01813 - Anarkisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Konseptual tentang Otoritas, Hierarki, dan Kritik Epistemologis

Abstract

This article examines the concept of anarchism through the lens of Islamic philosophy, employing a conceptual-analytical approach based on available literature. Anarchism is understood both as a theory of social organization that rejects coercive authority and hierarchy—particularly the state—and as an epistemological stance that opposes methodological monopoly in the production of knowledge. The central argument of this article is that Islamic philosophy does not straightforwardly accept or reject anarchism in its entirety. On one hand, political anarchism—understood as the total abolition of authority—is fundamentally incompatible with Islamic political philosophy, which posits that ultimate authority belongs exclusively to God and acknowledges mechanisms of delegated authority through prophethood and scholarly tradition. On the other hand, Islamic philosophy contains a robust internal critique of coercive authority, the instrumentalization of religious rulings (fatwa) for political purposes, and the monopolization of interpretation (tafsir). This critical tradition shares a functional affinity with the anarchist intuition of rejecting imposed hierarchy. The most productive convergence between anarchism and Islamic philosophy lies in the domain of epistemological anarchism: the rejection of a single authoritative methodology and the promotion of epistemic pluralism (bayānī, burhānī, and 'irfānī) as a means of revitalizing Islamic thought. Nevertheless, the article also notes that anarchism—when it slides toward relativism or nihilism—is viewed as threatening the normative and theological foundations of Islam.

Keywords: anarchism, Islamic philosophy, authority, coercive hierarchy, epistemological pluralism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep anarkisme melalui perspektif filsafat Islam dengan menggunakan pendekatan analitis-konseptual berbasis literatur yang tersedia. Anarkisme dipahami baik sebagai teori organisasi sosial yang menolak otoritas dan hierarki yang dipaksakan—khususnya negara—maupun sebagai sikap epistemologis yang menentang monopoli metodologis dalam produksi pengetahuan. Argumen utama artikel ini adalah bahwa filsafat Islam tidak secara sederhana menerima atau menolak anarkisme secara keseluruhan. Di satu pihak, anarkisme politik—yang dipahami sebagai penghapusan total otoritas—secara prinsipial tidak kompatibel dengan filsafat politik Islam yang menempatkan otoritas tertinggi hanya pada Allah dan mengakui mekanisme delegasi otoritas melalui kenabian serta tradisi keilmuan. Di pihak lain, filsafat Islam memuat kritik internal yang kuat terhadap otoritas koersif, instrumentalisasi fatwa untuk kepentingan kekuasaan, dan monopoli penafsiran (tafsir). Tradisi kritis ini memiliki afinitas fungsional dengan intuisi anarkis dalam menolak hierarki yang dipaksakan. Titik temu paling produktif antara anarkisme dan filsafat Islam terletak pada ranah anarkisme epistemologis: penolakan atas metodologi tunggal yang otoriter dan promosi pluralisme epistemik (bayānī, burhānī, dan 'irfānī) sebagai sarana merevitalisasi pemikiran Islam. Namun demikian, artikel ini juga mencatat bahwa anarkisme—ketika bergeser menuju relativisme atau nihilisme—dipandang mengancam fondasi normatif dan teologis Islam.

Kata kunci: anarkisme, filsafat Islam, otoritas, hierarki koersif, pluralisme epistemologis

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi Persoalan "Anarkisme" dalam Horizon Filsafat Islam

Dalam literatur yang digunakan, anarkisme dipahami (i) sebagai teori organisasi sosial yang memandang hukum dan pemerintahan sebagai sumber keburukan sosial sehingga menganjurkan penghapusan pemerintahan (sebagaimana dipahami "hari ini"), dengan pengecualian bentuk-bentuk pengaturan yang lahir dari kerja sama sukarela dan asosiasi sukarela yang mengatur diri (self-governing groups) (Aprison, 2016); dan (ii) sebagai teori/praktik kebebasan yang menolak penindasan, sehingga jika penindas dipahami sebagai "pemerintah" maka anarkisme memilih masyarakat tanpa pemerintah, dan jika penindas dipahami sebagai "hierarki" maka anarkisme bersifat anti-hierarkis (Widarda, 2019). Sumber-sumber ini juga menegaskan bahwa anarkisme tidak identik dengan "masyarakat tanpa tatanan"; tatanan yang dibayangkan justru lahir dari asosiasi sukarela (Aprison, 2016; Widarda, 2019).

Namun, dalam wacana sosial-politik kontemporer (termasuk Indonesia), istilah "anarkisme" kerap dipersempit menjadi label bernada negatif—misalnya dilekatkan pada gerakan mahasiswa—sehingga perlu "dipertanyakan ulang" dan ditarik kembali ke makna teoritisnya (misalnya melalui Proudhon dan Bakunin) (Barung, 2023), sementara sebagian studi lain mengaitkan anarkisme dengan "propaganda kekerasan" dalam sejarah terorisme pra-Perang Dunia I (Faradi, 2014) dan/atau menempatkannya bersama "kekerasan" dan "terorisme" sebagai sesuatu yang bertentangan dengan misi Islam sebagai agama keselamatan dan perdamaian (Sutikno, 2023).

Karena itu, menjelaskan "anarkisme menurut ilmu filsafat Islam" menuntut (a) pembedaan makna anarkisme-teoretis versus anarkisme-sebagai-label/aksi-kekerasan (Barung, 2023; Sutikno, 2023), dan (b) pemetaan konsep otoritas dalam tradisi Islam agar tidak jatuh pada simplifikasi "Islam = pro-otoritas" atau "Islam = anti-otoritas" (Mukalam, 1970; Syaifuddin, 2018).

Di sisi lain, "ilmu filsafat Islam" dalam korpus yang tersedia dipahami sebagai pemikiran filosofis tentang Islam (mencari makna terdalam hingga hakikat), pemikiran para cendekiawan Muslim, dan ajaran-ajaran filosofis dalam Islam yang terkait moralitas/etika (Abdullah, 2012). Dengan pengertian ini, pembacaan filsafat Islam atas anarkisme tidak harus bermakna "penerimaan" anarkisme sebagai ideologi politik, melainkan dapat berupa: evaluasi konsep anarkisme melalui teori otoritas, etika politik, dan kritik atas otoritarianisme dalam tafsir/hukum/negara (Fathony, 2019; Mukalam, 1970; Syaifuddin, 2018; Yakin, 2018); serta pemanfaatan "anarkisme" dalam makna epistemologis (anti-monopoli metodologi/tafsir) untuk mengatasi stagnasi dan arogansi paradigma tertentu dalam pemikiran Islam (Aprison, 2016; Asrudin, 2017; Silitonga & Sihombing, 2021).

________________________________________

2. Klarifikasi Terminologis: Anarkisme Politik, Anarki (Deskriptif), dan Anarkisme Epistemologis

2.1 Anarkisme Politik sebagai Kritik atas Negara, Hukum, dan Hierarki yang Memaksa

Salah satu definisi kunci yang eksplisit dalam sumber menyebut anarkisme sebagai teori organisasi sosial yang ekstrem dalam individualisme dan memandang hukum serta pemerintahan sebagai invasi—"dua sumber" dari hampir semua kejahatan sosial—sehingga menganjurkan penghapusan pemerintahan (sebagaimana dipahami sekarang), kecuali yang berasal dari kerja sama sukarela (Aprison, 2016). Definisi itu sekaligus menolak karikatur "tanpa tatanan" dengan menegaskan bahwa tatanan tetap ada, tetapi muncul dari asosiasi sukarela dan kelompok yang mengatur diri (Aprison, 2016).

Rumusan lain dalam sumber pendidikan tinggi menyatakan bahwa anarki/anarkisme menolak penindasan; jika penindas adalah pemerintah maka dipilih masyarakat tanpa pemerintah, dan jika penindas adalah hierarki maka posisinya anti-hierarkis (Widarda, 2019). Dengan demikian, pada level konseptual, anarkisme yang dimaksud adalah penolakan atas otoritas dan hierarki yang dipaksakan—khususnya negara—bukan penolakan atas semua bentuk koordinasi sosial (Aprison, 2016; Widarda, 2019).

2.2 "Anarki" sebagai Deskripsi Ketiadaan Otoritas Tertinggi

Sebagian literatur politik membedakan situasi "anarkis" dalam arti deskriptif—misalnya dalam hubungan internasional tidak ada otoritas berkuasa yang mengatur kehidupan negara seperti otoritas domestik mengatur individu—dengan anarkisme sebagai ideologi politik (Anwar, 2018). Pembedaan ini penting agar "anarki" tidak otomatis dibaca sebagai program normatif "melenyapkan negara" (Anwar, 2018), terutama ketika kajian filsafat Islam lebih sering bergerak pada problem legitimasi otoritas politik, relasi agama-negara, dan batas-batas kuasa (bukan sekadar ketiadaan otoritas) (Mukalam, 1970; Syaifuddin, 2018).

2.3 Anarkisme Epistemologis: Penolakan Metodologi Tunggal dan Otoritas Pengetahuan yang Memonopoli

Sumber yang mengkaji Feyerabend menjelaskan bahwa dalam ranah epistemologis, "ketiadaan pemegang kontrol kuasa" dapat dipahami sebagai tiadanya metodologi tunggal yang memiliki otoritas untuk mengatur (Aprison, 2016). Kerangka ini dipakai untuk menilai stagnasi pemikiran Islam yang—menurut sumber tersebut—terjadi ketika Islam bergeser dari instrumen pembebasan menjadi sistem ideologi yang rigid; lalu solusinya diarahkan pada kembali ke lingkungan pluralistik, karena Islam "tidak lahir" dari nalar tunggal melainkan memiliki setidaknya tiga patron epistemik: bayānī, burhānī, dan 'irfānī (Aprison, 2016).

Dengan demikian, "anarkisme" dapat hadir sebagai kategori epistemologis untuk mengkritik monopoli metode/tafsir (anti-otoritarianisme keilmuan), tanpa harus identik dengan program penghapusan institusi politik negara (Aprison, 2016; Asrudin, 2017; Silitonga & Sihombing, 2021).

________________________________________

3. Peta Diskursus Filsafat Politik Islam: antara Political Theology dan Political Philosophy

Literatur tafsir-politik menegaskan bahwa kajian politik dapat diklasifikasikan menjadi political theology (ajaran politik berbasis wahyu) dan political philosophy (filsafat politik sebagai cabang filsafat yang menekankan pemikiran) (Parmudi, 2018), dan sumber yang sama menggarisbawahi bahwa tradisi pemikiran Islam mengalami problem karena pemikiran politik diajarkan dalam dua disiplin berbeda—fikih dan filsafat—dengan dominasi fikih sehingga sulit keluar dari paradigma political theology (Parmudi, 2018).

Pemetaan yang lebih umum menyatakan bahwa khazanah keilmuan Islam kaya teori/pemikiran politik; diskursusnya berkembang dalam dua genre besar (fikih dan filsafat), masing-masing memiliki perspektif, pendekatan, sumber etika, dan tokoh; tetapi keduanya sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik (Mukalam, 1970). Dengan demikian, "filsafat Islam" ketika membaca anarkisme tidak berhenti pada pertanyaan "perlu negara atau tidak", melainkan cenderung bertanya: otoritas macam apa yang sah, bagaimana etika membatasi kuasa, dan bagaimana mencegah otoritarianisme (politik maupun tafsir) (Mukalam, 1970; Parmudi, 2018; Prihantoro, 2017).

Pada titik ini, anarkisme (sebagai penolakan otoritas/hierarki yang dipaksakan) bersinggungan dengan problem yang diidentifikasi literatur tafsir-politik: kecanggungan umat dalam menemukan relasi yang tepat antara Islam dan politik, memosisikan syariat dalam negara modern demokratis, dan memahami bagaimana syariat mesti dipraktikkan, yang kemudian melahirkan beragam eksperimentasi politik (Parmudi, 2018). Artinya, problem yang disasar bukan sekadar "kekosongan otoritas" melainkan "bentuk otoritas" dan "cara otoritas bekerja" dalam sejarah dan praksis (Parmudi, 2018; Prihantoro, 2017).

________________________________________

4. Konsep Otoritas dalam Islam: Kedaulatan Tuhan, Delegasi, dan Kritik atas Otoritas Koersif

4.1 Kedaulatan Tuhan dan Delegasi Otoritas: Bukan Teokrasi Langsung

Dalam diskusi relasi agama-negara, negara didefinisikan secara sederhana sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki otoritas hukum tertinggi dan ditaati rakyatnya (Syaifuddin, 2018). Dalam doktrin politik Islam ideologis (menurut sumber tersebut), otoritas tertinggi hanyalah milik Allah dan kedaulatan-Nya meliputi seluruh semesta (Syaifuddin, 2018). Namun sumber yang sama menekankan bahwa "pemerintahan dengan otoritas Tuhan" tidak identik dengan teokrasi yang berciri "pemerintahan langsung dari Tuhan", karena Tuhan tidak mengatur secara langsung; kekuasaan Tuhan didelegasikan kepada Rasul (Muhammad) untuk menyebarkan agama dan syariah (Syaifuddin, 2018).

Dengan demikian, filsafat politik Islam dalam korpus ini memelihara dua tesis sekaligus: (i) penolakan atas klaim otoritas tertinggi manusiawi yang menyaingi kedaulatan Tuhan, dan (ii) pengakuan adanya mekanisme delegasi/representasi historis (kenabian) yang membuat kehidupan politik tidak dipahami sebagai "tanpa otoritas sama sekali" (Parmudi, 2018; Syaifuddin, 2018).

Kerangka ini juga relevan ketika membahas "otoritas religius" pada era modern: proses "otorisasi" dalam Islam tidak hanya berkutat pada otoritas Tuhan dan Nabi sebagai syāri', sebab generasi awal (sahabat dan sesudahnya) dipandang memiliki otoritas dalam agama (Prihantoro, 2017). Jadi, bahkan sebelum menilai kompatibilitas Islam dengan anarkisme, sumber-sumber ini sudah mengandaikan pluralitas locus otoritas (Tuhan–Rasul–otoritas keilmuan/komunitas awal), yang membuat isu utamanya bukan "otoritas versus tanpa otoritas", melainkan "otoritas macam apa, bekerja bagaimana, dan dibatasi apa" (Parmudi, 2018; Prihantoro, 2017).

4.2 Otoritas Koersif versus Persuasif: "Memangku" versus "Memegang" Otoritas

Khaled Abou El Fadl (melalui rujukan Richard Friedman) membedakan antara "memangku otoritas" (being in authority; otoritas karena jabatan struktural yang cenderung memaksa) dan "memegang otoritas" (being an authority; otoritas karena keahlian/kapasitas) (Fathony, 2019). Dalam kajian otoritas religius modern, distingsi ini diulang: being in authority adalah kekuasaan memberi instruksi karena posisi struktural, sementara being an authority adalah kepatuhan kepada seseorang karena keahlian khusus (Prihantoro, 2017; Yakin, 2018).

Konsekuensi filosofisnya ialah: kritik Islam terhadap penindasan dapat diarahkan pada bentuk-bentuk "otoritas koersif" yang mengikat melalui perangkat struktur dan pemaksaan, tanpa harus menolak "otoritas persuasif" yang lahir dari kompetensi intelektual dan etika pengetahuan (Fathony, 2019; Prihantoro, 2017; Yakin, 2018).

Kerangka Abou El Fadl juga dipakai untuk mengkritik positivisasi/formalisasi syariah: hukum Islam dipandang bukan "hukum Tuhan itu sendiri" melainkan hasil interpretasi manusia atas hukum Tuhan; karena itu ia tidak boleh berwatak otoriter, dan positivisasi yang menghasilkan hukum kaku, mengikat, absolut, dan otoriter dipersoalkan (Yakin, 2018). Dari perspektif ini, "anarkisme" sebagai penolakan atas otoritas yang dipaksakan dapat dibaca sebagai intuisi anti-otoritarian (anti pemaksaan struktural), tetapi bukan sebagai penolakan atas otoritas keilmuan/ijtihad sebagai praktik interpretasi yang bertanggung jawab (Fathony, 2019; Yakin, 2018).

4.3 Otoritas, Penafsiran, dan Kepemimpinan: "Ūlū al-Amr" dan Konteks Politik

Kajian tafsir "ūlū al-amr" pada Hamka menunjukkan bagaimana konsep pemimpin/otoritas dibaca dalam konteks perdebatan dasar negara; Hamka mengintroduksi ūlū al-amr sebagai orang-orang yang berkuasa/penguasa/pemimpin dan menekankan pemimpin harus "minkum" (insider), lalu—dengan setting perdebatan Islam versus Pancasila—penafsiran itu diarahkan agar umat memilih pemimpin yang islami dan mendukung negara berdasar Islam (Putra, 2022). Kajian ini sekaligus menegaskan tesis posmodern bahwa tafsir adalah konstruksi penafsir yang tidak lepas dari konteks ideologi dan tujuan (Putra, 2022), sehingga persoalan otoritas politik (siapa memimpin) berkelindan dengan otoritas tafsir (siapa berhak menafsir) (Fathony, 2019; Prihantoro, 2017; Putra, 2022).

Ini menjadi salah satu locus di mana filsafat Islam dapat mengkritik otoritarianisme tafsir (bukan hanya otoritarianisme negara) sebagai bentuk hierarki yang dipaksakan lewat klaim "kebenaran tunggal" (Fathony, 2019; Silitonga & Sihombing, 2021; Yakin, 2018).

________________________________________

5. Titik Temu Terbatas: Kritik Filsafat Islam terhadap Otoritarianisme sebagai "Sensibilitas Anti-Hierarki Koersif"

5.1 Arkoun: Pemisahan Fungsional Otoritas Agama dan Otoritas Politik; Risiko Manipulasi Simbol Agama

Dalam membaca ketegangan Islam dan politik modern, Arkoun (dalam sumber yang tersedia) menilai rezim politik dunia Muslim pascakolonial de facto sekuler dan dikontrol paradigma Barat; karena itu ia menawarkan penerimaan ide state-nation dengan pandangan sekuler, sambil mendorong "difusi besar" atau "modernitas intelektual" untuk merevisi sekularisme agar berbasiskan Islam (Silitonga & Sihombing, 2021). Dalam elaborasi Arkoun yang lain, intervensi negara ke wilayah keagamaan berdampak pada manipulasi simbol agama, reduksi kebebasan beragama dan berpolitik, serta membuka peluang kolusi antara penguasa dan otoritas keagamaan; karena itu otoritas keagamaan dan politik harus berbeda meskipun tetap berhubungan (negara sebagai "bingkai", agama sebagai "isi") (Adlin, 2016). Sumber lain yang mengulas "utopia khilafah" juga menyatakan bahwa penundukan agama oleh negara berpotensi menimbulkan penindasan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berpolitik, serta diskriminasi dan hegemoni (Pramana, 2023).

Kumpulan gagasan Arkoun ini tidak mengarah pada penghapusan negara, tetapi jelas memuat kritik terhadap hierarki koersif ketika negara menghegemoni agama dan ketika agama dijadikan komoditas legitimasi politik (Adlin, 2016; Pramana, 2023; Silitonga & Sihombing, 2021). Dalam bahasa yang dekat dengan definisi anarkisme, filsafat Islam versi Arkoun mengandung sensitivitas anti-otoritarian: menolak pemaksaan dan monopoli (negara atas agama, atau otoritas tafsir tertentu atas seluruh umat) (Adlin, 2016; Pramana, 2023; Silitonga & Sihombing, 2021), yang secara fungsional bisa beririsan dengan motif anarkisme "menolak otoritas yang dipaksakan"—tanpa harus menolak eksistensi institusi politik sebagai ruang negosiasi publik (Adlin, 2016; Silitonga & Sihombing, 2021).

5.2 Otoritas Keagamaan yang Bersimbiosis dengan Negara: Fatwa sebagai Instrumen Kekuasaan

Dalam ranah hukum sosial-keagamaan, fatwa dipahami sebagai pendapat hukum yang diberikan ahli hukum mengenai masalah tertentu dan tidak dapat disamakan dengan opini spontan; fatwa terkait otoritas memberi fatwa, kode etik, dan metode istinbath (Ihsan et al., 2021). Namun, ada juga temuan bahwa fatwa dapat bergeser fungsinya dan dipakai untuk mendukung kebijakan penguasa, terutama ketika institusi produsen fatwa dibentuk pemerintah; bahkan disebut bahwa orientasi ulama yang bersimbiosis dengan otoritas penguasa telah teridentifikasi sejak tahun 1744 (dalam konteks Arab Saudi) (Nugroho, 2018).

Dengan menempatkan fatwa pada simpul "otoritas agama—otoritas negara", literatur ini memperlihatkan bagaimana otoritas dapat menjadi mekanisme pemaksaan yang tidak selalu sejalan dengan ideal normatif teks, khususnya ketika otoritas keagamaan menjadi lebih akomodatif pada kebijakan penguasa (Ihsan et al., 2021; Nugroho, 2018).

Bila anarkisme dipahami sebagai penolakan atas otoritas yang dipaksakan, maka kritik terhadap instrumentalisasi fatwa menunjukkan bahwa filsafat Islam memiliki basis untuk menolak otoritas koersif yang menumpang pada agama (atau sebaliknya, agama yang ditundukkan negara) (Adlin, 2016; Nugroho, 2018; Pramana, 2023). Tetapi kritik ini tidak identik dengan "penghapusan semua otoritas"; justru ia menuntut rekonstruksi otoritas agar tidak berubah menjadi otoritarianisme (Fathony, 2019; Ihsan et al., 2021; Yakin, 2018).

________________________________________

6. Ketidakcocokan Mendasar: Anarkisme sebagai Penolakan "Segala Otoritas" Berhadapan dengan Kerangka Otoritas dalam Islam

Walaupun ada irisan pada kritik atas otoritas koersif, anarkisme dalam definisi yang menolak "segala bentuk otoritas" sulit disepadankan dengan doktrin politik Islam ideologis yang menyatakan otoritas tertinggi hanya milik Allah (Syaifuddin, 2018) dan dengan kerangka otoritas religius yang dibangun atas "kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan" dalam teks suci (Al-Qur'an) sebagai representasi otoritas Allah yang tidak diabaikan (Prihantoro, 2017). Bahkan pada level teori pemerintahan, sumber tentang relasi agama-negara menegaskan adanya "otoritas Tuhan" sebagai sumber utama otoritas dalam sistem pemerintahan Islam—walau tidak identik dengan teokrasi langsung—melalui mekanisme delegasi pada Rasul (Syaifuddin, 2018). Ini berarti filsafat Islam dalam sumber-sumber ini mengandaikan paling tidak satu bentuk otoritas yang tidak mungkin ditolak, yakni otoritas transenden (Tuhan), sekaligus mengakui bentuk-bentuk otoritas historis/keilmuan yang mengartikulasikan ajaran (Ihsan et al., 2021; Prihantoro, 2017; Syaifuddin, 2018).

Di samping itu, tradisi hukum Islam klasik dalam sumber yang tersedia justru memperlihatkan model otoritas di luar sistem politik: para pakar menandingi otoritas negara dengan menempatkan diri sebagai artikulator hukum; otoritas hukum didasarkan atas pengetahuan seseorang, bukan pada kekuasaan politik atau negara (Wisri & Asra, 2015). Bahkan dikutip bahwa pengadilan syariah merupakan aparatus negara, tetapi berbasis pada hukum yang berada "di luar domain negara" (Wisri & Asra, 2015). Struktur ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam tidak mengarah pada "nihil otoritas", melainkan pada distribusi/penempatan otoritas (antara negara, komunitas pakar, dan domain norma) (Prihantoro, 2017; Syaifuddin, 2018; Wisri & Asra, 2015).

Karena itu, anarkisme yang menolak semua otoritas akan berhadapan dengan kerangka Islam yang (dalam sumber-sumber ini) tetap menempatkan otoritas sebagai kategori niscaya—yang problematik bukan "otoritas itu sendiri", melainkan "otoritas yang memaksa, memonopoli, dan menindas" (Adlin, 2016; Fathony, 2019; Yakin, 2018).

________________________________________

7. Jalur "Anarkisme" yang Lebih Dekat dengan Filsafat Islam: Anarkisme Epistemologis, Pluralisme, dan Kritik atas Metanarasi

7.1 Feyerabend dan Pluralisme Epistemik: Analogi bagi Pemikiran Islam yang Plural

Kajian "epistemologi anarkhis" Feyerabend menyatakan bahwa stagnasi pemikiran (dalam Islam) muncul ketika Islam berubah dari instrumen pembebasan menjadi sistem ideologi yang rigid; karena itu penting mengembalikan pemikiran Islam pada lingkungan pluralistik, mengingat Islam tidak lahir dari satu corak nalar tetapi memiliki patron epistemik bayānī, burhānī, dan 'irfānī (Aprison, 2016). Pada level sosial-pengetahuan, studi lain tentang Feyerabend menekankan perlunya "pemisahan negara dan ilmu pengetahuan" (melengkapi pemisahan negara dan gereja), sebagaimana dikutip dari Feyerabend (Kusnadi, 2015). Dalam kerangka ini, "anarkisme" bukanlah program anti-tatanan, melainkan kritik atas monopoli otoritas metodologis/ilmiah dan relasi pengetahuan–kekuasaan yang dapat menguatkan otoritas penguasa (Aprison, 2016; Kusnadi, 2015).

Keterhubungan tema ini dengan filsafat Islam tampak ketika Arkoun dan para modernis didorong melakukan dekonstruksi atas ortodoksi yang terlanggengkan melalui peran penguasa politik dan berakibat naif serta hilangnya daya kritis nalar Islam (Aprison, 2016). Jadi, "anarkisme epistemologis" (anti-otoritas metodologi tunggal) dapat berfungsi sebagai perangkat filsafat Islam untuk memulihkan pluralisme internal tradisi (ijtihad, perbedaan patron epistemik) dan menahan kecenderungan otoritarianisme tafsir yang bersekutu dengan kekuasaan (Adlin, 2016; Aprison, 2016; Pramana, 2023).

7.2 Posmodernisme sebagai Kritik Otoritas; tetapi Berisiko Nihilisme

Dalam studi filsafat pendidikan Islam, postmodernisme dipahami sebagai kritik terhadap metanarasi, objektivitas pengetahuan, dan otonomi subjek; ia membuka cara baca baru untuk menghargai narasi kecil/pengetahuan lokal, mencermati relasi pengetahuan dan kuasa, dan menyikapi instabilitas subjek (Asrudin, 2017). Namun sumber yang sama menegaskan adanya skeptisisme terhadap postmodernisme karena "skeptisisme, anarkisme, dan relativisme" yang lekat dengannya dianggap mengancam otentisitas dan fundamental pemikiran filsafat pendidikan Islam (Asrudin, 2017).

Kajian lain juga menyatakan bahwa postmodernisme tidak berhubungan langsung dengan Islam (ia respons terhadap modernisme dan doktrin Kristen tertentu), tetapi doktrin "penghapusan nilai" (dissolution of value) yang berujung nihilisme dapat mengganggu keyakinan teologis agama-agama, termasuk Islam; meski demikian, sebagai filsafat kritis ia menyumbang metode dekonstruksi yang digunakan pemikir Islam kontemporer (Arayunedya & Armandha, 2020). Dengan demikian, "anarkisme" sebagai idiom kritik otoritas bisa produktif sebagai metode (dekonstruksi, kritik metanarasi), tetapi juga dipandang berbahaya jika bergeser menjadi relativisme/nihilisme yang merusak fondasi normatif (Arayunedya & Armandha, 2020; Asrudin, 2017).

Kesimpulan antara dari bagian ini: "anarkisme" yang paling mungkin dipertemukan dengan filsafat Islam dalam sumber-sumber yang tersedia adalah anarkisme epistemologis (anti-monopoli otoritas pengetahuan/tafsir), bukan anarkisme politik sebagai penolakan total atas semua otoritas (Aprison, 2016; Arayunedya & Armandha, 2020; Asrudin, 2017).

________________________________________

8. Dimensi Etika dan Praksis: Mengapa "Anarkisme" Sering Ditolak dalam Wacana Islam Indonesia

Sebagian literatur tentang Islam dan kebhinekaan menegaskan bahwa Islam diturunkan untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian, dan perdamaian; karena itu tindak kekerasan, terorisme, "anarkisme", dan ketidaksetujuan terhadap perbedaan dipandang bertentangan dengan watak dasar, visi, dan misi Islam (Sutikno, 2023). Namun, kajian gerakan mahasiswa menunjukkan perlunya membedakan "anarkisme" sebagai label negatif dari anarkisme sebagai konsep filsafat-politik; pelabelan anarkisme pada gerakan mahasiswa ditinjau kritis karena data lapangan dapat menunjukkan sebaliknya, dan pemahaman teoritis anarkisme dapat ditelusuri melalui tokoh-tokoh seperti Proudhon dan Bakunin (Barung, 2023).

Literatur tentang terorisme juga menunjukkan bahwa narasi tentang terorisme sering didominasi entitas yang memiliki kekuatan (umumnya negara), dan mengaitkan anarkisme dengan ajaran yang menentang kekuasaan negara termasuk aparat dan undang-undang; lalu secara historis, sebelum Perang Dunia I, "terorisme" sering disematkan pada anarkis dan revolusioner sosial sayap kiri, termasuk melalui pembunuhan tokoh politik (Faradi, 2014). Dengan demikian, dalam wacana sosial, "anarkisme" bisa dipahami (a) sebagai aksi kekerasan/chaos (yang ditolak), (b) sebagai label delegitimasi politik, atau (c) sebagai kritik ideologis atas negara; dan perbedaan ini memengaruhi apakah sebuah pembacaan filsafat Islam akan menolak atau memanfaatkan unsur-unsur tertentu dari anarkisme (Barung, 2023; Fathony, 2019; Sutikno, 2023; Yakin, 2018).

Tambahan penting dari literatur etika-lingkungan Islam: manusia dipahami sekaligus sebagai wakil Tuhan (khalifah) dan hamba Tuhan; jika dipahami parsial, bisa lahir "praktik-praktik anarkisme wakil Tuhan" yang menekankan kepentingan sendiri dalam menguasai alam (Mujib, 2018). Meskipun konteksnya ekologis, ungkapan ini memperlihatkan kritik internal Islam terhadap "klaim perwakilan ilahi" yang berubah menjadi dominasi sewenang-wenang—yaitu bentuk lain dari penolakan terhadap otoritas yang disalahgunakan (Adlin, 2016; Fathony, 2019; Mujib, 2018).

________________________________________

9. Sintesis: "Anarkisme Menurut Filsafat Islam" sebagai Kritik atas Otoritas Koersif, Bukan Penghapusan Otoritas

Berdasarkan korpus rujukan yang tersedia, posisi yang paling konsisten untuk merumuskan "anarkisme menurut ilmu filsafat Islam" adalah sebagai berikut.

Pertama, anarkisme politik (penghapusan pemerintahan) sulit kompatibel secara prinsipial dengan kerangka filsafat politik Islam yang menempatkan otoritas tertinggi pada Allah (Syaifuddin, 2018), menjelaskan otoritas religius sebagai berakar pada "kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan" dalam teks suci (Prihantoro, 2017), dan tetap mengakui mekanisme delegasi otoritas pada Rasul yang membedakannya dari teokrasi langsung, tetapi bukan "tanpa otoritas" (Syaifuddin, 2018). Tradisi hukum Islam dalam sumber juga menunjukkan keberadaan otoritas (keilmuan) yang bersaing dengan negara—otoritas berbasis pengetahuan—bukan penghapusan total otoritas (Wisri & Asra, 2015).

Kedua, filsafat Islam memuat kritik yang kuat terhadap otoritas koersif dan hierarki yang dipaksakan, terutama ketika negara mengintervensi agama, memanipulasi simbol, menekan kebebasan, dan memfasilitasi kolusi penguasa–otoritas keagamaan (Adlin, 2016; Pramana, 2023). Kritik terhadap otoritarianisme tafsir dan formalitas hukum yang kaku juga ditekankan melalui kerangka Abou El Fadl (hukum sebagai hasil interpretasi manusia yang tidak boleh otoriter) (Yakin, 2018) dan distingsi "memangku" versus "memegang" otoritas (Fathony, 2019; Prihantoro, 2017; Yakin, 2018). Pada level praksis, instrumentalisasi fatwa oleh institusi yang dekat dengan negara memperlihatkan bagaimana otoritas agama dapat dipolitisasi (Nugroho, 2018), sementara fatwa sendiri mengandaikan otoritas metodologis yang ketat sehingga tidak bisa direduksi menjadi opini spontan (Ihsan et al., 2021).

Ketiga, jalur paling produktif bagi dialog "anarkisme" dan filsafat Islam adalah anarkisme epistemologis (pluralisme metode/tafsir): kritik terhadap metodologi tunggal dan monopoli pengetahuan (Feyerabend) dipakai untuk mendorong lingkungan pluralistik dalam pemikiran Islam (bayānī–burhānī–'irfānī) dan melawan fosilisasi ortodoksi yang dilegitimasi kuasa politik (Aprison, 2016). Akan tetapi, sumber-sumber tentang postmodernisme mengingatkan bahwa "anarkisme" yang bergeser menjadi relativisme/nihilisme dipandang mengancam otentisitas dan keyakinan teologis (Arayunedya & Armandha, 2020; Asrudin, 2017).

Keempat, secara etis, Islam (dalam sebagian sumber) menolak kekerasan dan "anarkisme" dalam makna chaos, karena misi Islam dipahami sebagai salam/keselamatan dan perdamaian (Sutikno, 2023). Namun sumber lain menegaskan perlunya merehabilitasi pemaknaan "anarkisme" agar tidak otomatis dilekatkan sebagai label negatif terhadap gerakan sosial tertentu (Barung, 2023).

Dengan sintesis ini, "anarkisme menurut filsafat Islam" paling tepat dirumuskan bukan sebagai penerimaan program "masyarakat tanpa negara" (karena kerangka otoritas transenden dan delegasi), melainkan sebagai kritik filosofis terhadap otoritas koersif, monopoli tafsir, dan hegemoni negara atas agama, disertai upaya membangun otoritas yang bersifat persuasif—berbasis pengetahuan, etika, dan pluralisme epistemik—serta menjaga tujuan perdamaian dan kemaslahatan yang menjadi orientasi normatif dalam wacana Islam yang dirujuk (Adlin, 2016; Aprison, 2016; Fathony, 2019; Pramana, 2023; Sutikno, 2023; Wisri & Asra, 2015; Yakin, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. A. (2012). Epistemologi keilmuan kalam dan fikih dalam merespon perubahan di era negara-bangsa dan globalisasi (Pemikiran filsafat keilmuan agama Islam Jasser Auda). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 14(2), 123. https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871

Adlin, A. (2016). Tata negara dan peradaban Islam: Antara cita-cita dan ilusi. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 1(2), 141–157. https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.782

Anwar, C. (2018). Islam dan kebhinekaan di Indonesia: Peran agama dalam merawat perbedaan. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(2), 1. https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074

Aprison, W. (2016). Humanisme progresif dalam filsafat pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 27(3), 399–416. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i3.526

Arayunedya, S., & Armandha, S. T. (2020). Terorisme nasionalistis a la balkanisasi. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 7(1), 99. https://doi.org/10.33550/sd.v7i1.135

Asrudin, A. (2017). Thomas Kuhn dan teori hubungan internasional: Realisme sebagai paradigma. Global South Review, 1(2), 107. https://doi.org/10.22146/globalsouth.28830

Barung, A. A. Y. (2023). Gerakan mahasiswa di Indonesia dan tantangannya terhadap hegemoni negara. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 10(2), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82612

Faradi, A. A. (2014). Epistemologi anarkhis Paul Feyerabend dan implikasinya terhadap pemikiran Islam. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 239–254. https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.239-254

Fathony, A. (2019). Hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal otoritarianisme tafsir agama dalam hukum Islam. At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 116–141. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558

Ihsan, N. H., Amrullah, K., Khakim, U., & Fatkhurrizka, H. (2021). Hubungan agama dan sains: Telaah kritis sejarah filsafat sains Islam dan modern. Intizar, 27(2), 97–111. https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.9527

Kusnadi, D. (2015). Asas-asas bantuan hukum dan peran hakam dalam penegakan hukum: Studi kritis atas tafsir Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 35. Asy-Syari'ah, 18(2), 213–226. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661

Mujib, M. A. (2018). Reactualization of Pancasila in preventing radicalism and terrorism. Jurnal Scientia Indonesia, 4(1), 1–26. https://doi.org/10.15294/jsi.v4i1.36033

Mukalam, M. (1970). Postmodernisme dan filsafat pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 285. https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.285-307

Nugroho, B. H. (2018). Perubahan sosial dan pergeseran fungsi fatwa. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(02), 187–200. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.307

Parmudi, M. (2018). Civil religion di Indonesia. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 2(1), 51–70. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.1995

Pramana, O. M. Y. (2023). Prinsip cedera dalam hubungan kebebasan dan otoritas menurut John Stuart Mill. Jurnal Online Dekonstruksi, 9(04), 33–44. https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189

Prihantoro, H. A. (2017). Islam Nusantara dan filsafat orientasi bangsa; Dialektika modernitas beragama dalam negara berbudaya. Millah: Journal of Religious Studies, 16(2), 203–234. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art3

Putra, M. R. P. (2022). Murray Bookchin; Dari Bolshevik ke Marxis otonomis. The Sociology of Islam, 5(1), 69–94. https://doi.org/10.15642/jsi.2022.5.1.69-94

Silitonga, S. G. J., & Sihombing, E. S. P. (2021). Civic virtue ketaatan warga terhadap negara dalam gagasan maupun praktik sebagai tantangan Indonesia. Jurnal Sosial dan Sains, 1(9). https://doi.org/10.36418/sosains.v1i9.201

Sutikno, S. (2023). Kesalehan pragmatis dan kesalehan etis. Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 6(1), 60–73. https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v6i1.1714

Syaifuddin, H. (2018). Islam dan negara: Otoritas dan kekuasaan dalam pemikiran Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 85–101. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6174

Widarda, D. (2019). Demokrasi sosial dalam pemikiran Paul Feyerabend. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(2), 184–203. https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4444

Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi agama dan negara untuk pembangunan Indonesia dalam konteks good governance. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88

Yakin, S. (2018). Kritik Al-Ghazali terhadap aliran bathiniyah terkait konflik politik Sunni dan Syiah di panggung sejarah. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 16(1), 105–130. https://doi.org/10.15408/ref.v16i1.10178