02033 - Universalisme dalam Filsafat Islam: Orientasi Nilai Moral yang Melampaui Batas Budaya dan Konteks

Abstract

This article examines the concept of universalism in Islamic philosophy, defined as a moral, truth, and value orientation applicable to all human beings regardless of cultural context. Drawing on a range of Islamic philosophical literature, the study identifies universalism in Islam as neither a purely abstract claim nor a Western-derived construct, but rather a synthesis of theological, ethical, rational, and socio-practical dimensions. Rooted in tawhid (divine unity) and articulated through the framework of maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) and maṣlaḥah (public interest), Islamic universalism encompasses principles such as justice, welfare, tolerance, and human dignity. The article traces the ontological and epistemological foundations of this universalism — including the roles of revelation (wahy), reason ('aql), and spiritual intuition (irfān) — while also highlighting internal debates between rationalist (Mu'tazilite) and revelation-centrist (Ash'arite) perspectives. The study further explores the practical implications of Islamic universalism in domains such as education, science, environmental ethics, governance, and public ethics. It concludes that Islamic universalism is best understood as a simultaneously theocentric and humanistic ethical project — one that aspires to communicate universal values across diverse public contexts while remaining grounded in divine revelation and oriented toward human well-being.

Keywords: universalism, Islamic philosophy, tawhid, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, ethics, public values

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep universalisme dalam filsafat Islam, yang dipahami sebagai orientasi nilai moral, kebenaran, dan prinsip yang berlaku bagi seluruh manusia tanpa memandang budaya dan konteks. Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur filsafat Islam, studi ini mengidentifikasi universalisme Islam bukan sebagai klaim abstrak semata maupun konstruksi yang berasal dari Barat, melainkan sebagai sintesis antara dimensi teologis, etis, rasional, dan praksis sosial. Berakar pada tauhid dan diartikulasikan melalui kerangka maqāṣid al-sharī'ah serta maṣlaḥah, universalisme Islam mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, toleransi, dan martabat manusia. Artikel ini menelusuri fondasi ontologis dan epistemologis universalisme tersebut — termasuk peran wahyu, akal, dan intuisi spiritual (irfān) — sekaligus menyoroti perdebatan internal antara perspektif rasionalis (Mu'tazilah) dan wahyu-sentris (Asy'ariyyah). Studi ini juga mengeksplorasi implikasi praktis universalisme Islam dalam ranah pendidikan, sains, etika lingkungan, tata kelola, dan etika publik. Artikel menyimpulkan bahwa universalisme Islam paling tepat dipahami sebagai proyek etika yang sekaligus teosentris dan humanistik — suatu proyek yang berupaya mengkomunikasikan nilai-nilai universal lintas konteks publik, tetapi tetap berakar pada wahyu ilahi dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Kata kunci: universalisme, filsafat Islam, tauhid, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, etika, nilai publik

________________________________________

1. Pendahuluan

Universalisme — sebagai pandangan bahwa prinsip-prinsip moral, kebenaran, atau nilai berlaku untuk semua manusia tanpa memandang budaya atau konteks — merupakan salah satu persoalan mendasar dalam filsafat moral dan filsafat agama. Dalam konteks filsafat Islam, pertanyaan tentang universalitas nilai tidak dapat dilepaskan dari landasan teologis, epistemologis, dan etis yang membentuk tradisi intelektual Islam secara keseluruhan.

Kajian terhadap universalisme dalam filsafat Islam menjadi semakin relevan di tengah arus globalisasi yang menuntut dialog lintas budaya dan peradaban, sekaligus di tengah kritik postmodern terhadap klaim universalitas yang dianggap menyembunyikan dominasi epistemologi tertentu. Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah: bagaimana filsafat Islam merumuskan universalisme, apa landasan ontologis dan epistemologisnya, serta bagaimana universalisme itu diterapkan dalam berbagai ranah kehidupan?

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur filsafat Islam kontemporer. Dengan menelusuri dimensi teologis, epistemologis, hukum, humanistik, keilmuan, dan praksis dari universalisme Islam, artikel ini berupaya menghadirkan gambaran yang komprehensif sekaligus kritis mengenai posisi universalisme dalam horizon filsafat Islam.

________________________________________

2. Pengertian "Universalisme" dalam Horizon Filsafat Islam

Dalam pengertian yang dekat dengan rumusan yang telah dikemukakan, universalisme dalam ranah moral, kebenaran, dan nilai dipahami sebagai orientasi nilai yang universal, tidak memihak (imparsial), objektif, dan rasional, sehingga dapat melintasi batas budaya, ideologi, dan peradaban (Rohmanu & Rofiah, 2023). Dalam diskursus filsafat hukum Islam, karakter "universal" ini juga disebut sebagai salah satu ciri ajaran/hukum Islam, bersama ciri "kemanusiaan" dan "moral" (Nasution, 2017), serta sering diletakkan dalam kerangka bahwa syariat bertujuan menjaga kebaikan dan mencegah kerusakan (mafsadah) demi kemaslahatan manusia (Primadhany et al., 2022; Sanuri, 2015). Dengan demikian, universalisme menurut filsafat Islam tidak semata klaim abstrak, melainkan terkait dengan cara Islam memposisikan sumber nilai (wahyu), tujuan normatif (kemaslahatan/maqāṣid), serta penerapan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan rasional (Primadhany et al., 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023; Sanuri, 2015).

Pada saat yang sama, literatur yang ada juga menunjukkan bahwa "universalisme" dalam Islam tidak tunggal bentuknya: ada universalisme yang bertumpu pada maqāṣid dan kemaslahatan sebagai rasionalisasi etika-hukum (Rohmanu & Rofiah, 2023; Sanuri, 2015); ada universalisme yang menekankan "kemanusiaan" dan perlindungan hak-hak dasar sebagai muara etis Islam, misalnya dalam pembacaan humanisme Gus Dur (Lestari, 2020); serta ada universalisme yang ditempatkan dalam horizon spiritual-intelektual, seperti "True Islam" sebagai "universal submission to God" (kepasrahan universal kepada Tuhan) pada Seyyed Hossein Nasr (Handoko et al., 2023). Ragam ini penting karena menandakan bahwa universalisme dalam filsafat Islam merupakan sintesis antara dimensi teologis, etis, rasional, dan praksis sosial (Handoko et al., 2023; Lestari, 2020; Rohmanu & Rofiah, 2023).

________________________________________

3. Fondasi Ontologis-Teologis: Tauhid sebagai Sumber Universalitas Nilai

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam kerangka Islam, sumber nilai moral tidak dipahami sebagai semata "konvensi manusia", melainkan terkait dengan kehendak ilahi dan keyakinan tentang Tuhan (Zarkasyi, 2013). Dalam pendidikan Islam, tauhid juga diletakkan sebagai prinsip utama yang membimbing pembentukan manusia bermoral (berakhlak mulia) dan pembangunan masyarakat yang adil serta harmonis (Alya & Triyuliasari, 2024). Perspektif hukum-sipil Islam yang dibahas Akturk menyebut moralitas Islam sebagai seperangkat prinsip universal yang berakar pada keyakinan kepada tauhid dan hari akhir; moralitas ini menuntut kepatuhan bukan hanya dalam relasi antarmanusia, tetapi juga relasi dengan Tuhan, diri, serta makhluk lain, baik hidup maupun tak hidup (Akturk, 2024). Dengan rumusan ini, universalisme tidak dipahami sebagai "netral" dari teologi, melainkan justru berakar pada teologi (tauhid) dan meluas ke ranah etika sosial-kosmologis (Akturk, 2024; Alya & Triyuliasari, 2024).

Nasr, sebagaimana dibaca Handoko dkk., menambah lapisan lain: universalisme Islam dipahami melalui spiritualitas-intelektualitas, di mana "True Islam" dimaknai sebagai kepasrahan universal kepada Tuhan dan terhubung dengan nilai-nilai intelektual (Handoko et al., 2023). Penekanan ini menguatkan bahwa universalisme dalam filsafat Islam bukan sekadar generalisasi moral, tetapi mempunyai basis ontologis tentang realitas ketuhanan dan peran spiritual-intelektual manusia (Akturk, 2024; Handoko et al., 2023).

________________________________________

4. Fondasi Epistemologis: Wahyu, Akal, dan Intuisi

4.1 Wahyu dan Akal sebagai Kerangka Dasar Universalitas Normatif

Beberapa rujukan menempatkan wahyu (al-Qur'an dan Hadis) sebagai basis etika Islam: etika Islam "pada akhirnya" bersandar pada al-Qur'an (Fajari et al., 2021), dan al-Qur'an dipahami bukan semata "buku hukum" melainkan "buku petunjuk" (hudā) yang memuat prinsip moral dan prinsip hukum (Rohmanu & Rofiah, 2023). Namun, tradisi yang sama juga memberi ruang penting bagi akal: Kaharudin dkk. menegaskan bahwa manusia dapat mengungkap kebenaran dengan memanfaatkan akal, dan dalam konteks Muslim, kebenaran ajaran al-Qur'an dipandang absolut dalam iman, tetapi tetap dapat dipelajari melalui metode ilmiah untuk membangun pengetahuan (teori) (Kaharudin et al., 2022). Hamzah dkk. secara eksplisit menolak klaim orientalis bahwa rasionalisme Islam hanya tiruan Yunani; mereka menegaskan rasionalisme dalam Islam berakar pada al-Qur'an dan Hadis, lalu berkembang melalui "hikmah" yang memadukan dimensi teoretis (memahami hukum/prinsip alam) dan praktis (penerapan etis-moral dalam kehidupan) (Hamzah et al., 2024).

Kombinasi wahyu–akal ini relevan bagi universalisme: nilai-nilai dapat dinyatakan universal karena (i) bersumber pada petunjuk ilahi, yang memberi klaim normatif, dan (ii) dapat dijelaskan/dipertanggungjawabkan melalui nalar, yang memberi klaim rasional yang komunikatif lintas konteks (Hamzah et al., 2024; Kaharudin et al., 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023). Dalam istilah Kuntowijoyo, sebagaimana dibahas Ismail dan Mukhlis serta Supratama dkk., "objektivikasi" berarti menampilkan gagasan normatif Islam sebagai nilai universal dan publik yang dapat dijustifikasi secara rasional; penerimaan nilai tidak lagi bergantung pada label "Islam" melainkan pada objektivitas dan rasionalitasnya (Ismail & Mukhlis, 2017). Kerangka ini secara langsung menghubungkan universalisme nilai dengan strategi epistemologis: nilai Islam dapat menjadi "umum" (publik) tanpa kehilangan sumber wahyunya (Ismail & Mukhlis, 2017).

4.2 Intuisi (Irfān) dan "Hikmah": Universalitas sebagai Kedalaman Spiritual-Intelektual

Di luar wahyu–akal, sebagian tradisi Islam (tasawuf/'irfān) mengakui intuisi spiritual sebagai sumber pengetahuan: Baried dan Hannase membedakan filsafat yang bertumpu pada postulat/aksioma rasional dari irfān yang bertumpu pada "vision dan intuition" (dzauq, kasyf) lalu diterjemahkan ke dalam bahasa rasional (Baried & Hannase, 2021). Khunaeni, dalam pembacaan atas Nasr, menyebut "hikmah" sebagai kebijaksanaan yang memadukan logika dan intuisi intelektual untuk menjangkau kebenaran universal dan abadi di balik kebenaran fisik yang relatif. Bagi universalisme, sisi ini memberi argumen bahwa nilai universal tidak hanya "disepakati secara rasional", tetapi juga berakar pada orientasi spiritual yang menuntun etika dan cara hidup (Baried & Hannase, 2021; Handoko et al., 2023).

________________________________________

5. Universalisme Moral melalui Maqāṣid/Maṣlaḥah: Jantung Filsafat Hukum Islam

5.1 Maqāṣid sebagai "Nilai Universal" dan Rasionalisasi Etika-Hukum

Rohmanu dan Rofiah menyatakan bahwa elaborasi maqāṣid sebagai nilai universal merupakan kebutuhan kontemporer; mereka menyebut contoh nilai universal maqāṣid seperti keadilan, kesejahteraan, toleransi, dan lainnya, yang dapat menjadi premis penalaran hukum Islam (Rohmanu & Rofiah, 2023). Sanuri menegaskan bahwa dalam filsafat hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah menekankan bahwa hukum Islam diatur untuk menciptakan dan melindungi "social benefits" bagi umat manusia (Sanuri, 2015). Primadhany dkk. juga menyatakan syariat sebagai hukum universal yang selalu dapat diterapkan, dan isinya — dari prinsip dasar hingga cabang — dapat diterima oleh akal dan "nature" manusia; syariat dipandang menjaga keseimbangan/harmoni dan adaptif terhadap perubahan kondisi (Primadhany et al., 2022). Di tingkat tipologi, Zain dan Zayyadi menyebut hukum Islam bersifat universal dan dinamis (Zain & Zayyadi, 2023), selaras dengan Nasution yang menegaskan karakter universal-humane-moral pada hukum Islam (Nasution, 2017).

Dengan dukungan rujukan-rujukan ini, universalisme dalam filsafat Islam dapat disintesiskan sebagai berikut: (i) maqāṣid/maṣlaḥah memberikan horizon tujuan etis yang melampaui partikularitas kasus, (ii) tujuan itu dinarasikan sebagai kemaslahatan manusia yang dapat diterima nalar publik, dan (iii) karena tujuan itulah, syariat dipandang elastis/dinamis dalam penerapan tanpa kehilangan orientasi nilai universalnya (Primadhany et al., 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023; Sanuri, 2015; Zain & Zayyadi, 2023).

5.2 Etika sebagai Inti Rasionalisasi Syariat: Pergeseran menuju "Maṣlaḥah Causality"

Kontribusi penting lain dari Rohmanu dan Rofiah adalah pembacaan atas Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān: ia mensintesis etika dengan uṣūl al-fiqh dan menggeser penalaran hukum dari al-ta'līl al-sababī menuju al-ta'līl al-ghā'i (kausalitas maṣlaḥah); menurutnya, rasionalisasi hukum Islam adalah maṣlaḥah yang dipahami sebagai khuluq (etika) (Rohmanu & Rofiah, 2023). Mereka juga menekankan struktur etika hukum Islam yang terdiri dari nilai (al-qīmah), niat (al-niyyah), dan tindakan (al-fi'l), yang membedakannya dari etika sekuler (Rohmanu & Rofiah, 2023). Dengan demikian, universalisme moral di sini bukan hanya "hasil" (keadilan/kesejahteraan), tetapi juga tertanam pada struktur tindakan etis (nilai–niat–aksi) (Rohmanu & Rofiah, 2023).

________________________________________

6. Nuansa dan Perdebatan Internal

Antara Rasionalisme, Wahyu-Sentris, dan Batas Generalisasi

Literatur yang ada memperlihatkan adanya perbedaan epistemologis yang berdampak pada konsep universalisme moral. Rohmanu dan Rofiah menyebut, dalam konteks teori Mu'tazilah, bahwa nilai moral harus "ditransfer melintasi budaya, ideologi, dan batas peradaban"; nilai moral yang tidak lintas-batas dianggap bukan nilai moral yang sebenarnya (Rohmanu & Rofiah, 2023). Namun, Bouhafa, dalam pengantar isu tematik etika Islam, mencatat pandangan Asy'ariyyah bahwa nilai moral hanya dapat ditentukan oleh wahyu (Bouhafa, 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa universalisme dalam filsafat Islam bisa dipahami melalui dua jalan: universalisme rasional-objektif dengan klaim lintas budaya, atau universalisme wahyu-normatif dengan wahyu sebagai penentu final nilai (Bouhafa, 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023).

Di sisi lain, Bouhafa juga mengangkat keterbatasan generalisasi etika: mengutip Ibn Rushd, etika berurusan dengan situasi konkret yang variatif dan "resist" terhadap generalisasi universal yang invarian; kontingensi tidak hanya memengaruhi partikular tetapi juga universalia/prinsip (Bouhafa, 2022). Catatan ini penting sebagai koreksi internal: filsafat Islam dapat mengakui nilai universal sebagai orientasi, tetapi tetap menaruh kehati-hatian pada cara merumuskan prinsip universal yang terlalu abstrak dan menutup kompleksitas kasus (Bouhafa, 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023).

Kontras eksternal juga muncul dari pembacaan etika modern: Arifin mencatat Bauman yang menilai fenomena moral inheren irasional dan tidak dapat diuniversalkan, sehingga klaim modern bahwa fondasi moral rasional dan tatanan etika normatif-universal tidak selalu benar (Arifin, 2008). Sementara itu, Ro'Uf menegaskan postmodernisme mengkritik klaim "universal tunggal dan epistemologi tunggal". Dalam sintesis dengan maqāṣid, ketegangan ini dapat dibaca sebagai dorongan agar universalisme Islam tidak jatuh menjadi "universalisme formal" yang menutup realitas, melainkan universalisme yang berorientasi kemaslahatan dan membuka kritik/ijtihad pada level penerapan (Primadhany et al., 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023; Sanuri, 2015).

________________________________________

7. Universalisme sebagai "Kemanusiaan": Hak Dasar, Keadilan, Musyawarah, dan Kesetaraan

Universalisme dalam filsafat Islam juga muncul kuat dalam pembacaan humanistik. Lestari menempatkan "kemanusiaan" sebagai universalisme Islam dalam pemikiran Gus Dur; universalisme ini dimanifestasikan dalam jaminan hak-hak dasar manusia, dan dirumuskan sebagai tujuan etis perumusan syariat (Lestari, 2020). Lestari juga menyebut tiga nilai kemasyarakatan — syūrā, 'adālah, dan musāwah — sebagai nilai dasar (worldview) yang menjadi isi universalisme Islam dalam konteks tersebut (Lestari, 2020). Dengan demikian, universalisme di sini tidak pertama-tama diartikulasikan sebagai sistem metafisika, melainkan sebagai orientasi etis terhadap martabat manusia dan hak dasarnya (Lestari, 2020).

Pijakan kemanusiaan ini sejalan dengan seruan "integrasi nilai manusia, keadilan, dan toleransi" dalam arah baru studi Islam untuk merespons krisis moral-sosial (Siregar & Rangkuti, 2023). Ia juga kompatibel dengan orientasi "social prophetics" Kuntowijoyo yang memuat arah humanisasi, liberasi, dan transendensi (Muammar et al., 2021), sekaligus selaras dengan gagasan objektivikasi: nilai Islam ditampilkan sebagai nilai publik yang dapat dirasakan bahkan dalam relasi bertetangga lintas agama. Pada level praksis ruang publik, Faiz menunjukkan program literasi Islam kritis di Masjid Sudirman yang diarahkan pada "universal public ethics" dan "universal humanism" (Faiz, 2023) — mengindikasikan bahwa universalisme dapat menjadi proyek etika-publik berbasis nalar kritis dan spiritualitas, bukan hanya doktrin internal komunitas (Faiz, 2023; Siregar & Rangkuti, 2023).

________________________________________

8. Universalisme Tradisi Keilmuan Islam: Integrasi, Keterbukaan, dan Kritik Ideologis

Siregar dan Rangkuti menempatkan "universalisme tradisi keilmuan Islam" sebagai kunci merespons modernitas yang semakin terkoneksi dan sebagai pendekatan untuk menyatukan berbagai mazhab/pandangan di dunia Islam (Siregar & Rangkuti, 2023). Mereka juga menegaskan perlunya studi Islam mengintegrasikan nilai manusia, keadilan, dan toleransi agar berkontribusi positif atas krisis moral-sosial (Siregar & Rangkuti, 2023). Pada ranah filsafat ilmu dan perguruan tinggi Islam, Wardani menunjukkan bahwa filsafat ilmu dalam arti normatif-moral berkembang menuju "etik obyektif universal" (Wardani, 2019); sementara Rofiq menampilkan "universalisme" sebagai salah satu imperatif dalam etos ilmu (sains) yang berarti ilmu bebas dari ras/warna kulit/keturunan/keyakinan, dan dapat dipakai di mana pun (Rofiq, 2018). Dalam sintesis, universalisme tradisi keilmuan Islam dapat dibaca sebagai upaya menggabungkan: (i) etos universalitas pengetahuan (komunikabilitas lintas identitas) (Rofiq, 2018), (ii) basis etik universal dalam refleksi filsafat ilmu (Wardani, 2019), dan (iii) orientasi nilai Islam agar inovasi tidak bertentangan dengan etika dan memberi kemaslahatan bagi peradaban (Kaharudin et al., 2022; Siregar & Rangkuti, 2023).

Namun, Zarkasyi mengingatkan bahwa "universalisme" juga dapat menjadi doktrin epistemologis-ideologis dalam modernitas Barat — misalnya ketika universalisme sains bertransformasi menjadi faith/epistemologi dan puncaknya ideologi (kapitalisme) (Zarkasyi, 2013). Muslih juga mencatat universalisme sebagai elemen normatif yang melandasi rasionalitas-kritik-progresivitas dalam problem epistemis modern, tetapi ia juga menunjukkan adanya kritik terhadap norma sains (Mertonian) sebagai representasi ideologi sains (Muslih, 2010). Dengan demikian, filsafat Islam dapat menerima prinsip universalisme sebagai etos — misalnya keterbukaan/objektivitas — tetapi tetap kritis terhadap universalisme yang berubah menjadi hegemoni epistemologi dan menyingkirkan dimensi moral-transendental (Ihsan et al., 2022; Muslih, 2010; Zarkasyi, 2013).

________________________________________

9. Implikasi Praktis Universalisme dalam Filsafat Islam

9.1 Pendidikan: Pembentukan Moral Universal yang Berakar pada Tauhid

Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang perlu dikembangkan secara seimbang pada aspek fisik dan spiritual, termasuk moral, etika, spiritualitas, dan sains (Alya & Triyuliasari, 2024). Pendidikan Islam mengajarkan nilai moral-etik seperti kejujuran, loyalitas, toleransi, kasih sayang, dan keadilan (Alya & Triyuliasari, 2024), sekaligus bertujuan membentuk individu beriman-bertakwa-berakhlak mulia yang berkontribusi pada masyarakat adil dan harmonis (Alya & Triyuliasari, 2024). Malik dan Maslahah menempatkan aksiologi pendidikan Islam sebagai orientasi "jalan lurus" menuju Tuhan dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis, dan menegaskan etika sebagai cabang aksiologi yang menjawab "apa yang harus dilakukan" (Malik & Maslahah, 2021). Dalam perspektif ini, universalisme nilai tidak dipahami sebagai pelepasan dari agama, melainkan sebagai internalisasi nilai moral yang bernilai bagi orang lain dan peradaban (Alya & Triyuliasari, 2024; Kaharudin et al., 2022; Malik & Maslahah, 2021).

9.2 Sains dan Pengetahuan: Inovasi "Terarah" oleh Etika dan Kemaslahatan

Kaharudin dkk. menekankan bahwa Islam tidak membatasi perkembangan sains; studi Islam memberi arah agar inovasi diterapkan demi manfaat positif serta tidak konflik dengan etika perilaku baik (Kaharudin et al., 2022). Arbi dkk., membahas Sardar, juga menyebut pengelolaan sains harus digerakkan nilai etis-moral, dan menghadirkan konsep seperti 'adl (keadilan sosial) serta istishlah (kepentingan umum) sebagai prasyarat kerangka sains Islami (Arbi et al., 2023). Kerangka objektivikasi juga menyatakan bahwa jika pengetahuan benar-benar objektif, ia tidak perlu "diislamkan" lagi — tetapi nilai profetik/etika wahyu tetap menjadi orientasi moral penggunaannya (Ismail & Mukhlis, 2017). Di sini, universalisme berarti: manfaat sains dan etika publiknya dapat lintas komunitas, namun diarahkan oleh nilai moral agar tidak destruktif (Arbi et al., 2023; Kaharudin et al., 2022).

9.3 Lingkungan: Amanah Kosmik dan Keadilan Ekologis

Dalam filsafat hukum Islam tentang lingkungan, Munib dkk. menyatakan Islam sebagai agama universal menyediakan ajaran tentang pelestarian lingkungan, dan merumuskan pilar etika lingkungan Islam seperti monoteisme (unity), kekhalifahan dan amanah (guardianship/trust), syari'ah (etika tindakan), serta 'adl dan i'tidal (keadilan dan moderasi) (Munib et al., 2022). Syihabuddin dkk. menegaskan al-Qur'an memberi "kode" dan aturan moral sebagai basis manusia berbuat baik kepada alam, serta menempatkan lingkungan sebagai tanggung jawab moral manusia (Syihabuddin et al., 2023). Dengan demikian, universalisme moral dalam filsafat Islam dapat mencakup relasi manusia–alam sebagai relasi etis yang berlaku luas, karena terkait kemaslahatan kehidupan dan tanggung jawab moral yang melampaui kepentingan kelompok (Akturk, 2024; Munib et al., 2022; Syihabuddin et al., 2023).

9.4 Tata Kelola, Hukum, dan Bisnis: Etika Universal sebagai Prinsip Integritas

Dalam konteks tata kelola dana sosial, Islamiah dkk. menyatakan dimensi "universality" sebagai bagian praktik Islamic Corporate Governance, dan menegaskan Islam universal "dapat dicapai oleh semua orang, kapan pun, dan di mana pun", dengan akar "complete surrender to the will of Allah" (Islamiah et al., 2023). Dalam etika bisnis, Antoni menyebut Islam sebagai agama universal-komprehensif yang mencakup akidah-syariah-akhlak dan bahwa etika Islam bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan dalam praktik bisnis (Antoni, 2019). Pada ranah politik-hukum, Mahir menekankan keadilan pemilu mesti merefleksikan moralitas dan etika Islam, menjaga integritas, kebenaran, dan kejujuran (Mahir, 2022). Ini menunjukkan universalisme moral di sini beroperasi sebagai "standar integritas" yang secara normatif ditujukan untuk melindungi kepentingan publik luas (Antoni, 2019; Islamiah et al., 2023; Mahir, 2022).

________________________________________

10. Sintesis Konseptual: Apa yang Khas dari "Universalisme" menurut Filsafat Islam?

Berdasarkan sintesis rujukan yang telah dipaparkan, universalisme dalam filsafat Islam dapat diringkas dalam empat ciri yang saling terkait.

Pertama, berbasis tauhid dan orientasi transendensi, namun berimplikasi sosial-kemanusiaan yang luas. Moralitas Islam dipahami sebagai prinsip universal yang berakar pada tauhid dan hari akhir, meluas pada relasi dengan Tuhan, manusia, dan alam (Akturk, 2024), selaras dengan tauhid sebagai prinsip pendidikan dan pembentukan masyarakat adil (Alya & Triyuliasari, 2024), serta pembacaan Nasr tentang "universal submission to God" (Handoko et al., 2023).

Kedua, memiliki "mekanisme tujuan" melalui maqāṣid/maṣlaḥah sebagai rasionalisasi etika-hukum. Maqāṣid diposisikan sebagai nilai universal — keadilan, kesejahteraan, toleransi — yang dapat menjadi premis penalaran hukum (Rohmanu & Rofiah, 2023), dan filsafat hukum Islam menegaskan hukum diarahkan untuk melindungi kemaslahatan manusia (Primadhany et al., 2022; Sanuri, 2015).

Ketiga, mendorong objektivikasi nilai agar menjadi etika publik lintas konteks. Objektivikasi Islam menampilkan nilai normatif sebagai nilai universal-publik yang dapat dijustifikasi rasional (Ismail & Mukhlis, 2017), dan proyek ruang publik seperti literasi kritis masjid dapat diarahkan ke etika publik universal dan universal humanism (Faiz, 2023).

Keempat, tetap menyadari keterbatasan generalisasi dan adanya perdebatan internal. Mu'tazilah menuntut nilai moral lintas budaya sebagai syarat moralitas (Rohmanu & Rofiah, 2023), sementara Asy'ariyyah menekankan wahyu sebagai penentu moral (Bouhafa, 2022); bahkan Ibn Rushd dalam pembacaan Bouhafa mengingatkan kontingensi etika dan resistensi situasi konkret terhadap generalisasi universal yang kaku (Bouhafa, 2022). Perdebatan ini mengisyaratkan bahwa universalisme Islam sering hadir sebagai orientasi nilai dan tujuan kemaslahatan, bukan selalu sebagai formula abstrak yang seragam untuk semua kasus (Bouhafa, 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023; Sanuri, 2015).

________________________________________

11. Penutup

Universalisme menurut filsafat Islam — berdasarkan rujukan yang tersedia — paling kuat dipahami sebagai orientasi nilai moral yang melintasi budaya dan konteks, tetapi berakar pada tauhid dan wahyu serta diartikulasikan melalui maqāṣid/maṣlaḥah (keadilan, kesejahteraan, toleransi, kemanusiaan) (Akturk, 2024; Rohmanu & Rofiah, 2023; Sanuri, 2015). Universalisme ini memiliki dimensi publik (hak dasar manusia, integritas sosial, keadilan) (Lestari, 2020; Mahir, 2022), dimensi keilmuan (keterbukaan, integrasi nilai manusia dan etika) (Siregar & Rangkuti, 2023; Wardani, 2019), serta dimensi kosmik-ekologis (amanah dan etika lingkungan) (Munib et al., 2022; Syihabuddin et al., 2023). Namun ia juga bukan tanpa nuansa: terdapat perdebatan mengenai sumber penetapan nilai (akal vs. wahyu) dan kehati-hatian terhadap generalisasi prinsip dalam situasi konkret (Bouhafa, 2022; Rohmanu & Rofiah, 2023).

Dengan demikian, universalisme dalam filsafat Islam dapat dipahami sebagai proyek etika yang sekaligus teosentris (berbasis tauhid) dan humanistik (berorientasi kemaslahatan, martabat, dan keadilan), dengan perangkat epistemologis yang berusaha membuat nilai-nilai itu komunikatif dan relevan di ruang publik lintas konteks (Akturk, 2024; Ismail & Mukhlis, 2017; Lestari, 2020).

________________________________________

Daftar Referensi

Akturk, H. (2024). An evaluation of the place of morality and ethics in Islamic civil law and contemporary Turkish civil law. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 83–110. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.12459

Alya, C., & Triyuliasari, A. (2024). Islamic educational philosophy's view of humans. Jurnal Pendidikan Nusantara, 3(2), 116–126. https://doi.org/10.55080/jpn.v2i2.89

Antoni, A. (2019). Etika dan bisnis perspektif ekonomi Islam. Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.550

Arbi, A., Herlina, H., Syarifuddin, S., Hanafi, I., Dewi, E., & Anwar, A. (2023). When religion approaches science: An interpretation of Ziauddin Sardar's integrative Islamic education thought. Jurnal Ushuluddin, 31(2), 203. https://doi.org/10.24014/jush.v31i2.26682

Arifin, J. (2008). Dialectic of Islam and West ethics in the business world. Millah Journal of Religious Studies, 8(1). https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.eng.art3

Baried, A. B., & Hannase, M. (2021). The Irfani concept in Sufism and its relation to Islamic philosophy. Rausyan Fikr Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 17(2), 229–256. https://doi.org/10.24239/rsy.v17i2.808

Bouhafa, F. (2022). New perspectives on ethics in Islam [Introduction]. Journal of Arabic and Islamic Studies, 21, 007–023. https://doi.org/10.5617/jais.9357

Faiz, Abd. A. (2023). The appropriation of Islamic literacy by middle-class Muslims in Jogokariyan and Sudirman Mosques, Yogyakarta. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 7(1), 37–50. https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.1.12455

Fajari, I. A., Muslih, M., & Yahya, Y. K. (2021). Ethical aspect of diplomacy of Prophet Muhammad (basic principle). Jurnal Al-Dustur, 4(2), 147–179. https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1820

Hamzah, H., Soleh, A. K., & Wardani, A. P. A. (2024). Islamic rationalism. Jurnal Penelitian Keislaman, 20(1), 94–108. https://doi.org/10.20414/jpk.v20i1.10347

Handoko, S. B., Suteja, S., Hania, I., & Kafrawi, S. (2023). Modernism and crisis: Seyyed Hossein Nasr's idea on spiritual intelligence and its relevance today. Teosofia Indonesian Journal of Islamic Mysticism, 12(2), 207–230. https://doi.org/10.21580/tos.v12i2.18913

Ihsan, N. H., Jamal, J., Da'i, R. A. N. R., Rohman, A., & Atqiya, K. (2022). Secularization and its implication for the sciences. Fikri Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.25217/jf.v7i1.2413

Islamiah, M. H., Qomar, Moh. N., Harahap, A., & Hidayati, A. (2023). Islamic corporate governance in social fund management center (PUSPAS): Modernization of waqf social fund management. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 4(2), 186–199. https://doi.org/10.15642/mzw.2023.4.2.186-199

Ismail, I., & Mukhlis, M. (2017). Dari Islamisasi ilmu menuju pengilmuan Islam: Melawan hegemoni epistemologi Barat. Ulumuna, 17(1), 65–96. https://doi.org/10.20414/ujis.v17i1.174

Kaharudin, R. G., Rodiah, I., Razimi, M. S. A., & Mukri, Moh. (2022). Overview of the philosophy of science on the nature of interdisciplinary Islamic studies. Analisis Jurnal Studi Keislaman, 22(1), 27–52. https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.10290

Lestari, P. D. (2020). [Untitled]. Matan Journal of Islam and Muslim Society, 2(1), 57. https://doi.org/10.20884/1.matan.2020.2.1.2272

Mahir, M. (2022). Synchronising positive law and Islamic law within a justice concept in concurrent elections 2024: From the philosophical perspective of Islamic law. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 12(1), 76–107. https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.1.76-107

Malik, M. S., & Maslahah, M. (2021). Revitalization of the concept of educational axiology: Perspectives of Islamic philosophy. Belajea Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 121. https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.2590

Muammar, A., Marhaban, Miswari, M., & Nasution, I. F. A. (2021). Kuntowijoyo's social prophetics and the theological paradigms in Islam. Al-Ulum, 21(2). https://doi.org/10.30603/au.v21i2.2274

Munib, M., Patrajaya, R., Ihsan, R. N., & Amin, M. (2022). Conservation environmental sustainability in the perspective of Islamic legal philosophy. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6(2), 556. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12411

Muslih, M. (2010). Pengaruh budaya dan agama terhadap sains: Sebuah survei kritis. Tsaqafah, 6(2), 225. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.119

Nasution, K. (2017). Philosophy of Islamic marriage: Multi disciplinary Islamic studies. Istinbath, 16(1), 209–223. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.107

Primadhany, E. F., Angelia, N. M., Angraeni, N., & Jarkani, B. (2022). Maḥāsin al-Syarī'ah on the implementation of Mahḍah worship: Overview of Islamic legal philosophy. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6(2), 634. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12394

Rofiq, M. (2018). Peranan filsafat ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Falasifa Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 161–175. https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.112

Rohmanu, A., & Rofiah, K. (2023). Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān's philosophical contribution to theorize ethical maqāṣid. Al-Ahkam, 33(2), 185–206. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527

Sanuri, S. (2015). Social justice under perspective of philosophy of law and maqâsid al-sharî'ah. Teosofi Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 2(2), 407. https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.2.407-431

Siregar, I., & Rangkuti, S. S. (2023). Universalism of Islamic scholarly tradition: New directions for Islamic studies. Islam Transformatif Journal of Islamic Studies, 7(2), 202. https://doi.org/10.30983/it.v7i2.8050

Syihabuddin, M., Mubaraq, Z., & Mustofa, M. (2023). Elucidating eco-religious in Islamic studies and the future of environmental ethics. Al Adalah, 26(2), 189–207. https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i2.370

Wardani, W. (2019). Integrasi ilmu keislaman dan filsafat: Perspektif filsafat ilmu. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 18(1), 1. https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i1.3014

Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring Islamic legal philosophy and Islamic law: A study of differences, typologies, and objects of study. El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law, 1–12. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472

Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan kapitalisme Barat. Tsaqafah, 9(1), 15. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36