01943 - Libertarianisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Metafisika Kehendak Bebas dan Filsafat Politik

Abstract

This article examines the concept of libertarianism from the perspective of Islamic philosophy in two distinct domains: metaphysics of free will and political philosophy. In the metaphysical domain, libertarianism is understood as an incompatibilist position that affirms the existence of free will while rejecting determinism. Islamic philosophical and theological traditions do not adopt a single unified position on this matter; rather, they present a plurality of readings encompassing libertarian, compatibilist, and hard determinist perspectives. Strong internal criticism exists against libertarian models that position human free action outside the scope of divine creation and sovereignty, as exemplified in the polemics against Muʿtazilite theology. The Avicennian and Ismāʿīlī philosophical traditions explicitly embrace a non-libertarian conception of divine will, while Mulla Ṣadrā's al-ḥikmah al-mutaʿāliyah proposes a middle path that rejects both absolute determinism and absolute freedom. In the political domain, the Islamic concept of ḥurriyyah (freedom) affirms liberation from human domination but remains bound by Sharīʿa norms and moral purposes, embedded within a structure of social obligations and the normative necessity of authority. Consequently, Islamic political philosophy cannot be equated with modern political libertarianism that emphasizes a minimal state and resistance to government intervention, although certain modern strands interpret Islam in a radically anti-authoritarian direction.

Keywords: libertarianism, Islamic philosophy, free will, ḥurriyyah, determinism, divine sovereignty, political freedom

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep libertarianisme dari perspektif filsafat Islam dalam dua ranah yang berbeda: metafisika kehendak bebas dan filsafat politik. Dalam ranah metafisika, libertarianisme dipahami sebagai posisi inkompatibilis yang menegaskan adanya kehendak bebas sekaligus menolak determinisme. Tradisi filsafat dan teologi Islam tidak mengadopsi satu posisi tunggal dalam persoalan ini, melainkan menampilkan pluralitas pembacaan yang mencakup perspektif libertarian, kompatibilis, dan hard determinist. Terdapat kritik internal yang kuat terhadap model libertarian yang menempatkan tindakan bebas manusia di luar cakupan penciptaan dan kedaulatan ilahi, sebagaimana tampak dalam polemik terhadap teologi Muʿtazilah. Tradisi falsafa Avicennian dan Ismāʿīlī secara eksplisit merangkul konsepsi kehendak ilahi yang non-libertarian, sementara al-ḥikmah al-mutaʿāliyah Mulla Ṣadrā menawarkan jalan tengah yang menolak determinisme mutlak maupun kebebasan mutlak. Dalam ranah politik, konsep ḥurriyyah (kebebasan) Islam menegaskan pembebasan dari dominasi manusia lain, tetapi tetap terikat norma syariat dan tujuan moral, serta terjalin dalam struktur kewajiban sosial dan keniscayaan normatif otoritas. Karena itu, filsafat politik Islam tidak dapat disamakan dengan libertarianisme politik modern yang menekankan negara minimal dan resistensi terhadap intervensi pemerintah, meskipun sejumlah arus modern menafsirkan Islam secara radikal anti-otoritarian.

Kata kunci: libertarianisme, filsafat Islam, kehendak bebas, ḥurriyyah, determinisme, kedaulatan ilahi, kebebasan politik

________________________________________

1. Klarifikasi Istilah: "Libertarianisme" dalam Dua Ranah

Dalam filsafat analitik kontemporer, libertarianisme—dalam konteks metafisika kehendak bebas—lazim dipahami sebagai posisi inkompatibilis yang: (i) menegaskan adanya kehendak bebas (free will thesis), dan (ii) menolak bahwa kehendak bebas kompatibel dengan determinisme; karena itu, bila kehendak bebas nyata maka determinisme (dalam arti relevan bagi kebebasan) harus salah (Abdalla, 2024; Armstrong, 2023). Sejumlah pemetaan standar juga membedakan libertarianisme dari kompatibilisme—yakni pandangan bahwa kebebasan dapat selaras dengan determinisme—dan dari hard determinism, yakni pandangan bahwa determinisme benar dan kebebasan libertarian tidak ada (Armstrong, 2023). Bahkan pada level terminologi, beberapa penulis menekankan bahwa perbedaan inti antara libertarianisme dan kompatibilisme bukan semata pada "apakah kebebasan itu ada", melainkan pada apakah kebebasan kompatibel dengan determinisme (Andani, 2022; Armstrong, 2023).

Sementara itu, libertarianisme dalam ranah filsafat politik—sesuai definisi yang menjadi fokus kajian ini—merujuk pada pandangan yang mengutamakan kebebasan individu dan mendorong negara yang terbatas, serta menolak intervensi negara yang luas. Dalam korpus rujukan yang tersedia, orientasi ini muncul sebagai seruan kembali pada tenets of individual liberty dan kritik atas perluasan peran expert/scientific government, sembari menekankan limited state dan free choice sebagai nilai yang dapat terancam oleh bentuk kolektivisme atau otoritarianisme tertentu (Levy, 2023). Di titik ini perlu dicatat keterbatasan evidensial: rujukan yang tersedia jauh lebih kaya untuk libertarianisme metafisik daripada libertarianisme politik dalam konteks filsafat Islam, sehingga sintesis "politik" dalam kajian ini terutama berbasis pada teks-teks tentang konsep ḥurriyyah (kebebasan) dan relasi kebebasan–otoritas dalam diskursus Islam, bukan pada penerimaan eksplisit atas libertarianisme politik sebagai ideologi modern (Frise, 2013; Montanye, 2024).

________________________________________

2. Libertarianisme Metafisik dan Problem Kebebasan–Determinisme dalam Kerangka Islam

2.1. Teks Al-Qur'an dan Ketegangan Kebebasan Manusia versus Determinisme Ilahi

Salah satu pintu masuk khas dalam teologi-filsafat Islam adalah bahwa Al-Qur'an memuat rujukan beragam tentang tanggung jawab manusia atas sebagian keburukan (evil) dan sekaligus rujukan yang tampak menegaskan determinasi ilahi; ketegangan ini terkait langsung dengan problem hubungan kebebasan tindakan dan determinisme ilahi (Pearce, 2017). Abdalla menekankan bahwa gagasan self-inflicted evil—keburukan yang tanggung jawabnya jatuh pada manusia—mendorong eksplorasi tentang tanggung jawab moral, desert, dan problem freedom of action vs. divine determinism sebagaimana muncul dari Al-Qur'an dan posisi-posisi teologi Islam (Pearce, 2017). Namun, Abdalla juga mengusulkan bahwa ketegangan antara ayat-ayat kebebasan/tanggung jawab dan ayat-ayat determinisme ilahi "resists a satisfactory reconciliation", sehingga salah satu strategi teologis yang mungkin adalah menerima kontradiksi tersebut sebagai pendekatan yang viable (Pearce, 2017).

Sumber lain dalam rujukan yang tersedia juga menyatakan bahwa pembacaan teologis atas Islam dapat mencakup spektrum libertarian, kompatibilis, hingga hard determinist, dan beberapa pembacaan Sunni tertentu digambarkan "leaning more towards hard determinism" (Armstrong, 2023). Pada saat yang sama, Armstrong—melalui rujukan pada Masmoudi—menyatakan bahwa penafsiran determinisme yang berujung pada fatalisme dan pelepasan pentingnya pilihan bebas ditolak oleh "liberal Islam", seraya menekankan bahwa penolakan fatalisme ini tidak otomatis berarti komitmen pada satu posisi metafisika kebebasan tertentu (Armstrong, 2023). Dengan demikian, bahkan ketika tanggung jawab dan pilihan ditekankan, sumber-sumber ini tidak menegaskan bahwa Islam—secara tunggal—mengafirmasi libertarianisme metafisik; yang lebih jelas adalah adanya ketegangan tekstual dan pluralitas pembacaan (Armstrong, 2023; Pearce, 2017).

Selain itu, sebuah studi perbandingan tentang qadar dan kebebasan menegaskan bahwa dalam Islam terdapat upaya menyeimbangkan pengetahuan/ketetapan Tuhan dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia, yakni keyakinan bahwa Allah telah menentukan segalanya namun manusia diberi ruang kebebasan dalam tindakan moral dan religius, dengan sebagian qadar yang dapat berubah melalui doa dan amal saleh (Murray et al., 2020). Klaim ini konsisten dengan gambaran umum adanya upaya "jalan tengah" dalam tradisi Islam, meskipun—sebagaimana Abdalla tekankan—rekonsiliasi konseptual yang rapi tetap dipersoalkan (Murray et al., 2020; Pearce, 2017).

2.2. Muʿtazilah, "Libertarianisme" Manusia, dan Keberatan atas Pengurangan Kedaulatan Penciptaan Tuhan

Dalam literatur filsafat ketuhanan, posisi yang mirip dengan libertarianisme metafisik kadang dipahami sebagai upaya menjaga kebebasan manusia dengan cara "menarik" tindakan manusia keluar dari cakupan kausalitas ilahi. Burrell (2008) menjelaskan kritik bahwa pada beberapa bentuk libertarianisme, kebebasan manusia dipahami sedemikian rupa sehingga mengeluarkan tindakan bebas makhluk dari aktivitas Pencipta; Hasker—menurut Burrell—menilai ini setara dengan "denying the universal scope of creation" dan mengaitkannya dengan pola yang dipandang "essentially Muʿtazalite" (Seif-Farshad et al., 2021). Burrell merangkum bahwa demi menghindari "kompetisi" dengan Sang Pencipta, Muʿtazilah dipahami berpendapat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kecuali tindakan manusia; namun hal ini dianggap "too much for Islamic thought and practice" karena menghapus sebagian besar realitas dari cakupan penciptaan Tuhan (Seif-Farshad et al., 2021).

Burrell (2014) menyatakan dengan lebih eksplisit bahwa strategi standard free will defense memanfaatkan kebebasan yang disebut "libertarian" dan mengandaikan tindakan bebas makhluk tidak ditentukan oleh independent events and states as causal determinants; ia menilai praduga itu "redolent of Muʿtazilite Islam" yang menganggap perlu menarik tindakan bebas dari cakupan kedaulatan Pencipta—dan bahwa Islam "soon rejected Muʿtazilite theories" karena hal itu menghapus "an immense swath of reality from divine sovereignty" (Mullins & Byrd, 2022). Dalam kerangka ini, kritik Burrell bukan sekadar terhadap "kebebasan", melainkan terhadap konsepsi libertarian yang menuntut otonomi tindakan manusia sedemikian kuat sehingga mengganggu doktrin kedaulatan penciptaan Tuhan (Mullins & Byrd, 2022; Seif-Farshad et al., 2021).

Implikasinya bagi pertanyaan kajian ini—"menurut filsafat Islam"—adalah bahwa rujukan-rujukan Burrell menunjukkan adanya kecenderungan dalam sebagian pembacaan historis-teologis Islam bahwa model libertarian yang menjadikan tindakan bebas "terlalu mandiri" dari Tuhan cenderung problematis, karena menggerus cakupan penciptaan dan kedaulatan ilahi (Mullins & Byrd, 2022; Seif-Farshad et al., 2021). Hal ini tidak membuktikan bahwa semua teologi Islam bersifat anti-inkompatibilisme, tetapi menunjukkan garis keberatan internal yang kuat terhadap libertarianisme yang dipahami sebagai pemutusan tindakan dari relasi penciptaan Tuhan (Mullins & Byrd, 2022; Seif-Farshad et al., 2021).

2.3. Tendensi Determinisme Teologis dan Pluralitas Posisi dalam Islam

Dalam tinjauan modern teologi determinisme, Couenhoven—sebagaimana dikutip dalam Griffith dan Naraghi (2021)—menegaskan bahwa theological determinism telah "widely favored in Islam as well" dan bukan hanya "province of the West" (Griffith & Naraghi, 2021). Klaim ini selaras dengan catatan Armstrong bahwa ada pembacaan Islam yang cenderung pada hard determinism (Armstrong, 2023; Griffith & Naraghi, 2021). Namun, Armstrong juga menekankan adanya pluralitas: pembacaan libertarian, kompatibilis, dan hard determinist dapat ditemukan dalam Islam (Armstrong, 2023). Dengan demikian, "menurut filsafat Islam" lebih akurat dipahami sebagai medan perdebatan ketimbang satu doktrin tunggal (Armstrong, 2023; Griffith & Naraghi, 2021).

Sejalan dengan itu, rujukan yang memetakan debat kebebasan secara konseptual menegaskan bahwa libertarianisme adalah inkompatibilisme yang menolak determinisme—dalam arti bahwa masa lalu ditambah hukum alam menentukan masa depan—karena kebebasan ada (Abdalla, 2024; Armstrong, 2023). Dengan memakai peta konseptual ini, pertanyaan "apakah filsafat Islam libertarian?" menjadi pertanyaan yang memerlukan spesifikasi: libertarianisme yang mana, dan tentang aspek apa—manusia, Tuhan, atau relasi keduanya (Armstrong, 2023; Mullins & Byrd, 2022; Pearce, 2017; Seif-Farshad et al., 2021).

2.4. Jalan Tengah (Bukan "Libertarian Radikal"): Mulla Ṣadrā dan "Bukan Jabr dan Bukan Tafwīḍ"

Salah satu sintesis yang muncul dalam rujukan adalah gambaran bahwa sebagian filsuf Islam—khususnya dalam tradisi al-ḥikmah al-mutaʿāliyah (Mulla Ṣadrā)—cenderung menolak ekstrem "determinisme mutlak" maupun "kebebasan mutlak". Seif-Farshad dkk. menyebut bahwa para filsuf Islam, terutama pengikut ḥikmah mutaʿāliyah, "do not accept absolute determinism or absolute arbitration" dan merujuk pada ungkapan yang dinisbatkan kepada Imam ʿAlī: "Neither compulsion nor will, but a matter between two things" (Scott-Baumann et al., 2020). Dalam pembacaan mereka, Ṣadrā menerima kebebasan manusia tetapi tidak secara "radikal"; kebebasan itu dipahami tetap kompatibel dengan kausalitas dan pengetahuan ilahi sebelumnya (Scott-Baumann et al., 2020).

Formulasi ini penting untuk menjawab persoalan kajian: jika libertarianisme metafisik didefinisikan sebagai kebebasan yang tidak kompatibel dengan determinisme, maka posisi "antara dua hal" yang mengafirmasi kebebasan sekaligus mempertahankan kerangka kausalitas dan pengetahuan ilahi—sebagaimana disajikan dalam ringkasan Seif-Farshad dkk.—lebih dekat pada posisi non-libertarian atau bentuk kompatibilisme tertentu daripada libertarianisme inkompatibilis (Scott-Baumann et al., 2020). Namun, catatan Armstrong bahwa Islam memuat pembacaan kompatibilis maupun libertarian mengingatkan bahwa ringkasan Ṣadrā ini adalah salah satu simpul dalam spektrum yang lebih luas (Armstrong, 2023; Scott-Baumann et al., 2020).

2.5. Kebebasan Tuhan dan Kritik Islam-Filosofis atas Model Kehendak Ilahi yang "Libertarian"

Dalam falsafa Islam—khususnya Neoplatonisme Ibn Sīnā dan tradisi Ismāʿīlī—Andani mengembangkan respons terhadap modal collapse dengan menekankan perbedaan jenis keniscayaan dalam modalitas Avicennian, dan secara eksplisit menyatakan bahwa "Islamic philosophers have a non-libertarian concept of God's will and freedom" yang kebal terhadap keberatan modal collapse (Yandell, 1999). Andani juga berargumen bahwa model libertarian atas kehendak—baik untuk Tuhan maupun makhluk—cenderung menyeret pada "uncaused and brutely contingent effects" dan problem bruteness/kontingensi tanpa alasan memadai, sehingga ia mengkritik libertarianisme melalui lensa principle of sufficient reason dan kekhawatiran tentang kontingensi brutal (Yandell, 1999).

Klaim-klaim Andani tersebut relevan bagi pertanyaan kajian ini karena menunjukkan bahwa, setidaknya dalam satu jalur besar filsafat Islam (Avicennian/Ismāʿīlī), konsepsi kebebasan ilahi secara eksplisit bersifat non-libertarian, dan libertarianisme dipandang bermasalah karena konsekuensinya terhadap kecukupan penjelasan (explanatory adequacy) dan kontingensi brutal (Yandell, 1999). Hal ini juga selaras dengan kekhawatiran Burrell bahwa kebebasan libertarian yang "memisahkan" tindakan dari Tuhan dapat menggerus kedaulatan penciptaan (Mullins & Byrd, 2022; Seif-Farshad et al., 2021), meskipun Andani membidik problem yang berbeda, yakni modalitas, keniscayaan, dan principle of sufficient reason (Yandell, 1999).

2.6. Tanggung Jawab Moral sebagai Latar Etis: Kehendak sebagai Syarat Pertanggungjawaban

Dalam ranah etika Islam kontemporer, Ghaly menekankan bahwa tanggung jawab moral terkait erat dengan kapasitas kehendak: ia mengutip gagasan bahwa tanggung jawab moral mensyaratkan irādah (kehendak) dan tanpa itu tuntutan moral menjadi problematis (Burrell, 2014). Hal ini koheren dengan Abdalla yang mengaitkan pembacaan Al-Qur'an tentang keburukan dan tanggung jawab dengan problem kebebasan tindakan dan determinisme ilahi (Pearce, 2017), serta dengan refleksi yang menegaskan keterkaitan kebebasan dengan pertanggungjawaban (Burrell, 2014; Pearce, 2017; Scott-Baumann et al., 2020).

Namun, justru karena tuntutan etis akan tanggung jawab itulah problem metafisik menjadi tajam: Abdalla menilai rekonsiliasi kebebasan manusia dan determinisme ilahi sulit dilakukan secara memuaskan, sementara Seif-Farshad dkk. menonjolkan opsi "jalan tengah" Ṣadrā, dan Burrell menolak libertarianisme yang memutus tindakan manusia dari cakupan penciptaan Tuhan (Burrell, 2014; Mullins & Byrd, 2022; Pearce, 2017; Scott-Baumann et al., 2020; Seif-Farshad et al., 2021). Maka, "menurut filsafat Islam" libertarianisme metafisik tidak dapat dihadirkan sebagai jawaban tunggal; ia adalah salah satu kandidat yang terus diadili melalui komitmen teologis pada kedaulatan Tuhan, kebutuhan etis akan pertanggungjawaban, dan problem konsistensi teks (Burrell, 2014; Pearce, 2017; Scott-Baumann et al., 2020; Seif-Farshad et al., 2021).

________________________________________

3. Libertarianisme Politik versus Konsep Ḥurriyyah (Kebebasan) dalam Diskursus Islam

3.1. Ciri Libertarianisme Politik

Di dalam rujukan jurnal libertarian studies, Montanye mengasosiasikan orientasi libertarian/klasik liberal dengan "classical liberal tenets of individual liberty and free markets", kritik terhadap "scientific government", dan penegasan atas limited state serta free choice sebagai nilai yang dapat terancam oleh bentuk kolektivisme atau otoritarianisme tertentu (Levy, 2023). Dengan kata lain, rujukan ini menggambarkan libertarianisme politik sebagai proyek normatif yang menempatkan kebebasan individu pada posisi tinggi dan bersikap curiga terhadap perluasan peran negara (Levy, 2023).

Namun, teks-teks Islam dalam rujukan yang disediakan cenderung membahas kebebasan bukan sebagai "anti-negara" secara prinsip, melainkan sebagai konsep yang terikat pada: (i) pembebasan manusia dari penghambaan kepada manusia lain, dan (ii) komitmen pada norma syarʿi dan kemaslahatan sosial (Frise, 2013; Montanye, 2024). Karena itu, evaluasi "libertarianisme politik menurut filsafat Islam" lebih tepat berupa perbandingan konseptual.

3.2. Definisi Kebebasan dalam Konsep Islam: Bebas dari Dominasi Manusia, tetapi Terikat Syariat

Dalam sebuah kajian tentang kebebasan berekspresi, Al-Khurʿān mendefinisikan kebebasan (ḥurriyyah) secara syarʿi sebagai keadaan seseorang menjadi "tuan atas dirinya" dalam kehendak, kepemilikan, dan disposisi; ia tidak tunduk pada otoritas manusia lain, namun ia tetap terikat pada quyūd al-sharʿ dalam lingkup halal dan haram (Montanye, 2024). Teks ini juga menegaskan bahwa Islam menjamin (kafala) kebebasan berekspresi, tetapi mengikatnya dengan sejumlah ḍawābiṭ (batasan) terkait pilihan kata, muatan, tujuan, dan ketepatan verifikasi (Montanye, 2024). Dalam perbandingan dengan liberalisme, Al-Khurʿān menekankan perbedaan sumber legitimasi: dalam Islam sumbernya adalah Al-Kitab dan Sunnah, sementara pada liberalisme kebebasan dikaitkan dengan natural rights yang bersifat hipotetis; ia juga menyatakan bahwa pada liberalisme tidak terdapat "kesakralan" (no sacredness) sebagaimana ada dalam konsep Islam (Montanye, 2024).

Kerangka ini menimbulkan konsekuensi langsung terhadap libertarianisme politik: jika libertarianisme politik menolak intervensi negara demi memaksimalkan kebebasan individu, konsep kebebasan syarʿi dalam rujukan ini tidak dapat direduksi menjadi kebebasan tanpa batas, karena ia secara eksplisit membatasi kebebasan melalui norma halal-haram dan tujuan moral (Montanye, 2024). Pada level konseptual, hal ini mendekatkan kebebasan Islam pada kebebasan yang bersifat "normatif-teleologis"—yakni diarahkan oleh tujuan etis—ketimbang kebebasan libertarian yang cenderung bersifat "anti-perfeksionis" dalam sebagian versi modern (Levy, 2023; Montanye, 2024).

3.3. Kebebasan sebagai Hak Individu Sekaligus Kewajiban Sosial: Bukan Atomisme Individual

Al-Rubāʿī menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan eksistensial manusia dan terkait dengan karāmah (martabat), namun sekaligus ditempatkan dalam bingkai "hak diri" dan "komitmen sosial" serta "kewajiban umum"; ia menyebut bahwa individu memiliki kebebasan pribadi—meliputi keamanan, mobilitas, pendidikan, kepemilikan, pemikiran, dan keyakinan—tetapi masyarakat dan negara juga memiliki klaim agar individu berkomitmen pada moralitas Islam dan menghormati kebebasan orang lain (Knight, 2006). Dengan demikian, kebebasan dipahami sebagai relasi timbal balik antara hak dan kewajiban dalam tatanan sosial (Knight, 2006). Klaim ini konsisten dengan Al-Khurʿān yang mengikat kebebasan pada batasan syarʿi, serta dengan gagasan bahwa kebebasan bukan sekadar "hak" yang dapat dinegosiasikan, melainkan bagian dari struktur normatif agama (Knight, 2006; Montanye, 2024).

Dalam cakrawala pemikiran seperti ini, libertarianisme politik yang sangat menekankan kebebasan individu dan penolakan intervensi negara tidak otomatis sejalan dengan diskursus Islam yang menegaskan keberlakuan batas moral syarʿi dan kewajiban sosial, termasuk peran negara/otoritas untuk menjaga tatanan tersebut (Montanye, 2024; Pleasants, 2018). Kesesuaian parsial mungkin ada pada tema anti-perbudakan/anti-dominasi manusia atas manusia, tetapi bukan pada tesis "negara seminimal mungkin" sebagai prinsip tunggal (Knight, 2006; Montanye, 2024).

3.4. Kebebasan dan Otoritas: Mengapa Diskursus Politik Islam Tidak Identik dengan Anti-Negara

Dalam pembahasan tentang kebebasan dalam sistem politik Islam, Gharāybah menyatakan bahwa relasi kebebasan dan kekuasaan adalah problematis, dan ia bertujuan membahas "falsafah Islam" dalam menangani kebebasan melalui kekuatan otoritas dan pelaksanaan (Pleasants, 2018). Ia juga menekankan bahwa manusia dipilih memikul amanah sehingga menjadi ḥurr (bebas) dan berkehendak, namun kehidupan sosial memerlukan sistem-sistem syarʿi yang menangani konsekuensi kompetisi dan konflik, sehingga diperlukan otoritas yang memerintah, melarang, dan menghukum dengan kekuatan eksekusi (Pleasants, 2018). Argumen ini secara langsung menantang versi libertarianisme politik yang memandang intervensi negara sebagai kejahatan primer: dalam rujukan ini, otoritas dipandang sebagai kebutuhan normatif-praktis untuk menata dampak kehidupan kolektif (Pleasants, 2018).

Fattāḥ, dalam pembahasan tentang kebebasan dalam nalar kalam dan filsafat Islam, menautkan kebebasan dengan kemampuan berpikir dan tanggung jawab: ia mengutip formula bahwa "tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan, dan tidak ada kebebasan tanpa berpikir," serta mengaitkan seruan kebebasan berpikir/kritik di dunia Islam dengan tuntutan Al-Qur'an atas pemeliharaan martabat dan kebebasan manusia sebagai mukallaf (Frise, 2013). Hal ini memberikan fondasi bahwa kebebasan—termasuk kebebasan berpikir—adalah syarat pertanggungjawaban, bukan sekadar preferensi politik (Frise, 2013). Tetapi fondasi ini tidak serta-merta mengarah pada anti-negara; ia dapat pula mendukung argumen bahwa kebebasan perlu dilindungi sekaligus ditata oleh norma dan institusi (Frise, 2013; Pleasants, 2018).

3.5. Apakah Terdapat "Islam Libertarian" dalam Arti Politik?

Dalam rujukan yang tersedia, Kazmi membahas Muslim anarchism sebagai varian anti-otoritarian yang mengembangkan hermeneutika Islam dengan strategi diskursif tertentu, dan menyebut adanya "radically libertarian approaches to Islam" dalam konteks "divine anarchy" dan emansipasi spiritual (Hunt, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat arus yang dapat disebut "libertarian"—dalam pengertian anti-otoritarian—dalam wacana Islam modern tertentu (Hunt, 1998). Namun, teks Kazmi memposisikannya sebagai "variants" dan "specific strands", bukan sebagai arus representatif dari keseluruhan filsafat politik Islam (Hunt, 1998). Karena itu, bukti yang tersedia lebih kuat untuk tesis minimal: ada sebagian pendekatan modern yang menginterpretasikan Islam secara anti-otoritarian/libertarian, tetapi ini bukan klaim tentang "posisi baku" filsafat politik Islam (Hunt, 1998; Pleasants, 2018).

________________________________________

4. Sintesis: Libertarianisme "Menurut Filsafat Islam"

4.1. Dalam Metafisika: Islam Cenderung Mempertahankan Tanggung Jawab, tetapi Menaruh Curiga pada Libertarianisme yang "Memutus" Tindakan dari Tuhan

Berdasarkan rujukan yang dikaji, filsafat-teologi Islam menempatkan persoalan kebebasan dalam tegangan antara: (i) kebutuhan etis-teologis akan tanggung jawab manusia—misalnya dalam pembahasan keburukan dan pertanggungjawaban—dan (ii) komitmen pada determinasi/kedaulatan ilahi (Burrell, 2014; Mullins & Byrd, 2022; Murray et al., 2020; Pearce, 2017; Seif-Farshad et al., 2021). Pluralitas pembacaan yang mencakup perspektif libertarian, kompatibilis, dan hard determinist diakui dalam literatur yang dikaji (Armstrong, 2023; Griffith & Naraghi, 2021). Namun, terdapat kritik internal yang tajam—melalui pembacaan atas Muʿtazilah—terhadap libertarianisme yang menuntut tindakan bebas manusia berada di luar cakupan penciptaan dan kedaulatan Tuhan (Mullins & Byrd, 2022; Seif-Farshad et al., 2021). Selain itu, dalam jalur falsafa Avicennian/Ismāʿīlī, kebebasan ilahi secara eksplisit dikonsepsikan sebagai non-libertarian, dan model libertarian dipandang berisiko melahirkan kontingensi brutal yang sulit dijelaskan (Yandell, 1999).

Di sisi lain, rujukan tentang Mulla Ṣadrā menggarisbawahi pendekatan "antara dua ekstrem"—bukan jabr mutlak, bukan kebebasan mutlak—yakni kebebasan manusia yang tetap berada dalam horizon kausalitas dan pengetahuan ilahi (Scott-Baumann et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa "libertarianisme metafisik"—sebagai inkompatibilisme anti-deterministik—bukan satu-satunya cara Islam mengamankan tanggung jawab; bahkan sebagian tradisi filosofis Islam memilih model yang lebih "tengah" (Scott-Baumann et al., 2020) daripada libertarianisme inkompatibilis (Abdalla, 2024; Armstrong, 2023).

4.2. Dalam Politik: Kebebasan Diakui, tetapi Dibingkai oleh Syariat, Kewajiban Sosial, dan Kebutuhan Otoritas—Sehingga Tidak Identik dengan Libertarianisme Anti-Negara

Dalam diskursus politik-hukum Islam yang dikaji, kebebasan dimaknai sebagai kemerdekaan dari dominasi manusia lain, tetapi tetap terikat oleh batasan syarʿi halal-haram dan tujuan moral yang mencakup manfaat umum maupun khusus (Montanye, 2024). Kebebasan juga ditempatkan dalam struktur hak-kewajiban dan keterikatan sosial-politik: individu memiliki hak kebebasan, tetapi juga dituntut menjaga moralitas dan menghormati kebebasan orang lain, serta memenuhi kewajiban pada negara/komunitas (Knight, 2006). Lebih jauh, kebutuhan otoritas untuk menata konflik sosial dan menegakkan norma ditampilkan sebagai alasan mengapa kebebasan tidak dapat dipahami sebagai ketiadaan pembatasan institusional (Pleasants, 2018).

Sementara libertarianisme politik—dalam rujukan yang tersedia—menonjolkan kebebasan individu, free choice, dan limited state, serta resistensi terhadap bentuk "scientific government" dan kolektivisme (Levy, 2023), konsep kebebasan dalam rujukan Islam yang tersedia tampak lebih kompatibel dengan gagasan kebebasan yang dibatasi norma religius dan disertai justifikasi institusional untuk otoritas (Montanye, 2024; Pleasants, 2018). Meski terdapat "arus" modern yang secara eksplisit bersifat anti-otoritarian (Muslim anarchism) (Hunt, 1998), rujukan ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa filsafat politik Islam secara umum mengadopsi libertarianisme politik dalam pengertian modern (Hunt, 1998; Pleasants, 2018).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, dalam ranah metafisika, "libertarianisme" sebagai inkompatibilisme anti-deterministik tidak dapat diproyeksikan sebagai posisi tunggal "Islam"; rujukan menunjukkan pluralitas—libertarian, kompatibilis, dan hard determinist—(Armstrong, 2023; Griffith & Naraghi, 2021) di bawah ketegangan Al-Qur'an antara tanggung jawab dan determinisme ilahi (Murray et al., 2020; Pearce, 2017). Terdapat kritik kuat terhadap libertarianisme yang menuntut otonomi tindakan manusia sedemikian rupa sehingga mengurangi kedaulatan penciptaan Tuhan—dikaitkan dengan polemik Muʿtazilah (Mullins & Byrd, 2022; Seif-Farshad et al., 2021)—dan terdapat jalur filsafat Islam yang menegaskan konsep kehendak ilahi yang non-libertarian (Yandell, 1999), serta jalur "tengah" (Ṣadrā) yang menolak ekstrem determinisme maupun kebebasan mutlak (Scott-Baumann et al., 2020).

Kedua, dalam ranah politik, konsep ḥurriyyah dalam rujukan Islam menegaskan kebebasan dari dominasi manusia lain, tetapi tetap dibatasi syariat dan tujuan moral (Montanye, 2024), serta dikaitkan pada kewajiban sosial dan kebutuhan otoritas untuk mengatur kehidupan kolektif (Knight, 2006; Pleasants, 2018). Karena itu, ia tidak identik dengan libertarianisme politik modern yang menekankan limited state dan resistensi terhadap intervensi negara (Levy, 2023), meskipun terdapat arus tertentu yang menafsirkan Islam secara radikal anti-otoritarian (Hunt, 1998).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdalla, B. (2024). Evil and responsibility in the Quran. Religious Studies, 61(1), 55–77. https://doi.org/10.1017/s0034412523001026

Andani, K. (2022). Divine simplicity and the myth of modal collapse. European Journal of Analytic Philosophy, 18(2), S7–33. https://doi.org/10.31820/ejap.18.2.8

Armstrong, L. (2023). Free will, religious conflict, and the social contract. The Journal of Value Inquiry, 59(1), 57–78. https://doi.org/10.1007/s10790-023-09931-y

Burrell, D. B. (2008). Response to Cross and Hasker. Faith and Philosophy, 25(2), 205–212. https://doi.org/10.5840/faithphil200825219

Burrell, D. B. (2014). Creation and the sovereignty of God by Hugh McCann [Review of the book Creation and the sovereignty of God, by H. McCann]. Modern Theology, 30(4), 621–623. https://doi.org/10.1111/moth.12137

Frise, M. (2013). Speaking freely: On free will and the epistemology of testimony. Synthese, 191(7), 1587–1603. https://doi.org/10.1007/s11229-013-0350-9

Griffith, A. M., & Naraghi, A. (2021). Randomness and providence: Defining the problem(s) (hlm. 29–53). https://doi.org/10.1007/978-3-030-75797-7_3

Hunt, D. P. (1998). What is the problem of theological fatalism? International Philosophical Quarterly, 38(1), 17–30. https://doi.org/10.5840/ipq199838164

Knight, C. (2006). The metaphysical case for luck egalitarianism. Social Theory and Practice, 32(2), 173–189. https://doi.org/10.5840/soctheorpract200632212

Levy, K. (2023). On three arguments against metaphysical libertarianism. The Review of Metaphysics, 76(4), 725–748. https://doi.org/10.1353/rvm.2023.a899479

Montanye, J. A. (2024). Democracy as secular theodicy. Journal of Libertarian Studies, 28(1). https://doi.org/10.35297/001c.115991

Mullins, R. T., & Byrd, S. (2022). Divine simplicity and modal collapse: A persistent problem. European Journal for Philosophy of Religion, 14(3), 21–52. https://doi.org/10.24204/ejpr.2022.3414

Murray, S., Murray, E. D., & Nadelhoffer, T. (2020). Piercing the smoke screen: Dualism, free will, and Christianity. https://doi.org/10.31234/osf.io/9f46y

Pearce, K. L. (2017). Counterpossible dependence and the efficacy of the divine will. Faith and Philosophy, 34(1), 3–16. https://doi.org/10.5840/faithphil20171573

Pleasants, N. (2018). Free will, determinism and the "problem" of structure and agency in the social sciences. Philosophy of the Social Sciences, 49(1), 3–30. https://doi.org/10.1177/0048393118814952

Scott-Baumann, A., Guest, M., Naguib, S., & Cheruvallil-Contractor, S. (2020). Islam on campus. https://doi.org/10.1093/oso/9780198846789.001.0001

Seif-Farshad, M., Kheire, Y., & Madayen, S. M. A. (2021). Inference of Mulla Sadra's ethical views in the four realms of meta-ethics. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(9), 109. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.2895

Yandell, K. E. (1999). God and other agents in Hindu monotheism. Faith and Philosophy, 16(4), 544–561. https://doi.org/10.5840/faithphil199916441