02064 - Bourgeoisie dalam Kajian Ilmu Politik Islam Kontemporer: Basis Kelas, Hegemoni, dan Proyek Politik

Abstract

This article examines the concept of "bourgeoisie" as an analytical category within contemporary Islamic political science—understood as the interdisciplinary study of political Islam and Islamism through the lenses of political science, historical sociology, and political economy. Rather than treating bourgeoisie as a classical Islamic normative category, this study demonstrates how scholars employ it as a modern analytical tool to explain the social-material bases, class coalitions, and hegemonic projects of Islamist movements and states. Drawing on comparative cases from Turkey, Egypt, Indonesia, and the broader Middle East, the article traces how economic liberalization and neoliberal transformation give rise to a "devout" or "pious bourgeoisie" whose relationship with political Islam is neither automatic nor harmonious, but mediated by internal tensions, state policies, and cross-class alliances. The article further highlights debates concerning the fragmented nature of bourgeois fractions (secular versus religious-conservative), the role of the state in manufacturing national bourgeoisies, and the compatibility—or otherwise—of Islamist movements with capitalism and neoliberalism. Conceptually, the article argues that bourgeoisie in Islamic political science functions primarily as a tool for reading hegemony: explaining how capital-owning classes produce and deploy religious (or secular) discourse to stabilize class coalitions, legitimize property relations, and secure accumulation projects. The article concludes by underscoring the absence of scholarly consensus, with some literature emphasizing the weakness or state-dependence of Muslim-majority bourgeoisies, while others document the emergence of distinct Islamic bourgeois fractions in specific historical configurations.

Keywords: bourgeoisie, political Islam, Islamism, class analysis, devout bourgeoisie, hegemony, neoliberalism, Turkey, Egypt, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "borjuasi" sebagai kategori analitis dalam ilmu politik Islam kontemporer—yang dipahami sebagai kajian interdisipliner tentang politik Islam dan Islamisme melalui perspektif ilmu politik, sosiologi historis, dan ekonomi-politik. Alih-alih memperlakukan borjuasi sebagai kategori normatif klasik Islam, studi ini menunjukkan bagaimana para sarjana menggunakannya sebagai perangkat analitis modern untuk menjelaskan basis sosial-material, koalisi kelas, serta proyek hegemoni gerakan-gerakan Islamis dan negara. Dengan mengacu pada kasus-kasus komparatif dari Turki, Mesir, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah secara lebih luas, artikel ini menelusuri bagaimana liberalisasi ekonomi dan transformasi neoliberal melahirkan "borjuasi saleh" atau "borjuasi taat" yang hubungannya dengan politik Islam tidak bersifat otomatis maupun harmonis, melainkan dimediasi oleh ketegangan internal, kebijakan negara, dan aliansi lintas-kelas. Artikel ini juga mengulas perdebatan seputar watak terfragmentasinya fraksi-fraksi borjuasi (sekuler versus konservatif-religius), peran negara dalam "memproduksi" borjuasi nasional, serta kompatibilitas—atau ketidaksesuaian—gerakan-gerakan Islamis dengan kapitalisme dan neoliberalisme. Secara konseptual, artikel ini berargumen bahwa borjuasi dalam ilmu politik Islam berfungsi terutama sebagai alat untuk membaca hegemoni: menjelaskan bagaimana kelas pemilik modal memproduksi dan mendayagunakan wacana keagamaan (atau sekularisme) guna menstabilkan koalisi kelas, melegitimasi relasi properti, dan mengamankan proyek akumulasi. Artikel ini diakhiri dengan menegaskan ketiadaan konsensus ilmiah: sebagian literatur menekankan kelemahan atau ketergantungan borjuasi di masyarakat mayoritas Muslim pada negara, sementara yang lain mendokumentasikan kemunculan fraksi borjuasi Islam yang distingtif dalam konfigurasi historis tertentu.

Kata Kunci: borjuasi, politik Islam, Islamisme, analisis kelas, borjuasi saleh, hegemoni, neoliberalisme, Turki, Mesir, Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Istilah "bourgeoisie" atau borjuasi lazim diasosiasikan dengan tradisi pemikiran Marxis tentang relasi kelas dalam kapitalisme. Namun, dalam perkembangan kajian ilmu politik Islam kontemporer—yakni studi ilmu politik, sosiologi historis, dan ekonomi-politik tentang gerakan maupun partai Islam—konsep ini telah diadaptasi menjadi perangkat analitis yang jauh melampaui kerangka orisinalnya. Pertanyaan mendasar yang mendorong kajian ini adalah: bagaimana konsep borjuasi dioperasionalisasikan dalam ilmu politik Islam, dan apa kontribusi analitisnya bagi pemahaman tentang basis sosial, koalisi politik, serta proyek hegemoni yang melibatkan aktor-aktor Islamis?

Pertanyaan ini relevan karena sebagian besar literatur tentang politik Islam cenderung berfokus pada dimensi teologis atau ideologis gerakan Islam, sementara dimensi struktur kelas dan kepemilikan modal kerap luput dari perhatian. Padahal, sebagaimana akan ditunjukkan dalam artikel ini, memahami siapa kelas pemilik modal dalam masyarakat mayoritas Muslim, bagaimana fraksi-fraksinya saling bersaing, dan bagaimana relasi mereka dengan negara serta gerakan Islam—merupakan kunci untuk membaca dinamika politik Islam secara lebih komprehensif.

Artikel ini disusun sebagai berikut: bagian kedua membahas definisi inti borjuasi dalam tradisi Marxis dan ekonomi-politik serta cara ilmu politik Islam mengoperasionalkannya; bagian ketiga mengkaji relasi borjuasi, sekularisme, dan proyek negara-bangsa, khususnya dalam konteks Turki; bagian keempat menelaah borjuasi "saleh/Islam" dan kaitannya dengan koalisi politik Islam di Turki, Mesir, dan kawasan lain; bagian kelima membahas dimensi hegemoni dan relevansi analisis kelas bagi pembacaan politik Islam; bagian keenam menyajikan kasus Indonesia; bagian ketujuh mendiskusikan perdebatan dan kehati-hatian konseptual; dan bagian kedelapan menawarkan sintesis definisional.

________________________________________

2. Borjuasi sebagai Kategori Analitis: Dari Marxisme ke Ilmu Politik Islam

2.1 Definisi Marxis sebagai Titik Tolak

Dalam ekonomi-politik Marxis, masyarakat kapitalis dipahami melalui relasi dan pertentangan kelas, terutama antara proletariat (kelas pekerja) dan bourgeoisie/borjuasi (kelas yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi), di mana basis material-ekonomi dipandang berpengaruh terhadap institusi sosial-politik (superstructure) (Gümüşçü, 2010). Definisi Marxis ini juga muncul dalam uraian konseptual tentang bagaimana kapitalisme membentuk relasi eksploitasi—misalnya dorongan memaksimalkan profit—dan bagaimana posisi kelas terkait kepemilikan modal/alat produksi menjadi pusat analisis (Gümüşçü, 2010).

2.2 Operasionalisasi dalam Ilmu Politik Islam

Di dalam ilmu politik Islam dalam pengertian studi politik Islam/Islamisme kontemporer, istilah "borjuasi" umumnya tidak diperlakukan sebagai kategori normatif klasik Islam, melainkan sebagai kategori analitis modern—sering berakar pada tradisi Marxis atau ekonomi-politik—untuk menjelaskan basis sosial-material, koalisi kelas, dan proyek hegemoni yang melibatkan aktor-aktor Islamis maupun negara (Düzgün, 2012; Öncü, 2013; Uysal, 2019). Karena itu, "bourgeoisie menurut ilmu politik Islam" lazimnya berarti: bagaimana kelas pemilik modal dalam masyarakat mayoritas Muslim berinteraksi dengan Islam sebagai identitas, jaringan organisasi, dan proyek politik, termasuk bagaimana borjuasi "saleh/taat" (pious/devout bourgeoisie) dapat menjadi basis politik Islam tertentu (al-Anani, 2020; Uysal, 2019).

2.2.1 Borjuasi sebagai Basis Sosial-Material Politik Islam

Kajian politik Islam menekankan bahwa perubahan sosial-ekonomi—misalnya liberalisasi ekonomi dan transformasi struktur kelas—dapat membentuk konstituensi Islamis serta memengaruhi strategi organisasi/partai Islam (Uysal, 2019; Düzgün, 2012a). Dalam perbandingan Turki–Mesir, misalnya, liberalisasi ekonomi di Turki dipaparkan memfasilitasi tumbuhnya devout bourgeoisie (borjuasi religius) yang memiliki kepentingan pada liberalisme dan demokrasi, dan dukungan kelas ini dipandang berkaitan dengan transformasi Islamisme menjadi partai "konservatif-demokratik" (Uysal, 2019). Dalam kerangka serupa, literatur tentang kinerja elektoral Islamis juga mengaitkan keberhasilan partai Islamis dengan dinamika sosial-ekonomi dan—dalam sebagian argumen—dengan peran borjuasi konservatif-religius dalam menopang dan bahkan mendorong moderasi (Düzgün, 2012a).

Namun, literatur yang sama juga menekankan bahwa hubungan borjuasi religius dengan Islamisme tidak otomatis harmonis: ada ketegangan antara etos kesalehan—misalnya tuntutan kesederhanaan—dan logika akumulasi/konsumsi borjuasi. Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa dalam studi politik Islam, borjuasi dipahami sebagai aktor kelas yang kepentingannya tidak identik dengan idiom keagamaan yang dipakainya.

2.2.2 Borjuasi sebagai "Fraksi" yang Terbelah dan Relasinya dengan Negara

Dalam studi tentang Turki, borjuasi sering dipetakan sebagai fraksi yang bersaing—misalnya borjuasi besar pro-sekuler yang dekat dengan elit negara versus borjuasi provinsial/Anatolia yang konservatif-religius—yang bertarung atas distribusi sumber daya, akses negara, dan arah kebijakan (Tuğal, 2012; Hadiz, 2011). Argumen ini muncul dalam analisis tentang terbentuknya ruang politik bagi Islamis: adanya borjuasi provinsial konservatif pascatransisi neoliberal dipandang memunculkan perebutan sumber daya dengan borjuasi besar pro-sekuler yang punya kedekatan dengan elit negara (Tuğal, 2012). Pada level konseptual, pemetaan "dua kamp" borjuasi (sekuler–Islam) juga ditunjukkan sebagai bahasa yang sering dipakai untuk memahami kapital di Turki—misalnya sumbu Istanbul versus Anatolia; TÜSİAD versus MÜSİAD—meskipun beberapa studi mengingatkan bahwa kategorisasi ini dapat menyederhanakan keragaman relasi produksi dan strategi akumulasi (Hadiz, 2011).

Di sini, "borjuasi" dalam ilmu politik Islam tidak hanya berarti "orang kaya/kelas menengah atas", melainkan menunjuk pada posisi kelas dalam relasi kepemilikan dan akumulasi, yang bisa sangat bergantung pada negara. Misalnya, ada argumen historis bahwa negara Turki berperan besar dalam "memanufaktur" borjuasi nasional melalui kebijakan ekonomi nasionalis dan proyek modernisasi, sehingga borjuasi tertentu menjadi loyal pada agenda negara (Kemalis). Pada saat yang sama, kajian lain mengkritik cara baca yang terlalu mendikotomikan "negara vs. borjuasi" dan mendorong konseptualisasi kelas melalui relasi kepemilikan/properti yang lebih historis dan relasional (Düzgün, 2012b; Öncü, 2013).

________________________________________

3. Borjuasi, Sekularisme, dan Proyek Negara-Bangsa dalam Masyarakat Muslim: Kasus Turki

Sebagian literatur secara eksplisit membaca sekularisme sebagai medan perjuangan kelas yang artikulasinya berbeda-beda menurut relasi kapitalisme dan pembentukan negara. Dalam pembacaan historis atas Turki, proses sekularisasi dan konsolidasi negara-bangsa diposisikan terkait "revolusi borjuis" (1923) dan hubungan dialektis sekularisme–kapitalisme yang diselesaikan melalui relasi kelas. Kajian lain juga menggarisbawahi bahwa apa yang disebut "sekularisme" dapat berfungsi sebagai proyek "pembudayaan/pendisiplinan" yang terkait nilai-nilai borjuis—hukum, properti, kebebasan, kesopanan—dan sebagai proyek politik borjuasi Turki untuk membentuk subjek Islam baru yang patuh kepada negara-bangsa.

Implikasinya bagi definisi "bourgeoisie menurut ilmu politik Islam" adalah: borjuasi tidak dipahami semata-mata sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai pembawa proyek kultural-politik yang dapat berwujud sebagai sekularisme negara maupun sebagai Islamisasi ruang publik—tergantung fraksi borjuasi mana yang dominan, dan bagaimana negara mengelola agama. Karena itu, literatur Turki sering mengaitkan konflik politik (laik vs. Islamis) dengan pembelahan kelas pemilik/propertied classes—misalnya sumbu Istanbul laik vs. Anatolia Islamis (Hadiz, 2011; Tuğal, 2012).

________________________________________

4. Borjuasi "Saleh/Islam" dan Politik Islam: Partai, Kebijakan Ekonomi, dan Koalisi Lintas-Kelas

4.1 Turki: Dari Devout Bourgeoisie ke Koalisi Lintas-Kelas Partai Islamis

Studi komparatif Turki–Mesir menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi di Turki memfasilitasi pertumbuhan borjuasi saleh yang berkepentingan pada liberalisme dan demokrasi, serta bahwa dukungan kelas ini berkaitan dengan keberhasilan Islamis moderat mentransformasi Islamisme menjadi partai konservatif-demokratik (Uysal, 2019). Literatur kebijakan perkotaan dan rescaling negara juga menggambarkan bahwa keberhasilan politik Islam—misalnya Refah/Welfare Party—melibatkan aliansi lintas-kelas: menggabungkan wacana moral solidaritas untuk massa miskin kota dengan kepentingan borjuasi Islam yang sedang naik. Dalam narasi ini, borjuasi Islam bukan hanya donor, melainkan bagian dari koalisi politik yang membentuk program dan jaringan—termasuk jejaring amal/charity berbasis pemahaman Islam—pada skala lokal.

Sejumlah studi juga menekankan bahwa penguatan borjuasi konservatif—dalam konteks neoliberalisasi dan integrasi ke kapital global—berkaitan dengan berkembangnya asosiasi kesejahteraan bermotivasi agama dan praktik bantuan sosial yang kompatibel dengan perkembangan neoliberal internasional. Artinya, dalam "ilmu politik Islam" arus ekonomi-politik, borjuasi Islam dapat dipahami sebagai kelas pemilik modal yang menautkan akumulasi kapital dengan infrastruktur sosial-keagamaan (amal, jaringan organisasi, legitimasi moral).

4.2 Mesir: Borjuasi Islamis, Neoliberal, dan Ketegangan Etos "Kesederhanaan"

Dalam kasus Ikhwanul Muslimin (2012–2013), dijelaskan bahwa gerakan ini mengadopsi visi ekonomi berorientasi pasar—mendorong sektor swasta, liberalisasi ekonomi, dan menarik investasi asing—sambil mencoba menyeimbangkan konstituensi lintas-kelas dan komitmen pada kebijakan neoliberal. Penjelasan yang diajukan adalah bahwa kecenderungan neoliberal Ikhwan dipengaruhi antara lain oleh pragmatisme gerakan dan keberadaan devout bourgeoisie di dalam jaringan mereka. Kajian lain tentang Mesir juga menekankan munculnya "Islamist bourgeoisie" yang terkait dengan ekonomi Islam—misalnya lembaga investasi/bank Islam—dan bahwa promosi negara atas ekonomi Islam membantu memperbesar daya ungkit politik-ekonomi borjuasi komersial Islamis (Daher, 2020).

Akan tetapi, literatur perbandingan Turki–Mesir menekankan nuansa: sekalipun ada argumen "ketiadaan borjuasi saleh kuat" di Mesir, pembacaan empiris dapat mengisyaratkan keberadaan borjuasi saleh, namun keterlibatannya dibatasi oleh risiko politik dan ketegangan normatif—misalnya penekanan Ikhwan pada kerendahan hati/modesty yang dapat bertentangan dengan dorongan akumulasi dan konsumsi borjuasi saleh. Nuansa ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, borjuasi saleh bukan kategori tunggal; ia dipahami melalui konflik internal gerakan Islamis, risiko represi, dan etika organisasi.

4.3 Islamisme di Luar Turki–Mesir: Kompatibilitas dengan Kapitalisme dan Neoliberalisme

Kajian politik-ekonomi tentang Hezbollah menegaskan bahwa gerakan fundamentalis dapat menggunakan simbol/narasi agama, tetapi praktiknya perlu dipahami sebagai selaras dengan lingkungan kapitalis tempat ia beroperasi; bahkan dianalisis dukungannya terhadap kebijakan neoliberal meski berpidato atas nama kelas populer (Raza & Ali, 2026). Temuan ini konsisten dengan kerangka yang menolak melihat politik Islam sebagai residu masa lalu; sebaliknya, ia dipahami sebagai fenomena kontemporer yang "terletak" dalam konteks ekonomi-politik saat ini (Göçmen, 2014; Raza & Ali, 2026). Dalam idiom ini, "borjuasi" relevan karena membantu menjelaskan bagaimana aktor Islamis dapat menjadi bagian dari reproduksi kapitalisme—atau hibridnya—bukan otomatis antikapitalis (Göçmen, 2014; Raza & Ali, 2026).

________________________________________

5. Dimensi Hegemoni: Mengapa "Kelas" (Borjuasi) Penting dalam Membaca Politik Islam

Dalam tradisi analisis kelas antikolonial Marxis, ditekankan bahwa karakter "revolusioner atau reaksioner" politik Islam harus diukur dari karakter kelasnya; berbicara tentang politik Islam secara umum tanpa menentukan karakter kelasnya dinilai sebagai cara bicara dari posisi borjuis dominan (Göçmen, 2014). Sejalan dengan itu, potret intelektual Samir Amin menekankan argumen bahwa politik Islam—pada ranah isu sosial yang nyata—sering selaras dengan kapitalisme dependen dan imperialisme, membela kesakralan properti, serta melegitimasi ketimpangan dan kebutuhan reproduksi kapitalis (Cronin, 2015). Dalam pembacaan tentang Mesir pascaMubarak, bahkan digambarkan bahwa blok reaksioner dipimpin "borjuasi Mesir"—termasuk yang bercorak comprador—dan memiliki instrumen politik (militer/polisi, institusi negara, aparatus agama), serta bahwa faksi politik Islam menjadi salah satu instrumen dalam blok itu (Tok, t.t.).

Bagi definisi "bourgeoisie menurut ilmu politik Islam", konsekuensinya adalah: borjuasi dipahami bukan hanya sebagai "kelas kaya", tetapi sebagai aktor yang memproduksi dan memakai wacana agama (atau sekularisme) untuk membangun hegemoni, menstabilkan koalisi kelas, dan mengamankan proyek akumulasi (Göçmen, 2014; Tok, t.t.).

________________________________________

6. Indonesia: Borjuasi/Petty Bourgeoisie dan Populisme Islam sebagai Koalisi Lintas-Kelas

Untuk Asia Tenggara, khususnya Indonesia, analisis politik Islam dengan perangkat kelas juga menekankan akar sosiologis-historis. Kajian tentang politik Islam Indonesia menunjukkan bahwa basis kelas Islam terorganisasi pada era kolonial berada pada urban dan rural petty bourgeoisie, sehingga aktor-aktor Islam terancam oleh kemungkinan revolusi proletarian (Khelghat-Doost, 2020). Selain itu, politik Islam kontemporer diperlakukan sebagai respons populis terhadap ketegangan dan kontradiksi kapitalisme global, dan beberapa elemen ideologi politik Islam kontemporer dilihat sebagai warisan kecemasan Muslim petty bourgeoisie awal abad ke-20 terhadap kelangsungan basis materialnya (Khelghat-Doost, 2020).

Dalam kerangka "populisme Islam", studi pedesaan Indonesia menekankan bahwa populisme Islam bekerja sebagai aliansi lintas-kelas dengan narasi ummah yang "menangguhkan" perbedaan kepentingan internal; studi tersebut juga menyatakan bahwa aliansi lintas-kelas dengan borjuasi memainkan peran besar dan dipandang lebih representatif untuk populisme Islam Indonesia secara umum (Varol, 2017). Sementara itu, studi tentang populisme di Indonesia pascaotoritarian menunjukkan bahwa populisme yang bersaing—nasionalis dan berorientasi Islam—kerap terjalin dalam konflik elite, dan dinamika itu terjadi dalam konteks dominasi oligarkik yang tidak mudah digoyahkan oleh populisme-populisme tersebut (Gürcan et al., 2024). Dengan demikian, "borjuasi" dalam ilmu politik Islam untuk Indonesia terutama berguna sebagai alat untuk membaca koalisi lintas-kelas, konflik elite, dan keterikatan populisme Islam pada struktur kekuasaan yang lebih luas (Gürcan et al., 2024; Khelghat-Doost, 2020).

________________________________________

7. Perdebatan dan Kehati-hatian Konseptual: "Ada/Tidak Adanya" Borjuasi dalam Masyarakat Muslim

Sebagian literatur mencatat adanya asumsi yang cukup mapan dalam studi modernisasi bahwa "negara yang overdeveloped/tradisi negara kuat" di Timur Tengah menghambat perkembangan borjuasi yang kuat; bahkan ada pula asumsi bahwa reaksi Islam terhadap inovasi, hukum waris Islam, atau ketiadaan konsep korporasi menghambat kelas komersial, dan akibatnya birokrasi menjadi agen perubahan melalui "revolusi dari atas" (Düzgün, 2012b). Akan tetapi, studi yang sama mengajukan kritik terhadap pembacaan yang terlalu bertumpu pada "jatuh-bangunnya agensi borjuasi" dan mendorong pemahaman transformasi modernitas-kapitalisme melalui konsolidasi relasi properti kapitalis (Düzgün, 2012b). Secara paralel, ada argumen bahwa analisis berbasis dikotomi pra-beri antara negara dan borjuasi dapat menutup konteks relasional-historis pembentukan kelas (Düzgün, 2012b; Öncü, 2013).

Di sisi lain, terdapat klaim normatif-empiris yang lebih umum bahwa masyarakat Islam belum menghimpun kelas setara "borjuasi industrial Eropa" yang berkepentingan pada modernisasi dan memiliki daya untuk memperjuangkannya; alasan yang diberikan mencakup struktur ekonomi berbasis sumber daya alam dan lemahnya dinamika pasar yang mendorong inovasi/kompetisi (Daryani & Nakhae, 2011). Namun, klaim semacam ini perlu dibaca berdampingan dengan temuan-temuan yang justru menunjukkan kemunculan borjuasi Islam/devout bourgeoisie dalam konteks tertentu—misalnya Turki dan juga bentuk-bentuknya dalam Ikhwan (Uysal, 2019)—serta bukti tentang "Islamist bourgeoisie" yang tumbuh melalui ekonomi Islam dan dukungan kebijakan negara, misalnya Mesir pada dekade 1980-an (Daher, 2020). Dengan kata lain, literatur yang ada tidak memberi konsensus tunggal: sebagian menekankan kelemahan/ketiadaan borjuasi (atau ketergantungannya pada negara), sementara yang lain mendokumentasikan kemunculan fraksi borjuasi Islam dalam konfigurasi historis tertentu (Daher, 2020; Daryani & Nakhae, 2011; Düzgün, 2012b; Uysal, 2019).

________________________________________

8. Sintesis Definisional: "Bourgeoisie" menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan literatur ilmu politik tentang politik Islam yang tersedia, borjuasi (bourgeoisie) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, definisi inti (berakar Marxis/ekonomi-politik): borjuasi adalah kelas yang posisinya ditentukan oleh kepemilikan/penguasaan modal dan alat produksi dalam kapitalisme, serta relasinya dengan kelas lain—khususnya pekerja—dalam struktur eksploitasi dan konflik kelas (Gümüşçü, 2010).

Kedua, dalam kajian politik Islam: borjuasi dipakai untuk menjelaskan basis kelas dari gerakan/partai Islam dan proyek politik yang mengatasnamakan Islam, termasuk bagaimana perubahan ekonomi (liberalisasi/neoliberalisme) membentuk konstituensi Islamis (Uysal, 2019).

Ketiga, borjuasi tidak tunggal, melainkan terfraksinasi dan berjejaring dengan negara: contoh kuat adalah pemetaan fraksi borjuasi sekuler besar yang dekat dengan negara versus borjuasi konservatif-religius provinsial yang naik dalam neoliberalisasi di Turki (Hadiz, 2011; Tuğal, 2012), serta pengertian borjuasi yang terbentuk/diorkestrasi oleh kebijakan negara dalam proyek "borjuasi nasional".

Keempat, borjuasi "saleh/Islam" (pious/devout bourgeoisie) sebagai kategori empiris: ia menunjuk pada pemilik modal yang mengartikulasikan kesalehan Islam dan dapat menjadi pendukung, pembentuk, atau sekaligus sumber ketegangan internal bagi Islamisme—misalnya di Turki dan Mesir (Uysal, 2019).

Kelima, fungsi analitis utamanya: membantu membaca hegemoni dan proyek politik. Bagaimana politik Islam dapat bersifat revolusioner atau reaksioner bergantung pada karakter kelas dan aliansinya, termasuk kemungkinan politik Islam berperan dalam legitimasi properti/ketimpangan dan kompatibilitas dengan kapitalisme dependen (Göçmen, 2014; Tok, t.t.).

________________________________________

9. Simpulan

Dengan definisi ini, "bourgeoisie menurut ilmu politik Islam"—dalam arti studi politik Islam kontemporer—bukanlah istilah teologis, melainkan perangkat analitis untuk menjelaskan siapa kelas pemilik modal itu, fraksinya yang mana, bagaimana ia beraliansi dengan negara, partai Islamis, aparatus agama, atau oligarki, dan bagaimana ia memakai Islam (atau sekularisme) sebagai idiom legitimasi dan mobilisasi dalam perjuangan politik-ekonomi (Göçmen, 2014; Tok, t.t.).

Kajian-kajian yang diulas dalam artikel ini menunjukkan bahwa analisis kelas—khususnya konsep borjuasi—tetap relevan dan produktif dalam studi politik Islam, sejauh ia digunakan secara kritis, memperhatikan konteks historis-komparatif, dan tidak mengarah pada determinisme ekonomi yang menyederhanakan kompleksitas relasi agama, kelas, negara, dan akumulasi. Ketiadaan konsensus dalam literatur justru mencerminkan keragaman konfigurasi historis dan kontestasi teoritik yang menjadikan kajian ini kaya dan terus berkembang.

________________________________________

Daftar Pustaka

al-Anani, K. (2020). Devout neoliberalism?! Explaining Egypt's Muslim Brotherhood's socio-economic perspective and policies. Politics and Religion, 13(4), 748–767. https://doi.org/10.1017/s1755048320000085

Cronin, S. (2015). Introduction: Edward Said, Russian Orientalism and Soviet Iranology. Iranian Studies, 48(5), 647–662. https://doi.org/10.1080/00210862.2015.1058633

Daher, J. (2020). Hezbollah, neoliberalism and political economy. Politics and Religion, 13(4), 719–747. https://doi.org/10.1017/s1755048320000218

Daryani, H., & Nakhae, N. (2011). The changing formations of the power bloc in Iran and the neo-national bourgeoisie. Global Discourse, 2(2), 96–114. https://doi.org/10.1080/23269995.2011.10707911

Düzgün, E. (2012a). Capitalist modernity a la Turca: Turkey's 'great transformation' reconsidered. Critical Sociology, 39(6), 889–909. https://doi.org/10.1177/0896920512451605

Düzgün, E. (2012b). Class, state and property: Modernity and capitalism in Turkey. European Journal of Sociology, 53(2), 119–148. https://doi.org/10.1017/s0003975612000070

Göçmen, İ. (2014). Religion, politics and social assistance in Turkey: The rise of religiously motivated associations. Journal of European Social Policy, 24(1), 92–103. https://doi.org/10.1177/0958928713511278

Gümüşçü, Ş. (2010). Class, status, and party: The changing face of political Islam in Turkey and Egypt. Comparative Political Studies, 43(7), 835–861. https://doi.org/10.1177/0010414010361341

Gürcan, E. C., Yurtçiçek, S., Özyiğit, S. E., & Demircan, N. (2024). Conceptualizing the Turkish revolution in the longue durée. Journal of Labor and Society, 27(4), 463–495. https://doi.org/10.1163/24714607-bja10161

Hadiz, V. R. (2011). Indonesian political Islam: Capitalist development and the legacies of the Cold War. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30(1), 3–38. https://doi.org/10.1177/186810341103000101

Khelghat-Doost, H. (2020). The Iranian Revolution of 1979: Confronting theories of revolution and charisma. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i4/7153

Öncü, A. (2013). Turkish capitalist modernity and the Gezi revolt. Journal of Historical Sociology, 27(2), 151–176. https://doi.org/10.1111/johs.12036

Raza, S., & Ali, N. G. (2026). Done with decolonisation? The perils and possibilities of a concept. Race & Class, 68(1), 32–55. https://doi.org/10.1177/03063968261442108

Tok, E. (t.t.). Varieties of communitarianism in the cities of Anatolia Region: A comparison of Kayseri, Gaziantep and Eskisehir. https://doi.org/10.22215/etd/2011-09553

Tuğal, C. (2012). Fight or acquiesce? Religion and political process in Turkey's and Egypt's neoliberalizations. Development and Change, 43(1), 23–51. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2012.01762.x

Uysal, G. (2019). Secularism as a field of class struggle: State, religion, and class relations in Turkey. Journal of Historical Sociology, 32(3), 331–344. https://doi.org/10.1111/johs.12245

Varol, F. (2017). From developmentalism to neoliberalism: The changing role of the state and development of Islamic business and finance in Turkey. Turkish Journal of Islamic Economics, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.26414/tujise.2018.5.1.1-15