01770 - Verzet dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif Fiqh Al-Murāfaʿāt

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep verzet—sebagai mekanisme perlawanan terhadap putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga atas putusan atau eksekusi yang merugikannya—dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan komparatif antara hukum acara positif Indonesia dan fiqh al-murāfaʿāt, kajian ini menemukan bahwa meskipun istilah verzet tidak dikenal secara terminologis dalam khazanah hukum Islam, fungsi perlindungan keadilan proseduralnya memiliki padanan dalam mekanisme iʿādah al-naẓr untuk perkara giyābī dan isti'nāf bagi pihak yang dirugikan oleh putusan. Perbedaan nomenklatur dan desain upaya hukum ini selaras dengan karakter fiqh yang adaptif dan ijtihādiyyah, serta dapat dirumuskan melalui kerangka uṣūl al-fiqh dan ijtihad. Kajian ini menegaskan bahwa "verzet menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai padanan fungsi, bukan padanan istilah.

Kata kunci: verzet, fiqh al-murāfaʿāt, iʿādah al-naẓr, isti'nāf, hukum acara Islam, putusan verstek, derden verzet

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of verzet—as a mechanism of resistance against verstek judgments and third-party opposition to judgments or executions that harm their interests—from the perspective of Islamic law. Employing a comparative approach between Indonesian positive procedural law and fiqh al-murāfaʿāt, this study finds that although the term verzet is not recognized terminologically within the Islamic legal tradition, its functional equivalent in protecting procedural justice can be found in the mechanisms of iʿādah al-naẓr for giyābī cases and isti'nāf for parties aggrieved by a judgment. The difference in nomenclature and legal remedy design is consistent with the adaptive and ijtihādiyyah character of fiqh, and can be formulated within the framework of uṣūl al-fiqh and ijtihad. This study affirms that "verzet according to Islamic law" is best understood as a functional equivalence, not a terminological one.

Keywords: verzet, fiqh al-murāfaʿāt, iʿādah al-naẓr, isti'nāf, Islamic procedural law, verstek judgment, derden verzet

________________________________________

1. Pendahuluan

Hukum acara merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan, baik dalam hukum positif maupun dalam tradisi hukum Islam. Salah satu mekanisme penting dalam hukum acara perdata positif Indonesia adalah verzet, yakni perlawanan tergugat atas putusan verstek, sekaligus perlawanan pihak ketiga atas putusan atau eksekusi yang merugikannya. Pertanyaan mendasar yang kerap muncul dalam kajian hukum Islam kontemporer adalah: apakah terdapat padanan fungsional atas mekanisme verzet dalam khazanah hukum acara Islam?

Pertanyaan ini tidak sekadar bersifat terminologis, melainkan menyentuh substansi keadilan prosedural yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri konstruksi fiqh al-murāfaʿāt, yakni ranah hukum prosedural dalam Islam, serta membandingkannya dengan mekanisme verzet dalam hukum positif Indonesia.

________________________________________

2. Pengertian dan Posisi Verzet dalam Hukum Positif

2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Verzet

Istilah verzet pada dasarnya merupakan terminologi hukum acara. Dalam praktik hukum positif Indonesia, istilah ini sering dipakai untuk "perlawanan" terhadap putusan verstek dan juga perlawanan pihak ketiga—yang dikenal sebagai derden verzet—terhadap putusan atau eksekusi yang merugikannya (Aminullah & Haqiqi, 2023; Ayuningthyas & Lestari, 2023).

Jika pertanyaan "verzet menurut hukum Islam" dimaknai sebagai "apakah ada padanan dan bagaimana konstruksi upaya perlawanan terhadap putusan in absentia (tanpa hadirnya pihak) dan/atau perlindungan pihak yang dirugikan oleh putusan/eksekusi dalam khazanah hukum acara Islam," maka pembahasannya paling tepat ditempatkan dalam ranah fiqh al-murāfaʿāt (hukum acara/prosedural) (Furqan et al., 2019; Safira & Susila, 2023). Ranah ini bersifat ijtihādiyyah—membuka ruang perumusan melalui ijtihad—sehingga nomenklatur yang dipakai bisa berbeda dengan istilah hukum positif seperti verzet, tetapi fungsi perlindungan keadilan proseduralnya dapat dicari padanannya (Furqan et al., 2019; Safira & Susila, 2023).

2.2 Verzet terhadap Putusan Verstek

Dalam pembacaan yang disajikan studi perbandingan Indonesia–Saudi dalam kerangka fiqh murāfaʿāt, hukum positif Indonesia dipahami menyediakan "resistance efforts (verzet)" ketika terdakwa/tergugat tidak hadir di persidangan dan belum memprotes putusan verstek (Furqan et al., 2019). Dalam kajian putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman, ditegaskan pula bahwa terhadap putusan verstek, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga bagi penggugat upaya hukum tertutup dalam konstruksi yang dijelaskan penulis (Aminullah & Haqiqi, 2023). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa verzet diposisikan sebagai mekanisme perlawanan yang dikaitkan dengan putusan verstek dalam pemahaman hukum acara positif Indonesia (Aminullah & Haqiqi, 2023; Furqan et al., 2019).

2.3 Derden Verzet sebagai Perlindungan Pihak Ketiga

Untuk "verzet pihak ketiga" yang dalam praktik perdata dikenal sebagai derden verzet, studi tentang penetapan eksekusi yang menimbulkan masalah bagi pihak yang "tidak ada hubungannya dengan perkara" menjelaskan bagaimana hakim menilai pihak ketiga sebagai "pelawan yang baik dan benar" berdasarkan pembuktian, yakni melalui akta otentik dan saksi (Ayuningthyas & Lestari, 2023). Hal ini menggambarkan fungsi derden verzet sebagai kanal prosedural bagi pihak di luar para pihak yang dirugikan oleh putusan/eksekusi untuk mengajukan perlawanan dalam kerangka acara perdata positif (Ayuningthyas & Lestari, 2023).

________________________________________

3. Padanan Fungsional dalam Hukum Acara Islam (Fiqh Al-Murāfaʿāt)

3.1 Iʿādah Al-Naẓr sebagai Padanan Verzet terhadap Putusan Giyābī

Studi komparatif Indonesia–Saudi menjelaskan bahwa dalam fiqh murāfaʿāt Saudi, permohonan reconsideration yang disebut iʿādah al-naẓr/al-muḥākamah dapat diterima dalam perkara giyābī, yakni putusan ketika pihak tidak hadir (Furqan et al., 2019). Temuan ini sekaligus menegaskan perbedaan penting: dalam pemaparan penulis, hukum positif Indonesia tidak menjadikan putusan giyābī sebagai alasan pengajuan reconsideration, tetapi menyediakan kanal verzet untuk situasi verstek tertentu (Furqan et al., 2019). Dengan demikian, jika "verzet" dipahami sebagai "upaya melawan putusan karena dijatuhkan tanpa kehadiran pihak," maka dalam fiqh murāfaʿāt Saudi fungsi tersebut lebih dekat dipadankan dengan iʿādah al-naẓr pada perkara giyābī (Furqan et al., 2019).

3.2 Isti'nāf sebagai Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan

Studi yang sama juga menyatakan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam yang dibahas melalui kerangka fiqh murāfaʿāt, putusan hakim dapat diajukan ke lembaga isti'nāf (banding) oleh individu atau institusi yang dirugikan oleh putusan (Furqan et al., 2019). Rumusan "pihak yang dirugikan" ini menunjukkan adanya mekanisme prosedural untuk mengoreksi putusan demi keadilan bagi subjek yang terkena dampak putusan, sekalipun nomenklaturnya bukan "derden verzet" (Furqan et al., 2019). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum acara Islam, kanal koreksi putusan bagi pihak yang dirugikan dapat dijelaskan melalui konsep isti'nāf sebagaimana dipaparkan dalam studi fiqh murāfaʿāt tersebut (Furqan et al., 2019).

3.3 Prinsip Non-Suspensif Eksekusi dalam Fiqh Murāfaʿāt

Studi komparatif tersebut juga mencatat adanya paralel aturan bahwa pengajuan reconsideration tidak menangguhkan eksekusi putusan, baik dalam hukum positif maupun fiqh murāfaʿāt, meskipun peneliti menegaskan aturan ini tidak dapat diberlakukan secara universal (Furqan et al., 2019). Catatan ini relevan karena salah satu konteks derden verzet dalam praktik perdata positif adalah perlawanan terhadap eksekusi yang merugikan pihak ketiga (Ayuningthyas & Lestari, 2023), sementara fiqh murāfaʿāt yang dibandingkan menyoroti adanya prinsip non-suspensif eksekusi pada jalur reconsideration dengan catatan kritis dari penulis (Furqan et al., 2019).

________________________________________

4. Landasan Metodologis dalam Hukum Islam

4.1 Hukum Acara (Murāfaʿāt) sebagai Bagian Kajian Hukum Islam

Kajian mengenai tipologi studi hukum Islam memasukkan al-aḥkām al-murāfaʿāt (hukum prosedural/acara) sebagai salah satu ranah objek studi hukum Islam (Safira & Susila, 2023). Secara historis, dokumen Sultan Adam Law (1835) juga dipaparkan memuat aspek-aspek "Islamic procedural law" dalam pengadilan syariah yang dipimpin muftī untuk menyelesaikan sengketa, misalnya dalam perkara keluarga dan muʿāmalah (Muin et al., 2023). Dua rujukan ini memperkuat bahwa prosedur beracara merupakan bidang yang memang dibahas dalam tradisi hukum Islam, sehingga pembicaraan tentang "perlawanan terhadap putusan" dapat diposisikan dalam kerangka murāfaʿāt (Muin et al., 2023; Safira & Susila, 2023).

4.2 Ruang Ijtihad dalam Pembentukan Mekanisme Prosedural

Dalam studi perbandingan Indonesia–Saudi, ditegaskan bahwa reconsideration dalam fiqh murāfaʿāt termasuk kategori ijtihādiyyah, dan ijtihad diposisikan sebagai instrumen penting pengembangan hukum Islam (Furqan et al., 2019). Secara lebih umum, studi tentang sumber hukum Islam menegaskan bahwa syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah yang diekstraksi melalui metodologi tertentu (uṣūl al-fiqh), serta ijtihad dipahami sebagai perangkat agar hukum Islam tetap dapat merespons tantangan zaman (Thoyyibah et al., 2024).

Kajian uṣūl al-fiqh juga menjelaskan fungsi disiplin ini untuk memahami kaidah-kaidah penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i dan kegunaannya dalam menjawab problem baru (Akhsin, 2020), serta menempatkan objek uṣūl al-fiqh pada sumber-sumber hukum dan metode derivasi hukum dari dalil (Hariyanto et al., 2023). Rangkaian rujukan ini memberi dasar metodologis mengapa "mekanisme perlawanan" sebagai instrumen prosedural dapat dirumuskan dalam kerangka fiqh murāfaʿāt melalui ijtihad, walaupun istilah verzet sendiri berasal dari tradisi hukum positif (Furqan et al., 2019; Hariyanto et al., 2023; Thoyyibah et al., 2024).

4.3 Distingsi Syariah–Fiqh dan Implikasinya bagi Prosedur

Artikel tentang perbedaan karakteristik syariah dan fiqh menekankan bahwa syariah dipahami sebagai wahyu yang bersifat tetap, sedangkan fiqh bersifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi waktu dan konteks (Putra, 2022). Argumen serupa dalam kajian kontekstualisasi syariah juga menegaskan perlunya membedakan syariah—yakni ketentuan dasar dari Allah—dengan fiqh sebagai produk pemikiran mujtahid yang berkembang sesuai ruang dan waktu (Aprianto & Nazilah, 2023). Tipologi perbedaan syariah–fiqh juga ditegaskan dalam studi tipologi hukum Islam: syariah bersifat stabil, sementara fiqh berubah sesuai tuntutan ruang dan waktu (Safira & Susila, 2023).

Implikasinya, mekanisme hukum acara—termasuk upaya koreksi putusan seperti iʿādah al-naẓr atau isti'nāf—secara konseptual lebih dekat dengan wilayah fiqh/murāfaʿāt yang ijtihādiyyah, sehingga variasi bentuk dan istilah, misalnya tidak memakai kata verzet, menjadi dapat dipahami (Aprianto & Nazilah, 2023; Furqan et al., 2019; Putra, 2022; Safira & Susila, 2023).

________________________________________

5. Sintesis: Verzet Menurut Hukum Islam sebagai Padanan Fungsi, Bukan Padanan Istilah

Berdasarkan sintesis rujukan komparatif, istilah verzet sendiri dijelaskan sebagai kanal hukum positif Indonesia untuk melawan putusan verstek dalam kondisi ketidakhadiran pihak (Furqan et al., 2019), dan dalam uraian lain disebut sebagai upaya yang dalam contoh tertentu tidak tersedia bagi penggugat terhadap putusan verstek (Aminullah & Haqiqi, 2023). Dalam fiqh murāfaʿāt Saudi sebagaimana dipaparkan dalam studi perbandingan, fungsi koreksi putusan in absentia (giyābī) lebih dekat dipadankan dengan reconsideration iʿādah al-naẓr/al-muḥākamah yang dapat diterima pada perkara giyābī (Furqan et al., 2019). Adapun perlindungan bagi subjek yang dirugikan oleh putusan, studi yang sama menegaskan eksistensi kanal isti'nāf yang dapat diajukan oleh individu atau institusi yang dirugikan (Furqan et al., 2019), yang secara fungsional dapat dibaca beririsan dengan ide "perlawanan pihak yang dirugikan," meskipun tidak dinyatakan dengan istilah derden verzet (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Furqan et al., 2019).

Dengan demikian, "verzet menurut hukum Islam" paling dapat dijelaskan melalui tiga dimensi berikut. Pertama, secara terminologis, verzet adalah istilah prosedural hukum positif (Aminullah & Haqiqi, 2023; Furqan et al., 2019). Kedua, secara fungsional, dalam kerangka fiqh al-murāfaʿāt terdapat mekanisme ijtihādiyyah untuk koreksi putusan, termasuk iʿādah al-naẓr untuk perkara giyābī dan isti'nāf bagi pihak yang dirugikan (Furqan et al., 2019; Safira & Susila, 2023). Ketiga, perbedaan nomenklatur dan desain upaya hukum ini selaras dengan karakter fiqh yang adaptif dan ijtihādiyyah dibanding syariah yang stabil (Aprianto & Nazilah, 2023; Putra, 2022; Safira & Susila, 2023), serta dengan kerangka metodologis uṣūl al-fiqh dan ijtihad untuk menegakkan keadilan dalam perkembangan hukum Islam (Furqan et al., 2019; Hariyanto et al., 2023; Thoyyibah et al., 2024).

________________________________________

6. Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa verzet sebagai konsep hukum positif tidak memiliki padanan terminologis langsung dalam hukum Islam. Namun, secara fungsional, hukum acara Islam dalam kerangka fiqh al-murāfaʿāt menyediakan mekanisme yang dapat menjalankan fungsi serupa, yakni iʿādah al-naẓr untuk perkara giyābī dan isti'nāf bagi pihak yang dirugikan oleh putusan. Perbedaan ini bukan merupakan kekosongan hukum dalam Islam, melainkan mencerminkan karakter fiqh yang bersifat ijtihādiyyah dan adaptif terhadap konteks ruang dan waktu. Dengan kerangka metodologis uṣūl al-fiqh, perumusan mekanisme perlawanan prosedural dalam Islam tetap dimungkinkan sesuai dengan tuntutan keadilan yang menjadi ruh dari seluruh sistem hukum Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Akhsin, A. (2020). Jurisprudential Analysis of the Execution of the Inheritance of Adopted Children. Law Development Journal, 1(2), 55. https://doi.org/10.30659/ldj.1.2.55-64

Aminullah, M., & Haqiqi, R. (2023). Jihad dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi (Kajian Interpretasi Dalil-Dalil Qitali). Syariah Journal of Fiqh Studies, 1(2), 145–168. https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.36

Aprianto, N. E. K., & Nazilah, I. R. (2023). Analysis of the Concept of Tawarruq in the Perspective of Sharia Economic Law. El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 47–59. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7718

Ayuningthyas, N. I., & Lestari, A. Y. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar. Media of Law and Sharia, 4(4), 325–342. https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.42

Furqan, A. A., Alfitri, A., & Haries, A. (2019). The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia. Mazahib, 119–145. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Muin, A., Riksan, R., & Zakka, U. (2023). Pergeseran Wacana Penafsiran Hubungan Antara Muslim dengan Ahli Kitab di Indonesia: Perbandingan Penafsiran Hamka dan Nadirsyah Hosen terhadap Surah Al-Baqarah/2:120. Suhuf, 15(2). https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.758

Putra, P. A. A. (2022). Syar'u Man Qablanâ and It's Implementation in Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah). Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 9(1), 80. https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7690

Safira, I. A., & Susila, M. E. (2023). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. Media of Law and Sharia, 4(4), 343–360. https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.38

Thoyyibah, I., Maharani, S. D., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2024). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Agama, 9(2), 41–54. https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013