02047 - Aktivisme dalam Ilmu Politik Islam: Tindakan Langsung dan Gigih untuk Mendorong Perubahan Sosial atau Politik

Abstract

This article examines the concept of activism within the framework of Islamic political science, defined as organized, direct, and sustained efforts to promote social or political change, drawing upon Islam as a source of normative legitimacy and/or political ideology. Through a literature synthesis approach, this study maps the conceptual foundations, normative bases, forms of repertoire, and strategic dynamics of Islamic activism—particularly in the Indonesian context. The findings show that Islamic activism is not a monolithic category; rather, it encompasses a spectrum of actions ranging from persuasive da'wah, cadre formation, campus movements, NGO advocacy, party mobilization, symbolic resistance, to intellectual contestation against state policies. This diversity is inseparable from the typology of Islamic political thought (formalistic–substantivistic), political opportunity-constraint dynamics, and strategic shifts (accommodative–confrontational; Islamism–post-Islamism). The study also emphasizes the importance of ethical oversight so that activism does not become a tool of elite domination in the name of sharia, as well as methodological caution to avoid the bias of problematic "radical" labeling in academic and policy discourses.

Keywords: activism, Islamic political science, da'wah, Islamic movements, political repertoire

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep aktivisme dalam kerangka ilmu politik Islam, yang didefinisikan sebagai upaya terorganisasi, langsung, dan berkelanjutan untuk mendorong perubahan sosial atau politik dengan menjadikan Islam sebagai sumber legitimasi normatif dan/atau ideologi politik. Melalui pendekatan sintesis literatur, kajian ini memetakan fondasi konseptual, basis normatif, ragam repertoar tindakan, serta dinamika strategi aktivisme Islam—khususnya dalam konteks Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa aktivisme Islam bukan kategori tunggal, melainkan mencakup spektrum tindakan mulai dari dakwah persuasif, kaderisasi, gerakan kampus, advokasi NGO, mobilisasi partai, resistensi simbolik, hingga kontestasi pemikiran terhadap kebijakan negara. Keragaman ini tidak lepas dari tipologi pemikiran politik Islam (formalistik–substantivistik), dinamika peluang-kendala politik, serta pergeseran strategi (akomodatif–konfrontatif; Islamisme–post-Islamisme). Kajian ini juga menekankan pentingnya pengawalan etik agar aktivisme tidak menjadi alat dominasi elite atas nama syariah, sekaligus kehati-hatian metodologis agar tidak terjebak bias pelabelan "radikal" yang problematik.

Kata kunci: aktivisme, ilmu politik Islam, dakwah, gerakan Islam, repertoar politik

________________________________________

A. Pendahuluan: Mengapa "Aktivisme" Relevan dalam Ilmu Politik Islam?

Dalam kerangka ilmu politik Islam, pembahasan aktivisme berangkat dari pemahaman bahwa pemikiran politik Islam merupakan "inkuiri intelektual yang panjang dan berkelanjutan" mengenai sifat serta peran pemerintahan sebagai instrumen untuk mengurus urusan agama dan dunia, sekaligus membicarakan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan ke dalam proses politik—bukan hanya wacana abstrak. Karena itu, ilmu politik Islam bukan hanya memotret institusi dan kekuasaan, tetapi juga menautkan gagasan normatif (misalnya nilai, etika, dan keadilan) dengan praktik (misalnya partisipasi, strategi gerakan, dan bentuk-bentuk tindakan kolektif) (Wekke & Mukhtar, 2019).

Di level istilah, literatur juga membedakan—namun sering mempertautkan—"political Islam/Islamisme" dan "politik Islam/Islamic politics." Dalam satu artikulasi, Islamisme dijelaskan sebagai deskripsi Barat untuk bentuk aktivisme Islam yang menguat sejak awal abad ke-20, berangkat dari pandangan bahwa Islam adalah agama universal dan prinsip rujukan total (Wekke & Mukhtar, 2019). Sementara itu, "politik Islam" dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang dilakukan aktor-aktor—seringkali Muslim—yang menjadikan Islam sebagai rujukan nilai dan basis solidaritas kelompok, sehingga melahirkan sikap, perilaku, dan budaya politik yang berorientasi nilai (Wekke & Mukhtar, 2019). Pembedaan ini penting karena "aktivisme" dalam politik Islam tidak otomatis identik dengan satu strategi (misalnya partai atau revolusi), melainkan mencakup spektrum tindakan langsung yang diarahkan pada perubahan sosial-politik (Wekke & Mukhtar, 2019).

________________________________________

B. Definisi Kerja: Apa Itu Aktivisme dalam Ilmu Politik Islam?

Berdasarkan sintesis literatur yang menautkan pemikiran politik Islam dengan gerakan, aktivisme dalam konteks ilmu politik Islam dapat didefinisikan sebagai upaya terorganisasi, langsung, dan berkelanjutan untuk mendorong perubahan sosial atau politik dengan menjadikan Islam sebagai sumber legitimasi normatif (nilai/etika) dan/atau sebagai kerangka ideologi politik, yang diwujudkan melalui repertoar tindakan seperti dakwah, pendidikan kader, advokasi sosial, partisipasi politik, dan/atau kontestasi terhadap kekuasaan (Aykaç & Durgun, 2021; Kazmi, 2021; Saburi et al., 2020; Wekke & Mukhtar, 2019).

Definisi kerja ini bertumpu pada beberapa landasan dari sumber:

Pertama, gerakan Islam sebagai usaha terorganisasi. Gerakan Islam digambarkan sebagai "upaya terorganisasi" untuk menerapkan Islam sebagai "cara hidup yang lengkap," yang untuk mencapai tujuan itu bergerak melalui dakwah dan langkah-langkah praktis dalam politik lokal maupun internasional (Kazmi, 2021). Dimensi "terorganisasi" ini menegaskan bahwa aktivisme bukan sekadar opini individual, melainkan praktik kolektif dengan mekanisme reproduksi: kaderisasi, jaringan, dan agenda (Kazmi, 2021).

Kedua, keterkaitan dakwah dan politik. Praktik Nabi Muhammad dipahami memperlihatkan integrasi peran religius dan kenegaraan—terutama pada periode Madinah—sehingga politik dilihat sebagai alat untuk menjalankan misi dakwah, sementara dakwah semestinya memberi pemahaman tentang pentingnya politik hukum/ketatanegaraan bagi kemajuan umat (bukan menjauh dari politik) (Aykaç & Durgun, 2021). Ini memberi dasar bahwa tindakan langsung untuk perubahan sosial-politik dapat dipahami sebagai bagian dari etika dan misi sosial Islam (Aykaç & Durgun, 2021).

Ketiga, aktivisme sebagai praktik sosial-politik dalam konteks peluang dan kendala. Pendekatan kajian aktivisme Islam modern menekankan bahwa aktivisme perlu dipahami sebagai fenomena yang terkait kondisi sosial-politik dan "political opportunity structures," bukan semata label teologis/essentialist (Saburi et al., 2020). Ini memudahkan analisis mengapa tindakan langsung dapat mengambil bentuk berbeda—akomodatif, konfrontatif, kultural, elektoral—sesuai konteks (Saburi et al., 2020).

Keempat, kewaspadaan pada kategori "radikal." Kategori "radical Islam" dipandang sebagai konstruksi yang lentur dan komposit, dibentuk oleh beberapa diskursus dalam akademi Barat, sehingga ia "under-theorised" namun "over-determined" sebagai kategori ilmiah (Sajjad & Kakadezfuli, 2021). Karena itu, ilmu politik Islam yang ketat perlu membedakan antara aktivisme sebagai tindakan perubahan dan pelabelan radikalisme yang sering membawa bias konseptual (Sajjad & Kakadezfuli, 2021), sejalan dengan catatan bahwa "Islamisme" sendiri merupakan deskripsi—bukan kategori tunggal—atas aktivisme Islam (Wekke & Mukhtar, 2019).

________________________________________

C. Fondasi Normatif Aktivisme: dari Nilai ke Tindakan

C.1. Aktivisme sebagai Penerjemahan Nilai Islam dalam Proses Politik

Dalam tipologi pemikiran politik Islam—misalnya arus formalistik, substantivistik, dan fundamentalis—perbedaan utamanya terletak pada cara mengaktualkan Islam ke dalam aktivitas politik: apakah melalui institusionalisasi formal (simbol dan lembaga Islam) atau penekanan pada manifestasi nilai secara substantif dalam kebijakan dan praktik politik. Keragaman ini menunjukkan bahwa "tindakan langsung" untuk perubahan dapat berupa dorongan legal-formal, atau sebaliknya berupa perjuangan nilai dan etika dalam institusi yang ada.

Literatur juga mencatat dinamika modern: jika paradigma pra-modern cenderung "religionize politics," paradigma modern justru cenderung "politicize religion," yakni penciptaan ide dan institusi atas nama Islam untuk membenarkan proses politik yang berjalan. Di titik ini, aktivisme dalam ilmu politik Islam perlu dibaca sekaligus sebagai: (i) penerjemahan nilai—etika dan keadilan—ke kebijakan/proses; dan (ii) arena risiko politisasi agama yang dapat menyimpang dari tujuan substantif (Aykaç & Durgun, 2021).

C.2. Dakwah sebagai Modus Aktivisme: Amar Ma'ruf–Nahi Munkar dan Persuasi

Dakwah dalam satu kajian dipahami meliputi semua kerja/aktivitas untuk mengajak kepada kebaikan (al-ma'rūf) dan menjauhi keburukan (al-munkar) (Majid et al., 2020). Kerangka ini membuat aktivisme—sebagai tindakan langsung dan gigih—dapat berwujud tindakan sosial yang persuasif, rasional, dan anti-intimidasi, sebagaimana ditekankan dalam gambaran dakwah moderat yang konsisten menolak propaganda intimidatif (Majid et al., 2020). Pada saat yang sama, literatur tentang gerakan juga menunjukkan bahwa tindakan "mencegah kemungkaran" (nahi munkar) dapat menjadi basis tindakan konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah—misalnya melalui kampanye pemikiran, selebaran, dan propaganda media—yang dipahami sebagai ekspresi ideologi politik gerakan (Muammar et al., 2019; Zarkasyi, 2008).

Dengan demikian, ilmu politik Islam memandang aktivisme dakwah tidak tunggal: ia dapat tampil sebagai dakwah persuasif (moderasi dan rasionalitas) (Majid et al., 2020) maupun dakwah politik-konfrontatif (kritik kebijakan dan penolakan sistem) (Muammar et al., 2019; Zarkasyi, 2008), bergantung pada tafsir, organisasi, dan konteks politik (Saburi et al., 2020).

________________________________________

D. Ragam Bentuk Aktivisme dalam Politik Islam: Repertoar Tindakan

D.1. Aktivisme Organisasi Kampus dan Gerakan Mahasiswa: Dakwah sebagai Kanal Politik

Dalam konteks Indonesia, ketika terjadi depolitisasi organisasi Muslim pada masa Orde Baru, muncul dampak berupa lahirnya berbagai kelompok studi dan organisasi mahasiswa di kampus serta pergeseran aktivitas politik ke gerakan dakwah (Putra et al., 2023). Bahkan, beberapa aktivitas bergerak "underground," dengan masjid menjadi fokus baru aktivitas dan diskusi politico-religious; semua aktivitas mahasiswa banyak "disalurkan" ke masjid (Putra et al., 2023). Pola ini memperlihatkan "kegigihan" aktivisme: ketika kanal formal ditutup, repertoar tindakan beradaptasi melalui ruang-ruang keagamaan yang relatif tersedia (Putra et al., 2023), sejalan dengan pembacaan bahwa aktivisme dipengaruhi peluang-kendala politik (Saburi et al., 2020).

Kajian tentang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memotret aktivisme mahasiswa sebagai bagian dari proses politik "extra parlement," dengan aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan/keterampilan sekaligus meningkatkan kesadaran politik dan kepemimpinan, yang kemudian dapat berujung pada partisipasi dalam aktivitas partai atau posisi pemerintahan setelah lulus. Dalam bingkai ilmu politik Islam, ini menegaskan bahwa aktivisme dapat berupa politik kaderisasi—mencetak aktor-aktor politik—dan politik partisipasi—membangun kapasitas berpolitik berbasis nilai (Kazmi, 2021).

D.2. Aktivisme Kaderisasi dan Institusionalisasi Partai: dari Tarbiyah ke Partai

Satu studi menekankan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dilihat sebagai transformasi gerakan dakwah/tarbiyah menjadi partai politik, di mana pada masa otoritarianisme aktivitas keagamaan menjadi media publik yang tersedia; perekrutan kader dilakukan secara rahasia melalui halaqah berbasis "unit cell." Narasi ini kembali menunjukkan dimensi "gigih": aktivitas politik tidak berhenti pada represi, melainkan berganti bentuk dengan "religious cover," sejalan dengan pola pergeseran ke ruang dakwah yang juga dicatat dalam konteks kampus (Putra et al., 2023).

Di level strategi gerakan pascareformasi, kajian lain membedakan PKS sebagai revivalis akomodatif dan HTI sebagai revivalis konfrontasionis: PKS dipotret cenderung menerima nilai/doktrin yang hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Islam, sedangkan HTI memandang sistem non-Islam sebagai akar krisis dan mendorong perubahan yang lebih konfrontatif (Tutt, 2023). Bahkan, PKS—dalam studi itu—dikatakan berargumen bahwa Islam tidak menstandarkan satu konsep negara tertentu, melainkan memberi prinsip dasar; namun Islam dan politik tidak dapat dipisahkan karena Islam mencakup urusan politik dan kenegaraan (Tutt, 2023). Ini memberi perangkat analitis dalam ilmu politik Islam: aktivisme partai bisa berorientasi akomodasi-prinsipil—memasukkan nilai dalam sistem yang ada—atau konfrontasi-ideologis—menolak sistem dan mengusung alternatif total (Tutt, 2023).

D.3. Aktivisme Gerakan Transnasional dan "Perjuangan Pemikiran": Kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Aktivisme HTI ditampilkan dalam beberapa sumber sebagai gerakan yang mendefinisikan politik sebagai "mengurusi urusan umat" sesuai syariah dan solusi, sehingga seluruh aktivitasnya dipahami sebagai aktivitas politik (Muammar et al., 2019). Dalam penelitian tentang Muslimah HTI, langkah operasional dakwah disebut bertahap dan mencakup tatsqif (pembinaan kader) serta "pergolakan pemikiran" dan "perjuangan politik"—misalnya kritik ideologi/kebijakan yang dianggap kufr (Muammar et al., 2019). Sumber yang sama menekankan bahwa aktivitas ini menyerang berbagai kebijakan pemerintah melalui diseminasi pemikiran (verbal, tulisan, audiovisual), serta membawa isu pendirian khilafah, bahkan menolak demokrasi dan pemilu sebagai produk sistem (Muammar et al., 2019). Ini merupakan contoh aktivisme sebagai tindakan langsung (kampanye, propaganda, kritik kebijakan) dan gigih (tahapan kaderisasi dan diseminasi sistematis) (Muammar et al., 2019).

Sesudah pembubaran resmi HTI, kajian lapangan menunjukkan keberlanjutan identitas kolektif dan strategi resistensi simbolik: aktivis beralih ke ruang-ruang terbatas (lingkaran religius kampus dan desa), kegiatan sosial-keagamaan, serta kunjungan "door-to-door," sehingga ideologi dan idealisme organisasi tetap berlanjut meski status legal dicabut (Syamsuddin, 1970). Dari sudut ilmu politik Islam, kasus ini penting karena memperlihatkan bahwa "aktivisme" bukan sekadar legalitas organisasi, melainkan juga repertoar resistensi yang dapat bermetamorfosis untuk mempertahankan agenda perubahan (Syamsuddin, 1970), selaras dengan pandangan bahwa aktivisme dipengaruhi konteks dan peluang-kendala (Putra et al., 2023; Saburi et al., 2020).

D.4. Aktivisme "Kultural" dan Masyarakat Sipil: dari Partai ke Organisasi Sosial

Di Indonesia masa Orde Baru, satu artikel menggambarkan ketegangan dengan politik Islam serta kebijakan pelarangan partai-partai Islam; dalam situasi pembatasan tersebut, aktivitas nonpolitik ("Islam kultural") berkembang sebagai adaptasi/negosiasi: diskusi rutin menjadi instrumen memodernisasi pemikiran dan mempromosikan nilai Islam tanpa harus melalui partai Islam (Rohmaniyah, 2021). Ini memperkuat tesis bahwa aktivisme dalam politik Islam tidak selalu identik dengan perebutan kekuasaan negara, melainkan dapat berupa produksi wacana dan penguatan masyarakat sipil (Rohmaniyah, 2021), konsisten dengan arus substantivistik yang menekankan manifestasi nilai secara substantif—bukan formalitas institusional.

Kajian tentang "transformasi sosial" intelektual Muslim juga menyebut keterlibatan tokoh dalam aktivitas NGO, dengan aktivisme yang dirancang untuk agenda emansipasi sosial dan pembangunan civil society yang kuat secara ekonomi-politik sehingga masyarakat dapat menjadi "participant" dalam kehidupan politik (Syamsuri et al., 2022). Ini menegaskan repertoar aktivisme sebagai advokasi sosial dan penguatan kapasitas warga, yang dalam politik Islam dapat dibingkai sebagai penerapan nilai (keadilan dan emansipasi) ke ruang publik (Syamsuri et al., 2022).

D.5. Aktivisme Moderasi, Pluralisme, dan Gerakan Sosial Pascareformasi

Aktivisme Islam juga muncul sebagai gerakan sosial yang menonjolkan demokratisasi, pluralisme, dan kebebasan beragama. Studi tentang jaringan "Gusdurian" memaparkan gerakan sosial yang memanfaatkan dinamika politik, memobilisasi sumber daya, dan membingkai gerakan dalam berbagai bentuk untuk mendorong perubahan sosial-keagamaan pascareformasi; fokusnya pada terobosan memperkuat demokratisasi, pluralisme, dan kebebasan beragama (Fuad et al., 2023). Jaringan ini juga dipaparkan sebagai jejaring tanpa keanggotaan formal yang menghidupkan nilai dan perjuangan Gus Dur dalam dimensi Islam, budaya, negara, dan kemanusiaan, serta mengarahkan praktiknya pada ranah nonpartisan/nonpolitik formal (Fuad et al., 2023). Secara analitis, ini memperlihatkan model aktivisme politik Islam yang substantif dan berbasis gerakan sosial—bukan sekadar agenda formalisasi (Fuad et al., 2023).

Dalam bidang pendidikan tinggi, kajian mengenai PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) menunjukkan konsistensi institusi ini memperjuangkan moderasi beragama: pada masa Orde Baru, intelektual kampus memelopori pembaruan pemikiran Islam dan berkontribusi pada perubahan sosial-politik demokratis yang ditandai gerakan reformasi; pascareformasi, PTKI dipotret aktif mengajarkan dan mengampanyekan moderasi beragama dalam kontestasi dengan kelompok Islam politik radikal (Niam, 2008). Ini memperluas pemahaman aktivisme dalam ilmu politik Islam sebagai aktivisme intelektual dan institusional yang bekerja melalui kurikulum, diskursus, dan peran sosial (Niam, 2008), sejalan dengan penekanan bahwa gerakan Islam juga bergerak lewat dakwah dan strategi (Kazmi, 2021).

________________________________________

E. Aktivisme sebagai "Gigih": Adaptasi Strategi di Bawah Represi dan Perubahan Konteks

Salah satu indikator "kegigihan" aktivisme adalah kemampuan gerakan mempertahankan agenda perubahan ketika ruang politik dibatasi atau berubah. Literatur Indonesia menunjukkan beberapa mekanisme:

Pertama, peralihan kanal dari politik formal ke dakwah kampus/masjid. Depolitisasi mendorong aktivitas politik bergeser ke dakwah; sebagian bergerak bawah tanah dengan masjid sebagai pusat diskusi (Putra et al., 2023). Ini menunjukkan persistensi dalam bentuk substitusi ruang tindakan (Putra et al., 2023; Saburi et al., 2020).

Kedua, kaderisasi rahasia dan "religious cover." Gerakan tarbiyah—yang kemudian terkait dengan PKS—menggunakan halaqah "unit cell" untuk rekrutmen kader ketika kanal publik sempit. Ini adalah persistensi melalui organisasi mikro dan kaderisasi (Kazmi, 2021).

Ketiga, metamorfosis resistensi pascapembubaran organisasi. Setelah pencabutan status legal HTI, aktivis mempertahankan identitas kolektif dan melakukan resistensi simbolik melalui ruang terbatas, kegiatan sosial-keagamaan, dan pendekatan door-to-door (Syamsuddin, 1970). Ini merupakan persistensi melalui perubahan strategi ruang dan simbol (Saburi et al., 2020; Syamsuddin, 1970).

Dalam kerangka teori gerakan sosial, pola-pola ini sejalan dengan pendekatan yang menilai aktivisme Islam sebagai produk konjungtur sosial-politik dan perlu dianalisis dengan memperhatikan peluang-kendala serta framing, alih-alih memenjarakannya pada dikotomi modern/antimodern atau religius/sekuler (Saburi et al., 2020).

________________________________________

F. Spektrum Tujuan dan Strategi: dari Formalisasi Negara hingga Etika Substantif

F.1. Formalisme vs. Substantivisme sebagai "Poros" Strategi Aktivisme

Tipologi yang menyebut arus formalistik dan substantivistik membantu menjelaskan perbedaan strategi aktivisme: formalistik menekankan institusionalisasi Islam—misalnya ide, institusi, dan legalitas—sebagai jalan pembebasan dan pembentukan masyarakat Qur'ani; substantivistik menekankan bahwa yang penting adalah manifestasi substantif nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan sekadar penampakan formalnya. Perbedaan orientasi ini tampak pula dalam kajian tentang PKS vs. HTI, di mana strategi implementasi syariah dipetakan berbeda: akomodatif-struktural vs. konfrontatif-berbasis pemikiran/kultural (Tutt, 2023).

Satu artikel yang membahas pemikiran Bahtiar Effendy juga menekankan pergeseran paradigma politik Islam Indonesia dari formalism-legalism menuju substantialism, dengan "politik akomodasi" sebagai langkah logis untuk mencapai tujuan sosial-politik Islam melalui substansi etika/moral—alih-alih simbolisme legalistik (Rosidi, 2022). Klaim tentang "kegagalan" aktivisme idealistik untuk mewujudkan simbolisme-legalisme juga dipakai sebagai alasan normatif untuk mendorong pergeseran strategi ke substansi nilai (Rosidi, 2022), beresonansi dengan kritik bahwa paradigma modern pemikiran politik Islam belum berhasil merekonsiliasi ideal Islam dan ranah politik secara memuaskan.

F.2. Negara Islam, Khilafah, dan Prinsip "Isi lebih Penting daripada Bentuk"

Debat tentang bentuk negara—misalnya khilafah—juga memengaruhi orientasi aktivisme. Dalam kajian konsep khilafah menurut pemikiran hukum-politik Sunni, ditunjukkan bahwa modern Islamic thought menyimpulkan negara Islam tidak terbatas pada satu khilafah terpadu; model kekuasaan lain dimungkinkan selama memenuhi tujuan khilafah, dengan penekanan bahwa kekuasaan Islam memprioritaskan isi aktivitas ketimbang bentuk (Situmorang, 2020). Sumber yang sama menerangkan bay'ah sebagai perjanjian khusus antara komunitas dan kandidat pemimpin—sebagai model yang dianggap sesuai spirit Islam (Situmorang, 2020). Secara analitis, ini menyediakan argumen bahwa aktivisme politik Islam dapat berorientasi pada tujuan (keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas) tanpa harus terikat pada satu desain institusional tunggal (Situmorang, 2020), konsisten dengan orientasi substantivistik (Rosidi, 2022).

F.3. Moderasi dan Adaptasi Strategi Islamisme: Post-Islamisme dan Evolusi Gerakan

Literatur Turki menyoroti perubahan Islamisme dari "alternatif" bagi ide Barat menjadi upaya mengambil bagian dalam sistem dan "mengislamkan modernitas," sehingga memunculkan debat apakah ini akhir Islamisme atau era post-Islamisme; bahkan disebut proses Islamisasi dan post-Islamisasi dapat terjadi simultan (Armayanto et al., 2023). Sementara kasus Tunisia menampilkan evolusi Rached Ghannouchi dan Ennahda dari Islamisme konfrontatif menuju pendekatan lebih moderat dan inklusif serta partisipasi dalam transisi demokrasi, sebagai ilustrasi bahwa aktor Islamis dapat beradaptasi terhadap konteks dan mengalami moderasi bertahap (Nasiwan, 2021). Dalam ilmu politik Islam, kedua rujukan ini menguatkan tesis bahwa aktivisme bukan kategori statis: strategi "tindakan langsung" dapat berubah dari konfrontasi ke partisipasi institusional atau sebaliknya, sesuai pembelajaran politik dan perubahan kesempatan (Armayanto et al., 2023; Nasiwan, 2021; Saburi et al., 2020).

________________________________________

G. Etika dan Risiko: Ketika Aktivisme Dipolitisasi atau Dikendalikan Elite

Ilmu politik Islam juga memberi perhatian pada risiko ketika aktivisme kehilangan orientasi etik. Satu kajian tentang relasi dakwah dan politik menekankan bahwa dakwah tidak seharusnya dimanipulasi untuk tujuan politik hukum/ketatanegaraan; relasi ideal penguasa–pendakwah digambarkan dapat bersifat timbal balik, namun "menjadikan dakwah sebagai alat politik" dinyatakan tidak terautentikasi (Aykaç & Durgun, 2021). Ini menjadi peringatan bahwa "tindakan langsung" dalam aktivisme memerlukan rambu etika, termasuk akuntabilitas kepada Tuhan dan prinsip persaudaraan (Aykaç & Durgun, 2021).

Kajian mengenai formalisasi syariah di Aceh menunjukkan bagaimana syariah dapat dipakai elite lokal dan nasional untuk keuntungan politik-ekonomi, memarginalkan warga, dan secara khusus merugikan perempuan melalui regulasi (qanun) dan praktik lembaga penegak syariah; situasi ini bahkan dipotret memunculkan resistensi "diam-diam" alih-alih peningkatan religiusitas (Uddin et al., 2022). Temuan ini relevan untuk ilmu politik Islam karena menegaskan bahwa aktivisme "mendorong perubahan" dapat dibajak menjadi instrumen dominasi, sehingga ukuran normatifnya perlu kembali pada tujuan substantif syariah dan keadilan sosial—bukan sekadar perangkat kekuasaan (Uddin et al., 2022).

________________________________________

H. Catatan Metodologis: Membedakan Aktivisme, Radikalisme, dan Bias Konseptual

Dalam studi politik global, label "radical Islam" dikritik sebagai kategori ilmiah yang lentur namun sering dipakai secara luas tanpa interrogasi memadai; ia dibentuk oleh diskursus Euro-radicalism, fundamentalisme, radikalisasi, dan liberalisme sehingga "radical Islam" menjadi kategori komposit yang malleable dan cenderung ditentukan oleh kerangka konseptual Barat (Sajjad & Kakadezfuli, 2021). Di level Indonesia, studi hubungan Islam–politik juga mencatat bahwa aktivitas politik kadang dikaitkan dengan gerakan Islam "ekstrem" yang dipandang tidak sejalan dengan nilai ideologi bangsa sehingga pemerintah kadang membatasi aktivitas partai yang dianggap mengancam persatuan (Dawani et al., 2024). Kedua rujukan ini mengingatkan bahwa analisis aktivisme dalam ilmu politik Islam harus:

• memeriksa repertoar tindakan dan tujuan gerakan secara spesifik—bukan sekadar label; dan

• memisahkan evaluasi normatif (misalnya etika dakwah dan keadilan) dari kategorisasi politis yang dapat bias (Aykaç & Durgun, 2021; Dawani et al., 2024; Sajjad & Kakadezfuli, 2021).

________________________________________

I. Simpulan

Dalam ilmu politik Islam, aktivisme dapat dipahami sebagai praksis politik yang langsung dan gigih untuk mendorong perubahan sosial atau politik, yang memperoleh dorongan dan legitimasi dari Islam sebagai sistem nilai (substantif) dan/atau ideologi politik (formalistik), serta diwujudkan melalui berbagai repertoar tindakan: dakwah persuasif, kaderisasi, gerakan kampus, advokasi NGO, mobilisasi partai, resistensi simbolik, hingga kontestasi pemikiran terhadap kebijakan negara (Fuad et al., 2023; Kazmi, 2021; Majid et al., 2020; Putra et al., 2023; Syamsuddin, 1970; Syamsuri et al., 2022; Wekke & Mukhtar, 2019).

Keragaman bentuk ini tidak lepas dari tipologi pemikiran (formalistik–substantivistik), dinamika peluang-kendala politik (Saburi et al., 2020), dan pergeseran strategi—akomodatif–konfrontatif; Islamisme–post-Islamisme; moderasi bertahap (Armayanto et al., 2023; Nasiwan, 2021; Tutt, 2023). Pada saat yang sama, literatur menegaskan perlunya pengawalan etik agar aktivisme tidak berubah menjadi manipulasi dakwah atau alat dominasi elite atas nama syariah (Aykaç & Durgun, 2021; Uddin et al., 2022), sekaligus kehati-hatian metodologis agar analisis tidak terjebak bias pelabelan "radikal" yang problematik (Dawani et al., 2024; Sajjad & Kakadezfuli, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Armayanto, H., Faruqi, A. R. H. A., & Zain, N. S. S. (2023). The challenges of Western thoughts in Indonesia: A study of Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS) role. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 47(2), 149. https://doi.org/10.30821/miqot.v47i2.993

Aykaç, B., & Durgun, Ş. (2021). Islamism in Turkey from a socio-political aspect: Post-Islamism oriented approaches. Journal of Public Affairs, 22(S1). https://doi.org/10.1002/pa.2743

Dawani, D. W., Nur, A., & Harahap, M. I. (2024). Contribution of Islamic figures in the formulation of Pancasila. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 4(3), 875–890. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.4119

Fuad, A. N., Redjosari, S. M., & Rofhani, R. (2023). From Islamism to democracy: The case of Rached Ghannouchi and Ennahda of Tunisia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 17(2), 244–267. https://doi.org/10.15642/islamica.2023.17.2.244-267

Kazmi, Z. (2021). Radical Islam in the Western academy. Review of International Studies, 48(4), 725–747. https://doi.org/10.1017/s0260210521000553

Majid, L. Abd., Majid, M. N. A., Kusrin, Z. M., & Sulong, W. S. N. W. (2020). Implication of international scholars' influence on the direction of Abdul Hadi's political thought. Islamiyyat, 43(1), 51–59. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-05

Muammar, A., Drajat, A., & Katimin, K. (2019). The relevance of Ali Hasjmy's thoughts on Islamic country of Islamic sharia implementation in Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(2), 228–240. https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.255

Nasiwan, N. (2021). A shift of political education to the market's needs: A criticism for the development of a value-based political education of Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(2), 324–333. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44173

Niam, K. (2008). Muslim intellectuals in the twentieth century Indonesia: A socio-political and educational context. Journal of Indonesian Islam, 2(1), 39–68. https://doi.org/10.15642/jiis.2008.2.1.39-68

Putra, T. F., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2023). Political education regarding concept of nationality in the perception of modernist Islamic politics in Indonesia. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), 5(1), 47–55. https://doi.org/10.33474/jisop.v5i1.19823

Rohmaniyah, I. (2021). The perpetuation of identity and symbolic resistance of Hizbut Tahrir Indonesia after the official disbandment in 2017. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 15(2), 159–194. https://doi.org/10.15642/islamica.2021.15.2.159-194

Rosidi, I. (2022). From political parties to cultural organizations: Indonesian Islamic movements during the New Order. Journal of Al-Tamaddun, 17(1), 43–53. https://doi.org/10.22452/jat.vol17no1.4

Saburi, A., Nasution, H. B., & Irwansyah, I. (2020). Contribution of neo modernism thoughts on Islamic thoughts in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1443–1452. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.1007

Sajjad, C., & Kakadezfuli, A. (2021). The intellectual tradition of libertarian Islam and its relation to the thought of the Islamic State in Iran. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(4), 20. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2172

Situmorang, J. (2020). Islamic political thought in Indonesia in the post-truth era. https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302605

Syamsuddin, M. D. (1970). Islamic political thought and cultural revival in modern Indonesia. Studia Islamika, 2(4). https://doi.org/10.15408/sdi.v2i4.820

Syamsuri, S., Khotimah, H., & Umam, K. (2022). Could Pan-Islamism be a politically economic solution in Indonesia? Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 13(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v13i2.407

Tutt, D. (2023). A caliphate of ideas? Islamic politics in dialogue with contemporary Marxism. Reorient, 8(1). https://doi.org/10.13169/reorient.8.1.0057

Uddin, A., Yusof, D. M., & Heravi, F. A. (2022). Empirical approach of revitalizing society in the twenty-first century: A short analysis of Sayyed Jamal al-Din Afghani's political thought. Journal of Asian and African Social Science and Humanities, 8(3), 29–41. https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.271

Wekke, I. S., & Mukhtar, S. (2019). Students' movement and political participation: Research on the Association of Islamic Student in Indonesia. https://doi.org/10.31227/osf.io/nqct3

Zarkasyi, H. F. (2008). The rise of Islamic religious-political movements in Indonesia: The background, present situation and future. Journal of Indonesian Islam, 2(2), 336–378. https://doi.org/10.15642/jiis.2008.2.2.336-378