01773 - Vitium Reale dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Konsep 'Aib dan Khiyār al-'Aib dalam Fikih Muamalah

Abstract

This article examines the concept of vitium reale—hidden defects in the object of sale and purchase that entitle the buyer to cancel the transaction—from the perspective of Islamic law. Although the Latin term vitium reale does not appear in classical fiqh literature, its substance is comprehensively addressed through the concept of 'aib (defect) and the mechanism of khiyār al-'aib (the option arising from defect), which grants the aggrieved party—primarily the buyer—the right to continue or rescind (fasakh) a contract upon discovery of a previously unknown defect. This article employs a normative juridical approach with a literature review method, synthesizing various studies in the field of muamalah fiqh. The findings indicate that khiyār al-'aib functions as a post-contractual instrument to restore consent (riḍā'), prevent deception, and uphold justice when the quality of goods does not conform to representations made at the time of the contract. In the context of modern transactions, particularly online commerce, this mechanism can be concretized through warranty systems, return policies, and complaint platforms, which substantively reflect the protective function of khiyār al-'aib in Islamic transactional law.

Keywords: vitium reale, hidden defect, 'aib, khiyār al-'aib, muamalah fiqh, Islamic law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep vitium reale—cacat tersembunyi pada objek jual beli yang memberi hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi—dari perspektif hukum Islam. Meskipun istilah Latin vitium reale tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, substansinya dibahas secara komprehensif melalui konsep 'aib (cacat) dan mekanisme khiyār al-'aib, yakni hak opsi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan—terutama pembeli—untuk meneruskan atau membatalkan (fasakh) akad ketika cacat yang tidak diketahui saat akad berlangsung kemudian ditemukan. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian pustaka, yang menyintesiskan berbagai penelitian dalam bidang fikih muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa khiyār al-'aib berfungsi sebagai instrumen pascaakad untuk memulihkan kerelaan (riḍā'), mencegah penipuan, dan menegakkan keadilan ketika kualitas barang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan saat akad. Dalam konteks transaksi modern, khususnya transaksi daring, mekanisme ini dapat dikongkretkan melalui sistem garansi, kebijakan pengembalian barang, dan platform pengaduan, yang secara substansial mencerminkan fungsi perlindungan khiyār al-'aib dalam hukum transaksi Islam.

Kata kunci: vitium reale, cacat tersembunyi, 'aib, khiyār al-'aib, fikih muamalah, hukum Islam

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam setiap transaksi jual beli, objek akad memiliki peran sentral sebagai dasar terbentuknya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun, tidak jarang kualitas objek yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang tampak atau yang diinformasikan pada saat akad berlangsung. Ketidaksesuaian demikian—khususnya apabila menyangkut cacat yang tidak terlihat atau tidak diketahui oleh pembeli—menimbulkan persoalan hukum yang fundamental: apakah pembeli berhak membatalkan transaksi, menuntut kompensasi, atau tidak memiliki upaya hukum sama sekali?

Dalam tradisi hukum Romawi dan hukum perdata Eropa, persoalan ini dijawab melalui doktrin vitium reale, yakni cacat yang melekat pada benda itu sendiri (res) yang tersembunyi dari pengetahuan pembeli pada saat transaksi. Doktrin ini memberikan hak kepada pembeli untuk menuntut pembatalan transaksi (actio redhibitoria) atau pengurangan harga (actio quanti minoris).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana hukum Islam merespons persoalan yang secara substansial serupa? Meskipun terminologi vitium reale tidak dikenal dalam literatur fikih, substansi perlindungan terhadap pembeli akibat cacat tersembunyi telah lama diatur secara sistematis dalam fikih muamalah melalui konsep 'aib dan instrumen khiyār al-'aib.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan dan menyintesiskan kerangka normatif khiyār al-'aib dalam fikih muamalah sebagai padanan fungsional doktrin vitium reale, meliputi landasan normatifnya, syarat-syarat keberlakuannya, mekanisme gugurnya hak, pilihan remedi yang tersedia bagi pembeli, serta relevansinya dalam konteks transaksi modern, termasuk transaksi daring.

________________________________________

II. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah dalam bidang fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menyintesiskan berbagai temuan dan argumentasi yang relevan dengan tema cacat tersembunyi, khiyār al-'aib, dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

III. Pembahasan

A. Posisi Istilah Vitium Reale dalam Fikih Muamalah

Dalam sumber-sumber kajian fikih muamalah, istilah Latin vitium reale tidak dibahas sebagai terminologi fikih. Namun, substansi yang dimaksud—cacat tersembunyi pada objek jual beli yang memberi hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi—dibahas luas dalam fikih muamalah melalui konsep 'aib (cacat) dan mekanisme khiyār al-'aib (khiyar cacat), yakni hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan (fasakh) akad ketika cacat ditemukan dan cacat tersebut tidak diketahui saat akad berlangsung (Amiruddin, 2016; Indriati, 2016; Norrahman, 2023; Rahmatillah, 2024; Teti, 2021).

Dengan demikian, "vitium reale menurut hukum Islam" dalam pengertian "cacat tersembunyi" paling tepat dijelaskan sebagai 'aib yang menimbulkan hak khiyar (khiyār al-'aib) bagi pihak yang dirugikan, terutama pembeli (Amiruddin, 2016; Indriati, 2016; Masyittah et al., 2021; Rahmatillah, 2024).

B. Landasan Normatif: Kerelaan (Riḍā'), Kejujuran, dan Pencegahan Kerugian

Literatur yang tersedia menekankan bahwa jual beli pada dasarnya mubah atau diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dijalankan sesuai tuntunan syariat, termasuk prinsip kerelaan para pihak dan larangan praktik yang merugikan atau menipu (Fauzan & Raya, 2021; Febriyanti & Satria, 2022; Fitria, 2017; Teti, 2021). Dalam konteks transaksi modern, termasuk transaksi daring, keterbatasan verifikasi barang mendorong kebutuhan instrumen fikih yang melindungi para pihak dari ketidakadilan; salah satu instrumen kuncinya adalah khiyar (Amiruddin, 2016; Muhammad et al., 2021; Teti, 2021).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa Islam menuntut keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan cacat, agar transaksi tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak (Amiruldin et al., 2023; Febriyanti & Satria, 2022; Firdaus, 2020; Kurniaty, 2019). Bahkan, studi kasus jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi mengutip hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang mengaitkan keberkahan akad dengan kejujuran dan penjelasan cacat, serta hilangnya keberkahan apabila cacat disembunyikan (Amiruldin et al., 2023). Dalam kajian murābaḥah, penyembunyian cacat atau ketidakjujuran informasi diposisikan sebagai bentuk khiyānah (pengkhianatan) yang melahirkan hak khiyar bagi pembeli untuk membatalkan akad (Siswi, 2020).

C. Konsep Cacat Tersembunyi ('Aib) yang Relevan dengan Vitium Reale

Dalam kajian khiyar untuk transaksi cash on delivery (COD), 'aib dijelaskan sebagai cacat atau kelemahan pada barang yang tidak terlihat atau tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi (Rahmatillah, 2024). Kerangka yang sama digunakan dalam pembahasan khiyār al-'aib: pembeli dapat menuntut opsi hukum ketika cacat itu mengurangi kualitas atau nilai barang dan tidak diberitahukan atau tidak diketahui saat akad (Amiruddin, 2016; Nurmadani & Adly, 2023; Shobirin, 2016).

Kajian tentang cacat tersembunyi dalam konteks hukum Islam menegaskan bahwa ketika cacat tidak diberitahukan oleh penjual dan pembeli tidak mengetahuinya, maka penjual wajib menanggung cacat tersebut (Fauzan & Raya, 2021). Hal ini koheren dengan tujuan khiyar sebagai perlindungan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi (Amiruddin, 2016; Norrahman, 2023; Teti, 2021).

D. Khiyār al-'Aib: Hak Pembeli untuk Membatalkan Transaksi karena Cacat Tersembunyi

1. Definisi dan Fungsi

Khiyār (hak pilih) dipahami sebagai hak yang diberikan kepada penjual dan/atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad (Amiruddin, 2016; Apriliani et al., 2023; Teti, 2021). Dalam konteks cacat tersembunyi, khiyār al-'aib memberi ruang kepada pembeli—atau pihak yang dirugikan—untuk membatalkan transaksi ketika barang ternyata cacat dan cacat itu tidak diketahui saat akad (Indriati, 2016; Norrahman, 2023; Rahmatillah, 2024). Literatur juga menegaskan tujuan khiyar sebagai sarana menjaga kerelaan (riḍā') dan mencegah perselisihan pascaakad (Amiruddin, 2016; Apriliani et al., 2023; Hamid, 2023; Teti, 2021).

2. Syarat-Syarat Berlakunya Khiyār al-'Aib

Beberapa artikel merinci syarat berlakunya khiyār al-'aib, yang dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, cacat yang dimaksud sudah ada pada saat akad atau muncul setelah akad tetapi sebelum serah terima; apabila cacat muncul setelah serah terima, khiyār al-'aib pada umumnya tidak ada (Amiruddin, 2016; Madaniyyah et al., 2023).

Kedua, pembeli tidak mengetahui cacat saat akad berlangsung (Amiruddin, 2016; Fatorina et al., 2023; Madaniyyah et al., 2023).

Ketiga, pada saat akad, penjual tidak mensyaratkan bahwa barang cacat tidak boleh dikembalikan, yakni tidak ada syarat penggugur khiyar (Fatorina et al., 2023; Rahmatillah, 2024).

Keempat, cacat tetap ada sampai proses pembatalan akad dilakukan (Amiruddin, 2016; Fatorina et al., 2023).

Rincian di atas dinyatakan secara eksplisit dalam kajian transaksi motor antik daring dan dalam pembahasan syarat khiyār al-'aib pada transaksi daring (Amiruddin, 2016; Fatorina et al., 2023), serta paralel dengan analisis khiyār al-'aib pada transaksi COD (Rahmatillah, 2024).

3. Gugurnya Khiyār al-'Aib

Literatur juga menjelaskan keadaan yang menyebabkan hak khiyār al-'aib gugur, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, pihak yang dirugikan merelakan cacat setelah mengetahuinya, yang merupakan indikasi riḍā' atau menerima keadaan barang (Madaniyyah et al., 2023; Muzalifah, 2021; Rahmatillah, 2024).

Kedua, pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan (Madaniyyah et al., 2023; Rahmatillah, 2024; Shobirin, 2016).

Ketiga, terjadi cacat atau kerusakan baru pada barang dalam penguasaan pembeli, atau kerusakan timbul karena kelalaian pembeli (Madaniyyah et al., 2023; Munawaroh, 2022; Rahmatillah, 2024; Shobirin, 2016).

Pada tataran kodifikasi di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahkan menegaskan bahwa pengadilan dapat menolak tuntutan pembatalan apabila 'aib terjadi karena kelalaian pembeli, sedangkan apabila 'aib terjadi karena kelalaian penjual, penjual berkewajiban mengembalikan uang pembeli (Munawaroh, 2022).

E. Bentuk Remedi yang Tersedia bagi Pembeli ketika Cacat Tersembunyi Ditemukan

Dalam literatur khiyar, pembeli tidak hanya memiliki satu opsi tunggal. Kajian penerapan khiyar menegaskan bahwa ketika cacat baru diketahui setelah akad, pembeli memiliki beberapa alternatif tindakan.

Pertama, melanjutkan akad apabila pembeli riḍā menerima barang dalam kondisi tersebut (Indriati, 2016).

Kedua, membatalkan akad (fasakh) setelah cacat diketahui (Indriati, 2016).

Ketiga, menuntut kompensasi yang seimbang dengan cacat, misalnya berupa potongan harga atau ganti rugi proporsional (Indriati, 2016).

Selain itu, kajian perlindungan konsumen berbasis hadis juga mengafirmasi logika pilihan tersebut: pembeli dapat memilih untuk melanjutkan dengan memperhitungkan "potongan" akibat cacat atau membatalkan jual beli (Firdaus, 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa khiyār al-'aib dalam fikih berfungsi sebagai perangkat ex post untuk memulihkan kerelaan dan keadilan ketika informasi tentang kualitas barang ternyata tidak sesuai (Amiruddin, 2016; Hamid, 2023; Teti, 2021).

F. Relasi antara Khiyār al-'Aib dan Garansi/Retur dalam Praktik Modern

Sejumlah artikel menyatakan bahwa khiyar dapat dikongkretkan dalam praktik modern melalui garansi atau kebijakan retur, karena substansinya sama-sama menyediakan opsi bagi pembeli ketika barang bermasalah (Indriati, 2016; Yuanita & Wijaya, 2022). Kajian sistem garansi dalam fikih muamalah menegaskan bahwa pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan penjual terhadap cacat tersembunyi dan berkaitan erat dengan konsep khiyar (Masyittah et al., 2021). Studi tentang garansi lifetime dalam perspektif KHES menegaskan persamaan konseptual antara garansi dan khiyār al-'aib, khususnya pada ketentuan KHES yang memberi hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad ketika cacat ditemukan (Munawaroh, 2022).

Dalam konteks akad salam modern, apabila barang yang telah diterima pemesan ternyata cacat atau tidak sesuai ciri yang dipesan, konsumen boleh menyatakan menerima atau tidak, bahkan dapat meminta ganti rugi atau menuntut perbaikan agar sesuai pesanan (Hasan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pada transaksi pesanan—yang rentan terhadap ketidaksesuaian—prinsip perlindungan melalui opsi pembeli tetap ditekankan (Febriyanti & Satria, 2022; Hasan, 2024).

G. Transaksi Daring: Khiyār al-'Aib dan Khiyār Ru'yah sebagai Jawaban atas Keterbatasan Inspeksi

Transaksi daring sering menghadirkan risiko karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Literatur menegaskan bahwa Islam mensyariatkan adanya hak khiyar untuk menghindari kerugian akibat keterbatasan media dan potensi ketidaksesuaian (Fatorina et al., 2023; Teti, 2021). Oleh karena itu, selain khiyār al-'aib, sering pula relevan khiyār ru'yah, yaitu hak pembeli untuk menyatakan batal atau lanjut atas barang yang belum ia lihat saat akad berlangsung (Fatorina et al., 2023; Fauzan & Raya, 2021; Muzalifah, 2021; Teti, 2021).

Studi kasus jual beli daring motor antik menyatakan bahwa hak khiyār al-'aib secara syarat telah terpenuhi, tetapi dalam praktiknya pembeli menggunakan khiyār ru'yah untuk menentukan jadi atau tidaknya pembelian setelah melihat barang; kajian tersebut bahkan menyimpulkan bahwa praktiknya "dilarang" karena lebih banyak mudaratnya, sekalipun akadnya dipandang sah (Fatorina et al., 2023). Di sisi lain, studi pada platform e-commerce menemukan implementasi khiyar melalui mekanisme garansi platform, termasuk pengembalian barang dan dana sebagai manifestasi khiyār al-'aib dan khiyār ru'yah dalam transaksi daring (Rezki et al., 2023; Teti, 2021; Yuanita & Wijaya, 2022). Kajian pada platform Bukalapak juga memandang fasilitas komplain dan pembatalan yang tersedia serupa dengan fungsi khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi demi menjaga kemaslahatan dan kerelaan para pihak (Muhammad et al., 2021).

H. Isu Klausula "Tidak Dapat Dikembalikan": Perbedaan Penilaian dalam Literatur

Terdapat ketegangan penting dalam literatur mengenai praktik klausula "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan." Sebagian pembahasan fikih menyatakan bahwa khiyār al-'aib dapat gugur apabila ada persyaratan pembebasan tanggungan cacat (barā'ah) yang disepakati dalam kontrak (Amiruddin, 2016; Rahmatillah, 2024; Shobirin, 2016).

Namun, kajian tentang klausula baku menilai bahwa pencantuman klausula yang meniadakan khiyar—misalnya catatan kecil di nota yang menyatakan barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan—dapat bertentangan dengan prinsip kerelaan ('an tarāḍin) karena menghilangkan jaminan konsumen atas barang cacat (Saifullah & Hilda, 2022). Kajian klausula eksonerasi dalam perspektif hukum Islam juga menekankan bahwa kebohongan atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad, dan klausula eksemsi sering tidak sejalan dengan asas konsensualisme, keseimbangan, amanah, dan keadilan (Faizin, 2017).

Secara empiris, penelitian tentang praktik penjualan barang kedaluwarsa yang "tidak dapat dikembalikan" menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan khiyār al-'aib; barang cacat atau kedaluwarsa semestinya dapat dikembalikan (Sakdiyah, 2021). Sebaliknya, penelitian lapangan pada toko jamu menunjukkan adanya ketentuan "tidak bisa dikembalikan" yang disepakati pelanggan; penulis mengkategorikan akadnya sebagai akad lazim yang mengikat sehingga pembeli tidak dapat melakukan pengembalian karena tidak tersedia layanan pembatalan (Fawaid, 2022).

Sintesis dari perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian hukum atas klausula "tidak dapat dikembalikan" sangat bergantung pada: (i) ada atau tidaknya 'aib yang merugikan dan tidak diungkap; (ii) apakah persyaratan dibuat secara adil dan benar-benar mencerminkan kerelaan; serta (iii) apakah klausula itu berbentuk baku yang menutup perlindungan konsumen—yang dalam beberapa kajian dinilai tidak sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan (Faizin, 2017; Saifullah & Hilda, 2022; Sakdiyah, 2021), sementara dalam studi lain dipandang mengikat karena adanya kesepakatan para pihak (Fawaid, 2022).

________________________________________

IV. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis kajian yang dilakukan, cacat tersembunyi pada objek jual beli dalam hukum Islam dipahami sebagai 'aib yang dapat melahirkan khiyār al-'aib, yaitu hak pembeli untuk memilih: meneruskan akad, membatalkan (fasakh) akad dan mengembalikan barang, atau menuntut kompensasi yang seimbang dengan cacat tersebut (Amiruddin, 2016; Indriati, 2016; Rahmatillah, 2024; Teti, 2021). Hak ini pada prinsipnya berfungsi menjaga kerelaan (riḍā'), mencegah penipuan, dan memulihkan keadilan ketika kualitas barang ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan saat akad (Amiruldin et al., 2023; Febriyanti & Satria, 2022; Hamid, 2023; Siswi, 2020).

Dalam konteks transaksi daring, mekanisme khiyar sering dipadukan dengan khiyār ru'yah (hak setelah melihat barang) dan dapat diimplementasikan melalui sistem komplain, retur, atau garansi platform (Fatorina et al., 2023; Fauzan & Raya, 2021; Muhammad et al., 2021; Teti, 2021; Yuanita & Wijaya, 2022). Dengan demikian, khiyār al-'aib dalam fikih muamalah merupakan padanan fungsional yang komprehensif bagi doktrin vitium reale dalam hukum perdata, dengan kekhasan bahwa ia tidak sekadar memberikan remedi hukum, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai fondasi transaksi yang sah menurut syariat Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam transaksi on-line: Studi komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 47–62. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695

Amiruldin, R., Syahril, S., & Sunarya, F. R. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli motor bekas. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(5), 1105–1120. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.584

Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). Problematika implementasi khiyar dalam jual beli online. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 9(1), 33–42. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539

Faizin, M. (2017). Keabsahan klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam perspektif hukum Islam. Istinbath: Jurnal Hukum, 14(1), 73. https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.739

Fatorina, F., Masdar, M., & Sutikno, C. (2023). Khiyar aib terhadap praktik jual beli online motor antik. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 61–69. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7699

Fauzan, A. N., & Raya, M. Y. (2021). Pengembalian barang cacat setelah transaksi perspektif hukum positif dan hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 21–30. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.23471

Fawaid, F. (2022). Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad dalam transaksi jual beli jamu. Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 4(1), 33–41. https://doi.org/10.55606/ai.v4i1.9

Febriyanti, S., & Satria, B. (2022). Promosi dalam kegiatan e-commerce dalam perspektif Islam. El-Hekam, 7(2), 233. https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.7870

Firdaus, M. A. (2020). Kajian kritik hadis: Perlindungan hak konsumen terhadap risiko jual beli. Nabawi: Journal of Hadith Studies, 1(1). https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.3

Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 52. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99

Hamid, A. (2023). Praktik khiyar pada jual beli tiket transportasi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Mandailing Natal. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 105–124. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7033

Hasan, A. (2024). Jual beli salam pada zaman modern ditinjau dari hukum Islam. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89

Indriati, D. S. (2016). Penerapan khiyar dalam jual beli. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2(2). https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220

Kurniaty, Y. (2019). The urgency of ethics in Islamic business for the onlineshop seller in e-commerce. Justicia Islamica, 16(2), 269–290. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1710

Madaniyyah, K., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Penerapan khiyar dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam (Studi kasus di Pasar Haurgeulis Kabupaten Indramayu). Journal of Islamic Studies, 1(2), 183–197. https://doi.org/10.61341/jis/v1i2.016

Masyittah, D., Abbas, S., & Yuhermansyah, E. (2021). Sistem garansi barang elektronik dalam fikih muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 91–108. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i2.1400

Muhammad, E., Dakhoir, A., Mazrur, M., & Rahmah, ST. (2021). Analisis shariah compliance pengajuan komplain di Bukalapak. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 99–115. https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i2.361

Munawaroh, H. (2022). Garansi lifetime pada produk Tupperware di Jember perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Rechtenstudent, 3(1), 29–41. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.97

Muzalifah, M. (2021). Keabsahan akad jual beli online Muslim kelas menengah kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 4(1), 1. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.9434

Norrahman, R. A. (2023). Pembatalan kontrak perspektif hukum ekonomi syariah. Iblam Law Review, 3(3), 292–304. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206

Nurmadani, N., & Adly, M. A. (2023). Jual beli HP tidak ada layanan jaringan di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 854–866. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5700

Rahmatillah, P. (2024). Analisis keabsahan transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery menurut hukum ekonomi syariah. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(1), 179–207. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4688

Rezki, R., Febriadi, S. R., & Yusup, A. (2023). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pengembalian barang dalam sistem jual beli online di platform Lazada. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5326

Saifullah, & Hilda. (2022). Jual beli dengan klausula baku dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 23–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3474

Sakdiyah, S. N. H. (2021). Perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli barang kedaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(2), 233–259. https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.2.77-103

Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(2), 239. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494

Siswi, S. B. D. (2020). Mekanisme penentuan margin pada transaksi pembiayaan murābaḥah. Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 8(2), 20–36. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.160

Teti. (2021). Implementasi khiyar dalam jual beli online. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 15(2), 179–206. https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821

Yuanita, D., & Wijaya, N. K. (2022). Pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online di Shopee. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 4(1), 115–126. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160