02062 - Blok Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Dinamika, dan Manifestasi Kontemporer

Political Blocs in the Perspective of Islamic Political Science: Concepts, Dynamics, and Contemporary Manifestations

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep blok politik dalam perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan sintesis literatur. Blok politik dipahami sebagai pengelompokan negara, partai, atau gerakan yang bertindak bersama berdasarkan kesamaan identitas atau ideologi dan/atau kepentingan pragmatis. Kajian ini menelusuri perkembangan konsep blok dari era Perang Dingin hingga politik Islam kontemporer, mencakup dimensi supranasional, regional, hingga level gerakan masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa blok politik dalam konteks Islam tidak bersifat monolitik: identitas Islam dapat menjadi simbol pemersatu, tetapi daya tahan blok lebih banyak ditentukan oleh konsistensi kepentingan dan konfigurasi kekuasaan. Kasus-kasus seperti IMCTC, koalisi Saudi di Yaman, transisi Mesir, sistem politik Lebanon, aliansi Islamis-militer di Sudan, serta gerakan populisme Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa blok politik Islam merupakan arena negosiasi kepentingan yang kompleks, bukan sekadar penyatuan ideologi keagamaan.

Kata Kunci: blok politik, ilmu politik Islam, koalisi, aliansi, identitas, kepentingan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of political blocs from the perspective of Islamic political science through a literature synthesis approach. A political bloc is understood as a grouping of states, parties, or movements acting together based on shared identity or ideology and/or pragmatic interests. The study traces the development of the bloc concept from the Cold War era to contemporary Islamic politics, encompassing supranational, regional, and civil society movement dimensions. Findings indicate that political blocs in the Islamic context are not monolithic: Islamic identity may serve as a unifying symbol, but the durability of a bloc is more often determined by the consistency of interests and broader power configurations. Cases such as the IMCTC, the Saudi-led coalition in Yemen, Egypt's democratic transition, Lebanon's political system, the Islamist-military alliance in Sudan, and Islamic populism movements in Indonesia demonstrate that Islamic political blocs constitute complex arenas of interest negotiation, not merely the unification of religious ideology.

Keywords: political bloc, Islamic political science, coalition, alliance, identity, interest

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep blok politik merupakan salah satu unit analisis penting dalam kajian ilmu politik, baik pada level domestik maupun internasional. Dalam perkembangan kajian ilmu politik Islam, konsep ini semakin relevan mengingat dinamika gerakan, partai, dan negara-negara yang menggunakan Islam sebagai basis identitas atau ideologi dalam kompetisi kekuasaan terus berkembang secara signifikan. Namun demikian, pemahaman tentang blok politik dalam perspektif ilmu politik Islam kerap disederhanakan seolah-olah setiap pengelompokan berbasis Islam semata-mata bersifat ideologis dan religius, tanpa mempertimbangkan dimensi pragmatis, kepentingan keamanan, maupun dinamika kekuasaan yang melatarbelakanginya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep blok politik dalam perspektif ilmu politik Islam, mulai dari pembedaan konseptual antara blok, koalisi, dan aliansi; perkembangan historis konsep blok dari era Perang Dingin; hingga manifestasinya dalam berbagai konteks politik Islam kontemporer. Melalui sintesis berbagai literatur, artikel ini berargumen bahwa blok politik dalam konteks Islam merupakan fenomena yang kompleks, yang di dalamnya identitas keislaman berinteraksi dengan kepentingan pragmatis dalam membentuk, mempertahankan, atau membubarkan suatu pengelompokan kekuatan politik.

________________________________________

2. Pengertian Blok Politik dan Pembedaannya dengan Koalisi dan Aliansi

Dalam kajian ilmu politik, blok politik dapat dipahami sebagai pengelompokan aktor—negara, partai, atau gerakan—yang bertindak bersama karena kesamaan ideologi dan/atau kepentingan. Di literatur yang digunakan, pengelompokan semacam ini sering dijelaskan melalui istilah koalisi dan aliansi. Djuyandi membedakan bahwa koalisi adalah penyatuan struktural dua partai atau lebih, sedangkan aliansi adalah penyatuan sebagian besar kepentingan dua partai atau lebih dalam jangka waktu relatif lebih lama; sementara asosiasi adalah persekutuan kepentingan tertentu dalam jangka waktu lebih singkat (Mushlih & Hurriyah, 2017). Dalam kerangka keamanan dan hubungan internasional, Montratama menegaskan koalisi sebagai kesepakatan aksi bersama yang ad hoc/sementara dan dibangun karena ada kepentingan bersama yang melampaui perbedaan di antara negara-negara yang terlibat (Musta'id, 2022).

Karena itu, blok politik dapat diposisikan sebagai kategori payung yang mencakup berbagai bentuk alignment (koalisi ad hoc, aliansi yang lebih permanen, atau konfigurasi pengelompokan aktor dalam arena politik tertentu), termasuk kemungkinan konflik internal di dalamnya. Simbolon, misalnya, mendefinisikan "oposisi dalam aliansi" sebagai konflik yang dapat muncul antara anggota aliansi atau antara satu anggota dengan aliansi itu sendiri karena perbedaan preferensi politik dan ketidakpastian persepsi terhadap preferensi tersebut (Garadian, 2017). Dalam praktiknya, dinamika internal semacam ini penting karena menunjukkan bahwa blok bukan sekadar kesatuan ide, tetapi juga arena negosiasi dan pertarungan kepentingan (Garadian, 2017; Mushlih & Hurriyah, 2017).

________________________________________

3. Blok sebagai Konsep Polarisasi Kekuasaan: dari Perang Dingin ke Politik Kontemporer

Konsep blok sangat jelas dalam narasi Perang Dingin yang melahirkan polarisasi Blok Barat dan Blok Timur. Simbolon mencontohkan polarisasi Perang Dingin melalui pembentukan Pakta Warsawa (Blok Timur) dan NATO (Blok Barat) (Garadian, 2017). Kerangka serupa juga ditunjukkan oleh Luerdi dan Faruki yang menekankan bahwa Perang Dingin membelah Eropa menjadi Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet, serta adanya kelompok ketiga yakni negara-negara yang tidak ingin terikat pada kedua blok (Gerakan Non-Blok). Dalam konteks Indonesia, Nugroho juga menggambarkan pasca-Perang Dunia II konstelasi politik dunia terbagi menjadi Blok Barat dan Blok Timur, dan negara-negara "berlomba" menjadi aliansi salah satu blok (Hakiki & Sari, 2022); sementara Mudzakkir menegaskan isu Perang Dingin sebagai pertarungan ideologis liberalisme versus komunisme yang menjadi latar banyak peristiwa politik internasional (Kurniawan & Zahidi, 2022).

Dari sudut ini, blok politik tidak identik dengan agama tertentu; ia adalah logika pengelompokan kekuatan dalam rangka kompetisi pengaruh, keamanan, dan kepentingan. Namun, pasca-Perang Dingin, tema-tema identitas—termasuk identitas Islam—menjadi salah satu basis pembentukan blok dalam banyak isu: keamanan, konflik kawasan, kontra-terorisme, hingga kompetisi hegemoni (Garadian, 2017; Kurniawan & Zahidi, 2022). Dengan kata lain, politik kontemporer memperlihatkan bahwa blok dapat terbentuk baik karena ideologi besar global maupun karena identitas/ideologi yang lebih spesifik—misalnya sektarian—dan kepentingan yang lebih pragmatis (Garadian, 2017; Kurniawan & Zahidi, 2022).

________________________________________

4. Blok Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Aktor, Identitas, dan Kepentingan

Dalam literatur yang tersedia, ilmu politik Islam—atau kajian politik Islam—dipahami sebagai studi atas aktivitas organisasi/gerakan yang melakukan mobilisasi di bidang politik sambil menyebarkan tanda dan simbol tradisi Islam. Musta'id, misalnya, merujuk politik Islam sebagai aktivitas organisasi/gerakan yang memobilisasi dan melakukan agitasi politik sembari menyebarkan simbol tradisi Islam. Dalam kajian mobilisasi Islamis, Testriono menempatkan aktivisme Islam sebagai spektrum luas: dari gerakan dakwah, tindakan kolektif berbasis simbol Islam, hingga gerakan politik yang berusaha mendirikan negara Islam; dan menekankan pentingnya struktur peluang politik serta bentuk-bentuk partisipasi formal—partai, pemilu, dan parlemen. Hamdi juga membedakan fundamentalisme—yang menekankan aspek keagamaan—dari Islamisme yang menekankan Islam sebagai ideologi politik untuk membangun negara Islam atau masyarakat yang menjalankan syariat.

Dari sini, blok politik menurut ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai pengelompokan aktor politik yang menggunakan Islam sebagai identitas, simbol, atau ideologi, atau yang bergerak di arena politik dengan mengaitkan agenda pada kepentingan-kepentingan yang diklaim selaras dengan Islam—namun tidak otomatis murni didorong doktrin. Garadian, misalnya, menekankan bahwa motivasi kepentingan kelompok dan keuntungan ekonomi dapat melahirkan kekuatan politik Islam, sehingga pada dasarnya fenomena politik Islam tidak berbeda dari politik pada umumnya, yakni tetap terikat kepentingan (Simbolon, 2020). Dengan demikian, blok politik Islam dalam pengertian ilmu politik tidak semata blok keagamaan, melainkan konfigurasi aktor yang mengartikulasikan—atau mempolitisasi—Islam dalam kompetisi kekuasaan dan kebijakan (Simbolon, 2020).

________________________________________

5. Tingkatan dan Bentuk Blok Politik dalam Politik Islam Kontemporer

5.1 Blok Supranasional Berbasis Identitas: Pan-Islamisme, Institusi Regional, dan Keterbatasannya

Kajian identitas di Timur Tengah menunjukkan adanya identitas supra-negara seperti Pan-Islamisme yang dapat membatasi loyalitas semata pada negara-bangsa dan mendorong regionalisme. Artikel tentang identitas politik dan regionalisme Timur Tengah menyatakan bahwa kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan dipengaruhi identitas sebagai bangsa Arab dan bangsa Islam, serta regionalisme dibentuk antara lain melalui Arab League dan Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC). Namun, sumber yang sama juga menekankan bahwa meskipun ada solidaritas Islam dalam melawan nilai Barat, "tidak ada blok muslim yang muncul" untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan global melawan dunia Islam, dan institusi-institusi juga dinilai tidak berfungsi secara memadai belakangan ini. Hal ini penting sebagai nuansa: identitas Islam dapat menjadi basis wacana blok, tetapi institusionalisasi blok tidak otomatis efektif.

5.2 Blok/Koalisi Keamanan Global yang Mengatasnamakan Nilai Islam: Kasus IMCTC

Dalam isu keamanan global, Gultom dkk. membahas pembentukan Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) sebagai aliansi militer yang dipimpin secara de facto oleh Arab Saudi dan beranggotakan 41 negara dunia Islam untuk melawan terorisme, dengan klaim mempromosikan nilai Islam yang damai dan inklusif melalui perpaduan pendekatan militer dan non-militer (Kuswaya, 2013). Fajar dan Nashir juga menyebut bahwa Saudi membangun aliansi IMCTC pada akhir 2015—disebut terdiri dari 40 negara muslim—sebagai inisiatif balancing di luar kawasan (Heriamsal et al., 2024). Dua rujukan ini konsisten memahami IMCTC sebagai bentuk koalisi/aliansi lintas negara Muslim yang mengusung agenda kontra-terorisme (Heriamsal et al., 2024; Kuswaya, 2013).

Namun, cara memaknai IMCTC dapat berbeda penekanannya: Gultom dkk. menekankan IMCTC sebagai promosi nilai Islam moderat dan kontra-narasi ekstremisme (Kuswaya, 2013), sedangkan Fajar dan Nashir memposisikan inisiatif aliansi Saudi dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang dipenuhi kontestasi polaritas dan agenda kepentingan—termasuk dimensi balancing (Heriamsal et al., 2024). Perbedaan aksen ini menunjukkan bahwa blok politik berbingkai Islam dapat dibaca sekaligus sebagai proyek nilai dan sebagai instrumen geopolitik (Heriamsal et al., 2024; Kuswaya, 2013).

5.3 Blok Sektarian dan Balancing Regional: Contoh Koalisi Saudi dalam Konflik Yaman

Contoh blok politik berbasis kepentingan-keamanan sekaligus identitas sektarian terlihat dalam konflik Yaman. Hakiki dan Sari menjelaskan intervensi militer Saudi di Yaman dipahami sebagai bagian dari kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia (status regional power), dan kepentingan ideologis—dengan Saudi menggambarkan intervensinya sebagai perlawanan terhadap pengaruh Syiah Iran melalui Houthi (Gultom et al., 2024). Mereka juga mencatat Saudi berusaha menempatkan diri di pusat koalisi regional—dalam istilah sektarian, koalisi "Sunni"—untuk melawan Iran (Gultom et al., 2024). Dalam detail komposisi, Hakiki dan Sari menyebut koalisi pimpinan Saudi terdiri dari sembilan negara Arab—Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Sudan, dan Qatar—hingga Qatar dikeluarkan pada Juni 2017 (Gultom et al., 2024).

Kerangka eksternalisasi konflik juga menegaskan bahwa eskalasi konflik Yaman dipengaruhi kedekatan geografis, kesamaan identitas/ideologi antara pihak internal dan eksternal yang mengintervensi, serta peluang dan kepentingan aktor luar (Parancika & Aris, 2021). Taufiq dan Utama menambahkan dinamika transisi politik Yaman yang mengabaikan Houthi dan Hirak mendorong penolakan dan boikot, sekaligus memperlihatkan keterlibatan koalisi Saudi sebagai aktor eksternal (Luerdi & Faruki, 2021). Basundoro memperkuat pembacaan ini dengan menekankan perang proksi Saudi–Iran, termasuk strategi membangun aliansi dan dukungan proksi sebagai bentuk perimbangan kekuatan untuk mencapai hegemoni regional (Nordholt, 2017). Notodewo dan Machmudi juga menyinggung Saudi membentuk koalisi melawan Houthi pada 2015 dan menyebut dukungan pihak lain—termasuk Amerika Serikat—terhadap koalisi Saudi. Keseluruhan rujukan ini memperlihatkan bahwa blok dapat terbentuk sebagai koalisi keamanan yang dipadukan dengan narasi identitas/ideologi (Gultom et al., 2024).

________________________________________

6. Blok Politik pada Level Negara–Masyarakat: Aliansi Elit, Partai, dan Gerakan Islam

6.1 Blok/Koalisi Islamis di Mesir: dari Aliansi Elektoral ke Fragmentasi

Kasus Mesir memperlihatkan bahwa blok politik Islam tidak monolitik, dan relasi dengan aktor lain—militer maupun sekuler—menentukan stabilitas transisi. Mushlih dan Hurriyah menguraikan aktor transisi Mesir, yang meliputi militer/SCAF, kelompok Islam termasuk Ikhwanul Muslimin dan Salafi, elite rezim lama, dan kelompok sekuler, serta menekankan kegagalan elite settlement akibat perbedaan ideologi dan gagalnya pengelolaan koalisi Islam–sekuler (Rizqullah, 2021). Mereka juga menggambarkan adanya konfigurasi blok elektoral: misalnya Aliansi Demokratik untuk Mesir yang dipimpin FJP—afiliasi Ikhwan—dan keberadaan blok Islamis yang dipimpin partai Salafi al-Nour dalam perolehan kursi parlemen (Rizqullah, 2021). Utami dan Anam menambahkan bahwa pada awal transisi, SCAF dan Ikhwan membangun aliansi untuk menekan pertumbuhan gerakan liberal, tetapi aliansi pecah karena kecurigaan dan perebutan kontrol atas negara. Maskum dan Machmudi juga menekankan fragmentasi elite dan kegagalan kesepakatan pembagian kekuasaan sebagai latar kegagalan demokrasi Mesir pasca-Arab Spring (Harmiyati, 2021), sejalan dengan Zada yang menekankan pertarungan Islamisme, radikalisme, dan liberalisme pasca jatuhnya rezim.

Rangkaian ini menunjukkan bahwa blok politik—Islamis versus sekuler, atau militer versus Islamis—bukan hanya hasil kesamaan ideologi, tetapi juga hasil kalkulasi kekuasaan; dan kegagalan mengelola blok/koalisi dapat berujung pada instabilitas hingga kudeta (Harmiyati, 2021; Rizqullah, 2021).

6.2 Blok Politik dalam Sistem Konfensional Lebanon: Aliansi Berbasis Orientasi Ideologis-Komunal

Harmiyati menunjukkan bahwa polarisasi politik Lebanon termanifestasi dalam koalisi seperti Aliansi 14 Maret dan Aliansi 8 Maret, yang dipetakan berdasarkan ideologi/afiliasi komunal—Sunni, Druze, Kristen versus Syiah dan dukungan terhadap Hizbullah/Amal—serta sikap pro-Barat versus anti-orientasi pro-Barat (Azis, 2016). Dengan demikian, blok politik di Lebanon beroperasi sebagai koalisi partai/elite yang berkompetisi merebut pengaruh ideologis di pemerintahan dan wilayah (Azis, 2016). Kasus Lebanon mempertegas bahwa blok politik dapat terbentuk dalam sistem yang secara formal membagi kekuasaan berdasarkan komposisi kelompok agama, sehingga blok menjadi format kontestasi yang relatif ajeg (Azis, 2016).

6.3 Blok/Aliansi Islamis–Militer di Sudan: Islam sebagai Basis Legitimasi Blok Kekuasaan

Dalam konteks Sudan, Kurniawan dan Zahidi menjelaskan kudeta 30 Juni 1989 oleh Omar Bashir yang didukung perwira muda dan National Islamic Front (NIF) serta aliansi dengan Hasan al-Turabi; kemudian Bashir memperkenalkan hukum Islam secara nasional. Wahiduddin juga menegaskan Bashir merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin generasi baru politik Islam berbasis aliansi antara Islamis dan militer, dengan langkah pembubaran parlemen, pelarangan partai, dan introduksi hukum Islam. Hal ini menunjukkan bentuk blok politik yang bukan sekadar koalisi elektoral, melainkan blok kekuasaan rezim yang memadukan aparat koersif dan legitimasi ideologis-religius.

________________________________________

7. Blok Politik pada Level Gerakan dan Masyarakat Sipil Islam: Aliansi Informal, Taktis, dan Populisme

7.1 Aliansi Informal Islamis–Partai sebagai Strategi Mobilisasi Damai

Dalam mobilisasi Islamis damai, Kuswaya—dalam ulasannya atas Hwang—menyatakan bahwa tarekat, yayasan, dan asosiasi Islam sebagai bagian masyarakat sipil boleh menjalin aliansi informal dengan partai politik untuk mencapai tujuan bersama. Argumen yang sejalan muncul dalam pembahasan Testriono bahwa lingkungan politik yang terbuka dapat mendorong kelompok-kelompok Islamis membentuk aliansi informal dengan partai politik dan terlibat dalam saluran politik resmi, sehingga cenderung meninggalkan metode kekerasan. Dua rujukan ini memberi basis bahwa blok politik pada level masyarakat sipil Islam dapat bersifat issue-based dan pragmatis-instrumental, bukan semata fusi ideologi.

7.2 Blok/Koalisi Gerakan Penegakan Syariat: KPPSI sebagai Wadah Aliansi/Koalisi

Azis menunjukkan bahwa KPPSI di Makassar secara eksplisit diproyeksikan sebagai kelompok koalisi/aliansi untuk merangkul kelompok-kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam, termasuk merangkul organisasi Islam yang enggan, dengan pola dukungan fleksibel agar soliditas misi aliansi tetap terjaga. Hal ini menggambarkan blok politik sebagai desain organisasi gerakan: menyatukan aktor heterogen dengan aturan kerja sama yang menjaga otonomi mitra tetapi mempertahankan agenda bersama.

7.3 Blok Populisme Islam dan Koalisi Multikelas: Keterbatasan Daya Tahan Aliansi

Dalam konteks Indonesia, Kusumo dan Hurriyah menunjukkan Aksi Bela Islam 2016–2017 memuat unsur populisme Islam—aliansi multikelas dan narasi satu ummah—tetapi aliansinya tidak bertahan lama dan pemaknaan ummah beragam, sehingga mereka menyebutnya "populisme Islam semu" (Nofrima & Qodir, 2021). Garadian juga memberi contoh bahwa aliansi semu kelompok Islam dapat bubar, sekaligus menekankan bahwa kepentingan dan keuntungan ekonomi dapat menjadi motor lahirnya kekuatan politik Islam—bukan ideologi semata (Simbolon, 2020). Rizqullah menambahkan bahwa wacana politik kontemporer dapat menghasilkan blok-blok berbasis komunitarianisme dan membuat aliansi organik tampak lemah serta sulit memengaruhi arena politik. Angretnowati dan Karolus mendukung tesis populisme Islam semu dengan menekankan aliansi ABI yang tidak bertahan lama dan memperlihatkan bagaimana wacana dominan (pluralisme) dapat menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan (Zada, 2016).

Gabungan studi ini memperlihatkan dimensi kunci blok politik dalam politik Islam kontemporer: pertama, Islam dapat menjadi simbol pemersatu aliansi heterogen; tetapi kedua, daya tahan blok sering bergantung pada konsistensi kepentingan dan konfigurasi kekuasaan yang lebih luas (Nofrima & Qodir, 2021; Simbolon, 2020; Zada, 2016).

________________________________________

8. Faktor Pembentuk dan Karakter Umum Blok Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Berdasarkan rujukan yang tersedia, pembentukan blok politik yang melibatkan aktor-aktor Islam—atau yang menggunakan simbol Islam—cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Pertama, kesamaan identitas/ideologi sebagai perekat awal (sering kali sektarian atau simbolik). Studi Yaman menekankan eskalasi dan intervensi karena kesamaan identitas/ideologi antara pihak internal dan eksternal (Parancika & Aris, 2021), sementara Saudi membingkai koalisi sebagai koalisi "Sunni" melawan Iran Syiah (Gultom et al., 2024). Kasus Lebanon juga menunjukkan blok berbasis komposisi komunal dan orientasi pro/anti-Barat (Azis, 2016). Sebagai nuansa penting, identitas memang berperan, tetapi tidak selalu cukup untuk membentuk blok muslim yang efektif pada level global, sebagaimana tercermin dalam catatan tentang keterbatasan institusi dan absennya blok muslim global.

Kedua, kepentingan keamanan dan kompetisi kekuasaan sebagai penggerak konsolidasi blok. Koalisi dalam konflik Yaman dibaca sebagai kepentingan pertahanan dan status regional (Gultom et al., 2024), serta bagian dari perang proksi dan perimbangan kekuatan (Nordholt, 2017). IMCTC juga ditempatkan dalam konteks ancaman terorisme dan kebutuhan koordinasi keamanan (Heriamsal et al., 2024; Kuswaya, 2013). Dalam kasus Mesir, aliansi militer–Ikhwan pada awal transisi terkait tujuan menekan pihak lain, lalu pecah ketika kepentingan kontrol negara berubah, selaras dengan penekanan fragmentasi elite (Harmiyati, 2021; Rizqullah, 2021).

Ketiga, pragmatisme dan temporeritas: blok dapat melampaui batas ideologis dan mudah berubah. Definisi koalisi sebagai ad hoc/temporer (Musta'id, 2022) dan pembedaan koalisi–aliansi–asosiasi (Mushlih & Hurriyah, 2017) sejalan dengan temuan populisme Islam semu yang aliansinya tidak tahan lama (Nofrima & Qodir, 2021). Garadian menegaskan kepentingan/keuntungan ekonomi bisa lebih menentukan ketimbang ideologi (Simbolon, 2020). Bahkan pada gerakan sosial, Nofrima dan Qodir—mengutip wawancara dalam studi Gejayan Memanggil—menunjukkan aliansi dengan keragaman kelompok sulit diklasifikasikan secara ideologis karena ideologi yang dipertemukan justru menyulitkan aliansi taktis (Utami & Anam, 2022). Hal ini mempertegas bahwa blok politik sering merupakan instrumental coalition-building dalam kompetisi politik (Mushlih & Hurriyah, 2017; Musta'id, 2022; Simbolon, 2020; Utami & Anam, 2022).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan kajian ini, blok politik menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai pengelompokan negara, partai, atau gerakan yang bertindak bersama dalam arena politik dengan perekat kesamaan identitas/ideologi—sering melalui simbol Islam atau klaim agenda keislaman—dan/atau kepentingan pragmatis (keamanan, kekuasaan, ekonomi), yang dapat terwujud dalam bentuk koalisi ad hoc maupun aliansi yang lebih berjangka (Mushlih & Hurriyah, 2017; Musta'id, 2022; Gultom et al., 2024; Simbolon, 2020).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa blok politik dalam konteks Islam tidak bersifat tunggal atau seragam. Ia beroperasi pada berbagai level—supranasional, regional, negara-masyarakat, hingga gerakan sipil—dengan dinamika yang berbeda-beda. Identitas Islam dapat menjadi simbol pemersatu yang kuat dalam pembentukan awal blok, tetapi daya tahan dan efektivitas blok lebih banyak ditentukan oleh konsistensi kepentingan, konfigurasi kekuasaan yang lebih luas, serta kemampuan mengelola perbedaan internal. Temuan ini menegaskan bahwa studi blok politik dalam perspektif ilmu politik Islam meniscayakan pendekatan yang memadukan analisis identitas dan analisis kepentingan secara bersamaan, tanpa mereduksi fenomena ini semata ke dimensi ideologis-keagamaan maupun semata ke kalkulasi material.

________________________________________

Daftar Pustaka

Azis, Abd. (2016). Memahami formasi politik gerakan penegakan syariat Islam di Makassar. Al-Qalam, 21(2), 319. https://doi.org/10.31969/alq.v21i2.227

Garadian, E. A. (2017). Membaca populisme Islam model baru. Studia Islamika, 24(2), 379–394. https://doi.org/10.15408/sdi.v24i2.5708

Gultom, Y. S. M., Andara, N. N., & Firzatullah, M. F. (2024). Nilai Islam dan pembuatan aliansi dalam keamanan global: Kasus koalisi kontraterorisme militer Islam (IMCTC). Bhuvana Journal of Global Studies, 2(2), 150–171. https://doi.org/10.59408/bjgs.v2i2.184

Hakiki, F., & Sari, D. S. (2022). Kepentingan nasional Arab Saudi dalam kebijakan intervensi militer di Yaman terhadap keterlibatan Iran. Jurnal Hubungan Internasional, 15(1), 93–111. https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33725

Harmiyati, H. (2021). Ledakan amonium nitrat: Faktor pemicu urgensi perubahan sistem politik di Lebanon. Paradigma Jurnal Masalah Sosial Politik dan Kebijakan, 25(2), 582. https://doi.org/10.31315/paradigma.v25i2.5328

Heriamsal, K., Manurung, F. B., & Rahmat, R. K. (2024). Eksternalisasi konflik internal Yaman dalam kerangka analisis internationalization of conflict theory. Hasanuddin Journal of International Affairs, 4(01), 31–43. https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.32859

Kurniawan, A. A., & Zahidi, M. S. (2022). Implementasi demokratisasi Sudan. Jurnal Icmes, 6(1), 1–20. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.112

Kuswaya, A. (2013). Gerakan damai ala kelompok-kelompok Islamis di dunia Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 291. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.291-302

Luerdi, L., & Faruki, A. (2021). Perang Dingin dan implikasinya terhadap sistem politik internasional dalam tinjauan high politics. https://doi.org/10.31219/osf.io/684c2

Mushlih, A., & Hurriyah, H. (2017). Aktor politik dan gagalnya transisi demokrasi Mesir tahun 2011–2013. Jurnal Politik, 2(1), 41. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.81

Musta'id, A. (2022). Sejarah Islam dan politik Afghanistan. Fajar Historia Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 6(2), 214–227. https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605

Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan sosial baru Indonesia: Studi gerakan Gejayan Memanggil 2019. Jurnal Sosiologi Reflektif, 16(1), 185–210. https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.2163

Nordholt, H. S. (2017). Masa depan cerah, bahaya menunggu: Negara-bangsa baru dan kekerasan massal di Asia Tenggara. Lembaran Sejarah, 11(2), 109. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23805

Parancika, R. B., & Aris, M. S. (2021). Hegemoni ideologi dalam wacana novel Amba karya Laksmi Pamuntjak (kajian teori perkembangan hegemoni). Alayasastra, 17(1), 89–105. https://doi.org/10.36567/aly.v17i1.794

Rizqullah, M. N. (2021). Membaca aktivisme politik Islam dan demokrasi di Indonesia pasca 212. Jurnal Syntax Admiration, 2(4), 661–673. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i4.215

Simbolon, A. C. (2020). Perbedaan persepsi Turki dan North Atlantic Treaty Organization terhadap ancaman terorisme. Jurnal Icmes, 4(2), 103–124. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.87

Utami, A. N., & Anam, S. (2022). Dominasi militer dalam politik dan pemerintahan di Mesir: Kegagalan demokratisasi di Mesir pada kudeta 2013. Review of International Relations, 4(2), 132–142. https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.29249

Zada, K. (2016). Gelombang revolusi dan transisi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2242