu Khaldun menyatakan bahwa menurut Ibnu Khaldun kepemimpinan "bukan merupakan kekuasaan de jure tetapi merupakan kekuasaan de facto" dan kepemimpinan diperoleh dengan kemenangan, yakni penggunaan kekuasaan (Malík et al., 2023). Artikel lain yang khusus membahas model kekuasaan politik Ibnu Khaldun menegaskan hal serupa: kekuasaan menurut Ibnu Khaldun tidak bersifat de jure melainkan de facto (Mansur, 2007).

Pada saat yang sama, kajian tersebut menempatkan 'ashabiyyah sebagai landasan yang menggerakkan negara/dinasti dan sebagai basis kekuatan untuk meraih kekuasaan (Mansur, 2007), selaras dengan penjelasan bahwa solidaritas komunal memiliki peran politik dalam konfigurasi dinasti dan kekuasaan (Malík et al., 2023).

Dari dua sumber ini, de facto dalam kerangka Ibnu Khaldun dapat disintesiskan sebagai: (i) realitas dominasi efektif yang ditentukan oleh kekuatan kemenangan; dan (ii) berkelindan dengan basis sosial ('ashabiyyah) yang membuat kekuasaan bisa bertahan dan memerintah secara nyata (Malík et al., 2023; Mansur, 2007). Dengan demikian, de facto dipakai untuk menekankan bahwa keberlangsungan otoritas politik lebih ditentukan oleh kapasitas efektif dan dukungan sosial daripada klaim legal-formal semata (Malík et al., 2023; Mansur, 2007).

________________________________________

6. De Facto dalam Sejarah Kekhalifahan: Pemegang Kekuasaan Nyata di Balik Simbol Formal

Kerangka de facto juga digunakan untuk membaca periode ketika pemegang jabatan formal tidak identik dengan pemegang kendali nyata. Sebagai contoh, kajian peradaban Abbasiyah menyebut bahwa pada periode Buwaihi, jabatan kekuasaan khalifah Abbasiyah secara de facto dipegang oleh Bani Buwaihi (Daulay et al., 2023). Di sini de facto menandai pergeseran pusat kendali politik dari figur simbolik khalifah ke aktor lain yang secara riil mengendalikan pemerintahan (Daulay et al., 2023).

Dalam sejarah Islam di Spanyol/Andalusia, literatur menyebut bahwa ketika Hisyam II naik tahta di usia muda, "kekuasaan de facto berada di tangan para pejabat," dan pada satu fase khalifah menunjuk Ibn Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan mutlak (Sudirman, 2012); paparan serupa juga muncul dalam ringkasan sejarah Islam Spanyol dan Sisilia yang menegaskan bahwa pada fase tersebut kekuasaan de facto berada di tangan para pejabat (Ilyas et al., 2022). Kedua sumber ini menunjukkan penggunaan de facto untuk menamai aktor administratif atau penguasa bayangan yang mengendalikan keputusan negara, meskipun legitimasi formal (tahta) masih berada pada figur khalifah (Ilyas et al., 2022; Sudirman, 2012).

________________________________________

7. De Facto sebagai Cara Membaca Situasi Politik "Diakui dalam Praktik" tetapi Belum/Tidak Sepenuhnya Legal-Formal

Dalam sejarah politik Islam Indonesia modern, istilah de facto muncul bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga sebagai syarat konseptual kenegaraan menurut aktor gerakan. Kajian tentang Kartosuwiryo menyebut bahwa menurutnya Negara Islam harus memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh "baik di dalam maupun di luar, secara de facto maupun secara de jure," sehingga kekuasaan negara tersebut menjadi kekuasaan Islam yang penuh dan tidak bergantung pihak lain (Ridlo, 2019). Sumber yang sama menyediakan definisi de facto/de jure dalam konteks pengakuan kenegaraan (Ridlo, 2019). Ini memperlihatkan bahwa de facto dipahami sebagai faktualitas keberadaan dan kapasitas hubungan-politik, sedangkan de jure adalah legalitas formal (Ridlo, 2019).

Dalam bahasa ilmu politik yang lebih konseptual, terdapat kerangka yang membedakan kekuasaan de facto dan institusi de jure: distribusi kekuasaan faktual pada akhirnya dapat mendorong penyesuaian lembaga formal agar selaras dengan hubungan kekuasaan nyata ("Political Settlements: Antara Konsep dan Realitas," 2019). Walaupun kerangka ini berasal dari literatur konseptual politik, ia berguna untuk menjelaskan mengapa dalam sejarah politik Islam pemegang kendali riil dapat berbeda dari pemegang otoritas formal, dan bagaimana "yang nyata" (de facto) dapat menstrukturkan "yang resmi" (de jure) (Daulay et al., 2023; "Political Settlements: Antara Konsep dan Realitas," 2019).

________________________________________

8. Nuansa Kontemporer: Rezim De Facto Sekuler dan Ketegangan Islam–Negara

Dalam pembacaan kontemporer tentang dunia Muslim pascakolonial, konsep de facto juga dipakai untuk mendeskripsikan watak rezim, bukan hanya status aktor. Studi tentang Arkoun menyatakan bahwa menurutnya rezim politik dunia Muslim pascakolonial adalah sekuler secara de facto dan dikendalikan paradigma Barat; karena itu ia menawarkan redefinisi otoritas dan kekuasaan, termasuk dengan menerima bentuk negara-bangsa dengan pandangan sekuler, lalu melakukan "difusi besar" melalui modernitas intelektual (Syaifuddin, 2018).

Pada titik ini, de facto dipakai sebagai label diagnosis politik: realitas operasional negara modern di dunia Muslim dapat berjalan secara sekuler meskipun wacana dan identitas Islam tetap kuat (Pulungan, 1970; Syaifuddin, 2018). Konteks ini kembali menegaskan fungsi de facto dalam ilmu politik Islam: sebagai konsep untuk memotret realitas yang bekerja (misalnya sekularisasi operasional) yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan klaim normatif atau simbolik (Hasan, 2015; Syaifuddin, 2018).

Temuan ini juga sejalan dengan kontroversi paradigma relasi Islam–negara (integralistik, sekuleristik, simbiotik) yang sebagian dipicu oleh ketiadaan penjelasan tegas al-Qur'an/hadis mengenai konsep kekuasaan dan sistem pemerintahan, sehingga praktik historis-politik umat Islam beragam (Pulungan, 1970).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, de facto dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, kekuasaan/otoritas yang efektif bekerja dalam praktik sosial-politik, termasuk ketika tidak identik dengan pemegang jabatan formal—sebagaimana tampak pada kasus Buwaihi atas Abbasiyah dan para pejabat atas khalifah di Andalusia (Daulay et al., 2023; Ilyas et al., 2022; Sudirman, 2012).

Kedua, kondisi berdirinya pemerintahan/negara secara faktual karena unsur-unsurnya terwujud dan berfungsi, meskipun pengakuan legal-eksternal (de jure) dapat menjadi soal lain—sebagaimana tercermin pada Madinah sebagai negara de facto dan kepemimpinan Nabi yang terbentuk melalui kesepakatan sosial de facto (Fajar, 2019; Sutopo & Basri, 2023; Vachruddin, 2021).

Ketiga, basis legitimasi pragmatis dalam sebagian tradisi—khususnya Sunni—untuk menerima penguasa yang nyata memegang kendali demi stabilitas, walau konsekuensi normatifnya diperdebatkan (Iqbal, 2009, 2014).

Keempat, kategori teoretik tentang asal-usul kekuasaan yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun: kepemimpinan adalah de facto karena diperoleh melalui kemenangan dan ditopang solidaritas sosial ('ashabiyyah), bukan semata klaim legal-formal (Malík et al., 2023; Mansur, 2007).

Kelima, diagnosis atas karakter rezim modern ketika realitas operasionalnya berbeda dari klaim normatif-identitas—sebagaimana diungkap dalam pembacaan Arkoun tentang sekularisme de facto (Syaifuddin, 2018).

Dengan demikian, sesuai rumusan kajian ini, de facto dalam politik Islam menunjuk pada kekuasaan atau kondisi yang ada dalam praktik nyata, yang dapat saja belum/tidak diakui secara resmi atau tidak sepenuhnya sejalan dengan klaim legal-formal maupun wacana normatif yang menyertainya (Adnan, 2021; Ridlo, 2019; Vachruddin, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnan, M. (2021). Di bawah bayang-bayang syariat: Islam, Islamisme dan demokrasi di Kota Surakarta. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 46–67. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.46-67

Daulay, H. P., Dahlan, Z., & Putri, Y. A. (2023). Peradaban dan pemikiran Islam pada masa Bani Abbasiyah. Edu Society: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), 228–244. https://doi.org/10.56832/edu.v1i2.63

Fajar, F. (2019). Praksis politik Nabi Muhammad saw: Sebuah tinjauan teori politik modern dan ketatanegaraan. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(1), 82–98. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.215

Hasan, H. (2015). Hubungan Islam dan negara: Merespons wacana politik Islam kontemporer di Indonesia. Al-Ahkam, 1(25), 19. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192

Ilyas, A., Palawa, A. H., Rahman, & Nurhalim, W. (2022). Sejarah dan perkembangan Islam di Spanyol dan Sisilia. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(2), 134–146. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.335

Iqbal, M. (2009). Akar-akar tradisi politik Sunni di Indonesia. Al Qalam, 26(2), 171. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i2.1555

Iqbal, M. (2014). Akar tradisi politik Sunni di Indonesia pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 51. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.51-65

Malík, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi etika politik menurut Ibnu Khaldun dalam implementasinya di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(5), 3599–3610. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003

Mansur, M. (2007). Model kekuasaan politik Ibnu Khaldun: Sebuah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Unisia, 30(66), 377–383. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art5

Political settlements: Antara konsep dan realitas. (2019). Jurnal Politik Profetik, 7(2), 250–271. https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a5

Pulungan, J. S. (1970). Relasi Islam dan negara: Studi pemikiran politik Islam dalam perspektif al-Qur'an. Intizar, 24(1), 185–202. https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2187

Ridlo, M. (2019). Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo. Humanistika: Jurnal Keislaman, 5(2), 134–155. https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i2.45

Sudirman, S. (2012). Islam dan peradaban Spanyol: Catatan kritis beberapa faktor penyebab kesuksesan Islam Spanyol. El Harakah: Jurnal Budaya Islam. https://doi.org/10.18860/el.v0i0.1890

Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1), 69. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162

Syaifuddin, H. (2018). Islam dan negara: Otoritas dan kekuasaan dalam pemikiran Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 85–101. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6174

Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan strategi Muhammad saw dalam mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 5(1), 70–88. https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355