02066 - Pembangkangan Sipil dalam Kajian Politik Islam: Perspektif Nonkekerasan dan Resistensi terhadap Ketidakadilan

Civil Disobedience in Islamic Political Studies: Nonviolence Perspectives and Resistance to Injustice

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pembangkangan sipil—yakni penolakan damai dan terbuka terhadap hukum atau kebijakan yang dianggap tidak adil—dalam kerangka kajian politik Islam. Melalui sintesis literatur tentang nonkekerasan Islam, teori perubahan politik, dan preseden historis, artikel ini berargumen bahwa pembangkangan sipil dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen perubahan yang dipertimbangkan secara normatif-pragmatis dalam diskursus Muslim modern. Kajian ini menemukan bahwa tradisi Islam menyediakan landasan normatif-teologis yang kuat untuk mendukung resistensi nonkekerasan terhadap ẓulm (ketidakadilan/penindasan), sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta pengalaman historis figur-figur seperti Maulana Abul Kalam Azad, Bediüzzaman Said Nursi, dan Jawdat Saʿid. Meskipun demikian, Islam tidak dapat direduksi menjadi pasifisme absolut karena tetap mengakui kondisi terbatas bagi penggunaan kekuatan bersenjata. Pembangkangan sipil dalam politik Islam karenanya lebih tepat dipahami sebagai jalur perubahan yang diprioritaskan pada kondisi-kondisi tertentu, dengan tuntutan etis untuk menahan diri dari kekerasan, melindungi pihak yang tidak bersalah, serta menghindari reproduksi ẓulm.

Kata kunci: pembangkangan sipil, nonkekerasan Islam, politik Islam, ẓulm, resistensi nonkekerasan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of civil disobedience—defined as peaceful and open refusal of laws or policies deemed unjust—within the framework of Islamic political studies. Through a synthesis of literature on Islamic nonviolence, theories of political change, and historical precedents, the article argues that civil disobedience can be positioned as one instrument of change considered in normative-pragmatic terms within modern Muslim discourse. The study finds that the Islamic tradition provides a strong normative-theological foundation for supporting nonviolent resistance to ẓulm (injustice/oppression), as reflected in the Qur'an, Sunnah, and the historical experiences of figures such as Maulana Abul Kalam Azad, Bediüzzaman Said Nursi, and Jawdat Saʿid. Nevertheless, Islam cannot be reduced to absolute pacifism, as it continues to acknowledge limited conditions for the use of armed force. Civil disobedience in Islamic politics is therefore best understood as a preferred path of change under certain conditions, with ethical demands to refrain from violence, protect the innocent, and avoid the reproduction of ẓulm.

Keywords: civil disobedience, Islamic nonviolence, Islamic politics, ẓulm, nonviolent resistance

________________________________________

1. Definisi dan Posisi Konseptual "Pembangkangan Sipil" dalam Kajian Politik Islam

Dalam studi gerakan nonkekerasan kontemporer, "pembangkangan sipil" lazim dipahami sebagai bentuk perlawanan nonkekerasan yang bersifat ekstra-institusional, yakni melampaui kanal politik "normal" (misalnya pemilu, lobi, atau gugatan hukum) dan beroperasi sebagai bentuk perjuangan politik tanpa senjata (Toit et al., 2023). Di dalam perdebatan intelektual Muslim tentang perubahan politik dan "penggunaan kekuatan," konsep yang sepadan muncul sebagai bagian dari repertoar aksi nonkekerasan: Shikaki memasukkan civil disobedience sebagai praktik seperti menolak mematuhi perintah, menolak membayar pajak, atau mengundurkan diri dari jabatan publik, bersama dengan pemogokan, boikot, serta penciptaan institusi alternatif (Sarıtoprak, 2005). Dengan demikian, "pembangkangan sipil" (sebagaimana didefinisikan pengguna: penolakan damai dan terbuka terhadap hukum/kebijakan yang dianggap tidak adil) dapat diposisikan sebagai salah satu teknik dalam payung lebih luas resistensi nonkekerasan yang diperdebatkan dalam wacana politik Islam modern (Sarıtoprak, 2005; Toit et al., 2023).

Dalam kerangka "ilmu politik Islam" (yakni studi tentang gagasan, praktik, dan legitimasi politik dalam masyarakat Muslim), pembangkangan sipil tidak terutama dibaca sebagai sekadar "ketidaktaatan," melainkan sebagai metode perubahan sosial-politik yang berhadapan dengan ẓulm (ketidakadilan/penindasan) dengan cara yang membatasi atau menolak kekerasan (Abu‐Nimer, 2011; Kuiper, 2020). Sejalan dengan itu, tradisi dan literatur perdamaian Islam menempatkan nonkekerasan sebagai perangkat untuk menghadapi struktur sosial-politik yang tidak adil, sambil mengakui adanya perdebatan internal tentang batas-batas penggunaan kekuatan (Abu‐Nimer, 2011; Al‐Khalili, 2021; Powell & Abu‐Nimer, 2024).

________________________________________

2. Pembangkangan Sipil sebagai Bagian dari "Teori Perubahan" dalam Pemikiran Politik Islam Modern

Shikaki menegaskan bahwa perdebatan tentang "use of force" seharusnya direstrukturisasi menjadi perdebatan tentang perubahan: bagaimana perubahan didefinisikan, instrumen apa yang diizinkan, dan strategi apa yang efektif serta tidak dilarang oleh syariah (Sarıtoprak, 2005). Dalam kerangka ini, Shikaki menyebut spektrum tindakan perubahan yang eksplisit mencakup tindakan nonkekerasan (misalnya penghentian lalu lintas, pendudukan nonkekerasan atas bangunan publik), nonkooperasi (boikot ekonomi, pemogokan buruh/mahasiswa), hingga civil disobedience (menolak perintah, menolak pajak, mundur dari jabatan) (Sarıtoprak, 2005). Pernyataan ini penting bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa "pembangkangan sipil" bukan sekadar impor terminologi politik modern, tetapi telah diartikulasikan sebagai instrumen perubahan yang dipertimbangkan secara normatif-pragmatis dalam diskursus Muslim (Sarıtoprak, 2005).

Pada saat yang sama, literatur tentang nonkekerasan Islam menekankan bahwa pemaknaan dan justifikasi aksi nonkekerasan—termasuk pembangkangan sipil—sering berjalan melalui pembacaan ulang sumber-sumber Islam dan pengalaman historis-politik umat Islam (Leirvik, 2020; Powell & Abu‐Nimer, 2024). Abu-Nimer dan Kadayifci-Orellana, misalnya, menyatakan adanya kebutuhan agar para teolog Muslim meninjau ulang interpretasi teks klasik terkait kekerasan dan persenjataan, serta menekankan peran pemuka agama dalam mendidik strategi resistensi nonkekerasan (Powell & Abu‐Nimer, 2024). Dengan demikian, pembangkangan sipil dalam perspektif politik Islam modern kerap tampil sebagai hasil interaksi antara (i) kebutuhan perubahan sosial-politik, (ii) upaya penalaran normatif berbasis sumber Islam, dan (iii) pertimbangan konteks politik yang menekan ruang partisipasi (Powell & Abu‐Nimer, 2024; Sarıtoprak, 2005).

________________________________________

3. Landasan Normatif-Teologis: Nonkekerasan, Perdamaian, dan Pembatasan Kekuatan

3.1 Nonkekerasan sebagai Preferensi Normatif untuk Melawan Ketidakadilan

Kadayifci memetakan adanya pendekatan "nonviolent" Islam terhadap perang dan damai yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan Hadis, dengan keyakinan bahwa resistensi nonkekerasan adalah metode yang dipilih/diutamakan untuk melawan ketidakadilan dan menyelesaikan konflik (Abu‐Nimer, 2011). Ia juga menekankan bahwa nilai, ritual, dan praktik dalam tradisi Islam menyediakan sumber daya untuk mobilisasi menuju aksi nonkekerasan dan mengisyaratkan bahwa Islam "mempersyaratkan/menjunjung" aksi nonkekerasan untuk mengganti struktur sosial-politik-ekonomi yang tidak adil dengan yang adil (Abu‐Nimer, 2011). Sejalan dengan itu, Kamali membahas "peace through non-violence" dan menyatakan bahwa perubahan radikal dan tahan lama berangkat dari transformasi hati manusia, sehingga jalur resistensi damai menjadi penting (Powell & Fiala, 2024). Qomaruzzaman, dalam pembacaan ulang al-sīra al-nabawiyya, menyimpulkan bahwa terdapat banyak kisah nonkekerasan di berbagai fase kehidupan Nabi dan menekankan nilai tawḥīd, kesabaran, cinta, pengampunan, serta penghargaan terhadap kemanusiaan (Alvi, 2015). Gabungan argumen ini menyediakan dasar normatif untuk menilai pembangkangan sipil sebagai salah satu cara menolak ketidakadilan tanpa kekerasan (Abu‐Nimer, 2011; Alvi, 2015; Powell & Fiala, 2024).

3.2 Islam Bukan "Pasifisme Absolut": Legitimasi Kekuatan Bersenjata yang Terbatas dan Implikasinya

Rane menegaskan bahwa kajian tentang nonkekerasan dalam Islam tidak dapat berakhir pada klaim bahwa Islam adalah agama pasifis; terdapat ayat-ayat yang mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata dan catatan keterlibatan Nabi dalam konflik bersenjata (Lohlker, 2022). Namun, Rane juga menyatakan bahwa narasi perjanjian (covenant: ʿahd dan mīthāq) dalam Al-Qur'an dan Sunnah membangun human security dan koeksistensi damai sebagai basis normatif relasi Muslim–non-Muslim, melarang ẓulm termasuk tindakan kekerasan, serta menempatkan nonkekerasan sebagai prinsip; sementara penggunaan kekuatan bersenjata dipandang diizinkan dalam pembelaan diri, sebagai respons atas agresi bersenjata, atau pelanggaran perjanjian yang mengancam perdamaian dan keamanan (Lohlker, 2022). Abdulaev juga menekankan bahwa Islam menyerukan penghindaran kekerasan bila mungkin, atau minimalisasi kekerasan dan menjadikannya "jalan terakhir," seraya mengembangkan klaim kompatibilitas Islam dengan "devout pacifism" (dengan basis Al-Qur'an dan Sunnah) (Mohomed, 2022). Legenhausen, dalam pembahasan "Islamic just war pacifism/contingent pacifism," menekankan adanya kemiripan dengan tradisi just war (syarat-syarat moral perang) di dalam tradisi Islam, sembari menyatakan bahwa tidak ada satu doktrin jihad yang universal disepakati oleh seluruh ulama; perbedaan sering terkait lingkungan politik dan ideologis tempat hukum ditafsirkan (Al‐Khalili, 2021).

Implikasi untuk pembangkangan sipil adalah: dalam ilmu politik Islam, pembangkangan sipil biasanya dibingkai bukan sebagai "satu-satunya" jalan perubahan, melainkan sebagai jalur yang diprioritaskan dalam kondisi tertentu—terutama ketika tujuan perubahan adalah menolak ẓulm tetapi menahan diri dari spiral kekerasan—tanpa menafikan adanya tradisi pembahasan perang defensif dan pembatasan kekuatan (Abu‐Nimer, 2011; Al‐Khalili, 2021; Mohomed, 2022).

________________________________________

4. Rasionalitas Politik-Keagamaan: dari "Ketidakpatuhan" menuju "Resistensi Bermakna" (Nonkooperasi)

Literatur perdamaian Islam juga menyediakan cara membaca tindakan nonkooperasi—yang menjadi inti pembangkangan sipil—sebagai tindakan yang bermakna keagamaan. Artikel di Russian Law Journal menafsirkan pilar pertama Islam (syahadat) sebagai ekspresi implisit noncompliance terhadap kekuasaan apa pun yang bertentangan dengan ajaran Islam dan syariah (Abdulaev, 2023). Dalam logika ini, menolak hukum/kebijakan yang dipandang menindas dapat dipahami sebagai konsekuensi moral dari komitmen kepada Tuhan, bukan sekadar deviasi dari "ketaatan pada negara" (Abdulaev, 2023). Sumber yang sama menafsirkan Hijrah (migrasi Nabi dari Makkah ke Madinah pada 622 M) sebagai kerangka nonkekerasan untuk menolak penindasan: gerak fisik dan spiritual menuju masyarakat yang lebih adil dan damai, serta sarana nonkekerasan untuk melawan ketidakadilan (Abdulaev, 2023). Kamali juga menafsirkan Hijrah sebagai manifestasi "nonviolent and patient (yet activist) resistance" terhadap agresi (Powell & Fiala, 2024). Dua pembacaan ini penting bagi ilmu politik Islam karena menghubungkan tindakan nonkooperasi (termasuk pembangkangan sipil) dengan etika keagamaan tentang martabat, keadilan, dan perlindungan manusia, bukan sekadar kalkulasi politik (Abdulaev, 2023; Powell & Fiala, 2024).

________________________________________

5. Repertoar Pembangkangan Sipil dalam Wacana Muslim: Bentuk-Bentuk Aksi dan Logika Civil Society

5.1 Bentuk-Bentuk Aksi (Penolakan, Nonkooperasi, Institusi Alternatif)

Dalam diskursus perubahan politik yang dikaji Shikaki, civil disobedience tampil sebagai bagian dari paket strategi: (i) aksi nonkekerasan langsung (misalnya pendudukan nonkekerasan atas bangunan publik), (ii) nonkooperasi (boikot ekonomi, pemogokan), (iii) pembangkangan sipil (penolakan perintah, pajak, resign), serta (iv) pembangunan institusi paralel/alternatif (Sarıtoprak, 2005). Ini konsisten dengan definisi dalam literatur nonkekerasan Islam yang menempatkan nonkekerasan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sekadar sikap "damai" yang apolitis (Abu‐Nimer, 2011; Powell & Abu‐Nimer, 2024). Haq dan Sen menambahkan kerangka ilmu politik gerakan sosial: masyarakat sipil dapat menantang negara melalui perjuangan nonkekerasan dengan taktik politik "tidak reguler," bergerak di luar kanal partisipasi negara; contoh metode nonkekerasan yang mereka sebut mencakup protes, pemogokan, boikot, dan demonstrasi tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan fisik (Sørensen & Vinthagen, 2012). Dengan demikian, pembangkangan sipil dapat dipahami sebagai modus politik masyarakat sipil yang "mengganggu" rutinitas pemerintahan secara terbuka dan damai, namun tetap bertujuan perubahan struktur atau kebijakan yang dianggap tidak adil (Sarıtoprak, 2005; Sørensen & Vinthagen, 2012).

5.2 Boikot Konsumen sebagai "Pembangkangan Sipil Ekonomi" dalam Perbincangan Fikih Kontemporer

Shamshıyev menunjukkan bahwa boikot konsumen digunakan sebagai "senjata ekonomi" dan alat resistensi pasif; dalam konteks Islam kontemporer, sebagian peneliti menyebutnya "nonviolent resistance," sementara yang lain menyebutnya "consumer jihad/financial jihad" (Aklan, 2020). Ia juga menemukan bahwa konsep boikot tidak lazim muncul secara eksplisit dalam sumber fikih klasik, tetapi pembahasannya hadir secara implisit dalam isu relasi komersial dengan non-Muslim; problem kontemporer kemudian mendorong kebutuhan identifikasi sebab ('illah) dan pertimbangan konsekuensi dalam fatwa (Aklan, 2020). Walau boikot tidak identik dengan seluruh bentuk pembangkangan sipil, kajian ini memperlihatkan bagaimana praktik nonkooperasi ekonomi—yang secara politis sering berfungsi sebagai pembangkangan sipil—dinegosiasikan ke dalam perangkat penalaran hukum Islam kontemporer (Aklan, 2020), selaras dengan argumen Shikaki bahwa instrumen perubahan perlu dievaluasi dari sisi keterizinan dan efektivitas dalam batasan normatif (Sarıtoprak, 2005).

________________________________________

6. Preseden dan Figur Penting: Bagaimana Pembangkangan Sipil/Nonkekerasan "Diislamkan" dalam Praktik Politik

6.1 Maulana Abul Kalam Azad: Pembangkangan Sipil Nonkekerasan untuk Keadilan Sosial

Alvi menegaskan bahwa gagasan pembangkangan sipil nonkekerasan berintikan tindakan melawan ketidakadilan dan hukum yang tidak adil; motivasi ini tidak hanya dikaitkan dengan Gandhi tetapi juga dengan Maulana Abul Kalam Azad (Lybarger, 2025). Alvi menilai signifikansinya justru karena Azad adalah otoritas keagamaan Islam: penerimaan Azad terhadap aktivisme nonkekerasan demi keadilan sosial menjadi perkembangan penting dalam cara melawan penindasan (Lybarger, 2025). Alvi juga membandingkan prinsip Azad melawan ketidakadilan dengan militansi/jihadisme modern, dan menilai yang terakhir tidak legitimate, sementara kredensial Islam Azad menguatkan legitimasi pendekatan nonkekerasan (Lybarger, 2025). Bagi ilmu politik Islam, kasus ini menunjukkan mekanisme legitimasi: nonkekerasan dan pembangkangan sipil dapat memperoleh otoritas bukan hanya karena "efektif," tetapi karena ditampilkan sebagai koheren dengan komitmen etika-legal Islam tentang keadilan sosial (Lybarger, 2025).

6.2 Bediüzzaman Said Nursi: Nonkekerasan untuk Melindungi "Hak Orang Tak Bersalah" dan Transformasi Kebencian

Sarıtoprak menggambarkan Nursi sebagai figur yang mempromosikan teologi nonkekerasan dalam perjuangannya melawan para penindas, dengan tujuan menghindari pelanggaran atas hak orang-orang tak bersalah di masyarakat (Haq & Sen, 2021). Haq dan Sen menafsirkan "nonviolent Islam" Nursi sebagai upaya mengatasi akar kekerasan—kebencian—melalui kasih sayang, pengampunan, dan transformasi konflik secara kreatif (Sørensen & Vinthagen, 2012). Dalam kerangka ini, pembangkangan sipil dapat dibaca sebagai ekspresi politik dari etika nonkekerasan: menolak ketidakadilan secara terbuka tetapi menahan diri dari pola balas dendam yang merusak orang tak bersalah (Haq & Sen, 2021; Sørensen & Vinthagen, 2012). Klaim "menghindari transgresi terhadap yang tidak bersalah" yang ditonjolkan Sarıtoprak juga memberi kriteria normatif penting bagi pembangkangan sipil dalam politik Islam: resistensi harus menjaga batas moral terhadap pelanggaran hak-hak pihak yang tidak terlibat (Haq & Sen, 2021).

6.3 Jawdat Saʿid dan Nonkekerasan Qur'ani: Resistensi Sah jika Tidak Berujung pada Koersif dan Kekerasan

Lohlker menempatkan Jawdat Saʿid sebagai pemikir/aktivis yang mengembangkan teologi damai berbasis wahyu Qur'ani dan berpartisipasi dalam oposisi nonkekerasan di Suriah pada 2011 (Kuiper, 2020). Lohlker menegaskan bahwa bagi Saʿid, resistensi terhadap penindasan dan pemaksaan dapat dianggap legitimate bila tidak mengarah pada pemaksaan dan kekerasan, sehingga menampakkan seruan resistensi nonkekerasan berbasis wahyu Al-Qur'an (Kuiper, 2020). Al-Khalili, melalui etnografi halaqa Sunni Suriah, menunjukkan bagaimana nonkekerasan (lā ʿunf) menjadi pilar sentral dalam lingkaran Darayya, terhubung dengan teologi nonkekerasan Saʿid, dan membentuk pemahaman jihad yang heterodoks; resistensi dipahami sebagai perjuangan nonkekerasan melawan ẓulm dan sebagai "ujian ilahi" (Legenhousen, 2015). Dalam ilmu politik Islam, dua sumber ini penting karena (i) memperlihatkan pembingkaian nonkekerasan sebagai pilihan teologis, dan (ii) menampilkan pembangkangan sipil/nonkooperasi sebagai bagian dari "jihad" yang ditafsir ulang menjadi perjuangan nonkekerasan melawan penindasan (Kuiper, 2020; Legenhousen, 2015).

6.4 Catatan Empiris tentang Dinamika: Nonkekerasan Dapat Tersisih ketika Konflik Termiliterisasi

Lohlker mencatat bahwa dalam konteks Suriah, ketika resistensi bersenjata berkembang (sekitar 2011), resistensi nonkekerasan cenderung menurun dan tersisih oleh dinamika pertempuran, walaupun nonkekerasan tetap berlanjut dalam kondisi tertekan (Kuiper, 2020). Powell dan Abu-Nimer juga menekankan perlunya membaca "kode budaya dan religius" untuk memahami resistensi dalam konteks tertentu (misalnya penggunaan masjid, atau praktik ṣumūd—keteguhan/steadfastness—yang dipraktikkan secara kultural dan organik dalam nonkekerasan Intifada Palestina 1980-an) (Palaver, 2022). Dua poin ini menunjukkan bahwa pembangkangan sipil dalam dunia Muslim bukan sekadar soal dalil normatif, tetapi juga tentang kondisi politik yang dapat mendorong atau menghambat keberlanjutan strategi nonkekerasan (Kuiper, 2020; Palaver, 2022).

________________________________________

7. Tantangan Konseptual dan Institusional dalam Mengembangkan "Pembangkangan Sipil" sebagai Wacana Politik Islam

Secara hermeneutik, Religions (edisi khusus) menyoroti pedoman interpretatif untuk teologi nonkekerasan Islam: perlunya mengakui jarak historis antara masa Nabi dan masa kini, sekaligus mempercayai pesan sentral Al-Qur'an yang melampaui batas historis-politik-kultural (Leirvik, 2020). Tantangan ini berkait dengan pengamatan Abu-Nimer dan Kadayifci-Orellana bahwa perubahan dalam komunitas Muslim sebaiknya tidak dipaksakan eksternal, melainkan ditumbuhkan internal dan diadaptasi dengan kebutuhan komunitas; serta perlunya ulama meninjau interpretasi tentang kekerasan dan strategi resistensi (Powell & Abu‐Nimer, 2024). Dalam konteks akademik modern, Powell dan Fiala menekankan bahwa Islam adalah tradisi yang kaya, kompleks, dan berevolusi; ada Muslim yang membela kekerasan dan ada yang mengkritik kekerasan/peperangan, dengan dasar argumen yang bisa berupa tafsir Qur'an atau pertimbangan antropologis-politik-etis (Hare, 2000). Mereka juga menyatakan bahwa pengabaian studi nonkekerasan/pasifisme Islam dalam akademi Barat modern terkait residual Eurocentrism dan "silo" disipliner (Hare, 2000). Nicosia menambahkan bahwa pasca-9/11, wacana publik lebih sering menonjolkan pembahasan pembenaran kekerasan, sementara kajian tentang prinsip nonkekerasan Islam kurang mendapat dukungan untuk menantang arus utama yang menstereotipkan Islam sebagai agama kekerasan (al., 2023).

Di tingkat institusional dan keamanan politik, Powell dan Abu-Nimer menekankan adanya hambatan: program studi perdamaian Islam yang mereka bangun sempat dihentikan dan mereka melihat adanya "gap" institusional dalam pengajaran teologi nonkekerasan di lingkungan Muslim; selain itu, lemahnya tata kelola dapat membuat pemimpin agama/masyarakat sipil yang terlibat dalam peacebuilding dan resistensi nonkekerasan tidak terlindungi (Palaver, 2022). Kesimpulan ini konsisten dengan seruan Abu-Nimer dan Kadayifci-Orellana agar model resolusi konflik berkelanjutan di dunia Muslim memerlukan keterlibatan aktor lokal yang legitimate, serta penguatan peran pemimpin agama dalam pendidikan strategi nonkekerasan (Powell & Abu‐Nimer, 2024). Artinya, pembangkangan sipil dalam politik Islam bukan hanya persoalan "apakah boleh," tetapi juga persoalan "apakah mungkin" dalam konteks represi dan struktur institusional yang rapuh (Palaver, 2022; Powell & Abu‐Nimer, 2024).

________________________________________

8. Sintesis: Kriteria "Pembangkangan Sipil" yang Paling Konsisten dengan Horizon Politik Islam Nonkekerasan

Berdasarkan sintesis literatur di atas, pembangkangan sipil yang paling koheren dengan horizon politik Islam nonkekerasan (sebagaimana dipaparkan para penulis rujukan) cenderung memiliki ciri-ciri berikut:

1. Berorientasi pada penghapusan ẓulm dan penegakan keamanan manusia/koeksistensi damai, bukan pada dominasi atau balas dendam (Kuiper, 2020; Legenhousen, 2015; Lohlker, 2022).

2. Menjaga batas moral terhadap pihak yang tidak bersalah, karena teologi nonkekerasan Nursi menekankan penghindaran pelanggaran hak orang tak bersalah (Haq & Sen, 2021) dan etika koeksistensi dalam perjanjian melarang ẓulm termasuk kekerasan (Lohlker, 2022).

3. Memilih nonkekerasan sebagai metode yang diprioritaskan, selaras dengan argumentasi bahwa resistensi nonkekerasan adalah metode utama/diutamakan untuk melawan ketidakadilan dalam pendekatan tertentu di dalam tradisi Islam (Abu‐Nimer, 2011), dan bahwa perubahan yang tahan lama memerlukan jalan damai (Powell & Fiala, 2024).

4. Menggunakan repertoar nonkooperasi yang teridentifikasi dalam diskursus Muslim modern: penolakan perintah/pajak, boikot, pemogokan, pengunduran diri jabatan, pendudukan nonkekerasan, dan institusi alternatif (Aklan, 2020; Sarıtoprak, 2005; Sørensen & Vinthagen, 2012).

5. Dibingkai melalui justifikasi teologis yang sadar konteks, yaitu memperhatikan jarak historis dan pedoman penafsiran nonkekerasan (Leirvik, 2020), serta memastikan bahwa resistensi "legitimate jika tidak mengarah pada koersif dan kekerasan" sebagaimana kriteria Saʿid (Kuiper, 2020).

6. Memahami risiko termiliterisasi, karena pengalaman Suriah menunjukkan nonkekerasan dapat tersisih ketika resistensi bersenjata menguat, meski praktik nonkekerasan bisa tetap bertahan (Kuiper, 2020).

Kriteria-kriteria ini tidak menghapus fakta bahwa tradisi Islam juga memuat diskursus pembelaan diri dan pembatasan perang (serta perdebatan internal tentang doktrin jihad) (Al‐Khalili, 2021; Mohomed, 2022), namun menempatkan pembangkangan sipil sebagai salah satu opsi perubahan yang berusaha menginternalisasi preferensi nonkekerasan dan perlindungan martabat manusia (Abu‐Nimer, 2011; Lohlker, 2022; Mohomed, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Menurut sintesis "ilmu politik Islam" berbasis referensi yang disediakan, pembangkangan sipil dapat dipahami sebagai bentuk resistensi nonkekerasan dan nonkooperasi yang ditempatkan dalam perdebatan Muslim tentang perubahan politik serta penggunaan kekuatan (Powell & Abu‐Nimer, 2024; Sarıtoprak, 2005). Sejumlah sarjana menilai bahwa Islam mengandung sumber normatif (Al-Qur'an, Sunnah, kisah-kisah dalam sira, serta gagasan perjanjian/koeksistensi) yang dapat menguatkan pilihan nonkekerasan untuk melawan ketidakadilan (Abu‐Nimer, 2011; Alvi, 2015; Lohlker, 2022). Namun, literatur yang sama juga menolak reduksi Islam menjadi pasifisme total karena tetap mengakui kondisi terbatas bagi penggunaan kekuatan bersenjata (misalnya pembelaan diri) dan pluralitas doktrin jihad (Al‐Khalili, 2021; Mohomed, 2022). Karena itu, pembangkangan sipil dalam politik Islam lebih tepat dilihat sebagai jalur perubahan yang diprioritaskan pada kondisi-kondisi tertentu—dengan tuntutan etis untuk menahan diri dari kekerasan, melindungi yang tidak bersalah, serta menghindari reproduksi ẓulm—sambil menghadapi tantangan hermeneutik, institusional, dan politik yang nyata (Haq & Sen, 2021; Kuiper, 2020; Leirvik, 2020; Palaver, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdulaev, S. (2023). Islamic pacifism: An ethico-theological examination of peace and nonviolence in Islam. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 13(1), 59–79. https://doi.org/10.15642/teosofi.2023.13.1.59-79

Abu‐Nimer, M. (2011). Religious leaders in the Israeli‐Palestinian conflict: From violent incitement to nonviolence resistance. Peace & Change, 36(4), 556–580. https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.2011.00719.x

Aklan, A. K. (2020). Inspired by Gandhi. History in Flux, 2(2), 115–124. https://doi.org/10.32728/flux.2020.2.6

Al‐Khalili, C. (2021). Halaqas, relational subjects, and revolutionary committees in Syria. Focaal, 2021(91), 50–66. https://doi.org/10.3167/fcl.2021.910104

Alvi, H. (2015). The Islamic principles of social justice: Maulana Abul Kalam Azad and nonviolent civil disobedience. Contemporary Review of the Middle East, 2(1–2), 14–30. https://doi.org/10.1177/2347798915577716

Haq, M. Z., & Sen, H. (2021). Transforming hate into compassion as an Islamic nonviolent thought of Bediüzzaman Said Nursi. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 6(1), 13–30. https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.13159

Hare, A. P. (2000). Nonviolent social movements. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 6(4), 369–372. https://doi.org/10.1207/s15327949pac0604_11

Kuiper, M. J. (2020). An Islamic jihad of nonviolence: Said Nursi's model. Salih Sayilgan. Eugene, OR: Cascade Books, 2019. Dialog, 59(3), 254–255. https://doi.org/10.1111/dial.12563

Legenhousen, H. M. (2015). Islamic just war pacifism. Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 2(3), 23–44. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no3.2

Leirvik, O. (2020). Islamic humanism or humanistic Islam? Interreligious Studies and Intercultural Theology, 4(1), 88–101. https://doi.org/10.1558/isit.40611

Lohlker, R. (2022). Jawdat Saʿid and the Islamic theology and practice of peace. Religions, 13(2), 160. https://doi.org/10.3390/rel13020160

Lybarger, L. D. (2025). Rethinking Islamism beyond jihadi violence: Fighting ideas leaving the sword behind [Review of the book Rethinking Islamism beyond Jihadi Violence: Fighting Ideas Leaving the Sword Behind, ed. by E. Orofino]. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 54(6), 543–545. https://doi.org/10.1177/00943061251374867n

Mohomed, C. (2022). Intellectual (neo-)imperialism: The examples of "Islam[ism(s)]" and "Jihad[ism(s)]." Siasat, 7(1), 40–54. https://doi.org/10.33258/siasat.v7i1.110

Palaver, W. (2022). Peace in times of war: Girard's mimetic theory complemented by Gandhi's ethics of nonviolence. Roczniki Kulturoznawcze, 13(2), 107–112. https://doi.org/10.18290/rkult22132.6

Powell, T., & Abu‐Nimer, M. (2024). Interview: Reflections on three decades of Islamic nonviolence. Journal of Pacifism and Nonviolence, 2(2), 169–185. https://doi.org/10.1163/27727882-bja00026

Powell, T., & Fiala, A. (2024). Introduction: Falling between two schools. Journal of Pacifism and Nonviolence, 2(2), 153–168. https://doi.org/10.1163/27727882-bja00031

Sarıtoprak, Z. (2005). An Islamic approach to peace and nonviolence: A Turkish experience. The Muslim World, 95(3), 413–427. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2005.00102.x

Sørensen, M. J., & Vinthagen, S. (2012). Nonviolent resistance and culture. Peace & Change, 37(3), 444–470. https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.2012.00758.x

Toit, L. du, Meir, E., Noort, E., & Palaver, W. (2023). Introduction to the special issue "Nonviolence and religion." Religions, 14(3), 403. https://doi.org/10.3390/rel14030403

al., Q. F. et. (2023). Faith as a catalyst for peace: The Islamic perspective on conflict resolution. Russian Law Journal, 11(12s). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i12s.2030