AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Pluralism in Islamic Philosophy: Conceptual Framework and Debates
Abstrak
This article examines the concept of pluralism within the framework of Islamic philosophy by synthesizing various perspectives from Islamic thinkers and relevant academic literature. Using a conceptual-analytical approach, this study explores pluralism across ontological, epistemological, axiological, and theological dimensions. The findings indicate that Islamic philosophy acknowledges the multiplicity of creation within the orientation of tawhid (divine unity) as the absolute center of reality. Epistemologically, Islamic thought recognizes the plurality of means of knowledge—sense, reason, and heart—while affirming human limitations in accessing absolute truth. At the social-axiological level, pluralism is understood as an ethics of coexistence grounded in values of tolerance, justice, and rahmatan lil 'alamin, as historically exemplified by the Charter of Medina. At the same time, Islamic thought draws a firm boundary against pluralism interpreted as theological relativism that equalizes all religions or blurs the boundaries of aqidah. The thoughts of Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), and Seyyed Hossein Nasr illustrate how pluralism can be conceptualized as a civilizational ethics rooted in tawhid without compromising theological particularity.
Keywords: pluralism, Islamic philosophy, tawhid, tolerance, religious pluralism
________________________________________
[Indonesia]
Artikel ini mengkaji konsep pluralisme dalam kerangka filsafat Islam dengan mensintesiskan berbagai perspektif dari pemikir Islam dan literatur akademik yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-analitis, kajian ini menelusuri pluralisme pada dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat Islam mengakui kemajemukan ciptaan dalam orientasi tauhid sebagai pusat realitas yang absolut. Secara epistemologis, pemikiran Islam mengakui pluralitas alat pengetahuan—indera, akal, dan hati—seraya menegaskan keterbatasan manusia dalam mengakses kebenaran absolut. Pada level aksiologis-sosial, pluralisme dipahami sebagai etika hidup bersama yang bertumpu pada nilai toleransi, keadilan, dan rahmatan lil 'alamin, sebagaimana dicontohkan secara historis oleh Piagam Madinah. Pada saat yang sama, pemikiran Islam menarik batas tegas terhadap pluralisme yang dimaknai sebagai relativisme teologis yang menyamakan semua agama atau mengaburkan batas akidah. Pemikiran Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Seyyed Hossein Nasr mengilustrasikan bagaimana pluralisme dapat dikonseptualisasikan sebagai etika peradaban yang berakar pada tauhid tanpa mengorbankan kekhasan teologis.
Kata Kunci: pluralisme, filsafat Islam, tauhid, toleransi, pluralisme agama
________________________________________
1. Pendahuluan
Pluralisme merupakan salah satu konsep yang paling sering diperdebatkan dalam wacana keislaman kontemporer, khususnya di Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat majemuk. Perdebatan ini tidak semata-mata bersifat sosiologis, melainkan menyentuh dimensi yang lebih mendalam, yakni filsafat, teologi, dan etika publik. Di satu sisi, pluralisme kerap dikaitkan dengan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat kebersamaan yang dianggap sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Di sisi lain, pluralisme juga memunculkan kekhawatiran serius manakala ditafsirkan sebagai relativisme teologis yang menyamakan kebenaran semua agama atau mengaburkan batas-batas akidah.
Karena itu, kajian tentang pluralisme dalam filsafat Islam menuntut pendekatan yang cermat, berlapis, dan tidak terburu-buru menyederhanakan. Artikel ini bertujuan menelusuri kerangka konseptual pluralisme dalam perspektif filsafat Islam dengan berpijak pada sejumlah pemikiran utama, meliputi dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, serta batas-batas teologis yang relevan. Selain itu, artikel ini juga memetakan kontribusi pemikiran tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Seyyed Hossein Nasr dalam membangun konsepsi pluralisme yang kontekstual dan berdasar.
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis konseptual. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan akademik yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian lapangan, serta karya pemikiran tokoh-tokoh filsafat dan pendidikan Islam. Analisis dilakukan secara sintetis-integratif, yakni dengan menghimpun, memperband¬ingkan, dan menyintesiskan berbagai perspektif yang ada untuk membangun pemahaman yang koheren tentang pluralisme dalam kerangka filsafat Islam.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Titik Berangkat: Makna Pluralisme dalam Filsafat dan Pembedaannya dengan Pluralitas
Dalam literatur yang dirujuk, pluralisme sering dijelaskan secara etimologis sebagai gabungan plural (jamak/lebih dari satu) dan isme (paham/aliran), sehingga menunjuk pada sebuah pandangan atau kerangka berpikir mengenai kemajemukan realitas dan kehidupan sosial (Safinatunaja & Aini, 2023; Safitri et al., 2023). Secara lebih spesifik, beberapa rujukan menegaskan bahwa pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia atau realitas terdiri dari banyak makhluk atau banyak substansi, bukan tunggal (Karianto, 2015; Safinatunaja & Aini, 2023; Safitri et al., 2023). Karena itu, pluralisme biasanya dipahami sebagai kebalikan dari kecenderungan monisme, yakni pandangan yang melihat realitas sebagai tunggal, dan dalam sebagian pembacaan membuka ruang untuk memahami realitas sebagai berlapis dan tidak mudah direduksi (Karianto, 2015; Rasimin, 2016).
Namun demikian, rujukan yang tersedia juga menekankan pembedaan penting antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas menunjuk pada fakta kemajemukan, yakni realitas sosial yang beragam, sedangkan pluralisme adalah paham atau sikap yang menerima kemajemukan itu secara positif dan melibatkan keterlibatan aktif dalam mengelolanya. Dengan kata lain, pluralisme bukan sekadar "ada banyak", melainkan juga cara merespons "yang banyak" itu secara konstruktif, misalnya melalui penghormatan, keterbukaan, dan kerja sama. Pembedaan ini menjadi krusial ketika pluralisme dibicarakan dalam konteks Islam, karena sebagian polemik lahir dari penyamaan pluralisme—sebagai paham normatif tertentu—dengan pluralitas sebagai fakta sosial-keagamaan yang tidak terhindarkan (Sulbi & Siregar, 2021).
3.2 Ontologi dalam Filsafat Islam: Tauhid sebagai Pusat, tetapi Realitas Ciptaan Bersifat Majemuk dan Berlapis
Dari perspektif filsafat Islam sebagaimana tercermin dalam rujukan epistemologi Islam, realitas tidak direduksi hanya pada yang fisik; ia juga mencakup realitas nonfisik, termasuk realitas mental/imajinal dan realitas metafisika (Rasimin, 2016). Karena itu, sejak tingkat ontologis pun, kerangka Islam mengakui kompleksitas "yang nyata" serta membolehkan adanya banyak lapis realitas yang tidak semuanya tertangkap oleh satu jenis pendekatan saja (Rasimin, 2016). Sejalan dengan itu, filsafat perennial Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa manusia tidak boleh menjadikan fenomena lahiriah sebagai satu-satunya realitas; ada "realitas di balik realitas" yang menjadi asal dan tujuan seluruh realitas, yakni Tuhan sebagai realitas hakiki.
Akan tetapi, pengakuan atas kemajemukan realitas ciptaan ini tidak identik dengan pengakuan atas banyak "yang absolut". Rujukan tentang Nasr menegaskan justru Tuhan Yang Maha Benar adalah satu, menjadi sumber seluruh wujud; dari sini muncul gagasan bahwa pluralitas—termasuk pluralitas agama—mesti dibaca dalam horizon Ketuhanan Yang Absolut, bukan sebagai relativisasi Tuhan. Dalam corak ini, "kemajemukan" berada pada ranah makhluk dan pengalaman manusia, sedangkan "yang mutlak" bertumpu pada Ketuhanan. Karena itu, kerangka ontologis yang dapat disintesiskan dari rujukan-rujukan ini adalah: keesaan Tuhan (tauhid) sebagai pusat orientasi, bersamaan dengan pengakuan pluralitas ciptaan dan keberlapisan realitas (Rasimin, 2016).
3.3 Epistemologi Islam: Sumber Wahyu, Dinamika Interpretasi, dan Keterbatasan Manusia atas Kebenaran Absolut
Pada ranah epistemologi, rujukan menegaskan bahwa sumber epistemologi Islam bertumpu pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tetapi interpretasi manusia terhadap sumber tersebut bersifat dinamis dan terus diperdebatkan karena akal manusia bekerja dalam ruang historis dan kontekstual (Rasimin, 2016). Bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa para pemikir Islam pada umumnya mengakui tiga alat epistemologis manusia, yaitu indera, akal, dan hati (Rasimin, 2016). Kerangka ini dengan sendirinya menolak reduksionisme epistemik: pengetahuan tidak semata-mata produk satu instrumen, dan pencarian kebenaran melibatkan lebih dari satu jalan (Rasimin, 2016).
Pada saat yang sama, rujukan juga menekankan batas manusia: kebenaran sejati atau absolut tidak mungkin "ditangkap tuntas" oleh satu bentuk atau ungkapan; yang mutlak hanya milik Yang Tak Terbatas, sementara yang profan/eksoterik bersifat relatif (Rasimin, 2016). Gagasan serupa muncul dalam pembacaan atas Nurcholish Madjid: kebenaran manusia bersifat relatif karena hanya Tuhan yang merupakan kebenaran terakhir dan mutlak (Afifuddin, 2012). Dalam konteks pendidikan dan pengelolaan kemajemukan, ada pula penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memiliki kebenaran absolut karena kebenaran absolut melampaui ruang dan waktu sementara manusia terikat ruang dan waktu.
Sintesisnya, filsafat Islam dalam rujukan yang tersedia memadukan keyakinan pada pusat kebenaran ilahi dengan kesadaran epistemik atas keterbatasan manusia dan pluralitas cara mengetahui. Kombinasi ini dapat menjadi landasan sikap rendah hati intelektual yang mencegah monopoli kebenaran pada level manusia (Rasimin, 2016; Afifuddin, 2012).
3.4 Aksiologi Islam: Dari Rahmatan Lil 'Alamin menuju Toleransi dan Koeksistensi dalam Masyarakat Majemuk
Pada dimensi aksiologis atau nilai, banyak rujukan mengaitkan pengelolaan kemajemukan dengan nilai-nilai universal Islam seperti humanisme, keadilan, dan toleransi (Nurany et al., 2022). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa Islam membawa misi rahmatan lil 'alamin yang ketika diturunkan ke kehidupan sosial diharapkan memfasilitasi hidup damai, menghargai perbedaan, dan membangun kerukunan. Dalam kajian toleransi Islam, konsep-konsep seperti ukhuwah dan nilai sosial-keagamaan, misalnya tasamuh, tawasuth, tawazun, dan amar makruf nahi munkar, diposisikan sebagai fondasi untuk merespons realitas pluralisme Indonesia. Kerangka ini memperlihatkan bahwa pluralisme dalam horizon Islam sering dimaknai sebagai etika sosial yang menuntun relasi antarmanusia di tengah perbedaan, bukan sebagai peleburan teologi.
Pijakan historis yang sering dipakai untuk menegaskan kompatibilitas Islam dengan tatanan majemuk adalah Piagam Madinah. Rujukan menyatakan bahwa Piagam Madinah lahir dari kondisi sosio-kultural Madinah yang majemuk, dan semua pihak yang terlibat dalam konsensus politik itu disebut sebagai ummatun wahidah tanpa memandang latar agama dan ras. Rujukan lain juga menyebut Piagam Madinah sebagai bukti historis bahwa Islam menginginkan kedamaian dan kerukunan antarumat beragama sejak awal. Dalam sintesis aksiologis, hal ini memperkuat argumen bahwa pluralisme sebagai praktik hidup bersama yang damai dan adil dapat memperoleh legitimasi dari nilai-nilai Islam dan preseden historis yang diacu rujukan.
3.5 Pluralisme Agama: Tipologi, Batas-Batas, dan Peringatan terhadap Relativisme/Sinkretisme
Rujukan-rujukan yang tersedia memperlihatkan bahwa istilah pluralisme agama bersifat kontroversial karena memuat spektrum makna. Salah satu rujukan membedakan wajah pluralisme dalam lima bentuk, termasuk pluralisme moral (ajakan toleransi), pluralisme soteriologis, pluralisme epistemologis, pluralisme aletis, dan pluralisme deonetik (Nurany et al., 2022). Rujukan lain menunjukkan adanya rumusan sikap pluralis yang bisa sampai pada klaim bahwa agama-agama lain merupakan jalan yang sama-sama sah menuju kebenaran, atau bahwa setiap agama mengekspresikan bagian penting dari kebenaran (Safitri et al., 2023). Tipologi-tipologi ini menjelaskan mengapa perdebatan pluralisme agama sering segera bersinggungan dengan pertanyaan: apakah pluralisme hanya etika koeksistensi, atau sudah menjadi doktrin kebenaran yang setara bagi semua agama? (Nurany et al., 2022; Safitri et al., 2023).
Karena itu, sebagian rujukan merekam kekhawatiran bahwa pluralisme dapat dimaknai negatif sebagai relativisme, sinkretisme, liberalisme, bahkan nihilisme, misalnya bila ditafsirkan sebagai pencampuradukan kebenaran agama-agama atau peniadaan peran Tuhan (Sulbi & Siregar, 2021; Zainuri & Al-Hakim, 2021). Dalam konteks Indonesia, rujukan tentang perdebatan dakwah dan pluralisme mengutip definisi MUI bahwa pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan semua agama sama sehingga kebenaran setiap agama relatif. Rujukan lain secara tegas menyatakan bahwa pluralisme agama sebagai paham yang "harus diakui kebenaran mutlaknya" tidak tepat apabila dipakai untuk merelatifkan nilai-nilai sakral dalam sebuah agama (Zainuri & Al-Hakim, 2021). Bahkan ada rujukan yang menyebut bahwa bagi Islam, pluralisme agama tidak dapat diterima karena berpotensi berdampak negatif pada sendi-sendi ajaran dan mendorong doktrin relativisme kebenaran, sejalan dengan catatan tentang risiko doktrin yang menyamakan semua kebenaran.
Namun demikian, rujukan juga memuat nuansa penerimaan terbatas. Sebagian dosen yang diwawancarai dalam studi pluralisme di Kalimantan Selatan menilai pluralisme dapat diterima sebagai "filsafat membangun harmoni" bila tidak dibaca sebagai relativisme atau nihilisme, dan sebagian lain menyatakan bahwa pluralisme sosiologis harus diterima oleh umat Islam sepanjang tidak ditarik menjadi kompromi teologi (Sulbi & Siregar, 2021). Sintesis dari ketegangan ini adalah pembedaan antara: (a) penerimaan pluralitas atau pluralisme pada level sosial, yakni kerukunan, dialog, dan penghormatan; dan (b) penolakan pluralisme sebagai doktrin yang merelatifkan kebenaran teologis atau mengaburkan batas akidah (Sulbi & Siregar, 2021; Zainuri & Al-Hakim, 2021), selaras dengan penegasan bahwa toleransi tidak identik dengan toleransi dalam akidah dan ibadah.
Konsisten dengan garis batas tersebut, beberapa rujukan pendidikan Islam menyatakan bahwa pengakuan adanya nilai kebenaran pada ajaran lain demi kemaslahatan atau kerukunan tidak berarti mencampuradukkan paham agama lain dengan Islam. Bahkan ditegaskan pula bahwa pandangan inklusif tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena seseorang masih dapat meyakini agamanya paling benar, namun tetap terbuka dan toleran dalam kehidupan bersama.
3.6 Nurcholish Madjid: Pluralisme sebagai Ikatan Keadaban dan Fondasi Tauhid yang Melahirkan Egalitarianisme
Dalam rujukan yang membahas Pancasila sebagai titik temu agama-agama, pluralisme dalam pembacaan atas Nurcholish Madjid tidak dipahami sekadar "fakta ada yang majemuk", melainkan diletakkan sebagai pandangan positif untuk membangun ikatan-ikatan keadaban dalam kemanusiaan universal (Sinaulan, 2016). Rujukan lain menegaskan bahwa pluralisme harus disertai sikap tulus menerima pluralitas sebagai rahmat Allah yang memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya; pluralisme dipahami mendorong fastabiqul khairat dalam kerangka kemajemukan (Yenuri et al., 2021). Dalam rujukan tentang dakwah, pluralisme Nurcholish Madjid dirumuskan berfokus pada kemanusiaan, keadilan, dan toleransi (Karianto, 2015). Ini menempatkan pluralisme pada domain etika publik dan kualitas peradaban, bukan sekadar slogan sosiologis (Karianto, 2015; Sinaulan, 2016; Yenuri et al., 2021).
Lebih jauh, rujukan tentang "pluralisme berbasis tauhid" menegaskan bahwa pluralisme dipahami sebagai pertalian sejati dalam ikatan keadaban; secara eksoterik agama-agama "berwajah plural", tetapi secara esoterik bermuara pada satu Tuhan, terutama agama monoteisme atau Ibrahimik. Kerangka ini memadukan tauhid dengan horizon penerimaan kemajemukan ekspresi religius, setidaknya pada tataran tertentu yang dibahas rujukan. Sementara itu, rujukan pendidikan Islam tentang Nurcholish Madjid menegaskan implikasi fitrah dan kemajemukan sebagai keniscayaan Tuhan yang mengilhami sikap toleran dan pandangan positif-optimis terhadap pihak lain (Afifuddin, 2012). Dengan demikian, dalam sintesis yang disokong rujukan, pluralisme Nurcholish Madjid dapat dipahami sebagai: tauhid yang memproduksi etika egalitarian/humanis, sehingga kemajemukan tidak dipandang ancaman, melainkan lahan berlomba dalam kebajikan dan merawat koeksistensi damai (Afifuddin, 2012; Karianto, 2015; Yenuri et al., 2021).
3.7 Gus Dur (Abdurrahman Wahid): Pluralisme-Humanisme, Pancasila, dan Pendidikan Islam Inklusif
Rujukan tentang pemikiran Gus Dur menempatkan fondasi membangun Indonesia pluralistik pada dasar kultural-ideologis, yakni Pancasila, serta menampilkan Gus Dur sebagai pemikir yang menggabungkan pluralisme-humanisme, pribumisasi Islam, dan kosmopolitanisme Islam (Aziz, 2020). Pada dimensi politik-nilai, rujukan yang sama mengaitkan universalisme nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, menyinggung nilai kebebasan, persamaan, dan konsultasi sebagai jembatan integratif antara Islam, demokrasi, dan Pancasila (Aziz, 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa pluralisme Gus Dur bukan semata teori toleransi, melainkan bagian dari bangunan etika publik dan tata kelola kebangsaan (Aziz, 2020).
Dalam ranah pendidikan, studi tentang pendidikan Islam inklusif dalam pemikiran Gus Dur menekankan toleransi terhadap keragaman dalam segala bentuknya, promosi humanisme, dan penolakan diskriminasi berbasis ras, suku, agama, atau kemampuan intelektual. Rujukan yang sama menegaskan bahwa inklusivisme Islam identik dengan keterbukaan, toleransi, dan semangat kerja sama, sembari menyatakan bahwa inklusivisme tidak menuntut seseorang melepaskan keyakinan bahwa agamanya yang paling benar. Selaras dengan itu, terdapat penegasan bahwa "membesarkan agama bukan berarti mengecilkan agama orang lain" sebagai prinsip Gus Dur. Sintesisnya, pluralisme ala Gus Dur dalam rujukan dibingkai sebagai etika sosial-politik dan praksis pendidikan yang memampukan hidup berdampingan aktif dalam kemajemukan tanpa mengharuskan kompromi teologis yang menghapus identitas (Aziz, 2020).
3.8 Seyyed Hossein Nasr: Filsafat Perennial dan "Titik Temu" dalam Pluralitas Agama
Rujukan tentang Nasr menunjukkan bahwa filsafat perennial berangkat dari afirmasi Tuhan sebagai Wujud Absolut dan sumber segala wujud, sehingga agama-agama yang muncul dari Yang Satu pada prinsip tertentu dipandang datang dari sumber yang sama. Dalam pembahasan Jāvīdān Khirad, rujukan menegaskan bahwa tradisi adalah jaring nilai-nilai transenden yang tunggal dan di dalam tradisi terdapat agama-agama besar; Nasr menyatakan tradition lebih umum daripada religion, tetapi akar tradisi adalah agama. Di sini pluralitas agama dipahami dalam horizon scientia sacra (pengetahuan sakral) yang mengarahkan pada kesadaran transenden tertentu.
Di sisi lain, rujukan lain tentang Nasr menekankan bahwa kesadaran akan realitas hakiki (Tuhan) menjadi dasar nilai universal yang menenteramkan manusia; pada level etis, Nasr mendorong pencarian persamaan dan perbedaan untuk memetik doktrin positif dari inti primordial, bukan menciptakan permusuhan. Dengan demikian, sintesis yang mungkin ditarik dari rujukan ini adalah: filsafat perennial Nasr menawarkan cara membaca pluralitas agama melalui horizon Ketuhanan yang Absolut (tauhid/transendensi), sehingga pluralitas dipahami secara kritis-kontemplatif sambil diarahkan pada etika koeksistensi dan pengurangan ketegangan primordial.
________________________________________
4. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian di atas, pluralisme dalam filsafat Islam paling kokoh dipahami sebagai kerangka berlapis yang memadukan pengakuan atas kemajemukan dengan komitmen pada orientasi tauhid.
Pada level ontologis, Islam mengakui realitas yang berlapis—fisik dan nonfisik atau metafisik (Rasimin, 2016)—sambil menegaskan Tuhan sebagai realitas hakiki yang tunggal dan absolut. Ini memungkinkan afirmasi kemajemukan ciptaan tanpa harus jatuh pada banyak "yang mutlak" (Rasimin, 2016).
Pada level epistemologis, pengetahuan bertumpu pada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) namun interpretasi manusia bersifat dinamis (Rasimin, 2016), dan alat mengetahui bersifat plural: indera, akal, dan hati (Rasimin, 2016). Bersamaan dengan itu, terdapat penegasan keterbatasan manusia atas kebenaran absolut (Rasimin, 2016; Afifuddin, 2012) yang dapat menjadi basis etika intelektual anti-monopoli kebenaran (Rasimin, 2016).
Pada level aksiologis-sosial, pluralisme diterjemahkan sebagai etika hidup bersama: toleransi, dialog, keadilan, penghormatan, dan rahmatan lil 'alamin (Nurany et al., 2022), dengan preseden historis seperti Piagam Madinah yang lahir dari masyarakat majemuk dan menegaskan ummatun wahidah lintas latar. Di sini pluralisme bekerja sebagai perangkat menjaga kerukunan di tengah pluralitas, bukan sebagai keharusan menyamakan semua klaim teologis (Sulbi & Siregar, 2021; Zainuri & Al-Hakim, 2021).
Pada level batas teologis, rujukan memperlihatkan peringatan serius terhadap pluralisme yang dimaknai sebagai relativisme yang menyamakan semua agama atau mengaburkan nilai sakral dan akidah (Zainuri & Al-Hakim, 2021). Karena itu, banyak rujukan lebih memilih membedakan penerimaan pluralitas dan pluralisme sosial dari pluralisme sebagai doktrin relativistik (Sulbi & Siregar, 2021; Zainuri & Al-Hakim, 2021), selaras dengan penegasan bahwa toleransi tidak identik dengan toleransi dalam akidah dan ibadah.
Dengan demikian, dalam batas data rujukan yang tersedia, pluralisme dalam filsafat Islam dapat disintesiskan sebagai: pengakuan kemajemukan realitas dan kehidupan manusia yang dikelola melalui etika universal—toleransi, keadilan, dan humanisme—di bawah orientasi tauhid, disertai kerendahhatian epistemik atas keterbatasan manusia, sekaligus penolakan terhadap pluralisme yang berubah menjadi relativisme teologis yang meniadakan kekhasan iman (Rasimin, 2016; Sulbi & Siregar, 2021; Yenuri et al., 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Afifuddin, A. (2012). Pluralisme keagamaan pada lembaga pendidikan Islam tradisional (Studi sosiologis filosofis tentang pluralisme pada pondok pesantren di Kabupaten Bone). Al-Qalam, 18(1), 142. https://doi.org/10.31969/alq.v18i1.448
Aziz, A. (2020). Melacak signifikansi pendidikan multikultural Islam di Indonesia. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, 2(3), 116–132. https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i3.117
Karianto, S. (2015). Pluralisme agama menurut perspektif dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan STT Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarmasin. Jurnal Studia Insania, 3(2), 157. https://doi.org/10.18592/jsi.v3i2.1122
Nurany, A. L. D., Hidayati, L. N., Zulaika, R., Hanindraswari, A. D. M., & Akbar, M. N. (2022). Merajut kebhinekaan dalam pendidikan beragama di tengah bangsa pluralitas. Tsaqofah, 2(2), 251–265. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v2i2.334
Rasimin, R. (2016). Toleransi dan kerukunan umat beragama di masyarakat Randuacir. Inject (Interdisciplinary Journal of Communication), 1(1), 99. https://doi.org/10.18326/inject.v1i1.676
Safinatunaja, D., & Aini, R. (2023). Konsep pendidikan Islam inklusif dalam pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam, 4(1), 19–27. https://doi.org/10.56874/eduglobal.v4i1.1219
Safitri, R. A., Diyana, K. N., Zain, S. M., & Rofiq, M. (2023). Pendidikan Islam inklusif. Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 7(1). https://doi.org/10.30651/sr.v7i1.18261
Sinaulan, R. L. (2016). Pemikiran hukum Islam dan epistemologi teologi pluralistik. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 188. https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.188-211
Sulbi, S., & Siregar, S. H. (2021). Pancasila sebagai titik temu agama-agama dan kemanusiaan: Diskursus Nurcholish Madjid dan Yudi Latif. Al-Adyan: Journal of Religious Studies, 2(1), 52–66. https://doi.org/10.15548/al-adyan.v2i1.1999
Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma toleransi Islam dalam merespons kemajemukan hidup di Indonesia. Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, 2(2), 141–156. https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.216
Zainuri, A., & Al-Hakim, L. (2021). Pemikiran Gus Dur dalam kehidupan pluralitas masyarakat Indonesia. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 7(2), 167–197. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.133
0 Comments:
Posting Komentar