02067 - Masyarakat Sipil (Civil Society) dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Genealogi, dan Dinamika di Indonesia

Civil Society in the Perspective of Islamic Political Science: Concept, Genealogy, and Dynamics in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep masyarakat sipil (civil society) dalam perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif, meliputi pengertian dasar, genealogi konsep, landasan normatif Islam, fungsi publik, aktor-aktor utama, serta problem dan ambiguitas yang menyertainya. Masyarakat sipil dipahami sebagai ranah organisasi non-pemerintah yang otonom, berada di "ruang antara" negara, pasar, dan masyarakat luas, yang berfungsi menjalankan kontrol sosial-politik atas negara serta memproduksi ruang publik diskursif demi menjaga keadaban kehidupan bersama. Dalam konteks Islam Indonesia, konsep ini bertemu dengan wacana "masyarakat madani" yang merujuk pada pengalaman Madinah dan prinsip-prinsip etika politik Islam seperti keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musāwāh), dan musyawarah (al-shūrā). Kajian ini juga menelaah dinamika aktor masyarakat sipil Islam di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pesantren, serta mengidentifikasi tantangan seperti kooptasi negara, uncivil society, dan pembatasan ruang publik. Sintesis konseptual menunjukkan bahwa masyarakat sipil dalam ilmu politik Islam tidak sekadar "sektor ketiga," melainkan ekspresi tanggung jawab etis-peradaban untuk menjaga martabat manusia, keadilan, dan partisipasi publik.

Kata kunci: masyarakat sipil, civil society, masyarakat madani, ilmu politik Islam, demokrasi, Indonesia

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of civil society within the perspective of Islamic political science, encompassing its basic definition, conceptual genealogy, Islamic normative foundations, public functions, key actors, and accompanying problems and ambiguities. Civil society is understood as a realm of autonomous non-governmental organizations, occupying the "space between" the state, market, and broader society, functioning to exercise socio-political control over the state and produce discursive public space in order to preserve civilized communal life. In the Indonesian Islamic context, this concept intersects with the discourse of masyarakat madani, which refers to the Medinan experience and the principles of Islamic political ethics such as justice (al-'adl), equality (al-musāwāh), and deliberation (al-shūrā). This study also examines the dynamics of Islamic civil society actors in Indonesia, particularly Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Islamic boarding schools (pesantren), while identifying challenges such as state co-optation, uncivil society, and restrictions on public space. The conceptual synthesis indicates that civil society in Islamic political science is not merely a "third sector," but an expression of ethico-civilizational responsibility to uphold human dignity, justice, and public participation.

Keywords: civil society, masyarakat madani, Islamic political science, democracy, Indonesia

________________________________________

1. Pengertian Dasar Civil Society (Masyarakat Sipil) dalam Ilmu Politik

Dalam kajian ilmu politik, civil society lazim dipahami sebagai ranah (sphere/realm) organisasi dan tindakan kolektif yang berada di "ruang antara" negara, masyarakat politik, pasar, dan masyarakat luas. Ranah ini diisi oleh kelompok non-negara dan non-pasar yang mengejar public good, menjadi arena diskursus normatif, mempraktikkan self-governance dalam isu tertentu, serta menjadi instrumen aksi kolektif untuk memengaruhi politik dan kebijakan negara sekaligus melindungi otonomi ranah publik non-negara (Muttaqin et al., 2023; Fitri & Jauhari, 2021).

Definisi yang menekankan posisi "di antara" negara dan pasar, serta karakter non-koersif dan mandiri dari organisasi sosial, juga tampak dalam penjelasan tentang masyarakat sipil sebagai "struktur yang sifatnya mandiri dan berswadaya" serta bebas secara eksistensial. Pembedaan ranah organisasi pada "state–civil society–market" menempatkan civil society sebagai wilayah organisasi masyarakat, termasuk LSM/NGO, organisasi sosial-keagamaan, paguyuban, dan interest groups.

Dalam literatur Indonesia, civil society juga sering dijelaskan sebagai organisasi atau kelompok non-pemerintah, yakni kelompok otonom yang "berhadapan dengan negara," berfungsi sebagai check and balance dan kontrol sosial atas kebijakan pemerintah (Ekawati, 2016). Rumusan ini sejalan dengan penegasan bahwa masyarakat sipil mewujud dalam bentuk organisasi atau asosiasi yang diciptakan masyarakat tanpa pengaruh negara dan terkait dengan jaminan hak-hak dasar (civil rights) (Khalimi, 2017; N, 2017).

Dengan demikian, dalam definisi operasional ilmu politik, masyarakat sipil dapat dipetakan sebagai kumpulan organisasi non-negara yang bekerja di ranah publik untuk kepentingan umum serta membatasi dominasi negara melalui advokasi, kontrol, partisipasi, dan penyediaan layanan sosial (Ekawati, 2016; Muttaqin et al., 2023; Muwaffiqillah, 2022).

________________________________________

2. Genealogi Konsep: Dari Tradisi Politik Barat ke Perdebatan Konseptual di Indonesia

Sejumlah literatur menelusuri istilah civil society dari tradisi politik Barat. Konsep ini antara lain dikaitkan dengan Cicero (societas civilis) dan—dalam beberapa pembacaan—memahami masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup (Ekawati, 2016; Junaidi & Rodiah, 2023).

Dalam pembacaan historis, konsep ini kemudian bergeser ketika pemikir kontrak sosial (Hobbes, Locke, Rousseau) memperdebatkan relasi masyarakat dan negara. Locke, misalnya, dikutip memaknai civil society sebagai political society (Ekawati, 2016). Tahap lanjutnya, Hegel menegaskan dikotomi negara dan masyarakat (state and society) sehingga masyarakat sipil diposisikan berhadapan dengan negara. Di jalur lain, Gramsci membedakan civil society dari political society (negara) dan menekankan dimensi hegemonik atau ideologis, di mana civil society adalah himpunan organisme "privat" di luar aparatus negara (Parmudi, 2017).

Dalam konteks Indonesia, beberapa rujukan menekankan bahwa wacana civil society menjadi sangat menonjol pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, termasuk merembes ke Indonesia (Jamhari, 1970). Namun, pengindonesiaan istilah ini menjadi perdebatan: ada yang mempertahankan "civil society," ada yang memilih "masyarakat sipil," "masyarakat warga/kewargaan," atau "masyarakat madani" (Ekawati, 2016; Halim, 2017; Parmudi, 2017).

Bahkan, Muhammad AS Hikam (sebagaimana dikutip) menilai penerjemahan civil society ke bahasa Indonesia "sulit" dan padanan yang ada belum sepenuhnya menampung nuansa makna (Parmudi, 2017). Perdebatan terminologis ini penting dalam ilmu politik Islam, karena "penamaan" sering membawa konsekuensi konseptual: apakah civil society dipahami sebagai ranah sosial non-negara yang plural dan otonom, atau sebagai proyek etis-peradaban yang dirujukkan pada pengalaman Islam awal (Madinah) (Ekawati, 2016; Muslih, 2010; Sutrisnowati, 2013).

________________________________________

3. Civil Society versus "Masyarakat Madani": Nuansa Ilmu Politik Islam dan Ketegangan Worldview

Dalam literatur yang tersedia, "masyarakat madani" sering dipakai sebagai terjemahan atau penyepadanan civil society dalam diskursus Islam Indonesia (Ekawati, 2016; Muslih, 2010; Sutrisnowati, 2013). Namun, beberapa rujukan menegaskan bahwa penyepadanan ini dipersoalkan karena civil society lahir dari tradisi Barat yang memiliki worldview tersendiri, sedangkan "masyarakat madani" diproyeksikan dari kultur atau peradaban Islam dan merepresentasikan din al-Islam sebagai sistem sosial-politik yang melampaui ritual (Furqon, 2022).

Dengan kata lain, sebagian argumen menilai "civil society" dan "masyarakat madani" berbeda secara konseptual dan tidak dapat begitu saja saling menggantikan (Furqon, 2022). Perbedaan ini juga dinyatakan secara eksplisit: civil society tidak mengaitkan prinsip tatanannya pada agama tertentu, sedangkan "masyarakat madani" merujuk jelas pada Islam yang dibawa Nabi Muhammad (Charis & Nuryansah, 2015).

Rujukan lain menunjukkan bahwa perbedaan istilah di Indonesia juga berkelindan dengan pengalaman dan posisi sosial-politik kelompok Muslim. Islam tradisionalis disebut cenderung memaknai civil society sebagai "masyarakat sipil," sedangkan Islam modernis cenderung memilih "masyarakat madani," yang dikaitkan dengan alasan historis marjinalisasi atau akomodasi dalam politik (Halim, 2017; Khalimi, 2017; N, 2017; Setiadi, 2017).

Pada titik ini, ilmu politik Islam di Indonesia tidak hanya "mengimpor" teori civil society, tetapi juga melakukan reframing dengan kosakata Islam (ummah, madinah/madaniyyah, syura) sambil tetap membawa ketegangan: apakah civil society adalah konsep modern-sekuler Barat, atau justru dapat "diislamkan" melalui rujukan etik-politik Islam awal (Furqon, 2022; Muslih, 2010; Sutrisnowati, 2013).

________________________________________

4. Landasan Normatif-Politik dalam Islam: Ummah, Madinah, dan Prinsip Etika Publik

Beberapa rujukan menempatkan masyarakat madani atau masyarakat sipil dalam kerangka pengalaman sosial-politik Nabi di Madinah. Konsep ummah dipaparkan sebagai prinsip kunci dalam komunitas warga Madinah, tercatat dalam Piagam Madinah, dan menjadi perekat komunitas politik yang plural (Sutrisnowati, 2013). Di sini, civil society dalam pembacaan Islam tidak semata "asosiasi bebas," tetapi juga proyek membangun komunitas politik beradab yang memungkinkan koeksistensi dan kesepakatan publik (Muslih, 2010; Sutrisnowati, 2013).

Dalam formulasi yang lebih normatif, terdapat rujukan yang menegaskan bahwa konstruksi civil society dalam kerangka masyarakat Madinah berisi lima pilar kunci: monoteisme, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan (Jufri, 2020). Rujukan lain menafsirkan praktik politik Negara Madinah sebagai model politik egalitarian yang kondusif untuk nuansa humanistik, yang bertumpu pada prinsip dasar politik Islam seperti al-'adl (keadilan), al-musāwāh (kesetaraan), dan al-shūrā (musyawarah) (Ritaudin, 2017).

Selaras dengan itu, diskursus masyarakat madani juga dikaitkan dengan prinsip demokratis Islam seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, musyawarah, toleransi, serta pengakuan hak asasi manusia yang disebut telah berkembang dalam kehidupan Rasul dan Khulafā' Rāsyidīn (Muslih, 2010).

Keterkaitan masyarakat sipil dengan HAM juga memperoleh landasan Islam dalam rujukan yang menegaskan kompatibilitas Islam dan HAM, termasuk bahwa Islam sejak awal mengakui perlindungan HAM dan kemudian dirumuskan ulama melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah (Abdillah, 2014). Karena itu, dalam ilmu politik Islam, masyarakat sipil dapat dipahami bukan hanya sebagai "sektor ketiga" di luar negara dan pasar, tetapi juga sebagai ekspresi tanggung jawab etis untuk menjaga martabat manusia, keadilan, dan partisipasi publik dalam kerangka nilai-nilai Islam (Abdillah, 2014; Jufri, 2020; Muslih, 2010).

________________________________________

5. Ciri dan Prasyarat Masyarakat Sipil Menurut Perspektif Ilmu Politik dengan Pembacaan Islam

Berdasarkan rujukan yang tersedia, beberapa ciri kunci masyarakat sipil yang relevan untuk dirumuskan dalam ilmu politik Islam adalah sebagai berikut.

5.1 Otonomi dari Negara dan Resistensi terhadap Kooptasi atau Hegemoni

Civil society dipahami sebagai institusi nonpemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara (Ekawati, 2016; Muttaqin et al., 2023). Di Indonesia, komponen pembentuk civil society disebut mencakup otonomi atau kemandirian, akses masyarakat pada lembaga negara, serta arena publik yang terbuka dan otonom (Parmudi, 2017). Dimensi "berhadapan dengan negara" dan perlunya membatasi dominasi negara juga menjadi tema yang kuat, termasuk melalui pembacaan Gramsci tentang civil society sebagai ranah menghadapi hegemoni negara (Parmudi, 2017).

5.2 Bentuk Organisasional: Asosiasi atau Organisasi Sukarela Non-Pemerintah

Civil society diwujudkan dalam organisasi atau asosiasi yang diciptakan masyarakat tanpa pengaruh negara (Khalimi, 2017; N, 2017). Manifestasinya mencakup organisasi sosial-keagamaan, LSM/NGO, paguyuban, hingga kelompok kepentingan sebagai pengejawantahan kelembagaan masyarakat sipil. Dalam perspektif Tocqueville sebagaimana dikutip, demokrasi ditopang oleh organisasi sukarela atau komunitas religius sebagai bagian dari civil society (Santoso, 2013).

5.3 Fungsi Publik: Kontrol, Advokasi, dan Produksi Ruang Publik

Civil society diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan negara, pengontrol pemerintah, dan aktor yang dapat memengaruhi agenda kebijakan (Ekawati, 2016; Qodir & Latief, 2011). Dalam kerangka Cohen dan Arato sebagaimana dirujuk, masyarakat sipil juga dipahami sebagai penghasil ruang publik politis yang ditandai pluralitas, publisitas, privasi (moral dan pengembangan diri), dan legalitas (struktur hukum dan hak dasar). Rumusan "democratic civility" juga mensyaratkan kebebasan, kesetaraan, dan toleransi sebagai prasyarat bagi demokrasi dan peran masyarakat sipil (Qodir & Latief, 2011).

5.4 Dimensi Etika (Civility) dan Orientasi Public Good

Beberapa rujukan menekankan bahwa civil society tidak hanya menunjuk campuran asosiasi, tetapi juga kualitas civility. Tanpa civility, lingkungan sosial mudah berubah menjadi faksi yang saling menyerang. Dalam bahasa ilmu politik Islam, kualitas etika publik ini berkelindan dengan agenda toleransi dan kebebasan yang juga disebut sebagai landasan pembentukan civil society lintas perspektif Islam maupun non-Islam (Khalimi, 2017; N, 2017).

Dengan demikian, dalam sintesis ilmu politik Islam, "masyarakat sipil" dapat dipahami sebagai ruang asosiasional otonom yang menumbuhkan etika publik (keadaban), menjalankan kontrol sosial-politik atas negara, memperjuangkan kemaslahatan, dan—dalam pembacaan "madani"—ditopang prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, persaudaraan, kesetaraan, dan penghormatan martabat manusia (Ekawati, 2016; Jufri, 2020; Muslih, 2010; Ritaudin, 2017).

________________________________________

6. Fungsi Civil Society dalam Kehidupan Publik: Sintesis Politik, Sosial, dan Etika

6.1 Fungsi Politik: Check and Balance, Kontrol Sosial, dan Advokasi Kebijakan

Civil society disebut berfungsi sebagai check and balance terhadap kebijakan pemerintah sekaligus kontrol sosial (Ekawati, 2016). Dalam definisi yang lebih luas, civil society juga dipahami sebagai instrumen aksi kolektif untuk memengaruhi tipe rezim serta politik dan kebijakan negara (Muttaqin et al., 2023). Secara praktis, fungsi ini mensyaratkan adanya kebebasan ruang publik. Masyarakat sipil dilekatkan dengan kebebasan ruang publik (Habermas) sebagai prasyarat keterlibatan warga dalam urusan kepentingan bersama (Junaidi & Rodiah, 2023). Dalam kasus-kasus tertentu, tidak tersedianya akses terhadap proses kebijakan mendorong civil society membangun strategi advokasi—misalnya jaringan advokasi—karena akses formal tertutup (Aulia et al., 2019).

6.2 Fungsi Sosial: Pelayanan, Pemberdayaan, dan Pengisian Kekosongan Kapasitas Negara

Masyarakat sipil juga berfungsi dalam "ruang antara negara dan pasar" untuk menyediakan layanan, memobilisasi minat dan keterlibatan, memungkinkan ekspresi nilai atau keyakinan, serta mendorong kewirausahaan sosial (Muwaffiqillah, 2022). Dalam kerangka masyarakat madani, civil society bahkan dapat diposisikan sebagai komplementer pelayan publik (melengkapi peran negara) dan sebagai substitutor (mengganti peran negara dalam batas tertentu) (Jufri, 2020). Dalam konteks Indonesia, ormas keagamaan disebut dapat menjadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kemandirian ormas membantu program sosial yang tidak mungkin dijangkau negara (Jahar, 2018).

6.3 Fungsi Etika-Politik Islam: Menjaga Keadaban Demokrasi dan Martabat Manusia

Dalam diskursus "democratic civility," toleransi diposisikan sebagai unsur prasyarat bagi bangsa demokratis dengan masyarakat sipil yang menyeimbangkan kekuasaan negara. Prinsipnya mencakup kebebasan, kesetaraan, dan toleransi (Qodir & Latief, 2011). Di jalur lain, solusi atas melemahnya civil society dipautkan pada pendidikan politik berbasis etika Islam yang menekankan civility, otonomi, self-help, self-sufficiency, dan kontrak sosial (Santoso, 2013). Semua ini konsisten dengan rujukan yang menegaskan Islam memiliki sumber daya civility yang kaya untuk menopang penguatan civil society (Muwaffiqillah, 2022), dan bahwa nilai Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dapat menjadi kerangka moral perlindungan HAM yang juga menjadi agenda masyarakat sipil (Abdillah, 2014).

________________________________________

7. Bentuk Aktor Masyarakat Sipil dalam Perspektif Politik Islam dengan Contoh Indonesia

7.1 Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) sebagai Civil Society

Nahdlatul Ulama (NU) dipaparkan sebagai institusi nonpemerintah yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Aktivitas NU di bidang pendidikan, demokrasi, dan kegiatan sosial memperlihatkan eksistensinya dalam kehidupan sosial-politik (Ekawati, 2016). NU juga ditempatkan sebagai contoh people power dalam bentuk civil society. Wacana civil society dalam NU dikaitkan dengan momentum "kembali ke khittah 1926"—yang disebut bergaung sejak 1984—sebagai pijakan bagi gerakan masyarakat sipil (Muslih, 2010; Widarda & Rachman, 2023), dan NU diposisikan sebagai salah satu wadah utama masyarakat sipil di Indonesia (Meuleman, 1970).

Namun, rujukan juga mencatat dinamika: ketika figur NU memasuki kekuasaan, agenda transformasi sosial berbasis pemberdayaan civil society dapat mengalami stagnasi karena energi tersedot konflik atau pilihan politik praktis (Widarda & Rachman, 2023)—sejalan dengan kritik lebih umum tentang kooptasi masyarakat sipil oleh negara ketika pemimpinnya memperoleh kekuasaan (Santoso, 2013).

Muhammadiyah, dalam salah satu pembacaan historis, digambarkan sebagai organisasi yang menolak terlibat dalam politik dan memusatkan perhatian pada pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan (Jamhari, 1970). Pada sisi lain, Muhammadiyah juga dipahami sebagai organisasi sipil atau voluntary association yang tetap berupaya mendukung pemberdayaan civil society (Khalimi, 2017; N, 2017). Sintesisnya: ormas Islam dapat menjadi kekuatan civil society yang bekerja melalui pelayanan sosial dan pendidikan—bukan semata kompetisi elektoral—sekaligus memainkan peran kritik dan masukan pada negara dalam "politik nilai" (Jamhari, 1970; Khalimi, 2017; N, 2017).

7.2 Pesantren dan Jaringan Intelektual-Keagamaan

Pesantren dibahas sebagai institusi pendidikan Islam tertua dan terbesar yang dapat berperan sebagai elemen civil society, berkontribusi pada transformasi dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai bagian konsolidasi demokrasi (Halim, 2017). Rujukan lain menyatakan bahwa generasi lapis tengah pesantren memperkuat posisi pesantren sebagai civil society melawan hegemoni negara dan berperan dalam penyelesaian konflik pasca-Orde Baru. Karena itu, dalam ilmu politik Islam, pesantren dapat dipahami bukan hanya institusi pendidikan, tetapi juga basis produksi wacana, kaderisasi, dan jejaring sosial yang menopang ruang publik non-negara (Halim, 2017).

7.3 LSM/NGO, Gerakan Advokasi, dan Organisasi Kemasyarakatan

LSM/NGO dipahami sebagai aktor non-negara yang melakukan pemberdayaan dan advokasi, termasuk dalam resolusi konflik serta penguatan masyarakat sipil (Mahuze & Subandi, 2024). Dalam isu-isu kebijakan kontemporer, civil society juga tampil sebagai kelompok yang menyuarakan kritik—misalnya terhadap kebijakan pemindahan ibu kota—namun suaranya tidak selalu terakomodasi secara memadai (Muttaqin et al., 2023). Pada level tata kelola, rujukan menekankan pentingnya organisasi masyarakat sipil yang sehat, akuntabel, kredibel, dan memiliki legitimasi agar efektif menjalankan kontrol kekuasaan.

Di sisi lain, regulasi negara terhadap ormas atau LSM dapat dipersoalkan karena dianggap berpotensi menyempitkan kebebasan berserikat dan memberi negara kuasa sanksi yang bisa memukul rata organisasi bentukan masyarakat sipil (Pranoto, 2020).

________________________________________

8. Problem dan Ambiguitas: Dari Kooptasi hingga Uncivil Society (Tantangan bagi Politik Islam dan Demokrasi)

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa perkembangan masyarakat sipil tidak selalu linear menuju demokratisasi.

Pertama, terdapat kritik bahwa civil society yang sebelumnya otonom dapat mengalami kooptasi ketika pemimpinnya memperoleh kekuasaan. Selain itu, civil society dapat berkembang sebagai sarana perebutan kekuasaan dan mengakibatkan runtuhnya public civility serta munculnya primordialisme baru, misalnya sektarianisme keagamaan (Santoso, 2013).

Kedua, muncul pula fenomena uncivil society, yakni kelompok masyarakat sipil yang melakukan aksi bertentangan dengan demokrasi. Problem ini dikaitkan dengan transisi dan konsolidasi demokrasi yang tidak sempurna, fragmentasi ideologi, identitas, dan kepentingan, kecenderungan elitis, serta penguatan perilaku kekerasan.

Ketiga, hubungan negara dan civil society juga dapat bergerak ke arah pembatasan. Misalnya dalam kajian tentang pelarangan organisasi masyarakat sipil tertentu (HTI dan FPI), rujukan menempatkannya dalam konteks kemerosotan kualitas demokrasi dan politik pelarangan yang menyimpan ambiguitas (Angretnowati & Karolus, 2022).

Keempat, dalam konteks Aceh, kebebasan ruang publik masyarakat sipil dipaparkan sebagai terkendala oleh sistem "nomokrasi Islam," yang membatasi akses politik dan diskursus keagamaan tertentu, termasuk pembatasan ekspresi non-Muslim (Junaidi & Rodiah, 2023).

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa dalam perspektif ilmu politik Islam, "masyarakat sipil" memerlukan prasyarat etika (keadaban), kebebasan ruang publik, dan tata kelola yang melindungi pluralitas agar tidak berubah menjadi mesin eksklusi atau kekerasan (Junaidi & Rodiah, 2023; Santoso, 2013).

________________________________________

9. Rumusan Konseptual: "Masyarakat Sipil" Menurut Ilmu Politik Islam (Sintesis)

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, civil society (masyarakat sipil) menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, definisi inti. Masyarakat sipil adalah ranah organisasi non-pemerintah yang otonom—di luar negara dan pasar—yang mengorganisasi partisipasi warga untuk kepentingan umum, menjalankan kontrol sosial-politik atas negara, serta memproduksi ruang publik diskursif dengan tujuan membatasi dominasi negara dan menjaga tata kehidupan yang berkeadaban (Ekawati, 2016; Muttaqin et al., 2023; Parmudi, 2017).

Kedua, basis normatif Islam. Dalam pembacaan politik Islam, masyarakat sipil atau madani memperoleh rujukan etik dari pengalaman Madinah (ummah dan Piagam Madinah) dan dari prinsip-prinsip seperti monoteisme, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan; juga prinsip egalitarian al-'adl, al-musāwāh, al-shūrā; serta pengakuan martabat manusia yang berkelindan dengan agenda HAM (maqāṣid al-syarī'ah) (Abdillah, 2014; Jufri, 2020; Muslih, 2010; Ritaudin, 2017; Sutrisnowati, 2013).

Ketiga, catatan konseptual (nuansa dan perdebatan). Penyamaan "civil society" dengan "masyarakat madani" tetap diperdebatkan karena perbedaan asal-usul worldview (Barat versus Islam) dan perbedaan orientasi normatif (sekuler versus berbasis din al-Islam), meskipun dalam praktik diskursus Indonesia kedua istilah sering dipertautkan (Charis & Nuryansah, 2015; Furqon, 2022; Halim, 2017; Muslih, 2010).

Keempat, kriteria keberhasilan (implikasi praktis). Agar berfungsi sebagai kekuatan publik yang konstruktif, masyarakat sipil memerlukan: otonomi dan anti-kooptasi, etika publik (civility), toleransi-kesetaraan-kebebasan sebagai prasyarat democratic civility, serta tata kelola organisasi yang akuntabel dan legitimated. Tanpa itu, ia rentan berubah menjadi uncivil society atau terseret politik kekuasaan (Qodir & Latief, 2011; Santoso, 2013).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, M. (2014). Islam dan hak asasi manusia: Penegakan dan problem HAM di Indonesia. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 38(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68

Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 369–393. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393

Aulia, J., Isnaini, N., & Yudono, R. M. (2019). Kegagalan strategi transnational advocacy network dalam menentang pengesahan qanun jinayat di Aceh. Jurnal Hubungan Internasional, 12(1), 97. https://doi.org/10.20473/jhi.v12i1.8978

Charis, I., & Nuryansah, M. (2015). Pendidikan Islam dalam masyarakat madani Indonesia. Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 5(2), 229. https://doi.org/10.18326/mdr.v7i2.755

Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society di Indonesia. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 13(2), 233. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1098

Fitri, M. R., & Jauhari, P. R. (2021). Kolaborasi masyarakat sipil dan perusahaan dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 2(2), 192–199. https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.41

Furqon, A. (2022). Civil society vis a vis masyarakat madani. Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11016

Halim, W. (2017). Peran pesantren dalam wacana dan pemberdayaan masyarakat madani. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 191–218. https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.976

Jahar, A. S. (2018). Filantropi dan keberlangsungan ormas Islam. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 71–93. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.337

Jamhari, J. (1970). Civil society di masyarakat Muslim: Pengalaman Indonesia. Studia Islamika, 7(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v7i2.713

Jufri, A. (2020). Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 5(2), 285–307. https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385

Junaidi, J., & Rodiah, I. (2023). Praktik sistem nomokrasi Islam: Potret kebebasan ruang publik masyarakat sipil Aceh. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 10(2), 138–152. https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.6574

Khalimi, M. F. (2017). Memahami politik masyarakat Muslim. Dialog, 34(2), 1–16. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.154

Mahuze, A. B., & Subandi, Y. (2024). Upaya LPPSLH (Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup) dalam mengadvokasi masyarakat penghayat kepercayaan Kabupaten Banyumas. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 559–564. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.217

Meuleman, J. H. (1970). NU: Pergumulan Islam dan ABRI di masa kontemporer. Studia Islamika, 4(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v4i1.791

Muslih, M. (2010). Wacana masyarakat madani: Dialektika Islam dengan problem kebangsaan. Tsaqafah, 6(1), 131. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i1.142

Muttaqin, Z., Muslimah, F., Bakti, A. M. F., & Razak, Y. (2023). Pemerintah, civil society, dan akomodasi media dalam polemik pemindahan dan pembentukan ibu kota negara baru. Jurnal Studi Jurnalistik, 5(1), 1–22. https://doi.org/10.15408/jsj.v5i1.29962

Muwaffiqillah, M. (2022). Revitalisasi civil society melalui teologi sosial pasca dua dasawarsa reformasi. Asketik, 6(2), 225–241. https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.530

N, W. A. H. I. D. K. H. O. Z. I. (2017). Civil society dan kerukunan umat beragama: Tawaran pendekatan. Dialog, 34(1), 1–16. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i1.133

Parmudi, M. (2017). Kebangkitan civil society di Indonesia. At-Taqaddum, 7(2), 295. https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1208

Pranoto, E. (2020). Kajian sosio legal pengesahan undang-undang organisasi kemasyarakatan. Spektrum Hukum, 17(1). https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1570

Qodir, Z., & Latief, S. (2011). Kelangsungan dan perlawanan politik identitas dalam bingkai keadaban demokrasi. Jurnal Studi Pemerintahan, 2(1), 178–207. https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0010

Ritaudin, M. S. (2017). Rekonstruksi politik egalitarianisme bangsa perspektif model Negara Madinah. Kalam, 6(1), 151. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.399

Santoso, M. A. F. (2013). Kontribusi etika Islam pada pendidikan politik: Solusi bagi problema civil society Indonesia era reformasi. Tsaqafah, 9(2), 225. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.51

Setiadi, O. (2017). Islam dan pergerakan civil society kebudayaan transnasional Hizmet di Indonesia. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 127–158. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6458

Sutrisnowati, V. F. S. A. (2013). Civil society, konsep ummah dan masyarakat madani. Humanika, 13(1). https://doi.org/10.21831/hum.v13i1.3199

Widarda, D., & Rachman, B. M. (2023). Dinamika NU: Komitmen kebangsaan, semangat kembali ke khittah, serta pemberdayaan civil society. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 3(3), 475–488. https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30391