01733 - Talak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Komparatif Dan Implikasi Yuridis

Talak in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law: A Comparative Study and Juridical Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep talak dalam dua kerangka normatif yang berbeda, yaitu hukum Islam klasik (fikih) dan hukum positif Indonesia sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam fikih, talak dipahami sebagai pernyataan cerai suami kepada istri yang dapat jatuh ketika diucapkan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mensyaratkan forum pengadilan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui KHI menegaskan bahwa perceraian—termasuk cerai talak—hanya sah apabila diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dikotomi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, terutama bagi perempuan: talak di luar pengadilan tidak diakui negara sehingga menghambat akses terhadap akta cerai, nafkah, dan kepastian status hukum. Artikel ini juga membahas justifikasi kewajiban ikrar talak di pengadilan melalui pendekatan maṣlaḥah dan maqāṣid al-syarī'ah, dinamika pluralisme hukum di Indonesia, serta problem implementasi hak-hak istri pascacerai. Kajian ini bersifat normatif-komparatif dengan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

Kata kunci: talak; cerai talak; Pengadilan Agama; Kompilasi Hukum Islam; hak perempuan; hukum keluarga Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of talak (Islamic divorce) within two distinct normative frameworks: classical Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law as codified in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). In classical fiqh, talak is understood as a declaration of divorce by the husband to the wife, which takes effect upon pronouncement when its pillars and conditions are fulfilled, without requiring a judicial forum. In contrast, Indonesian positive law through the KHI firmly stipulates that divorce—including talak—is only legally valid when declared before a session of the Religious Court (Pengadilan Agama). This dichotomy generates significant juridical consequences, particularly for women: talak pronounced outside of court is not recognized by the state, thereby obstructing access to divorce certificates, maintenance rights, and legal status certainty. This article further discusses the justification for the obligation of courtroom talak declaration through the maṣlaḥah and maqāṣid al-syarī'ah approaches, the dynamics of legal pluralism in Indonesia, and the implementation challenges of post-divorce rights for wives. The study adopts a normative-comparative method utilizing various sources in Islamic law and Indonesian marriage law literature.

Keywords: talak; divorce declaration; Religious Court; Compilation of Islamic Law; women's rights; Islamic family law

________________________________________

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling kompleks dalam sistem hukum keluarga Islam, baik dari perspektif normatif keagamaan maupun dari perspektif hukum negara. Di Indonesia, persoalan perceraian—khususnya talak—berada pada persimpangan antara dua sistem norma yang tidak selalu seiring: fikih (hukum Islam klasik) yang bersumber dari tradisi keilmuan ulama, dan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara, terutama Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam fikih, talak lazimnya dipahami sebagai hak suami untuk memutus ikatan perkawinan melalui ucapan tertentu, dan putusnya perkawinan dipandang terjadi pada saat ucapan itu dilafazkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Sementara itu, hukum positif Indonesia—melalui KHI Pasal 115—menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Perbedaan konstruksi normatif ini melahirkan dikotomi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena berpengaruh langsung terhadap pengakuan negara atas peristiwa perceraian dan seluruh akibat hukum yang mengikutinya.

Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis secara komparatif pengertian talak dalam fikih dan dalam hukum positif Indonesia, prosedur cerai talak di Pengadilan Agama, konsekuensi yuridis talak di luar pengadilan, justifikasi normatif kewajiban ikrar talak di pengadilan, serta problem implementasi hak-hak istri pascacerai talak. Dengan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih utuh tentang posisi talak dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk.

________________________________________

2. Pengertian Talak dalam Hukum Islam (Fikih) dan dalam Hukum Islam Positif Indonesia (KHI)

Dalam fikih (hukum Islam klasik), talak dipahami sebagai bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafaz (ucapan) yang menunjukkan perceraian, sehingga ikatan perkawinan menjadi putus menurut ketentuan syariat apabila syarat-syaratnya terpenuhi—misalnya suami berakal dan balig, serta talak diucapkan secara sadar dan dapat berupa lafaz yang jelas maupun kiasan (kinayah) (Amar et al., 2024; Khalistia, 2024; "Untitled," 2024). Sejalan dengan pemahaman tersebut, sejumlah kajian di Indonesia menegaskan bahwa fikih pada prinsipnya tidak mensyaratkan perceraian dilakukan di depan pengadilan; talak dipandang dapat "jatuh" ketika suami mengucapkannya—dengan terpenuhinya rukun dan syarat—sehingga secara keagamaan dipandang sah (Amar et al., 2024; Ilahiya & Musadad, 2023; Khalistia, 2024; "Untitled," 2024).

Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipakai di lingkungan Peradilan Agama, talak didefinisikan secara tegas sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan tata cara tertentu—antara lain dirujukkan pada ketentuan pasal-pasal prosedural dalam KHI (Iskandar & Zaeni, 2022). Karena itu, istilah "talak" dalam konstruksi KHI bukan semata-mata "ucapan suami" menurut fikih, melainkan "ucapan suami yang dilembagakan" melalui mekanisme peradilan agar memiliki akibat hukum dalam sistem hukum negara (Adnya, 2017; Iskandar & Zaeni, 2022).

________________________________________

3. Talak sebagai Hak Suami dalam Fikih dan Perbedaan Internal Fikih

Sejumlah literatur reformasi hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa dalam fikih klasik, hak cerai (talak) ditempatkan terutama pada suami, sehingga suami dipandang sebagai pemegang otoritas utama untuk menjatuhkan talak (Muhazir, 2021). Namun, kajian-kajian yang sama juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di berbagai negara—termasuk Indonesia—bergerak ke arah pembatasan praktik talak agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang, terutama untuk memperkuat posisi dan perlindungan perempuan (Muhazir, 2021; Wahyudi, 2020).

Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat dalam tradisi fikih mengenai aspek prosedural talak. Artikel yang meninjau petitum cerai talak dan cerai gugat mencatat pandangan Syi'ah Imamiyyah bahwa talak tidak jatuh tanpa kehadiran dua saksi yang mendengar langsung, sebagai mekanisme untuk mengurangi mudahnya talak terjadi (Almujaddedi et al., 2023). Sejalan dengan itu, studi perbandingan fikih Syi'ah Imamiyyah dan KHI menegaskan bahwa fikih Imamiyyah mensyaratkan perceraian disaksikan dua orang saksi yang adil, dewasa, dan berakal; dan pengaturan talak di depan pengadilan—sebagaimana dalam KHI—dipandang berorientasi melindungi hak dan martabat perempuan dari perlakuan buruk berupa talak sepihak (Almujaddedi et al., 2023; Salsalbila et al., 2022). Dengan demikian, sekalipun banyak pembacaan fikih Sunni klasik tidak mensyaratkan forum pengadilan, terdapat pula diskursus fikih yang menekankan penguatan pembuktian/saksi untuk menekan praktik talak yang serampangan (Almujaddedi et al., 2023; Salsalbila et al., 2022).

________________________________________

4. Prinsip Hukum Indonesia: Perceraian Harus di Depan Pengadilan Agama

Dalam hukum Indonesia, ketentuan umum yang sering dirujuk menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak (Adnya, 2017; Indriani & Nurani, 2024; Khalistia, 2024). Bagi umat Islam, ketentuan ini dipertegas dalam KHI—antara lain Pasal 115—bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil (Adnya, 2017; Indriani & Nurani, 2024; Khalistia, 2024). Literatur tentang sejarah sosial talak di Indonesia juga menempatkan kewajiban "talak di depan pengadilan" sebagai hasil dinamika sosio-historis—dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan—yang bergerak dari praktik talak tanpa keterlibatan aparatus negara menuju akulturasi pencatatan dan proses peradilan perceraian (Rifqi, 2021; Wahyudi, 2020).

Konstruksi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang penting: talak di luar pengadilan—yang sering disebut "talak liar" atau "cerai di bawah tangan"—tidak diakui keabsahannya oleh hukum negara karena tidak tercatat dan tidak diproses melalui mekanisme Pengadilan Agama (Bakri, 2024; Ilahiya & Musadad, 2023; Iskandar & Zaeni, 2022). Sejumlah penelitian lapangan dan normatif di Indonesia menegaskan dikotomi ini: talak luar pengadilan dapat dinilai "sah menurut agama" (fikih), tetapi "tidak sah menurut hukum positif," sehingga negara tidak mengakui putusnya perkawinan itu dalam administrasi dan akibat hukumnya (Amar et al., 2024; Bakri, 2024; Khalistia, 2024).

________________________________________

5. Prosedur Cerai Talak di Pengadilan Agama

Kerangka KHI dan praktik peradilan menggambarkan cerai talak sebagai proses yang dimulai dari permohonan suami ke Pengadilan Agama, kemudian diperiksa dengan tahapan yang mengandung upaya mendamaikan, dan apabila dikabulkan, barulah dilakukan sidang penyaksian ikrar talak (Khalistia, 2024; Wahyudi, 2020). Artikel yang mengkaji praktik perceraian luar pengadilan menegaskan mandat normatif bahwa perceraian harus diumumkan/diucapkan di depan pengadilan, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan KHI Pasal 115 (Bakri, 2024; Indriani & Nurani, 2024). Studi tentang hukum acara Pengadilan Agama juga menegaskan adanya kekhususan pemeriksaan perkara perceraian di Peradilan Agama dalam hal prosedur pengajuan permohonan cerai talak dan gugatan perceraian, serta penerapan aturan pembuktian yang dalam beberapa hal memiliki kekhususan di luar HIR/RBg (Muhsin & Wahid, 2021).

Selain itu, sejumlah studi kasus memperlihatkan konsekuensi prosedural yang sangat spesifik: putusan yang memberi izin ikrar talak tidak otomatis memutus perkawinan apabila ikrar talak tidak jadi diucapkan di persidangan. Penelitian tentang "gugurnya ikrar talak" menunjukkan bahwa ketika pemohon (suami) tidak hadir pada hari sidang ikrar, permohonan ikrar talak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap menurut kerangka hukum positif—meskipun secara analisis perbandingan hal ini dipandang tidak sejalan dengan fikih yang tidak mensyaratkan forum pengadilan (Ainul, 2022). Kajian lain juga menegaskan bahwa jika ikrar talak tidak diucapkan hingga melewati batas waktu yang ditentukan, putusan cerai talak tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (status perkawinan tidak berubah), dan situasi ini dapat merugikan istri karena status dan kepastian hukumnya menjadi menggantung (Ainul, 2022; Fauzizah, 2024).

________________________________________

6. Mengapa Negara Mewajibkan Ikrar Talak di Pengadilan: Maṣlaḥah, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Perempuan

Literatur pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menjelaskan bahwa kewajiban talak di depan pengadilan sering dibaca sebagai upaya mempersukar perceraian—dalam arti menambah kontrol prosedural—agar perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sewenang-wenang (Barliansyah, 2023; Misran et al., 2024). Beberapa kajian menyatakan bahwa pergeseran dari fikih ke hukum statuta—yang mewajibkan perceraian di pengadilan—dipahami sebagai instrumen perlindungan, terutama bagi perempuan, dari praktik talak sepihak yang arbitrer (Khotim et al., 2021). Kajian kontekstualisasi cerai talak juga menyimpulkan bahwa talak di luar Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara efektif; karena itu masyarakat didorong mengikuti sistem hukum yang berlaku agar akibat hukum pascaperceraian lebih terjamin (Ilahiya & Musadad, 2023; Iskandar & Zaeni, 2022).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga digunakan untuk menjustifikasi kebutuhan ikrar talak di depan Pengadilan Agama. Studi yang menautkan kewajiban ikrar talak dengan maqāṣid menegaskan bahwa kewajiban tersebut dikaitkan dengan prinsip equality before the law dan kepastian hukum—termasuk kepastian status, nafkah istri, harta bersama, hak ḥaḍānah, dan jaminan nafkah anak (Nurjanah et al., 2022). Dengan pendekatan serupa, kajian lain menegaskan bahwa kewajiban perceraian di depan Pengadilan Agama sebagaimana KHI Pasal 115 dapat dipahami menghadirkan kemaslahatan berupa kepastian hukum dalam konteks hukum positif serta kepastian mengenai kewajiban nafkah anak dan hak-hak istri pascaperceraian (Barliansyah, 2023; Nurjanah et al., 2022).

________________________________________

7. Talak di Luar Pengadilan: Dampak Administratif dan Dampak Hak-Hak Keperdataan

Penelitian empiris di desa yang mempraktikkan perceraian di luar pengadilan menegaskan bahwa perceraian semacam itu berdampak negatif terutama bagi istri karena negara tidak mengakui perceraian tersebut, sehingga istri kesulitan membuktikan statusnya dan mengalami hambatan ketika hendak menikah lagi karena tidak memiliki akta cerai resmi (Bakri, 2024; Indriani & Nurani, 2024). Studi normatif tentang "talak di luar pengadilan dan implikasinya" juga menegaskan bahwa perceraian luar pengadilan tidak tercatat dalam administrasi negara sehingga menimbulkan implikasi lanjutan pada ranah hukum perdata—misalnya kesulitan memperoleh akta cerai, ketidakpastian hak-hak, dan lemahnya daya ikat (Iskandar & Zaeni, 2022). Sejumlah kajian yang meninjau talak luar pengadilan dari perspektif hadis, maqāṣid, dan hukum positif juga menekankan kerugian konkret: tanpa akta cerai yang berkekuatan hukum, pasangan yang ingin menikah lagi dapat menghadapi hambatan di KUA dan berujung pada praktik nikah di bawah tangan; selain itu, hak nafkah istri dan anak menjadi sulit dipaksakan karena perceraian tidak memiliki kekuatan hukum negara (Bakri, 2024; Rofiq et al., 2023).

Dalam konteks pluralisme hukum, studi tentang Aceh menunjukkan adanya friksi antara fikih/fatwa dan hukum negara: fatwa dan fikih (mazhab Syafi'i) cenderung melegitimasi perceraian di luar pengadilan, sementara hukum negara mengharuskan perceraian di pengadilan, sehingga masyarakat dapat mengalami "pemilihan hukum" yang memperkuat praktik talak luar pengadilan (Muhazir, 2022; Putri et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa problem talak luar pengadilan tidak hanya merupakan persoalan norma, tetapi juga persoalan otoritas sosial dan budaya hukum yang memengaruhi kepatuhan pada prosedur negara (Muhazir, 2022; Putri et al., 2019).

________________________________________

8. Ikrar Talak di Pengadilan sebagai Titik Lahir Akibat Hukum Menurut Hukum Indonesia

Dalam pandangan hukum positif, cerai talak dipahami sebagai putusnya perkawinan yang dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat perceraian dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Amar et al., 2024; Khalistia, 2024). Karena itu, mekanisme peradilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menentukan kapan negara mengakui peristiwa perceraian tersebut dan kapan hak-kewajiban pascaperceraian dapat dijalankan secara efektif (Bakri, 2024; Ilahiya & Musadad, 2023). Sejalan dengan ini, beberapa penelitian tentang talak luar pengadilan menegaskan bahwa di mata hukum positif, perkawinan dipandang belum putus apabila tidak ada putusan/penetapan dan ikrar talak yang sesuai prosedur peradilan (Amar et al., 2024; Ilahiya & Musadad, 2023).

Konsekuensi pentingnya tampak pada isu masa tunggu ('iddah). Penelitian mengenai penetapan awal masa 'iddah menunjukkan adanya perbedaan antara fikih dan praktik administratif di Indonesia; hukum perkawinan Islam di Indonesia disebut menganut asas mempersukar perceraian sehingga perceraian dinyatakan sah ketika diucapkan di pengadilan, dan perhitungan 'iddah kemudian mengikuti tanggal dalam dokumen/akta cerai (Misran et al., 2024). Kajian lain mengenai awal masa 'iddah menegaskan bahwa dalam kerangka hukum positif, 'iddah untuk cerai talak dihitung setelah pembacaan ikrar talak, sedangkan dalam logika hukum Islam (fikih) talak dipahami dapat jatuh seketika saat diucapkan, sehingga perbedaan ini memunculkan perdebatan maṣlaḥah dan dampak praktis dalam masyarakat (Barliansyah, 2023; Misran et al., 2024).

________________________________________

9. Hak-Hak Istri Pascacerai Talak dan Perbedaan Konsekuensi antara Fikih dan Hukum Positif

Dalam fikih, hak-hak istri dapat timbul dari penjatuhan talak yang sah menurut ketentuan syariat, dan talak di luar pengadilan tetap dapat menimbulkan akibat hukum keagamaan sepanjang memenuhi rukun dan syarat sah serta tidak melanggar ketentuan larangan (Amar et al., 2024; Khalistia, 2024). Namun, penelitian yang membandingkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia menegaskan perbedaan yang krusial: menurut peraturan Indonesia, hak-hak istri baru timbul dan wajib dipenuhi ketika talak dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama—yakni talak yang sah menurut hukum negara (Bakri, 2024; Khalistia, 2024).

Dalam hukum positif (KHI), beberapa kewajiban pascacerai talak dirumuskan, antara lain kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah dalam putusnya perkawinan karena cerai talak (Muhazir, 2022; M. I. Wahyudi, 2018). Penelitian tentang hak istri pascaperceraian juga menegaskan bahwa istri yang diceraikan—baik dalam cerai talak maupun cerai gugat—dapat menuntut hak-haknya, dan bila terjadi perselisihan tentang besaran nafkah, Pengadilan Agama berwenang menetapkannya (M. I. Wahyudi, 2018). Literatur lain yang secara khusus membahas mut'ah merujuk pada KHI bahwa bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak dan nafkah selama 'iddah—dengan pengecualian tertentu sebagaimana disebut KHI—yang dimaksudkan agar bekas istri tidak menderita karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup (Muhazir, 2022; M. I. Wahyudi, 2018).

Meski demikian, beberapa studi praktik peradilan menyoroti problem implementasi. Penelitian tentang pandangan hakim dan eksekusi nafkah pascaperceraian menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak istri tidak selalu terwujud tanpa kesadaran hukum mantan suami, sehingga hakim kadang memerintahkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak dibacakan sebagai bentuk penemuan hukum untuk memastikan kepastian dan perlindungan (Khalistia, 2024). Kajian tentang hak ex officio hakim menyimpulkan bahwa hakim dapat membebankan nafkah 'iddah dan mut'ah meskipun tidak diminta, sebagai strategi melindungi hak istri dan mendorong kemaslahatan; dan praktik ini dipandang selaras dengan pertimbangan keadilan dan maṣlaḥah mursalah (Kurniawan et al., 2020). Namun, penelitian empiris lain juga mencatat bahwa sebagian majelis hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan—terutama dalam kondisi tertentu seperti verstek/ketidakhadiran pihak—dengan alasan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, sehingga perlindungan hak istri tidak selalu konsisten di setiap kasus (Rifqi, 2021).

Secara kuantitatif, artikel reformasi hukum keluarga yang mengutip penelusuran putusan dalam sistem peradilan menyatakan bahwa dari putusan cerai talak yang disertai pembebanan nafkah tertentu kepada suami, hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan secara sukarela dan sisanya tidak terealisasi, sehingga menunjukkan kesenjangan antara norma/putusan dan realisasi pemenuhan hak perempuan pascaperceraian (Muhazir, 2021). Temuan ini sejalan dengan catatan literatur lain bahwa meskipun kerangka hukum substantif bertujuan memperkuat hak perempuan, praktik penyelesaian perceraian masih menyisakan problem yang dapat merugikan perempuan (Muhazir, 2021).

________________________________________

10. Perdebatan Sosial-Keagamaan di Indonesia: Ulama, Ormas, dan Pluralisme Hukum

Perdebatan sah/tidaknya talak di luar Pengadilan Agama juga tercermin pada respons ulama dan organisasi Islam. Studi lapangan tentang respons ulama Sumatera Barat menunjukkan bahwa mayoritas informan berpandangan talak hanya sah bila dilakukan di Pengadilan Agama, sementara sebagian kecil menyatakan talak di luar pengadilan sah dengan argumentasi hadis dan fikih (Fitriah, 2018). Pada saat yang sama, artikel mengenai pluralisme hukum perceraian di Aceh menunjukkan bahwa lembaga ulama (MPU) melalui fatwa cenderung melegitimasi cerai talak versi fikih—termasuk di luar pengadilan—sedangkan negara mengatur kewajiban perceraian melalui pengadilan, sehingga memperkuat dualisme otoritas normatif antara fikih/fatwa dan hukum negara (Muhazir, 2022; Putri et al., 2019).

Di sisi lain, terdapat pula rujukan bahwa Muhammadiyah—melalui fatwa Majelis Tarjih tahun 2007—menyatakan perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan dan perceraian di luar pengadilan dipandang tidak sah, dalam kerangka yang menegaskan kepatuhan pada hukum perkawinan Indonesia (Khotim et al., 2021). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pembahasan talak di Indonesia bukan hanya problem doktrinal fikih, tetapi juga problem kepatuhan pada otoritas hukum negara, administrasi keluarga, dan perlindungan pihak rentan (Fitriah, 2018; Khotim et al., 2021; Putri et al., 2019).

________________________________________

11. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik tiga simpulan pokok. Pertama, menurut fikih (hukum Islam klasik), talak dipahami sebagai pernyataan cerai dari suami kepada istri yang dapat jatuh ketika diucapkan—selama terpenuhi rukun dan syaratnya—dan pada prinsipnya tidak mensyaratkan forum pengadilan (Amar et al., 2024; Khalistia, 2024; "Untitled," 2024). Kedua, menurut hukum Indonesia (UU Perkawinan dan KHI), perceraian—termasuk cerai talak—harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil; talak dimaknai sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga baru pada titik itu perceraian diakui dan memiliki kekuatan hukum negara (Adnya, 2017; Indriani & Nurani, 2024). Ketiga, talak di luar pengadilan secara luas dipandang menimbulkan problem kepastian hukum dan perlindungan hak—akta cerai, nafkah, status perkawinan, akses menikah kembali, dan daya paksa pemenuhan hak—sehingga kewajiban ikrar talak di pengadilan sering dijustifikasi dengan pertimbangan maṣlaḥah/maqāṣid untuk mencegah mudarat dan melindungi perempuan (Bakri, 2024; Nurjanah et al., 2022; Rofiq et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnya, S. (2017). Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai. Al-Hukama, 7(2), 305–332. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.305-332

Ainul, V. F. (2022). Putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah perspektif hukum positif dan hukum Islam. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 3(2), 201–214. https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286

Almujaddedi, A., Asmaret, D., & Desminar, D. (2023). Pandangan hakim Pengadilan Agama Solok terhadap upaya damai di luar persidangan pada masa upaya hukum verzet. Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, 6(1). https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4382

Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan penguatan hak-hak perempuan: Reformasi hukum keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 64–85. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388

Bakri, M. (2024). Putusan dan penetapan PA Kuningan nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tentang gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak. El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga, 3(1), 31–56. https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.223

Barliansyah, M. Z. R. (2023). Interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten atas asas ultra petitum partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Fauzizah, S. (2024). Analisis maslahat Imam al-Ghazali dalam penahanan akta cerai sebagai upaya jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125

Fitriah, P. L. (2018). Pandangan kepala KUA Gayungan tentang penetapan awal masa 'iddah pada perkara cerai gugat. Al-Hukama, 8(1), 144–168. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.144-168

Ilahiya, S. R., & Musadad, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap petitum cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(2), 320–333. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965

Indriani, T. R., & Nurani, S. M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak istri pasca perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia (Studi kasus putusan no. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS). Syntax Idea, 6(6), 2872–2885. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916

Iskandar, A., & Zaeni, A. (2022). Ikrar talak di pengadilan perspektif ma'anil hadis. Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 7(01). https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495

Khalistia, S. F. (2024). Putusnya perkawinan dengan penjatuhan talak tanpa melalui sidang Pengadilan Agama ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(10), 4158–4169. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1195

Khotim, A., Qohar, A., Ismail, H., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2021). Pandangan ulama tentang penerapan ikrar talak di depan Pengadilan Agama (Studi multi situs ulama salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang). Jurnal Tana Mana, 1(2), 111–124. https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.137

Kurniawan, E., Fadhlan, U. A., & Yanti, I. (2020). Khul' menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Mencari relevansinya di Indonesia. Al-Hukama, 10(1), 150–170. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.150-170

Misran, M., Tanjung, D., & Pagar, P. (2024). Telaah kritis upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian di peradilan agama perspektif mashlahat al-mursalah. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(2), 137. https://doi.org/10.29210/020242610

Muhazir, M. (2021). Islam, fatwa dan negara: Meretas pluralisme hukum perceraian di Aceh. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 233–248. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150

Muhazir, M. (2022). Islam, fatwa dan negara: Pluralisme hukum perceraian di Aceh, Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 19(01), 115–134. https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.3217

Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak di luar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif. Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 3(1), 67–84. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063

Nurjanah, E., Djanuardi, D., & Putri, S. A. (2022). Studi kasus putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 1808/PDT.G/2018/PA.CJR tentang pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan akta cerai. Syntax Idea, 4(9), 1386–1401. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i9.1950

Putri, K. D., Saputri, A. D. E., Firdausi, N. J., & Nisa, L. C. (2019). Analisis yuridis perceraian luar pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. Al-Hukama, 9(2), 433–458. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458

Rifqi, M. J. (2021). Sejarah sosial talak di depan Pengadilan Agama dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Al-Hukama, 11(2), 55–84. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.55-84

Rofiq, N., Ilyas, H., Rahmawati, R., Effendi, O., & Hasbi, M. Z. N. (2023). Tinjauan hadits, maqashid al-syariah dan hukum positif Indonesia terhadap talak di luar pengadilan. The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization, 9(01), 17–50. https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.76

Salsalbila, C. A., Sumarwoto, S., & Dewi, P. M. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap akibat hukum perceraian karena ketidakmampuan suami menafkahi istri. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 170–180. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i2.6356

Untitled. (2024). Journal of Human Rights Culture and Legal System, 4(3). https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3

Wahyudi, M. I. (2018). Kontekstualisasi larangan talak ketika istri sedang haid. Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam, 17(1), 62. https://doi.org/10.14421/musawa.1.171.62-69

Wahyudi, W. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab tingginya angka cerai gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017–2019). Ijois Indonesian Journal of Islamic Studies, 1(2), 167–178. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.33