01769 - Vermogen Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Analitis Atas Konsep Harta, Kepemilikan, Dan Kewajiban

Abstract

This article analyzes the concept of vermogen — defined as the totality of rights and monetary obligations belonging to a person or legal entity — through the lens of Islamic law. Using a normative-analytical approach based on fiqh literature, this study maps the functional equivalents of vermogen within Islamic legal concepts, namely al-māl (wealth/assets), al-milkiyyah (ownership), ḥuqūq māliyyah (property rights), and tirkah (estate). The study finds that Islamic law recognizes a comprehensive conception of wealth that encompasses not only tangible objects but also usufruct and economically valuable rights, albeit with scholarly disagreement (ikhtilāf) regarding the status of rights and benefits as property. The obligation dimension of vermogen is most evident in the inheritance mechanism, where the net estate is calculated after settling debts and obligations. Fundamentally, all wealth in Islam is held in trust (amānah) under the absolute ownership of Allah, so that human ownership is always conditional upon Sharia compliance in acquisition, utilization, and distribution.

Keywords: vermogen, al-māl, al-milkiyyah, ḥuqūq māliyyah, tirkah, Islamic law

________________________________________

Artikel ini menganalisis konsep vermogen — yang didefinisikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban bernilai uang yang dimiliki seseorang atau badan hukum — melalui perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur fikih, kajian ini memetakan padanan fungsional vermogen dalam konsep-konsep hukum Islam, yakni al-māl (harta), al-milkiyyah (kepemilikan), ḥuqūq māliyyah (hak-hak kebendaan), dan tirkah (harta peninggalan). Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal konsepsi kekayaan yang komprehensif, mencakup benda berwujud maupun manfaat dan hak bernilai ekonomis, meskipun terdapat perbedaan pendapat (ikhtilāf) ulama mengenai status hak dan manfaat sebagai harta. Dimensi kewajiban dalam vermogen paling nyata tampak dalam mekanisme kewarisan, di mana harta bersih dihitung setelah penyelesaian utang dan kewajiban. Secara fundamental, seluruh harta dalam Islam bersifat amānah di bawah kepemilikan mutlak Allah, sehingga kepemilikan manusia selalu bersyarat pada kepatuhan syariah dalam perolehan, pemanfaatan, dan distribusinya.

Kata kunci: vermogen, al-māl, al-milkiyyah, ḥuqūq māliyyah, tirkah, hukum Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1 Pengantar: Vermogen dan Padanan Analitis dalam Fikih

Istilah vermogen (dalam pengertian hukum perdata kontinental) yang dirumuskan sebagai "harta kekayaan; keseluruhan hak dan kewajiban bernilai uang yang dimiliki seseorang atau badan hukum" dapat dijelaskan secara analitis dalam hukum Islam melalui beberapa konstruksi pokok fikih, terutama: (i) konsep al-māl (harta/asset), (ii) konsep al-milk/al-milkiyyah (kepemilikan/hak kebendaan dalam pengertian syar'i) sebagai relasi normatif manusia dengan harta yang diakui syara', dan (iii) konsep ḥuqūq māliyyah (hak-hak yang terkait dengan harta) yang mencakup antara lain manfaat (usufruct) dan hutang-piutang (dayn), serta (iv) dalam konteks kewarisan, konsep tirkah (harta peninggalan) yang memperlihatkan bahwa "harta" yang relevan untuk dialihkan kepada ahli waris diproses setelah pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu (misalnya hutang) (Harahap, 2023; Nashar, 2013; Nasution, 2021). Kerangka ini menegaskan bahwa pembahasan "kekayaan" dalam Islam tidak berhenti pada benda fisik, melainkan juga menyentuh hak-hak bernilai ekonomi dan — dalam konteks tertentu — beban kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu (Hanifuddin, 2020; Harahap, 2023; Nashar, 2013; Taqiyuddin, 2020).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia juga menegaskan fondasi teologis dan normatif: hakikat kepemilikan mutlak berada pada Allah, sementara kepemilikan manusia bersifat nisbi/amānah dan karenanya selalu terikat aturan syariah mengenai cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikan harta (A. S. Nasution, 2023; K. B. Nasution, 2021; Nashar, 2013). Fondasi ini penting karena membedakan konstruksi vermogen dalam horizon Islam dari gagasan kepemilikan yang sepenuhnya bebas (absolut) (A. S. Nasution, 2023; K. B. Nasution, 2021).

________________________________________

2. Ruang Lingkup "Harta" (Al-Māl) sebagai Basis Vermogen

2.1 Definisi Al-Māl dan Perluasan Objek Kekayaan

Beberapa rujukan menegaskan bahwa al-māl tidak dipahami semata sebagai benda materi. Secara etimologis, al-māl dikaitkan dengan sesuatu yang "menyenangkan manusia dan dipelihara," yang dapat mencakup materi maupun manfaat (K. B. Nasution, 2021). Secara terminologis (misalnya dalam rumusan yang dikutip dari ulama Hanafiyah), harta dipahami sebagai sesuatu yang diminati manusia, dapat dihadirkan ketika diperlukan, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan (K. B. Nasution, 2021). Sejalan dengan itu, kajian fikih muamalah juga merumuskan māl sebagai sesuatu yang dapat dimiliki/dikuasai/diusahakan/dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, termasuk hak yang bernilai ekonomis. Perspektif ini konsisten dengan penegasan bahwa "harta hak milik" berjangkauan luas dan tidak terbatas pada aset fisik semata (Taqiyuddin, 2020).

Lebih spesifik, salah satu rujukan mendefinisikan "harta" sebagai sejumlah hak yang dapat "mengalir dari" atau menjadi bagian dari aset berwujud namun mempunyai nilai ekonomi tertentu; hak-hak tersebut dapat berbentuk beragam dan diperoleh melalui beragam cara (Taqiyuddin, 2020). Definisi berbasis "hak" ini sangat dekat dengan ide vermogen sebagai kumpulan hak bernilai uang (Taqiyuddin, 2020).

2.2 Perdebatan: Apakah "Hak dan Manfaat" Termasuk Harta?

Sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa ikhtilāf. Satu rujukan menegaskan bahwa menurut Hanafiyah, harta tidak meliputi "hak dan manfaat" sebagai harta, sementara menurut jumhur ulama hak dan manfaat dapat dipandang sebagai bagian dari harta karena mengandung makna harta. Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang menekankan kekhususan bahwa aset harus berwujud materi (tangible) dan dapat diraba (dikaitkan dengan pernyataan al-Zarqā' yang dikutip), yang berimplikasi pada pembatasan atas sesuatu yang intangible dalam konteks tertentu. Namun, rujukan lain di dalam kumpulan sumber justru mengafirmasi hak dan manfaat sebagai bagian dari harta (misalnya definisi māl yang mencakup yang tidak berwujud dan hak bernilai ekonomis, serta konsepsi jumhur). Dengan demikian, jika vermogen dipakai sebagai istilah bantu, maka "cakupan" vermogen dalam hukum Islam bergantung pada posisi teoretik yang diambil terhadap status "hak/manfaat" sebagai harta, meski banyak rujukan kontemporer di sini mengarah pada pengakuan hak/manfaat sebagai komponen kekayaan.

________________________________________

3. "Hak" (Al-Milk/Al-Milkiyyah) sebagai Struktur Hukum Kekayaan

Konsep kepemilikan dalam hukum Islam dijelaskan sebagai relasi kepemilikan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara', sehingga pemilik memiliki kekuasaan khusus untuk mengambil manfaat atau melakukan taṣarruf (tindakan hukum) atas harta menurut cara yang dibenarkan syara' (Aziz & Nur, 2020). Rujukan lain merumuskan bahwa "milik" adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syara' sehingga ia mempunyai kekuasaan khusus atas harta dan dapat melakukan tindakan hukum, kecuali ada halangan syar'i (Taqiyuddin, 2020). Titik tekannya sama: kepemilikan adalah status normatif syar'i, bukan semata fakta sosiologis penguasaan (Aziz & Nur, 2020).

Dalam kerangka ini, salah satu rujukan menegaskan bahwa kepemilikan meniscayakan legalisasi dari syara' dalam pengoperasian dan pengembangan harta, dan ditegaskan pula bahwa pada hakikatnya harta bukan milik manusia sepenuhnya melainkan milik Allah. Rujukan lain juga menekankan bahwa kepemilikan manusia bersifat amānah/nisbi di bawah kepemilikan mutlak Allah (A. S. Nasution, 2023). Karena itu, vermogen dalam horizon Islam bukan sekadar kumpulan hak yang dapat dieksploitasi, melainkan kumpulan hak yang bersyarat kepatuhan syariah (A. S. Nasution, 2023; Aziz & Nur, 2020).

________________________________________

4. Komponen "Hak" dalam Vermogen: Benda, Manfaat, dan Piutang/Hutang

4.1 Pembedaan Kepemilikan Sempurna dan Tidak Sempurna

Sejumlah rujukan membagi kepemilikan (ditinjau dari unsur benda dan manfaat) ke dalam milk al-tām (kepemilikan sempurna) dan milk al-nāqiṣ (kepemilikan tidak sempurna) (Aziz & Nur, 2020; Kusuma, 2019). Milk al-tām dipahami sebagai kepemilikan atas zat (benda) sekaligus manfaatnya, sedangkan milk al-nāqiṣ adalah kepemilikan atas salah satu unsur saja (misalnya memiliki manfaat tanpa memiliki benda, atau sebaliknya) (Aziz & Nur, 2020; Kusuma, 2019). Pembagian ini memperlihatkan bahwa kekayaan (vermogen) dalam fikih tidak selalu berbentuk "kepemilikan penuh" atas suatu benda, melainkan dapat berupa hak atas manfaat yang bernilai ekonomis (seperti sewa) (Aziz & Nur, 2020; Kusuma, 2019).

Sejalan dengan itu, rujukan fikih juga menjelaskan bahwa pemilikan bisa terjadi pada bendanya (property) atau pada manfaatnya (misalnya pinjaman dan sewaan), bahkan pada bentuk hak lain yang bernilai ekonomis. Ini menegaskan kembali bahwa "kekayaan" dapat berupa paket hak yang berlapis-lapis (bukan hanya benda) (Aziz & Nur, 2020; Kusuma, 2019).

4.2 Ḥuqūq Māliyyah: Manfaat dan Hutang-Piutang sebagai Bagian Relasi Kekayaan

Dalam pembahasan hak-hak kebendaan/pertanahan dari perspektif fikih, salah satu rujukan menyebut ḥaqq māliyyah sebagai hak yang bersangkut-paut dengan harta, seperti hutang-piutang dan manfaat suatu barang (Harahap, 2023). Rujukan ini juga membagi ḥaqq māliyyah menjadi hak personal dan hak 'aini, yang memperlihatkan ragam bentuk klaim bernilai ekonomi yang dapat melekat pada subjek hukum (Harahap, 2023). Dengan demikian, apabila vermogen dipahami sebagai keseluruhan "hak bernilai uang", maka ḥuqūq māliyyah menyediakan perangkat kategorisasi yang secara eksplisit memasukkan manfaat dan piutang/hutang sebagai elemen yang relevan dalam struktur kekayaan (Aziz & Nur, 2020; Harahap, 2023; Kusuma, 2019).

________________________________________

5. Komponen "Kewajiban" dalam Vermogen: Tirkah, Hutang, dan Urutan Penyelesaian

Definisi vermogen secara eksplisit memasukkan kewajiban bernilai uang. Dalam kumpulan sumber yang tersedia, dimensi "kewajiban" paling jelas muncul dalam konteks kewarisan. Salah satu rujukan menyatakan bahwa warisan mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk pinjaman berupa uang atau barang, serta barang yang terkait dengan hak orang lain (misalnya barang jaminan) (Hanifuddin, 2020). Rujukan lain menegaskan bahwa harta warisan mencakup seluruh kekayaan dan kewajiban (Nashar, 2013). Sementara itu, definisi dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikutip pada rujukan lain menyebut bahwa harta warisan (dalam konteks KHI) meliputi harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, serta pemberian untuk kerabat (Hanifuddin, 2020). Dengan demikian, "paket" yang berkaitan dengan kekayaan seseorang pada saat wafat tidak dilepaskan dari struktur kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu (Hanifuddin, 2020; Nashar, 2013).

Lebih lanjut, kajian tentang hukum waris Islam sebagai instrumen kepemilikan harta juga menyebut bahwa ahli waris menerima bagian warisan setelah dikurangi wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan bahwa harta warisan berpindah kepada keluarga setelah pemilik harta meninggal dunia (Nashar, 2013). Klausa "setelah dikurangi" dan penegasan mengenai hutang/biaya (dalam rujukan KHI) menunjukkan bahwa dalam mekanisme fikih kewarisan, "kekayaan" yang efektif dibagikan (sebagai hak ahli waris) adalah hasil bersih setelah kewajiban tertentu dipenuhi (Hanifuddin, 2020; Nashar, 2013). Ini memberikan dasar bahwa unsur "kewajiban" merupakan bagian penting ketika vermogen dibaca dalam kerangka tirkah/kewarisan (Hanifuddin, 2020; Nashar, 2013).

________________________________________

6. Klasifikasi Kepemilikan yang Membentuk Peta Vermogen: Individu, Umum, dan Negara

Sejumlah rujukan mengklasifikasikan kepemilikan dalam Islam menjadi tiga bentuk: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (A. S. Nasution, 2023; Nashar, 2013). Kajian filosofis kepemilikan harta juga menegaskan bahwa Islam tidak melarang kepemilikan individu, tetapi hakikat kepemilikan kembali kepada Allah dan kepemilikan manusia dibatasi cara perolehan dan penggunaannya agar selaras dengan syariah (A. S. Nasution, 2023). Demikian pula, kajian lain menegaskan adanya kepemilikan umum dan negara di samping individu sebagai bagian pilar sistem ekonomi Islam.

Untuk kepemilikan umum, salah satu rujukan menyatakan bahwa ada benda-benda yang diperuntukkan bagi komunitas dan dilarang dikuasai oleh satu orang; contoh yang disebut mencakup fasilitas umum seperti jalan raya, sungai, taman-taman kota, serta barang tambang dan sumber daya alam lainnya, yang karena menjadi kebutuhan orang banyak harus dikelola negara demi kemaslahatan. Rujukan lain dalam studi "lubuk larangan" menegaskan sungai sebagai bagian kepemilikan umum, sementara ikan di dalamnya dapat menjadi milik pribadi melalui cara pemilikan yang dibenarkan karena termasuk mubāḥāt. Dengan demikian, peta vermogen individu dalam hukum Islam dibatasi oleh norma bahwa sebagian objek (khususnya kebutuhan publik tertentu) tidak tersedia sebagai komoditas kepemilikan privat murni.

Adapun kepemilikan negara, salah satu rujukan mendefinisikan milk al-daulah sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum, dengan ketentuan pemanfaatannya mengikuti hukum syara' kecuali ada halangan syar'i. Rujukan lain juga memberi contoh pengaturan kepemilikan negara dalam ekonomi Islam (misalnya harta yang masuk Bayt al-Māl ketika seorang Muslim wafat tanpa ahli waris). Ini menegaskan bahwa subjek yang dapat memiliki kekayaan (vermogen) bukan hanya individu, tetapi juga negara (dengan rezim normatif tertentu).

________________________________________

7. Sebab-Sebab Perolehan (Akuisisi) Kekayaan dan Peralihan Kepemilikan

Dalam kerangka fikih, kepemilikan (dan karenanya pembentukan "kekayaan/vermogen") tidak dianggap sah tanpa sebab yang disahkan syara' (Aziz & Nur, 2020). Sejumlah rujukan menyatakan sebab-sebab perolehan kepemilikan harta mencakup bekerja, warisan, pemberian harta negara kepada rakyat, serta harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga (Nashar, 2013). Rujukan lain (dalam pengantar sistem ekonomi Islam) menegaskan pula batasan bahwa sebab-sebab pemilikan harta terbatas pada lima sebab, termasuk bekerja dan warisan, dan membedakan sebab pemilikan dari sebab pengembangan pemilikan (misalnya transaksi seperti jual beli/sewa dikaitkan dengan pengembangan harta) (Sajadi, 2018). Dengan demikian, pembentukan vermogen dalam Islam memiliki dua dimensi: (i) akuisisi awal (asbāb al-tamalluk) dan (ii) pengembangan melalui mekanisme muamalah yang juga diatur oleh syariah (Sajadi, 2018).

Dalam konteks peralihan melalui kewarisan, rujukan-rujukan di atas menegaskan bahwa kewarisan adalah mekanisme pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris dan menjadi instrumen kepemilikan yang memiliki prinsip-prinsip tertentu (misalnya ijbari) (Nashar, 2013). Dengan demikian, kewarisan merupakan salah satu kanal utama peralihan hak yang membentuk perubahan komposisi vermogen antara subjek hukum (Hanifuddin, 2020; Nashar, 2013).

________________________________________

8. Pembatasan Normatif: Kekayaan sebagai Amānah, Larangan Perolehan Batil, dan Hak Sosial

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa karena harta pada hakikatnya milik Allah dan manusia hanya penerima amānah, maka kepemilikan manusia tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh syariah baik pada sisi cara memperoleh maupun cara memanfaatkan (A. S. Nasution, 2023; Aziz & Nur, 2020). Dalam perspektif ekonomi syariah, ditekankan bahwa kepemilikan individu diakui, tetapi harus sesuai ketentuan syariah dan tidak boleh menjadi instrumen penindasan atas hak orang lain; bahkan dinyatakan bahwa dalam sebagian harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Sejalan dengan itu, kajian etika Al-Qur'an terhadap harta menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengecam kepemilikan manusia itu sendiri, melainkan mengecam sikap negatif (angkuh, rakus, kikir), serta mendorong penyaluran hak orang lain agar harta tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan demikian, komponen "hak" dalam vermogen individu dibatasi oleh komponen "kewajiban moral-syar'i" untuk memperhatikan fungsi sosial harta.

Pada sisi perlindungan hak, salah satu rujukan menekankan adanya apresiasi Islam terhadap cara halal memperoleh harta dan adanya sanksi (had) terhadap pencurian sebagai bagian perlindungan harta (K. B. Nasution, 2021). Rujukan lain juga menegaskan bahwa Islam menekankan perolehan harta dengan cara halal dan melarang cara batil. Konsekuensinya, suatu "kekayaan/vermogen" baru memperoleh legitimasi normatif bila sumber dan jalur perolehannya sesuai syariah, dan penyalahgunaan terhadap harta orang lain merupakan pelanggaran yang ditangani oleh norma hukum Islam (K. B. Nasution, 2021).

________________________________________

9. Implikasi Penting bagi Vermogen dalam Bentuk-Bentuk Khusus: Wakaf dan HAKI

9.1 Wakaf sebagai Pemisahan Kekayaan dari Vermogen Individu (dan Perbedaan Mazhab)

Wakaf memperlihatkan bagaimana suatu aset dapat dikeluarkan dari "kekayaan" pemilik (vermogen individu) dan dialihkan ke rezim kepemilikan lain. Sejumlah rujukan menyatakan bahwa menurut mazhab Syafi'i, dengan sahnya wakaf kepemilikan harta wakaf berpindah kepada Allah (dalam arti milik umat), sehingga bukan lagi milik wakif (Habibi, 2021; Mursid et al., 2023). Rujukan lain menegaskan bahwa setelah ikrar wakaf, kepemilikan lepas dari tangan wakif dan menjadi milik publik/manfaatnya untuk mauqūf 'alaih (Sufriadi, 2021). Namun, terdapat nuansa mazhab: rujukan tentang wakaf menegaskan bahwa Abu Hanifah memandang wakaf sebagai menahan benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menyedekahkan manfaat, sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal memandang wakaf melepaskan harta dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur (Mahfiana, 2016; Sholikin, 2022). Dengan demikian, status "hak" atas harta wakaf — dan apakah ia keluar total dari vermogen wakif — memiliki perbedaan konseptual antara pandangan mazhab yang memang diakui dalam sumber-sumber ini (Mahfiana, 2016; Sholikin, 2022).

9.2 Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bagian Kekayaan Tidak Berwujud

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam hukum ekonomi Islam, hak kekayaan intelektual (HAKI) dikenal sebagai ḥaqq al-ibtikār, dan para ulama fikih menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir atas hasil pikir dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material; bahkan disebut dapat diwarisi dan dapat diwasiatkan (Rahmat & Rofiq, 2018). Rujukan lain juga menegaskan bahwa hak kepengarangan (ḥaqq al-ta'līf) dipandang sebagai hak cipta yang dilindungi hukum Islam. Selain itu, kajian tentang perlindungan hak cipta dari perspektif maqāṣid syariah menegaskan bahwa hak cipta dipahami sebagai bagian dari pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) dan menetapkan syarat-syarat agar karya dapat diakui sebagai hak kepemilikan yang sah (Pratama & Zaki, 2022). Dengan demikian, dalam pendekatan yang mengakui hak/manfaat sebagai "harta", HAKI dapat menjadi elemen vermogen sebagai hak bernilai ekonomis yang melekat pada subjek hukum (Pratama & Zaki, 2022; Rahmat & Rofiq, 2018).

________________________________________

10. Rumusan Konseptual: Definisi Kerja Vermogen Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, vermogen menurut hukum Islam (rumusan kerja/analitis) dapat dijelaskan sebagai:

1. Keseluruhan harta (al-māl) yang diakui syara', yang mencakup benda berwujud dan — dalam banyak rumusan kontemporer di sini — dapat mencakup pula manfaat dan hak bernilai ekonomis, dengan catatan terdapat nuansa perbedaan pandangan mengenai status "hak/manfaat" sebagai harta (K. B. Nasution, 2021).

2. Keseluruhan hak kepemilikan (al-milk/al-milkiyyah) dan ḥuqūq māliyyah yang memungkinkan subjek melakukan taṣarruf yang dibenarkan syariah, termasuk kepemilikan sempurna dan tidak sempurna (misalnya hak manfaat/sewa) (Aziz & Nur, 2020; Harahap, 2023; Kusuma, 2019).

3. Dalam konteks kewarisan (tirkah), kekayaan terkait kematian mencakup pula struktur kewajiban (misalnya utang dan biaya) yang harus diselesaikan sebelum pembagian kepada ahli waris, termasuk mekanisme pengurangan oleh wasiat dalam batas yang disebutkan oleh rujukan (Hanifuddin, 2020; Nashar, 2013).

4. Seluruhnya berada dalam kerangka amānah di bawah kepemilikan mutlak Allah dan karenanya dibatasi oleh norma halal-haram dalam perolehan/pemanfaatan dan oleh fungsi sosial harta (A. S. Nasution, 2023).

Rumusan ini tidak bermaksud mengklaim adanya istilah vermogen di dalam literatur fikih, tetapi memetakan padanan fungsionalnya dari konsep-konsep yang eksplisit digunakan dalam sumber-sumber hukum Islam yang tersedia di sini, yakni al-māl, al-milkiyyah, ḥuqūq māliyyah, dan tirkah (Hanifuddin, 2020; Harahap, 2023; Nashar, 2013; K. B. Nasution, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aziz, A. F., & Nur, A. C. (2020). Wakaf hak milik atas satuan rumah susun. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 35–51. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.277

Habibi, M. L. (2021). Industri halal dan Islamic jurisprudence. Economic, 12(2), 101–108. https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.5

Hanifuddin, I. (2020). Benefit sharing dalam praktik joint venture (Analisis kritis perspektif syariah). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 418–453. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3606

Harahap, T. M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain. Islamic Circle, 3(2), 51–62. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1019

Kusuma, K. A. (2019). Pengantar sistem ekonomi Islam. https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-90-4

Mahfiana, L. (2016). Konsepsi kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah harta bersama antara suami istri. Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak, 1(1), 29–44. https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.65

Mursid, F., Janwari, Y., & Hafizd, J. Z. (2023). Filosofi kepemilikan harta dalam perspektif hukum Islam. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 230. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.21151

Nashar, N. (2013). Islām dan perekonomian Islām dalam pemerintahan modern. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 111–124. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.266

Nasution, A. S. (2023). Paradigma harta (al-māl) dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(9), 3523–3538. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668

Nasution, K. B. (2021). Konsep hak milik dalam fikih Islam (Analisis filosofis terhadap pengaturan kepemilikan dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303

Pratama, A. T., & Zaki, M. (2022). Hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kaitannya dengan kewajiban zakat (Studi pada regulasi zakat di Indonesia). Asas, 13(2), 24–43. https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11277

Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep kepemilikan ekonomi Islam materi fikih kelas XII (Implikasinya terhadap pendidikan agama Islam untuk menanggulangi pengangguran). Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85

Sajadi, D. (2018). Berhijrah dari sistem ekonomi sekuler menuju sistem ekonomi syari'ah. El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 1(01), 58–81. https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.530

Sholikin, N. (2022). Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS ditinjau dari hukum Islam. Zawa: Management of Zakat and Waqf Journal, 2(1), 31–44. https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739

Sufriadi, Y. (2021). Konsep hak kepemilikan berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 1–24. https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008

Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris Islam sebagai instrumen kepemilikan harta. Asy-Syari'ah, 22(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603