01915 - Infinitisme dalam Epistemologi Islam: Kajian Konseptual dan Analisis Komparatif

Infinitism in Islamic Epistemology: A Conceptual Study and Comparative Analysis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep infinitisme sebagai pandangan epistemologis yang menyatakan bahwa justifikasi keyakinan membutuhkan rantai alasan yang tak terbatas dan tidak berulang, dengan mengevaluasi relevansinya dalam tradisi epistemologi Islam. Melalui pendekatan analisis konseptual berbasis literatur, kajian ini memetakan pola-pola justifikasi yang dominan dalam filsafat dan epistemologi Islam, mencakup pembedaan inferensial–noninferensial dalam kalām, konsep properly basic beliefs dalam Reformed Epistemology versi Islam, peran wahyu sebagai premis epistemik, serta fungsi otoritas epistemik ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terdapat doktrin infinitisme yang secara eksplisit dibakukan dalam tradisi filsafat Islam. Sebaliknya, epistemologi Islam cenderung menyediakan mekanisme "pemberhentian" atau "penambatan" justifikasi melalui wahyu, keyakinan dasar yang tergaransi (warranted), dan otoritas epistemik. Meskipun demikian, praktik hermeneutik, konstruksi norma, dan reformisme Islam menunjukkan bahwa proses justifikasi dapat bersifat dinamis, berlapis, dan berkelanjutan, meski tidak sampai menuntut regres alasan yang tak berujung secara prinsip.

Kata kunci: infinitisme, epistemologi Islam, justifikasi keyakinan, regres epistemik, properly basic beliefs, wahyu, otoritas epistemik

________________________________________

Abstract

This article examines infinitism as an epistemological view asserting that the justification of beliefs requires an infinite and non-repeating chain of reasons, evaluating its relevance within the tradition of Islamic epistemology. Through a conceptual analysis approach based on existing literature, this study maps the dominant justification patterns in Islamic philosophy and epistemology, including the inferential–noninferential distinction in kalām, the concept of properly basic beliefs in an Islamized version of Reformed Epistemology, the role of revelation as an epistemic premise, and the function of scholarly epistemic authority. The findings indicate that no doctrine of infinitism has been explicitly codified within the Islamic philosophical tradition. Rather, Islamic epistemology tends to provide mechanisms of "termination" or "anchoring" of justification through revelation, warranted basic beliefs, and epistemic authority. Nevertheless, Islamic hermeneutic practice, norm construction, and reformism suggest that the process of justification can be dynamic, layered, and ongoing, though not to the extent of requiring an in-principle infinite regress of reasons.

Keywords: infinitism, Islamic epistemology, justification of belief, epistemic regress, properly basic beliefs, revelation, epistemic authority

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1 Definisi Masalah: "Infinitisme" sebagai Tuntutan Regres Justifikasi Tak Berujung

Infinitisme dipahami sebagai pandangan epistemologis bahwa justifikasi keyakinan mensyaratkan rantai alasan (reasons) yang tak terbatas serta tidak berulang. Kerangka ini langsung menyentuh tema kunci epistemologi yang dalam literatur berulang kali ditekankan sebagai studi tentang pengetahuan dan terutama hubungan normatif antara kebenaran dan justifikasi keyakinan (Awaluddin et al., 2023; Parhanudin, 2022). Dalam pengertian umum tersebut, epistemologi membahas bagaimana keyakinan dinilai—misalnya, apakah "beralasan" (justified)—serta bagaimana sumber, metode, dan validitas pengetahuan dipahami (Acadia, 2021; Parhanudin, 2022).

Perlu dicatat secara tegas bahwa tidak ada rujukan yang secara eksplisit menguraikan "infinitisme" sebagai posisi teknis dalam teori regres justifikasi dalam khazanah filsafat Islam. Karena itu, kajian ini menyajikan: (i) pemetaan konseptual berbasis sumber tentang bagaimana tradisi epistemologi Islam memahami justifikasi; dan (ii) evaluasi berbasis sumber tentang sejauh mana pola-pola justifikasi itu tampak selaras atau tidak selaras dengan tuntutan infinitisme sebagaimana didefinisikan. Fokusnya adalah sintesis antara sumber-sumber yang membahas wahyu, akal, otoritas epistemik, perbedaan rasionalisme–tradisionalisme, serta dinamika pluralitas/ketidaksepakatan dan hermeneutika dalam Islam (Fascia, 2022; Turner, 2024).

________________________________________

2. Latar Epistemologi dalam Tradisi Islam: Kesatuan Sumber Pengetahuan, Wahyu, Akal, dan "Peta Kognitif" Ilmu

2.1 Epistemologi Islam sebagai Integrasi "Pengetahuan Tuhan" dan "Pengetahuan Manusia"

Sejumlah rujukan menekankan bahwa epistemologi Islam sering diposisikan sebagai upaya integrasi dan sintesis harmonis antara pengetahuan Ilahi dan pengetahuan manusia—sering disebut sebagai korelasi syariah dan akal (Awaluddin et al., 2023; Fascia, 2022). Fauzan dan Fata, misalnya, menggarisbawahi bahwa modernitas memunculkan benturan epistemologi, dan bahwa epistemologi Islam menaruh perhatian pada integrasi tersebut; mereka juga menekankan epistemologi sebagai cabang filsafat ilmu yang memusatkan perhatian pada aspek normatif antara kebenaran dan justifikasi keyakinan (Awaluddin et al., 2023; Fascia, 2022). Sejalan dengan itu, Susanto dan Amalia menyatakan bahwa sumber pengetahuan dalam Islam tidak terbatas pada rasionalisme-empirisme, tetapi juga mencakup wahyu (Acadia, 2021).

Rujukan lain menampilkan dimensi "kerangka menyeluruh" (worldview) sebagai basis epistemologi Islam. Awaluddin dkk. merumuskan epistemologi Islam sebagai berbasis Islamic worldview yang ditangkap melalui wahyu dan iman, dibedakan dari epistemologi Barat yang "mengakar pada rasionalisme dan materialisme" (Fauzan & Fata, 2018). Chak, dalam upaya membandingkan teori pengetahuan Barat pascaPencerahan dan epistemologi Qurʾani, menekankan bahwa berbagai tradisi epistemik membangun asumsi berbeda tentang akuisisi pengetahuan dan justifikasi keyakinan; ia lalu menggarisbawahi epistemologi Qurʾani yang berangkat dari afirmasi "God knowing" dengan potensi "human knowing," serta menempatkan Tuhan sebagai sumber utama pengetahuan (Turner, 2024).

2.2 "Epistemic Unity" dan Hierarki Ilmu sebagai Konteks Cara Islam Menstrukturkan Justifikasi

Lumbard menekankan bahwa pencarian pengetahuan sejak awal menjadi pusat tradisi Islam (Qurʾan dan hadis), menopang budaya "ultimate questions," serta menyatakan adanya epistemic unity lintas ilmu agama, ilmu intelektual, dan ilmu alam; ia juga menekankan bahwa pertanyaan "bagaimana kita tahu bahwa kita tahu" (epistemologi dan noetika) merupakan perhatian sentral ulama Muslim sejak debat teologis awal (Bowman, 2012). Di sini, cara memetakan "bidang ilmu mana menentukan yang lain" dan "mode pengetahuan mana yang dianggap sah" menjadi penting untuk memahami pola justifikasi Islam (Bowman, 2012; Turner, 2024).

Dalam spektrum filsafat Islam, Amril dkk. menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan satu model tunggal untuk memperoleh pengetahuan; sebaliknya, terdapat keragaman pola epistemologis lintas mazhab dan periode—misalnya peripatetik vs. irfānī vs. hikmah tertentu—sehingga "epistemologi Islam" bersifat kompleks dan majemuk (Fascia, 2022). Alkadzim, melalui kajian Ibn ʿArabī dan Mullā Ṣadrā, juga menekankan sintesis yang memandang akal dan wahyu tidak harus diposisikan sebagai oposisi biner, melainkan berada dalam satu "tatanan gradatif" dan mengandung hierarki pengetahuan hingga "pengetahuan hati" (Bhojani & Clarke, 2023). Kerangka "kesatuan-hierarki" semacam ini relevan karena infinitisme mensyaratkan struktur justifikasi tertentu berupa rantai alasan tak berujung, sementara sumber-sumber Islam yang tersedia justru banyak berbicara tentang titik-titik dasar—wahyu, keyakinan dasar, otoritas—atau hierarki pengetahuan (Bhojani & Clarke, 2023; Booth, 2021; Bowman, 2012).

________________________________________

3. Pola-Pola Justifikasi dalam Filsafat/Epistemologi Islam yang Paling Menonjol dalam Sumber: Non-Inferensialitas, Wahyu, dan Otoritas

3.1 Pembagian Inferensial vs. Noninferensial dalam Kalām dan Implikasinya bagi "Regres Alasan"

Dalam ringkasan "Islamic Religious Epistemology," Doko dan Turner menjelaskan bahwa sekolah-sekolah kalām membagi pengetahuan temporal menjadi noninferensial (ḍarūrī) dan inferensial (iktisābī/naẓarī), serta menekankan peran argumen rasional bagi status epistemik keyakinan Islam dalam segmen "rasionalis" tradisi (Booth, 2021). Mereka juga mengemukakan gagasan bahwa tuntutan evidensial dapat dipenuhi secara komunal—bukan selalu individual—dan bahwa bagi awam, suatu "dalīl jumlī" (bukti ringkas) dapat memadai untuk justifikasi, sementara teolog memerlukan bukti yang lebih rinci (Booth, 2021). Secara struktural, model ini tidak menampilkan keharusan "rantai alasan tak terbatas"; justru ia membuka ruang bahwa sebagian keyakinan dapat memiliki status noninferensial atau bahwa kewajiban pembuktian dapat dipenuhi dalam bentuk yang tidak menuntut regres tanpa ujung (Awaluddin et al., 2023; Booth, 2021).

Turner (2024), saat membahas problem ketidaksepakatan religius, memetakan dua tren epistemologi Islam—Rasionalisme Islam dan Tradisionalisme Islam—dan menilai bahwa masing-masing memberi wawasan namun tidak sepenuhnya memadai; ia mengusulkan pembedaan tanggung jawab reflektif inferensial vs. noninferensial agar seorang teis dapat mempertahankan keyakinan tradisi-spesifik tanpa harus memegangnya "by way of inference," namun tetap bertanggung jawab secara reflektif dalam pembentukannya (Aijaz, 2014). Sekali lagi, ini menekankan kemungkinan justifikasi noninferensial—yang, dalam kaitannya dengan infinitisme, merupakan titik ketegangan karena infinitisme menuntut regres inferensial alasan yang tak berakhir (Aijaz, 2014; Booth, 2021).

3.2 Reformed Epistemology (RE) Versi Islam: Keyakinan "Properly Basic" sebagai Penghenti Regres

Turner (2019) secara eksplisit memaparkan Reformed Epistemology (RE) sebagai tesis bahwa keyakinan religius dapat rasional tanpa argumen, termasuk ide Plantinga tentang theistic belief sebagai properly basic—dalam kerangka warrant/proper functionalism—dan Turner mengembangkan model yang diklaim kompatibel dari tradisi Islam, misalnya dengan merujuk Ibn Taymiyya (March, 2009). Turner menegaskan bahwa dalam eksternalisme, seorang subjek tidak harus memiliki akses sadar terhadap alasan atau bukti agar keyakinannya warranted; faktor-faktor eksternal seperti reliabilitas pembentukan keyakinan dapat menopang warrant/justifikasi (March, 2009). Dalam bab "Natural Theology and Religious Belief," Baker-Hytch juga menjelaskan bahwa salah satu jalur respons epistemologis terhadap skeptisisme teistik bergantung pada teori justifikasi yang mengakui properly basic beliefs—keyakinan yang justified tanpa inferensi (March, 2016).

Aijaz (2023) menambahkan bahwa RE Plantinga dapat dengan penyesuaian minor diadopsi oleh Muslim—muncul "Diderot objection" terhadap keunikan RE Kristen—dan ia juga mencatat bagaimana al-Ghazālī, dalam pembacaan Aijaz, menawarkan model iman di mana praktik keagamaan dapat menghasilkan pengetahuan religius yang "indisputable," tidak berbasis dan tidak dapat dikalahkan oleh argumen rasional (Kainz et al., 2018). Klaim-klaim ini menunjukkan bahwa terdapat arus kuat dalam diskursus epistemologi agama—termasuk yang diislamkan—yang secara prinsip menolak bahwa justifikasi iman harus berupa rantai alasan inferensial yang panjang, apalagi tak berujung (Kainz et al., 2018; March, 2009). Dengan demikian, jika infinitisme mensyaratkan regres tak terbatas, maka arus "proper basicality" dan eksternalisme ini adalah salah satu bentuk penolakan struktural terhadap infinitisme, setidaknya pada domain keyakinan teistik/Islam (Kainz et al., 2018; March, 2009).

3.3 Wahyu sebagai Sumber dan Premis Epistemik: Kecenderungan "Terminatif" dalam Justifikasi

Beberapa sumber menggambarkan epistemologi Qurʾani/Islam sebagai berangkat dari afirmasi tentang Tuhan dan wahyu. Chak menegaskan epistemologi Qurʾani yang memulai dari "God knowing," menempatkan Tuhan sebagai sumber pengetahuan, serta menjadikan Qurʾan sebagai "yardstick" untuk menilai justified belief dalam kerangka yang ia jelaskan (Turner, 2024). Susanto dan Amalia menyatakan bahwa sumber pengetahuan Islam mencakup wahyu selain nalar dan pengalaman (Acadia, 2021). Lumbard menekankan bahwa hilangnya metafisika dasar yang memberi kesatuan epistemik membuat pembacaan teks klasik menjadi terputus dari "cognitive cartography and hierarchy" ilmu; ia menyarankan bahwa pemulihan "cognitive cartography" itu diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan diri epistemik (Bowman, 2012). Narasi-narasi ini cenderung membuat wahyu atau premis revelasional berfungsi sebagai titik dasar (anchor) dalam pengetahuan, bukan sebagai simpul yang meminta regres tak terbatas (Bowman, 2012; Turner, 2024).

Ellethy juga menyatakan bahwa dari perspektif Qurʾan, terdapat sentralitas "revelatory epistemic premise" dan relativitas pengetahuan manusia, serta menilai tipologi Barat (eksklusivisme–inklusivisme–pluralisme) kurang relevan bagi perspektif Muslim tradisional; ia menekankan bahwa Qurʾan membingkai batas-batas klaim kebenaran dan etika menghadapi keragaman sejak awal dunia yang beragam (Baker-Hytch, 2023). Secara konseptual, "premis revelasional" yang sentral ini lebih dekat pada bentuk fundasional—dalam arti adanya dasar epistemik—daripada infinitisme sebagaimana didefinisikan, meski sumber tidak menamai posisi itu demikian (Baker-Hytch, 2023; Turner, 2024).

3.4 Otoritas Epistemik (Ulama/Marjaʿ) sebagai Alasan Bertindak dan Justifikasi "Sebelum Tuhan"

Bhojani dan Clarke menggeser analisis "otoritas keagamaan" dari dominasi/discipline menuju epistemic authority sebagai "expert opinion," dengan memanfaatkan "service conception" (Raz). Mereka menekankan rasionalitas mengikuti nasihat ahli saat diperlukan, dan bahwa pendapat otoritatif ini dapat menjadi reason for action sekaligus justification, "in this case before God" (Dabbagh, 2022). Mereka juga membedakan otoritas praktis vs. epistemik, tetapi menekankan bahwa dalam praktik religius batasnya bisa kabur (Dabbagh, 2022).

Jika justifikasi dapat berfungsi melalui "mengikuti ahli sebagai hal yang rasional," maka mekanisme ini kembali tidak mengharuskan seorang agen membangun rantai alasan tanpa ujung; justifikasi dapat "dipinjam" dari otoritas pakar sebagai bentuk ketergantungan epistemik yang dianggap rasional dalam kerangka tersebut (Booth, 2021; Dabbagh, 2022). Ini menunjukkan satu jalur khas dalam masyarakat Muslim—setidaknya dalam kasus Syiah diaspora Inggris yang mereka teliti—yang menambatkan justifikasi pada struktur keahlian dan otoritas epistemik, bukan pada regres alasan tak berujung (Dabbagh, 2022).

________________________________________

4. Ketegangan Internal: Klaim Kepastian/Eksklusivisme vs. Skeptisisme, Pluralitas, dan Ketidaksepakatan

4.1 Klaim "Kepastian Epistemik Universal" Diperdebatkan dalam Diskursus Islam Kontemporer

Aijaz (2022) mengidentifikasi suatu keberatan terhadap "Sceptical Muslim" yang didasarkan pada klaim bahwa iman menuntut respons positif terhadap kepastian epistemik mengenai doktrin Islam fundamental—eksistensi Tuhan dan kenabian Muhammad—lalu ia menamai posisi itu sebagai "Epistemic Certainty of Islam (ECI) Thesis" dan membela kelayakan "Sceptical Muslim" dalam konteks Islam. Aijaz (2014) juga membahas "Traditional Islamic Exclusivism" dan mengkritik apa yang ia sebut "Islamic epistemic exclusivism," termasuk penilaian bahwa klaim fitrah sebagai disposisi natural untuk bertauhid tampak "patently false" dan karenanya komponen itu "false" (Ellethy, 2022; Saputra et al., 2021). Di sisi lain, Ünügür-Tabur (2023) mengkritik Aijaz karena dianggap melakukan generalisasi kasar dan pembacaan selektif, termasuk mengoreksi deskripsi Aijaz tentang siapa yang termasuk kāfir, dan juga menilai bahwa premis tertentu yang dinisbatkan Aijaz—misalnya bahwa keyakinan tauhid bersifat noninferensial—tidak ia dukung memadai dan bahkan bukan pandangan utama dalam tradisi Islam (Renn, 2014).

Nuansa ini penting untuk pertanyaan infinitisme karena: jika suatu tradisi menekankan kepastian epistemik yang "cukup"—baik melalui wahyu, fitrah, atau struktur teologis tertentu—maka kebutuhan akan rantai alasan tak terbatas tampak semakin tidak mendesak. Tetapi sumber-sumber juga menunjukkan bahwa klaim-klaim kepastian demikian diperdebatkan dan tidak tunggal dalam Islam, bahkan antara pengkritik dan pengkritik dari pengkritik (Renn, 2014; Saputra et al., 2021). Artinya, "jalan keluar dari regres" melalui kepastian atau dasar noninferensial pun tidak tanpa perdebatan, sehingga membuka ruang pertanyaan tentang bagaimana justifikasi seharusnya dipahami ketika kepastian tidak dimiliki semua orang (Aijaz, 2014; Renn, 2014; Saputra et al., 2021).

4.2 Ketidaksepakatan Religius dan Tanggung Jawab Reflektif: Dorongan ke "Alasan Lanjut" (Tanpa Bukti bahwa Harus Infinit)

Turner (2024) menyatakan bahwa ketidaksepakatan religius antara "epistemic peers" sering dipandang sebagai ancaman terhadap justifikasi rasional keyakinan teistik; ia menyebut problem "evidential symmetry and epistemic parity" yang dapat meruntuhkan justifikasi (Aijaz, 2014). Ia mengusulkan model yang menggabungkan wawasan rasionalisme dan tradisionalisme melalui distingsi tanggung jawab reflektif inferensial dan noninferensial (Aijaz, 2014). Dalam arah yang sejalan, Ellethy menyoroti tema relativitas pengetahuan manusia dalam perspektif Qurʾani dan bagaimana etika menghadapi pluralitas religius dibingkai dalam Qurʾan (Baker-Hytch, 2023).

Dari sini, yang dapat dipastikan oleh sumber ialah adanya dorongan untuk refleksi epistemik dan evaluasi justifikasi dalam menghadapi ketidaksepakatan, namun sumber tidak menyimpulkan bahwa solusi Islam harus berupa rantai alasan tak berujung. Yang terlihat adalah pluralitas strategi: sebagian menekankan inferensi/argumen, sebagian menekankan noninferensialitas yang bertanggung jawab, sebagian menekankan wahyu sebagai premis epistemik, dan sebagian memadukan dua kecenderungan itu (Aijaz, 2014; Baker-Hytch, 2023; Booth, 2021; Turner, 2024).

________________________________________

5. Dinamika "Justifikasi" dalam Fikih, Usul, dan Hermeneutika: Ruang bagi Regenerasi Alasan (Tetapi Tidak Dikodifikasi sebagai Infinitisme)

5.1 "Context of Justification" dalam Tradisi Keilmuan Islam dan Ketegangan Naql–ʿAql

Dalam diskusi epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah), Arwani menggunakan istilah context of justification dan mengaitkannya dengan paradigma ulama mutaqaddimīn yang menekankan prinsip tabʿiyyah al-ʿaql li an-naql—akal mengikuti naql—sehingga analisis hukum bersifat naqlī (teks) dengan asumsi tidak ada hukum di luar teks naqliyah (Prasetia et al., 2021). Awaluddin dkk. juga menyebut "context of justification" dan menautkannya pada problem epistemologis yang bersumber dari paradigma metodologis ulama mutaqaddimīn serta prinsip serupa tabʿiyyah al-ʿaql li an-naql (Fauzan & Fata, 2018). Di sini, justifikasi tidak dibayangkan sebagai regres alasan tak terbatas, melainkan sebagai prosedur validasi dalam koridor metodologis tertentu, khususnya tekstual (Fauzan & Fata, 2018; Prasetia et al., 2021).

Farahat (2016) menambah perspektif dengan menunjukkan bahwa teori-teori awal pembentukan hukum Islam memandang lawmaking sebagai formulasi opini legal "case-by-case" oleh para juris yang dipandang berbagi dorongan moral yang sama; meskipun pandangan epistemologisnya "ad hoc," pronouncement hukum tetap dinilai normatif karena sentralitas tujuan moral (pietistic drive) dalam teori hukum awal (Shapcott, 2016). Dengan demikian, struktur justifikasi hukum dalam sejarah Islam—sebagaimana digambarkan Farahat—lebih menonjolkan tujuan moral dan praksis juris ketimbang tuntutan formal regres epistemik tak berujung (Dabbagh, 2022; Shapcott, 2016).

5.2 Ambiguitas Teks, Konstruksi Norma, dan Justifikasi "Ex Post": Membuka Kemungkinan Rantai Abstraksi yang Panjang

Akl (2022) membahas al-Ghazālī terkait konstruksi norma dan menekankan argumentasi tentang indeterminacy teks legal (presumptive nature) serta peran konsep ṭabʿ (disposisi) untuk menjembatani ambiguitas teks dan interpretasi mujtahid; ia menyatakan bahwa konsep itu pada akhirnya berfungsi untuk menjustifikasi ex post pilihan mujtahid (Arwani, 2017). Walaupun ini bukan infinitisme, gambaran tentang ambiguitas dan variasi konstruksi norma dapat mendorong proses justifikasi yang terus-menerus—pembenaran terhadap pilihan interpretatif—terutama ketika standar yang dipakai bersifat internal-tradisional dan terkait disposisi/tujuan (Arwani, 2017; Shapcott, 2016).

Pada level yang lebih luas tentang pengetahuan dan normativitas, Renn menyatakan bahwa representasi eksternal dapat mewujudkan struktur mental yang sebelumnya dibangun sehingga tercipta "a potentially infinite chain of abstractions;" ia juga menyatakan bahwa agama-agama dunia perlu menjustifikasi otoritasnya dan mengembangkan "sophisticated schemes of justification" serta menghasilkan "extensive bodies of knowledge through complex processes of dialectics" (Chak, 2012). Klaim Renn ini tidak membahas infinitisme sebagai teori justifikasi keyakinan individual, tetapi ia memberi landasan historis bahwa institusi religius dapat memproduksi skema justifikasi yang kompleks dan berlapis, yang secara bentuk dapat berkembang panjang dan berulang sebagai proses dialektik (Baker-Hytch, 2023; Chak, 2012).

5.3 Reformisme dan Hermeneutika: Keterbatasan Akses Epistemik dan Pengakuan Error sebagai Pemicu Justifikasi Lanjutan

Dabbagh (2022), membahas Abdolkarim Soroush, menekankan bahwa "agama" (Islam) tidak memiliki akses epistemik lengkap; yang kita peroleh adalah sifat-sifat agama dalam "mirror of our inner-self" dan "religious knowledge," serta bahwa pengakuan error (error recognition) krusial untuk mengaitkan epistemologi dan hermeneutika dalam proyek reformisnya (Lahmidani, 2023). Ia juga menekankan pluralitas interpretasi Islam dan menautkan fenomenologi wahyu pada cara wahyu dipahami—misalnya, jika dianggap superstisi maka tidak dianggap justified (Lahmidani, 2023). Ini menunjukkan bahwa pada sebagian pemikir Muslim kontemporer, justifikasi dan revisi pemahaman dapat menjadi proses berkelanjutan karena keterbatasan akses epistemik dan kebutuhan mengenali error (Aijaz, 2014; Lahmidani, 2023).

________________________________________

6. Sintesis: Apakah "Infinitisme" Dapat Disebut sebagai Posisi Khas dalam Filsafat Islam?

6.1 Kesimpulan Berbasis Sumber: Tidak Ada Doktrin Infinitisme yang Eksplisit, dan Banyak Jalur Justifikasi Islam Bersifat "Non-Infinitis"

Berdasarkan rujukan yang tersedia, tidak ada bukti tekstual bahwa "infinitisme"—dalam arti teknis bahwa justifikasi memerlukan rantai alasan tak terbatas dan tidak berulang—merupakan posisi yang diformulasikan secara eksplisit sebagai mazhab epistemologi dalam filsafat Islam. Yang tampak kuat justru beberapa mekanisme yang secara struktur mengurangi kebutuhan regres tanpa ujung, sebagai berikut.

Pertama, noninferensialitas dan proper basicality (RE dan model Islam): keyakinan tentang Tuhan/Islam dapat warranted/justified tanpa argumen inferensial yang panjang, dengan penekanan eksternalisme dan proper functionalism dalam uraian Turner (March, 2009), serta konsep properly basic beliefs dalam diskursus epistemologi teistik Baker-Hytch (March, 2016).

Kedua, wahyu sebagai premis epistemik: epistemologi Qurʾani menempatkan Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan Qurʾan sebagai "yardstick" untuk justified belief (Chak), serta Islam memasukkan wahyu sebagai sumber pengetahuan (Susanto & Amalia) (Acadia, 2021; Turner, 2024).

Ketiga, otoritas epistemik: mengikuti pendapat ahli—misalnya, marjaʿ—dipahami sebagai rasional dan berfungsi sebagai reason dan justification "before God" (Bhojani & Clarke), sehingga justifikasi dapat bersandar pada struktur keahlian, bukan regres individual tak berujung (Dabbagh, 2022).

Keempat, peta kognitif dan hierarki ilmu: tradisi Islam menekankan kesatuan epistemik dan hierarki bidang ilmu; pembacaan teks klasik perlu ditempatkan dalam "cognitive cartography" (Lumbard), yang cenderung mendefinisikan dasar-dasar dan urutan legitimasi pengetahuan, bukan regres tak berujung (Bhojani & Clarke, 2023; Bowman, 2012).

Dalam terminologi kajian ini, semua jalur tersebut menyiratkan bahwa banyak model epistemologi Islam—setidaknya yang dominan dalam sumber—lebih mudah dibaca sebagai justifikasi yang dapat berhenti pada wahyu, pada keyakinan dasar yang warranted, atau pada otoritas epistemik; bukan sebagai kewajiban rantai alasan tak terbatas (Acadia, 2021; Dabbagh, 2022; March, 2009; Turner, 2024).

6.2 Kompatibilitas Parsial pada Level "Praktik Diskursif": Skema Justifikasi dapat Menjadi Berlapis dan Berlanjut

Walaupun infinitisme tidak muncul sebagai doktrin eksplisit, beberapa sumber mendukung bahwa praktik pengetahuan dan normativitas Islam dapat menghasilkan proses justifikasi yang panjang dan kompleks. Renn menekankan kompleksitas dialektika dan produksi badan pengetahuan luas oleh agama-agama dunia dalam upaya menjustifikasi otoritas (Chak, 2012). Akl menunjukkan bagaimana ambiguitas teks dan mekanisme konstruksi norma pada al-Ghazālī dapat melahirkan justifikasi ex post terhadap pilihan interpretatif (Arwani, 2017). Dabbagh menekankan keterbatasan akses epistemik dan pentingnya pengakuan error dalam dinamika pengetahuan agama, yang membuka ruang revisi dan pembenaran lanjutan (Lahmidani, 2023).

Namun, semua ini masih berbeda dari infinitisme yang didefinisikan dalam kajian ini, karena sumber-sumber tersebut tidak menyatakan bahwa rantai alasan harus secara prinsip tak terbatas dan tidak berulang. Yang didukung sumber adalah keterbukaan pada kompleksitas, pluralitas interpretasi, dan perpanjangan diskursus justifikatif (Aijaz, 2014; Arwani, 2017; Lahmidani, 2023).

________________________________________

7. Penutup

Dengan batasan evidensi dari rujukan yang tersedia, "infinitisme menurut filsafat Islam" tidak dapat dinyatakan sebagai suatu posisi epistemologis yang secara eksplisit dibakukan dalam tradisi filsafat Islam. Sebaliknya, rujukan memperlihatkan bahwa epistemologi Islam sering menstrukturkan justifikasi melalui kombinasi wahyu sebagai premis epistemik, pembedaan inferensial–noninferensial, warrant tanpa argumen (proper basicality/eksternalisme), dan otoritas epistemik—yang semuanya cenderung menyediakan bentuk-bentuk "pemberhentian" atau "penambatan" justifikasi (Acadia, 2021; Booth, 2021; Dabbagh, 2022; March, 2009, 2016; Turner, 2024).

Pada saat yang sama, tradisi hermeneutik, konstruksi norma, dan reformisme menunjukkan bahwa praktik justifikasi dalam Islam dapat bersifat dinamis, berlapis, dan berkelanjutan, meskipun sumber tidak menyatakannya sebagai tuntutan regres tak berujung yang ketat (Aijaz, 2014; Arwani, 2017; Lahmidani, 2023). Kajian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk secara lebih langsung mengkomparasi infinitisme sebagai teori epistemik formal dengan tradisi justifikasi dalam filsafat Islam klasik maupun kontemporer, khususnya dalam kerangka usul fikih, ilmu kalām, dan epistemologi sufistik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Acadia, L. (2021). "Only Your Labels Split Me": Epistemic Privilege, Boundaries, and Pretexts of 'Religion.' Intertexts, 25(1–2), 1–26. https://doi.org/10.1353/itx.2021.0001

Aijaz, I. (2014). Traditional Islamic Exclusivism - A Critique. European Journal for Philosophy of Religion, 6(2), 185–209. https://doi.org/10.24204/ejpr.v6i2.186

Aijaz, I. (2022). The Sceptical Muslim. Religious Studies, 59(3), 495–514. https://doi.org/10.1017/s0034412522000348

Aijaz, I. (2023). The 'Diderot Objection' to Plantinga's Reformed Epistemology. Religious Studies, 60(1), 123–146. https://doi.org/10.1017/s0034412523000045

Akl, Z. B. (2022). From Norm Evaluation to Norm Construction. Journal of Arabic and Islamic Studies, 21, 141–158. https://doi.org/10.5617/jais.9373

Arwani, A. (2017). Epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah). Religia, 15(1). https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126

Awaluddin, M., Tawwab, M. A., Amiruddin, K., & Arifin, A. (2023). Esensi ilmu dalam filsafat ekonomi Islam. Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi, 1(1), 83–92. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.88

Baker-Hytch, M. (2023). Natural theology and religious belief (hlm. 13–28). https://doi.org/10.1017/9781009047180.003

Bhojani, A.-R., & Clarke, M. (2023). Religious authority beyond domination and discipline: Epistemic authority and its vernacular uses in the Shi'i diaspora. Comparative Studies in Society and History, 65(2), 272–295. https://doi.org/10.1017/s0010417522000470

Booth, A. R. (2021). Rawlsian liberal pluralism and political Islam: Friends or foes? (hlm. 239–253). https://doi.org/10.1007/978-3-030-66089-5_14

Bowman, J. M. (2012). Why cosmopolitanism in a post-secular age? Taylor and Habermas on European vs American exceptionalism. Philosophy & Social Criticism, 38(2), 127–147. https://doi.org/10.1177/0191453711427253

Chak, F. M. (2012). Critiquing the modern Western theory of knowledge and insights into a Qur'anic epistemology. American Journal of Islamic Social Sciences, 29(4), 1–21. https://doi.org/10.35632/ajiss.v29i4.312

Dabbagh, H. (2022). Epistemology of religion and phenomenology of revelation in post-revolutionary Iran: The case of Abdolkarim Soroush. Philosophy & Social Criticism, 49(10), 1244–1261. https://doi.org/10.1177/01914537221101318

Ellethy, Y. A. I. A. (2022). Coping with a Qur'anic truth claim. Interreligious Studies and Intercultural Theology, 6(1). https://doi.org/10.1558/isit.19378

Farahat, O. (2016). A devotional theory of law: Epistemology and moral purpose in early Islamic jurisprudence. Journal of Law and Religion, 31(1), 42–69. https://doi.org/10.1017/jlr.2016.2

Fascia, M. (2022). Viewpoints of epistemic principals between knowledge and information. https://doi.org/10.31219/osf.io/cdx8a

Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Hellenism in Islam. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 381–406. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.381-406

Kainz, H., Wesseling, M., Pitto, L., Falisse, A., Rossom, S. V., Campenhout, A. V., Groote, F. D., Desloovere, K., Carty, C. P., & Jonkers, I. (2018). O 107 – Impact of subject-specific musculoskeletal geometry on estimated joint kinematics, joint kinetics and muscle forces in typically developing children. Gait & Posture, 65, 223–225. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.06.142

Lahmidani, M. (2023). Deconstructing radical otherness through education. Edetania: Estudios y Propuestas Socioeducativas, (63), 69–91. https://doi.org/10.46583/edetania_2023.63.1107

March, A. F. (2009). What is comparative political theory? The Review of Politics, 71(4), 531–565. https://doi.org/10.1017/s0034670509990672

March, A. F. (2016). Is there a paradox of learning from the other? Four questions and a proposal. The Muslim World, 106(2), 234–254. https://doi.org/10.1111/muwo.12139

Parhanudin, M. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732

Prasetia, S. A., Asrohah, H., Najiyah, S. F., & Arif, S. (2021). Epistemic rationality in Islamic education: The significance for religious moderation in contemporary Indonesian Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 22(2), 232–263. https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12771

Renn, J. (2014). The globalization of knowledge in history and its normative challenges. Rechtsgeschichte - Legal History, (22), 052–060. https://doi.org/10.12946/rg22/052-060

Saputra, B., Muslim, S., & Safira, N. A. (2021). Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, 10(3). https://doi.org/10.23960/jppk.v10.i3.2021.03

Shapcott, R. (2016). Beyond understanding: Comparative political theory and cosmopolitan political thought, a research agenda. European Journal of Political Theory, 19(1), 106–127. https://doi.org/10.1177/1474885116653367

Turner, J. B. (2019). An Islamic account of reformed epistemology. Philosophy East and West. https://doi.org/10.1353/pew.0.0193

Turner, J. B. (2024). Islamic insights on religious disagreement: A new proposal. Religions, 15(5), 574. https://doi.org/10.3390/rel15050574