02014 - Sosialisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Komparatif atas Kepemilikan, Distribusi, dan Landasan Ontologis

Abstrak

Abstract

This article examines the concept of socialism from the perspective of Islamic philosophy by analyzing the dimensions of ownership, wealth distribution, and the ontological-axiological foundations of both systems. Using a literature review method that draws on primary and secondary sources in the fields of Islamic economic philosophy, comparative political thought, and Islamic jurisprudence, this study finds that Islamic philosophy does not affirm socialism as an ideological package—particularly when it is understood in its secular or materialist form and entails the abolition of private ownership. At the same time, Islam is not identical to absolute private capitalism. Islamic philosophy offers a plural ownership configuration (private–public–state), limits on private ownership for the sake of public interest (maṣlaḥa), and distribution instruments (zakat, waqf, social solidarity) bound by the objectives of justice and welfare (maqāṣid al-sharī'ah) and accountability before God. In the discourse of modern Muslim thought, responses to socialism are divided: some offer sharp criticism of Marxist socialism on the grounds of atheism, materialism, and the risk of power concentration, while others attempt to reconstruct socialism within the horizon of Tawḥīd and social justice—as exemplified by Ali Shari'ati and Hassan Hanafi's "Islamic Left." The concept of "Islamic socialism" also functions, in certain cases, as a political slogan that is evaluated as cosmetic and instrumental rather than as a coherent philosophical project.

Keywords: Islamic philosophy, socialism, ownership, distributive justice, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep sosialisme dari perspektif filsafat Islam dengan menelaah dimensi kepemilikan, distribusi kekayaan, serta landasan ontologis-aksiologis dari kedua sistem tersebut. Menggunakan metode kajian literatur yang bersumber dari referensi primer dan sekunder dalam bidang filsafat ekonomi Islam, pemikiran politik komparatif, dan fikih, studi ini menemukan bahwa filsafat Islam tidak mengafirmasi sosialisme sebagai paket ideologi—terutama ketika sosialisme dipahami sekuler/materialistik dan menghapus kepemilikan privat. Pada saat yang sama, Islam tidak identik dengan kapitalisme privat absolut. Filsafat Islam menawarkan konfigurasi kepemilikan plural (privat–publik–negara), pembatasan privat demi kepentingan umum (maṣlaḥa), serta perangkat distribusi (zakat, wakaf, jaminan sosial) yang diikat oleh tujuan keadilan/kesejahteraan (maqāṣid al-sharī'ah) dan pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam diskursus pemikiran Muslim modern, respons terhadap sosialisme terbagi: sebagian memberikan kritik tajam terhadap sosialisme Marxis karena ateisme, materialisme, dan risiko pemusatan kekuasaan; sebagian lain berupaya merekonstruksi sosialisme dalam horizon Tawhīd dan keadilan sosial, sebagaimana terlihat pada Ali Shari'ati dan "Kiri Islam" Hassan Hanafi. Konsep "sosialisme Islam" juga difungsikan, dalam kasus tertentu, sebagai slogan politik yang dinilai bersifat kosmetik dan instrumental alih-alih sebagai proyek filsafat yang koheren.

Kata kunci: filsafat Islam, sosialisme, kepemilikan, keadilan distributif, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai relasi Islam dan sosialisme telah berlangsung setidaknya sejak abad ke-19, ketika para pemikir Muslim mulai berhadapan dengan tantangan modernitas Barat, termasuk ideologi-ideologi besar seperti kapitalisme dan sosialisme. Pertanyaan mengenai apakah Islam kompatibel dengan sosialisme, atau bahkan apakah Islam itu sendiri mengandung elemen-elemen sosialistis, terus menjadi wacana yang hidup dalam tradisi intelektual Muslim hingga saat ini.

Relevansi kajian ini tidak hanya bersifat historis atau teologis, tetapi juga praktis. Di berbagai belahan dunia Muslim, perdebatan tentang sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam masih terus berlangsung. Beberapa negara telah mencoba mengadopsi elemen-elemen sosialisme dengan bungkus Islam, sementara yang lain menolaknya secara tegas sebagai bertentangan dengan ajaran agama.

Artikel ini bertujuan mengkaji pandangan filsafat Islam terhadap sosialisme secara sistematis, dengan menelusuri (1) hakikat sosialisme sebagai sistem filsafat-ekonomi, (2) kerangka filsafat Islam sebagai tolok ukur penilaian, (3) titik-titik persamaan dan perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal kepemilikan dan distribusi, (4) kritik filsafat Islam terhadap sosialisme, serta (5) berbagai upaya sintesis dalam wacana "sosialisme Islam."

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis komparatif-filosofis. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi dalam bidang filsafat ekonomi Islam, pemikiran politik komparatif, dan kajian hukum Islam. Analisis dilakukan dengan memetakan posisi masing-masing sumber terhadap isu-isu kunci: konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, dan landasan metafisika-etika dari sosialisme dan Islam. Sintesis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan konsensus, perbedaan, dan ketegangan antar sumber.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Sosialisme sebagai Titik Banding

Dalam sumber yang diberikan, sosialisme dijelaskan sebagai filsafat/paham politik-ekonomi yang menekankan kepemilikan sosial (social ownership) atas alat-alat produksi sebagai lawan dari kepemilikan privat, sekaligus berorientasi pada pemerataan distribusi (Asghari, 2021). Sumber lain menambahkan bahwa sosialisme (dalam pemahaman yang dikaitkan dengan Karl Marx) dipresentasikan sebagai suatu filsafat yang mengandaikan setiap orang memiliki hak yang setara untuk menggunakan aset negara, dan sistem politiknya didasarkan pada ideologi sosialis (Badamchi, 2014). Dalam rumusan yang lebih "Marxis", sosialisme juga dipahami menekankan kepemilikan bersama (common ownership) atas alat-alat produksi, penghapusan eksploitasi kerja, dan penekanan pada keadilan sosial agar kebutuhan masyarakat dipenuhi secara lebih adil (Ullah, 2023).

Namun, beberapa sumber yang disediakan juga menegaskan dimensi ideologisnya: sosialisme dipaparkan sebagai filsafat sekuler dan dalam "manajemen sosialisme" agama dianggap tidak penting; bahkan dinyatakan banyak penganjurnya ateis, tidak mempercayai akhirat dan pertanggungjawaban hari kiamat (Asghari, 2021). Sejalan dengan itu, sosialisme (dalam pengemasan politik tertentu) digambarkan "sekuler" dan berfokus terutama pada pemenuhan kebutuhan material (Badamchi, 2014). Dengan demikian, pada level konseptual saja, sosialisme di dalam sumber-sumber ini sudah tampil sebagai paket gagasan: (i) bentuk kepemilikan, (ii) logika distribusi, dan (iii) (sering kali) asumsi metafisis-epistemologis yang materialistik/sekuler (Asghari, 2021; Bhuiyan et al., 2020).

3.2. Kerangka Filsafat Islam untuk Menilai Sosialisme: Worldview, Tujuan, dan Sumber Normatif

Dalam literatur yang diberikan, Islam dipahami bukan sekadar "sistem ekonomi" seperti kapitalisme atau sosialisme, melainkan sebuah agama yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia (sosial, ekonomi, politik, spiritual) dan bertujuan membangun relasi Allah–manusia (Bhuiyan et al., 2020). Pandangan ini selaras dengan pemaparan bahwa worldview Islam bersifat komprehensif dan mengembras seluruh dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum, tata kelola, peradaban), sehingga ekonomi tidak dipisahkan dari horizon moral-religiusnya. Kerangka ini penting, karena penilaian filsafat Islam atas sosialisme (atau sistem apa pun) dalam sumber-sumber tersebut tidak berhenti pada efisiensi-institusional, tetapi merujuk pada cara pandang (worldview), batasan etis, serta tujuan normatif (Bhuiyan et al., 2020).

Pada ranah filsafat (khususnya filsafat ekonomi Islam), beberapa sumber menekankan model "segitiga" (triangle) yang menghubungkan Tuhan–manusia–alam sebagai struktur dasar pemahaman (ontologis dan aksiologis) ekonomi Islam (Huff, 2009; Muslih & Indallah, 2023). Dalam formulasi lain, ekonomi Islam dipaparkan mempunyai nilai normatif khas dan seluruh aktivitas ekonomi memerlukan verifikasi kebenaran melalui rasionalitas dan wahyu (Huff, 2009). Pada tingkat tujuan, syariah (sebagai perangkat aturan/hukum Islam) disebut mengatur berbagai aspek kehidupan (iman, ibadah, sosial, budaya, politik, legal, ekonomi) dan tujuan besarnya dipresentasikan sebagai promosi fairness/keadilan dan kesejahteraan umum. Bahkan dimensi "wuduh" (kejernihan/kejelasan) dipaparkan sebagai tujuan etis yang menuntut transparansi dalam kepemilikan dan transaksi demi mencegah sengketa akibat ambiguitas.

Dalam perspektif ini, pertanyaan "sosialisme menurut filsafat Islam" menjadi dua lapis: (1) sejauh mana cita sosialisme (pemerataan, anti-eksploitasi) kompatibel dengan nilai keadilan dan kemaslahatan yang dituju syariah (Mahomedy, 2013); dan (2) sejauh mana perangkat sosialisme (kolektivisasi kepemilikan, asumsi materialisme/sekularisme) selaras atau bertentangan dengan konsep Islam tentang kepemilikan, amanah, kebebasan terbatas, dan pertanggungjawaban transenden (Asghari, 2021; Bhuiyan et al., 2020; Bahmid et al., 2023).

3.3. Titik Paling Menentukan: Filsafat Kepemilikan dalam Islam

3.3.1. "Kepemilikan Hakiki" Milik Allah, Manusia sebagai Pemegang Amanah

Sumber yang tersedia menegaskan bahwa Al-Qur'an mengakui kepemilikan individual, tetapi kepemilikan itu tidak absolut; akumulasi dan penggunaannya berada di bawah pembatasan. Sumber yang sama menekankan bahwa "kepemilikan aktual" kembali kepada Tuhan: manusia dipandang dipercayakan (entrusted) untuk merawat kekayaan di bumi. Prinsip "real ownership belongs to Allah" juga muncul kuat dalam pembahasan kepemilikan dalam Islam—manusia memegang properti sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan (Ashtiyani et al., 2021). Dengan demikian, berbeda dari framing sosialisme yang meniadakan kepemilikan privat sebagai prinsip (dalam sebagian versi), filsafat Islam dalam sumber-sumber ini menggeser fondasi kepemilikan dari "hak absolut manusia" menjadi "amanah di bawah kedaulatan Tuhan" (Ashtiyani et al., 2021).

3.3.2. Multitype/Double Ownership: Privat, Publik, dan Negara secara Simultan

Perbedaan Islam–sosialisme dalam sumber yang diberikan sangat jelas pada isu bentuk kepemilikan. Mengutip pembacaan atas Baqir al-Sadr, Islam dipahami memiliki konfigurasi "double ownership/multi-ownership" yang memungkinkan tiga bentuk kepemilikan sekaligus—privat, publik, dan negara—bukan menjadikan privat sebagai satu-satunya prinsip (kapitalisme), dan bukan pula menjadikan publik sebagai satu-satunya prinsip (sosialisme) (Bahmid et al., 2023). Argumen yang sama ditegaskan dalam rujukan lain: dalam prinsip "double ownership", baik privat maupun publik/negara sama-sama dapat diterima dalam Islam "pada wilayahnya masing-masing" (Khan & Mahmood, 2022). Selaras dengan itu, studi tentang Ibn Taymiyyah mengklasifikasikan kepemilikan dalam Islam sebagai individual, umum (common/public), dan negara, serta menekankan bahwa Islam berbeda dari kapitalisme (yang memutlakkan privat) dan berbeda dari sosialisme (yang memposisikan kepemilikan sebagai kewajiban kolektif) (Muslimin, 2019).

Karena itu, jika sosialisme didefinisikan sebagai "kepemilikan sosial atas alat produksi" (Asghari, 2021), maka menurut filsafat kepemilikan Islam dalam sumber-sumber ini, sosialisme hanya menangkap sebagian dimensi (yakni kemungkinan kepemilikan publik), tetapi mengabaikan struktur kepemilikan Islam yang plural dan bertingkat (privat–publik–negara) (Bahmid et al., 2023; Muslimin, 2019). Di titik ini, "Islam = sosialisme" menjadi reduktif; yang lebih sesuai dengan sumber-sumber tersebut ialah: Islam mengakui elemen kolektif (publik/negara) tanpa menafikan elemen privat, karena keduanya dibatasi oleh norma syariah dan orientasi kemaslahatan (Bahmid et al., 2023; Noor, 2023).

3.3.3. Pembatasan Kepemilikan Privat demi Kemaslahatan: Kompatibilitas Parsial dengan Agenda "Anti-Ketimpangan"

Walau mengakui privat, sumber-sumber yang disediakan juga menegaskan adanya legitimasi pembatasan. Terdapat konsensus di kalangan yuris (dalam ringkasan yang diberikan) bahwa Islam mengakui hak privat, namun jika kepemilikan privat menimbulkan mudarat bagi orang lain, hak itu dapat dikurangi/dibatasi; bahkan dalam pandangan Maliki dan Hanbali, jika privat membahayakan kepentingan umum, negara dapat membatasi jumlah kepemilikan (Noor, 2023). Dalam diskursus keadilan agraria, kebijakan pertanahan perlu berdasar kepentingan umum/keadilan sosial dan maqāṣid al-syarī'ah; pemerintah dipandang perlu berperan aktif dalam distribusi maupun pencabutan hak agar distribusi lebih adil (Mahomedy, 2013).

Di bidang agraria, sumber lain menekankan prinsip teologis bahwa bumi milik Tuhan; manusia diberi kebebasan memanfaatkan, namun negara berwenang mengatur untuk kemaslahatan, dan Islam tidak mengakui sistem feodal/zamindari karena bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil (Al-Daghistani, 2016). Bahkan disebutkan jika pemilik tanah tidak menggarapnya dan tidak produktif selama tiga tahun berturut-turut, tanah menjadi "redundant" (Al-Daghistani, 2016). Secara filosofis, rangkaian ini menunjukkan bahwa filsafat Islam dapat beririsan dengan sensitivitas sosialisme terkait kritik pada penumpukan dan ketimpangan, tetapi tetap bertumpu pada logika berbeda: bukan penghapusan privat total, melainkan privat yang terbatas dan bertanggung jawab, serta koreksi negara demi kepentingan umum/maqāṣid (Al-Daghistani, 2016; Mahomedy, 2013; Noor, 2023).

3.4. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial: "Substansi" yang Sering Diasosiasikan dengan Sosialisme, tetapi Dibingkai Berbeda dalam Islam

Dalam sumber yang diberikan, keadilan ekonomi muncul sebagai tujuan penting. "Filsafat hukum ekonomi" dipaparkan berorientasi pada tercapainya keadilan ekonomi agar semua orang berhak memenuhi kebutuhan ekonomi yang diatur oleh hukum ekonomi (Ahyani et al., 2021). Dalam muamalah, kebebasan mengembangkan harta diakui selama tidak memuat unsur yang dilarang seperti riba, maysir, gharar, dan eksploitasi (Ahyani et al., 2021). Bahkan terdapat larangan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan banyak orang sebagai penguatan jaminan sosial (at-takaful al-ijtima'i) (Ahyani et al., 2021). Kerangka ini menunjukkan bahwa distribusi dan perlindungan sosial dalam Islam diposisikan sebagai konsekuensi etis-hukum dari syariah, bukan semata hasil rekayasa institusional ekonomi politik yang otonom dari agama (Ahyani et al., 2021).

Dari sisi instrumen distribusi, sumber yang tersedia menggarisbawahi fungsi zakat sebagai mekanisme yang menguatkan solidaritas, dan distribusi dalam Islam diposisikan untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi disparitas (Anam, 2024). Bahkan sistem zakat dipresentasikan sebagai penyedia "social security at the local level" melalui pengumpulan persentase kekayaan untuk memelihara dan merehabilitasi pihak yang tidak mampu (Anam, 2024). Dalam konteks pembangunan ekonomi yang bercorak rahmatan lil 'alamin, wakaf dikemukakan sebagai salah satu manifestasi untuk membangun keadilan, memperkecil kesenjangan sosial, dan menghidupkan nilai-nilai Islam (Muslih & Indallah, 2023). Dengan demikian, walaupun sosialisme sering diidentikkan dengan distribusi yang lebih merata (Asghari, 2021; Ullah, 2023), sumber-sumber ini menekankan bahwa Islam memiliki perangkat distribusi yang bersandar pada (i) tujuan syariah (keadilan/kesejahteraan), (ii) norma moral-spiritual, dan (iii) kewajiban sosial-keagamaan yang terinstitusionalisasi (zakat, wakaf) (Anam, 2024; Muslih & Indallah, 2023).

3.5. Kebebasan Ekonomi, Pasar, dan Peran Negara: Islam "di Antara" Laissez-faire dan Perencanaan Terpusat

Salah satu sumber menyatakan Islam "menjaga keseimbangan" antara kapitalisme yang cenderung laissez-faire dan Marxisme yang cenderung planned economy (Bhuiyan et al., 2020). Sumber lain menguatkan bahwa dalam Islam terdapat prinsip "limited economic freedom": aktivitas ekonomi harus berada dalam batas tatanan normatif yang didefinisikan oleh Islam, yang sekaligus ditegakkan secara sosial (Khan & Mahmood, 2022). Dengan kata lain, dalam sumber-sumber ini, Islam tidak diproyeksikan sebagai pasar bebas tanpa koreksi moral maupun sebagai perencanaan total yang mematikan kebebasan; ia dipahami sebagai kebebasan yang "dibatasi" oleh norma syariah dan tujuan kemaslahatan (Bhuiyan et al., 2020; Khan & Mahmood, 2022).

Di sisi lain, terdapat variasi internal tentang sejauh mana negara harus "aktif". Sebuah ulasan kritis menyatakan bahwa tesis "big government" (misalnya nasionalisasi luas) dapat bertentangan dengan "basic economic philosophy of Islam" yang memasukkan private initiative dan free enterprise, dengan fokus pada individu sebagai pengambil keputusan dan khalifah di bumi; ulasan tersebut bahkan menyebut negara dalam Islam lebih bersifat residual ketimbang aktif. Namun, sumber lain (membahas Abbas Mirakhor) menekankan negara memiliki peran signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan melalui kebijakan produktif, dan peran negara diturunkan dari konsep kekhalifahan dan kewajiban kolektif (fard al-kifayah) (Ashtiyani et al., 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa "pandangan filsafat Islam" atas intervensi negara tidak tunggal dalam sumber yang disediakan, meskipun keduanya sama-sama bertolak dari kerangka amanah, keadilan, dan batas syariah (Ashtiyani et al., 2021).

3.6. Kritik Filsafat Islam terhadap Sosialisme-Marxis

3.6.1. Materialisme dan Ateisme sebagai Titik Konflik

Dalam sumber yang diberikan, Marxisme digambarkan sebagai tafsir materialis atas sejarah, dengan struktur sosial-politik ditentukan oleh kekuatan material (Bhuiyan et al., 2020). Kritik yang lebih eksplisit menyatakan gagasan alienasi-sosialis Marx bersifat ateistik dan bertentangan serta tidak dapat diterima, sehingga "tidak bisa menjadi solusi" atas problem kapitalisme (Ullah, 2023). Dalam wacana lain, sosialisme disebut cenderung sekuler dan menempatkan agama tidak penting; bahkan diklaim banyak pendukungnya ateis dan menolak kepercayaan pada akhirat serta akuntabilitas eskatologis (Asghari, 2021; Badamchi, 2014).

Dalam kerangka filsafat Islam yang menempatkan pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai horizon etik, kritik-kritik di atas mengindikasikan bahwa masalahnya bukan hanya "distribusi" tetapi juga "landasan ontologis-aksiologis" sistem: Islam menautkan tindakan ekonomi pada pertanggungjawaban religius, sementara sosialisme (dalam deskripsi sumber tertentu) dipahami menanggalkan dimensi transenden itu (Asghari, 2021; Ashtiyani et al., 2021).

3.6.2. Risiko Konsentrasi Kekuasaan dalam Perencanaan Terpusat

Sumber komparatif menyatakan model ekonomi terencana (planned economy) di negara-negara sosialis pada akhirnya "collapsed" (dalam pernyataan penulis) karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, birokrasi korup, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi-politik pada kelas penguasa (Bhuiyan et al., 2020). Walaupun klaim ini berada pada level generalisasi historis (menurut narasi sumber tersebut), ia dipakai untuk menegaskan bahwa problem sosialisme dapat muncul bukan hanya dari niat pemerataan, melainkan dari desain institusional yang berpotensi memusatkan kuasa (Bhuiyan et al., 2020). Di sisi lain, literatur Islam yang menekankan "wuduh" (kejernihan/transparansi) dalam kepemilikan dan transaksi menunjukkan bahwa tradisi etika-hukum Islam menempatkan kejelasan/anti-sengketa sebagai tujuan normatif, sehingga "defisit transparansi" yang dikaitkan dengan negara sosialis dalam sumber di atas dapat dibaca sebagai ketegangan dengan tujuan etis syariah (Bhuiyan et al., 2020).

3.7. "Sosialisme Islam" (Islamic Socialism) sebagai Proyek Reinterpretasi: dari Perdebatan Konseptual hingga Slogan Politik

3.7.1. Upaya Membangun "Islamic Socialism" sebagai Teori

Sumber tentang perdebatan sosialisme Islam menyatakan bahwa sosialisme dan Islam telah berkembang dan sering saling menguatkan dalam masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara, dan para pemikir "Islamic socialism" berupaya membangun konsep yang lengkap, bukan sekadar patchwork antara sosialisme dan Islam (Komaruddin, 2020). Tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani, Salamah Musa, Mustafa al-Siba'i, dan Ali Shari'ati disebut sebagai figur penting dalam wacana sosialisme Islam kontemporer (Komaruddin, 2020). Dalam pemaparan yang sama, "Islamic socialism" diklaim mendorong sektor publik hidup harmonis dengan sektor privat, dan ketika tujuan tercapai konflik menurun karena kehidupan mengalir berdasar prinsip moral dan kolektivisme (Komaruddin, 2020). Klaim ini menunjukkan bahwa sebagian tradisi "Islamic socialism" mencoba mempertahankan unsur moral-religius sebagai pembeda dari sosialisme sekuler yang digambarkan menanggalkan agama (Asghari, 2021; Badamchi, 2014; Komaruddin, 2020).

3.7.2. Ali Shari'ati: "Mengislamkan Sosialisme" dan "Mensosialisasikan Islam"

Dalam artikel tentang Shari'ati, ia diposisikan sebagai sosialis sekaligus pemikir religius; untuk misi revolusionernya yang banyak berbasis Marx, Shari'ati berusaha melemahkan keterkaitan dengan Marxisme tradisional terutama basis materialisnya, sambil menegaskan dasar metafisis worldview-nya. Ia merumuskan teori Tawhīd untuk memadukan Existential-Marxism dan Islam sebagai ideologi aksi, bukan agama institusional yang statis. Artikel tersebut juga menyatakan bahwa "Islam Shari'ati" bercorak sosialis: dalam Islam yang direstrukturisasi secara sosialis, akumulasi kapital tanpa batas hendak dicegah dan masyarakat didorong mengadopsi program progresif. Dengan demikian, pada level filsafat sosial, Shari'ati merupakan contoh bahwa sebagian pemikir Muslim modern mencoba mengambil "alat analisis" sosialisme/Marxisme sambil menolak fondasi materialisme-ateisme dan menggantinya dengan Tawhīd (Bhuiyan et al., 2020).

3.7.3. Hassan Hanafi dan "Kiri Islam": Kepemilikan sebagai Fungsi Sosial

Kajian tentang Hassan Hanafi menyebut ia membangun teologi pembebasan yang dikenal sebagai "Kiri Islam" dan mengadopsi upaya al-Afghani untuk kebangkitan Islam melalui pembukaan kembali ijtihad, disertai reinterpretasi realitas dunia Islam (Lolaki, 2024). Dalam kajian tersebut, Hanafi dipaparkan menekankan bahwa kepemilikan hanya fungsi sosial (ownership is only a social function), dan ketimpangan dipahami terkait "sense of ownership" material yang tinggi (Lolaki, 2024). Garis ini memperlihatkan bagaimana sebagian wacana "sosialisme religius" atau "kiri Islam" tidak dimulai dari kolektivisasi total ala sosialisme negara, melainkan dari reorientasi etik: kepemilikan privat diakui tetapi dipahami sebagai tanggung jawab sosial (Anam, 2024; Lolaki, 2024).

3.7.4. "Islamic Socialism" sebagai Slogan Politik: Kasus Pakistan dan Nuansa Instrumentalitas

Sumber tentang Pakistan People's Party menyatakan sosialisme muncul di Pakistan dengan berdirinya PPP (disebut 1967), dan sosialisme dipropagandakan Karl Marx; tetapi karena sosialisme dianggap sekuler dan masyarakat memiliki keterikatan besar dengan Islam, Bhutto menggunakan istilah "Islamic Socialism" untuk memperoleh popularitas (Badamchi, 2014). Artikel ini menilai penggabungan Islam dengan sosialisme Barat pada PPP bersifat kosmetik (teori, bukan praktik) dan penggunaan slogan tersebut dipakai untuk manipulasi politik (Badamchi, 2014). Dengan demikian, dalam sumber yang diberikan, "sosialisme Islam" tidak selalu dilihat sebagai proyek filsafat yang konsisten; ia juga dapat berfungsi sebagai perangkat retorika politik untuk legitimasi (Badamchi, 2014; Komaruddin, 2020).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, filsafat Islam memandang agenda sosial seperti keadilan distribusi, anti-eksploitasi, dan perlindungan sosial sebagai tujuan penting yang dapat tampak sejalan secara substantif dengan sebagian aspirasi sosialisme (Muslih & Indallah, 2023; Mahomedy, 2013). Akan tetapi, fondasi filosofisnya berbeda secara mendasar: Islam menegaskan kepemilikan hakiki milik Allah, manusia sebagai pemegang amanah, dan kepemilikan privat diakui tetapi dibatasi oleh syariah, kemaslahatan, serta pertanggungjawaban transenden (Ashtiyani et al., 2021; Noor, 2023). Pada level desain institusional, Islam dalam banyak sumber bukan "kolektivisasi tunggal" ala sosialisme, melainkan multitype/double ownership (privat–publik–negara) dengan kebebasan ekonomi yang terbatas oleh tatanan normatif (Bahmid et al., 2023; Muslimin, 2019).

Di saat yang sama, sumber-sumber ini memperlihatkan bahwa diskursus Muslim modern tentang sosialisme terbagi: ada kritik tajam terhadap sosialisme Marxis karena ateisme/materialisme dan potensi pemusatan kekuasaan (Bhuiyan et al., 2020; Khasri, 2019; Ullah, 2023), tetapi ada pula upaya "Islamic socialism" yang mencoba merekonstruksi sosialisme dalam horizon Tawhīd, moralitas, dan program keadilan sosial—misalnya Shari'ati dan "Kiri Islam" Hanafi (Lolaki, 2024). Sementara itu, "Islamic socialism" juga dapat dipakai sebagai slogan politik yang dinilai kosmetik dan instrumental (Badamchi, 2014).

Dengan demikian, dalam batas bukti dari referensi yang dikaji, kesimpulan paling kuat ialah: filsafat Islam tidak mengafirmasi sosialisme sebagai paket ideologi (terutama ketika ia dipahami sekuler/materialistik dan menghapus privat), tetapi Islam juga tidak identik dengan kapitalisme privat absolut; ia menawarkan konfigurasi kepemilikan plural, pembatasan privat demi kepentingan umum, serta perangkat distribusi (zakat, wakaf, jaminan sosial) yang diikat oleh tujuan keadilan/kesejahteraan (maqāṣid) dan pertanggungjawaban kepada Allah (Al-Daghistani, 2016; Ashtiyani et al., 2021; Huff, 2009; Mahomedy, 2013; Muslih & Indallah, 2023; Noor, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550

Al-Daghistani, S. (2016). Semiotics of Islamic Law, Maṣlaḥa, and Islamic Economic Thought. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique, 29(2), 389–404. https://doi.org/10.1007/s11196-016-9457-x

Anam, R. K. (2024). Islamic economy philosophy in Kinalizade Ali Çelebi perspective. JSE Jurnal Sharia Economica, 3(1), 61–76. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1104

Asghari, S. (2021). A Millennium After al-Farabī; Notes on ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī's Political Philosophy. https://doi.org/10.31124/advance.13491510.v1

Ashtiyani, M. M., Ranjbar, M., & Foolady, D. (2021). A Comparative Study of Hobbes and Nizam Al Mulk Tusi on the Idea of Authoritarian State. Revista De La Universidad Del Zulia, 12(35), 550–571. https://doi.org/10.46925//rdluz.35.32

Badamchi, M. (2014). Reasonableness, Rationality and Government: The Liberal Political Thought of Mehdi Ha'eri Yazdi. Iranian Studies, 47(4), 519–534. https://doi.org/10.1080/00210862.2014.906182

Bahmid, Martua, J., & Pratiwi, I. (2023). Restrictions on Land Ownership For Citizens by States Adhering to Pancasila Ideology, Islamism and Communism. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12936

Bhuiyan, A. B., Ismail, A. G., Noor, A. H. M., Solaiman, M., & Ali, Md. J. (2020). The Islamic economics philosophy and application reality in the existing Islamic economic activities in the world. International Journal of Sharī'ah and Corporate Governance Research, 3(2), 25–39. https://doi.org/10.46281/ijscgr.v3i2.850

Huff, T. E. (2009). What the West doesn't owe Islam. Academic Questions, 22(4), 504–520. https://doi.org/10.1007/s12129-009-9137-3

Khan, B. S., & Mahmood, Z. (2022). Islamic socialism and the upsurge of Pakistan People's Party. Grassroots, 55(2). https://doi.org/10.52806/grassroots.v55iii.4268

Khasri, M. R. K. (2019). Liberating people; critical pedagogy on the revolutionary thought of Hassan Hanafi. Nadwa Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.21580/nw.2019.1.1.3914

Komaruddin, K. (2020). Fairness in the distribution of land ownership in Indonesia based on Islamic law perspective. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 20(2), 211–234. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.211-234

Lolaki, S. M. (2024). Mahmoud Taleghani: A Pioneer Thinker of Social Islam in Contemporary Iran. Digest of Middle East Studies, 34(1). https://doi.org/10.1111/dome.12346

Mahomedy, A. C. (2013). Islamic economics: still in search of an identity. International Journal of Social Economics, 40(6), 556–578. https://doi.org/10.1108/03068291311321857

Muslih, M., & Indallah, S. M. (2023). Islamic economic concept as a solution to the problems of capitalist economy. Rausyan Fikr Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 19(2), 359–395. https://doi.org/10.24239/rsy.v19i2.2426

Muslimin, J. (2019). Society, Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun's Thought. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 11(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.13778

Noor, M. N. H. (2023). The Religious Thought of Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Bengali Nation: An Analysis. Journal of Islam in Asia, 20(3), 235–260. https://doi.org/10.31436/jia.v20i3.1172

Ullah, A. (2023). Philosophical foundations of economics – a comparative study of Islamic economics, capitalism and Marxism. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.53840/ijiefer99