01734 - Teguran (Aanmaning) dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Kajian Prosedural dan Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Bahasa Indonesia: Teguran (aanmaning) merupakan peringatan formal Ketua Pengadilan Agama kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela sebelum pengadilan menjalankan eksekusi paksa. Artikel ini mengkaji kedudukan, dasar normatif, prosedur, serta perspektif hukum Islam atas lembaga aanmaning dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia. Melalui pendekatan kajian pustaka terhadap berbagai literatur hukum acara perdata dan studi empiris di lingkungan Peradilan Agama, artikel ini menunjukkan bahwa aanmaning merupakan prasyarat wajib sebelum sita eksekusi dijalankan, didasarkan pada Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg dengan tenggang waktu maksimum delapan hari. Dalam perspektif hukum Islam, aanmaning berfungsi sebagai jembatan antara norma kewajiban materiil Islam dan hukum acara positif guna menjamin terealisasinya hak-hak yang ditetapkan putusan pengadilan. Efektivitas aanmaning dalam praktik masih menghadapi hambatan berlapis, antara lain faktor biaya, kesadaran hukum masyarakat, dan kesulitan mengidentifikasi aset termohon eksekusi.

Kata Kunci: teguran; aanmaning; eksekusi; Peradilan Agama; hukum acara perdata; HIR/RBg

________________________________________

English: The aanmaning (formal warning) constitutes a formal notice issued by the Head of the Religious Court to the losing party, requiring voluntary compliance with a court decision prior to the enforcement of compulsory execution. This article examines the legal standing, normative basis, procedural framework, and Islamic law perspective of aanmaning in the practice of Religious Courts (Peradilan Agama) in Indonesia. Drawing on a literature review of civil procedural law sources and empirical studies within the Religious Court system, this article demonstrates that aanmaning serves as a mandatory prerequisite before executory seizure is conducted, grounded in Article 196 of HIR/Article 207 of RBg with a maximum period of eight days. From an Islamic law perspective, aanmaning functions as a bridge between substantive Islamic obligations and positive procedural law, ensuring that rights established by court decisions are effectively realized. In practice, however, the effectiveness of aanmaning continues to face multi-layered obstacles, including financial constraints, limited public legal awareness, and difficulties in identifying the assets of the obligated party.

Keywords: formal warning; aanmaning; execution; Religious Court; civil procedural law; HIR/RBg

________________________________________

1. Pendahuluan

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem peradilan, sebab tanpa mekanisme penegakan yang efektif, putusan hakim hanya akan menjadi dokumen yang tidak bermakna bagi pihak yang berhak. Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, mekanisme penegakan putusan dikenal melalui pranata eksekusi yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Salah satu tahap fundamental dalam rangkaian prosedur eksekusi adalah teguran atau aanmaning, yakni peringatan formal yang disampaikan Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah sebelum tindakan eksekusi paksa dijalankan. Lembaga ini memiliki arti strategis karena menempatkan pelaksanaan sukarela sebagai prioritas utama, sekaligus menjadi gerbang yang menentukan dapat atau tidaknya pengadilan melangkah ke tahapan eksekusi yang lebih memaksa.

Dalam konteks Peradilan Agama, aanmaning memiliki dimensi yang lebih kompleks. Di satu sisi, hukum acara yang berlaku mengacu pada ketentuan perdata umum (HIR/RBg); di sisi lain, substansi perkara yang diputus—seperti kewajiban nafkah pascaperceraian, hadhanah, mut'ah, dan sengketa ekonomi syariah—bersumber pada norma hukum Islam. Ketegangan antara dua dimensi inilah yang menjadikan aanmaning menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, baik dari sudut pandang prosedural maupun perspektif hukum Islam.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis pengertian, dasar normatif, prosedur, perspektif hukum Islam, serta hambatan praktis pelaksanaan aanmaning di Peradilan Agama Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan (HIR/RBg), literatur hukum acara perdata, serta berbagai hasil penelitian empiris dan kajian konseptual yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkait eksekusi putusan di Peradilan Agama maupun Peradilan Umum di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengedepankan sintesis lintas sumber guna memperoleh gambaran yang komprehensif atas lembaga aanmaning dalam praktik peradilan Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Teguran (Aanmaning) dan Konteks Penerapannya di Peradilan Agama

Dalam praktik peradilan di Indonesia, teguran (aanmaning) dipahami sebagai tindakan formal Ketua Pengadilan (termasuk Ketua Pengadilan Agama) berupa peringatan kepada pihak yang kalah/termohon eksekusi agar melaksanakan amar putusan secara sukarela dalam tenggang waktu tertentu, sebelum pengadilan menjalankan eksekusi paksa (Alauddin, 2019; Amwal et al., 2022; Ertanti & Makhali, 2019; Sufiarina et al., 2021; Wicaksono et al., 2022). Rumusan ini selaras dengan deskripsi bahwa aanmaning "memberi kesempatan" kepada pihak yang kalah untuk memenuhi putusan condemnatoir secara sukarela terlebih dahulu, dan bila diabaikan barulah dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi dengan perangkat peradilan (panitera/jurusita) (Amwal et al., 2022; Priyadi, 2023; Sufiarina et al., 2021; Thobari et al., 2020).

Dalam lingkungan Peradilan Agama, dasar operasional lembaga aanmaning tidak dilepaskan dari konstruksi bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum (HIR/RBg), kecuali ada pengaturan khusus (Khairani & Harbi, 2023; Rachardiyanto, 2023; Wicaksono et al., 2022). Karena itu, walaupun perkara yang diputus Pengadilan Agama banyak bersumber pada hukum materiil Islam—misalnya kewajiban nafkah pascaperceraian, hadhanah, atau sengketa ekonomi syariah—mekanisme penegakan putusan melalui aanmaning pada umumnya dijalankan dalam kerangka hukum acara perdata (HIR/RBg) yang dipakai oleh Peradilan Agama (Hartini et al., 2017; Khairani & Harbi, 2023; Wicaksono et al., 2022).

3.2 Kedudukan Aanmaning sebagai Tahapan Eksekusi: Syarat Inkracht dan Sifat Condemnatoir

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa (Hartini et al., 2017; Priyadi, 2023; Thobari et al., 2020). Dalam kerangka ini, aanmaning ditempatkan sebagai tahap awal dan/atau prasyarat formal sebelum tindakan paksa dijalankan, karena inti aanmaning adalah memberi kesempatan pemenuhan sukarela dan menjadi "gerbang" menuju sita eksekusi atau eksekusi riil bila tetap ingkar (Sembiring, 2022; Shara, 2022; Sufiarina et al., 2021; Thobari et al., 2020).

Literatur juga menekankan syarat bahwa tidak semua putusan dapat dieksekusi secara paksa; eksekusi terkait erat dengan putusan yang bersifat condemnatoir (putusan yang "menghukum" pihak kalah untuk memenuhi prestasi), sedangkan putusan deklaratoir/konstitutif pada umumnya tidak memerlukan sarana pemaksa untuk pelaksanaannya (Alauddin, 2019; Rizqi, 2022; Sufiarina et al., 2021). Dalam konteks hak asuh/hadhanah, misalnya, terdapat penjelasan bahwa eksekusi mensyaratkan putusan condemnatoir dan bukan sekadar deklaratoir, dan aanmaning menjadi bagian dari syarat eksekusi tersebut ketika putusan tidak ditaati secara sukarela (Rizqi, 2022).

3.3 Dasar Normatif Tenggang Waktu Teguran dan Praktik "8 Hari"

Banyak rujukan mengaitkan aanmaning dengan ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg yang dipahami memberi batas maksimum tenggang waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela setelah ditegur, yaitu paling lama 8 (delapan) hari (Alauddin, 2019; Amwal et al., 2022; Sembiring, 2022; Sufiarina et al., 2021; Thobari et al., 2020). Dalam formulasi yang sering dikutip, Ketua Pengadilan memanggil termohon eksekusi dan menegur agar memenuhi putusan dalam waktu yang ditentukan "selama-lamanya delapan hari" (Alawiyah et al., 2022; Huzaimah & Aziz, 2018). Sejalan dengan itu, kajian-kajian eksekusi di beberapa pengadilan menggambarkan bahwa setelah tenggang waktu aanmaning (8 hari) terlewati tanpa pelaksanaan sukarela, barulah pengadilan melanjutkan ke tahapan berikutnya—misalnya penyitaan/sita eksekusi atau perintah eksekusi (Amwal et al., 2022; Hartini et al., 2017; Sembiring, 2022; Shara, 2022).

Terdapat nuansa praktik yang perlu dicatat. Di satu sisi, ada kajian yang menekankan bahwa jangka waktu peringatan boleh kurang dari 8 hari tetapi tidak boleh melebihi 8 hari (Thobari et al., 2020). Di sisi lain, pada konteks tertentu—misalnya eksekusi putusan arbitrase atau praktik lelang/eksekusi jaminan—ditemukan deskripsi pemanggilan/teguran dilakukan lebih dari sekali (misalnya dipanggil beberapa kali) sebelum beralih ke tindakan berikutnya (Ihwanudin, 2019; Sucia, 2022). Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun batas maksimum 8 hari banyak dirujuk sebagai patokan normatif HIR/RBg, praktik pemanggilan/teguran dapat memperlihatkan ragam bentuk implementasi—misalnya pengulangan panggilan—dalam administrasi eksekusi (Ihwanudin, 2019; Sucia, 2022; Thobari et al., 2020).

3.4 Prosedur Aanmaning dalam Eksekusi di Pengadilan Agama

Berdasarkan uraian prosedural yang muncul dalam studi-studi Pengadilan Agama, aanmaning biasanya berada dalam rangkaian tahapan berikut.

3.4.1 Permohonan Eksekusi oleh Pihak yang Menang

Beberapa sumber menegaskan bahwa eksekusi dalam perkara perdata (termasuk di Pengadilan Agama) pada umumnya tidak berjalan ex officio, melainkan dimulai dari permohonan eksekusi pihak yang berkepentingan/pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara (Hartini et al., 2017; Kusmayanti & Hawari, 2020; Wicaksono et al., 2022). Dalam konteks pascaperceraian, misalnya, ketika kewajiban suami—nafkah, mut'ah, dan kewajiban lain—tidak dijalankan secara sukarela, pihak yang menang (misalnya mantan istri) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara (Hakim, 2024; Hartini et al., 2017; Kusmayanti & Hawari, 2020).

3.4.2 Penetapan/Persiapan Administrasi dan Pemanggilan Termohon Eksekusi

Setelah menerima permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama—melalui perangkat kepaniteraan/jurusita—melakukan langkah pemanggilan pihak yang kalah untuk hadir dalam sidang aanmaning (Amwal et al., 2022; Kusmayanti & Hawari, 2020; Wicaksono et al., 2022). Sejumlah kajian menggambarkan bahwa aanmaning dituangkan dalam bentuk tindakan formal Ketua Pengadilan, dengan jurusita/panitera berperan dalam pemanggilan dan pelaksanaan teknisnya (Amwal et al., 2022; Siswajanthy & Abid, 2021; Wicaksono et al., 2022).

3.4.3 Sidang Aanmaning (Teguran) dan Isi Peringatannya

Dalam sidang aanmaning, Ketua Pengadilan menyampaikan peringatan agar termohon eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan (dengan rujukan maksimum 8 hari) (Amwal et al., 2022; Kusmayanti & Hawari, 2020; Sufiarina et al., 2021). Pada praktik di beberapa pengadilan, forum ini juga dipahami sebagai kesempatan untuk mempertemukan para pihak guna mendorong pelaksanaan sukarela dan/atau membuka ruang penyelesaian secara damai sebelum eksekusi paksa (Sembiring, 2022; Shara, 2022).

3.4.4 Konsekuensi bila Teguran Diabaikan: Sita Eksekusi dan Tindakan Paksa Lanjutan

Banyak sumber memaparkan pola umum bahwa jika setelah aanmaning pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat melanjutkan ke tahap sita eksekusi dan langkah-langkah eksekusi berikutnya—misalnya pelelangan aset untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, atau eksekusi riil/pengosongan (Amwal et al., 2022; Hakim, 2024; Hartini et al., 2017; Sembiring, 2022). Dalam perkara kewajiban pascaperceraian di Pengadilan Agama, mekanisme ini juga digambarkan: setelah aanmaning dan lewat tenggang waktu, pengadilan dapat melakukan penyitaan atas aset—terutama aset bergerak—sebagai bagian dari proses eksekusi (Hakim, 2024; Kusmayanti & Hawari, 2020).

Catatan perbedaan urutan dalam satu rujukan: salah satu tulisan mengenai Pengadilan Agama memuat uraian yang dapat terbaca seolah-olah "penetapan sita eksekusi" berdekatan dengan pemanggilan sidang aanmaning (Wicaksono et al., 2022). Namun, banyak rujukan lain menempatkan aanmaning sebagai tahap yang mendahului sita eksekusi (peringatan → bila ingkar → sita eksekusi) (Ginting et al., 2023; Kusmayanti & Hawari, 2020; Sembiring, 2022; Shara, 2022). Perbedaan penuturan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca "urutan," karena sebagian tulisan menekankan produk administrasi tertentu (penetapan/registrasi) sementara yang lain menekankan urutan fungsional tahapan eksekusi menurut HIR/RBg (Kusmayanti & Hawari, 2020; Sembiring, 2022; Wicaksono et al., 2022).

3.5 Teguran (Aanmaning) dalam Perspektif Hukum Islam: Hubungan Hukum Materiil Islam dan Hukum Acara Eksekusi di Peradilan Agama

3.5.1 Aanmaning sebagai Instrumen untuk Merealisasikan Hak-Hak yang Ditetapkan Berdasarkan Hukum Islam

Kajian-kajian Pengadilan Agama menunjukkan bahwa putusan perceraian dapat melahirkan kewajiban pascaperceraian—misalnya nafkah 'iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak—yang bersifat mengikat dan memiliki daya eksekutorial, tetapi sering menghadapi persoalan ketika pihak yang dibebani kewajiban tidak menjalankannya secara sukarela (Hakim, 2024; Hartini et al., 2017). Dalam kondisi demikian, aanmaning diposisikan sebagai tahap formal untuk "mendesak" pelaksanaan putusan tersebut secara sukarela sebelum instrumen paksa diterapkan (Dwiatmodjo, 2023; Hakim, 2024; Hartini et al., 2017). Dengan kata lain, dalam praktik Peradilan Agama, aanmaning menjadi jembatan antara hukum materiil Islam yang melahirkan hak/kewajiban dan hukum acara perdata yang mengupayakan realisasi putusan (Dwiatmodjo, 2023; Hartini et al., 2017; Kusmayanti & Hawari, 2020).

3.5.2 Keterbatasan Perincian Eksekusi dalam Fikih dan Pilihan Merujuk ke Hukum Acara Positif

Salah satu studi tentang eksekusi nafkah perceraian menegaskan bahwa kewajiban nafkah pascaperceraian diatur dalam fikih berbagai mazhab, tetapi perincian mekanisme eksekusinya tidak dijelaskan secara rinci, sehingga eksekusi dalam praktik Peradilan Agama dijalankan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan/hukum acara yang berlaku (Dwiatmodjo, 2023). Dalam kerangka ini, aanmaning dapat dipahami sebagai lembaga prosedural yang dipakai Peradilan Agama untuk mengatasi "kesenjangan teknis" antara norma kewajiban menurut hukum Islam dan kebutuhan pemaksaan melalui prosedur negara ketika kepatuhan sukarela tidak terjadi (Dwiatmodjo, 2023; Kusmayanti & Hawari, 2020).

3.5.3 Rasionalitas Maqāṣid al-Syarī'ah/Maṣlaḥah: Mengutamakan Pelaksanaan Sukarela Sebelum Paksaan

Beberapa tulisan yang membahas implementasi putusan Pengadilan Agama—misalnya terkait hadhanah atau nafkah—menekankan pentingnya pelaksanaan putusan secara sukarela agar hak pihak yang menang segera terpenuhi dan perkara benar-benar selesai (Dwiatmodjo, 2023; Ginting et al., 2023). Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, ada argumen bahwa instrumen pemaksa dalam perkara keluarga—misalnya hadhanah—perlu diarahkan untuk menjamin kemaslahatan, khususnya kepentingan anak, dan menekan kerugian pihak yang dirugikan oleh ketidakpatuhan (Ginting et al., 2023). Dalam logika ini, aanmaning—sebagai peringatan formal yang memberi peluang pemenuhan sukarela—dapat ditempatkan sebagai tahapan yang sejalan dengan orientasi kemaslahatan dan efektivitas pemenuhan hak, sebelum penggunaan daya paksa negara (Dwiatmodjo, 2023; Ginting et al., 2023; Sembiring, 2022).

3.6 Implikasi Praktis: Mengapa Aanmaning Penting dan Apa Hambatan Pelaksanaannya

3.6.1 Fungsi "Prasyarat" dan Kepastian Hukum

Beberapa kajian menegaskan bahwa aanmaning merupakan syarat penting sebelum eksekusi fisik/paksa dijalankan; tanpa aanmaning eksekusi tidak dapat dilakukan (Thobari et al., 2020). Dalam perspektif tata kelola eksekusi, aanmaning juga dipahami sebagai mekanisme untuk membangun kepastian hukum: termohon eksekusi diberi notifikasi formal dan kesempatan sukarela, lalu setelah tenggang waktu terlewati pengadilan memiliki dasar untuk melangkah ke tindakan paksa (Sembiring, 2022; Shara, 2022).

3.6.2 Hambatan Implementasi: Biaya, Kesadaran Hukum, dan Kesulitan Menunjukkan Aset

Studi-studi dalam isu nafkah anak pascaperceraian menunjukkan hambatan eksekusi yang berlapis: pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi, menanggung biaya pemanggilan/administrasi, dan sering menghadapi kesulitan menunjukkan harta termohon eksekusi; ketika termohon tidak hadir, pengadilan tetap menggunakan mekanisme aanmaning sebagai teguran agar putusan dijalankan (Hakim, 2024). Dalam konteks hadhanah, terdapat penelitian lapangan yang menyatakan eksekusi hadhanah tidak berjalan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang eksekusi dan faktor biaya, sehingga permohonan eksekusi jarang diajukan (Prasetyo, 2020). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa sekalipun aanmaning dirancang sebagai peringatan formal untuk mendorong kepatuhan sukarela, efektivitasnya tetap dipengaruhi faktor sosial-ekonomi dan akses para pihak terhadap prosedur eksekusi (Hakim, 2024; Prasetyo, 2020).

________________________________________

4. Simpulan

Secara sintesis, teguran (aanmaning) dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia adalah peringatan formal Ketua Pengadilan Agama kepada pihak yang kalah (termohon eksekusi) agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang dirujuk pada ketentuan HIR/RBg—sering dipahami maksimum 8 hari—sebelum pengadilan beralih ke langkah paksa seperti sita eksekusi dan tindakan eksekusi lanjutan (Amwal et al., 2022; Kusmayanti & Hawari, 2020; Sufiarina et al., 2021; Wicaksono et al., 2022).

Dalam perspektif hukum Islam yang hidup di Peradilan Agama, aanmaning berfungsi sebagai instrumen prosedural untuk memastikan hak-hak yang ditetapkan berdasarkan norma keluarga/ekonomi Islam dapat terealisasi secara nyata, dengan catatan bahwa fikih mengatur kewajiban materiil tetapi tidak selalu merinci mekanisme eksekusinya, sehingga praktik peradilan merujuk pada hukum acara positif guna menjamin kepastian dan kemanfaatan pelaksanaan putusan (Dwiatmodjo, 2023; Hartini et al., 2017).

Ke depan, efektivitas aanmaning sebagai instrumen eksekusi di Peradilan Agama perlu didukung oleh penguatan akses terhadap keadilan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyederhanaan mekanisme administrasi eksekusi agar hak-hak yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan benar-benar dapat terpenuhi secara substantif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alauddin, A. (2019). Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96

Alawiyah, T., Dwisvimiar, I., & Arifinal, M. (2022). Eksekusi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang (studi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 9(4), 1087–1106. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27073

Amwal, L. M. S., Syarifuddin, M., & Taibu, R. (2022). Tinjauan yuridis pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 127–141. https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.767

Dwiatmodjo, H. (2023). Pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Ilmiah Metadata, 5(1), 96–106. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.312

Ertanti, I., & Makhali, I. (2019). Gugatan nafkah tanpa cerai. Diversi: Jurnal Hukum, 5(2), 115. https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546

Ginting, Y. P., Sibuea, A. M., Pradyanda, A. S., & Khosyi, N. J. (2023). Sosialisasi terkait dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan hukum acara perdata. Jurnal Multidisiplin West Science, 2(11), 925–935. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i11.740

Hakim, M. N. (2024). Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(1), 205–209. https://doi.org/10.61292/eljbn.114

Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 128–138. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852

Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) pada perkara hadhânah di Pengadilan Agama dalam perspektif maqâshid al-syarî'ah. Al-Adalah, 15(1), 125. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383

Ihwanudin, N. (2019). Pemenuhan kewajiban pasca perceraian di Pengadilan Agama. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(1), 51–68. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146

Khairani, K., & Harbi, A. (2023). Sulitnya melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015). Unes Law Review, 5(4), 2014–2032. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.574

Kusmayanti, H., & Hawari, S. Y. (2020). Praktik eksekusi riil tanah milik masyarakat adat Sunda Wiwitan. Sasi, 26(3), 341–355. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285

Prasetyo, E. S. (2020). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 43–62. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p43-62

Priyadi, A. (2023). Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B. Wijayakusuma Law Review, 5(2). https://doi.org/10.51921/wlr.v5i2.250

Rachardiyanto, T. (2023). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 24(2), 316–327. https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549

Rizqi, M. (2022). Analisis terhadap hubungan industrial atas pemutusan hubungan kerja sepihak (studi putusan No. 248/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.MDN). Iblam Law Review, 2(3), 82–114. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.96

Sembiring, E. S. br. (2022). Analisis hukum keabsahan sita eksekusi oleh pengadilan terhadap objek eksekusi yang telah beralih kepada pihak ketiga (studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/Pdt.Bth/2017/PN MDN). Indonesia Journal of Business Law, 1(2), 69–82. https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1876

Shara, M. C. P. (2022). Pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi pada putusan verstek lembaga arbitrase di Indonesia. Jurnal Restorative Justice, 6(2), 140–160. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4752

Siswajanthy, F., & Abid, A. (2021). Gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Palar (Pakuan Law Review), 7(2), 147–159. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737

Sucia, Y. (2022). Kedudukan hukum harta waris sebagai objek jaminan hak tanggungan dalam kewarisan Islam. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1489–1496. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484

Sufiarina, S., Sudrajat, H., & Rosari, W. N. (2021). Eksekusi pengosongan tanah dan bangunan oleh pembeli melalui permohonan aanmaning. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 8(1), 71–88. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.18559

Thobari, T., Alauddin, R., & Rumkel, N. (2020). Kajian yuridis terhadap pelaksanaan putusan sela yang tertunda tentang upah skorsing (studi kasus perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, juncto putusan kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015). KLJ, 4(1), 59–72. https://doi.org/10.33387/klj.v4i1.3033

Wicaksono, P., Triwanto, & Rahmat, D. (2022). Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah adanya putusan hakim. Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 12–14. https://doi.org/10.57251/mabdimas.v2i1.498