01884 - Falsifikasionisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Antara Kriteria Demarkasi Sains dan Epistemologi Wahyu

Falsificationism in the Perspective of Islamic Philosophy: Between the Criterion of Scientific Demarcation and the Epistemology of Revelation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji falsifikasionisme Karl R. Popper dan relevansinya dalam konteks filsafat dan epistemologi Islam. Falsifikasionisme menawarkan kriteria demarkasi antara sains dan pseudosains berdasarkan prinsip kemungkinan difalsifikasi (falsifiability), yang berbeda dari standar verifikasi positivisme logis. Dalam kerangka epistemologi Islam, wahyu diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah di samping rasio dan indera, sehingga kriteria falsifikatif Popper tidak dapat diterapkan secara tunggal untuk seluruh jenis klaim kebenaran. Artikel ini berargumen bahwa falsifikasionisme dapat dimanfaatkan secara produktif dalam ilmu-ilmu keislaman apabila diterapkan pada teori dan hipotesis turunan hasil penafsiran manusia—bukan pada wahyu itu sendiri. Kerangka metodologi program riset Imre Lakatos, dengan distingsi hard core dan protective belt, disajikan sebagai jembatan konseptual yang memungkinkan keterbukaan falsifikatif pada level hipotesis tanpa menggeser fondasi teologis-metafisis. Aplikasi dalam ekonomi Islam dan ilmu sosial keagamaan menunjukkan bahwa falsifikasionisme berperan sebagai mekanisme quality control atas klaim ilmiah turunan, bukan sebagai prosedur pengadilan atas ordinansi ilahi.

Kata kunci: falsifikasionisme, Karl Popper, epistemologi Islam, demarkasi sains, Lakatos, hard core, wahyu

________________________________________

Abstract

This article examines Karl R. Popper's falsificationism and its relevance within the context of Islamic philosophy and epistemology. Falsificationism offers a criterion of demarcation between science and pseudoscience based on the principle of falsifiability, distinguishing itself from the verification standard of logical positivism. Within the framework of Islamic epistemology, revelation is recognized as a legitimate source of knowledge alongside reason and sense perception; hence, Popper's falsifiability criterion cannot be applied as a singular standard for all types of truth claims. This article argues that falsificationism can be productively employed in Islamic sciences when applied to derivative theories and hypotheses produced through human interpretation—rather than to revelation itself. Imre Lakatos's methodology of scientific research programmes, with its distinction between hard core and protective belt, is presented as a conceptual bridge enabling falsifiability at the level of hypotheses without displacing the theological-metaphysical foundation. Applications in Islamic economics and socio-religious sciences demonstrate that falsificationism functions as a quality-control mechanism for derivative scientific claims, not as a procedure for adjudicating divine ordinances.

Keywords: falsificationism, Karl Popper, Islamic epistemology, scientific demarcation, Lakatos, hard core, revelation

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan filsafat ilmu modern telah menghasilkan berbagai kriteria untuk menilai status keilmiahan suatu teori atau klaim pengetahuan. Di antara kriteria tersebut, falsifikasionisme yang dikembangkan oleh Karl R. Popper menempati posisi yang sangat berpengaruh, khususnya dalam upaya membedakan ilmu pengetahuan (science) dari ilmu semu (pseudoscience). Namun, ketika falsifikasionisme dipertemukan dengan tradisi epistemologi Islam yang mengakui wahyu sebagai sumber pengetahuan yang valid, sejumlah pertanyaan metodologis yang mendasar segera muncul: Dapatkah kriteria Popper diterapkan secara langsung pada klaim-klaim keislaman? Di mana batas penerapannya yang tepat? Dan bagaimana kerangka metodologis yang lebih integratif dapat dirumuskan?

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian sistematis atas falsifikasionisme Popper, nuansa metodologisnya, dan relasinya dengan epistemologi Islam. Pembahasan dilanjutkan dengan peninjauan kerangka Lakatos sebagai jembatan konseptual, serta ilustrasi aplikatif dalam bidang ekonomi Islam dan ilmu sosial keagamaan.

________________________________________

2. Falsifikasionisme Popper dan Fungsi Demarkasi Sains–Pseudosains

Dalam filsafat ilmu Karl R. Popper, problem demarkasi dipahami sebagai upaya menetapkan garis pemisah antara science (ilmu) dan non-science, termasuk membedakan genuine science dari pseudo-science (ilmu semu) (Ridwan, 2017; Rofiq, 2017). Dalam kerangka ini, Popper mengkritik standar verifikasi yang dipakai positivisme logis (Vienna Circle) untuk menentukan status keilmiahan suatu teori, karena verifikasi dipandang tidak memadai untuk membedakan sains dari pseudosains (Ridwan, 2017; Sholihah et al., 2023). Karena itu, Popper menawarkan kriteria falsifiabilitas (kemungkinan-difalsifikasi) sebagai kriteria demarkasi: sesuatu disebut ilmiah bukan karena dapat diverifikasi, melainkan karena secara prinsip dapat diuji sedemikian rupa sehingga mungkin ditunjukkan salahnya (Ridwan, 2017; Rofiq, 2017).

Literatur keislaman yang membahas Popper menegaskan bahwa dalam falsifikasionisme, teori diposisikan sebagai hipotesis/kesimpulan sementara yang harus terus diuji dan selalu terbuka untuk digugurkan bila berhadapan dengan bantahan yang kuat (Khan, 2017; Ridwan, 2017). Dengan demikian, falsifikasionisme menekankan sikap kritis—perkembangan pengetahuan didorong oleh upaya menyingkap kesalahan teori, bukan akumulasi pembenaran melalui konfirmasi (Ridwan, 2017; Rofiq, 2017). Pada titik inilah falsifikasionisme lazim dipakai untuk menjelaskan pembedaan sains dan pseudosains sebagaimana juga dinyatakan dalam diskursus pengembangan sains Islam: kriteria ilmiah bagi Popper adalah refutable, testable, falsifiable (Khan, 2017; Rofiq, 2017).

Penting dicatat bahwa sejumlah sumber menekankan Popper membedakan "falsifiabilitas" dari "falsifikasionisme": falsifiabilitas adalah sifat logis suatu pernyataan/teori (apakah ada kemungkinan observasi yang bertentangan), sedangkan falsifikasionisme menunjuk pada metodologi/etika pengujian dan kritik ilmiah (Özdemir & Türkben, 2022). Distingsi ini relevan ketika falsifikasionisme dibawa ke ranah filsafat Islam, sebab yang dibutuhkan sering kali bukan klaim bahwa seluruh pengetahuan keagamaan "harus dibuang bila tidak falsifiabel," melainkan penataan jenis-jenis klaim (empiris vs. metafisis; wahyu vs. interpretasi) dan cara mengujinya secara proporsional (Özdemir & Türkben, 2022).

________________________________________

3. Nuansa Metodologis Popper: Falsifikasi Tidak Selalu Berarti "Langsung Membuang Teori"

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Popper tidak memandang falsifikasi sebagai mekanisme otomatis yang membuat teori segera ditinggalkan begitu ada satu pengamatan yang tampak bertentangan (Muslih, 2020). Popper dikritik karena dalam praktik ilmiah selalu ada kemungkinan "menyelamatkan" teori dengan mengubah hipotesis bantu (auxiliary hypotheses) atau meragukan keandalan observasi yang dianggap membantah; namun kritik ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik pengujian ilmiah memang melibatkan jaringan asumsi, bukan satu pernyataan terisolasi (Mao et al., 2023; Muslih, 2020). Karena itu, sebagian bacaan Popper menekankan adanya ketegangan antara dogmatisme yang diperlukan untuk mempertahankan teori agar tetap produktif dan keterbukaan kritis agar teori tidak kebal-bantah.

Kajian kontemporer juga menggarisbawahi potensi salah paham: misalnya, dalam beberapa bidang ilmu sosial, Popper kerap dipakai seolah-olah "satu observasi tunggal" selalu menolak teori, padahal dalam filsafat ilmu istilah "anomali" sering dipakai untuk menandai ketidaksesuaian data yang belum tentu berujung pada penolakan total. Kritik semacam ini penting sebagai peringatan metodologis ketika falsifikasionisme dipinjam untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman: penggunaan falsifikasionisme yang terlalu "naif" dapat berubah menjadi retorika demarkasi tanpa pemahaman atas kompleksitas pengujian teori (Mao et al., 2023; Muslih, 2020).

________________________________________

4. Titik Berangkat Filsafat Islam: Objek Pengetahuan, Sumber Pengetahuan, dan Posisi Metafisika

Beberapa rujukan yang membandingkan epistemologi Barat dan Islam menyatakan bahwa epistemologi Barat modern cenderung menolak wahyu sebagai sumber pengetahuan, dan membatasi pengetahuan terutama pada ranah yang dapat dicapai oleh rasio dan indera (Kageyama, 1999). Sebaliknya, epistemologi Islam dipaparkan mengakui objek pengetahuan yang mencakup dimensi empiris sekaligus metafisis, serta mengakui beragam sumber pengetahuan—misalnya indera, akal, intuisi, dan/atau khabar yang benar—yang dipakai secara proporsional sesuai kapasitasnya (Kageyama, 1999). Dalam kerangka pendidikan Islam yang berorientasi wahyu, pendekatan filosofis juga digambarkan mengakui realitas fisik dan metafisik serta menekankan peran wahyu dan nilai moral sebagai unsur penting dalam bangunan pengetahuan.

Konsekuensi langsungnya: jika falsifikasionisme Popper dibangun untuk membedakan empirical science dari non-empirical/metaphysical statements (Ridwan, 2017; Sholihah et al., 2023), maka dalam filsafat Islam—yang justru mengakui legitimasi objek metafisik (Kageyama, 1999)—kriteria demarkasi Popper tidak dapat dipakai sebagai "kriteria tunggal untuk semua jenis kebenaran." Klaim-klaim metafisik dan teologis dapat dipandang bermakna dan penting dalam epistemologi Islam, meskipun tidak selalu tunduk pada falsifikasi empiris ala Popper (Kageyama, 1999). Namun, ini tidak berarti falsifikasionisme menjadi tidak berguna; yang dibutuhkan adalah pemetaan: bagian mana dari diskursus keislaman yang berstatus "hipotesis tentang dunia sosial/alam" sehingga layak diuji secara falsifikatif, dan bagian mana yang merupakan komitmen teologis-metafisis yang bekerja sebagai landasan—bukan sebagai hipotesis empiris (Kageyama, 1999; Khan, 2017).

________________________________________

5. Reinterpretasi Falsifikasionisme dalam Filsafat Islam

5.1 Islam Normatif vs. Islam Historis: Implikasi untuk Falsifikasi

Dalam literatur pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dikemukakan pembedaan yang relevan: Islam normatif diposisikan sebagai ajaran dogmatis yang diwakili al-Qur'an dan hadits, sementara bentuk-bentuk pemahaman dan praksis historis dapat dipahami sebagai ranah yang bergerak dalam sejarah dan penafsiran manusia (Sholihah et al., 2023). Pembedaan ini dapat disintesiskan dengan prinsip kehati-hatian metodologis: yang dapat "difalsifikasi" secara ilmiah adalah teori/hipotesis manusia tentang realitas—misalnya hubungan sebab-akibat sosial, ekonomi, atau kebijakan—bukan "wahyu sebagai wahyu" (Sholihah et al., 2023).

Gagasan metodologis serupa muncul dalam diskusi metodologi ekonomi Islam: sebagian ilmuwan Muslim menolak verifikasi/falsifikasi karena dianggap menundukkan postulat ilahi pada penilaian manusia; namun ada usulan bahwa yang perlu diuji bukan "ajaran ilahi itu sendiri," melainkan formulasi hipotesis (hasil pemahaman manusia atas teks) yang disajikan dalam format yang memungkinkan pengujian ilmiah. Dengan demikian, prinsip falsifikatif dapat berfungsi sebagai prosedur akademik untuk menilai klaim-klaim turunan (interpretasi, model, hipotesis) tanpa memposisikan wahyu sebagai objek yang "dihakimi benar-salah" oleh eksperimen (Khan, 2017).

5.2 Falsifikasi sebagai Alat Kritik Anti-Dogmatis dan Relasinya dengan Yaqīn

Sebuah artikel yang membandingkan metodologi Barat dan perspektif Islam menyebut Popper menganalisis falsifikasi sebagai metode yang berakar pada sikap anti-dogmatis dan sebagai "alat keraguan" terhadap klaim yang terlalu cepat dipastikan (Towards a Scientific Approach, 2023). Artikel yang sama menempatkan diskusi ini berdampingan dengan konsep kepastian (yaqīn) dalam Islam (Towards a Scientific Approach, 2023). Sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan dari dua sisi ini adalah: falsifikasi Popper dapat dipahami sebagai perangkat untuk menjaga kehati-hatian ilmiah dan menghindari dogmatisme epistemik dalam ranah teori manusia, sementara filsafat Islam tetap memiliki horizon diskusi kepastian religius yang tidak identik dengan status "terkoroborasi sementara" dalam sains empiris (Kageyama, 1999; Towards a Scientific Approach, 2023).

________________________________________

6. Kerangka Lakatos sebagai Jembatan Konseptual: Hard Core dan Protective Belt

6.1 Mengapa Lakatos Sering Dipakai dalam Diskursus Sains Islam

Sejumlah tulisan tentang metodologi program riset Lakatos menekankan bahwa Lakatos berupaya mengoreksi dan sekaligus mensintesiskan unsur Popper (kritik/falsifikasi) dan Kuhn (paradigma) menjadi metodologi yang dapat dipakai untuk menjelaskan perkembangan ilmu (Saepullah, 2020). Dalam pembacaan atas Lakatos, sains dipahami sebagai fallible; tidak ada verifikasi dan falsifikasi yang "pasti dan final," dan metodologi ilmiah tidak bersifat tidak berubah (Saepullah, 2020). Bahkan, satu artikel menjelaskan Lakatos mengurai falsifikasionisme Popper dalam ragam—misalnya dogmatik, metodologis, dan canggih (sophisticated)—yang menunjukkan kompleksitas cara kerja penolakan teori dalam sejarah sains (Saepullah, 2020).

Dalam konteks pengembangan sains Islam, Lakatos dinilai berguna karena menawarkan elemen "hard core" sebagai asumsi dasar yang tidak mudah ditinggalkan, sehingga ilmu berbasis agama dapat memiliki fondasi metodologis yang konsisten sambil tetap membuka ruang kritik pada tingkat hipotesis-hipotesis turunannya (Muslih, 2020). Literatur tentang Islamisasi pengetahuan yang memakai Lakatos menyatakan bahwa hard core adalah asumsi dasar yang mencirikan program riset dan harus dilindungi dari ancaman falsifikasi, dan dalam konteks Islam hard core ini sering disejajarkan dengan worldview. Namun rujukan yang sama juga memberi catatan pembeda penting: sumber worldview Islam dipahami berasal dari Tuhan, sedangkan "hard core" (sebagai konsep Lakatos) dipandang sebagai produk pikiran manusia. Catatan ini penting agar adopsi Lakatos tidak mengaburkan perbedaan ontologis antara wahyu dan konstruksi metodologis filsafat ilmu (Kageyama, 1999).

6.2 Implementasi Konseptual: Wahyu sebagai Fondasi, Interpretasi sebagai Hipotesis

Dalam diskursus pendidikan Islam, Islamic worldview digambarkan sebagai asumsi teologis-metafisis/hard core yang membedakan pendidikan berbasis Islam dari pendidikan sekuler (Aziz, 2014). Dalam bentuk lain, sebuah studi teologi menggunakan istilah "hard core (tawhid)" dan menyebut adanya "protective shields" yang dikaitkan dengan al-Qur'an, hadits, dan teori kausalitas untuk mempertahankan bangunan teologi dari kritik luar. Meskipun argumen teologis tersebut tidak identik dengan evaluasi ilmiah-empiris Popper, pemakaian struktur hard core/protective belt memperlihatkan cara sebagian akademisi Muslim memodelkan ketahanan ajaran inti dan fleksibilitas unsur teoretik turunannya (Aziz, 2014; Muslih, 2020).

Sintesis metodologis yang sejalan dengan kehati-hatian Khan adalah: wahyu (Islam normatif) berperan sebagai hard core/landasan, sedangkan teori-teori sosial/ekonomi/pendidikan yang dirumuskan dari pemahaman atas wahyu beroperasi sebagai bagian yang dapat diuji, dikritik, dan direvisi—yakni wilayah yang paling dekat dengan "protective belt" atau hipotesis program riset (Aziz, 2014). Dengan cara ini, falsifikasionisme dipakai bukan untuk "menguji wahyu," melainkan untuk meningkatkan kualitas klaim ilmiah turunan agar tidak berhenti sebagai restatement dogmatis (Khan, 2017).

________________________________________

7. Aplikasi dalam Ilmu-Ilmu Keislaman: Ekonomi Islam dan Ilmu Sosial-Keagamaan

7.1 Diagnosis Problem: Dominasi Pengulangan Postulat dan Minimnya Teori Prediktif

Dalam metodologi ekonomi Islam, dikatakan bahwa literatur yang ada sering belum mengalami proses verifikasi atau falsifikasi dan banyak berupa pengulangan postulat dari al-Qur'an dan hadits. Karena itu, untuk mengembangkan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial, diusulkan langkah metodologis: memahami sumber primer dalam konteks kontemporer, merumuskan hipotesis, lalu menghadapkan hipotesis tersebut pada prosedur validasi melalui pengujian (Khan, 2017). Pada bagian lain, Siddiqi menambahkan bahwa dari sudut pandang Popperian, banyak proposisi ekonomi Islam dapat dianggap tidak ilmiah; terlebih, bila ekonomi ditempatkan sebagai disiplin normatif, maka falsifikasionisme sebagai metode "kemajuan pengetahuan" memang sulit diterima. Siddiqi juga menyatakan Popperian falsificationism tidak didukung oleh banyak metodolog ekonomi, dan ada pandangan—dalam ekonomi—bahwa satu bukti empiris yang berlawanan tidak otomatis meruntuhkan teori. Nuansa ini memperkuat pelajaran metodologis: penerapan falsifikasionisme pada disiplin sosial harus menghindari simplifikasi "sekali bantah langsung gugur" (Mao et al., 2023; Muslih, 2020).

7.2 Jalan Tengah yang Ditawarkan Literatur: Uji Interpretasi/Hipotesis, Bukan Mengadili Wahyu

Khan mencatat adanya kekhawatiran bahwa menguji postulat Islam melalui verifikasi/falsifikasi berarti menundukkan ordinansi ilahi pada penilaian manusia dan dipandang sebagai tindakan tidak pantas; namun ia mengusulkan bahwa ajaran ilahi tidak perlu dijadikan objek prosedur pengujian/konfirmasi, sementara pemahaman manusia atas teks dapat disajikan dalam bahasa yang amenable untuk diuji (Khan, 2017). Pada level lebih luas, literatur integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia juga menyebut bahwa al-Qur'an dan hadits sering diposisikan sebagai fondasi pengembangan ilmu, tetapi tantangannya adalah menata wilayah otonom, wilayah irisan, dan bentuk genre pengetahuan baru yang lebih produktif (Özdemir & Türkben, 2022). Kedua gagasan ini dapat disintesiskan: falsifikasionisme berfungsi sebagai mekanisme quality control atas klaim ilmiah turunan yang beroperasi di wilayah irisan agama–sains, tanpa mengubah wahyu menjadi "hipotesis laboratorium" (Özdemir & Türkben, 2022).

Sebuah artikel lain yang membahas relevansi falsifikasionisme bagi teologi dan pemikiran keislaman bahkan menyimpulkan bahwa "semua ilmu" memiliki kemungkinan untuk difalsifikasi, termasuk teologi dan pemikiran Islam (Ridwan, 2017). Klaim ini dapat dibaca konsisten dengan jalan tengah di atas jika "teologi" dipahami sebagai aktivitas teoretis manusia (rumusan, argumentasi, konstruksi konseptual), bukan identik dengan wahyu itu sendiri (Ridwan, 2017; Sholihah et al., 2023). Karena itulah contoh yang diberikan terkait upaya menguji teori tentang pengaruh zakat terhadap perilaku korupsi lebih tepat dipahami sebagai pengujian hipotesis sosial (empiris) yang diinspirasikan ajaran, bukan pengujian "kewajiban zakat" sebagai doktrin (Ridwan, 2017).

________________________________________

8. Menjaga Ketepatan Istilah: Falsifikasi Popper vs. Falsifikasi dalam Studi Hadis

Dalam literatur studi hadis, istilah "falsification of hadith" dipakai dalam arti historis sebagai pemalsuan/pemalsuan periwayatan (forgery), misalnya perdebatan kapan pemalsuan hadis mulai terjadi. Makna ini berbeda dari falsifikasionisme Popper yang merupakan teori metodologis tentang pengujian klaim ilmiah melalui kemungkinan bantahan empiris (Ridwan, 2017; Rofiq, 2017). Pembedaan terminologis ini penting agar diskusi "falsifikasionisme dalam filsafat Islam" tidak terjebak pada penyamaan istilah "falsifikasi" sebagai pemalsuan teks dengan "falsifikasi" sebagai prosedur kritik ilmiah (Özdemir & Türkben, 2022).

________________________________________

9. Sintesis dan Posisi Akhir: Falsifikasionisme sebagai Etika Kritik atas Klaim Empiris yang Berlandaskan Worldview Wahyu

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, posisi yang paling defensibel adalah sebagai berikut.

Pertama, sebagai kriteria demarkasi untuk sains empiris, falsifiabilitas Popper membantu menilai apakah suatu klaim tentang alam/sosial memiliki konsekuensi uji yang memungkinkan ia ditunjukkan salah (Özdemir & Türkben, 2022; Ridwan, 2017; Rofiq, 2017). Ini relevan ketika sebagian proyek "sains Islam" ingin menghindari pseudosains dan menuntut disiplin uji-kritis pada klaim-klaimnya (Khan, 2017).

Kedua, sebagai metodologi untuk diskursus keislaman, falsifikasionisme tidak diarahkan pada wahyu, melainkan pada teori/hipotesis manusia yang berangkat dari penafsiran dan penerapan ajaran ke realitas, sebagaimana ditekankan dalam metodologi ekonomi Islam: uji pemahaman/hipotesis, bukan mengadili ordinansi ilahi (Khan, 2017; Sholihah et al., 2023).

Ketiga, sebagai kerangka integratif, Lakatos menyediakan struktur yang sering dipakai untuk menempatkan worldview/ajaran inti sebagai hard core dan menempatkan hipotesis-hipotesis turunan sebagai wilayah kritik, revisi, dan pengujian—sehingga keterbukaan falsifikatif tidak dibaca sebagai relativisme teologis, melainkan sebagai disiplin metodologis pada tingkat teori manusia (Aziz, 2014; Muslih, 2020; Saepullah, 2020).

Keempat, sebagai sikap epistemik anti-dogmatis yang tetap mengenal horizon kepastian religius, falsifikasi dapat dipahami sebagai alat menjaga kehati-hatian atas klaim ilmiah manusia, sementara filsafat Islam tetap mengartikulasikan konsep kepastian (yaqīn) dalam ranah religius yang tidak identik dengan status "sementara-terkoroborasi" dalam sains (Kageyama, 1999; Towards a Scientific Approach, 2023).

Akhirnya, literatur rekonsiliasi Islam–sains menunjukkan adanya upaya membangun pendekatan yang memadukan komitmen teistik dan falsifikatif, misalnya melalui gagasan "theistic falsification" dalam rekonsiliasi epistemik Islam dan sains modern (Sumadi, 2023) serta penekanan bahwa hipotesis ilmiah perlu diformulasikan sehingga memiliki konsekuensi yang dapat diuji benar atau salah (Sumadi, 2023). Walau detail konseptual "falsifikatif teistik" berbeda antarpenulisnya, benang merahnya adalah: kritik dan pengujian dipertahankan sebagai norma ilmiah, namun ditempatkan dalam horizon filsafat Islam yang mengakui dimensi metafisika dan fondasi wahyu (Kageyama, 1999; Sumadi, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aziz, A. A. (2014). Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) tentang Metodologi Program Riset dan Signifikansinya dalam Kajian Keislaman. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 1(1), 42–55. https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.42-55

Kageyama, Y. (1999). Falsificationism and Software Engineering. Annals of the Japan Association for Philosophy of Science, 9(4), 165–176. https://doi.org/10.4288/jafpos1956.9.165

Khan, A. (2017). Methodology of Islamic Economics: From Islamic Teachings to Islamic Economics. Turkish Journal of Islamic Economics, 5(1), 35–61. https://doi.org/10.26414/tujise.2018.5.1.35-61

Mao, M., Siponen, M., & Nathan, M. J. (2023). Popperian Falsificationism in IS: Major Confusions and Harmful Influences. Communications of the Association for Information Systems, 53(1), 796–814. https://doi.org/10.17705/1cais.05333

Muslih, M. (2020). Filsafat Ilmu Imre Lakatos dan Metodologi Pengembangan Sains Islam. Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(1), 46–68. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3962

Özdemir, N., & Türkben, Y. (2022). The Problem of Objectivity in Science in Imre Lakatos. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 6(1), 247–264. https://doi.org/10.32711/tiad.1070222

Ridwan, A. (2017). Multi-Disciplinary Approach in Indonesian Islamic Higher Education: A Western Perspective upon Epistemological Problem, Challenge, and Critique. Al-Ulum, 17(2). https://doi.org/10.30603/au.v17i2.252

Rofiq, A. C. (2017). Signifikansi Teori-Teori Popper, Kuhn, dan Lakatos Terhadap Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman. Ulumuna, 14(1), 177–196. https://doi.org/10.20414/ujis.v14i1.232

Saepullah, A. (2020). Epistemologi Falsifikasionisme Karl R. Popper: Relevansinya Bagi Teologi dan Pemikiran Keislaman. Journal of Islamic Civilization, 2(2), 60–71. https://doi.org/10.33086/jic.v2i2.1737

Sholihah, H., Zaenurrosyid, A., & Sarjuni, S. (2023). The Analysis of Hadits Hermeneutics Based on Mustafa Al-Siba'i's Perspective. Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 10(1), 59–76. https://doi.org/10.21580/wa.v10i1.14424

Sumadi, E. (2023). Science in the Development of Islamic Education: Dialectics of Muslim Scientific Thought. Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman, 10(2), 115–133. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i2.9516

Towards a Scientific Approach for Integrating Science's Outputs and Islamic Concepts – Part 1. (2023). Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 16(1), 1–29. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol16no1.1