01736 - Teori Keadilan Distributif dalam Hukum Islam: Fondasi Normatif, Prinsip Inti, dan Aplikasinya

Abstract

Distributive justice theory — originating from Aristotle and developed by John Rawls — emphasizes the proportional distribution of rights, obligations, benefits, and burdens among members of society. In Islamic law, this concept finds its normative grounding not in Western philosophical traditions, but in divine revelation (al-Qur'an and Hadith), the maqāṣid al-sharī'ah framework, and the principle of maṣlaḥah. This article examines the theoretical foundations of distributive justice in Islamic law through a conceptual-analytical approach, synthesizing literature from Islamic inheritance law, family property law, Islamic economics, and Islamic financial institutions. The findings indicate that distributive justice in Islamic law is characterized by three principal dimensions: (1) proportionality between rights and responsibilities (al-'adālah al-mutawāzinah); (2) teleological orientation toward maqāṣid/maṣlaḥah; and (3) moral-theological grounding based on the concept of amanah and ukhrawi accountability. Its primary applications are visible in Islamic inheritance law — where justice is measured not by numerical equality but by proportionality of burdens — as well as in joint marital property disputes, zakāh distribution, and muamalah instruments such as muḍārabah and mushārakah. The article concludes that, while Western distributive justice theory provides a useful comparative framework, Islamic distributive justice possesses a distinctive normative character that integrates legal, ethical, and spiritual dimensions simultaneously.

Keywords: distributive justice, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, inheritance, maṣlaḥah

________________________________________

Abstrak

Teori keadilan distributif — yang berakar pada pemikiran Aristoteles dan dikembangkan oleh John Rawls — menekankan distribusi hak, kewajiban, manfaat, dan beban secara proporsional di antara anggota masyarakat. Dalam hukum Islam, konsep ini memperoleh pijakan normatifnya bukan dari tradisi filsafat Barat, melainkan dari wahyu (al-Qur'an dan hadis), kerangka maqāṣid al-sharī'ah, serta prinsip maṣlaḥah. Artikel ini mengkaji fondasi teoretis keadilan distributif dalam hukum Islam melalui pendekatan konseptual-analitis dengan mensintesis literatur dari bidang hukum kewarisan Islam, hukum harta bersama, ekonomi Islam, dan lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam hukum Islam dicirikan oleh tiga dimensi utama: (1) proporsionalitas antara hak dan tanggung jawab (al-'adālah al-mutawāzinah); (2) orientasi teleologis berbasis maqāṣid/maṣlaḥah; serta (3) pijakan moral-teologis yang bertumpu pada konsep amanah dan pertanggungjawaban ukhrawi. Aplikasi utamanya tampak dalam hukum kewarisan Islam — di mana keadilan diukur bukan dari kesamaan angka, melainkan dari proporsionalitas beban — serta dalam sengketa harta bersama, distribusi zakat, dan instrumen muamalah seperti muḍārabah dan musyarakah. Artikel ini menyimpulkan bahwa, meskipun teori keadilan distributif Barat berfungsi sebagai kerangka perbandingan yang berguna, keadilan distributif Islam memiliki karakter normatif yang khas karena mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan spiritual secara serentak.

Kata kunci: keadilan distributif, hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, kewarisan, maṣlaḥah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam tradisi filsafat hukum Barat, keadilan distributif lazim dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan pembagian (distribusi) barang/jasa, hak/kewajiban, serta keuntungan/beban secara proporsional di dalam masyarakat, dan secara klasik dirumuskan oleh Aristoteles sebagai pembedaan antara keadilan distributif dan keadilan korektif/komutatif (Izzah, 2022; Nurdiansyah & Andani, 2022). Dalam pembacaan kontemporer, keadilan distributif sering dipadankan dengan keadilan sosial yang menyoal bagaimana institusi sosial mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban-kewajiban mendasar serta pembagian "nikmat dan beban" hasil kerja sama sosial.

John Rawls mengembangkan teori justice as fairness yang dalam beberapa karya rujukan dipahami menekankan: (i) kesetaraan hak dasar, dan (ii) penataan kesenjangan sosial-ekonomi agar memberi keuntungan timbal balik (reciprocal benefits) serta mengoreksi ketimpangan (Aziz, 2016). Literatur hukum Islam yang mengulas keadilan juga secara eksplisit menempatkan Aristoteles dan Rawls sebagai referensi pembanding ketika membahas "keadilan sosial" dan "keadilan distributif" (Adlhiyati & Achmad, 2020; Aziz, 2016).

Dalam hukum Islam, diskursus keadilan distributif menjadi penting karena syariah dipahami bertujuan menghadirkan keadilan dan kemaslahatan dalam ranah muamalah — meliputi ekonomi, keluarga, dan relasi sosial — sekaligus menata distribusi manfaat-beban secara etis dan bertanggung jawab (Adlhiyati & Achmad, 2020; Nasrulloh & Witro, 2022). Karena itu, pertanyaan pokoknya bukan sekadar "apakah pembagian sama rata?", melainkan "apakah pembagian itu adil menurut prinsip syariah — yakni sejalan dengan tujuan (maqāṣid) dan keseimbangan hak-kewajiban?" (Kurniawan, 2018; Syibly, 2015).

________________________________________

2. Genealogi Konsep: Aristoteles dan Rawls sebagai Latar Perbandingan

2.1 Aristoteles: Proporsionalitas dalam Pembagian

Aristoteles dipaparkan dalam literatur filsafat hukum sebagai tokoh yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif (Izzah, 2022; Nurdiansyah & Andani, 2022). Keadilan distributif dipahami sebagai keadilan yang mengatur pembagian "barang dan jasa" — atau kehormatan/hak — sesuai kedudukan/jasa dalam masyarakat dan menuntut perlakuan yang sama bagi yang sederajat (equality before the law) (Izzah, 2022; Nurdiansyah & Andani, 2022). Dengan demikian, "adil" tidak identik dengan "rata", melainkan sebanding (proporsional) (Izzah, 2022; Nurdiansyah & Andani, 2022).

2.2 Rawls: Distribusi Hak-Kewajiban dan Nikmat-Beban sebagai "Fairness"

Dalam ringkasan yang dipakai beberapa studi, Rawls dipahami menekankan bahwa prinsip dasar keadilan ialah setiap orang memiliki hak yang sama dalam posisi yang wajar; dan keadilan perlu ditopang oleh struktur politik-ekonomi serta aturan kepemilikan yang memungkinkan perlindungan hak tersebut (Aziz, 2016). Rawls juga dipahami menuntut agar ketimpangan sosial-ekonomi diatur ulang sehingga memberi keuntungan timbal balik bagi warga, termasuk mereka yang kurang beruntung (Aziz, 2016). Dalam kajian yang memadankan "keadilan sosial" dan "keadilan distributif", Rawls dijelaskan sebagai pihak yang memberi perhatian pada distribusi hak dan kewajiban serta "nikmat dan beban" dalam struktur dasar masyarakat.

Catatan metodologis: Dalam hukum Islam, Aristoteles dan Rawls berfungsi sebagai alat bantu konseptual komparatif, sementara sumber normatif utamanya tetap al-Qur'an, hadis, dan metodologi istinbāṭ — termasuk maqāṣid/maṣlaḥah (Adlhiyati & Achmad, 2020; Nasrulloh & Witro, 2022).

________________________________________

3. Fondasi Keadilan dalam Hukum Islam: Wahyu, Tauhid, dan Maqāṣid/Maṣlaḥah

Literatur ekonomi dan hukum Islam menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip sentral dalam ajaran Islam dan menjadi dasar etik bagi tatanan sosial-ekonomi (Adlhiyati & Achmad, 2020; Syibly, 2015). Salah satu artikulasi teologisnya ialah bahwa al-Qur'an — di antaranya dirujuk Surah al-Ḥadīd: 25 — menempatkan keadilan sebagai misi utama para nabi, termasuk dalam konteks keadilan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Adlhiyati & Achmad, 2020). Di tingkat normatif-praktis, prinsip keadilan ditautkan dengan perintah al-Qur'an untuk menetapkan hukum di antara manusia secara adil, sebagaimana dirujuk pada Q.S. al-Nisā' (4): 58.

Dari sisi filsafat hukum Islam, tujuan syariah kerap dijelaskan melalui maqāṣid al-sharī'ah, yakni bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia (Aziz, 2016; Nasrulloh & Witro, 2022). Dalam satu sintesis, teori kemaslahatan (maṣlaḥah) dikaitkan dengan kaidah populer "di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah", dan bahkan dipadankan dengan "teori keadilan sosial" dalam istilah filsafat hukum oleh sebagian pemikir (Adlhiyati & Achmad, 2020; Aziz, 2016). Sejarah konseptual maqāṣid juga dipaparkan sebagai dikembangkan dari al-Juwaynī dan al-Ghazālī hingga disistematisasi oleh al-Shāṭibī (Nasrulloh & Witro, 2022). Dengan kerangka ini, keadilan dalam Islam tidak berhenti pada formalitas pembagian, melainkan diukur dari kontribusinya pada maslahat dan pencegahan mafsadat (Aziz, 2016; Nasrulloh & Witro, 2022).

________________________________________

4. Teori Keadilan Distributif menurut Hukum Islam: Prinsip-Prinsip Inti

4.1 Prinsip Keseimbangan: Proporsionalitas Hak dan Beban

Sejumlah kajian kewarisan menegaskan bahwa asas keadilan dalam hukum waris Islam bermakna adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban/beban kehidupan yang harus ditanggung dan ditunaikan para ahli waris (Asmara et al., 2020; Darussamin et al., 2023; Melia et al., 2019). Karena itu, keadilan dalam kewarisan Islam bukan diukur dari kesamaan besaran bagian (1:1), melainkan dari besar-kecilnya beban/tanggung jawab yang melekat pada masing-masing ahli waris (Darussamin et al., 2023; Melia et al., 2019).

Argumen yang sama dipakai untuk membaca sistem 'aṣabah: penerapannya disebut mengandung nilai keadilan distributif karena ukuran keadilan tidak semata kesamaan peruntukan, tetapi proporsionalitas berbasis beban tanggung jawab, keseimbangan hak-kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan/kegunaan (Asmara et al., 2020). Prinsip ini paralel — secara konseptual — dengan pengertian "proporsionalitas" dalam keadilan distributif Aristoteles, namun dalam hukum Islam ia ditambatkan pada kerangka maqāṣid/maṣlaḥah dan struktur kewajiban yang diatur syariah (Darussamin et al., 2023; Nurdiansyah & Andani, 2022).

4.2 Dimensi Dunia–Akhirat dan Orientasi Kemaslahatan Umum

Dalam ekonomi Islam, distribusi yang adil dipahami sebagai manifestasi keadilan yang cakupannya komprehensif: tidak hanya berorientasi manfaat duniawi, tetapi juga terkait pertanggungjawaban ukhrawi (Kurniawan, 2018). Islam juga ditafsirkan menuntut pemaksimalan kemaslahatan umum dan minimalisasi mudarat, sehingga konsep distributifnya berfungsi sebagai penyeimbang dan solusi bagi keadilan-kesetaraan dalam tatanan sosial (Kurniawan, 2018). Di sektor keuangan syariah, keadilan sosial dikaitkan dengan komitmen spiritual, persaudaraan universal, dan pemahaman bahwa sumber daya adalah "amanah" yang harus digunakan untuk mewujudkan maqāṣid (Adlhiyati & Achmad, 2020; Syibly, 2015).

4.3 Instrumen Distribusi: Zakat dan Mekanisme Muamalah yang Adil

Literatur keuangan syariah menjelaskan bahwa persaudaraan dan keadilan menuntut distribusi sumber daya secara adil melalui kebijakan dan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, serta instrumen publik lain (Adlhiyati & Achmad, 2020). Studi distribusi zakat di level kelembagaan — di antaranya pada BAZNAS — menautkan strategi distribusi dengan tujuan keadilan ekonomi, dan memakai rujukan konsep keadilan distributif sebagai kerangka distribusi berdasarkan peran/fungsi dan keadilan hasil pembagian.

Studi zakat fitrah menilai praktik pembagian yang disamaratakan belum sesuai dengan teori distribusi yang menekankan pertimbangan kebutuhan penerima; idealnya prioritas diberikan pada kelompok yang paling membutuhkan (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Klaim bahwa instrumen ekonomi syariah — termasuk sistem bagi hasil — merupakan instrumen penting keadilan distributif juga ditegaskan dalam kajian perbankan syariah yang memposisikan keadilan distributif sebagai prinsip untuk menghindari penumpukan kekayaan dan mendorong aliran kekayaan lebih merata, serta dalam kajian keadilan sosial keuangan syariah yang menekankan larangan riba dan orientasi pada kejujuran/keadilan (Adlhiyati & Achmad, 2020).

________________________________________

5. Aplikasi Sentral: Kewarisan sebagai Model Paling Eksplisit Keadilan Distributif Islam

5.1 Kewarisan: "Adil" Tidak Identik dengan "Sama"

Banyak kajian menegaskan bahwa keadilan waris Islam bukan persamaan angka, melainkan keseimbangan hak dengan beban tanggung jawab (Asmara et al., 2020; Darussamin et al., 2023; Melia et al., 2019). Misalnya, pembeda porsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan dibaca sebagai cerminan "keadilan berimbang" karena tanggung jawab yang dipikul laki-laki dipandang lebih besar dalam konstruksi kewajiban nafkah keluarga (Asmara et al., 2020; Darussamin et al., 2023; Melia et al., 2019). Kajian tentang kedudukan perempuan dalam waris menekankan bahwa ketentuan bagian perempuan yang berbeda perlu dilihat dalam konteks hukum perkawinan yang membebankan tanggung jawab ekonomi keluarga kepada suami, dan hukum Islam perlu dipahami sebagai sistem yang utuh, bukan parsial (Asmara et al., 2020).

5.2 Ragam Posisi dalam Literatur: Qaṭ'ī versus Elastisitas/Kontekstualisasi

Literatur yang tersedia menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menilai ruang perubahan distribusi waris, yang dapat dikelompokkan dalam tiga posisi utama.

Pertama, pendekatan qaṭ'ī (relatif ketat). Studi praktik kewarisan di Sidrap menyatakan bahwa pembagian setara 1:1 bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, dan menegaskan ketentuan waris dipandang qaṭ'ī serta tidak dapat diubah; pengecualian yang dibolehkan adalah setelah pembagian sesuai aturan, seorang ahli waris boleh memberikan bagiannya kepada ahli waris lain (Kurniawan, 2017). Kajian qaṭ'ī–ẓannī juga menegaskan formula 2:1 dipandang bersifat qaṭ'ī, dan mengingatkan implikasi sengketa bila pembagian dilakukan di luar ketentuan (Enceng et al., 2024). Putusan pengadilan yang membagi sama rata anak laki-laki dan perempuan juga dinilai lemah dan bias oleh studi yang menekankan asas "keadilan berimbang" dan mengkritik kecenderungan "merata-ratakan" tanpa konfirmasi fakta sosial-kultural keluarga.

Kedua, pendekatan elastisitas/ijtihad dan kontekstualisasi. Kajian maqāṣid dalam waris mengaitkan pembagian kontemporer dengan "keadilan distributif/proporsional" dan menyebut adanya dua teori besar — eternalitas (hukum statis-final) dan elastisitas (hukum adaptif-dinamis) — yang memengaruhi cara melihat fleksibilitas pembagian (Amaliyah & Santoso, 2023). Dalam diskursus teori batas Muhammad Syahrur, rasio 2:1 ditafsirkan sebagai batas maksimal bagian laki-laki dan batas minimal bagian perempuan; dalam kondisi tertentu bagian dapat menjadi setara, dengan klaim relevansi pada keadilan sosial terutama bila perempuan menanggung biaya keluarga (Marilang, 2018). Kajian hermeneutika kritis atas 2:1 bahkan menyatakan keadilan sebagai prinsip uṣūliyyah yang absolut, sementara formula 2:1 dapat diposisikan sebagai hukum terapan (furū'iyyah) yang bergantung pada 'illah keadilan, sehingga dalam kondisi tertentu penerapannya dapat dikritisi demi tujuan keadilan.

Ketiga, solusi prosedural yang menjembatani: musyawarah setelah mengetahui bagian syar'i. Studi tentang tradisi Gorontalo menegaskan bahwa musyawarah dan pembagian sama rata dapat diterima sepanjang mengikuti pedoman — di antaranya KHI Pasal 183 — dan konsep takharruj, dengan prasyarat: para ahli waris lebih dahulu mengetahui besaran bagiannya secara syariat, lalu bersepakat membagi sesuai kepentingan mereka (Wibisana, 2017). Ini sejalan dengan pandangan ketat yang masih membuka ruang "redistribusi sukarela" setelah hak syar'i dipahami (Kurniawan, 2017; Wibisana, 2017).

Dengan demikian, dalam literatur yang ada, "teori keadilan distributif" dalam kewarisan Islam bergerak di antara dua poros: (i) penegasan batas normatif nash (qaṭ'ī) (Enceng et al., 2024; Kurniawan, 2017), dan (ii) upaya kontekstualisasi berbasis maqāṣid/keadilan sosial dengan ragam intensitas argumentasi (Amaliyah & Santoso, 2023).

________________________________________

6. Aplikasi Lain: Harta Bersama sebagai Arena Keadilan Distributif Berbasis Kontribusi

6.1 Kekhususan: Fikih Klasik dan Konstruksi Hukum Positif Islam di Indonesia

Kajian sengketa harta bersama menegaskan bahwa dalam fikih klasik "sulit ditemukan" bab khusus mengenai harta bersama, sehingga pengaturan di Indonesia — di antaranya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) — merupakan artikulasi normatif tersendiri dalam ranah hukum positif Islam (Dwisvimiar, 2011; Fristianti, 2022). Kritik terhadap KHI juga menyebut bahwa hukum Islam — dalam arti fikih — tidak mengatur harta bersama sebagai "otomatis" kepemilikan bersama; pada prinsipnya harta adalah milik pribadi pihak yang mengusahakannya, sementara ketentuan harta bersama merupakan konstruksi hukum positif (Fristianti, 2022).

6.2 Keadilan Distributif sebagai Dasar Proporsionalitas: Kontribusi Material dan Non-Material

Sejumlah studi pembagian harta bersama mengaitkan keadilan distributif dengan gagasan Aristoteles bahwa pembagian yang adil didasarkan pada jasa/kontribusi (Diningrum et al., 2022; Kuntjoro, 2020; Safitri et al., 2023). Karena itu, pembagian setengah-setengah sebagaimana dirumuskan Pasal 97 KHI dinilai adil hanya bila kontribusi suami-istri relatif seimbang; jika tidak, pembagian sama rata dapat dipandang jauh dari nilai keadilan (Diningrum et al., 2022; Kuntjoro, 2020). Kajian konseptual dalam Ahkam menyatakan bahwa pembagian berdasarkan kontribusi dapat membuat hakim melakukan contra legem secara kasuistis; bahkan dicontohkan kemungkinan porsi tidak harus 50:50, melainkan bergantung pada kontribusi masing-masing pihak (Safitri et al., 2023).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016 dipaparkan sebagai contoh konkret: hakim membagi harta bersama tidak sama rata dan memberikan porsi lebih besar kepada istri karena dipertimbangkan kontribusi istri lebih besar dalam menghasilkan harta bersama, serta mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan keadilan sosial serta kewajiban memperhatikan nilai hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 229 KHI). Dalam analisis komparatif putusan peradilan agama, keadilan juga ditegaskan tidak identik dengan "sama rata", melainkan perlu membaca kontribusi, tanggung jawab, dan tujuan syariah untuk memaksimalkan kemanfaatan publik dan meminimalkan mudarat (Alfianti, 2022; Safitri et al., 2023).

6.3 Dimensi Gender dan Beban Ganda

Kajian perlindungan hukum perempuan dalam perkara harta bersama menegaskan bahwa pembagian harta bersama semestinya memperhatikan keadilan distributif berbasis keseimbangan proporsional, dan mengkritik putusan yang belum mempertimbangkan beban ganda istri — yakni ikut bekerja dan mengurus kerja domestik — sebagai aspek relevan bagi pembagian proporsional (Akbar & Prastiyo, 2021). Sejalan dengan itu, analisis putusan harta bersama menekankan bahwa ketentuan Pasal 97 KHI hanya dapat dijalankan secara wajar bila masing-masing pihak menjalankan kewajibannya, sehingga dalam praktik dapat diperlukan pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi, selaras dengan teori keadilan distributif (Dwisvimiar, 2011; Kuntjoro, 2020).

________________________________________

7. Ekonomi, Upah, dan Akad: Keadilan Distributif sebagai Keseimbangan Kerja–Imbalan dan Risiko–Hasil

Dalam konteks ekonomi Islam, "distribusi harta" dipahami sebagai cara memenuhi dan mencapai keadilan agar harta tidak berputar pada sebagian orang saja dan mencegah ketimpangan kaya–miskin (Kurniawan, 2018). Keadilan distributif Islam juga dipresentasikan sebagai konsep komprehensif yang menuntut maksimalisasi manfaat umum dan minimalisasi mudarat, serta tidak terbatas pada "manfaat dunia" tetapi juga bernilai ukhrawi (Kurniawan, 2018).

Dalam praktik muamalah, studi muḍārabah menautkan prinsip keadilan pada mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan nisbah; kerangka keadilan yang dipakai merujuk pembedaan Aristoteles tentang keadilan distributif sebagai pembagian berdasarkan hak/jasa. Di ranah keuangan syariah, keadilan juga dijelaskan memiliki dua dimensi: pihak penyedia dana berhak atas imbalan, tetapi harus sepadan dengan risiko dan usaha; serta imbalan ditentukan oleh profit, dan implementasinya tampak dalam muḍārabah dan musyarakah (profit and loss sharing) (Adlhiyati & Achmad, 2020). Kritik atas fatwa distribusi hasil usaha di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyimpulkan bahwa revenue sharing dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang bertransaksi, sedangkan profit sharing dinilai lebih mencerminkan keadilan (Syibly & Tono, 2017).

Pada level relasi kerja-upah, kajian pembagian upah borongan sawah menegaskan bahwa prinsip keadilan Islam dalam distribusi upah menuntut kesesuaian dengan beban kerja, tingkat kesulitan, dan hasil, disertai kerelaan para pihak dan kejelasan sejak awal untuk menghindari eksploitasi; praktik ini dinilai mencerminkan keadilan distributif dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

8. Sintesis dan Pembahasan: Rumusan Teori Keadilan Distributif menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis dari sumber-sumber yang tersedia, teori keadilan distributif menurut hukum Islam dapat dirumuskan dalam lima proposisi utama.

Pertama, keadilan distributif adalah prinsip distribusi yang bertumpu pada keseimbangan (keadilan berimbang): pembagian manfaat, hak, dan sumber daya harus sebanding dengan kewajiban/beban/tanggung jawab yang melekat pada subjek hukum; karenanya "adil" tidak selalu "sama" (Darussamin et al., 2023; Melia et al., 2019).

Kedua, kriteria keadilan distributif dalam Islam bersifat teleologis (maqāṣid/maṣlaḥah): hukum Islam diarahkan untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat; maṣlaḥah bahkan dipadankan oleh sebagian pemikir sebagai inti "keadilan sosial" (Aziz, 2016; Nasrulloh & Witro, 2022).

Ketiga, keadilan distributif Islam melampaui horizon duniawi: distribusi yang adil dipahami tidak hanya terkait manfaat dunia, tetapi juga bernilai ukhrawi dan berbasis amanah spiritual (tauhid) (Adlhiyati & Achmad, 2020; Kurniawan, 2018).

Keempat, aplikasi tipikalnya tampak pada kewarisan dan muamalah: dalam kewarisan, ukuran keadilan ditempatkan pada proporsionalitas beban dan hak, serta diperdebatkan antara pendekatan qaṭ'ī dan pendekatan kontekstual/maqāṣid (Kurniawan, 2017); dalam muamalah, keadilan distributif diwujudkan melalui larangan riba, kejujuran/keadilan, instrumen redistribusi (zakat), serta mekanisme bagi hasil yang menyeimbangkan risiko–hasil (Adlhiyati & Achmad, 2020; Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Kelima, dalam konteks hukum keluarga Indonesia (KHI), keadilan distributif juga dipakai untuk menjustifikasi pembagian proporsional berbasis kontribusi: termasuk kemungkinan penyimpangan dari pembagian formal setengah-setengah demi mewujudkan rasa keadilan substantif, dengan tetap menimbang nilai hukum yang hidup di masyarakat (Akbar & Prastiyo, 2021; Alfianti, 2022; Safitri et al., 2023).

Dengan demikian, jika definisi umum keadilan distributif (Aristoteles–Rawls) menekankan distribusi manfaat dan beban secara proporsional dan fair (Aziz, 2016; Izzah, 2022), maka dalam hukum Islam proporsionalitas itu ditambatkan pada: (i) keseimbangan hak–kewajiban dan beban–tanggung jawab; (ii) maqāṣid/maṣlaḥah sebagai orientasi normatif; serta (iii) dimensi moral-teologis berupa amanah dan pertanggungjawaban ukhrawi (Adlhiyati & Achmad, 2020; Darussamin et al., 2023; Nasrulloh & Witro, 2022).

________________________________________

9. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa teori keadilan distributif dalam hukum Islam bukan sekadar adaptasi dari konsep Aristoteles atau Rawls, melainkan merupakan konstruksi normatif yang berdiri di atas fondasi wahyu, maqāṣid al-sharī'ah, dan dimensi moral-teologis yang khas. Proposisi "adil tidak identik sama" menjadi prinsip integratif yang menghubungkan seluruh ranah aplikasinya — dari kewarisan, harta bersama, distribusi zakat, hingga akad muamalah. Perdebatan antara pendekatan qaṭ'ī dan elastisitas/maqāṣid mencerminkan dinamika internal hukum Islam yang terus berkembang dalam merespons perubahan sosial, tanpa melepaskan pijakan normatifnya pada nash dan tujuan syariah.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak keadilan dalam regulasi poligami: Kajian filsafat keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 409–431. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431

Akbar, M. F., & Prastiyo, A. (2021). Persamaan gender kaum feminisme dalam pembagian harta waris ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi'i. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 10(2), 170–178. https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.836

Alfianti, D. (2022). Implementasi manajemen cash flow terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz perspektif maqashid al-syari'ah. Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 28–43. https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.326

Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan izin poligami perspektif keadilan gender. Jurnal Jatiswara, 38(2), 163–177. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509

Asmara, M., Kurniawan, R., & Agustian, L. (2020). Teori batas kewarisan Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan keadilan sosial. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(1), 17–34. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580

Aziz, A. (2016). Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqashid shariah. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 8(1), 48–63. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729

Darussamin, Z., Adynata, A., Zailani, Z., Armansyah, A., & Zikri, A. (2023). Analisis hadis-hadis 'aṣābah dalam konteks kewarisan Islam: Studi terhadap pemaknaan dan implementasi. Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7(2), 397. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.6652

Diningrum, R. N., Abdullah, F., Rohmawati, L., & Sasputri, R. (2022). Pelaksanaan distribusi zakat fitrah perspektif keadilan distributif Yusuf Al-Qardhawi. Jurnal Antologi Hukum, 2(2), 192–204. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179

Enceng, E. I. S., Adawiyah, N. R., Burhanudin, U., Furkony, D. K. K., & Gaussian, G. (2024). Sosialisasi tentang kearifan lokal dalam pembagian upah borongan sawah di Desa Dangiang Cilawu Garut perspektif hukum Islam. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, 2(5), 1590–1602. https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1392

Fristianti, E. (2022). Tinjauan hukum waris terhadap anak pernikahan poligami yang diadopsi oleh istri pertama menurut Kompilasi Hukum Islam. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 221. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3229

Izzah, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan tentang harta bersama. Jurnal Sosial dan Sains, 2(6), 690–705. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408

Kuntjoro, B. T. (2020). Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) pada sistem pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar. Unes Law Review, 2(4), 466–477. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.140

Kurniawan, M. B. (2017). Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 17(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.4741

Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. Jurnal Yudisial, 11(1), 41. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224

Marilang, M. M. (2018). Keadilan sosial terhadap anak luar nikah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 381. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549

Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. (2019). Pembagian harta bersama setelah perceraian: Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 7(3), 506. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665

Nasrulloh, M., & Witro, D. (2022). Pembagian waris sama rata anak laki-laki dan perempuan perspektif maslahat dan keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Malang. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 7(2), 200–216. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4350

Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 4(2), 157–170. https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540

Safitri, A. A., Salastia, K., Atiqah, N., & Ruquayah, S. (2023). Application of principles of justice in mudharabah agreements in sharia financial institutions. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Review, 3(2). https://doi.org/10.53697/emba.v3i2.1474

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4

Syibly, M. R., & Tono, S. (2017). Prinsip keadilan dalam pembagian waris dan wasiat pada masyarakat Muslim Yogyakarta. Istinbath, 16(2), 419–440. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.12

Wibisana, A. G. (2017). Keadilan dalam satu (intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 292. https://doi.org/10.22146/jmh.19143