02048 - Akuntabilitas dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Landasan Normatif, dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pejabat Publik

Accountability in Islamic Political Science: Concepts, Normative Foundations, and Mechanisms of Public Official Accountability

Abstract

Accountability is one of the fundamental principles in good governance, both in general political science and in Islamic political thought. This article examines the concept of accountability in Islamic political science through a literature study approach, covering its normative foundations, subjects and objects, dimensions, mechanisms, and sanction instruments. The study finds that accountability in Islamic political science rests on the theological-ethical principles of amanah (trust) and hisab (reckoning), which position public office as a mandate that must be answered for both vertically to God and horizontally to the people. Accountability encompasses two dimensions: vertical accountability to Allah and horizontal accountability to the public. The mechanisms include deliberation (musyawarah), public oversight, social criticism, and transparency, while its instruments range from dismissal and impeachment to political sanctions for corruption. This article concludes that accountability in Islamic political science is not merely an administrative norm but an integrated ethical and institutional system that ensures the exercise of public power remains aligned with the principles of justice and public welfare (kemaslahatan).

Keywords: Accountability, Islamic Political Science, Good Governance, Amanah, Public Officials

________________________________________

Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, baik dalam ilmu politik umum maupun dalam pemikiran politik Islam. Artikel ini mengkaji konsep akuntabilitas dalam ilmu politik Islam melalui pendekatan studi literatur, mencakup landasan normatif, subjek dan objek, dimensi, mekanisme, serta instrumen sanksinya. Kajian menemukan bahwa akuntabilitas dalam ilmu politik Islam bertumpu pada prinsip etik-teologis amanah dan hisab, yang memposisikan jabatan publik sebagai mandat yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada rakyat. Mekanisme akuntabilitas meliputi musyawarah, pengawasan publik, kritik sosial, dan transparansi, dengan instrumen yang mencakup pemberhentian, pemakzulan, hingga sanksi politik bagi pelaku korupsi. Artikel ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dalam ilmu politik Islam bukan sekadar norma administratif, melainkan sistem etika dan kelembagaan yang terintegrasi guna memastikan penyelenggaraan kekuasaan publik tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan rakyat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Ilmu Politik Islam, Good Governance, Amanah, Pejabat Publik

________________________________________

1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada rakyat. Dalam perkembangan kajian ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas telah menjadi salah satu indikator utama kualitas pemerintahan yang baik (good governance). Namun demikian, diskursus akuntabilitas tidak hanya berkembang dalam kerangka ilmu politik Barat, melainkan juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi pemikiran politik Islam.

Dalam kajian fiqh siyasah dan tata kelola pemerintahan Islam, akuntabilitas dipahami tidak hanya sebagai mekanisme administratif-birokratis, tetapi juga sebagai kewajiban moral-religius yang melekat pada setiap pemegang jabatan publik. Dimensi etik-teologis ini menjadikan akuntabilitas dalam politik Islam memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan konsepsi akuntabilitas dalam tradisi politik sekuler.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep akuntabilitas dalam ilmu politik Islam, meliputi: (1) pengertian dan landasan konseptualnya; (2) dasar normatif yang bersumber dari prinsip amanah dan hisab; (3) subjek dan objek akuntabilitas; (4) dua dimensi akuntabilitas—vertikal dan horizontal; (5) mekanisme akuntabilitas dalam tradisi politik Islam; serta (6) instrumen sanksi dan koreksi yang tersedia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menghimpun dan menganalisis berbagai sumber akademik dalam bidang fiqh siyasah, hukum tata negara Islam, dan ilmu politik Islam.

________________________________________

2. Pengertian Akuntabilitas dalam Ilmu Politik Islam

Dalam kajian ilmu politik Islam yang sering diekspresikan melalui fiqh siyasah dan diskursus tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pemegang jabatan/otoritas publik untuk menjelaskan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan urusan publik. Pemaknaan ini sejalan dengan penegasan bahwa akuntabilitas adalah "bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab berbagai hal yang menyangkut kebijakan publik" (Joebagio, 2012), serta bahwa akuntabilitas meniscayakan "kewajiban pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan" kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban (Suhaimi, 2021). Dalam pengembangan konsep good governance, akuntabilitas bahkan disebut sebagai salah satu prinsip utama/unsur penting tata kelola pemerintahan yang baik (Karnaini, 2021; Sihotang, 2023).

Secara konseptual, literatur yang mengaitkan tata kelola dengan hukum/politik Islam menegaskan bahwa pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang mereka lakukan (Iskandar & Saputra, 2023), dan bahwa pemerintahan yang bersih dalam kerangka good governance dipahami sebagai pemerintahan yang "efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab" (Iskandar & Saputra, 2023). Dengan demikian, akuntabilitas dalam ilmu politik Islam bukan sekadar norma administratif, melainkan bagian dari etika dan desain tata kelola kekuasaan agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat (Diana, 2009; Iskandar & Saputra, 2023).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Amanah, Hisab, dan Tanggung Jawab Kepemimpinan

Literatur fiqh siyasah menempatkan kepemimpinan/jabatan sebagai amanah yang mengandung beban tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Hal ini ditegaskan melalui rujukan hadis "setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya," termasuk "kepala negara" yang dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya (Habibi, 2015; Jufri, 2020). Dalam artikulasi lain, kepemimpinan diposisikan sebagai amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah (Habibi, 2015). Karena itu, pertanggungjawaban dalam politik Islam dipahami memiliki dimensi moral-religius sekaligus sosial-politik (Habibi, 2015; Jufri, 2020).

Pada saat yang sama, kajian akuntabilitas berbasis Islam menegaskan bahwa akuntabilitas Islam memiliki cakupan tujuan yang lebih luas—meliputi tujuan ekonomi, politik, keagamaan, dan sosial (A.Lapaja et al., 2022). Rujukan Qur'ani mengenai konsep hisab juga ditekankan, misalnya dengan catatan bahwa kata hisab disebut berulang di dalam Al-Qur'an (disebut "lebih dari delapan kali" dalam ayat yang berbeda) sebagai penguat horizon pertanggungjawaban (A.Lapaja et al., 2022). Dalam sintesis etika-politik, prinsip akuntabilitas diparalelkan dengan amanah (Kusuma et al., 2022), sehingga akuntabilitas dipahami sebagai konsekuensi langsung dari mandat kekuasaan yang harus dijalankan secara dapat dipercaya.

________________________________________

4. Subjek Akuntabilitas: Pejabat Publik sebagai Pemegang Mandat Rakyat

Dalam perspektif politik dan tata kelola, "public office" dipahami sebagai jabatan yang berhubungan dengan rakyat sebagai keseluruhan (Tangngareng et al., 2021). Karena jabatan publik mengandung kewenangan dan akses pada sumber daya publik, literatur good governance menempatkan para pejabat/pemegang urusan publik sebagai pihak yang paling banyak bersinggungan dengan risiko penyalahgunaan kewenangan, sehingga kualitas pribadi (kepribadian/etik) pejabat menjadi isu penting (Diana, 2009). Pada titik ini, akuntabilitas diposisikan sebagai prasyarat kepercayaan publik: akuntabilitas sebagai persyaratan kunci untuk membangun good governance dan menjaga kepercayaan masyarakat (Zayyadi, 2018), sekaligus sebagai mekanisme untuk memastikan keputusan dan kebijakan tidak berjalan sewenang-wenang (Karnaini, 2021; Sihotang, 2023).

Dalam konteks pengisian jabatan publik, diskursus yuridis-politik menegaskan hubungan "pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan" sebagai dimensi yang melekat pada cara jabatan publik diisi (Tangngareng et al., 2021). Bahkan, dalam pembahasan akuntabilitas pengisian penjabat kepala daerah, ditegaskan kaidah bahwa "tiada suatu perbuatan tanpa kewenangan, dan tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban" (Kunaifi, 2017), yang menggarisbawahi bahwa mandat jabatan selalu meniscayakan mekanisme answerability.

________________________________________

5. Objek Akuntabilitas: Kebijakan Publik, Penggunaan Sumber Daya, dan Pelayanan Rakyat

Akuntabilitas dalam ilmu politik Islam beroperasi pada objek-objek yang konkret: kebijakan publik, pengelolaan sumber daya/keuangan publik, dan pelayanan publik. Literatur menegaskan bahwa akuntabilitas mengharuskan pejabat publik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, bukan sekadar patuh prosedur (A.Lapaja et al., 2022). Dalam tata kelola keuangan negara, tujuan kemakmuran rakyat dipandang dapat terselenggara jika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai karakteristik utama good governance (Norsanti, 2021). Dalam bingkai siyasah syar'iyyah, pengelolaan keuangan negara juga diposisikan sebagai cerminan kemaslahatan rakyat dan prinsip amanah, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan syariat (Norsanti, 2021).

Pada level organisasi publik dan anggaran, akuntabilitas juga dipahami sebagai tahap pertanggungjawaban yang menuntut penyediaan informasi keuangan lengkap dan akurat serta komunikasi pelaporan kepada publik dan/atau pihak berwenang (Suhaimi, 2021). Dalam studi tentang transparansi-akuntabilitas realisasi anggaran publik, ditekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas berarti memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, seraya menghormati hak masyarakat untuk memahami tanggung jawab pengelolaan anggaran (Suhaimi, 2021). Dengan demikian, akuntabilitas dalam politik Islam bergerak pada sumbu kebijakan dan dampaknya pada hak-kesejahteraan publik, bukan semata simbolik (Norsanti, 2021; Suhaimi, 2021).

________________________________________

6. Dua Dimensi Akuntabilitas: Vertikal (kepada Allah) dan Horizontal (kepada Rakyat)

Salah satu sintesis penting yang eksplisit dalam literatur tata kelola syariah adalah bahwa dalam Islam ada dua bentuk pertanggungjawaban jabatan: (i) pertanggungjawaban kepada publik (pemerintah/masyarakat), dan (ii) pertanggungjawaban kepada Allah (Juhji et al., 2020). Kerangka "vertikal–horizontal" ini juga sejalan dengan temuan studi tentang akuntabilitas spiritual yang memaknai akuntabilitas horizontal melalui program sosial-kemasyarakatan dan akuntabilitas vertikal melalui orientasi nilai yang mengikat pertanggungjawaban kepada Tuhan (Rahmawati, 2016). Dengan demikian, akuntabilitas politik dalam Islam tidak berhenti pada mekanisme institusional, tetapi juga menuntut integritas batiniah yang mendorong kepatuhan moral.

Namun, dimensi vertikal tidak mengurangi urgensi dimensi horizontal. Literatur menekankan bahwa pejabat publik dan agen publik dapat memberikan pertanggungjawaban secara politik kepada masyarakat, dan masyarakat dapat mengkritisi pejabat/aktor politik (A.Lapaja et al., 2022). Bahkan, dalam kerangka masyarakat madani dan demokrasi politik Islam, partisipasi publik dipahami menentukan siapa yang menjadi pejabat publik, keputusan apa yang diambil, dan bagaimana pelaksanaan amanat dari rakyat dikontrol agar penyimpangan dapat ditekan (Widad, 2023).

________________________________________

7. Mekanisme Akuntabilitas dalam Tradisi Politik Islam

7.1 Musyawarah, Persetujuan Representasi Umat, dan Orientasi Kemaslahatan

Dalam konsepsi good governance Islam, musyawarah dan pengawasan sosial termasuk prinsip yang dikaitkan dengan tata kelola Umar bin Abdul Aziz, bersama amanah (trust), keadilan dan penegakan hukum, persamaan, efektivitas-efisiensi, dan lainnya (Karnaini, 2021). Nilai-nilai etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah juga dieksplorasi melalui prinsip musyawarah dan keadilan sebagai bagian dari etika politik Islam yang relevan untuk kehidupan demokratis yang sehat (Muhaimin & Wahab, 2019). Dalam dimensi kebijakan, literatur etika politik menegaskan bahwa kebijakan umum dapat menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah dan tuntutan pertanggungjawaban oleh wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat (Hidayat & Suwanto, 2020).

Dalam konteks historis Nusantara, studi tentang sistem religio-political power di Jawa menyebut adanya konsekuensi bahwa kebijakan publik perlu mendapat persetujuan ulama sebagai representasi rakyat (Faraid et al., 2023). Klaim ini penting sebagai ilustrasi historis bahwa otoritas politik dipandang tidak otonom, melainkan perlu approval moral-sosial yang merepresentasikan umat—sebuah bentuk akuntabilitas substantif terhadap aspirasi dan kontrol sosial (Faraid et al., 2023; Widad, 2023).

7.2 Pengawasan Publik, Transparansi, dan Pelibatan Warga

Literatur good governance menempatkan "pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga" dan "pengawasan publik" (keterlibatan warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk parlemen) sebagai prinsip yang relevan (Sihotang, 2023). Dalam kajian akuntabilitas anggaran/pengelolaan publik, pengawasan dipahami sebagai kriteria akuntabilitas yang dapat tercipta jika transparansi terwujud sehingga para pemangku kepentingan memiliki informasi yang cukup dan akurat mengenai kebijakan publik dan pelaksanaannya (Rahmawati, 2016). Hal ini menguatkan relasi konseptual bahwa akuntabilitas membutuhkan prasyarat keterbukaan informasi dan ruang kontrol publik yang efektif (Rahmawati, 2016; Sihotang, 2023).

Dalam pembahasan pengisian penjabat kepala daerah, akuntabilitas dikaitkan dengan kebutuhan diskusi publik dan transparansi rekam jejak; tanpa itu, pengisian jabatan publik dapat menghasilkan pejabat yang tidak memahami persoalan daerah (Kunaifi, 2017). Argumentasi ini paralel dengan prinsip bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban "melapor," tetapi juga kewajiban membuka proses agar publik dapat menilai kelayakan dan integritas penyelenggara (Kunaifi, 2017; Sihotang, 2023).

7.3 Kritik Masyarakat Sipil sebagai Mitra-Kritis Kebijakan

Dalam studi tentang peran santri dalam perumusan kebijakan publik di Jember, relasi santri–pemerintah digambarkan sebagai relasi "ketegangan dialektis" yang berbasis kritik, yakni santri menjadi mitra kritis pemerintah dalam formulasi kebijakan publik (Abdullah, 2020). Sementara itu, literatur tentang ruang publik menegaskan bahwa kehidupan politik dan ruang publik tidak menyediakan "kebenaran yang tidak dapat dikritik"; aspirasi dan keyakinan harus terbuka untuk diuji secara publik dan demokratis (In'amuzzahidin, 2016). Kedua titik ini memperlihatkan mekanisme akuntabilitas yang bersifat sosial: pengawasan berbasis kritik dan evaluasi publik yang mencegah absolutisasi otoritas (Abdullah, 2020; In'amuzzahidin, 2016).

________________________________________

8. Instrumen Sanksi dan Koreksi: dari Pemberhentian sampai Mekanisme Impeachment

Akuntabilitas dalam politik Islam tidak berhenti pada prosedur konsultasi atau pelaporan, tetapi juga menuntut mekanisme koreksi dan sanksi ketika mandat disimpangkan. Dalam perspektif fiqh siyasah al-Mawardi (dalam analisis kasus pemberhentian Bupati Garut), pemimpin yang tidak adil dapat diberhentikan, dan salah satu indikator ketidakadilan adalah pelanggaran etika (Wahyu & Sa'id, 2020). Dalam pemikiran politik Raja Ali Haji, ditegaskan bahwa pertanggungjawaban di hadapan rakyat terkait dengan hak rakyat yang memberi "hak memerintah dan mengendalikan kekuasaan," sehingga rakyat berhak memberikan bai'at, meminta pertanggungjawaban, dan berhak memakzulkan jika ada sebab-sebabnya (Mardhiah, 2017). Perspektif historis ini menempatkan rakyat sebagai pemilik hak kontrol—basis normatif bagi akuntabilitas politik pejabat publik (Mardhiah, 2017; Widad, 2023).

Dalam diskursus ketatanegaraan modern, impeachment dipahami sebagai proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang pejabat publik, dan ditekankan bahwa proses permintaan pertanggungjawaban (impeachment) tidak selalu berakhir dengan pemberhentian (Mawardi, 2023). Rumusan serupa ditegaskan kembali dalam kajian lain yang mengutip definisi impeachment sebagai proses pidana/quasi-politik terhadap pejabat publik dan menekankan kembali bahwa impeachment tidak identik otomatis dengan pemakzulan (Nugraha & Mulyandari, 2016). Secara konseptual, dua literatur ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dapat mengambil bentuk "forum pertanggungjawaban" yang bertahap: penilaian, pembuktian, dan keputusan politik-hukum (Mawardi, 2023; Nugraha & Mulyandari, 2016).

Di ranah sanksi etis-yuridis terhadap korupsi pejabat publik, studi tentang pencabutan hak politik pelaku korupsi menegaskan bahwa pencabutan hak politik dipandang sebagai konsekuensi etis dan yuridis karena korupsi dipahami sebagai pengkhianatan amanah rakyat; jabatan publik adalah kekuasaan yang diperoleh dari rakyat untuk kemaslahatan rakyat (Islamy, 2020). Artikulasi ini menghubungkan langsung pelanggaran mandat (korupsi) dengan konsekuensi akuntabilitas (sanksi) sebagai mekanisme pemulihan moral-politik (Islamy, 2020; Norsanti, 2021).

________________________________________

9. Pembahasan: Sintesis Akuntabilitas sebagai Etika Kekuasaan dan Desain Kelembagaan dalam Politik Islam

Secara sintesis, akuntabilitas dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai bangunan konseptual yang menyatukan empat elemen utama.

Pertama, dasar etik-teologis (amanah & hisab): jabatan adalah amanah dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban, termasuk kepala negara terhadap rakyatnya (Habibi, 2015; Jufri, 2020), dengan horizon akuntabilitas Islam yang meluas pada tujuan politik–keagamaan–sosial (A.Lapaja et al., 2022).

Kedua, arah tujuan (kemaslahatan & keadilan): tata kelola yang akuntabel diposisikan sebagai syarat untuk kemakmuran rakyat dan kemaslahatan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara yang harus transparan, akuntabel, dan partisipatif (Norsanti, 2021), serta prinsip keadilan/penegakan hukum dan musyawarah sebagai nilai tata kelola yang diteladankan (Karnaini, 2021; Muhaimin & Wahab, 2019).

Ketiga, perangkat institusional (musyawarah, pengawasan publik, kritik sosial): pengawasan publik dan pertanggungjawaban penentu kebijakan kepada warga merupakan prinsip good governance (Sihotang, 2023), yang diperkaya oleh praktik kemasyarakatan berupa mitra-kritis kebijakan dan ruang publik yang terbuka terhadap kritik (Abdullah, 2020; In'amuzzahidin, 2016).

Keempat, koreksi dan sanksi (pemberhentian, pemakzulan, forum pertanggungjawaban): pemimpin yang melanggar etika/keadilan dapat diberhentikan (Wahyu & Sa'id, 2020), rakyat memiliki hak meminta pertanggungjawaban hingga memakzulkan dalam tradisi politik tertentu (Mardhiah, 2017), dan dalam konsep modern impeachment merupakan instrumen pertanggungjawaban yang tidak selalu berakhir pemberhentian (Mawardi, 2023; Nugraha & Mulyandari, 2016); pada kasus korupsi, sanksi politik dipahami sebagai konsekuensi pengkhianatan amanah rakyat (Islamy, 2020).

Akan tetapi, terdapat nuansa penting dalam literatur: sebagian kajian menegaskan bahwa secara tekstual tidak ada rujukan Qur'an/Hadis yang secara spesifik menyebut "good governance," sehingga digunakan perangkat mashlahah mursalah untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam penerapannya (Iskandar & Saputra, 2023). Sementara itu, kajian lain menekankan bahwa walaupun istilahnya baru (misalnya di-re-emerge oleh UNDP), substansi nilai-nilai seperti amanah, musyawarah, keadilan, dan pengawasan sosial telah lama menjadi anjuran Islam dan diteladankan dalam praktik kepemimpinan seperti Umar bin Abdul Aziz (Diana, 2009; Karnaini, 2021). Perbedaan penekanan ini tidak harus dipahami sebagai kontradiksi, melainkan sebagai dua cara argumentasi: (i) argumentasi ijtihadi berbasis kemaslahatan (Iskandar & Saputra, 2023), dan (ii) argumentasi nilai-substansial yang ditarik dari etika pemerintahan Islam (Diana, 2009; Karnaini, 2021).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, akuntabilitas dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara ringkas sebagai kewajiban pejabat publik (pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada rakyat melalui mekanisme musyawarah, keterbukaan, pengawasan publik, kritik sosial, serta instrumen koreksi/sanksi; sekaligus mempertanggungjawabkannya secara vertikal kepada Allah (Juhji et al., 2020; Karnaini, 2021; Sihotang, 2023; Widad, 2023).

Kajian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam ilmu politik Islam bukan sekadar norma administratif yang bersifat prosedural, melainkan sebuah sistem etika dan kelembagaan yang terintegrasi. Dimensi vertikal (pertanggungjawaban kepada Allah) dan dimensi horizontal (pertanggungjawaban kepada rakyat) berjalan secara sinergis, saling memperkuat, dan tidak saling meniadakan. Di sisi lain, mekanisme musyawarah, pengawasan publik, dan kritik sosial merupakan instrumen konkret yang memungkinkan akuntabilitas berjalan secara efektif dalam tata kelola pemerintahan Islam.

Implikasi dari kajian ini adalah bahwa pengembangan konsep good governance dalam konteks negara-negara Muslim atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim perlu mempertimbangkan dimensi etik-teologis ini sebagai bagian integral dari desain kelembagaan, bukan sekadar ornamen normatif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi mekanisme akuntabilitas berbasis nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

A.Lapaja, F. A., Hamiyuddin, & Sapruddin, S. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap problematika pegawai honorer. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 27–44. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.39

Abdullah, M. (2020). Meredam marah, menyebar rahmah: Menengok kembali peran agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk. Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 16(1), 1. https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10622

Diana, R. (2009). Partisipasi politik muslimah dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Tsaqafah, 5(2), 289. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.129

Faraid, F. F., Hamad, I., & Sari, Y. (2023). Wacana komunikasi politik bagi politisi dalam mempertahankan eksistensinya melalui perspektif forensik komunikasi. Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 22(2), 380–391. https://doi.org/10.32509/wacana.v22i2.3523

Habibi, N. (2015). Politieke Beslissing dalam pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 327–338. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1845

Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan etika politik Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam konteks perpolitikan Indonesia. Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 3(2), 124. https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469

In'amuzzahidin, Muh. (2016). Etika politik dalam Islam. Wahana Akademika Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2(2), 89. https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382

Iskandar, S., & Saputra, E. (2023). Live musik, syariat Islam dan asas freies ermessen: Menyikapi Surat Edaran Bupati Bireuen. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12(2), 155–172. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20188

Islamy, A. (2020). Paradigma sosial profetik dalam kode etik politik di Indonesia. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(2), 155–179. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1558

Joebagio, H. (2012). Elite tradisional dalam pergumulan sistem religio political power. Paramita Historical Studies Journal, 22(2). https://doi.org/10.15294/paramita.v22i2.2118

Jufri, A. (2020). Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 5(2), 285–307. https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1385

Juhji, J., Syarifudin, E., Shobri, S., & Hidayatullah, H. (2020). Accountability and good governance in Islamic educational management: A library study. Managere Indonesian Journal of Educational Management, 2(3), 281–292. https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i3.64

Karnaini, Z. (2021). Concepts and application of good governance in the government of Omar bin Abdul Aziz. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108

Kunaifi, A. (2017). Peran strategis pendidikan Islam dalam mewujudkan Islamic good governance. Fikrotuna Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 4(2). https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2749

Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2022). Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan serentak 2024. Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(2), 1–33. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200

Mardhiah, N. (2017). Problematika kebijakan syariat Islam di Aceh berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010. Pandecta Research Law Journal, 11(2), 147–159. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7859

Mawardi, M. (2023). Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di Desa Matang Kumbang, Kec. Makmur, Kab. Bireuen. Siyasah Wa Qanuniyah Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif, 1(1), 62–77. https://doi.org/10.61842/swq/v1i1.1

Muhaimin, M., & Wahab, A. (2019). Santri, misi politik dan perumusan kebijakan publik di Kabupaten Jember. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 10(2), 157. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6228

Norsanti, N. (2021). Otonomi daerah dan korupsi. Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.381

Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada langsung dan pilkada tidak langsung dalam perspektif fikih siyasah. Mazahib, 208–236. https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630

Rahmawati, R. (2016). Good governance dalam perspektif hukum Islam (tinjauan usul fiqih). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260

Sihotang, B. B. G. (2023). Analisis yuridis pencabutan hak-hak politik pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020). Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(2), 276–288. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.266

Suhaimi, E. (2021). Prinsip-prinsip umum rekrutmen politik sebagai landasan idil penyusunan pola rekrutmen dalam AD/ART partai politik di Indonesia. Jurnal Hukum Tri Pantang, 7(1), 27–51. https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295

Tangngareng, T., Zulfahmi, Z., & Al-Anshary, F. M. (2021). Kepemimpinan perspektif hadis Nabi SAW. Ihyaussunnah Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah, 1(1), 45–63. https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.24586

Wahyu, A. M., & Sa'id, M. (2020). Semakin religius, semakin intoleran? Peran kepercayaan politik sebagai variabel moderator. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1), 24. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24226

Widad, Z. (2023). Parameter demokrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah. At-Tanwir Law Review, 3(1), 88. https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2065

Zayyadi, A. (2018). Good governance dalam perspektif hukum Islam kontemporer (tinjauan usul fikih dari teori pertingkatan norma). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 13–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265