01957 - Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Normatif, Pedagogis, dan Epistemologis

Abstract

This article examines multiculturalism from the perspective of Islamic philosophy through a normative, pedagogical, and epistemological approach. Multiculturalism is understood not merely as a descriptive recognition of cultural diversity, but as an ethical-theological framework that demands acknowledgment, respect, and equal protection of all cultural identities. Drawing on a range of literature encompassing Islamic education, multicultural theology, and comparative social policy, this study identifies five key principles of Islamic multiculturalism: (1) recognition of cultural diversity and rejection of uniformity; (2) respect, recognition, and tolerance as Islamic social ethics; (3) commitment to human equality, religious freedom, and social justice; (4) interfaith and inter-civilizational dialogue as an ethical mechanism; and (5) epistemological integration through a tawhidic approach as a distinguishing feature from secular multiculturalism. The study also maps internal debates within Islamic discourse regarding the boundaries between multiculturalism and religious pluralism, the relationship between Islam and the secular state, and the risk of theological erosion in multicultural education. It is concluded that Islamic multiculturalism represents a form of ethical-theological and pedagogical work that upholds humanity while preserving religious integrity.

Keywords: multiculturalism, Islamic philosophy, multicultural education, interfaith dialogue, tawhidic approach

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji multikulturalisme dalam perspektif filsafat Islam melalui pendekatan normatif, pedagogis, dan epistemologis. Multikulturalisme dipahami bukan sekadar pengakuan deskriptif atas keberagaman budaya, melainkan sebagai kerangka etis-teologis yang menuntut pengakuan, penghormatan, dan perlindungan setara atas seluruh identitas budaya. Dengan bertumpu pada berbagai literatur yang mencakup pendidikan Islam, teologi multikultural, dan kebijakan sosial komparatif, kajian ini mengidentifikasi lima prinsip utama multikulturalisme Islam: (1) pengakuan atas keragaman budaya dan penolakan terhadap uniformitas; (2) penghormatan, pengakuan, dan toleransi sebagai etika sosial Islam; (3) komitmen pada kesetaraan manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial; (4) dialog lintas iman dan lintas peradaban sebagai mekanisme etis; serta (5) integrasi epistemologis melalui tawhidic approach sebagai pembeda dari multikulturalisme sekuler. Kajian ini juga memetakan perdebatan internal dalam wacana Islam mengenai batas antara multikulturalisme dan pluralisme agama, relasi Islam dengan negara sekuler, serta risiko erosi teologis dalam pendidikan multikultural. Disimpulkan bahwa multikulturalisme Islam merupakan kerja etika-teologis dan pedagogis yang menjunjung kemanusiaan sekaligus memelihara integritas keagamaan.

Kata kunci: multikulturalisme, filsafat Islam, pendidikan multikultural, dialog lintas iman, tawhidic approach

________________________________________

1. Pendahuluan

Multikulturalisme merupakan salah satu isu sentral dalam wacana sosial, politik, dan pendidikan kontemporer, terutama di tengah meningkatnya mobilitas manusia dan intensifikasi pertemuan antarbudaya secara global. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya yang luar biasa, pertanyaan tentang bagaimana keragaman dikelola secara adil dan bermartabat menjadi semakin mendesak. Filsafat Islam, sebagai tradisi pemikiran yang telah lama bergumul dengan persoalan kemanusiaan, keadilan, dan hubungan antarkelompok, menawarkan kerangka normatif yang khas dalam merespons tantangan multikulturalisme tersebut.

Artikel ini bertujuan mengkaji multikulturalisme dalam perspektif filsafat Islam secara sistematis, mencakup dimensi konseptual, prinsip-prinsip etis, praktik pedagogis, serta perdebatan yang melingkupinya. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan tafsir tunggal atas hubungan Islam dan multikulturalisme, melainkan untuk memetakan spektrum gagasan yang ada dalam literatur yang relevan guna menghasilkan sintesis yang akademis dan berimbang.

________________________________________

2. Pengertian Multikulturalisme: Kerangka Umum

Dalam literatur yang disediakan, multikulturalisme dipahami sebagai paham yang berangkat dari pengakuan atas martabat manusia yang hidup di dalam komunitas-komunitas budaya yang berbeda dan unik, sehingga keragaman budaya diperlakukan sebagai realitas yang harus diterima, bukan dihapus (Modood, 2013). Dalam pengertian yang sejalan, multikulturalisme juga diposisikan sebagai bentuk pengakuan bahwa perbedaan budaya dapat "hidup dan berkembang" dalam satu lingkungan sosial tanpa "kehilangan" identitas pihak mana pun (Jansen, 2013). Karena itu, multikulturalisme biasanya dikontraskan dengan asimilasi atau melting pot, yakni tuntutan agar kelompok minoritas melebur ke dalam budaya dominan. Dalam sumber yang disediakan, multikulturalisme justru didefinisikan sebagai alternatif terhadap asimilasi dengan menekankan penerimaan atas keragaman sebagai fakta sosial dan politik (Gamon & Tagoranao, 2022).

Namun, beberapa sumber menegaskan bahwa istilah "multikulturalisme" tidak tunggal maknanya. Istilah ini kerap dipakai secara longgar untuk menyebut pluralisme saja, yakni sekadar keberagaman yang ada, padahal secara konseptual dapat dibedakan antara: (i) masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang faktual beragam; dan (ii) negara atau politik multikulturalis, yaitu pilihan kebijakan atau kerangka normatif untuk mengelola keberagaman (Singh & Cowden, 2013). Dengan kata lain, multikulturalisme dalam pengertian normatif bukan hanya deskripsi "masyarakat yang beragam," melainkan juga prinsip pengelolaan keberagaman yang memuat tuntutan pengakuan dan penghormatan yang setara (Modood, 2013; Singh & Cowden, 2013).

________________________________________

3. Multikulturalisme Menurut Filsafat Islam: Titik Berangkat Normatif-Teologis

3.1 Islam sebagai Agama dengan Misi Kemanusiaan dan Perdamaian dalam Masyarakat Majemuk

Sejumlah referensi yang disediakan menempatkan Islam sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil 'alamin (misi kasih sayang/rahmat), yang secara konseptual diproyeksikan menjadi basis etis untuk membangun relasi damai dalam masyarakat multikultural (Reilly, 2011). Dalam kerangka pendidikan Islam di Indonesia, misalnya, ditegaskan bahwa pendidikan Islam yang berorientasi pada rahmatan lil 'alamin semestinya menjadi teladan dalam menghadapi perbedaan etnis, ras, budaya, dan agama di masyarakat multikultural (Reilly, 2011). Klaim bahwa Islam memiliki "akar yang sangat kuat" bagi pendidikan multikultural juga muncul dalam desain kurikulum dan pembelajaran keagamaan Islam. Islam dipahami sebagai cara pandang kehidupan yang perlu diwariskan lintas generasi melalui pendidikan, sekaligus menjadi landasan penanaman nilai hidup "bersatu dalam keberagaman" (Hunter-Henin, 2012).

Pada level teologi-multikultural, hubungan Islam dengan "teologi multikultural" dipaparkan sebagai hubungan yang kuat, terutama pada nilai respect, recognition, dan tolerance (Cliteur & Ellian, 2020). Bahkan, sumber tersebut secara eksplisit menandai love dan humanism sebagai elemen kunci Islam dalam interaksi sosial, yang kemudian menjembatani relevansi Islam dengan agenda multikultural, meskipun teologi multikultural dalam sejarahnya lebih dekat ke konteks teologi Kristen Barat (Cliteur & Ellian, 2020). Dengan demikian, dalam cakupan sumber yang tersedia, fondasi filosofis Islam untuk multikulturalisme dimulai dari penegasan etika kemanusiaan (humanisme), penghormatan, dan pengakuan atas perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial (Cliteur & Ellian, 2020; Reilly, 2011).

3.2 Keragaman sebagai Realitas yang Perlu Dikelola secara Bermoral

Sumber tentang pendidikan multikultural di pesantren menekankan bahwa pengembangan nilai pendidikan multikultural dijalankan melalui transformasi dari uniformity (keseragaman) menuju diversity (keragaman) dalam isi kurikulum, termasuk integrasi nilai dari ajaran Islam, filsafat, psikologi, sosiologi, dan tradisi pesantren (A. K. Singh, 2018). Dalam kerangka ini, "keragaman" tidak dilihat sebagai gangguan, tetapi sebagai horizon pembentukan karakter dan pengetahuan yang lebih integratif (A. K. Singh, 2018).

Argumen yang kompatibel muncul dalam pembahasan harmoni masyarakat tradisi: konflik dipandang sebagai fenomena yang lahir bersama keragaman dan perubahan. Karenanya, keragaman dan konflik idealnya dibaca secara positif untuk memperkaya spiritualitas dan memperkuat iman, bukan sebagai alasan untuk menyeragamkan budaya (Jansen, 2013). Ini penting karena multikulturalisme, dalam horizon filsafat Islam yang ditampilkan sumber-sumber tersebut, tidak berhenti sebagai "penerimaan pasif" perbedaan, melainkan upaya etis-pedagogis untuk mengolah perbedaan menuju harmoni sosial (Jansen, 2013; Reilly, 2011; A. K. Singh, 2018).

________________________________________

4. Prinsip-Prinsip Kunci Multikulturalisme dalam Horizon Filsafat Islam

4.1 Pengakuan dan Penghormatan sebagai Etika Sosial Islam

Dalam konteks pendidikan multikulturalisme di Indonesia, multikulturalisme dipahami sebagai gerakan yang menuntut politik pengakuan (politics of recognition) terhadap seluruh perbedaan sebagai entitas yang harus diterima, dihargai, dilindungi, dan dijamin eksistensinya (Hunter-Henin, 2012). Sementara itu, dalam relasi Islam dan teologi multikultural, aspek respect, recognition, dan tolerance dikemukakan sebagai titik temu yang "krusial" bagi keduanya (Cliteur & Ellian, 2020). Pada sisi praktik sosial-keagamaan, "etika bagaimana berperilaku hidup beragama" dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tekanan penting pendidikan keagamaan di tengah pluralitas (Hunter-Henin, 2012). Dengan demikian, filsafat Islam dalam cakupan referensi ini mengafirmasi bahwa pengakuan dan penghormatan bukan sekadar sopan santun sosial, melainkan etika publik yang harus dibangun melalui pendidikan dan praksis sosial (Cliteur & Ellian, 2020; Reilly, 2011).

4.2 Kesetaraan Manusia dan Kebebasan Beragama

Salah satu sumber teologi sosial dalam perspektif pemikiran Fethullah Gülen menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Hadis "banyak berbicara" mengenai multikulturalisme, terutama dalam hal kebebasan beragama, kesetaraan manusia, dan kehendak Tuhan yang menciptakan keragaman (Nbete, 2020). Sumber tentang Islam dan teologi multikultural juga menekankan bahwa "pengakuan atas perbedaan absolut" dalam berbagai aspek merupakan titik fundamental dalam teologi multikultural, dan prinsip-prinsip tersebut diajarkan oleh agama-agama, termasuk Islam (Cliteur & Ellian, 2020). Walaupun referensi yang disediakan tidak menguraikan ayat atau hadis tertentu, klaim-klaim ini tetap memperlihatkan bahwa kesetaraan dan kebebasan sebagai nilai relasional dipahami sebagai bagian dari horizon etis Islam ketika berhadapan dengan masyarakat plural (Cliteur & Ellian, 2020; Nbete, 2020).

4.3 Keadilan Sosial dan Kemanusiaan sebagai Orientasi Normatif

Dalam pemetaan Islam dan teologi multikultural, social justice dinyatakan sebagai salah satu nilai fundamental teologi multikultural, dan nilai ini dinilai dapat dipelajari dari kelahiran Islam dan sejarah awalnya (Cliteur & Ellian, 2020). Selain itu, narasi pendidikan Islam multikultural berbasis rahmatan lil 'alamin juga menekankan bahwa lulusan lembaga pendidikan tidak hanya kompeten secara disiplin ilmu, tetapi juga mampu menerapkan nilai rahmah dalam memahami dan menghargai perbedaan di masyarakat multikultural (Reilly, 2011). Ini menunjukkan bahwa pengakuan kesetaraan budaya, dalam filsafat Islam yang tampil di referensi, dituntun oleh komitmen moral pada keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan hanya ko-eksistensi formal (Cliteur & Ellian, 2020; Reilly, 2011).

4.4 Dialog Lintas Iman dan Lintas Peradaban sebagai Metode Etis dalam Ruang Publik

Beberapa sumber menegaskan dialog sebagai instrumen kunci untuk membangun lingkungan multikultural dan multireligius. Dalam laporan konferensi pendidikan Muslim, Osman Bakar dipaparkan memandang interfaith dialogue sebagai "open avenue" untuk berbagi dan mendiseminasikan nilai-nilai Islam sehingga berkontribusi pada lingkungan multikultural dan multireligius (Dikici, 2026). Pada konteks Filipina, inter-civilizational dialogue dan "universal values of humanity" dipandang perlu dipeluk bersama oleh pembuat kebijakan Muslim dan non-Muslim demi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sehingga ko-eksistensi dibingkai sebagai kebutuhan normatif-praktis (Lähdesmäki, 2022). Sejalan dengan itu, studi tentang Muslim education di Filipina juga menekankan kebutuhan dialog budaya untuk memahami krisis yang belum selesai antara sistem pengetahuan Islam yang dirujuk pada epistemologi tauhidik Qur'ani dan epistemologi modern-sekuler (Possamaï, 2017). Dengan demikian, filsafat Islam tentang multikulturalisme berdasarkan referensi menempatkan dialog sebagai mekanisme epistemik dan moral untuk membangun "jembatan" antarkomunitas dan antarkerangka pengetahuan (Dikici, 2026; Lähdesmäki, 2022; Possamaï, 2017).

4.5 Integrasi Ilmu dan Tawhidic Approach sebagai Fondasi Epistemologis

Pembahasan tentang Muslim education di Filipina mengusulkan tawhidic approach untuk membangun jembatan kerja sama akademik, ilmiah, dan teknis dengan sistem pendidikan lain, sekaligus merekonsiliasi krisis antara epistemologi tauhidik dan epistemologi modern yang dinilai menggeser tujuan hidup dan pemikiran Muslim (Possamaï, 2017). Di sini multikulturalisme tidak direduksi menjadi kebijakan pengakuan identitas, tetapi dikaitkan dengan integrasi pengetahuan, yakni bagaimana komunitas Muslim berpartisipasi dalam ruang pengetahuan publik tanpa kehilangan orientasi moral-spiritual yang dipandang esensial (Possamaï, 2017). Perspektif ini juga terkait dengan kritik bahwa respons sebagian ulama tradisional terhadap worldview sekuler cenderung dogmatis dan ortodoks serta melemahkan aspek rasional Islam, sehingga perlu peninjauan ulang agar filsafat Islam tetap memelihara dimensi rasional dan dialogisnya (Possamaï, 2017). Maka, dalam horizon filsafat Islam yang ditampilkan, multikulturalisme menuntut kerja epistemologis: membangun ko-eksistensi melalui integrasi ilmu, dialog, dan pemulihan orientasi moral, bukan toleransi dangkal (Lähdesmäki, 2022; Possamaï, 2017).

________________________________________

5. Multikulturalisme Islam sebagai Filsafat Pendidikan dan Etika Sosial

5.1 Pendidikan Islam Multikultural: Dari Prinsip ke Desain Institusional

Berbagai referensi menempatkan pendidikan sebagai medium utama realisasi multikulturalisme Islam. Dalam desain kurikulum dan pembelajaran keagamaan Islam, pendidikan multikultural diposisikan sebagai paradigma kontemporer yang perlu direspons lembaga pendidikan Islam. Implementasinya ditopang oleh desain kurikulum integratif, keterbukaan guru, ketersediaan bahan ajar, lingkungan sekolah yang mendukung, dan pola pelatihan guru berwawasan multikultural (Hunter-Henin, 2012). Dalam artikel lain, pendidikan multikulturalisme dipandang obligatory untuk dipelajari dan diimplementasikan di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan Islam, agar pendidikan Islam benar-benar mencerminkan misi rahmatan lil 'alamin dalam menghadapi perbedaan sosial (Reilly, 2011).

Pada kasus Pesantren Modern Walisongo, pembentukan karakter multikultural santri dikatakan menggunakan integrasi nilai filosofis, spiritual, psikofilosofis, dan sosial-keagamaan-filosofis. Pengembangan konsep nilai multikultural ditempuh melalui transformasi dari uniformitas ke keragaman, dengan memasukkan integrasi ilmu dari ajaran Islam, filsafat, psikologi, dan sosiologi ke dalam kurikulum (A. K. Singh, 2018). Dengan demikian, "multikulturalisme menurut filsafat Islam" tampil sebagai model pendidikan karakter dan integrasi pengetahuan, bukan sekadar slogan sosial (Hunter-Henin, 2012; Reilly, 2011; A. K. Singh, 2018).

5.2 Multikulturalisme Islam melalui Gagasan "Pribumisasi" dan Etika Sosial (Gus Dur)

Sumber tentang filsafat pendidikan Islam multikultural KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menautkan tujuan pendidikan multikultural pada terciptanya masyarakat madani yang menjunjung konsep social contract, yakni setiap individu dan kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama meski berlatar belakang berbeda (Toldy, 2016). Dalam artikulasi Gus Dur, "pribumisasi Islam" dipahami sebagai upaya menyesuaikan budaya dan agama, bukan "Jawanisasi" dan bukan peleburan Islam dengan budaya lokal, dengan maksud merumuskan praktik keberagamaan yang selaras dengan kebutuhan budaya lokal tanpa merusak keaslian hukum Islam (Toldy, 2016). Dalam kerangka ini, pendidikan Islam ditekankan sebagai etika sosial dalam persoalan kultural, dan pendekatan multikultural dipandu oleh prinsip humanisme dan etika sosial dalam pengembangan kurikulum (Toldy, 2016). Ini menunjukkan corak filsafat Islam yang mengakui kesetaraan budaya melalui strategi etis-kultural: Islam dihadirkan sebagai kekuatan moral yang berdialog dengan budaya-budaya lokal dan nasional (Hunter-Henin, 2012; Toldy, 2016).

5.3 Praktik Lintas Konteks: Malaysia, Inggris, dan Filipina

Dalam konteks Malaysia sebagai masyarakat multi-ras dan multikultural, integrasi kurikulum dipandang penting untuk menekankan equity and equality of education for all. Melalui interaksi lintas agama dan etnis, masyarakat belajar memahami, menerima, dan merangkul perbedaan, serta membangun identitas nasional dan persatuan (Coene & Longman, 2008). Meskipun artikel ini juga memuat kritik atas pendidikan sekuler dan mendorong Islamisasi pengetahuan, temuan tentang pentingnya integrasi kurikulum dan kesetaraan pendidikan selaras dengan agenda multikulturalisme sebagai pengakuan setara terhadap keragaman (Coene & Longman, 2008).

Di Inggris, studi tentang Muslim College menegaskan bahwa pendidikan Islam di masyarakat multikultural dapat dirancang secara friendly terhadap keragaman lintas iman dan keragaman internal Islam. Institusi tersebut secara sadar menumbuhkan interfaith dan intrafaith understanding melalui kurikulum dan lingkungan belajar (Modood et al., 2022). Kajian ini juga mencatat bahwa pluralisme agama di dalam Islam sendiri merupakan gagasan yang ambiguous and complex dan memicu perdebatan serius, sehingga pendidikan Islam di konteks multikultural perlu mengelola keragaman itu secara reflektif (Modood et al., 2022).

Dalam konteks Filipina, studi Muslim education menekankan bahwa, alih-alih mempertahankan sistem pendidikan sekuler yang asimilasionis, masyarakat multikultural memerlukan pendidikan multikultural yang melahirkan profesional kompeten sekaligus bermoral untuk melestarikan keragaman budaya dan menjaga stabilitas politik (Possamaï, 2017). Artikel lain tentang Filipina menekankan relevansi dialog antarperadaban dan prinsip universal kemanusiaan untuk ko-eksistensi dan stabilitas (Lähdesmäki, 2022). Ketiga konteks ini menunjukkan bahwa multikulturalisme Islam dalam cakupan sumber diartikulasikan melalui: (i) kesetaraan dan integrasi kurikulum (Coene & Longman, 2008); (ii) interfaith/intrafaith understanding (Modood et al., 2022); dan (iii) rekonsiliasi epistemologis dan dialog peradaban (Lähdesmäki, 2022; Possamaï, 2017).

5.4 Multikulturalisme di Pendidikan Tinggi Indonesia: Basis Ideologi Religius dan Sekuler

Sebuah analisis epistemologis implementasi multikulturalisme di pendidikan tinggi Indonesia menemukan bahwa ideologi yang dipakai untuk mempromosikan kesetaraan umumnya terbagi dua: ideologi religius (agama itu sendiri) dan ideologi sekuler (Pancasila, humanisme, tradisi budaya) (Tomes, 2010). Sumber ini juga menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi keagamaan, termasuk universitas Islam, menggunakan ideologi Islam dalam implementasi multikulturalisme, dan pada saat yang sama juga memanfaatkan Pancasila serta humanisme (Tomes, 2010). Temuan ini penting bagi pertanyaan "multikulturalisme menurut filsafat Islam" karena menunjukkan bahwa di tingkat praksis institusional, multikulturalisme Islam kerap diartikulasikan sebagai kombinasi antara prinsip keagamaan Islam dan kerangka kebangsaan atau etika publik, yaitu Pancasila dan humanisme, untuk memperjuangkan kesetaraan (Hunter-Henin, 2012; Tomes, 2010).

________________________________________

6. Nuansa dan Perdebatan: Batas Multikulturalisme, Pluralisme Agama, dan Sekularisme

6.1 Multikulturalisme dan Pluralisme Agama: Dukungan Sekaligus Kekhawatiran

Salah satu sumber menegaskan bahwa multikulturalisme membawa misi pluralisme agama, humanisme, dan demokrasi ke dalam wacana pendidikan Islam dengan harapan memberi solusi dan pencerahan agar pendidikan Islam menjadi inklusif dan dinamis (Modood, 2013). Akan tetapi, sumber yang sama juga memuat kritik bahwa jika misi tersebut diterapkan secara tertentu, ia dapat mengancam rusaknya akidah dan moral atau akhlak siswa serta merusak komponen pendidikan Islam (Modood, 2013). Ini memperlihatkan ketegangan internal: sebagian wacana melihat multikulturalisme sebagai peluang pembaruan etika sosial-keagamaan, sementara sebagian lain mengkhawatirkan efeknya terhadap batas-batas teologis dan pembinaan iman (Modood, 2013; Modood et al., 2022).

Sumber lain menambahkan nuansa bahwa para pegiat multikulturalisme bahkan memaknai multikulturalisme sebagai alternatif dari pluralisme, atau sebagai "pluralisme sosiologis" yang tidak masuk ranah teologis (Modood, 2013). Nuansa ini relevan untuk filsafat Islam sebab ia menandai bahwa pengakuan kesetaraan budaya dapat ditempatkan sebagai agenda etika sosial-politik tanpa harus langsung dipahami sebagai relativisme teologis (Cliteur & Ellian, 2020; Modood, 2013). Namun, karena sumber-sumber yang disediakan tidak merumuskan batas konseptual yang sama secara seragam, posisi "Islam dan multikulturalisme" dalam ranah teologi versus sosiologi tetap merupakan wilayah perdebatan (Cliteur & Ellian, 2020; Modood, 2013; Modood et al., 2022).

6.2 Relasi dengan Negara Sekuler: Akomodasi Agama dan Tantangannya

Di Eropa, multikulturalisme sering beririsan dengan perdebatan tentang tempat agama dalam struktur sosial multikultural, terutama dalam bagaimana negara mengakomodasi tuntutan identitas agama minoritas (Stoker, 2010). Modood, misalnya, secara eksplisit membela moderate secularism dan menganggapnya sebagai sumber bagi multikulturalisme kontemporer, sambil membedakan model-model integrasi "difference" dan menolak penyederhanaan konflik agama–sekuler secara biner (Stoker, 2010). Dalam pembahasan teoretis tentang relevansi konteks bagi teori multikulturalisme, disebutkan bahwa di Eropa "diversity and multiculturalism are now mainly about Muslims" dan bahwa diskusi akomodasi multikultural karenanya membuka ulang isu sekularisme, yakni relasi agama–politik, sekaligus memunculkan klaim bahwa sekularisme tidak otomatis menutup akomodasi minoritas agama (Lægaard, 2014). Dalam naskah lain, Modood menegaskan bahwa debat akomodasi Islam di Eropa Barat perlu dibaca melalui dua kompleks konseptual-politik: multikulturalisme dan moderate secularism (Modood, 2015).

Akan tetapi, ada juga kritik bahwa akomodasi agama dapat menjadi slippery slope: tuntutan "moderat" dapat membuka ruang bagi wacana keagamaan yang absolutis, dan praktik akomodasi dapat memediasi aspirasi komunitas melalui pemimpin yang mengklaim representasi komunitas yang berisiko menghasilkan infra citizenship (El-Rumi, 2019). Di titik ini, filsafat Islam tentang multikulturalisme sebagaimana tampak dalam sumber-sumber pendidikan dan teologi sosial berhadapan dengan persoalan tata kelola publik: bagaimana pengakuan identitas keagamaan atau etnokultural dapat memperkuat kesetaraan tanpa menciptakan dominasi internal atau mempersempit ruang warga (El-Rumi, 2019; Lähdesmäki, 2022; Possamaï, 2017).

Dalam perdebatan tentang jilbab atau hijab dalam masyarakat multikultural kontemporer, terdapat pula argumen Abdullahi An-Na'im dalam sumber yang disediakan bahwa negara sekuler dapat memungkinkan ketaatan autentik pada prinsip Islam dan mencegah pemaksaan syariah oleh negara. An-Na'im juga membedakan "negara sekuler" dari "sekularisasi masyarakat," sehingga pemisahan Islam dan negara tidak identik dengan relegasi total Islam ke ranah privat (Karimov, 2018). Klaim ini menunjukkan adanya spektrum posisi dalam pemikiran Muslim kontemporer tentang bagaimana Islam dapat hidup dalam tatanan plural: sebagian menekankan dialog dan integrasi etika di ruang publik (Dikici, 2026; Lähdesmäki, 2022; Possamaï, 2017), sementara sebagian lain menekankan negara sekuler sebagai prasyarat kebebasan beragama yang autentik (Karimov, 2018).

6.3 Penekanan Ketuhanan dan Ketakwaan sebagai Pembeda dari Multikulturalisme Sekuler

Sumber tentang Islam dan teologi multikultural mengkritik bahwa aspek ketakwaan (piety), yakni relasi manusia dengan Tuhan, cenderung "hilang" dalam konteks pendidikan multikultural sekuler karena relasi dengan ketuhanan dianggap bukan domain pendidikan multikultural (Cliteur & Ellian, 2020). Dalam argumen tersebut, teologi multikultural dipandang dapat memberi "pencerahan teologis" agar penghormatan terhadap manusia, misalnya melalui gagasan asal-usul kemanusiaan, tetap berbasis nilai teologis, bukan semata formal-legal (Cliteur & Ellian, 2020). Dengan demikian, perbedaan penting "multikulturalisme menurut filsafat Islam" berdasarkan sumber dibandingkan multikulturalisme sekuler adalah insistensi bahwa kesetaraan budaya dan penghormatan kemanusiaan idealnya dipandu oleh horizon ketuhanan, ketakwaan, dan orientasi moral-spiritual Islam (Cliteur & Ellian, 2020; Possamaï, 2017; A. K. Singh, 2018).

________________________________________

7. Sintesis: Multikulturalisme Menurut Filsafat Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, multikulturalisme menurut filsafat Islam dapat dirumuskan secara ketat mengikuti cakupan bukti referensi sebagai pandangan etis-teologis dan pedagogis yang:

Pertama, mengakui realitas keragaman budaya dan menolak reduksi perbedaan menjadi uniformitas, dengan mendorong transformasi nilai dari keseragaman menuju keberagaman dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter (A. K. Singh, 2018), serta memandang keragaman sebagai konteks yang harus dikelola untuk harmoni sosial (Jansen, 2013; Reilly, 2011).

Kedua, menempatkan penghormatan, pengakuan, dan toleransi sebagai etika sosial Islam, yang diejawantahkan dalam politik pengakuan atas seluruh identitas budaya agar dihargai, dilindungi, dan dijamin eksistensinya (Hunter-Henin, 2012), sekaligus menjadi titik temu penting antara Islam dan teologi multikultural (Cliteur & Ellian, 2020).

Ketiga, berorientasi pada kesetaraan manusia, kebebasan beragama, dan komitmen kemanusiaan atau keadilan sosial, yang dalam sebagian wacana ditegaskan sebagai tema yang banyak dibicarakan Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks multikulturalisme (Nbete, 2020), serta dinilai terkait dengan nilai social justice dan misi rahmatan lil 'alamin (Cliteur & Ellian, 2020; Reilly, 2011).

Keempat, menggunakan dialog lintas iman dan lintas peradaban sebagai mekanisme kunci, baik untuk berbagi nilai Islam dalam lingkungan multikultural (Dikici, 2026), maupun untuk mengokohkan ko-eksistensi berbasis nilai universal kemanusiaan dalam konteks kebijakan dan pembangunan (Lähdesmäki, 2022; Possamaï, 2017).

Kelima, menyertakan dimensi epistemologis (integrasi ilmu) dan dimensi ketuhanan (ketakwaan) sebagai pembeda dari multikulturalisme sekuler, antara lain melalui tawhidic approach dan upaya merekonsiliasi krisis pengetahuan Islam–sekuler (Possamaï, 2017), serta kritik bahwa pendidikan multikultural sekuler cenderung memisahkan relasi dengan Tuhan dari agenda pendidikan multikultural (Cliteur & Ellian, 2020).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang disediakan juga menegaskan adanya perdebatan batas: multikulturalisme bisa diproyeksikan sebagai misi pluralisme agama, humanisme, dan demokrasi yang memperkaya pendidikan Islam (Modood, 2013), tetapi juga dikhawatirkan mengganggu akidah atau akhlak bila diterapkan tanpa kehati-hatian (Modood, 2013). Artinya, dalam horizon filsafat Islam sebagaimana hadir di referensi, multikulturalisme bukan hanya "menghargai semua budaya" secara abstrak, melainkan kerja etika-teologis yang memerlukan orientasi moral, dialog, dan desain pendidikan yang menjaga kemanusiaan sekaligus memelihara integritas keagamaan (Cliteur & Ellian, 2020; Modood, 2013; Possamaï, 2017; Reilly, 2011; A. K. Singh, 2018).

________________________________________

8. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa multikulturalisme dalam perspektif filsafat Islam bukan sekadar penerimaan pasif atas keragaman budaya, melainkan sebuah komitmen etis-teologis yang aktif dan terstruktur. Filsafat Islam menempatkan pengakuan, penghormatan, keadilan sosial, dan dialog sebagai pilar-pilar utama dalam mengelola kemajemukan, sekaligus menegaskan bahwa dimensi ketuhanan dan epistemologi tauhidik tidak dapat dipisahkan dari agenda multikulturalisme itu sendiri.

Implikasi praktis dari kajian ini terutama relevan bagi desain pendidikan Islam di Indonesia dan konteks Muslim lainnya: institusi pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang secara integratif memadukan nilai-nilai Islam dengan orientasi multikultural, tanpa mengorbankan integritas teologis maupun keterbukaan terhadap dialog dan keragaman. Perdebatan yang ada, baik antara multikulturalisme dan pluralisme teologis, maupun antara akomodasi agama dan tuntutan sekularisme, menunjukkan bahwa posisi filsafat Islam dalam lanskap multikulturalisme global masih terus berkembang dan memerlukan perhatian akademis yang berkelanjutan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Cliteur, P. B., & Ellian, A. (2020). The five models for state and religion: Atheism, theocracy, state church, multiculturalism, and secularism. ICL Journal, 14(1), 103–132. https://doi.org/10.1515/icl-2018-0056

Coene, G., & Longman, C. (2008). Gendering the diversification of diversity. Ethnicities, 8(3), 302–321. https://doi.org/10.1177/1468796808092445

Dikici, E. (2026). Accommodating transnational religious diversity: Liberal secularisms, multiculturalized secularism and transnational religion. Ethnicities, 26(4), 590–610. https://doi.org/10.1177/14687968261449616

El-Rumi, U. (2019). The multicultural education in the Walisongo modern Islamic boarding school (Pesantren Modern). Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 14(1). https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.49-74

Gamon, A. D., & Tagoranao, M. S. (2022). Fostering a knowledge culture for peace, development, and integration: Muslim education in the Philippines. Studia Islamika, 29(3), 485–517. https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.20268

Hunter-Henin, M. (2012). Why the French don't like the burqa: Laïcité, national identity and religious freedom. International and Comparative Law Quarterly, 61(3), 613–639. https://doi.org/10.1017/s0020589312000280

Jansen, Y. (2013). Secularism, assimilation and the crisis of multiculturalism. https://doi.org/10.1017/9789048522132

Karimov, N. (2018). A contested Muslim identity in Kazakhstan: Between liberal Islam and the Hanafi project. Journal of Cultural and Religious Studies, 6(5). https://doi.org/10.17265/2328-2177/2018.05.004

Lähdesmäki, T. (2022). The role of Christianity in the European Union's heritage and history initiatives. Journal of European Studies, 52(3–4), 170–186. https://doi.org/10.1177/00472441221115571

Lægaard, S. (2014). Multiculturalism and contextualism: How is context relevant for political theory? European Journal of Political Theory, 14(3), 259–276. https://doi.org/10.1177/1474885114562975

Modood, T. (2013). Part one accommodating religions: Multiculturalism's new fault line. Critical Social Policy, 34(1), 121–127. https://doi.org/10.1177/0261018313501826

Modood, T. (2015). Multiculturalism and moderate secularism. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2631081

Modood, T., Uberoi, V., & Thompson, S. (2022). The centre for the study of ethnicity and citizenship: Multiculturalism, racialisation, religion and national identity twenty years on. Ethnicities, 22(4), 511–526. https://doi.org/10.1177/14687968221085093

Nbete, A. D. (2020). From multiculturalism to humanistic secularism: Harnessing Nigeria's cultural diversity. AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities, 9(1), 155–170. https://doi.org/10.4314/ijah.v9i1.15

Possamaï, A. (2017). Post-secularism in multiple modernities. Journal of Sociology, 53(4), 822–835. https://doi.org/10.1177/1440783317743830

Reilly, N. (2011). Rethinking the interplay of feminism and secularism in a neo-secular age. Feminist Review, 97(1), 5–31. https://doi.org/10.1057/fr.2010.35

Singh, A. K. (2018). Conflict between freedom of expression and religion in India: A case study. Social Sciences, 7(7), 108. https://doi.org/10.3390/socsci7070108

Singh, G., & Cowden, S. (2013). Part two response to Tariq Modood: Accommodating religions: Who's accommodating whom? Critical Social Policy, 34(1), 128–134. https://doi.org/10.1177/0261018313501827

Stoker, W. (2010). Introductory essay: Theology of culture, secularity, and plurality (pp. 1–15). https://doi.org/10.1163/9789042028647_002

Toldy, T. M. (2016). [Review of Transformations of religion and the public sphere: Postsecular publics]. Religion and Gender, 6(1), 140–142. https://doi.org/10.18352/rg.10158

Tomes, L. (2010). Blasphemy and the negotiation of religious pluralism in Britain. Politics and Religion Journal, 4(2), 237–256. https://doi.org/10.54561/prj0402237t