01912 - Individualisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Antara Pengakuan Hak Individu dan Penolakan Absolutisasi Diri

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep individualisme dalam perspektif filsafat Islam secara sistematis dan lintas bidang—meliputi etika, hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia. Individualisme, sebagai prinsip yang menempatkan kebebasan dan hak individu di atas kepentingan kolektif, merupakan salah satu fundamen utama liberalisme Barat. Melalui metode kajian pustaka analitis-komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa filsafat Islam tidak menolak eksistensi dan martabat individu, melainkan menolak absolutisasi individu yang memutus ikatan etika-ilahiah dan tanggung jawab sosial. Islam menempatkan individu sebagai hamba sekaligus khalifah yang memiliki kebebasan bersyarat, hak kepemilikan yang dibatasi oleh fungsi sosial, serta hak asasi yang diinstitusikan melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Dengan menolak ekstrem individualisme-kapitalisme maupun kolektivisme-sosialisme, filsafat Islam menawarkan posisi "jalan tengah" (washathan) yang mengakui hak individu sekaligus mengikatnya pada kewajiban, solidaritas sosial, dan kemaslahatan bersama. Sintesis pemikiran Muthahhari dan Shariati memperkuat tesis bahwa individu dan masyarakat sama-sama fundamental dalam pandangan Islam, sehingga dikotomi keduanya ditolak. Artikel ini menyimpulkan bahwa filsafat Islam bersifat anti-individualisme ekstrem, bukan anti-individu.

Kata kunci: individualisme, filsafat Islam, hak individu, maqāṣid al-syarī'ah, jalan tengah

________________________________________

Abstract

This article systematically examines the concept of individualism from the perspective of Islamic philosophy across multiple disciplines—including ethics, law, economics, and human rights. Individualism, as a principle that places individual freedom and rights above collective interests, constitutes one of the main foundations of Western liberalism. Through an analytical-comparative literature review method, this article demonstrates that Islamic philosophy does not reject the existence and dignity of the individual; rather, it rejects the absolutization of the individual that severs divine-ethical bonds and social responsibility. Islam positions the individual as both a servant ('abd) and a vicegerent (khalīfah) endowed with conditional freedom, property rights limited by social function, and human rights institutionalized through the framework of maqāṣid al-syarī'ah. By rejecting the extremes of both capitalist-individualism and socialist-collectivism, Islamic philosophy offers a "middle path" (washathan) that acknowledges individual rights while binding them to obligations, social solidarity, and the common good. The synthesis of Muthahhari's and Shariati's thought reinforces the thesis that the individual and society are equally fundamental in the Islamic worldview, thereby rejecting any binary dichotomy between the two. This article concludes that Islamic philosophy is anti-extreme individualism, not anti-individual.

Keywords: individualism, Islamic philosophy, individual rights, maqāṣid al-syarī'ah, middle path

________________________________________

1. Pendahuluan: Definisi Individualisme dan Problematisasinya dalam Horizon Islam

Dalam literatur filsafat-politik modern, individualisme umumnya dipahami sebagai prinsip yang menempatkan individu sebagai pusat pertimbangan moral dan politik, sehingga kebijakan dan tatanan sosial diarahkan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi kebebasan dan hak-hak individu (bahkan dinilai "lebih penting" daripada kolektivisme) (Lahuri et al., 2022). Dalam kerangka yang sama, individualisme berkelindan dengan gagasan civil rights/natural rights yang menegaskan hak-hak dasar—misalnya hak hidup, hak memiliki sesuatu, serta kebebasan beropini, beragama, dan berbicara—sebagaimana dikaitkan dengan tradisi liberal (misalnya John Locke) (Lahuri et al., 2022). Karena itu, individualisme (dalam arti liberal) juga kerap diposisikan sebagai salah satu landasan bagi civil society, yakni suatu ruang publik di mana hak-hak individu dijamin dan kekuasaan negara dibatasi (Sembiring, 2011).

Namun, dalam perspektif filsafat Islam, problem individualisme tidak berhenti pada pengakuan martabat individu dan hak-haknya, melainkan pada kecenderungan menjadikan kebebasan dan kepentingan diri sebagai nilai yang berdiri sendiri (otonom dari horizon etika-ilahiah dan tanggung jawab sosial), sebagaimana dikritik dalam pembacaan Islam atas liberalisme-kapitalisme. Sejumlah kajian ekonomi Islam menempatkan individualisme kapitalis sebagai orientasi yang menonjol pada kepentingan diri, rasionalitas-instrumental, dan akumulasi materi, yang dapat memunculkan praktik seperti monopoli dan penimbunan sebagai ekspresi "keserakahan" (Furqon, 2022). Dengan demikian, pertanyaan "individualisme menurut filsafat Islam" perlu dijawab secara bernuansa: Islam mengakui individu dan hak-hak tertentu, tetapi menolak absolutisasi individu (individualisme ekstrem) yang merusak keseimbangan antara kepentingan personal, kepentingan sosial, serta orientasi dunia–akhirat (Furqon, 2022).

________________________________________

2. Kerangka Ontologis Filsafat Islam: Manusia, Tuhan, dan Batas Klaim Otonomi Individu

Dalam sejumlah paparan filsafat ekonomi Islam, individualisme dipetakan sebagai ciri antropo-sentrisme dalam kapitalisme: manusia memainkan peranan sentral dan "semua persoalan terserah kepada masing-masing individu," sehingga orientasi ini disebut "antroposentrisme-individualisme" (Assya'bani, 2019; Bakar, 2012). Sebaliknya, filsafat Islam menempatkan manusia bukan sebagai pusat yang otonom mutlak, melainkan sebagai makhluk ciptaan yang berfungsi sekaligus sebagai hamba (pengabdi) dan khalifah (pemegang amanah/tanggung jawab) (Assya'bani, 2019). Kerangka ini penting karena membatasi legitimasi moral dari kebebasan individu: kebebasan tidak dipahami sebagai "bebas tanpa kendali," melainkan berada dalam koridor nilai (al-Qur'an dan Hadis/Sunnah) dan tanggung jawab sosial (Fauziah & Thamrin, 2021).

Konsekuensi filosofisnya, problem individualisme dalam Islam bukan terutama "adanya individu," melainkan klaim bahwa individu boleh menegaskan kepentingannya tanpa rujukan etika-ilahiah dan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan (Furqon, 2022). Karena itu, beberapa kajian menekankan bahwa Islam tidak meniadakan hak individu, tetapi menolak ekstrem: Islam "menetralisir" paham-paham global (misalnya individualisme, liberalisme, kapitalisme) agar tidak diabsolutkan; sekaligus menegaskan bahwa Islam bisa disebut "antitesis" terhadap individualisme ekstrem karena Islam juga mengakui hak-hak individu dan tidak melarutkan individu ke dalam kolektivisme yang menghapus identitasnya (Abror, 2012). Dengan kata lain, filsafat Islam mengandaikan relasi konstitutif individu–masyarakat: keduanya tidak diperlawankan secara biner, melainkan diikat oleh etika dan kewajiban (Abror, 2012).

________________________________________

3. Islam Mengakui Individu dan Sebagian Aspek "Individual": Hak, Kebebasan, dan Kepemilikan—tetapi Tidak Absolut

3.1 Kebebasan Individu Bersyarat: Prinsip "Tidak Melanggar Hak" dan Kepentingan Publik

Di satu sisi, sejumlah kajian etika ekonomi Islam menyatakan bahwa kebebasan individu diakui dan "dijamin oleh aturan agama" selama tidak mengganggu hak-hak makhluk hidup dan lingkungan sekitar; sementara campur tangan negara dibatasi untuk mengatur kepentingan publik (Furqon, 2022). Rumusan ini menegaskan bahwa kebebasan individu dalam Islam bersifat relasional dan berbatas: kebebasan individu selalu bertemu dengan batas hak pihak lain dan kemaslahatan publik (Furqon, 2022). Dalam bahasa kajian humanisme Islam kontemporer, hak dan kebebasan individu tidak dipandang absolut, melainkan dibatasi oleh persaudaraan manusia, keadilan, kasih sayang, dan persamaan kedudukan di hadapan Tuhan.

Di sisi lain, diskursus civil society dalam tradisi Barat sering diletakkan pada doktrin individualisme dan liberalisme sebagai landasan utamanya, dengan penekanan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memenuhi hak-haknya (civil rights). Literatur yang membandingkan civil society dan masyarakat madani menegaskan bahwa penyepadanan keduanya tidak otomatis tepat karena civil society berakar pada worldview Barat, sedangkan masyarakat madani diproyeksikan dari dīn al-Islām (Islam sebagai sistem yang mengatur hak, kewajiban, dan kebebasan individu dan masyarakat). Dengan demikian, filsafat Islam dapat menerima perlindungan hak individu sebagai bagian dari tatanan sosial, tetapi menolak fondasi individualisme-liberal sebagai basis tunggal penataan masyarakat.

3.2 Kepemilikan Individu Diakui, tetapi Dibatasi oleh "Hak Sosial" dan Tanggung Jawab

Berbagai kajian yang membandingkan kapitalisme dan Islam menegaskan adanya kesamaan terbatas: Islam mengakui kepemilikan individual dan mendorong semangat bekerja/berusaha (Furqon, 2022). Pengakuan ini juga ditegaskan dalam paparan filosofis sistem ekonomi Islam yang menyatakan bahwa Islam mengakui kepemilikan individual, bahkan sekaligus mengakui adanya kepemilikan oleh masyarakat dan negara (Assya'bani, 2019). Akan tetapi, perbedaan kuncinya diletakkan pada batas dan fungsi sosial: kapitalisme dipahami mengakui hak milik pribadi "tanpa batas" dan memberi ruang pemanfaatan harta sesuai hasrat individu tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitar, sedangkan Islam membatasi dan mengikatnya melalui tanggung jawab sosial (Assya'bani, 2019).

Dalam pembacaan Esposito tentang "mengapa Islam menolak kapitalisme," kapitalisme disebut mengagungkan prinsip individu dan kebebasan berbisnis yang bermuara pada keuntungan dan kepemilikan hak individu; sementara Islam menekankan bahwa "dalam harta pribadi ada hak sosial fakir miskin," dan konsumsi individu dibatasi oleh kebutuhan serta kewajaran sosial. Karena itu, Islam digambarkan sebagai "jalan tengah" yang membatasi kepentingan pribadi melalui batas kepentingan sosial, dan mengizinkan intervensi negara dalam ekonomi/pasar demi harmoni dan kesejahteraan bersama. Penekanan "hak sosial" ini juga muncul dalam paparan sistem ekonomi Islam yang menegaskan bahwa dalam harta terdapat hak orang lain yang disalurkan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah; serta larangan menimbun harta.

________________________________________

4. Islam sebagai "Jalan Tengah" antara Individualisme-Kapitalisme dan Kolektivisme-Sosialisme

Sejumlah referensi secara eksplisit memosisikan Islam bukan sebagai adonan kapitalisme dan sosialisme, melainkan memiliki sistem dan orientasi tersendiri yang menuntut keseimbangan antara individu dan masyarakat (Assya'bani, 2019; Bakar, 2012). Dalam komparasi kapitalisme–Islam, kapitalisme dicirikan oleh kebebasan individu dalam kepemilikan alat produksi, kepemilikan pribadi, dan inisiatif individual/usaha swasta; sementara Islam dipaparkan membawa nilai persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan dengan pandangan bahwa harta adalah amanah. Dengan orientasi ini, kebebasan berusaha dan kepemilikan individu tetap dimungkinkan, tetapi idealnya mengarah pada kerja sama (bukan kompetisi semata) dan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan individu–masyarakat dalam kerangka syariah (Furqon, 2022).

Literatur etika konsumsi Islam juga merumuskan posisi "tengah" secara eksplisit: Islam tidak berlandaskan kapitalisme yang berorientasi individualisme dan "sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain," tetapi juga bukan sosialisme yang berorientasi menghilangkan setiap hak individu; asasnya adalah keseimbangan yang adil (washathan) yang menghormati hak individu dan masyarakat (Fauziah & Thamrin, 2021). Kritik serupa muncul dalam studi etika konsumsi Islam atas konsumerisme modern: konsumerisme dipahami terkait dengan ideologi individualisme, sedangkan etika konsumsi Islam menuntut perhatian pada kemaslahatan individu dan masyarakat serta praktik moderasi (Naibin, 2020). Dengan demikian, filsafat Islam tidak menolak individu, tetapi mengarahkan individu agar tidak jatuh pada "individualisme" yang memutus ikatan etika dan tanggung jawab sosial (Abror, 2012; Fauziah & Thamrin, 2021; Naibin, 2020).

________________________________________

5. Dimensi Etika-Akhlak: Kritik Islam terhadap "Ego Individualisme" (Muthahhari)

Salah satu jalur penting untuk memahami individualisme menurut filsafat Islam (bukan hanya ekonomi-politik) ialah melalui analisis etika-akhlak. Dalam pembacaan atas pemikiran Murtadha Muthahhari, individualisme dipahami dalam bentuk problem "ego individualisme": manusia yang egois dan angkuh, "benar-benar hidup sendirian," dan dampaknya adalah perlakuan keji, kerusakan moral, perampasan hak orang lain, dan kezaliman (Rusli, 2013). Literatur lain yang mengulas Muthahhari menegaskan bahwa keluhuran akhlak—keadilan, kejujuran, amanah—dipahami sebagai perlawanan terhadap egoisme individual; selama manusia belum melepaskan ego, mustahil ia dapat berkorban dan mengutamakan orang lain (Khalimi, 2017). Dengan demikian, kritik atas individualisme di sini bersifat etis-antropologis: individualisme menjadi problem ketika ia identik dengan ego yang menutup kemungkinan tanggung jawab moral (Khalimi, 2017; Rusli, 2013).

Namun, penting dicatat bahwa Muthahhari (dalam literatur yang dirujuk) tidak menyimpulkan solusi dengan "mematikan diri/ego" secara total, melainkan memperluas batas ego hingga mencakup seluruh maujud; Islam dipahami "hanya dibolehkan" menempuh cara kedua ini: melawan ego sekaligus mewajibkan mempertahankan hak dan kehormatan diri (Rusli, 2013). Artinya, filsafat etika Islam (dalam kerangka Muthahhari) tidak menghapus individualitas dan hak diri, tetapi mengintegrasikannya ke dalam lingkar moral yang lebih luas daripada kepentingan diri yang sempit (Khalimi, 2017; Rusli, 2013). Corak ini selaras dengan tesis bahwa Islam mengakui individu dan kolektivitas sekaligus—kapitalisme hanya mengakui individu, sosialisme hanya mengakui kolektivitas—sementara Islam mengakui keduanya memiliki eksistensi sendiri (Amin, 2017; N, 2017).

________________________________________

6. Individu dan Masyarakat Sama-sama Fundamental: Sintesis (Muthahhari–Shariati) dan Kritik Dikotomi Barat

Sejumlah kajian pemikiran sosial-ekonomi Islam menegaskan bahwa Islam menolak dikotomi ekstrem "hanya individu yang riil" (individualisme Barat) atau "hanya masyarakat yang riil" (sosialisme) (Amin, 2017). Dalam ringkasan atas Muthahhari, ditegaskan bahwa individu dan masyarakat sama-sama fundamental; eksistensi individu tidak hilang dalam eksistensi masyarakat, dan eksistensi masyarakat tidak meniadakan individu (Amin, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang masyarakat menurut Ali Shariati menekankan bahwa masyarakat mencakup pola hubungan, tradisi, serta pengakuan atas hak-hak individual dan publik; dan yang penting, ada dua hak yang harus diakui, yakni hak individual dan hak sosial, dengan keseimbangan ruang privat dan ruang publik (Amin, 2017).

Sintesis semacam ini membantu menjelaskan mengapa filsafat Islam dapat menerima konsep "hak individu," tetapi menolaknya bila hak tersebut dipakai untuk menjustifikasi "kebebasan tanpa batas" yang mengorbankan hak sosial. Dalam bahasa kritik ekonomi Islam terhadap kapitalisme, teori bahwa pengejaran kepentingan diri otomatis menghasilkan kebaikan sosial dipandang "tidak sesuai dengan realitas," sehingga filsafat individualisme kapitalis perlu "dibenahi" (Mase, 2020). Maka, konsep maslahah diajukan untuk merangkum rasionalitas individu sekaligus kepentingan masyarakat: maslahah dibangun bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat (Mase, 2020). Dengan demikian, filsafat Islam menawarkan struktur normatif yang menahan kecenderungan individualisme ekstrem dengan kriteria kemaslahatan yang lebih luas (Mase, 2020).

________________________________________

7. Hak Asasi Manusia, Fitrah, dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Cara Islam "Menginstitusikan" Hak Individu tanpa Individualisme Ekstrem

Dalam diskursus HAM, beberapa literatur menyatakan bahwa negara liberal memprioritaskan hak-hak sipil dan politik berlandaskan individualisme, sedangkan negara sosialis/komunis memprioritaskan hak ekonomi-sosial berlandaskan kolektivisme (Masnun, 2017). Di tengah perbedaan itu, dinyatakan bahwa sejak awal Islam mengakui perlindungan HAM, dan para ulama kemudian merumuskannya dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah (Masnun, 2017). Paparan tentang maqāṣid ini memuat perlindungan terhadap aspek-aspek dasar manusia (misalnya perlindungan jiwa/hak hidup dan keamanan, perlindungan akal) sebagai bagian dari kerangka hak yang diakui dalam Islam (Masnun, 2017). Pada saat yang sama, literatur lain mengkritisi bahwa konsep HAM Barat berangkat dari filsafat alamiah (Newton) dan diproses oleh Locke dan Rousseau, lalu dalam Islam dipadankan dengan konsep fitrah; sehingga universalisme HAM ditantang untuk diselaraskan dengan partikularitas budaya dan keadilan-kemanusiaan (Puriyadi, 2010). Dengan kata lain, filsafat Islam dapat menerima perlindungan hak individu sebagai bagian dari fitrah dan keadilan, sambil menolak reduksi HAM menjadi justifikasi individualisme-utilitarian (Masnun, 2017; Puriyadi, 2010).

Perkembangan kontemporer dalam teori maqāṣid juga relevan langsung untuk tema individualisme. Satu kajian reformasi maqāṣid menyebutkan keterbatasan maqāṣid klasik: jangkauannya "parsial" dan cenderung "individualistik," sehingga diperluas agar mencakup jangkauan masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia; juga terjadi pergeseran terminologi dari "perlindungan/penjagaan" menuju "pengembangan" dan "hak-hak asasi" (Farid, 2021). Sejalan dengan itu, artikel tentang teori sistem Jasser Auda menegaskan pergeseran maqāṣid lama (protection/preservation) ke maqāṣid baru (development/rights) serta pengembangan ḥifẓ al-dīn menjadi "kebebasan kepercayaan" dalam ekspresi kontemporer (Pratama et al., 2024). Dengan kerangka ini, filsafat Islam menawarkan cara mengakui hak individu (termasuk kebebasan tertentu) tanpa jatuh pada individualisme ekstrem, karena hak ditempatkan dalam arsitektur tujuan syariah dan kemaslahatan yang lebih luas (Farid, 2021; Pratama et al., 2024).

________________________________________

8. Ilustrasi Operasional: Tanah, Ekonomi, Konsumsi, dan Intervensi Negara

8.1 Tanah dan Kepemilikan: Hak Individu Bersyarat dan Koreksi oleh Negara/Otoritas Publik

Dalam perspektif filsafat hukum mengenai penguasaan tanah, disebutkan adanya tiga sistem tata nilai universal: komunalistik, individualistik, dan Islam (Sardjono, 2017). Pada bagian yang menyoroti Islam, dinyatakan bahwa masyarakat diakui hak penggunaannya (hak kepemilikan) jika ia menghargai hak-hak masyarakat dan menjalankan kewajibannya atas tanah; sebaliknya, negara Islam berhak mengambil alih milik individu bila hak itu disalahgunakan atau tidak dijalankan semestinya, atau jika ada alternatif penggunaan yang lebih baik (Sardjono, 2017). Rumusan ini menunjukkan pola khas filsafat Islam: pengakuan hak individu tidak absolut dan selalu dikondisikan oleh kewajiban serta kemaslahatan publik (Sardjono, 2017).

8.2 Instrumen Pemerataan dan Koreksi Ketimpangan: Zakat, Infak, Sedekah, dan Larangan Menimbun

Literatur etika ekonomi Islam menegaskan bahwa untuk mengatasi kesenjangan pendapatan, instrumen Islam mencakup zakat, infak, dan sedekah (Furqon, 2022). Dalam kajian pembangunan ekonomi berbasis Islam, ditegaskan bahwa membagi harta bukan sekadar filantropi, tetapi kewajiban, karena dalam setiap kekayaan ada hak orang miskin; klaim ini didukung dengan kutipan bahwa pada harta terdapat "hak untuk orang miskin" (N, 2017). Sejalan dengan itu, komparasi kapitalisme–Islam menyatakan adanya larangan menimbun harta dan penyaluran hak orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsistensi tema ini memperlihatkan bahwa pengakuan kepemilikan individu dalam Islam dibarengi mekanisme normatif untuk mencegah individualisme ekonomi yang menutup diri dari solidaritas sosial (N, 2017).

8.3 Etika Konsumsi dan Moderasi: Menahan Individualisme Hedonistik-Konsumeristik

Dalam diskusi etika konsumsi Islam, dinyatakan bahwa Islam "bukan kebebasan tanpa kendali," dan etika konsumsi mengajarkan agar konsumsi tidak mengganggu hak-hak orang lain (Fauziah & Thamrin, 2021). Lebih jauh, ditegaskan bahwa Islam menolak orientasi kapitalis yang berpusat pada individualisme (mengabaikan kepentingan orang lain) sekaligus menolak sosialisme yang menghapus hak individu; Islam mengambil posisi keseimbangan yang adil (washathan) (Fauziah & Thamrin, 2021). Selaras dengan itu, kritik atas konsumerisme menyebut konsumerisme sebagai evolusi kapitalisme modern yang berkaitan dengan individualisme; sementara etika konsumsi Islam menuntut perhatian pada manfaat individu dan masyarakat serta moderasi (Naibin, 2020). Dalam bingkai filsafat Islam, moderasi ini dapat dipahami sebagai upaya institusional-etis untuk mencegah individualisme berubah menjadi egoisme konsumtif yang merusak tatanan sosial (Fauziah & Thamrin, 2021; Naibin, 2020).

________________________________________

9. Simpulan: "Individualisme Menurut Filsafat Islam" sebagai Pengakuan Individu tanpa Absolutisasi Individu

Berdasarkan sintesis lintas bidang (etika, hukum, ekonomi, dan HAM), individualisme dalam pengertian "mengutamakan kebebasan, hak, dan nilai individu di atas kolektif/negara" adalah karakter khas liberalisme yang memberi aksentuasi pada ruang kebebasan dan hak individu (Lahuri et al., 2022; Sembiring, 2011). Filsafat Islam tidak menolak fakta dan martabat individu: Islam mengakui kebebasan tertentu dengan batas tidak melanggar hak makhluk lain dan kepentingan publik (Furqon, 2022), mengakui kepemilikan individual bersama kepemilikan sosial/negara (Assya'bani, 2019), serta menegaskan perlindungan HAM yang kemudian dirumuskan melalui maqāṣid al-syarī'ah (Farid, 2021; Masnun, 2017). Tetapi, Islam menolak absolutisasi individu yang menjelma menjadi ego individualisme (yang berbuah kezaliman) (Khalimi, 2017; Rusli, 2013) dan menolak legitimasi kebebasan ekonomi yang "tanpa batas kelayakan" sehingga mengabaikan hak sosial fakir miskin dan memicu ketimpangan (Furqon, 2022).

Karena itu, posisi filsafat Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: Islam adalah "jalan tengah" yang mengakui individu dan hak-haknya, sekaligus mengikatnya pada kewajiban, etika, dan kemaslahatan sosial melalui instrumen normatif (misalnya zakat, infak, dan sedekah; larangan menimbun) dan prinsip keseimbangan (Furqon, 2022; Fauziah & Thamrin, 2021; N, 2017). Dengan kerangka maqāṣid kontemporer, bahkan terjadi pergeseran dari sekadar "perlindungan" menuju "pengembangan" dan "hak-hak," yang memperluas orientasi dari individual ke sosial-kemanusiaan yang lebih luas (Farid, 2021; Pratama et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa filsafat Islam bukan anti-hak individu, melainkan anti-individualisme ekstrem yang memutus individu dari Tuhan, masyarakat, dan tujuan moral syariah (Abror, 2012; Farid, 2021; N, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abror, R. H. (2012). Paradoks universalitas HAM Barat di muka cermin Islam perspektif filsafat hukum dan HAM. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 217. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.217-235

Amin, M. (2017). Pemikiran etika Mutahhari. Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 10(1), 37–48. https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.583

Assya'bani, R. (2019). Politik sebagai tanggung jawab: Konstruk pemikiran tokoh muslim abad pertengahan. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 1–13. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.253

Bakar, M. Y. A. (2012). Pengaruh paham liberalisme dan neoliberalisme terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Tsaqafah, 8(1), 135. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.22

Farid, M. (2021). Ruang publik dan agama masa depan. Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan, 2(2), 1–22. https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.365

Fauziah, F., & Thamrin, H. (2021). Hakikat dasar ekonomi syariah. Tamaddun Ummah (JTU), 1(2), 1–7. https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.92

Furqon, A. (2022). Civil society vis a vis masyarakat madani. Moderate El Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11016

Khalimi, M. F. (2017). Memahami politik masyarakat Muslim. Dialog, 34(2), 1–16. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.154

Lahuri, S. B., Fadhilah, L. N., & Kamaluddin, I. (2022). Pandangan Islamic economic ethics terhadap dimensi individualisme dalam ekonomi kapitalis. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 105–118. https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6365

Mase, H. (2020). Konsep pendidikan Islam dalam Hizbut Tahrir. Jurnal Indo-Islamika, 9(2), 151–169. https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17519

Masnun, M. (2017). Prinsip-prinsip dasar dalam belajar dan filosofinya: Telaah kritis terhadap kitab Al-Fikr at-Tarbawiy al-Muqaran. Jurnal Pendidikan Islam, 7(02), 63–87. https://doi.org/10.38073/jpi.v7i02.45

N, W. A. H. I. D. K. H. O. Z. I. (2017). Civil society dan kerukunan umat beragama: Tawaran pendekatan. Dialog, 34(1), 1–16. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i1.133

Naibin, N. (2020). Murtadha Muthahhari: Filsafat etika Islam. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 10(1), 104–120. https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1121

Pratama, N. S., Anjani, D. N., Zahrotunnisa, Z., Aprilia, S. D., & Fadhil, A. (2024). Pemikiran tasawuf Syekh Abdur Rauf as-Singkili dan relevansinya dalam menghadapi tantangan modern. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 3(4), 219–231. https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i4.663

Puriyadi, P. (2010). Nilai etika dalam Kalīlah wa Dimnah karya Ibn al-Muqaffa'. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 9(1), 1. https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i1.1408

Rusli, Muh. (2013). Rekonstruksi nalar peradaban Islam. Ulul Albab Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2374

Sardjono, A. (2017). Asas kekeluargaan dalam UU P.T. Jurnal Hukum & Pembangunan, 28(1–3), 29. https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.534

Sembiring, J. (2011). Tanah dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 394. https://doi.org/10.22146/jmh.16185