01998 - Pseudosains dalam Perspektif Filsafat Ilmu dan Diskursus Islam: Sebuah Kajian Analitis

Pseudoscience in the Philosophy of Science and Islamic Discourse: An Analytical Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pseudosains dari perspektif filsafat ilmu kontemporer dan mendiskusikan relevansinya dalam konteks diskursus Islam. Dengan menggunakan pendekatan analitis-filosofis, artikel ini menelaah problem demarkasi—yakni upaya membedakan sains dari non-sains dan pseudosains—mulai dari kriteria falsifikasi Popper hingga pendekatan kontemporer yang lebih naturalistis dan peka konteks. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama tidak tepat dikategorikan sebagai pseudosains karena metodologi dan tujuannya berbeda secara fundamental dari sains. Namun, praktik "pensaintifikan teks suci" dalam bentuk tertentu dari iʿjāz ʿilmī berpotensi berbaur dengan pseudosains ketika klaim keagamaan dipresentasikan sebagai pengetahuan ilmiah tanpa memenuhi standar metodologis. Tradisi intelektual Muslim sendiri memuat preseden kritik internal terhadap disiplin yang dianggap palsu, sebagaimana tampak pada kritik Ibn Ḥazm terhadap astrologi dan alkimia. Artikel ini juga menekankan perlunya kehati-hatian historiografis dalam penerapan label pseudosains terhadap praktik-praktik masa lampau di masyarakat Islamicate, serta menegaskan bahwa penguatan budaya free questioning dan mekanisme kritik yang terbuka merupakan strategi paling konsisten untuk mencegah penyebaran pseudosains di ruang publik Muslim.

Kata kunci: pseudosains, demarkasi, filsafat ilmu, Islam dan sains, iʿjāz ʿilmī

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of pseudoscience from the perspective of contemporary philosophy of science and discusses its relevance within Islamic discourse. Employing an analytical-philosophical approach, the article explores the demarcation problem—the attempt to distinguish science from non-science and pseudoscience—ranging from Popper's falsification criterion to more naturalistic and context-sensitive contemporary approaches. The study demonstrates that Islam as a religion cannot properly be categorized as pseudoscience, since its methodology and aims differ fundamentally from those of science. However, the practice of "scientizing sacred texts" in certain forms of iʿjāz ʿilmī risks merging with pseudoscience when religious claims are presented as scientific knowledge without meeting methodological standards. The Muslim intellectual tradition itself contains internal precedents of criticism against disciplines deemed false, as evidenced by Ibn Ḥazm's critique of astrology and alchemy. The article further emphasizes the need for historiographical caution in applying the pseudoscience label to past practices in Islamicate societies, and affirms that strengthening a culture of free questioning and open mechanisms of critique is the most consistent strategy for preventing the spread of pseudoscience in Muslim public discourse.

Keywords: pseudoscience, demarcation, philosophy of science, Islam and science, iʿjāz ʿilmī

________________________________________

1. Pendahuluan

Pseudosains merupakan salah satu isu sentral dalam filsafat ilmu kontemporer yang memiliki dampak luas, tidak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan publik dan sosial. Klaim-klaim yang tampak ilmiah namun tidak memenuhi standar metodologi ilmiah terus berkembang di berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim. Fenomena ini menuntut analisis yang cermat dan sistematis agar masyarakat dapat membedakan antara sains yang sahih, non-sains yang legitimate, dan pseudosains yang berpotensi merugikan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian pseudosains dalam kerangka filsafat ilmu, menelusuri problem demarkasi dari pendekatan klasik hingga kontemporer, serta mendiskusikan relevansi dan implikasi konsep tersebut dalam konteks diskursus Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih jernih dan berimbang tentang hubungan antara sains, pseudosains, dan tradisi intelektual Islam.

________________________________________

2. Pengertian Pseudosains dalam Filsafat Ilmu

Dalam filsafat ilmu kontemporer, pseudosains umumnya dipahami sebagai klaim, doktrin, atau praktik yang bergerak pada ranah yang dapat diadili oleh sains, namun menyimpang dari standar epistemik dan metodologis sains sembari berupaya tampil ilmiah—misalnya lewat bahasa ilmiah, citra "riset", atau status "ilmiah" (Andre, 2023; Edis, 2018). Karena itu, analisis pseudosains lazim ditempatkan dalam "problem demarkasi"—yakni usaha menjelaskan apa yang membedakan sains dari non-sains dan pseudosains—yang sejak Karl Popper sangat memengaruhi diskursus, tetapi kemudian dikritik dan direvisi dalam berbagai pendekatan yang lebih naturalistis dan peka konteks (Andre, 2023; Hansson, 2025; Hirvonen & Karisto, 2022). Bahkan, literatur mutakhir menekankan bahwa kualitas "keilmiahan" tidak selalu berbentuk garis tegas, melainkan berderajat dan mengandung wilayah abu-abu—misalnya kasus-kasus yang institusinya menyerupai disiplin akademik, tetapi klaimnya tetap "dubius" (Andre, 2023; GREER, n.d.).

Dalam kerangka Hansson, syarat minimal pseudosains bukan sekadar "salah" atau "buruk", melainkan: (i) tidak ilmiah, dan (ii) para penganjur utamanya berusaha menciptakan kesan bahwa ia ilmiah (Andre, 2023; Edis, 2018). Cara pandang ini menolong membedakan pseudosains dari banyak bentuk non-sains yang sah—misalnya seni atau filsafat—yang tidak berpretensi sebagai sains (Lucas, 2003; Mubarok, 2019), serta membedakannya dari "sains yang gagal" atau "kesalahan jujur" yang tidak disertai proyek imitasi keilmiahan (Andre, 2023; Mubarok, 2019).

________________________________________

3. Demarkasi: dari Falsifikasi Popper ke Pendekatan Kontemporer

Sejarah diskusi demarkasi sering diawali dari Popper dan kriteria falsifiability (dapat diuji-bantah), tetapi perkembangan mutakhir menilai bahwa pendekatan "kriteria tunggal" cenderung terlalu sederhana untuk praktik sains yang beragam (Hansson, 2025; Hirvonen & Karisto, 2022). Hirvonen dan Karisto menunjukkan pergeseran ke pendekatan kontemporer yang tidak memulai dari definisi esensial "sains" terlebih dahulu, melainkan mempelajari pseudosains sebagai fenomena tersendiri (pseudoscience-first), serta mengaitkannya dengan tema-tema baru seperti agnotologi dan evaluasi keahlian (Hirvonen & Karisto, 2022). Sejalan dengan itu, Pigliucci dan Boudry menegaskan bahwa sekalipun Popper terlalu cepat merasa "menang" dalam demarkasi, problem demarkasi tetap penting—baik untuk memahami fondasi epistemik sains maupun untuk memahami pseudosains sebagai fenomena yang "nyata" secara sosial dan intelektual (Hansson, 2025).

Hansson (2025) bahkan mengkritik bahwa metafora "demarkasi" sendiri dapat menyesatkan jika membuat kita membayangkan garis batas yang tajam; ia menyarankan pemisahan tugas: filsuf membantu mendefinisikan pseudosains, sedangkan mendiagnosis kasus-kasus spesifik umumnya memerlukan keahlian ilmiah khusus pada bidang terkait (Andre, 2023). Hal ini relevan untuk konteks klaim-klaim yang beredar di ruang publik Muslim: banyak klaim "ilmiah" atas nama Islam menyangkut geologi, kosmologi, kedokteran, atau psikologi—yang penilaiannya memang menuntut literasi metode dan komunitas keahlian pada bidang-bidang tersebut, bukan hanya retorika religius atau slogan "sains membuktikan wahyu" (Andre, 2023; Hoodbhoy, 2008).

________________________________________

4. Ciri-Ciri Pseudosains dalam Diagnosis Filosofis

4.1 Pretensi Ilmiah dan Deviasi dari Praktik Koreksi-Kesalahan

Dalam pemetaan Hansson, pseudosains dapat berbentuk promosi "pseudo-teori"—mendorong doktrin seperti homeopati atau intelligent design agar diterima sebagai sains tanpa warrant—atau berbentuk science denialism yang didorong keinginan menolak teori ilmiah tertentu (Edis, 2018). Perbedaannya sering bersifat gradual, bukan dikotomis (Edis, 2018). Edis menambahkan bahwa fokus pada institusi memperlihatkan adanya wilayah abu-abu: ada bidang yang klaimnya meragukan, tetapi struktur institusinya menyerupai disiplin akademik—contoh yang ia bahas adalah parapsikologi (GREER, n.d.). Ini menunjukkan bahwa "tampak akademik" atau "punya institusi" tidak otomatis menjamin kualitas epistemiknya (Andre, 2023; GREER, n.d.).

4.2 Strategi Retoris: Kesesatan Nalar, Pembalikan Beban Pembuktian, dan Imunisasi Doktrin

Beberapa analisis menekankan bahwa pseudosains sering bergantung pada pola argumentasi problematis. Uyar, misalnya, mengikuti pendekatan yang memperhatikan dimensi sosial pseudosains dan menunjukkan bahwa pengenalan jenis-jenis logical fallacies dapat membantu audiens membedakan argumen ilmiah dan pseudosains, dengan studi kasus astrologi (Sfetcu, 2019). Dalam konteks sengketa sains versus pseudosains, Pigliucci dan Boudry (2013) juga menganalisis bagaimana "permainan beban pembuktian" dapat disalahgunakan sebagai gimik retoris, dan mengaitkannya dengan isu falsifikasi, hipotesis ad hoc, serta fallacy tertentu (Pigliucci & Boudry, 2013). Dalam studi homeopati, Mukerji dan Ernst mendeskripsikan contoh strategi "bullshit" dan ketidakadilan epistemik: misalnya klaim ontologis yang tak selaras dengan sains alam, pengalihan beban bukti, cherry-picking atau salah pelaporan evidensi, serta strategi imunisasi terhadap bukti yang berlawanan (Lucas, 2003).

4.3 Pseudosains ≠ Non-Sains; Pseudosains ≠ Sekadar "Sains yang Buruk"

Moberger mengusulkan analisis yang menyatukan bullshit, pseudosains, dan pseudo-filsafat: kelemahan pseudosains/pseudo-filsafat adalah bahwa keduanya merupakan kasus khusus bullshit—yakni wacana yang berpretensi namun tidak berorientasi pada standar kebenaran yang semestinya—sehingga kritik terhadap pseudosains tidak boleh disamakan dengan kritik terhadap semua hal yang "tidak ilmiah", karena ada non-sains yang sah (Mubarok, 2019). Mukerji dan Ernst menekankan hal serupa: tidak semua non-sains adalah pseudosains; seni misalnya non-sains tetapi tidak pseudosains karena tidak berpura-pura ilmiah (Lucas, 2003). Kerangka Hansson juga konsisten: unsur "menciptakan kesan ilmiah" adalah pembeda kunci (Andre, 2023; Edis, 2018).

________________________________________

5. Agama (termasuk Islam) Bukan Pseudosains: Tetapi "Pensaintifikan Agama" Dapat Melahirkan Pseudosains

Andre (2023) membahas kontroversi ketika Alan Sokal memasukkan agama, termasuk Islam, sebagai contoh pseudosains. Andre menolak hal tersebut dengan alasan bahwa agama-agama monoteisme etis tidak mengklaim mendekati dunia dengan metodologi sains; tujuan dan metodenya berbeda dari sains karena berlandaskan wahyu dan kerangka moral, sehingga jika wahyu itu keliru, label yang lebih tepat adalah "pseudo-revelations", bukan pseudosains (Bigliardi, 2017). Dengan demikian, dari perspektif filsafat ilmu yang memperhatikan domain-metode, Islam sebagai agama tidak otomatis tergolong pseudosains hanya karena berbeda dari sains (Bigliardi, 2017; Mubarok, 2019).

Namun, persoalan muncul ketika wacana keagamaan mengambil otoritas sains untuk membenarkan diri, atau ketika teks suci diperlakukan sebagai sumber langsung "temuan ilmiah" dengan cara-cara yang mengabaikan metodologi sains dan budaya penelaahan sejawat. Di sinilah fenomena "pseudosains berbalut Islam" menjadi mungkin: bukan karena Islam itu "pseudosains", melainkan karena ada praktik yang mengimitasi sains untuk kepentingan legitimasi religius atau apologetika (Andre, 2023; Edis, 2018; Hoodbhoy, 2008).

________________________________________

6. Pseudosains dalam Konteks Diskursus Islam: Iʿjāz ʿIlmī ("Mukjizat Ilmiah") dan Risikonya

Bigliardi (2017) menelaah tren eksegesis iʿjāz ʿilmī—sering disebut "scientific interpretation of the Qur'ān"—dan menekankan bahwa kritik terhadapnya relevan karena tren ini dapat berbaur dengan pseudosains dan teori konspirasi, sehingga merugikan harmonisasi sains–agama yang lebih kokoh dan merusak apresiasi terhadap sains alam sebagai praktik metodologis (Hoodbhoy, 2008). Bigliardi mencatat kritik Taner Edis yang menyamakan Bucailleism dengan reduksi sains menjadi "stamp collection", yakni pendekatan yang memungut fragmen-fragmen "cocoklogi" untuk memberi stempel pembenaran, alih-alih memahami sains sebagai konstruksi model matematis, eksperimen, dan penelaahan sejawat (Hoodbhoy, 2008). Bigliardi juga mengusulkan langkah praktis: pengajar sains, filsafat, dan berpikir kritis dapat menekankan sains sebagai kegiatan berbasis model matematis, investigasi eksperimental, dan peer review, bukan sebagai "derivasi" dari intuisi jenius individual atau dari kitab suci; serta dapat dibuat sumber rujukan populer yang membahas mitos-mitos pseudosains yang muncul dari iʿjāz ʿilmī (Hoodbhoy, 2008).

Klaim semacam ini juga berkait dengan dinamika otoritas. Bigliardi menyinggung analisis bahwa kemunculan debat "Islam dan sains"—termasuk tetapi tidak terbatas pada iʿjāz—dipahami sebagai akibat melemahnya otoritas ulama tradisional dan munculnya penulis baru yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim serta berupaya membentuk ulang Islam dalam terang sains modern sambil menegaskan diri sebagai otoritas baru (Hoodbhoy, 2008). Dalam kerangka Hansson, kondisi demikian berpotensi memfasilitasi "penciptaan kesan ilmiah" tanpa mekanisme koreksi epistemik yang cukup—misalnya tanpa peer review yang relevan atau tanpa kompetensi bidang (Andre, 2023; Edis, 2018; Hoodbhoy, 2008).

________________________________________

7. Nuansa Historis: "Pseudosains" sebagai Label Modern dan Risiko Anakronisme terhadap Tradisi Islamicate

Fancy dkk. (2023) menekankan bahwa sejarah sains di masyarakat Islamicate pra-1800 dibebani kolonialisme, orientalisme, dan narasi teleologis "kemunduran"—misalnya narasi besar "decline after al-Ghazālī"—yang memengaruhi cara publik dan akademia membicarakan "sains Islam" (Fancy et al., 2023). Mereka juga mencatat bahwa sejarawan telah lama menantang kebiasaan melabeli disiplin esoterik dan okult sebagai "pseudosains", serta mendorong pemahaman lebih holistik atas "science" yang memasukkan peran disiplin-disiplin itu dalam masyarakat dan modernitas (Fancy et al., 2023). Dengan kata lain, penyematan label pseudosains pada praktik-praktik masa lampau—misalnya "ilmu-ilmu okult"—sering problematis secara historiografis, karena kategori "sains versus pseudosains" adalah kategori yang juga berubah secara historis dan berlapis kepentingan sosial-politik (Andre, 2023; Fancy et al., 2023).

Drouin-Gagné (2014) memberi konteks tambahan: debat demarkasi tidak hanya soal definisi sains, tetapi juga relasi yang sering tak disadari antara "sains" dan "mitos" dalam tradisi Barat maupun tradisi pengetahuan lain; ia mengaitkan problem demarkasi dengan warisan kolonial dan status epistemologis berbagai tradisi pengetahuan (Drouin-Gagné, 2014). Ludwig dkk. (2023) juga memperingatkan bahwa pembingkaian yang terlalu demarkasionis dapat mengaburkan relasi kompleks antarkomunitas epistemik; dalam contoh debat tentang pengetahuan pribumi, mereka menunjukkan risiko "melumpuhkan" atau menyapu rata pengetahuan non-dominan sebagai pseudosains hanya karena berada "di sisi lain" garis demarkasi (Ludwig et al., 2023). Implikasi gabungan ketiga sumber ini adalah kebutuhan kehati-hatian metodologis: kritik terhadap pseudosains penting, tetapi penerapannya pada tradisi Islam—atau tradisi pengetahuan lain—mesti menghindari anakronisme dan bias orientalis/kolonial (Drouin-Gagné, 2014; Fancy et al., 2023; Ludwig et al., 2023).

________________________________________

8. Preseden dalam Warisan Intelektual Muslim: Kritik terhadap Astrologi dan Alkimia sebagai "Pseudosains"

Meski kategori historisnya kompleks, ada contoh eksplisit bahwa sebagian sarjana Muslim menilai beberapa "ilmu" tertentu sebagai pseudosains. Ahmed (1991), dalam uraian tentang kontribusi sarjana dan dokter Muslim di Spanyol pada abad ke-9 hingga ke-13, menyebut bahwa seorang sarjana Andalusia, yaitu Ibn Ḥazm, "menggambarkan astrologi dan alkimia sebagai pseudosciences" yang tidak terbukti, palsu, dan "forged subjects" (Ahmed, 1991). Di sini terlihat bahwa penolakan terhadap "sains palsu" dapat muncul dari dalam tradisi intelektual Muslim sendiri, bukan semata impor modernitas Barat (Ahmed, 1991; Fancy et al., 2023).

Namun, Fancy dkk. mengingatkan bahwa sejarawan juga menilai praktik okult/esoterik memiliki posisi historis yang tidak dapat disederhanakan menjadi "pseudosains" semata dalam kerangka modern; garis "sains/pseudosains" dalam historiografi lama sering terlalu keras dan perlu direvisi (Fancy et al., 2023). Maka, dua hal perlu disintesiskan: (i) ada kritik internal Muslim terhadap disiplin tertentu sebagai "palsu/tidak terbukti", tetapi (ii) penggunaan label modern "pseudosains" terhadap masa lampau tetap menuntut kehati-hatian konseptual dan historiografis (Ahmed, 1991; Andre, 2023; Fancy et al., 2023).

________________________________________

9. Studi Kasus Kontemporer di Komunitas Muslim: "Bumi Datar" dan "Mekkah Pusat Bumi"

Salah satu contoh klaim yang sering terkait pseudosains adalah teori Bumi datar. Mubarok (2019), dalam studi kualitatif tentang pemahaman santri di sebuah pesantren, menyatakan bahwa teori Bumi datar modern "umumnya diberi label pseudoscience" (Mubarok, 2019). Studi itu melibatkan lima puluh partisipan dan melaporkan bahwa banyak responden memahami bentuk bumi sebagai globe, namun "sebagian besar" responden memahami "posisi pusat bumi" berada di kota Mekkah (Mubarok, 2019). Klaim "Mekkah pusat bumi" dalam studi tersebut juga disandarkan pada otoritas tertentu—disebut "Dr. Husain"—yang menyatakan "evident" dari sudut pandang geografi dan geologi (Mubarok, 2019).

Dari sudut filsafat ilmu tentang pseudosains, kasus seperti ini memperlihatkan beberapa titik diagnosis yang perlu diuji, yaitu:

1. Apakah klaim "pusat bumi" didefinisikan secara operasional—fisik, geometri, gravitasi, geodesi, atau makna simbolik—dan apakah ia berada dalam ranah yang dapat diadili sains? (Andre, 2023; Edis, 2018)

2. Apakah klaim ditopang oleh metode yang sesuai—pengukuran, model, publikasi yang dapat ditelaah, serta keterbukaan pada koreksi—atau hanya oleh retorika "ilmiah" dan seleksi data? (Hoodbhoy, 2008; Lucas, 2003)

3. Apakah ada upaya membangun kesan ilmiah untuk doktrin yang tidak memenuhi standar ilmiah, yakni kriteria "pretensi" Hansson? (Andre, 2023; Edis, 2018)

Hansson (2025) menekankan bahwa diagnosis kasus spesifik membutuhkan keahlian bidang terkait, sehingga penilaian final terhadap "pusat bumi" sebagai klaim geosains—atau sebagai klaim simbolik-teologis—memerlukan penjelasan definisional dan ekspertise yang tepat (Andre, 2023). Pada saat yang sama, Bigliardi (2017) memperingatkan bahwa mengaitkan kitab suci dengan klaim-klaim "ilmiah" secara serampangan dapat merusak pemahaman publik tentang bagaimana sains bekerja—eksperimen, model, peer review—dan membuka ruang bagi pseudosains religius (Hoodbhoy, 2008).

________________________________________

10. Pseudosains, Otoritas, dan Kebebasan Bertanya dalam Masyarakat

Hoodbhoy (2008) menekankan bahwa "aksesori" sains—peralatan lab, komputer, bahan kimia—bukanlah sains itu sendiri; langkah krusial untuk kemajuan sains adalah penerimaan terhadap "free questioning", dan tanpa itu "genuine science is unattainable" (Hoodbhoy, 2008). Dalam artikel yang sama, Hoodbhoy juga menyinggung konteks historis: ia menyatakan bahwa pada abad ke-13 "rout of the Islamic rationalists (Mutazilites)" telah selesai dan ortodoksi Islam yang "inspired by … Imam Al-Ghazzali" menjadi dominan di sebagian besar dunia Muslim (Hoodbhoy, 2008). Fancy dkk. mencatat bahwa narasi populer tentang "kemunduran" sains Islam akibat antagonisme religius—sering dilekatkan pada figur seperti al-Ghazālī—adalah bagian dari beban teleologis yang menghantui diskusi kontemporer, dan para sejarawan kini berupaya mengkritisi cara narasi itu diproduksi dan digunakan (Fancy et al., 2023).

Sintesis dari dua sumber ini menyarankan kehati-hatian ganda. Di satu sisi, Hoodbhoy menekankan norma epistemik yang kondusif bagi sains: kebebasan menguji dan mempertanyakan (Hoodbhoy, 2008). Di sisi lain, Fancy dkk. mengingatkan bahwa penjelasan historis "satu sebab"—misalnya menyalahkan satu figur atau satu arus teologi—sering terlalu sederhana dan terkait konteks kolonial-orientalis dalam produksi narasi (Fancy et al., 2023). Maka, ketika pseudosains tumbuh di ruang publik Muslim, diagnosisnya sebaiknya tidak direduksi menjadi "Islam versus sains", melainkan diarahkan pada evaluasi institusi pengetahuan, mekanisme kritik, dan budaya keterbukaan pada koreksi—variabel yang juga ditekankan dalam analisis pseudosains secara institusional oleh Edis (GREER, n.d.), serta dalam pemisahan tugas definisi versus diagnosis oleh Hansson (Andre, 2023).

________________________________________

11. Pseudosains menurut Perspektif Filsafat Islam: Sebuah Kerangka Kerja Sintesis

Berdasarkan telaah atas sumber-sumber yang digunakan, "pseudosains menurut perspektif filsafat Islam" paling tepat dirumuskan melalui sintesis berikut.

Pertama, Islam sebagai agama tidak identik dengan pseudosains, karena agama monoteisme etis—termasuk Islam—tidak mengklaim metodologi sains untuk mencapai tujuannya; kategorisasi yang lebih tepat, bila wahyu dianggap tidak beralasan, adalah "pseudo-revelation", bukan pseudosains (Bigliardi, 2017).

Kedua, pseudosains dalam konteks Muslim terutama muncul ketika otoritas sains dipakai untuk tujuan apologetik atau politis, yakni ketika klaim keagamaan dipresentasikan sebagai "pengetahuan ilmiah" tanpa memenuhi standar metodologis sains—misalnya dalam bentuk tertentu dari iʿjāz ʿilmī yang menurut Bigliardi dapat berbaur dengan pseudosains dan konspirasisme serta mengganggu apresiasi terhadap sains alam (Hoodbhoy, 2008).

Ketiga, tradisi intelektual Muslim menyediakan preseden kritik internal terhadap "ilmu palsu"—misalnya ketika Ibn Ḥazm, dalam paparan Ahmed, menyebut astrologi dan alkimia sebagai pseudosains yang tidak terbukti dan palsu (Ahmed, 1991). Tetapi penggunaan label "pseudosains" atas praktik masa lampau perlu hati-hati karena historiografi mutakhir menolak garis keras "sains/pseudosains" yang anakronistik, terutama terkait ilmu okult dalam masyarakat Islamicate (Fancy et al., 2023).

Keempat, secara filosofis, diagnosis pseudosains memerlukan kombinasi kriteria konseptual dan keahlian bidang, karena pseudosains adalah imitasi sains dalam domain yang dapat dinilai sains, dan penetapan kasus spesifik sering menuntut ekspertise teknis—misalnya klaim geosains tentang "pusat bumi" (Andre, 2023; Edis, 2018; Mubarok, 2019).

Kelima, secara normatif-praktis, pencegahan pseudosains sejalan dengan penekanan pada budaya kritik dan pertanyaan bebas—sebagaimana ditekankan Hoodbhoy sebagai syarat kemajuan sains—dan sejalan dengan saran Bigliardi untuk menekankan metode sains (model, eksperimen, peer review) ketimbang "cocoklogi" kitab suci (Hoodbhoy, 2008).

Kerangka ini tidak mengklaim bahwa "filsafat Islam" memiliki satu teori demarkasi formal yang mapan dalam sumber yang digunakan; sebaliknya, ia menyintesiskan: (i) teori demarkasi/pseudosains dalam filsafat ilmu kontemporer (Andre, 2023; Edis, 2018; Hansson, 2025); (ii) kajian spesifik tentang wacana Islam–sains yang rawan pseudosains (Fancy et al., 2023; Hoodbhoy, 2008); (iii) contoh preseden kritik internal Muslim atas "ilmu palsu" (Ahmed, 1991); serta (iv) peringatan historiografis terhadap label yang anakronistik (Drouin-Gagné, 2014; Fancy et al., 2023; Ludwig et al., 2023).

________________________________________

12. Kesimpulan

Pseudosains, dalam pengertian filsafat ilmu yang dominan, adalah doktrin atau aktivitas yang tidak ilmiah tetapi meniru dan mengeksploitasi otoritas sains (Andre, 2023; Edis, 2018; Lucas, 2003). Dalam konteks Islam, agama itu sendiri tidak tepat disebut pseudosains karena metodologi dan tujuannya berbeda dari sains (Bigliardi, 2017). Namun, praktik "pensaintifikan teks suci" atau "mukjizat ilmiah" yang tidak disiplin metodologis dapat berbaur dengan pseudosains dan konspirasisme serta merusak pemahaman publik tentang sains sebagai praktik berbasis model, eksperimen, dan penelaahan sejawat (Hoodbhoy, 2008).

Tradisi intelektual Muslim juga memuat preseden kritik internal terhadap disiplin yang dianggap palsu atau tidak terbukti—misalnya kritik Ibn Ḥazm terhadap astrologi dan alkimia (Ahmed, 1991)—sambil tetap menuntut kehati-hatian agar kritik modern terhadap "pseudosains" tidak jatuh pada anakronisme atau bias historiografis terhadap ilmu-ilmu masa lampau di masyarakat Islamicate (Andre, 2023; Fancy et al., 2023). Pada akhirnya, strategi paling konsisten dengan sintesis sumber-sumber ini adalah menguatkan budaya free questioning dan mekanisme kritik yang terbuka (Hoodbhoy, 2008), serta membedakan secara jernih antara klaim religius, klaim filosofis, dan klaim ilmiah—dengan diagnosis kasus spesifik yang melibatkan keahlian bidang terkait (Andre, 2023; Hoodbhoy, 2008).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmed, M. B. (1991). Contribution of Muslim Physicians and Scholars of Spain During the Period Between the Ninth and Thirteenth Centuries. Journal of the Islamic Medical Association of North America, 23(2). https://doi.org/10.5915/23-2-15083

Andre, S. (2023). Science, Pseudoscience, and Religion. Open Journal of Philosophy, 13(02), 171–182. https://doi.org/10.4236/ojpp.2023.132011

Bigliardi, S. (2017). The "Scientific Miracle of the Qur'ān," Pseudoscience, and Conspiracism. Zygon®, 52(1). https://doi.org/10.1111/zygo.12321

Drouin-Gagné, M.-È. (2014). Western and Indigenous Sciences: Colonial Heritage, Epistemological Status, and Contribution of a Cross-Cultural Dialogue. Ideas in Ecology and Evolution, 7. https://doi.org/10.4033/iee.2014.7.12.c

Edis, T. (2018). From Creationism to Economics: How Far Should Analyses of Pseudoscience Extend? Metode Science Studies Journal, 141–147. https://doi.org/10.7203/metode.8.10001

Fancy, N., Stearns, J., Brentjes, S., Sen, A., Trigg, S., Gardiner, N., Varlık Rutgers, N., Melvin-Koushki, M., & Haq, S. N. (2023). Current Debates and Emerging Trends in the History of Science in Premodern Islamicate Societies. History of Science, 61(2), 123–178. https://doi.org/10.1177/00732753231154690

GREER, M. R. C. V. S. F. G. (n.d.). Translation and Transformation: Uncovering the Source of Alchemy's Association with Magic Through a Study of its Translation into Latin in the High Medieval Period. https://doi.org/10.15760/honors.518

Hansson, S. O. (2025). Demarcating, Defining, and Diagnosing Pseudoscience. Philosophy of Science, 92(4), 922–937. https://doi.org/10.1017/psa.2025.27

Hirvonen, I., & Karisto, J. (2022). Demarcation without Dogmas. Theoria, 88(3), 701–720. https://doi.org/10.1111/theo.12395

Hoodbhoy, P. (2008). Islam, Science, and Free and Open Inquiry. Physics Today, 61(1), 13–14. https://doi.org/10.1063/1.4796619

Lucas, J. S. (2003). Astrology in the Thirteenth- and Fourteenth-Century Kingdom of Aragon (pp. xi–xxviii). https://doi.org/10.1163/9789047402541_003

Ludwig, D., El-Hani, C. N., Gatti, F., Kendig, C., Kramm, M., Neco, L., Delgado, A. N., Poliseli, L., Renck, V., C., A. R., Galindo, L., Rickard, T., Rosa, G. D. L., Turska, J. J., Vergara-Silva, F., & Wilson, R. A. (2023). Transdisciplinary Philosophy of Science: Meeting the Challenge of Indigenous Expertise. Philosophy of Science, 91(5), 1221–1231. https://doi.org/10.1017/psa.2023.127

Mubarok, H. (2019). Islamic Students Understanding about the Center of the Earth in Science and Islam Perspective. Journal Intellectual Sufism Research (JISR), 2(1), 7–13. https://doi.org/10.52032/jisr.v2i1.40

Pigliucci, M., & Boudry, M. (2013). Prove It! The Burden of Proof Game in Science vs. Pseudoscience Disputes. Philosophia, 42(2), 487–502. https://doi.org/10.1007/s11406-013-9500-z

Sfetcu, N. (2019). The Distinction between Falsification and Refutation in the Demarcation Problem of Karl Popper. https://doi.org/10.58679/mm99220