01847 - Deontologi dalam Perspektif Filsafat Islam: Kewajiban, Wahyu, dan Batas-Batas Etika Normatif

Abstract

This article examines the concept of deontology within the framework of Islamic philosophy by synthesizing various academic literatures on normative ethics, Islamic jurisprudence, and applied ethics. Deontology, as a theory that evaluates actions based on duties and rules rather than consequences, is primarily associated with Kantian ethics in Western philosophical tradition. However, when applied to Islamic philosophy, the concept takes on a distinctive character: moral obligation is grounded in divine revelation and the Sharia system rather than in autonomous reason as conceived by Kant. This article argues that "deontology in Islamic philosophy" is most accurately understood as theistic deontology, in which the primary normative authority rests upon the Quran, Sunnah, and fiqh articulation. At the same time, the Islamic tradition does not reduce to legalism alone; it also encompasses teleological dimensions (maṣlaḥa), the role of reason in moral discourse (Asharite–Mutazilite debate), as well as the internal dimensions of intention (niyyah) and character formation (akhlaq). This study concludes that a hybrid framework is required to adequately capture the moral complexity of Islamic ethics, one that integrates deontological principles with consequentialist considerations within the broader normative vision of human welfare.

Keywords: deontology, Islamic philosophy, normative ethics, sharia, maṣlaḥa, akhlaq, divine obligation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep deontologi dalam kerangka filsafat Islam melalui sintesis berbagai literatur akademik tentang etika normatif, yurisprudensi Islam, dan etika terapan. Deontologi, sebagai teori yang menilai tindakan berdasarkan kewajiban dan aturan—bukan konsekuensi—utamanya diasosiasikan dengan etika Kantian dalam tradisi filsafat Barat. Namun, ketika diterapkan pada filsafat Islam, konsep ini mengambil karakter yang khas: kewajiban moral berakar pada wahyu ilahi dan sistem syariah, bukan pada akal yang otonom sebagaimana dikonsepsikan Kant. Artikel ini berargumen bahwa "deontologi dalam filsafat Islam" paling tepat dipahami sebagai deontologi teistik, di mana otoritas normatif utama bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, dan artikulasi fiqh. Pada saat yang sama, tradisi Islam tidak mereduksi diri pada legalisme semata; ia juga mencakup dimensi teleologis (maṣlaḥa), peran akal dalam diskursus moral (perdebatan Asy'ariyyah–Mu'tazilah), serta dimensi batiniah berupa niat dan pembentukan akhlak. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka hibrida diperlukan untuk menangkap kompleksitas moral etika Islam secara memadai, yakni kerangka yang mengintegrasikan prinsip-prinsip deontologis dengan pertimbangan konsekuensialis dalam visi normatif kemaslahatan manusia yang lebih luas.

Kata kunci: deontologi, filsafat Islam, etika normatif, syariah, maṣlaḥa, akhlak, kewajiban ilahi

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

________________________________________

1. Pendahuluan

Deontologi merupakan salah satu teori besar dalam etika normatif yang menempatkan kewajiban dan aturan sebagai ukuran utama penilaian moral, terlepas dari akibat atau manfaat yang dihasilkan oleh suatu tindakan. Dalam tradisi filsafat Barat, deontologi paling kuat diasosiasikan dengan pemikiran Immanuel Kant, yang mengembangkan etika kewajiban berbasis akal murni dan kehendak otonom manusia. Akan tetapi, pertanyaan yang lebih menantang muncul ketika kerangka konseptual ini dipertemukan dengan tradisi etika Islam: apakah filsafat Islam memiliki dimensi deontologis, dan jika ada, bagaimana dimensi tersebut bekerja dalam konteks yang menempatkan wahyu ilahi—bukan akal otonom—sebagai sumber tertinggi kewajiban moral?

Pertanyaan ini bukan sekadar urusan taksonomi akademik. Ia menyentuh persoalan mendasar tentang bagaimana komunitas Muslim memahami, menjustifikasi, dan mengoperasionalkan keputusan moral dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari etika profesi, etika medis, hingga etika teknologi. Di sisi lain, pemahaman yang tidak memadai tentang karakter etika Islam—misalnya, reduksi etika Islam menjadi legalisme sempit atau, sebaliknya, utilitarianisme berbasis maṣlaḥa—berpotensi mengaburkan kekayaan intelektual tradisi ini.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan konsep deontologi dalam perspektif filsafat Islam secara sistematis berdasarkan sintesis literatur akademik yang relevan. Pembahasan meliputi: (1) pengertian deontologi dalam etika normatif dan posisinya dalam kajian etika Islam; (2) dasar kewajiban moral dalam wahyu dan syariah; (3) peran akal dan perdebatan teologis; (4) koeksistensi deontologi dan teleologi dalam tradisi Islam; (5) orientasi normatif yang lebih luas mencakup kemaslahatan dan kebutuhan manusia; (6) dimensi niat dan akhlak; (7) perbandingan dengan deontologi Kant; (8) contoh penerapan dalam etika terapan; serta (9) rumusan konseptual sebagai sintesis akhir.

________________________________________

2. Pengertian Deontologi dalam Etika Normatif

Dalam klasifikasi umum etika normatif, deontologi biasanya dipahami sebagai teori etika yang menilai benar–salahnya tindakan terutama dari kesesuaiannya dengan kewajiban atau aturan, bukan dari akibat atau manfaat yang dihasilkan (Mokhtar, 2019). Literatur yang membahas etika terapan—misalnya periklanan, pendidikan moral, dan etika profesi—juga menegaskan ciri yang sama: fokus deontologi adalah duty/obligation, sedangkan konsekuensialisme atau teleologi memusatkan penilaian moral pada hasil tindakan (Elmahjub, 2019; Elmahjub & Qadir, 2023). Dalam narasi sejarah filsafat Barat, deontologi kerap diasosiasikan secara kuat dengan etika Immanuel Kant—yakni etika kewajiban yang menekankan kemauan baik dan tindakan yang dilakukan karena kewajiban, bukan karena tujuan atau konsekuensi (Goli & Sabarudin, 2023; Mokhtar, 2019).

Namun, ketika istilah "deontologi" dipakai untuk membaca etika Islam, ia tidak identik dengan "Kantianisme" sebagai satu paket metafisika dan teori otonomi moral, melainkan lebih sebagai kategori analitis untuk menyoroti dimensi "kewajiban normatif" dalam tradisi Islam—terutama yang terartikulasikan dalam syariah, fiqh, dan sumber wahyu (Elmahjub, 2021; Wijaya, 2019). Sejumlah studi tentang etika Islam bahkan menekankan bahwa reduksi etika Islam menjadi sekadar deontologi—sekadar "aturan-aturan literal"—adalah problematik, karena khazanah etika Islam juga terbentuk melalui teologi, filsafat, tasawuf, dan diskursus sosial, bukan hanya legalisme (Shamsudheen & Rosly, 2019; Wijaya, 2019).

________________________________________

3. Deontologi Menurut Filsafat Islam: Dasar Kewajiban Moral dan Otoritas Normatif

3.1 Kewajiban sebagai Ekspresi Kepatuhan pada Wahyu dan Hukum Tuhan

Dalam pembacaan yang eksplisit "deontologis", etika Islam dapat dipahami sebagai sistem penilaian moral yang membenarkan keputusan moral dengan merujuk pada firman atau ketetapan Tuhan sebagai hukum yang semestinya diikuti, sehingga hukum Tuhan menentukan yang benar dan yang salah. Kerangka ini sejalan dengan penjelasan bahwa, dalam perspektif Islam, standar penentuan benar–salah berpijak pada sumber-sumber Islam, dan otoritas normatif tertinggi bagi etika adalah Allah sebagai lawgiver (pemberi hukum) (Elmahjub, 2021). Dalam analisis tentang hubungan etika dan hukum, syariah juga dipahami bukan hanya perangkat aturan legal, melainkan "sistem moral" yang bermakna melalui fungsi memerintah kebaikan dan melarang keburukan, sehingga kewajiban moral tampil sebagai bagian dari formasi sosial-religius (Bouhafa, 2022).

Dimensi "kewajiban" ini juga diartikulasikan dalam karya yang menyoroti etika Islam sebagai etika ilahiah: Tuhan ditempatkan sebagai otoritas mutlak dalam menetapkan kewajiban moral dan standar moral yang absolut (Wibawa, 2014)—suatu posisi yang relevan dengan deskripsi etika Islam sebagai etika yang berorientasi pada kepatuhan kepada Allah, bukan terutama pada kalkulasi akibat, dalam model scriptural ethics (Nekuei et al., 2018). Pada titik ini, "deontologi dalam filsafat Islam" dapat dipahami sebagai: (i) kewajiban moral bersumber dari wahyu dan syariah; (ii) ketaatan pada norma ilahi merupakan justifikasi utama tindakan; dan (iii) benar–salah tidak bergantung pada hasil semata (Elmahjub, 2021; Wibawa, 2014).

3.2 Fiqh sebagai Bentuk Artikulasi Deontologi: "Sistem Tugas" yang Mengatur Tindakan

Sejumlah kajian menggambarkan bahwa fiqh—dan syariah sebagai sistem hukum Islam—mengartikulasikan "sistem tugas" yang meliputi praktik-praktik normatif, misalnya ibadah dan aturan sosial, dan kerap dipersepsi sebagai wajah "deontologis" Islam (Wijaya, 2019). Dalam kajian manajemen, etika Islam bahkan disebut sebagai contoh ekstrem dari sistem normatif deontologis karena ia "tertulis" dan terlembagakan dalam syariah sebagai sistem legal (Hamdani, 2020). Dalam horizon yang sama, karya tentang etika Muslim menyebut fiqh sebagai genre utama etika berbasis kewajiban (duty-based rules) yang sering—meski tidak selalu tepat—dilabeli sebagai "Islamic law" dan dibaca sebagai deontologi (Shamsudheen & Rosly, 2019).

Akan tetapi, dua nuansa penting perlu ditegaskan. Pertama, penggambaran "Islam = deontologi" sering lahir dari pandangan yang menyempitkan moralitas Islam pada literalitas dan kewajiban legal semata, padahal produksi wacana moral Islam juga hadir dalam teologi, filsafat, tasawuf, hadis, Al-Qur'an, dan adab (Wijaya, 2019). Kedua, bahkan dalam ranah fiqh, studi kontemporer menekankan karakter diskursif dan dinamis dari yurisprudensi Islam—misalnya perbedaan pendapat dan perangkat epistemologi—sehingga "deontologi" tidak boleh dipahami sebagai kekakuan yang meniadakan penalaran dan konteks (Ichsan, 2019; Wijaya, 2019).

________________________________________

4. Peran Akal dan Perdebatan Teologis: Apakah Kewajiban Moral Hanya "Perintah Tuhan"?

Sejumlah literatur menegaskan adanya persoalan klasik dalam etika Islam terkait hubungan akal dan wahyu, khususnya dalam perdebatan teologis—misalnya Asy'ariyyah dan Mu'tazilah—tentang dasar penilaian moral (Nekuei et al., 2018). Dalam satu tipologi, etika Islam dapat diklasifikasikan sebagai theistic subjectivism—yakni moralitas ditentukan oleh kehendak Tuhan—namun Mu'tazilah kerap disebut sebagai pengecualian penting dalam tipologi ini (Nekuei et al., 2018). Dengan kata lain, bahkan jika orientasi "deontologis"—kewajiban karena perintah Tuhan—sangat menonjol, tradisi Islam juga memuat diskusi tentang peran rasionalitas dalam memahami, menilai, dan menjustifikasi norma (Nekuei et al., 2018).

Hal ini tampak dalam dua jalur argumen yang saling melengkapi dalam literatur. Pertama, ada klaim bahwa moralitas Islam memiliki dua basis: (i) wahyu dan kenabian, serta (ii) akal; keduanya dibedakan namun tidak disamakan. Kedua, dalam diskursus hak asasi dalam tradisi Islam, muncul gagasan tentang "hak-hak yang diketahui secara rasional" (ḥuqūq ʿaqliyya) yang membentuk suatu minimal deontology berbasis fitrah—hakikat manusia—dan pengetahuan niscaya, sehingga konstruksi kewajiban dan klaim-hak tidak murni "positivisme wahyu", tetapi juga memuat basis antropologis dan rasional. Dengan demikian, "deontologi" dalam filsafat Islam dapat dipahami sebagai spektrum: dari kewajiban berbasis wahyu secara ketat sampai bentuk minimal yang mengakui rasionalitas tertentu dalam mengenali klaim moral (Nekuei et al., 2018).

________________________________________

5. Deontologi dan Teleologi dalam Etika Islam: Koeksistensi, Ketegangan, dan Upaya Sintesis

5.1 Al-Qur'an dan Dua Model: Teleologis dan Deontologis

Literatur yang melaporkan diskusi akademik tentang Ethics in Islam menyatakan bahwa kedua model—teleologis dan deontologis—dapat digunakan dalam etika Islam, dan bahkan dinyatakan bahwa Al-Qur'an mengadopsi keduanya dalam bangunan proposisionalnya. Dalam kerangka teleologis, kehidupan moral dipandang bertujuan pada "kedekatan kepada Tuhan" atau pemenuhan maksud "meridhai Tuhan", sehingga sarana dinilai baik bila mengantarkan pada tujuan tersebut. Sebaliknya, dalam kerangka deontologis, penilaian moral dijustifikasi dengan merujuk pada wahyu sebagai hukum: apa yang benar atau salah ditentukan oleh hukum Tuhan yang wajib diikuti (Elmahjub, 2021).

Koeksistensi ini penting karena ia mencegah salah paham seolah-olah etika Islam semata-mata legalistik atau semata-mata konsekuensialis. Sebagian literatur tentang etika terapan Islam—misalnya dalam konteks teknologi—juga menegaskan adanya dua visi normatif di dalam tradisi Islam yang secara analog dapat dipahami sebagai "deontologi" dan "konsekuensialisme" (Daryono & Syukur, 2020). Karena itu, pembahasan "deontologi dalam filsafat Islam" secara memadai perlu menempatkannya dalam lanskap yang lebih luas: etika Islam menampung kewajiban normatif yang kuat, namun tidak selalu menutup pertimbangan tujuan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan praktis (Asildo et al., 2022; Daryono & Syukur, 2020).

5.2 Maṣlaḥa dan Kritik terhadap Tesis "Islam itu Utilitarian"

Dalam teori hukum Islam (uṣūl al-fiqh), penalaran moral dinyatakan harus selaras dengan kehendak ilahi dan diarahkan pada pencapaian maṣlaḥa (kebaikan sosial) (Asildo et al., 2022). Akan tetapi, interpretasi modern yang menyamakan maṣlaḥa dengan konsekuensialisme atau utilitarianisme dianggap tidak memadai: tesis bahwa penalaran moral Islam "pada dasarnya utilitarian" dinilai tidak berkelanjutan (Asildo et al., 2022). Studi yang sama menunjukkan adanya dua visi yang berkonflik dalam yurisprudensi klasik dan modern: satu cenderung pada konsekuensialisme "rudimenter", sementara yang lain mengandung normativitas deontologis (Asildo et al., 2022).

Sebagai jalan keluar, diajukan kerangka hibrida: maṣlaḥa dipahami mencakup "prinsip-prinsip deontologis tingkat pertama" yang memberi perlindungan kategoris pada kebutuhan manusia yang mendasar, sambil tetap menyisakan ruang bagi kalkulasi konsekuensi dalam menentukan tindakan yang tepat (Asildo et al., 2022). Dengan demikian, dalam filsafat Islam—khususnya filsafat hukum dan etika yurisprudensial—deontologi bukan antitesis total dari pertimbangan kemaslahatan, melainkan dapat menjadi "lapisan prinsip" yang membatasi dan mengarahkan kalkulasi konsekuensi (Asildo et al., 2022; Ichsan, 2019).

________________________________________

6. Deontologi, Kemaslahatan Umum, dan Kebutuhan Manusia: Orientasi Normatif yang Lebih Luas

Kajian tentang social good dalam doktrin Islam mengkritik persepsi populer yang melihat etika Islam sebagai sistem positivistik-rigid yang membatasi agensi intelektual; sebaliknya, ditegaskan bahwa gagasan "kebaikan sosial" dalam doktrin Islam bersifat dinamis dan adaptif (Ichsan, 2019). Kajian ini juga menyatakan bahwa "kebaikan sosial" didefinisikan dengan rujukan pada kebutuhan manusia yang esensial—misalnya kehidupan, intelek, kerja sama sosial, dan keadilan—dan pada intinya memperlihatkan orientasi deontologis terhadap pilihan moral (Ichsan, 2019). Dengan kata lain, di tingkat tujuan sosial, etika Islam dapat tampil "berorientasi kemaslahatan", tetapi cara membingkai pilihan moralnya tetap menunjukkan karakter kewajiban atau prinsip yang mengikat, bukan semata kalkulasi manfaat (Asildo et al., 2022; Ichsan, 2019).

Dalam konteks hak dan kewajiban, diskursus hak asasi dalam tradisi Islam juga dijelaskan sebagai "skema duty-claim", yakni upaya koherensi antara apa yang dapat dituntut manusia sebagai hak dan apa yang wajib dilakukan sebagai kewajiban. Bahkan ketika hak-hak tersebut dirumuskan dalam kerangka rasional minimal (minimal deontology), ia tetap bekerja sebagai perangkat normatif yang menghubungkan kewajiban dan klaim-hak dalam konteks alamiah dan institusional. Ini selaras dengan pengamatan lintas budaya bahwa tradisi-tradisi agama—termasuk Islam—cenderung lebih nyaman berbicara dalam bahasa "tugas atau kewajiban" dan tanggung jawab ketimbang semata bahasa "hak" (Harris, 2021).

________________________________________

7. Niat, Akhlak, dan Agensi: Mengapa Etika Islam Tidak Berhenti pada "Kepatuhan Formal"?

Walaupun "deontologi" menekankan kepatuhan pada kewajiban, sejumlah rujukan memperlihatkan bahwa tradisi etika Islam juga menaruh perhatian pada dimensi batiniah tindakan—motivasi atau niat—agensi manusia, serta pembentukan karakter. Dalam pembahasan deontologi Kantian, misalnya, tindakan bermoral ditekankan memiliki nilai moral jika dilakukan "karena kewajiban" (duty for its own sake), sehingga intensi menjadi pusat deontologi (S et al., 2024). Dalam konteks Islam, studi tentang good action theory di masyarakat Muslim Indonesia mengaitkan penilaian tindakan dengan "niat"—dirujuk pada hadis innamā al-aʿmāl bi-niyyāt—dan menyebut bahwa pendekatan berbasis kewajiban ini dapat dipahami secara akademik sebagai deontologis, namun tidak berasal dari Kant, melainkan dari ajaran Islam (Bernat, 2021). Dengan demikian, pada level motivasi, ada titik temu struktural: baik deontologi sebagai etika kewajiban maupun etika Islam sama-sama memberi bobot pada orientasi batin dan komitmen normatif, meski basis otoritasnya berbeda (Bernat, 2021; S et al., 2024).

Lebih jauh, kajian tentang akhlak dari perspektif Qur'ani dan pemikir Muslim menyatakan bahwa akhlak bekerja "melampaui persepsi tipikal etika normatif" dan selaras dengan agensi manusia melalui konsep motivasi dan sanksi sebagaimana dibahas Al-Qur'an; nilai-nilainya bersifat cukup umum sehingga dapat disesuaikan dengan pengalaman yang berbeda (Achmad, 2022). Ini relevan untuk mencegah reduksi "deontologi Islam" menjadi sekadar kepatuhan legal-formal: walau syariah atau fiqh menyediakan kerangka kewajiban, tradisi etika Islam juga menekankan dimensi pembentukan manusia sebagai agen moral dalam pengalaman sosial yang berubah (Achmad, 2022; Bouhafa, 2022).

________________________________________

8. Perbandingan Terbatas dengan Deontologi Kant: Otonomi versus Otoritas Ilahi

Dalam banyak literatur pengantar, deontologi dipresentasikan melalui Kant: etika kewajiban yang tidak menjadikan konsekuensi sebagai ukuran utama baik-buruk tindakan, melainkan menekankan kehendak baik, motivasi, dan kewajiban moral (Goli & Sabarudin, 2023; Mokhtar, 2019). Dalam konteks pendidikan, pembahasan tentang otonomi Kant menegaskan bahwa moralitas dipahami sebagai tindakan yang digerakkan oleh rasio tanpa determinasi faktor eksternal, dan konsep ini menjadi pusat dalam etika modern (Ibrahim et al., 2024). Akan tetapi, kajian tentang pendidikan Islam menilai bahwa basis etika Islam dalam sistem syariah berkontribusi pada ketidaksesuaian tertentu dengan gagasan otonomi Kantian—sebagai self-lawgiving yang tidak bertumpu pada otoritas eksternal (Ibrahim et al., 2024). Sejalan dengan itu, literatur tentang divine ethics menegaskan bahwa etika Islam menempatkan Tuhan sebagai otoritas mutlak dalam menentukan kewajiban moral (Wibawa, 2014)—suatu posisi yang secara konseptual berbeda dari otonomi Kantian sebagai fondasi moralitas (Ibrahim et al., 2024).

Karena itu, "deontologi menurut filsafat Islam" dapat dirumuskan secara hati-hati sebagai deontologi yang teistik: kewajiban moral memiliki landasan wahyu atau syariah, walau tetap menyisakan ruang penalaran dalam kadar dan bentuk yang diperdebatkan (Nekuei et al., 2018). Sementara Kant menyediakan model deontologi "otonom" yang memusatkan legitimasi moral pada rasio sebagai sumber hukum moral, etika Islam mengaitkan legitimasi kewajiban pada otoritas ilahi dan tradisi normatifnya (Ibrahim et al., 2024; Wibawa, 2014).

________________________________________

9. Contoh Ranah Penerapan: Etika Profesi, Kesehatan, dan Teknologi

Karakter "deontologis" dalam etika Islam sering terlihat jelas pada etika terapan karena bidang-bidang ini menuntut keputusan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan melalui aturan dan kewajiban. Dalam sejarah etika medis Islam, misalnya, disebut adanya tradisi etika kedokteran yang dapat dipakai sebagai rujukan, dan secara eksplisit dinyatakan bahwa etika medis Islam terutama bersifat deontologis karena bertumpu pada hierarki teks: Al-Qur'an, Sunnah, dan hadis sebagai sumber kewajiban (Kouzo & Falikhatun, 2023). Dalam isu teknologi modern seperti algoritma kendaraan otonom, ditunjukkan adanya dua visi normatif dalam tradisi Islam—mirip deontologi dan konsekuensialisme—yang berkaitan dengan preservasi nyawa manusia, sehingga analisis etis Islam tidak tunggal dan dapat menggabungkan "aturan perlindungan" dengan pertimbangan situasional (Daryono & Syukur, 2020).

Dalam etika organisasi dan profesi, literatur tentang pendidikan moral dan akhlak juga membedakan bahwa pendidikan Islam dibimbing oleh "aturan yang permanen dan absolut" dalam Al-Qur'an dan hadis, dan dalam pemetaan teori etika Barat, deontologi dipahami sebagai teori yang menekankan prinsip kewajiban (Elmahjub & Qadir, 2023). Pada ranah manajerial, studi tentang perilaku manajerial dalam Islam menyatakan bahwa etika Islam terkoneksi dengan syariah, dan menggambarkannya sebagai sistem normatif yang sangat deontologis karena tertulis dalam sistem hukum (Hamdani, 2020). Pada saat yang sama, literatur etika Islam memperingatkan agar keterhubungan etika–hukum ini tidak dipahami sebagai legalisme sempit, karena tradisi etika Islam juga memuat dimensi kebajikan dan pembentukan diri (Shamsudheen & Rosly, 2019; Wijaya, 2019).

________________________________________

10. Rumusan Konseptual: Unsur-Unsur Kunci Deontologi dalam Filsafat Islam

Berdasarkan sintesis literatur di atas, "deontologi menurut filsafat Islam" dapat diringkas dalam beberapa unsur konseptual berikut—sekaligus menunjukkan batas-batasnya:

Pertama, otoritas normatif utama adalah wahyu dan syariah (hukum Tuhan); kewajiban moral dijustifikasi melalui rujukan pada firman Tuhan sebagai hukum yang mengikat (Elmahjub, 2021; Wibawa, 2014).

Kedua, fiqh berfungsi sebagai artikulasi sosial-institusional dari kewajiban, sehingga moralitas sering tampil sebagai "sistem tugas" yang mengarahkan perilaku (Hamdani, 2020; Wijaya, 2019); namun tradisi Islam lebih luas daripada fiqh semata (Shamsudheen & Rosly, 2019; Wijaya, 2019).

Ketiga, koeksistensi dengan teleologi atau kemaslahatan: tradisi Islam memuat baik model deontologis maupun teleologis, dan diskursus maṣlaḥa menuntut kerangka hibrida yang menggabungkan perlindungan prinsipil (deontologis) dengan kalkulasi konsekuensi (konsekuensialis) (Asildo et al., 2022; Ichsan, 2019).

Keempat, pengakuan—yang diperdebatkan—atas peran rasionalitas dan antropologi moral: terdapat perdebatan akal–wahyu (Asy'ariyyah–Mu'tazilah), dan dalam diskursus hak, muncul minimal deontology berbasis fitrah dan hak-hak rasional (Nekuei et al., 2018).

Kelima, dimensi batiniah berupa niat dan akhlak mencegah reduksi deontologi Islam menjadi kepatuhan formal; tindakan dinilai tidak hanya dari kesesuaian norma, tetapi juga dari orientasi batin dan pembentukan subjek moral (Achmad, 2022; Bernat, 2021), serta adanya irisan konseptual dengan perhatian deontologi pada intensi (S et al., 2024).

________________________________________

11. Penutup

Deontologi dalam perspektif filsafat Islam paling masuk akal dipahami sebagai orientasi etika yang memprioritaskan kewajiban normatif yang berakar pada wahyu, syariah, dan artikulasi fiqh, di mana yang benar dan salah ditentukan secara mengikat oleh hukum Tuhan (Bouhafa, 2022; Hamdani, 2020; Wibawa, 2014). Akan tetapi, tradisi Islam tidak berhenti pada legalisme: ia memuat koeksistensi dan ketegangan produktif antara deontologi dan teleologi (maṣlaḥa), serta mendorong model hibrida yang melindungi kebutuhan dasar manusia melalui prinsip deontologis sambil tetap mempertimbangkan konsekuensi dalam ranah penerapan (Asildo et al., 2022; Ichsan, 2019).

Selain itu, diskursus tentang akal–wahyu, hak–kewajiban, serta akhlak dan niat menunjukkan bahwa etika Islam mengandung perangkat untuk membaca kewajiban secara normatif sekaligus manusiawi dan kontekstual, meski bentuk dan legitimasi penalarannya tetap diperdebatkan dalam tradisi (Achmad, 2022; Bernat, 2021). Dengan demikian, kajian tentang deontologi dalam filsafat Islam tidak hanya memperkaya pemahaman tentang etika Islam itu sendiri, tetapi juga membuka ruang dialog yang produktif antara tradisi moral Islam dan teori-teori etika normatif kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Achmad, G. H. (2022). Pemikiran Filsafat Etik Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam. Alsys, 2(2), 324–339. https://doi.org/10.58578/alsys.v2i2.310

Asildo, N. Z. S. D., Yasin, M., Abdullah, N. S. M., & Mokhtar, M. M. (2022). An Overview of Akhlak and Moral Concepts and Their Relevance to Moral Education in Malaysia. Journal of Public Administration and Governance, 12(4S), 101. https://doi.org/10.5296/jpag.v12i4s.20574

Bernat, P. (2021). Islamic Ethics, Islamic Law, and the Proper Managerial Behavior. Modern Management Review, 26(3), 29–37. https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.15

Bouhafa, F. (2022). New Perspectives on Ethics in Islam [Introduction]. Journal of Arabic and Islamic Studies, 21, 007–023. https://doi.org/10.5617/jais.9357

Daryono, D., & Syukur, S. (2020). The Moral Philosophy of Capitalism in the View of the Javanese Islamic Trade Ethos. Jurnal Theologia, 31(2), 165–184. https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.2.6862

Elmahjub, E. (2019). Transformative Vision of Islamic Jurisprudence and the Pursuit of Common Ground for the Social Good in Pluralist Societies. Asian Journal of Comparative Law, 14(2), 305–335. https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.34

Elmahjub, E. (2021). Islamic Jurisprudence as an Ethical Discourse: An Enquiry into the Nature of Moral Reasoning in Islamic Legal Theory. Oxford Journal of Law and Religion, 10(1), 16–42. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa023

Elmahjub, E., & Qadir, J. (2023). How to Program Autonomous Vehicle (AV) Crash Algorithms: An Islamic Ethical Perspective. Journal of Information Communication and Ethics in Society, 21(4), 452–467. https://doi.org/10.1108/jices-02-2023-0015

Goli, N. H., & Sabarudin, S. (2023). Immanuel Kant's Ethical Thought and Its Relevance in Islamic Religious Education. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 7(2), 3032–3040. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i2.6818

Hamdani, A. Y. (2020). [Untitled]. Aqlania, 11(2), 159. https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2738

Harris, K. M. A. (2021). Sekularisasi Etika dan Krisis Moral Masa Kini. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 23(2), 121–170. https://doi.org/10.22452/afkar.vol23no2.4

Ibrahim, M., Islam, S., Zohriah, O., & Azid, M. (2024). Addressing Contemporary Ethical and Moral Issues through Islamic Education. Journal on Islamic Studies, 1(1), 36–51. https://doi.org/10.35335/kbbzar83

Ichsan, M. (2019). Sintesa Antroposofis dan Nilai Islam: Langkah Pembebasan Awal Menuju Kurikulum Etika Berkesadaran Holistik. Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 3(1), 10–19. https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.10-19

Kouzo, I., & Falikhatun, F. (2023). The Importance of Compliance with Accounting Ethics Standards Issued by AAOIFI in Activating the Governance of Islamic Banks: An Analytical Study. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 8(1), 1–21. https://doi.org/10.20473/baki.v8i1.41766

Mokhtar, A. (2019). Islamic and Western Ethics in Advertising. IIUM Journal of Human Sciences, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.31436/ijohs.v1i2.79

Nekuei, N., Afhami, N., Bahadoran, P., & Taleghani-Esfahani, H. (2018). Evaluation of Ethical Attitude Approaches in Midwives and Their Relationship with Their Demographic Features. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 23(3), 193. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_237_16

S, C. W., Mukarramah, M., Iskandar, I., & Nawangsari, R. P. (2024). Law and Ethical Paradigms in the Discourse on Western Philosophy and Islamic Philosophy. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 10(1). https://doi.org/10.20871/kpjipm.v10i1.338

Shamsudheen, S. V., & Rosly, S. A. (2019). Towards Conceptualizing Ethical Decision-Making Model in Marketing. Journal of Islamic Marketing, 10(3), 928–947. https://doi.org/10.1108/jima-03-2018-0055

Wibawa, S. (2014). Seh Amongraga's Moral Teachings of Islam in Serat Centhini. Millah: Journal of Religious Studies, 359–376. https://doi.org/10.20885/millah.volxiii.iss2.art8

Wijaya, N. R. Y. (2019). Perbuatan Moral dan Pertimbangan Batin Ideal: Menelusuri Filsafat Etika di Dalam Studi Islam. Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman, 7(1), 109–128. https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.106