AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article examines nominalism in Islamic philosophy, focusing on its ontological-epistemological position that denies the independent existence of universals and affirms that only concrete individuals truly exist, while universals are merely names or linguistic-conceptual designations. Through a literature review approach, this study analyzes the nominalist arguments of key Islamic thinkers—Ibn Ḥazm, Ibn Taymiyyah, and Abū Yaʿrub al-Marzūqī—as well as their implications for Islamic epistemology and legal philosophy. The findings show that nominalism in the Islamic intellectual tradition manifests as a critical tendency against Platonic realism and Aristotelian universals, rather than a single unified school of thought. Ibn Ḥazm redefines universals as linguistic references to the totality of particulars; Ibn Taymiyyah critiques kulliyyāt as existing only in the mind; and al-Marzūqī applies nominalism as a critical instrument against maqāṣid theory and the legitimation of interpretive authority. This study also notes the methodological caution required in categorizing Islamic thinkers within the realism–nominalism framework, given the diversity of theological schools and the complexity of individual positions.
Keywords: nominalism, Islamic philosophy, universals, Ibn Taymiyyah, Ibn Ḥazm, al-Marzūqī, epistemology
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji nominalisme dalam filsafat Islam dengan fokus pada posisi ontologis-epistemologisnya yang menolak keberadaan universal sebagai realitas mandiri dan menegaskan bahwa hanya individu-individu konkret yang sungguh ada, sementara universal hanyalah nama atau penunjuk konseptual-linguistik belaka. Melalui pendekatan kajian pustaka, studi ini menganalisis argumen-argumen nominalistik para pemikir Islam utama—Ibn Ḥazm, Ibn Taymiyyah, dan Abū Yaʿrub al-Marzūqī—beserta implikasinya bagi epistemologi dan filsafat hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa nominalisme dalam tradisi intelektual Islam termanifestasi sebagai kecenderungan kritik terhadap realisme Platonik dan universalia Aristotelian, bukan sebagai satu mazhab tunggal yang seragam. Ibn Ḥazm mendefinisikan ulang universal sebagai rujukan linguistik kepada totalitas partikular; Ibn Taymiyyah mengkritik kulliyyāt yang dianggap hanya ada dalam pikiran; dan al-Marzūqī menggunakan nominalisme sebagai perangkat kritik terhadap teori maqāṣid dan legitimasi otoritas penafsiran. Studi ini juga mencatat perlunya kehati-hatian metodologis dalam mengkategorikan pemikir-pemikir Islam dalam kerangka realisme–nominalisme, mengingat keragaman mazhab teologi dan kompleksitas posisi individual.
Kata kunci: nominalisme, filsafat Islam, universalia, Ibn Taymiyyah, Ibn Ḥazm, al-Marzūqī, epistemologi
________________________________________
1. Pendahuluan
Perdebatan tentang status ontologis universalia—apakah universal itu nyata secara mandiri, ataukah sekadar nama yang melekat pada kumpulan individu—merupakan salah satu persoalan paling fundamental dalam sejarah filsafat. Dalam tradisi filsafat Barat, perdebatan ini mencapai puncaknya pada era skolastik, dengan pertentangan antara realisme (yang memandang universal memiliki eksistensi nyata) dan nominalisme (yang menolaknya). Namun, perdebatan serupa juga hadir—meskipun dengan nuansa dan kerangka yang berbeda—dalam tradisi intelektual Islam.
Nominalisme, sebagai posisi yang menegaskan bahwa hanya individu-individu konkret yang ada dan universalia hanyalah nama atau kata-kata belaka, memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami perkembangan epistemologi dan filsafat hukum Islam. Beberapa pemikir Muslim telah mengembangkan argumen-argumen yang secara substansial sejalan dengan tesis nominalistik, meskipun tidak selalu menggunakan label tersebut secara eksplisit. Di antara mereka, Ibn Ḥazm, Ibn Taymiyyah, dan Abū Yaʿrub al-Marzūqī menjadi figur-figur yang paling sering dikaitkan dengan kecenderungan nominalistik dalam wacana filsafat Islam.
Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsep nominalisme dalam filsafat Islam secara sistematis: mulai dari pengertian dan landasan konseptualnya, manifestasinya pada tokoh-tokoh utama, hingga implikasinya bagi kerangka pengetahuan dan hukum Islam. Telaah ini penting tidak hanya untuk kepentingan sejarah filsafat, tetapi juga untuk memahami konteks epistemologis berbagai perdebatan kontemporer dalam pemikiran Islam.
________________________________________
2. Pengertian Nominalisme: Universalia sebagai "Nama"
Dalam terminologi filsafat, nominalisme merujuk pada posisi ontologis-epistemologis yang menolak keberadaan universalia sebagai realitas yang berdiri sendiri: yang sungguh ada adalah entitas-entitas partikular atau individual, sementara "universal" dipahami hanya sebagai nama, simbol, atau penunjuk linguistik-konseptual belaka—sekadar penamaan (Belhaj, 2023; Kurnianto, 2014). Rumusan bahwa "hanya individu-individu konkret yang ada; universalia hanyalah nama atau kata-kata belaka" sejalan dengan definisi nominalisme yang menegaskan realitas ada pada benda-benda individual, sedangkan universal adalah "nama jenis" yang fungsinya menunjuk jenis atau simbol tanpa menunjuk sesuatu yang memiliki eksistensi universal di luar individu (Belhaj, 2023; Kurnianto, 2014).
Di dalam kajian yang mengaitkan nominalisme dengan tradisi Islam, nominalisme juga dipahami sebagai kritik terhadap realisme Platonik yang menempatkan "ide" atau universal sebagai lebih riil dibanding individual (Akhtar, 2019; Kurnianto, 2014), serta sebagai penolakan atas klaim bahwa ada universal-universal—misalnya kulliyyāt—yang memiliki status ontologis di luar pikiran manusia (Belhaj, 2023; Srifariyati, 2024). Dengan demikian, nominalisme bukan sekadar teori bahasa, melainkan posisi tentang apa yang benar-benar "ada" dan bagaimana konsep universal muncul, yakni sebagai konstruksi mental-linguistik yang merujuk pada himpunan partikular (Akhtar, 2019; Belhaj, 2023).
________________________________________
3. Catatan Metodologis: "Nominalisme" bukan Label Baku Tunggal dalam Semua Diskursus Kalam dan Usul
Sumber-sumber yang ada menunjukkan bahwa pemetaan "realisme vs. nominalisme" tidak selalu menjadi kerangka dominan dalam studi kalām dan uṣūl al-fiqh. Bahkan, penelitian tentang kalām disebut "kebanyakan mengabaikan" perdebatan realisme–nominalisme, dan sering sulit memastikan apakah seorang teolog tertentu termasuk realist atau nominalist (Belhaj, 2023). Kesulitan kategorisasi itu makin besar karena keragaman mazhab teologi dan ragam posisi para teoretikus hukum Islam (Belhaj, 2023).
Karena itu, ketika berbicara tentang "nominalisme menurut filsafat Islam," yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber yang ada adalah: (i) adanya kecenderungan nominalistik pada beberapa pemikir—misalnya Ibn Ḥazm; Ibn Taymiyyah dalam kritik atas kulliyyāt; dan Abū Yaʿrub al-Marzūqī sebagai nominalis kontemporer—dan (ii) penggunaan kerangka nominalisme untuk membaca kembali sebagian kritik terhadap filsafat Yunani dan epistemologi dominan dalam tradisi hukum Islam (Akhtar, 2019; Belhaj, 2023; Srifariyati, 2024). Sumber-sumber yang ada tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa nominalisme merupakan "mazhab arus utama" yang mapan dan seragam dalam seluruh tradisi filsafat Islam.
________________________________________
4. Nominalisme dalam Filsafat Islam: Contoh Artikulasi dan Argumen Kunci
4.1 Ibn Taymiyyah: Kritik atas Universal (Kulliyyāt) dan Penekanan pada Partikular
Beberapa sumber menempatkan Ibn Taymiyyah dalam garis kritik terhadap konsep universal. Dalam studi komparatif tentang empirisisme Ibn Taymiyyah dan John Locke, disebutkan bahwa keduanya menolak anggapan sebagian filsuf sebelumnya tentang konsep "universal" yang eksis secara riil; universal hanya ada di dalam pikiran dan tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan (Kurnianto, 2014). Dalam kerangka yang sama, nominalisme dijelaskan sebagai sikap bahwa universal hanyalah nama, sedangkan realitas terdapat pada persepsi atau benda-benda individual; kata-kata hanya menunjukkan "jenis" atau simbol dan tidak menunjukkan benda yang mempunyai eksistensi universal (Kurnianto, 2014).
Sumber lain menegaskan dimensi argumen Ibn Taymiyyah terhadap logika Aristotelian (silogisme) yang bergantung pada premis universal (kulliyyāt). Kritik dasarnya: klaim adanya premis universal yang bernilai kebenaran pasti dianggap problematik, sebab kulliyyāt "hanya ada dalam pikiran" dan "tidak ada dalam kenyataan luar" (Srifariyati, 2024). Dalam formulasi yang diringkas sebagai "al-ḥaqīqah fī al-aʿyān lā fī al-adhhān" (hakikat itu pada yang ada di luar, bukan semata pada yang ada dalam pikiran), Ibn Taymiyyah menekankan orientasi pada realitas eksternal (aʿyān) dan mengkritik pengandalan abstraksi universal sebagai dasar kepastian pengetahuan (Srifariyati, 2024).
Namun, penting pula mencatat nuansanya: salah satu sumber justru menyebut Ibn Taymiyyah dikenal sebagai "realis dan empirisis," dan bahkan diposisikan sebagai pendahulu empirisme modern. Ini menunjukkan bahwa label "nominalis" tidak selalu dipakai secara langsung untuk Ibn Taymiyyah, meskipun kritiknya terhadap kulliyyāt (universalia) sangat dekat dengan arah nominalisme sebagaimana didefinisikan (Belhaj, 2023; Kurnianto, 2014; Srifariyati, 2024). Dengan kata lain, berdasarkan sumber yang tersedia, Ibn Taymiyyah dapat dipahami memiliki elemen nominalistik—yakni penolakan status ontologis universal di luar pikiran—sekaligus orientasi empiris-realis berupa penekanan pada realitas eksternal (Kurnianto, 2014; Srifariyati, 2024).
4.2 Ibn Ḥazm: Kritik Nominalistik Awal terhadap Realisme Platonik
Sumber yang secara eksplisit membahas "kritik nominalistik" dalam konteks Islam adalah studi tentang Ibn Ḥazm. Di sana dinyatakan bahwa Ibn Ḥazm mengartikulasikan kritik nominalistik terhadap realisme Platonik dalam kerangka penolakan yang lebih luas terhadap dualisme ontologis (Akhtar, 2019). Dalam argumennya, Ibn Ḥazm meredefinisi "akal universal" dan "jiwa universal" bukan sebagai entitas universal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rujukan linguistik kepada totalitas jiwa-jiwa partikular dan akal-akal partikular (Akhtar, 2019). Formulasi ini secara langsung memperlihatkan strategi nominalistik: apa yang disebut "universal" dijelaskan sebagai cara bahasa merujuk pada kumpulan partikular, bukan realitas universal yang otonom (Akhtar, 2019; Belhaj, 2023).
Lebih jauh, studi tersebut menempatkan kritik Ibn Ḥazm dalam dialog dengan teolog dan filsuf lain—misalnya al-Bāqillānī dan al-Kindī—dan menyajikan bahwa kritiknya atas universalia terkait dengan konsepsinya mengenai dunia ciptaan yang terukur dan terbatas, sekaligus kritik terhadap epistemologi Muslim sezamannya yang bertumpu pada argumentasi dialektis (Akhtar, 2019). Poin yang paling relevan bagi nominalisme—dan dapat ditegaskan secara aman—adalah: Ibn Ḥazm menolak realitas universalia ala Platonik dan menafsirkan "universal" sebagai rujukan linguistik kepada totalitas partikular (Akhtar, 2019).
4.3 Abū Yaʿrub al-Marzūqī: Nominalisme Kontemporer dan Implikasinya bagi Filsafat Hukum dan Etika Islam
Dalam konteks kontemporer, Abū Yaʿrub al-Marzūqī disebut "secara khusus dikenal" karena filsafat nominalisnya, yang didefinisikan sebagai pandangan bahwa hanya partikular yang ada, sedangkan universalia hanyalah nama tanpa realitas korelatif (Belhaj, 2023). Sumber yang sama juga menegaskan bahwa ia menolak keberadaan universalia dan "percaya pada eksistensi partikular saja," serta mengaitkan orientasi nominalistiknya dengan pembacaan terhadap filsafat Arab-Islam dan kritik atas kecenderungan teoretik-universal dalam tradisi Greco-Islamic (Belhaj, 2023). Bahkan, ia menautkan nominalisme itu dengan nama-nama tertentu dalam sejarah pemikiran Islam, karena ia menulis tentang pergeseran "dari realisme Aristoteles dan Plato menuju nominalisme Ibn Khaldūn dan Ibn Taymiyya" (Belhaj, 2023).
Relevansi nominalisme al-Marzūqī tidak berhenti pada metafisika, tetapi merembet pada teori hukum Islam, khususnya kritiknya terhadap teori maqāṣid. Studi yang tersedia menyatakan bahwa ia menilai teori maqāṣid tidak memadai untuk mengklaim akses pada "makna Tuhan" dalam hukum Islam karena bertumpu pada proses pengetahuan yang rapuh, terutama rasionalisasi kausal (taʿlīl) (Belhaj, 2023). Ia juga menantang otoritas para ahli maqāṣid dalam mendefinisikan tujuan-tujuan hukum tanpa dukungan publik, dan menuduh adanya kecenderungan pembenaran otoritas politik yang dapat menggunakan kerangka maqāṣid untuk membela kebijakan tertentu atas nama kemaslahatan umum (Belhaj, 2023). Dengan demikian, berdasarkan sumber ini, nominalisme al-Marzūqī berfungsi sebagai landasan kritik epistemologi-etik dan kritik otoritas dalam diskursus hukum Islam kontemporer (Belhaj, 2023).
________________________________________
5. Implikasi Umum Nominalisme bagi Kerangka Pengetahuan dalam Wacana Islam
5.1 Kritik atas Kepastian Pengetahuan Berbasis Universal Abstrak
Kritik Ibn Taymiyyah terhadap demonstrasi atau silogisme yang membutuhkan kulliyyāt—yang dianggap hanya ada dalam pikiran—menunjukkan konsekuensi epistemologis nominalisme: jika universal tidak memiliki korelat di luar pikiran, maka perangkat pembuktian yang bergantung pada universal perlu dipersoalkan daya jangkaunya terhadap realitas eksternal (Kurnianto, 2014; Srifariyati, 2024).
5.2 Peran Bahasa dan Penamaan
Dalam argumentasi Ibn Ḥazm, "universal"—misalnya akal universal—direduksi menjadi rujukan linguistik terhadap totalitas partikular. Hal ini menegaskan fungsi bahasa sebagai alat generalisasi tanpa mengharuskan komitmen ontologis pada entitas universal (Akhtar, 2019). Definisi nominalisme sebagai "universal hanyalah nama" menguatkan bahwa dimensi bahasa dan penamaan merupakan pusat dari tesis nominalisme (Belhaj, 2023; Kurnianto, 2014).
5.3 Dampak pada Filsafat Hukum dan Otoritas Penafsiran
Pada al-Marzūqī, nominalisme berkelindan dengan kritik terhadap epistemologi uṣūl al-fiqh yang dipengaruhi kalām dan filsafat Aristotelian, serta kritik terhadap teori maqāṣid dan penggunaannya dalam legitimasi kebijakan politik (Belhaj, 2023). Ini menunjukkan bahwa nominalisme dapat menjadi perangkat kritik terhadap cara "universalisasi" makna dan tujuan hukum oleh otoritas tertentu (Belhaj, 2023).
5.4 Nominalisme sebagai Bagian dari Perbendaharaan Istilah yang Diperdebatkan dalam Wacana Epistemologi Islam Modern
Dalam diskursus pendidikan Islam berparadigma tauhid menurut Naquib al-Attas, nominalisme disebut sebagai salah satu pendekatan epistemologi yang diasosiasikan dengan tradisi filsafat sains Barat—bersama empirisme, rasionalisme, realisme, pragmatisme, positivisme, dan lain-lain—yang dibedakan dari epistemologi yang diidealkan dalam paradigma tauhid (Sassi, 2020). Meskipun sumber ini tidak mendefinisikan nominalisme secara rinci, ia menunjukkan bahwa "nominalisme" hadir sebagai kategori penting dalam kritik epistemologi modern yang berhadapan dengan proyek pembentukan epistemologi Islam (Sassi, 2020).
________________________________________
6. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, nominalisme menurut filsafat Islam dapat dijelaskan sebagai kecenderungan atau posisi yang menolak realitas ontologis universalia dan menegaskan bahwa yang ada secara riil adalah partikular, sementara universalia hanyalah nama atau rujukan konseptual-linguistik (Belhaj, 2023; Kurnianto, 2014). Dalam khazanah Islam, tesis nominalistik ini tampak jelas dalam kritik Ibn Ḥazm terhadap realisme Platonik—dengan memahami universalia sebagai rujukan linguistik kepada totalitas partikular (Akhtar, 2019)—dan juga tampak sebagai elemen penting dalam kritik Ibn Taymiyyah terhadap kulliyyāt yang dianggap hanya ada dalam pikiran; kritik yang berimplikasi pada penilaian ulang metode pembuktian yang bergantung pada universalia (Kurnianto, 2014; Srifariyati, 2024). Dalam konteks kontemporer, Abū Yaʿrub al-Marzūqī secara eksplisit diposisikan sebagai nominalis dan menggunakan nominalisme untuk mengkritik teori maqāṣid serta persoalan otoritas dan legitimasi dalam diskursus hukum Islam (Belhaj, 2023).
Sekaligus, sumber-sumber ini juga menuntut kehati-hatian: pemetaan realisme–nominalisme tidak selalu menjadi kerangka baku dalam kajian kalām, dan kategorisasi tokoh pun tidak selalu tegas—misalnya Ibn Taymiyyah juga disebut "realis dan empirisis," walau memuat kritik tajam terhadap universalia (Belhaj, 2023; Srifariyati, 2024). Dengan demikian, "nominalisme dalam filsafat Islam" lebih aman dipahami sebagai garis argumen dan kecenderungan kritik terhadap universalia—beserta implikasinya pada epistemologi serta hukum—bukan sebagai satu mazhab tunggal yang seragam di seluruh tradisi intelektual Islam (Akhtar, 2019; Belhaj, 2023; Srifariyati, 2024).
________________________________________
Daftar Pustaka
Akhtar, A. H. (2019). An early nominalist critique of Platonic realism: Ibn Ḥazm's metaphysics of the created corporeal world. Harvard Theological Review, 112(04), 541–554. https://doi.org/10.1017/s0017816019000270
Belhaj, A. (2023). Abū Yaʿrub al-Marzūqī and his critique of the maqāṣid theory. Religions, 14(9), 1212. https://doi.org/10.3390/rel14091212
Kurnianto, R. (2014). Perbandingan konsepsi epistemologi empirisisme Ibnu Taymiyyah dan John Locke. Tsaqafah, 10(1), 153. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i1.68
Sassi, K. (2020). Prinsip-prinsip epistemologi pendidikan Islam paradigma tauhid Naquib al-Attas. Millah Journal of Religious Studies, 20(1), 135–172. https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss1.art6
Srifariyati, S. (2024). Pandangan kritis dan empiris filsafat Ibnu Taimiyah. Madaniyah Terciptanya Insan Akademis Berkualitas dan Berakhlak Mulia, 13(2), 256–273. https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.682
0 Comments:
Posting Komentar