01737 - Teori Positivisme Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

This article examines the theory of legal positivism from the perspective of Islamic law through a conceptual and critical synthesis of existing literature. Legal positivism, pioneered by John Austin and Hans Kelsen, views law strictly as written norms established by authorized institutions and demands a firm separation between law and morality. From the perspective of Islamic law, this separation is epistemologically and axiologically problematic, given that Islamic law—particularly in its dimension of sharia—is grounded in divine revelation and oriented toward worship of God and the well-being of humanity in this world and the hereafter. Nevertheless, several studies identify limited structural similarities between Islamic legal source theory and Kelsenian normative construction, particularly in terms of the hierarchy of norms. In the context of a modern state such as Indonesia, legal positivism does not operate in its pure form; rather, the legal system accommodates a plurality of sources—state law, Islamic law, and customary law—through a process of "positivization" that functions as an institutionalization of religious values without nullifying their ethical-moral character. This article concludes that legal positivism, from the perspective of Islamic law, is best understood as both an object of critique and a functional mechanism for institutional certainty, provided that ethical-religious values remain the substance and orientation of law-making.

Keywords: legal positivism, Islamic law, Hans Kelsen, John Austin, positivization, sharia, legal philosophy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji teori positivisme hukum dari perspektif hukum Islam melalui sintesis konseptual dan kritis terhadap literatur yang ada. Positivisme hukum, yang dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen, memandang hukum semata-mata sebagai norma tertulis yang ditetapkan oleh otoritas berwenang serta menuntut pemisahan tegas antara hukum dan moralitas. Dari perspektif hukum Islam, pemisahan tersebut dinilai bermasalah secara epistemologis dan aksiologis, mengingat hukum Islam—khususnya pada dimensi syariah—bertumpu pada wahyu ilahi dan berorientasi pada penghambaan kepada Tuhan serta kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun demikian, sejumlah kajian mengidentifikasi adanya kemiripan struktural terbatas antara teori sumber hukum Islam dan konstruksi normatif Kelsen, terutama dalam hal hierarki norma. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, positivisme hukum tidak beroperasi dalam bentuknya yang murni; sistem hukum justru mengakomodasi pluralitas sumber—hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat—melalui proses positivisasi yang berfungsi sebagai institusionalisasi nilai-nilai keagamaan tanpa menghapus karakter etik-moralnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa positivisme hukum, dari perspektif hukum Islam, paling tepat dipahami sekaligus sebagai objek kritik dan sebagai mekanisme fungsional kepastian institusional, selama nilai-nilai etik-religius tetap menjadi substansi dan orientasi pembentukan hukum.

Kata kunci: positivisme hukum, hukum Islam, Hans Kelsen, John Austin, positivisasi, syariah, filsafat hukum

________________________________________

I. Pendahuluan

Perdebatan mengenai hubungan antara hukum dan moralitas merupakan salah satu diskursus paling fundamental dalam filsafat hukum. Di satu sisi, tradisi positivisme hukum yang berkembang dalam pemikiran hukum Barat modern menegaskan bahwa hukum harus dikaji sebagaimana adanya (what the law is), terlepas dari pertimbangan moral. Di sisi lain, tradisi hukum Islam membangun sistem normatifnya di atas fondasi wahyu ilahi yang secara inheren memuat dimensi moral-transenden.

Ketegangan konseptual antara kedua tradisi ini bukan sekadar perdebatan akademis. Dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, ketegangan tersebut menjelma menjadi persoalan praktis yang menyangkut bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat memperoleh kekuatan mengikat dalam sistem hukum positif negara tanpa kehilangan substansi etik-religiusnya.

Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis teori positivisme hukum dari perspektif hukum Islam dengan menyintesiskan berbagai kajian yang relevan. Pembahasan mencakup: (1) pengertian dan pokok ajaran positivisme hukum; (2) titik berangkat hukum Islam; (3) kritik epistemologis dan aksiologis hukum Islam terhadap positivisme; (4) kemiripan konseptual yang ditemukan dalam sejumlah kajian; serta (5) praktik positivisasi hukum Islam dalam konteks negara modern, khususnya Indonesia.

________________________________________

II. Positivisme Hukum: Pengertian dan Pokok Ajaran

2.1. Definisi dan Karakteristik Dasar

Dalam literatur yang tersedia, positivisme hukum dipahami sebagai aliran filsafat hukum yang menegaskan bahwa hukum adalah hukum positif (ius positum)—yakni norma yang ditetapkan dan berlaku karena dibentuk oleh otoritas yang berwenang—serta menuntut pemisahan tegas antara hukum dan moralitas (antara das Sein dan das Sollen) (Bola et al., 2015; Hamdani, 2020; Itmam, 2019). Karena itu, positivisme hukum cenderung memusatkan perhatian pada norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan menempatkan pembahasan moral sebagai sesuatu yang berada di luar analisis hukum, atau minimal bukan penentu validitas hukum (Bola et al., 2015; Kristianto et al., 2023; Nalle, 2024).

Sejalan dengan ciri tersebut, beberapa sumber menekankan bahwa positivisme hukum mengidentikkan hukum dengan undang-undang (legalisme: "tidak ada hukum di luar undang-undang") serta menempatkan kepastian hukum sebagai orientasi menonjol dalam praktik berhukum (Baharuddin, 2008; Kristianto et al., 2023; Nalle, 2024).

2.2. John Austin dan Analytical Jurisprudence

Secara konseptual, rujukan klasik dalam sumber yang tersedia menempatkan John Austin sebagai tokoh penting positivisme analitis (analytical jurisprudence), yang memandang hukum sebagai perintah penguasa (law as command of sovereign backed by sanction) dan menegaskan fokus kajian jurisprudence pada positive law (Hamdani, 2020; Nalle, 2024).

2.3. Hans Kelsen dan Pure Theory of Law

Sementara itu, Hans Kelsen ditempatkan sebagai tokoh utama teori hukum murni (reine Rechtslehre / pure theory of law), yang menuntut agar hukum "dibersihkan" dari unsur non-yuridis seperti politik, sosiologis, historis, bahkan unsur etis, sehingga analisis hukum dipusatkan pada struktur normatifnya (Baharuddin, 2008; Sudiyana & Suswoto, 2018). Dengan kerangka ini, positivisme hukum dalam sumber-sumber yang disediakan dipahami sebagai paradigma yang berusaha memandang hukum "sebagaimana adanya" (what the law is), bukan "sebagaimana seharusnya" (what the law ought to be), dan validitas hukum dipautkan pada prosedur/otoritas pembentukan norma positif (Baharuddin, 2008; Bola et al., 2015).

________________________________________

III. Titik Berangkat Hukum Islam: Syariah (Wahyu) dan Fikih (Ijtihad Manusia)

Dalam referensi yang tersedia, hukum Islam digambarkan memiliki dua dimensi yang perlu dibedakan. Pertama, hukum Islam sebagai ketentuan yang bersumber dari Tuhan (wahyu) yang dipandang ideal dan bersifat normatif-teologis. Kedua, hukum Islam sebagai hasil keterlibatan manusia melalui penalaran dan ijtihad, yang menghasilkan beragam produk seperti kitab fikih, fatwa, putusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan (Nurjaman et al., 2023). Karena itu, kajian tentang hukum Islam di dalam sumber-sumber ini tidak hanya mengacu pada "hukum ilahi" (syariah) tetapi juga pada bentuk-bentuk artikulasi manusiawinya (fikih dan institusionalisasinya) (Nurjaman et al., 2023).

Beberapa sumber menegaskan bahwa dalam tradisi usul fikih, sumber hukum Islam sering dirumuskan dalam hierarki/urutan tertentu. Dalam pembacaan terhadap teori al-Syafi'i, misalnya, disebutkan empat sumber: al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas (Nurjaman et al., 2023). Dalam kerangka ini, al-Qur'an dipahami sebagai firman Allah, dan Allah disebut sebagai al-Shāri' (The Lawgiver) (Nurjaman et al., 2023). Dengan demikian, orientasi dasar hukum Islam—terutama pada dimensi syariah—ditautkan pada penghambaan kepada Tuhan, bukan sekadar pengaturan sosial yang otonom dari moralitas ketuhanan (Fakhria, 2016; Nurjaman et al., 2023).

________________________________________

IV. Positivisme dalam Kacamata Hukum Islam: Kritik Epistemologis dan Aksiologis

4.1. Kritik Utama: Pemisahan Hukum dari Moralitas

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya kritik kuat terhadap positivisme hukum karena paradigma ini menuntut pemisahan hukum dari moralitas, yang dinilai dapat menghambat terwujudnya keadilan substantif (Bola et al., 2015; Fakhria, 2016). Dalam literatur "paradigma profetik", moralitas (yang ditopang wahyu dan hadis) ditempatkan sebagai basis ontologis, sehingga pendekatan yang meminggirkan moralitas dipandang tidak memadai untuk menghadirkan keadilan yang komprehensif (Bola et al., 2015; Fakhria, 2016). Kritik serupa juga muncul dalam uraian yang menilai pemisahan hukum dan moral "tidak dapat dianut lagi" karena penegakan hukum memerlukan dukungan moralitas; jika tidak, hukum positif dapat tidak berdaya menyelesaikan masalah sosial yang kompleks (Fakhria, 2016).

Dalam perspektif yang lebih "integratif", beberapa sumber menyatakan bahwa secara historis hukum dan moral tidak selalu dipisahkan; hukum agama (termasuk hukum Islam) dipahami sebagai wilayah yang mengandung dialog antara norma dan moral ketuhanan (Bola et al., 2015; Fakhria, 2016). Karena itu, dari sudut pandang hukum Islam—sebagaimana dipaparkan oleh literatur profetik dan kritik positivisme—pemisahan total antara legal validity dan moral truth cenderung problematik, sebab hukum Islam (pada dimensi syariah) memuat orientasi moral-transenden sebagai bagian dari normativitasnya (Bola et al., 2015; Fakhria, 2016).

4.2. Perbedaan Tujuan dan Eksistensi Hukum

Dalam referensi yang mengkaji al-Syafi'i melalui tilikan positivisme, ditegaskan bahwa hakikat hadirnya hukum dalam Islam adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat, serta bahwa hukum Islam merupakan sarana pengabdian kepada Tuhan, bukan semata institusi yang berakar pada sosiologi sebagaimana gambaran positivisme hukum (Nurjaman et al., 2023). Di sisi lain, positivisme hukum dalam sumber tersebut diarahkan pada fungsi mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat demi kepastian hukum (Nurjaman et al., 2023).

Dengan demikian, sumber ini menandai adanya perbedaan tujuan fundamental: kepastian hukum sebagai aksentuasi positivisme versus kesesuaian perilaku manusia dengan kehendak Sang Pencipta dalam kerangka hukum Islam (Fakhria, 2016; Nurjaman et al., 2023).

Kerangka "dialektika hukum alam vs hukum positif" yang dibahas dalam salah satu referensi juga menegaskan bahwa positivisme hukum dipisahkan dari keadilan dan etika, sedangkan hukum Islam disebut mampu mengombinasikan "yang ada" dan "yang seharusnya" (perintah dan keadilan) sehingga dapat digambarkan sebagai "hukum positif dalam bentuk ideal" (Wahidah, 2022). Pernyataan ini tidak identik dengan menerima positivisme hukum secara penuh, melainkan menunjukkan bahwa dalam konsepsi tertentu, hukum Islam dapat memuat unsur "positif" (sebagai perintah) sekaligus unsur ideal (keadilan) (Fakhria, 2016; Wahidah, 2022).

________________________________________

V. Kemiripan Konseptual antara Positivisme Hukum dan Tradisi Hukum Islam

Walau kritik terhadap positivisme kuat, beberapa referensi justru menunjukkan adanya kemiripan konseptual tertentu (tanpa menyamakan substansinya). Misalnya, kajian tentang teori sumber hukum al-Syafi'i menyatakan bahwa jika ditilik dari perspektif positivisme hukum, hierarki sumber hukum Islam yang dibangun al-Syafi'i "kurang lebih sama" dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen (Nurjaman et al., 2023). Klaim "kemiripan" di sini bersifat konseptual-struktural (mengenai hierarki/tingkatan norma), bukan identitas ontologis—sebab sumber yang sama juga menekankan perbedaan mendasar: hukum Islam bersumber pada wahyu dan ijtihad, sedangkan hukum positif bersumber pada realitas/perilaku masyarakat dan kodifikasi buatan manusia (Nurjaman et al., 2023).

Selain itu, kajian tentang mazhab Hanbali menyebut bahwa ide-ide legal positivism "mungkin saja bisa ditemukan" pada mazhab-mazhab yang dicirikan tekstualis-literalis, karena kedekatan karakter legal positivism dengan tekstualisme (Mun'im et al., 2018). Namun, sumber tersebut juga memberi batas penting: pemindahan kerangka legal positivism ke hukum Islam tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena konsep "dalil" dalam epistemologi Islam tidak sepenuhnya paralel dengan tuntutan pembuktian rasional-empiris dalam positivisme modern (Mun'im et al., 2018). Dengan kata lain, referensi yang tersedia mengizinkan pembacaan adanya "pola senada"—misalnya mekanisme pemisahan law as it is vs law as ought to be sebagai konsep epistemologis—tetapi tetap menekankan perbedaan struktur pembenaran dan sumber normativitas dalam hukum Islam (Mun'im et al., 2018; Nurjaman et al., 2023).

Dalam wilayah maqāṣid al-sharī'ah, terdapat catatan bahwa Muhammad Khalid Mas'ud memandang konsepsi al-Syāṭibī menandai kecenderungan ke arah positivisme hukum (Syamsiah et al., 2022; Yasid, 2010). Akan tetapi, kedua referensi tersebut sekaligus mendefinisikan positivisme hukum sebagai aliran yang memisahkan hukum dan moral, sedangkan tujuan pelembagaan hukum Islam menurut pembahasan maqāṣid tetap diarahkan pada kemaslahatan/kebahagiaan masyarakat (Syamsiah et al., 2022; Yasid, 2010). Ini menunjukkan nuansa: istilah "kecenderungan ke arah positivisme" dalam sumber tersebut lebih merupakan pembacaan tertentu atas aspek metodologis-pragmatis dalam maqāṣid, bukan penegasan bahwa maqāṣid identik dengan positivisme hukum modern yang memisahkan hukum dari moral (Syamsiah et al., 2022; Yasid, 2010).

________________________________________

VI. Positivisasi Hukum Islam: Membaca Positivisme secara Fungsional dalam Negara Modern (Konteks Indonesia)

6.1. Pluralitas Sumber Hukum dan Keterbatasan "Positivisme Murni"

Dalam konteks Indonesia, salah satu referensi menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia disusun dari beberapa sumber, termasuk hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, dan praktik pengakuan ini berakar sejak masa kolonial yang menempatkan adat dan hukum Islam dalam ranah privat (Hadi, 2018). Dalam analisis lain tentang positivisme dan positivisasi hukum Islam, ditegaskan bahwa Indonesia memang mengadopsi legal positivism dalam kadar tertentu, tetapi tidak dapat dikatakan menerapkan positivisme hukum murni ala Austin dan Kelsen karena sistem hukum Indonesia menerima moralitas (norma agama dan adat) sebagai landasan legislasi (Itmam, 2019).

Dengan demikian, referensi yang tersedia menunjukkan adanya ketegangan metodologis: negara modern memerlukan instrumen hukum positif (tertulis), namun masyarakat dan legislasi Indonesia juga mengafirmasi sumber moral-religius sebagai bahan normatif (Hadi, 2018; Itmam, 2019).

6.2. Positivisasi sebagai Transformasi Nilai (Bukan Sekularisasi Moral)

Beberapa referensi menjelaskan positivisasi hukum Islam sebagai proses legislasi/kodifikasi/kompilasi agar norma-norma Islam memperoleh kekuatan mengikat dalam sistem hukum negara (Hamdani, 2017; Itmam, 2019). Dalam logika ini, hukum Islam yang semula beroperasi sebagai norma moral-doktrinal dapat mengalami transisi menjadi norma legal-formal melalui otoritas negara, sejalan dengan pembacaan "transisi hukum" H.L.A. Hart (dari primary rules ke secondary rules, termasuk rule of recognition dan rule of adjudication) dalam konteks ekonomi syariah (Hamdani, 2017). Namun, kajian positivisasi yang sama menekankan bahwa meskipun legal positivism memisahkan hukum dan moral, dalam kasus Indonesia moralitas keagamaan tetap memiliki posisi penting dalam pembentukan hukum (Itmam, 2019).

Artinya, positivisasi hukum Islam di Indonesia dalam sumber-sumber ini lebih tepat dibaca sebagai mekanisme institusionalisasi nilai (agar memperoleh daya ikat formal), bukan sebagai penerimaan tesis positivisme yang menegasikan moralitas agama (Hamdani, 2017; Itmam, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian tentang fatwa MUI menegaskan bahwa fatwa bukan peraturan perundang-undangan (bukan hukum positif) karena tidak dibuat lembaga berwenang dan tidak mengikat umum; agar menjadi hukum positif, fatwa harus dipositivisasi melalui peraturan perundang-undangan (Santoso, 2020). Namun, fatwa dapat berperan sebagai sumber hukum materiil yang dirujuk dan bahkan "diwajibkan" dalam konteks tertentu oleh undang-undang (Santoso, 2020). Ini memperlihatkan cara kerja khas Indonesia: sumber moral-keagamaan dapat masuk ke sistem hukum positif melalui mekanisme legal-formal, tanpa harus menghilangkan karakter etik-religiusnya sebagai "bahan" normatif (Itmam, 2019; Santoso, 2020).

________________________________________

VII. Pembahasan: Sintesis Konseptual

Berdasarkan sintesis referensi yang telah dipaparkan, "positivisme hukum" dari perspektif hukum Islam dapat dipetakan sebagai berikut.

Pertama, sebagai teori hukum Barat modern, positivisme memandang hukum sebagai norma positif tertulis yang sah karena otoritas pembentuknya, memisahkan hukum dari moralitas, serta menguatkan orientasi kepastian hukum; Austin dan Kelsen menjadi eksponen kunci dalam karakterisasi tersebut (Baharuddin, 2008; Bola et al., 2015; Hamdani, 2020; Nalle, 2024; Sudiyana & Suswoto, 2018).

Kedua, dari perspektif hukum Islam (syariah–fikih), pemisahan total hukum dari moralitas tidak sejalan dengan basis epistemologi Islam yang bertumpu pada al-Qur'an dan hadis serta orientasi pengabdian kepada Tuhan dan kemaslahatan dunia-akhirat (Bola et al., 2015; Fakhria, 2016; Nurjaman et al., 2023).

Ketiga, sejumlah kajian menunjukkan adanya kemiripan struktural terbatas—misalnya hierarki norma—antara teori sumber hukum Islam tertentu (mis. al-Syafi'i) dan konstruksi normatif Kelsen, serta kemungkinan ditemukannya pola senada dengan positivisme pada mazhab tekstualis; kemiripan ini tidak menghapus perbedaan mendasar mengenai sumber normativitas (wahyu vs. produk manusia) (Baharuddin, 2008; Mun'im et al., 2018; Nurjaman et al., 2023).

Keempat, dalam negara modern seperti Indonesia, positivisme tidak hadir sebagai "positivisme murni"; sistem hukum mengakui pluralitas (negara–adat–Islam) dan membuka ruang masuknya norma agama sebagai moral-ethics yang dipositivisasi menjadi hukum positif, sehingga hubungan hukum–moral cenderung lebih hibrid daripada dikotomis (Hadi, 2018; Hamdani, 2017; Itmam, 2019; Santoso, 2020).

________________________________________

VIII. Penutup

Berdasarkan kajian dan sintesis yang telah dilakukan, teori positivisme hukum menurut perspektif hukum Islam paling tepat dipahami dalam dua dimensi yang berjalan bersamaan: (i) sebagai objek kritik karena cenderung menutup hukum dari moralitas ketuhanan; (ii) sekaligus dapat dibaca secara fungsional sebagai teknik institusionalisasi/kepastian dalam konteks negara modern melalui proses positivisasi, selama nilai-nilai etik-religius tetap menjadi substansi dan orientasi pembentukan hukum (Fakhria, 2016; Itmam, 2019; Santoso, 2020; Wahidah, 2022).

Dengan demikian, relasi antara positivisme hukum dan hukum Islam bukanlah relasi yang sepenuhnya oposisional maupun identis, melainkan relasi yang bersifat dialektis dan kontekstual. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini termanifestasi dalam praktik positivisasi hukum Islam yang mengupayakan kepastian hukum formal tanpa meninggalkan substansi moral-religius sebagai jiwa dari sistem hukum nasional.

________________________________________

Daftar Pustaka

Baharuddin, R. (2008). Wanita dan hukum: Perspektif feminis terhadap hukum. El Harakah Jurnal Budaya Islam, 5(2), 69. https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5143

Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (suatu studi tentang aliran pemikiran hukum). Hasanuddin Law Review, 1(1), 27. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38

Fakhria, S. (2016). Madzhab hukum Islam. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 26(1), 180–200. https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.214

Hadi, S. (2018). Hukum positif dan the living law (eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat). DIH Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588

Hamdani, F. (2017). Paradigma profetik: Antara konsep moralitas Piagam Madinah dan konsep moralitas hukum H.L.A. Hart. Jurnal Jurisprudence, 6(1), 62. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995

Hamdani, F. (2020). Paradigm of legal thought: Legal prophetic perspective. Journal of Transcendental Law, 2(1), 11–27. https://doi.org/10.23917/jtl.v2i1.11328

Itmam, M. S. (2019). Indonesian jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367–394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639

Kristianto, R., Candra, M., & Yanto, Y. (2023). Rekonstruksi penggunaan teori positivisme hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 947–957. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5838

Mun'im, A., Santoso, L., & Hidayati, N. (2018). Kitab Al-Risālah dalam tilikan positivisme hukum. Kodifikasia, 12(1), 1. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1414

Nalle, V. I. W. (2024). Beyond dichotomies: Soetandyo Wignjosoebroto's vision for a moderated legal paradigm. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 1–25. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.6984

Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al Mashalih – Journal of Islamic Law, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210

Santoso, L. (2020). Towards religiosity-based legal science: Critical-constructive prophetic law on positivism paradigm. Prophetic Law Review, 2(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art6

Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif. Qistie, 11(1). https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225

Syamsiah, S., Jamahari, J., Umar, H., & Ramlah, R. (2022). Otorisasi hukum dalam bernegara pendekatan Islam dan Barat. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 1(2), 120–133. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.273

Wahidah, U. (2022). Negara hukum Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. El-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.1

Yasid, A. (2010). Paradigma tradisionalisme dan rasionalisme hukum dalam perspektif filsafat ilmu. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 589–614. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art5