01767 - Verbintenis dalam Perspektif Hukum Islam: Hakikat, Sumber, Validitas, dan Mekanisme Penegakannya

Verbintenis in the Perspective of Islamic Law: Essence, Sources, Validity, and Enforcement Mechanisms

Abstract

This article examines the concept of verbintenis (obligation/engagement) from the perspective of Islamic law through a normative-conceptual literature review approach. The study synthesizes various Islamic jurisprudence references and positive law related to akad (contract) as the primary source of legal obligations in Islamic civil law (muamalah). The results show that legal obligations in Islamic law (iltizām) constitute a syar'i legal relationship arising from akad, which is formed through ijab–qabul in accordance with sharia, producing legal consequences upon the object of the contract. The validity of this obligation depends on the fulfillment of the pillars and conditions of the akad (rukun wa syurūt), the absence of prohibited elements such as gharar, and compliance with sharia principles. In terms of classification, obligations are distinguished between tabarru' (non-commercial) and tijārah/mu'āwaḍah (commercial) contracts, which affect the structure and legitimacy of performance. The enforcement of obligations may pass through religious court litigation or sharia arbitration, with sharia compliance as a non-negotiable parameter throughout the dispute resolution process. This study contributes to the development of Islamic private law vocabulary that is both conceptually grounded and applicable to contemporary sharia economic practice.

Keywords: verbintenis, legal obligation, akad, Islamic law, iltizām, sharia compliance

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep verbintenis (perikatan) dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan kajian literatur normatif-konseptual. Penelitian ini menyintesiskan berbagai rujukan fikih Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan akad sebagai sumber utama perikatan dalam hukum perdata Islam (muamalah). Hasil kajian menunjukkan bahwa perikatan menurut hukum Islam (iltizām) merupakan hubungan hukum syar'i yang lahir dari akad, terbentuk melalui ijab–qabul sesuai syariah, dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Keabsahan perikatan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tidak adanya unsur yang dilarang seperti gharar, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dari sisi klasifikasi, perikatan dibedakan antara akad tabarru' (nirlaba) dan akad tijārah/mu'āwaḍah (komersial), yang memengaruhi struktur dan legitimasi prestasi. Penegakan perikatan dapat ditempuh melalui litigasi di Pengadilan Agama atau arbitrase syariah, dengan kepatuhan syariah sebagai parameter yang tidak dapat dikompromikan sepanjang proses penyelesaian sengketa. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan kosakata hukum perdata Islam yang sekaligus terpijak secara konseptual dan aplikatif dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

Kata kunci: verbintenis, perikatan, akad, hukum Islam, iltizām, kepatuhan syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam khazanah hukum perdata, verbintenis atau perikatan merupakan salah satu konsep fundamental yang mengatur relasi hukum antara para subjek hukum. Secara klasik, perikatan dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak yang berdasarkan ketentuan tersebut satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam diskursus hukum ekonomi syariah adalah: bagaimana konsep verbintenis ini disepadankan, dipahami, dan dikonstruksikan dalam tradisi hukum Islam?

Relevansi pertanyaan ini semakin mengemuka seiring dengan perkembangan pesat lembaga keuangan dan ekonomi syariah, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Praktik perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta berbagai lembaga keuangan mikro syariah memerlukan landasan konseptual yang kokoh mengenai hakikat perikatan dalam perspektif hukum Islam. Tanpa kejelasan konseptual ini, terdapat risiko disonansi antara konstruksi hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip fikih muamalah yang menjadi basis legitimasi produk dan transaksi syariah.

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk: (1) memetakan konsep perikatan (verbintenis) dalam perspektif hukum Islam beserta padanan terminologisnya; (2) mengidentifikasi dasar normatif, sumber, dan syarat validitas perikatan dalam hukum Islam; (3) menganalisis akibat hukum, klasifikasi, serta mekanisme penegakan perikatan menurut kerangka fikih muamalah; dan (4) merumuskan definisi operasional perikatan menurut hukum Islam yang dapat digunakan dalam kajian akademis maupun praktik hukum ekonomi syariah.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian literatur (library research) yang bersifat konseptual-analitis. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber fikih Islam klasik dan kontemporer yang membahas konsep akad dan iltizām, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, kajian hukum perbankan syariah, serta regulasi positif yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui sintesis komparatif terhadap berbagai sumber yang memiliki titik temu konseptual dengan objek kajian, yakni konstruksi perikatan dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Istilah "Verbintenis/Perikatan" dan Padanannya dalam Hukum Islam

Dalam tradisi hukum perdata, verbintenis (perikatan) lazim dipahami sebagai hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak pada satu pihak dan kewajiban/prestasi pada pihak lain. Konsepsi "hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban" ini sejalan dengan pengertian law of obligation sebagai hukum yang mengatur relasi antarsubjek hukum yang menghasilkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya (العازمي & الخلف, 2023). Literatur tentang kontrak syariah di Indonesia juga menegaskan bahwa akad/kontrak adalah perangkat yang secara eksplisit memuat hak dan kewajiban para pihak (علي, 2025), dan dalam konteks lembaga keuangan syariah akad dipahami sebagai kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah (الواتي, 2014; علي, 2025).

Dalam hukum Islam, ide "perikatan" terutama bertumpu pada konsep akad (al-'aqd) dan iltizām (kewajiban/komitmen). Sejumlah rujukan menyatakan bahwa akad bermakna ikatan/aliansi/perjanjian (bond/rope) yang "mengikat" para pihak (العتيبي, 2013; ناصر & سلوم, 2025). Secara konseptual, akad didefinisikan sebagai relasi antara ijab dan qabul sesuai ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad (ناصر & سلوم, 2025)—atau sebagai pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan "pengaruh hukum" atas objek komitmen (رمضان & المطلب, 2019). Dengan demikian, "perikatan menurut hukum Islam" dapat disintesiskan sebagai: hubungan hukum syar'i yang lahir dari akad (atau mekanisme syar'i lain) yang melahirkan hak dan kewajiban (iltizām) bagi para pihak (رمضان & المطلب, 2019; علي, 2025; ناصر & سلوم, 2025).

3.2 Dasar Normatif: Kewajiban Memenuhi Akad/Perjanjian dalam Syariah

Sumber-sumber yang dikaji menempatkan pemenuhan akad sebagai prinsip normatif yang kuat. Sejumlah karya mengaitkan kewajiban memenuhi akad dengan perintah Al-Qur'an untuk memenuhi perjanjian/akad—misalnya Surah al-Mā'idah (ابحيح, 2019; جيجان, 2016). Literatur lain menegaskan bahwa Islam mengecam pelanggaran perjanjian dan memperingatkan konsekuensi serius bagi pihak yang memutus covenant (Shendi, 2024). Bahkan pada ranah etika dan keuangan Islam, pemenuhan covenants dan pelunasan liabilities diposisikan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan (Aravik & Hamzani, 2021).

Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa perikatan dalam perspektif Islam bukan hanya konstruksi teknis hubungan privat, melainkan juga bagian dari kepatuhan normatif terhadap syariah yang menuntut wafā' bi al-'uqūd (memenuhi akad) (Aravik & Hamzani, 2021; جيجان, 2016). Dalam konteks transaksi modern, sebagian rujukan menambahkan dimensi akuntabilitas dan "tanggung jawab" yang melampaui kepentingan individual. Kajian tentang model akuntansi Islam, misalnya, menekankan pentingnya contract/agreement dalam transaksi dan menautkannya dengan kewajiban memenuhi komitmen yang diterangkan dalam Surah al-Mā'idah (ابحيح, 2019). Dengan demikian, perikatan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai relasi hak–kewajiban yang melekat pada kerangka etika-religius yang menuntut kepatuhan pada akad (Aravik & Hamzani, 2021; ابحيح, 2019).

3.3 Subjek Perikatan: Kapasitas (Ahliyyah) dan Dhimmah

Agar perikatan (iltizām) efektif, hukum Islam mensyaratkan subjek yang dapat memikul hak dan kewajiban. Literatur yang dikaji menjelaskan bahwa subjek hukum adalah pihak yang memiliki kapasitas hukum (ahliyyah) untuk menjalankan hak dan kewajiban; kapasitas ini ditautkan dengan konsep dhimmah yang merepresentasikan "wadah" hak dan kewajiban seseorang (Setiawan, 2021). Kerangka ini relevan untuk memahami mengapa perikatan dalam Islam memerlukan pihak yang "cakap" untuk terikat dan dimintai pertanggungjawaban (Setiawan, 2021).

Nuansa penting muncul ketika subjek perikatan adalah entitas non-individu (misalnya korporasi). Sebagian literatur mencatat adanya diskursus mengenai pengakuan legal entity dan keterkaitannya dengan beban utang dan tanggung jawab (Setiawan, 2021). Literatur lain, dalam konteks zakat perusahaan, menampilkan konstruksi perusahaan sebagai shakhshiyyah i'tbāriyyah (entitas hukum) yang dapat memikul kewajiban tertentu (Maulidizen, 2018). Walaupun diskursus ini tidak identik dengan definisi perikatan, ia memperlihatkan bahwa teori subjek perikatan dalam Islam dapat meluas pada entitas kolektif melalui argumentasi fikih kontemporer, meski tidak lepas dari perdebatan konseptual (Maulidizen, 2018; Setiawan, 2021).

3.4 Sumber Perikatan dalam Hukum Islam: Akad dan Pembedaan dengan Janji (Wa'd)

3.4.1 Akad sebagai Sumber Utama Perikatan Muamalah

Dalam banyak rujukan, perikatan muamalah lahir terutama dari akad. Akad diposisikan sebagai mekanisme hukum yang membentuk relasi hak–kewajiban, baik dalam transaksi bisnis maupun layanan lembaga keuangan syariah (Fayyad, 2023; الواتي, 2014; علي, 2025). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah mendefinisikan akad sebagai perjanjian tertulis antara bank syariah/UUS dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah (Fayyad, 2023; الواتي, 2014; علي, 2025). Dengan definisi ini, akad menjadi jembatan konseptual yang sangat dekat dengan konstruksi verbintenis sebagai relasi hak dan kewajiban (prestasi) (العازمي & الخلف, 2023; الواتي, 2014).

3.4.2 Wa'd (Janji) versus Akad (Kontrak) dan Konsekuensi Perikatan

Sebagian literatur menegaskan pembedaan antara wa'd (janji sepihak) dan akad (perjanjian dua pihak). Wa'd dipahami mengikat terutama pihak yang berjanji, sedangkan akad mengikat para pihak yang berkontrak (Rizkiah & Muhammadin, 2020). Literatur lain, dalam konteks pembiayaan modern, menyoroti bahwa hukum Islam menekankan pemenuhan janji, tetapi dalam transaksi keuangan terdapat pandangan fikih bahwa janji dalam muamalah dapat diposisikan sebagai kewajiban moral, bukan selalu kewajiban legal yang dapat dipaksakan oleh hakim (Usanti & Shomad, 2016). Dengan demikian, "perikatan" dalam arti kewajiban yang dapat ditagih (enforceable obligation) lebih kuat bertumpu pada akad daripada wa'd, meskipun keduanya berada dalam spektrum komitmen syar'i (Rizkiah & Muhammadin, 2020; Usanti & Shomad, 2016).

3.5 Rukun dan Syarat Akad sebagai Fondasi Validitas Perikatan

3.5.1 Rukun Akad dan Struktur Dasar Perikatan

Rujukan yang dikaji menyatakan bahwa perikatan (iltizām) harus ditunaikan melalui tindakan yang menjadi objek kewajiban (mawḍū' al-iltizām) (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Agar kewajiban ini sah, akad harus memenuhi rukun dan syarat. Literatur yang membahas sengketa pembiayaan menegaskan rukun dan syarat akad dalam hukum perikatan Islam, yakni: para pihak (al-'āqidayn), objek akad (maḥall al-'aqd), sighah (ijab–qabul), dan tujuan/maudu' akad, serta tidak bertentangan dengan syariah (Perwiragama & Fauziyah, 2022).

Definisi konseptual lain juga menegaskan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang menghasilkan akibat hukum atas objek akad (رمضان & المطلب, 2019; ناصر & سلوم, 2025), sehingga sighah menjadi jantung lahirnya perikatan (Perwiragama & Fauziyah, 2022; رمضان & المطلب, 2019; ناصر & سلوم, 2025).

3.5.2 Syarat Keterhubungan Ijab–Qabul dan Aspek Konsensualisme

Sejalan dengan prinsip konsensualisme (al-ittifāq/al-riḍā'iyyah), fikih muamalah mempersyaratkan ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan para pihak (ناصر & سلوم, 2025). Pada konteks "kontrak" tertentu, misalnya arbitrase, terdapat perincian syarat agar ijab dan qabul benar-benar "terikat," seperti kesesuaian ijab–qabul dan keterhubungan (ittisāl) antara keduanya; bahkan terdapat perbedaan pandangan mazhab mengenai unsur rukun kontrak (Muhammad & Yuningsih, 2020). Meskipun rujukan tersebut spesifik pada akad arbitrase, ia memperlihatkan logika umum fikih bahwa perikatan lahir dari kesepakatan yang terstruktur dan memenuhi syarat validitas (Muhammad & Yuningsih, 2020; رمضان & المطلب, 2019; ناصر & سلوم, 2025).

3.5.3 Kejelasan Objek dan Pencegahan Gharar sebagai Prasyarat Perikatan yang Sehat

Beberapa sumber menekankan larangan gharar (ketidakpastian/ambiguity) dan konsekuensi kebutuhan akan kejelasan substansi kontrak. Dalam kajian tentang pembatasan tanggung jawab kontraktual, disebutkan bahwa syariah membatasi kebebasan para pihak dengan larangan gharar, yang mencakup unsur yang menimbulkan ambiguitas atas hak dan kewajiban para pihak (Fahriansah, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa larangan gharar bertujuan mencegah unfair surprises dan sengketa sehingga unsur-unsur utama kontrak harus jelas dan presisi agar kontrak valid (Syafriana, 2022).

Pada level aplikasi, studi tentang kontrak pemeliharaan (ṣiyānah) menekankan pentingnya penentuan durasi, periode, jumlah kunjungan, metode pemeliharaan, dan beban biaya suku cadang untuk mencegah atau meminimalkan gharar (Ma'ruf & Wulandari, 2023). Sintesisnya: perikatan dalam Islam menuntut determinasi prestasi (apa yang wajib dipenuhi) agar hak tagih dan kewajiban prestasi dapat ditegakkan tanpa gharar yang merusak validitas akad (Fahriansah, 2020; Ma'ruf & Wulandari, 2023).

3.5.4 Batasan Kebebasan Berkontrak: Kepatuhan Syariah

Sumber-sumber yang tersedia menyatakan bahwa kontrak yang bertentangan dengan syariah tidak valid. Kajian tentang produk kafalah (bank guarantee) menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan syariah adalah tidak sah sehingga tidak melahirkan kewajiban untuk dipenuhi (Alzubaidi et al., 2023). Dalam pembahasan inovasi produk bank syariah melalui hybrid contract, ditegaskan pula bahwa akad tidak sah jika bertentangan dengan syariah, regulasi, ketertiban umum, atau moralitas; akad juga tidak sah bila mengandung kekeliruan, paksaan, penipuan, atau unsur lain yang merusak kerelaan yang sah (Rahmatullah, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perikatan (verbintenis) tidak dapat dilepaskan dari sharia compliance sebagai syarat keberlakuan hubungan hak–kewajiban (Alzubaidi et al., 2023; Fahriansah, 2020; Rahmatullah, 2023).

3.6 Klasifikasi Perikatan/Akad: Tabarru' dan Mu'āwaḍah (Tijārah) serta Implikasinya

Dalam fikih muamalah, sumber-sumber menegaskan dikotomi penting antara akad tabarru' (nonkomersial/berorientasi kebajikan/tolong-menolong) dan akad tijārah atau mu'āwaḍah (komersial/pertukaran/berorientasi keuntungan) (Firmansyah, 2016; Irfan & Muhyarsyah, 2020).

Kajian tentang rahn dalam pembiayaan emas menyatakan secara eksplisit adanya dua jenis akad (tabarru' dan tijārah) dalam ekonomi syariah (Firmansyah, 2016). Literatur lain menganalisis bahwa paradigma tabarru'–mu'āwaḍah sangat berpengaruh untuk menilai apakah pengambilan manfaat material dalam suatu transaksi dibenarkan (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Menariknya, kajian tersebut juga menyebut bahwa hukum perikatan Indonesia mengenal perbedaan serupa (perjanjian timbal balik versus perjanjian sepihak), meskipun tidak seketat kategorisasi fikih (Irfan & Muhyarsyah, 2020).

Oleh karena itu, dalam mendefinisikan "perikatan menurut hukum Islam," klasifikasi akad ini penting karena memengaruhi apa yang dianggap sebagai "prestasi" yang halal—misalnya, apakah boleh ada imbalan/ujrah/margin—dan bagaimana kewajiban para pihak dinilai (Firmansyah, 2016; Irfan & Muhyarsyah, 2020).

3.7 Akibat Hukum Perikatan: Lahirnya Hak, Kewajiban (Iltizām), dan Tanggung Jawab

3.7.1 Lahirnya Hak dan Kewajiban sebagai Inti Perikatan

Sejumlah sumber menyatakan bahwa akad menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks perlindungan konsumen, ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan konsekuensi hukum berupa munculnya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi masing-masing pihak untuk menghindari sanksi hukum (Siregar et al., 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ditegaskan pula bahwa lembaga harus memperhatikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak (nasabah dan lembaga) sebagai konsekuensi dari akad (Fayyad, 2023). Ini sejalan dengan pengertian law of obligation sebagai relasi legal yang menghasilkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain (Fayyad, 2023; Siregar et al., 2024; العازمي & الخلف, 2023).

3.7.2 Kewajiban Prestasi (Mawḍū' al-Iltizām) dan Contoh Fikih

Rujukan tentang sengketa pembiayaan menyatakan bahwa "obligation (iltizām)" harus dipenuhi sesuai tindakan yang menjadi objek kewajiban—misalnya, dalam akad ijārah pekerja wajib menunaikan pekerjaan; dalam 'āriyah wajib mengembalikan barang pinjaman (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perikatan dalam Islam berorientasi pada prestasi yang konkret dan dapat ditagih sesuai struktur akadnya (Perwiragama & Fauziyah, 2022), sejalan dengan pemikiran bahwa perikatan adalah hubungan hak–kewajiban yang menuntut pemenuhan prestasi (Siregar et al., 2024; العازمي & الخلف, 2023).

3.7.3 Wanprestasi, Sanksi, dan Perdebatan Denda Keterlambatan

Beberapa rujukan menampilkan konsepsi wanprestasi/default dan konsekuensi hukumnya. Dalam pembahasan risiko ketidakpatuhan syariah di Indonesia, disebutkan bahwa jika para pihak tidak melaksanakan kesepakatan, dapat timbul konsekuensi seperti kompensasi, pembatalan akad, pengalihan risiko, denda, atau gugatan (Thalib et al., 2021). Dalam praktik DSN-MUI dan implementasinya, disebutkan pula kemungkinan pemberian sanksi/denda pada pihak yang tidak membayar meskipun mampu, dengan ketentuan tertentu yang disepakati saat akad ditandatangani (Faizi & Shuib, 2021).

Namun, terdapat nuansa fikih penting: kajian rekonstruksi lease-to-own (ijārah muntahiyah bi-t-tamlīk) menyatakan bahwa pengenaan denda mengancam karena keterlambatan pembayaran bertentangan dengan prinsip fikih yang melarang kompensasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban utang; larangan ini dikaitkan dengan standar AAOIFI tentang Debtor in Delay dan dipandang dekat dengan riba (Usanti & Shomad, 2016). Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan adanya ketegangan antara praktik pengaturan denda dalam sebagian dokumentasi/implementasi produk keuangan syariah (Faizi & Shuib, 2021) dan prinsip fikih/standar tertentu yang menolak kompensasi keterlambatan karena berpotensi riba (Usanti & Shomad, 2016). Ketegangan ini relevan untuk perikatan karena menyangkut batas "prestasi tambahan"—misalnya denda—yang boleh ditagih ketika debitur lalai.

3.8 Pembuktian dan Dokumentasi Perikatan: Penulisan Akad dan Saksi

Dalam konteks transaksi syariah, ada penekanan pada pentingnya pencatatan tertulis. Kajian tentang akta notaris syariah mengaitkan Surah al-Baqarah ayat 282 dengan kebutuhan penulisan transaksi utang untuk tujuan pembuktian, serta menempatkan saksi sebagai bagian yang ditentukan baik oleh aturan perundang-undangan maupun syariah (Harrieti, 2018). Sumber yang sama juga menegaskan bahwa kontrak syariah membawa konsekuensi "duniawi dan ukhrawi," sehingga kepatuhan pada ketentuan syariah dalam pembuatan kontrak menjadi penting (Harrieti, 2018). Sementara itu, definisi akad dalam hukum positif perbankan syariah Indonesia juga menekankan bentuk "tertulis" (Harrieti, 2018; الواتي, 2014; علي, 2025). Sintesisnya, dokumentasi memperkuat enforceability perikatan dan sekaligus menegaskan dimensi kepatuhan syariah dalam pembuktian hubungan hak–kewajiban (Harrieti, 2018; الواتي, 2014; علي, 2025).

3.9 Penyelesaian Sengketa Perikatan: Litigasi dan Non-Litigasi (Arbitrase Syariah)

Sumber-sumber menegaskan bahwa sengketa akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam akad dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Literatur tentang Principles of Legal Settlement in Sharia Contracts menyatakan bahwa sengketa akad syariah dapat ditempuh melalui litigasi (Pengadilan Agama) atau non-litigasi (علي, 2025). Studi implementasi musyārakah pada bank syariah juga menyebut penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase ketika musyawarah gagal (الواتي, 2014). Dalam praktik rahn pembiayaan emas, disebutkan pula bahwa ketika terjadi sengketa atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase syariah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan (Firmansyah, 2016). Pola serupa juga muncul dalam pembahasan wakālah dan asuransi syariah yang menekankan arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian setelah musyawarah (Fahmy & Zahra, 2023; Philosophy of Ownership Law in Islam, 2023).

Di level tata kelola, tulisan tentang sharia compliance dalam penyelesaian sengketa menekankan gagasan bahwa ketika para pihak menundukkan diri pada akad syariah, syariah menjadi parameter hak dan kewajiban yang dipersengketakan dan forum penyelesaian seharusnya menjaga kepatuhan syariah sepanjang "siklus" akad (Hasanudin & Yaqin, 2019). Dengan demikian, konsepsi perikatan menurut hukum Islam tidak berhenti pada lahirnya kewajiban, tetapi juga mencakup cara penyelesaian sengketa yang konsisten dengan prinsip syariah yang menjadi dasar perikatan itu sendiri (Firmansyah, 2016; Hasanudin & Yaqin, 2019; علي, 2025).

________________________________________

4. Sintesis: Definisi Operasional "Verbintenis/Perikatan Menurut Hukum Islam"

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan yang telah dikaji, verbintenis/perikatan menurut hukum Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, dari sisi hakikat, perikatan adalah hubungan hukum syar'i yang melahirkan hak (ḥaqq) bagi satu pihak dan kewajiban/iltizām (prestasi) bagi pihak lain (Perwiragama & Fauziyah, 2022; Siregar et al., 2024; العازمي & الخلف, 2023; علي, 2025).

Kedua, dari sisi sumber utama, perikatan muamalah terutama lahir dari akad (al-'aqd), yakni ikatan yang terbentuk melalui ijab–qabul sesuai syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Perwiragama & Fauziyah, 2022; رمضان & المطلب, 2019; ناصر & سلوم, 2025). Dalam konteks Indonesia, akad—khususnya di sektor keuangan syariah—juga dipahami sebagai perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah (Harrieti, 2018; الواتي, 2014; علي, 2025).

Ketiga, dari sisi validitas, perikatan hanya sah jika akad memenuhi rukun-syarat (subjek, sighah, objek, tujuan) serta tidak mengandung unsur yang dilarang—misalnya gharar—dan tidak bertentangan dengan syariah (Fahriansah, 2020; Perwiragama & Fauziyah, 2022; Rahmatullah, 2023).

Keempat, dari sisi klasifikasi dan konsekuensi, perikatan dipengaruhi oleh jenis akad—tabarru' versus tijārah/mu'āwaḍah—yang memengaruhi legitimasi imbalan/manfaat dan struktur prestasi (Firmansyah, 2016; Irfan & Muhyarsyah, 2020).

Kelima, dari sisi penegakan dan sengketa, ketidakpatuhan terhadap perikatan dapat memunculkan sengketa dan konsekuensi hukum—misalnya pembatalan, kompensasi, denda—meski terdapat perdebatan fikih tentang denda keterlambatan dan kedekatannya dengan riba (Faizi & Shuib, 2021; Thalib et al., 2021; Usanti & Shomad, 2016). Penyelesaian sengketa dapat melalui Pengadilan Agama atau arbitrase syariah, dengan tuntutan sharia compliance dalam prosesnya (Firmansyah, 2016; Hasanudin & Yaqin, 2019; علي, 2025).

Dengan rumusan ini, definisi singkat yang paling tepat adalah: perikatan dalam hukum Islam merupakan ikatan (akad) yang sah menurut syariah yang menimbulkan hubungan hak-menuntut prestasi dan kewajiban-memenuhi prestasi di antara para pihak (iltizām), yang wajib ditunaikan dan ditegakkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai syariah (Hasanudin & Yaqin, 2019; Perwiragama & Fauziyah, 2022; Siregar et al., 2024; علي, 2025; ناصر & سلوم, 2025).

________________________________________

5. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep verbintenis (perikatan) dalam hukum Islam memiliki kedalaman konseptual yang kaya dan tidak dapat direduksi semata-mata ke dalam kerangka hukum perdata Barat. Perikatan dalam perspektif hukum Islam (iltizām) merupakan hubungan hukum syar'i yang lahir terutama dari akad, memerlukan rukun dan syarat yang terpenuhi, bebas dari unsur gharar dan larangan syariah, serta melekat pada kerangka etika-religius yang menuntut pemenuhan komitmen (wafā' bi al-'uqūd).

Klasifikasi akad antara tabarru' dan mu'āwaḍah memengaruhi legitimasi prestasi dan imbalan, sementara mekanisme penyelesaian sengketa—baik melalui Pengadilan Agama maupun arbitrase syariah—harus konsisten dengan prinsip syariah yang menjadi fondasi perikatan itu sendiri. Ketegangan antara praktik denda keterlambatan dalam lembaga keuangan syariah dan prinsip fikih yang melarang kompensasi atas keterlambatan utang menunjukkan bahwa diskursus perikatan Islam masih terus berkembang dan membutuhkan kajian lanjutan yang lebih mendalam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian ini diperdalam melalui analisis komparatif dengan sistem hukum perdata negara-negara dengan tradisi hukum Islam yang berbeda, serta dikaitkan dengan perkembangan regulasi ekonomi syariah terkini di Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alzubaidi, H. G., Алексеева, И. В., Bogataya, I. N., Evstafieva, E. M., & Prodanova, N. (2023). Islamic model of accounting: Formation and development prospects. E3s Web of Conferences, 449, 09004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344909004

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). The role of the state in the Islamic economic system: A review of Abbas Mirakhor's thought. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 1–22. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271

Fahmy, E., & Zahra, I. A. (2023). Islamic securities crowdfunding based on Indonesia's Islamic and positive law perspective. International Journal of Economics Management Business and Social Science (Ijembis), 3(3), 726–738. https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.154

Fahriansah, F. (2020). Comparison of the hawalah system in the fiqh muamalah against the Turkey's Majallah Al-Ahkam and the Indonesian civil law. J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 91–108. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1543

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Firmansyah, M. (2016). Implementation of contract hybrid concept in multi services products (application of the warranty bank products/kafalah in syariah banks). International Journal of Nusantara Islam, 4(2), 85–96. https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253

Harrieti, N. (2018). The use of hybrid contract in the innovation of Islamic banking product. Hasanuddin Law Review, 4(1), 68. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1208

Hasanudin, H., & Yaqin, A. (2019). The transformation of Ijârah: From fiqh to syariah banking products. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 72–98. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1893

Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A fiqh reconstruction in company zakat accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208

Ma'ruf, A., & Wulandari, A. P. (2023). Exploration of shariah non-compliant risk: Evidence from Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 8(2), 110–121. https://doi.org/10.23971/jaq.v8i2.7064

Maulidizen, A. (2018). Implementation of rahn in sharia gold financing at modern Islamic financial institutions (case study in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru). Hukum Islam, 18(1), 40. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220

Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah compliance analysis of Islamic crowdfunding: Case study of ethiscrowd.com. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472

Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical review on financial reporting practices by Islamic banks: Comparison between AAOIFI and IFRS. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 22(2), 367–386. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584

Philosophy of ownership law in Islam (analysis of fiqh principles). (2023). International Journal of Social Science and Human Research, 6(08). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-51

Rahmatullah, R. (2023). Sharia supervisory board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Rizkiah, S. K., & Muhammadin, F. M. (2020). A critical examination towards the Islamic discourse on "limited liability." Uum Journal of Legal Studies, 11. https://doi.org/10.32890/uumjls.11.1.2020.7309

Setiawan, Y. (2021). Implementation of financing agreement musyarakah against customer in sharia bank periode 2018 (Study: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2399

Shendi, I. M. (2024). Protection guarantees of war-prisoners' rights and the liability for the violation thereof in Islamic fiqh and international law – A comparative study. International Journal of Religion, 5(12), 1366–1378. https://doi.org/10.61707/9475z746

Siregar, R. N., Purba, H., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2024). Indonesia and Malaysia: Convergence of syariah bank rental and conventional bank credit agreements. Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science (Icss), 3(2), 332–343. https://doi.org/10.59188/icss.v3i2.212

Syafriana, R. (2022). Principles of legal settlement in sharia contracts. Randwick International of Social Science Journal, 3(4), 723–732. https://doi.org/10.47175/rissj.v3i4.550

Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The urgence regulation of business activities on Islamic microfinance institution according Law No. 1 Year 2013 of microfinance institutions. Arena Hukum, 14(2), 207–221. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.1

Usanti, T. P., & Shomad, A. (2016). Reconstruction of financing agreement based on the principle of profit and loss in sharia banking. Hasanuddin Law Review, 1(1), 10. https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.211

ابحيح، أ. أ. (2019). أثر الإفلاس على العقد الحساب الجاري. مجلة دراسات قانونية، (22). https://doi.org/10.37376/jols.vi22.969

العازمي، خ. س.، & الخلف، م. ع. (2023). حكم زيادة سعر السلعة مقابل زيادة فترة الصيانة: دراسة تأصيلية مقارنة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 38(135)، 87–126. https://doi.org/10.34120/jsis.v38i135.3035

العتيبي، خ. م. (2013). حوالة الحق وآثارها في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 28(92). https://doi.org/10.34120/jsis.v28i92.2061

الواتي، م. م. م. (2014). العلم الكافي بالمبيع في القانون المدني الليبي. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، 171–198. https://doi.org/10.58916/alhaq.v1i1.171

جيجان، ح. ف. (2016). The committed of the auditors for the procedures of environmental audits (an exploratory study of a sample of auditing offices in Iraq). Journal of Economics and Administrative Sciences، 22(88)، 502–522. https://doi.org/10.33095/jeas.v22i88.572

رمضان، ح. ب. س.، & المطلب، ل. ع. (2019). أركان عقد التحكيم في الشريعة الإسلامية. Journal of Fatwa Management and Research، 430–446. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.186

علي، ا. ا. م. ق. (2025). دور اتفاقيات الأمم المتحدة في الحد من تغير المناخ. مداد الآداب، 15(39)، 1331–1362. https://doi.org/10.58564/ma.v15i39.1908

ناصر، ف. م.، & سلوم، ا. ا. أ. (2025). المسؤولية المدنية عن إضاعة الفرصة. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتموعية، (33)، 1514–1556. https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi33.1597