01772 - Vide Sebagai Penanda Perujukan Dalam Dokumen Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Fungsi Dan Praktik Legal Referencing

Abstract

This article examines the concept of vide as a legal referencing marker in Islamic legal documents in Indonesia. Operationally, vide is defined as a referencing marker ("see/refer to") used in legal documents to indicate other parts of the same document or other relevant provisions. The analysis demonstrates that the use of such referencing markers is functionally relevant within the structure of Islamic law, which relies on the Qur'an and Hadith as primary sources, and is further operationalized through the Compilation of Islamic Law (KHI), legislation, and the jurisprudence of the Supreme Court. Using a normative-analytical approach based on legal literature, this article identifies four main functions of vide in Islamic legal documents: (1) internal cross-referencing to connect document sections that must be read holistically; (2) external referencing to material and formal legal sources such as KHI and legislation; (3) referencing for synchronization and harmonization of regulatory documents; and (4) referencing of sharia authority through DSN-MUI fatwas in Islamic economic regulations. The findings indicate that vide functions as an essential legal referencing instrument for maintaining argumentative coherence and ensuring the traceability of legal foundations within the systematic and interconnected structure of Islamic legal documents in Indonesia.

Keywords: vide, legal referencing, Islamic law, KHI, legal drafting

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep vide sebagai penanda perujukan dalam dokumen hukum Islam di Indonesia. Secara operasional, vide dipahami sebagai penanda perujukan ("lihat/merujuk") yang digunakan dalam dokumen hukum untuk menunjuk bagian lain dari dokumen yang sama atau menunjuk ketentuan maupun peraturan lain yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan penanda perujukan semacam ini secara fungsional relevan dalam struktur hukum Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, serta dioperasionalkan lebih lanjut melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur hukum, artikel ini mengidentifikasi empat fungsi utama vide dalam dokumen hukum Islam, yaitu: (1) perujukan internal untuk menghubungkan antarbagian dokumen yang harus dibaca secara utuh; (2) perujukan eksternal pada sumber hukum materiil dan formil seperti KHI dan peraturan perundang-undangan; (3) perujukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi dokumen regulasi; serta (4) perujukan pada otoritas syariah melalui fatwa DSN-MUI dalam regulasi ekonomi syariah. Temuan menunjukkan bahwa vide berfungsi sebagai instrumen legal referencing yang esensial guna menjaga koherensi argumentasi dan ketertelusuran dasar hukum dalam struktur dokumen hukum Islam di Indonesia yang bersifat sistematis dan saling terkait.

Kata Kunci: vide, perujukan hukum, hukum Islam, KHI, legal drafting

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik penulisan dokumen hukum, terdapat sejumlah istilah teknis yang berfungsi sebagai penanda rujukan antarbagian dokumen atau antardokumen. Salah satu istilah yang lazim digunakan dalam dokumen hukum berbahasa Indonesia, khususnya yang bersinggungan dengan sistem hukum Islam, adalah vide. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "lihat" atau "merujuk kepada." Dalam konteks hukum, vide digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau ketentuan memiliki dasar atau keterangan lebih lanjut pada bagian atau dokumen lain yang dirujuk.

Relevansi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa dokumen hukum Islam di Indonesia—mencakup putusan Pengadilan Agama, produk legislasi bidang keluarga, hingga regulasi ekonomi syariah—dibangun di atas jaringan rujukan normatif yang kompleks. Sumber hukum yang berlapis, mulai dari Al-Qur'an, Hadis, KHI, peraturan perundang-undangan, hingga fatwa DSN-MUI, meniscayakan adanya mekanisme perujukan yang sistematis agar argumentasi hukum tetap koheren dan dapat ditelusuri. Dalam kerangka inilah, penanda perujukan seperti vide memperoleh signifikansinya.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan definisi operasional vide, mengidentifikasi fungsi-fungsinya dalam dokumen hukum Islam di Indonesia, dan menunjukkan pola pemakaiannya berbasis kajian literatur hukum yang tersedia. Pembahasan disusun secara sistematis mulai dari definisi dan kedudukan vide dalam teknik perujukan, relevansinya dalam konteks hukum Islam, praktiknya dalam dokumentasi hukum Islam di Indonesia, hingga fungsi-fungsi utamanya secara analitis.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-analitis, yaitu mengkaji norma, konsep, dan praktik hukum berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi ketentuan KHI, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik dan jurnal ilmiah yang mengkaji teknik perujukan dalam dokumen hukum, hukum Islam, serta legal drafting. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pola dan fungsi perujukan yang tampak dalam sumber-sumber tersebut, kemudian disintesiskan untuk mengonstruksi pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi vide dalam dokumen hukum Islam di Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Operasional Vide dan Kedudukannya dalam Teknik Perujukan Dokumen Hukum

Dalam rumusan kajian ini, vide dipahami sebagai penanda perujukan ("lihat/merujuk") yang digunakan dalam dokumen hukum untuk menunjuk bagian lain dari dokumen yang sama atau menunjuk ketentuan/peraturan lain yang relevan. Secara fungsi, penanda perujukan semacam ini selaras dengan karakter bahasa dokumen hukum yang memakai register khusus dan disusun secara sistematis dalam bagian-bagian tertentu, sehingga pemahaman makna sering bergantung pada hubungan antarbagian dokumen tersebut. Putusan atau produk hukum, misalnya, dipahami sebagai dokumen tertulis yang "diatur secara sistematis" dan "diwujudkan ke bagian-bagian tersendiri," sehingga praktik perujukan internal maupun eksternal menjadi mekanisme penting untuk menjaga keterbacaan dan koherensi argumentasi normatif (Sugiharyanti, 2019).

Selain itu, sumber pedoman kebijakan dan aturan juga sering ditegaskan tidak dapat dibaca secara terpisah karena setiap bagian terkait dengan bagian lain dan harus dipahami secara utuh (Sugiharyanti, 2019). Prinsip keterkaitan antarbagian ini memperlihatkan rasionalitas praktis mengapa dokumen hukum membutuhkan penanda rujukan-silang (cross-reference) agar pembaca diarahkan ke bagian lain yang menjadi dasar atau konteks penjelas (Sugiharyanti, 2019).

3.2 Relevansi Vide dalam Konteks Hukum Islam: Perujukan sebagai Konsekuensi Struktur Sumber Hukum

Dalam literatur yang dikaji, hukum Islam dipaparkan sebagai sistem normatif yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama (Wibisono, 2022). Penjelasan mengenai wahyu dalam hukum Islam juga ditegaskan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber otoritatif, dan Hadis disebut sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an serta berfungsi menjelaskan dan melengkapi makna ayat yang belum spesifik. Dalam konteks kewarisan Islam, misalnya, sistem kewarisan Islam ditegaskan sebagai aturan yang bersumber dari wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Konsekuensinya, praktik berargumentasi dan berketentuan dalam bidang hukum Islam—baik akademik maupun yudisial—cenderung berlapis rujukan: satu proposisi normatif dapat memerlukan rujukan ke ayat, hadis, lalu turunan normatifnya pada pedoman hukum (misalnya Kompilasi Hukum Islam/KHI) atau yurisprudensi. Karena sumber-sumber tersebut bekerja sebagai jaringan rujukan, penanda perujukan seperti konsep "lihat/merujuk" yang dalam kajian ini dipadankan dengan vide menjadi relevan secara fungsional untuk menunjukkan landasan normatif yang sedang dipakai (Wibisono, 2022).

3.3 Vide dalam Praktik Dokumentasi Hukum Islam di Indonesia: Rujukan ke KHI, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi

Sumber-sumber yang dikaji menunjukkan bahwa dokumen dan putusan yang terkait dengan perkara keagamaan di Indonesia dibangun dengan rujukan pada bahan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan acuan dalam perkara perkawinan dan perceraian. Dalam penyelesaian sengketa waris Islam di Indonesia, KHI dijelaskan memiliki fungsi sebagai pedoman hukum materiil dan asas yang diatur di dalamnya dinyatakan memiliki kekuatan mengikat dalam penyelesaian pembagian harta waris di Pengadilan Agama (Fikri et al., 2024). KHI juga disebut dikuatkan melalui sumber hukum materiil berupa yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya Putusan Mahkamah Agung yang dirujuk dalam kajian tersebut (Fikri et al., 2024). Ini menunjukkan ekosistem dokumen hukum Islam di Indonesia yang secara operasional sangat bergantung pada teknik perujukan ke pasal KHI dan putusan atau yurisprudensi.

Lebih konkret, teknik perujukan pasal dalam naskah hukum tampak pada pola "merujuk pada ketentuan Pasal … KHI," misalnya ketika pembahasan hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dinyatakan "merujuk" pada pasal tertentu dalam KHI. Dalam perspektif fungsi, penanda vide sebagaimana definisi operasional dalam kajian ini bekerja sebagai ekuivalen teknis untuk mempercepat dan menandai perintah "lihat pasal tersebut" ketika suatu dalil atau bagian argumentasi menggantungkan diri pada ketentuan yang berada di tempat lain dalam sistem norma, misalnya KHI (Fikri et al., 2024).

3.4 Fungsi-Fungsi Utama Vide dalam Dokumen Bernuansa Hukum Islam

Berdasarkan pola rujukan yang ditunjukkan oleh sumber-sumber yang dikaji, vide sebagai penanda "lihat/rujuk" dapat disintesiskan fungsinya dalam dokumen bernuansa hukum Islam sebagai berikut.

3.4.1 Perujukan Internal: Menghubungkan Antarbagian Dokumen yang Harus Dibaca Utuh

Karena pedoman, aturan, atau dokumen normatif dapat menuntut pembacaan utuh—setiap bagian terkait bagian lain—maka penanda rujukan-silang membantu mengarahkan pembaca pada bagian relevan yang menjadi syarat, definisi, prosedur, atau konsekuensi (Sugiharyanti, 2019). Hal ini sejalan dengan karakter dokumen hukum, misalnya putusan, yang berstruktur sistematis dan dibagi ke bagian-bagian tersendiri, sehingga keterkaitan antarbagian penting bagi pemaknaan keseluruhan teks.

3.4.2 Perujukan Eksternal: Menunjuk Sumber Hukum Materiil dan Formil

Dalam praktik penulisan hukum yang tampak pada sumber-sumber yang dikaji, argumentasi hukum kerap disusun dengan perujukan eksplisit ke pasal atau undang-undang tertentu. Contohnya, pembahasan alat bukti elektronik dalam perkara peradilan agama merujuk pada pasal dalam UU ITE untuk menegaskan kewajiban memastikan informasi dan dokumen elektronik berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat. Dalam hukum acara pidana, bukti elektronik juga dibahas dengan merujuk pada Pasal 184 KUHAP untuk menunjukkan bahwa bukti elektronik tidak termasuk jenis alat bukti dalam ketentuan tersebut. Pola semacam ini memperlihatkan bahwa penanda perujukan secara fungsional merupakan perangkat teknis untuk mengikat argumentasi pada dasar normatif yang dirujuk (Wibisono, 2022).

3.4.3 Perujukan untuk Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen dan Tata Susunan Peraturan

Kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi sering muncul dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan daerah, dan kajian legal drafting menempatkan persoalan sinkronisasi-harmonisasi sebagai titik rawan dalam perumusan regulasi. Dalam konteks penataan dokumen perencanaan, misalnya, disinggung bahwa suatu rencana zonasi harus disusun secara integratif dengan rencana tata ruang lain dengan merujuk ketentuan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang terkait. Ini menunjukkan praktik normatif bahwa dokumen tidak berdiri sendiri, melainkan disusun melalui jejaring rujukan antaraturan—ruang yang secara teknis diakomodasi oleh penanda rujukan seperti "lihat/merujuk."

3.4.4 Perujukan pada Fatwa/Otoritas Syariah dalam Regulasi Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan positif ditunjukkan melalui pola bahwa regulator, misalnya Bank Indonesia dalam penyusunan PBI terkait perbankan syariah, "hanya boleh merujuk" pada Fatwa DSN-MUI dan tidak merujuk fatwa institusi lain. Ini menegaskan bahwa perujukan merupakan mekanisme normatif-otoritatif dalam membangun landasan aturan (legal basis) di sektor syariah. Dengan demikian, penanda rujukan secara fungsional akan bekerja sebagai penunjuk eksplisit atas sumber otoritatif yang dijadikan dasar suatu ketentuan (Wibisono, 2022).

3.5 Ilustrasi Pola Pemakaian Berbasis Pola "Merujuk pada …" dalam Sumber

Sumber-sumber yang dikaji memperlihatkan pola bahasa hukum yang eksplisit: "merujuk pada Pasal …", "merujuk juga pada Pasal … UU …", serta perujukan pada ketentuan KUHAP untuk menegaskan kedudukan bukti elektronik. Jika suatu naskah menggunakan konvensi vide sesuai definisi operasional dalam kajian ini, maka secara fungsi ia menunjuk rujukan yang sama dengan pola-pola "merujuk pada …" yang tercermin dalam sumber-sumber tersebut, yakni:

1. rujukan ke pasal KHI untuk dasar hukum materiil—contoh pola rujukan pasal KHI ditunjukkan dalam pembahasan ahli waris pengganti—dan penguatan kedudukan KHI sebagai pedoman materiil dalam sengketa waris (Fikri et al., 2024);

2. rujukan ke undang-undang, misalnya UU ITE, dalam pembuktian alat bukti elektronik;

3. rujukan ke KUHAP untuk menilai posisi bukti elektronik dalam hukum acara pidana; serta

4. rujukan ke fatwa DSN-MUI sebagai sumber yang harus dirujuk oleh regulator dalam pembentukan aturan perbankan syariah.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam—terutama sebagaimana dipraktikkan dalam dokumen hukum di Indonesia yang mengoperasionalkan KHI dan merujuk sumber-sumber normatif lain—vide sebagai penanda "lihat/rujuk" dapat dipahami sebagai perangkat legal referencing untuk menjaga koherensi argumen dan ketertelusuran dasar hukum, sejalan dengan sifat dokumen hukum yang sistematis dan saling terkait antarbagian (Fikri et al., 2024; Sugiharyanti, 2019).

________________________________________

4. Penutup

4.1 Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa vide sebagai penanda perujukan memiliki kedudukan fungsional yang penting dalam dokumen hukum Islam di Indonesia. Setidaknya terdapat empat fungsi utama yang dapat diidentifikasi, yaitu perujukan internal antarbagian dokumen, perujukan eksternal pada sumber hukum materiil dan formil seperti KHI dan peraturan perundang-undangan, perujukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, serta perujukan pada otoritas syariah berupa fatwa DSN-MUI dalam regulasi ekonomi syariah.

Kompleksitas sumber hukum Islam yang berlapis—dari Al-Qur'an, Hadis, KHI, hingga yurisprudensi Mahkamah Agung—meniscayakan keberadaan mekanisme perujukan yang sistematis. Dalam konteks inilah vide berperan sebagai instrumen legal referencing yang menjaga koherensi argumentasi normatif sekaligus memastikan ketertelusuran dasar hukum dalam setiap produk dokumen hukum Islam di Indonesia.

4.2 Saran

Kajian lanjutan perlu dilakukan dengan menelaah penggunaan vide secara empiris dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dan produk regulasi syariah secara langsung, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konvensi dan konsistensi pemakaiannya dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024). Memahami makna dari hadis dan ilmu hadis menurut pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin. Jurnal Pendidikan Islam, 1(4), 12. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637

Sugiharyanti, E. (2019). Analisis konteks situasi dalam putusan kasasi. Adabiyyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra, 3(1), 53–73. https://doi.org/10.14421/ajbs.2019.03103

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687