01689 - Retroaktif dalam Hukum Islam: Analisis Asas Legalitas, Ikhtilaf Ulama, dan Implikasinya terhadap Kejahatan Luar Biasa

Abstract

This article examines the concept of retroactivity (raj'iyyah) in Islamic law, particularly its relationship with the principle of legality (mabda' al-shar'iyyah) and the prohibition of retroactive application (non-retroaktif) in Islamic criminal law (tasyri'). Using a normative-juridical and comparative approach, this study analyzes scholarly disagreements (ikhtilaf) regarding the permissibility of retroactive application in Islam, from its general rejection as a foundational principle to more permissive constructions through the framework of sabab al-nuzul and public interest (maslahah). This article also reviews historical case studies frequently cited in the literature, such as the qadzaf offense in the hadith al-ifk incident, and situates the debate within the context of gross human rights violations and extraordinary crimes. The study concludes that Islamic law generally upholds the principle of non-retroactivity as its default position, while acknowledging a spectrum of scholarly opinion that conditionally permits retroactive application when new provisions are more just and humane and do not undermine the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). Nevertheless, the retroactive application for gross human rights violations is assessed as not meeting these requirements according to the strictest scholarly reading available in the literature.

Keywords: retroactivity, principle of legality, Islamic criminal law, tasyri', maqasid al-shari'ah, ikhtilaf, gross human rights violations

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep retroaktif (raj'iyyah) dalam hukum Islam, khususnya kaitannya dengan asas legalitas dan larangan berlaku surut (non-retroaktif) dalam tasyri' (pembentukan norma syariat) Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, kajian ini menganalisis perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama mengenai kebolehan penerapan retroaktif dalam Islam, mulai dari penolakan umum sebagai prinsip dasar hingga konstruksi yang lebih permisif melalui kerangka sabab al-nuzul dan kemaslahatan umum. Artikel ini juga menelaah studi kasus historis yang kerap dikutip dalam literatur, seperti jarimah qadzaf dalam peristiwa hadits al-ifk, serta menempatkan perdebatan dalam konteks pelanggaran HAM berat dan kejahatan luar biasa. Kajian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam pada umumnya menegakkan prinsip non-retroaktif sebagai posisi dasar, sembari mengakui adanya spektrum pendapat ulama yang secara bersyarat membolehkan retroaktif apabila ketentuan baru lebih adil dan lebih manusiawi serta tidak merusak tujuan-tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah). Meskipun demikian, penerapan retroaktif untuk pelanggaran HAM berat dinilai tidak memenuhi persyaratan tersebut berdasarkan pembacaan ulama yang paling ketat dalam literatur yang tersedia.

Kata Kunci: retroaktif, asas legalitas, hukum pidana Islam, tasyri', maqasid al-syari'ah, ikhtilaf, pelanggaran HAM berat

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Retroaktif" dan Mengapa Ia Problematis dalam Hukum Islam

Dalam istilah umum ilmu hukum, "retroaktif" merujuk pada keberlakuan surut (berlaku ke belakang), yakni penerapan suatu aturan hukum terhadap peristiwa yang terjadi sebelum aturan itu diberlakukan. Konsep ini kerap dipertautkan dengan—atau diposisikan berhadap-hadapan dengan—asas non-retroaktif sebagai bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana modern. Dalam konteks Indonesia, literatur yang membahas asas legalitas menegaskan bahwa non-retroaktif dipahami sebagai tuntutan agar pemidanaan didasarkan pada ketentuan yang telah ada terlebih dahulu, dan penyimpangan terhadapnya dipandang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan peluang kesewenang-wenangan (Hafizah et al., 2022; PA et al., 2023).

Wacana retroaktif menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan tindak pidana luar biasa—misalnya terorisme atau pelanggaran HAM berat—karena, pada satu sisi, ada dorongan moral-politis untuk memulihkan keadilan; namun pada sisi lain, terdapat kekhawatiran pelanggaran hak dan prinsip negara hukum akibat pemidanaan yang "mengubah aturan setelah peristiwa terjadi" (Hafizah et al., 2022; PA et al., 2023).

Dalam hukum Islam, problem retroaktif tidak dapat dipisahkan dari konstruksi tasyri' (pembentukan norma syariat) yang secara luas dikaitkan dengan asas legalitas dan batas waktu berlakunya ketentuan pidana, sekaligus dengan tujuan hukum (maqasid/tujuan-tujuan syariat) dan konsep kemaslahatan (Ikhwan, 2009; Suherman, 2020). Karena itu, pembahasan retroaktif menurut hukum Islam harus menempatkan: (i) asas legalitas dan non-retroaktif sebagai kaidah umum; (ii) ruang perbedaan pendapat (ikhtilaf) mengenai pengecualian retroaktif; dan (iii) contoh-contoh yang digunakan literatur untuk menjustifikasi atau menolak retroaktif, termasuk kasus yang kerap dirujuk—misalnya peristiwa terkait jarimah qadzaf/fitnah (Ikhwan, 2009; Makinuddin, 2015).

________________________________________

2. Asas Legalitas dan Kaidah Umum Non-Retroaktif dalam Tasyri' Islam

Sejumlah kajian menempatkan asas legalitas sebagai fondasi penting dalam bangunan hukum pidana—termasuk ketika dikomparasikan dengan sistem hukum positif—dan menempatkan larangan berlaku surut sebagai konsekuensi utamanya (Suherman, 2020). Dalam kerangka hukum pidana Islam, Sularno merangkum kesimpulan para juris Muslim mengenai asas-asas tasyri' Islami yang meliputi asas legalitas dan asas tidak berlaku surut (non-retroaktif) (Suherman, 2020).

Ikhwan secara eksplisit menyatakan bahwa, karena hukum Islam menganut asas legalitas, pada garis besarnya prinsip retroaktif (atsar raj'î) tidak dapat diterapkan di dalam hukum Islam (lâ raj'iyyah fî tasyrî' al-Islâmî) dan dikemukakan sebagai pandangan yang disepakati para ahli fiqh (Ikhwan, 2009). Sejalan dengan itu, artikel "Revitalisasi Hukum Islam…" juga menegaskan asas tidak berlaku surut sebagai kaidah bahwa peraturan berlaku sejak diundangkan—tidak mundur—serta menyatakan secara tegas bahwa "Hukum Islam tidak menerapkan pemberlakuan hukum secara surut" dan mencontohkan narasi bahwa aturan diberlakukan sejak diturunkannya aturan tersebut, misalnya dalam bidang tauhid dan ibadah. Dengan demikian, pada level kaidah umum, beberapa sumber dalam daftar rujukan mengafirmasi bahwa non-retroaktif adalah posisi dasar (default) dalam tasyri' Islam (Ikhwan, 2009; Suherman, 2020).

Argumen yang melandasi posisi dasar itu juga dikaitkan dengan konsepsi "tindak pidana" dalam Islam. Ikhwan menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan jika terbukti dengan bukti-bukti yuridis, dan suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali telah ada sanksi/pidana baginya; karena itu, keputusan yuridis terikat asas legalitas yang membatasi jangkauan hukum untuk masa depan, bukan retroaktif (Ikhwan, 2009).

Dalam perspektif komparatif, Nurmala—dengan membandingkan hukum pidana positif dan Islam—juga mengaitkan asas legalitas dengan terminologi "non-retroaktif" (di samping istilah lain), serta menjelaskan cara asas legalitas dirumuskan dalam KUHP Indonesia (Pasal 1 ayat (1)) sebagai "tiada suatu perbuatan dapat dipidana" tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya; sekaligus memaknai bahwa ketentuan pidana pada hakikatnya berlaku untuk masa depan, tidak berlaku surut, kecuali ditentukan lain (Nurhidayatuloh et al., 2022). Meskipun rujukan Nurmala berfokus pada hukum positif, ia relevan untuk menegaskan bagaimana non-retroaktif dipahami sebagai inti asas legalitas dalam diskursus yang juga dipertautkan dengan hukum pidana Islam (Nurhidayatuloh et al., 2022).

________________________________________

3. Klasifikasi Jarimah dan Implikasinya terhadap Kekakuan/Keluwesan Penerapan Legalitas Waktu

Literatur yang disediakan juga menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas—dan konsekuensinya terhadap retroaktif—dalam hukum pidana Islam tidak selalu dibayangkan seragam pada semua kategori jarimah. Khasan menjelaskan bahwa tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi tiga, yakni hudud, qisas-diyat, dan ta'zir, dan menjelaskan karakter jarimah hudud sebagai tindak pidana dengan jenis dan jumlah hukuman yang telah ditentukan serta menjadi "hak Tuhan."

Nurmala juga menegaskan perbedaan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam: untuk jarimah tertentu (hudud dan qishas-diyat), penerapan asas legalitas dapat dipahami lebih kuat/ketat, sedangkan dalam jarimah ta'zir penerapannya lebih longgar guna memenuhi kemaslahatan masyarakat (Nurhidayatuloh et al., 2022). Pada titik ini, literatur menyediakan landasan bahwa pembahasan retroaktif dalam hukum Islam sering kali tidak dilepaskan dari wilayah mana yang dibicarakan: "ketentuan yang rigid" (misalnya hudud) versus ruang diskresi penguasa/hakim (ta'zir) yang diorientasikan pada kemaslahatan (Nurhidayatuloh et al., 2022).

Implikasinya, ketika pembahasan bergeser dari kaidah dasar non-retroaktif menuju pengecualian atau praktik yang tampak retroaktif, perdebatan sering diposisikan pada: apakah praktik tersebut sebenarnya penyimpangan, ataukah ia dapat diterangkan melalui metodologi penemuan hukum (ushul fiqh), konteks turunnya nash (sabab al-nuzul), atau karakter jarimah yang memang memberi ruang kebijakan (ta'zir) (Makinuddin, 2015; Nurhidayatuloh et al., 2022). Dengan kata lain, klasifikasi jarimah dalam literatur yang disediakan menjadi perangkat untuk menjelaskan mengapa sebagian penulis memandang "non-retroaktif" sebagai kaidah yang sangat kuat, sementara yang lain masih membuka pintu untuk retroaktif dalam kondisi tertentu tanpa dianggap meruntuhkan keseluruhan struktur legalitas (Makinuddin, 2015; Nurhidayatuloh et al., 2022).

________________________________________

4. Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat) tentang Kemungkinan Retroaktif dalam Hukum Islam

4.1 Posisi Mayoritas: Non-Retroaktif sebagai Prinsip Umum; Retroaktif Hanya Mungkin jika Lebih Adil/Lebih Manusiawi (Lex Mitior sebagai Rasionalitas)

Ikhwan menegaskan bahwa pemberlakuan surut (retroaktif/atsar raj'î) tidak sejalan dengan asas legalitas; karena hukum Islam menganut asas legalitas, maka secara umum prinsip retroaktif tidak dapat diterapkan dalam hukum Islam (lâ raj'iyyah fî tasyrî' al-Islâmî) (Ikhwan, 2009). Namun, Ikhwan juga menyatakan adanya nuansa: menurut "kebanyakan ulama," prinsip retroaktif dapat diimplementasikan jika hukum baru "lebih adil dan lebih manusiawi" tanpa merusak pencapaian tujuan-tujuan hukum (Ikhwan, 2009). Pada titik ini, retroaktif bukan dipahami sebagai alat menghukum lebih keras setelah peristiwa, melainkan sebagai mekanisme pembaruan hukum yang lebih berkeadilan bagi pihak yang dikenai hukum, sepanjang sejalan dengan tujuan hukum (Ikhwan, 2009).

Pandangan ini beresonansi dengan pembahasan Nurmala mengenai pengecualian non-retroaktif dalam hukum pidana (positif) ketika setelah terdakwa melakukan tindak pidana terjadi perubahan undang-undang dan undang-undang baru "menguntungkan/lebih meringankan" terdakwa, sehingga dipilih ketentuan yang lebih menguntungkan (Nurhidayatuloh et al., 2022). Walaupun Nurmala menempatkannya dalam kerangka KUHP (Pasal 1 ayat (2)), rujukan ini berguna sebagai analogi konseptual yang sering dipakai dalam diskursus legalitas waktu: retroaktif yang bersifat "menguntungkan" diperlakukan berbeda dari retroaktif yang bersifat "memberatkan" (Ikhwan, 2009; Nurhidayatuloh et al., 2022).

Dengan demikian, dalam koridor yang dibangun Ikhwan, retroaktif—jika diterima—dipagari syarat etik-yuridis: lebih adil, lebih manusiawi, dan tidak merusak tujuan hukum (Ikhwan, 2009). Literatur "Revitalisasi Hukum Islam…" justru lebih tegas menyatakan bahwa hukum Islam tidak menerapkan pemberlakuan hukum surut, serta menyebut bahwa perdebatan retroaktif mengemuka sejak adanya kejahatan kemanusiaan dan terorisme. Ini menunjukkan adanya ketegangan internal dalam sumber yang tersedia: satu sisi menegaskan non-retroaktif secara keras, sisi lain mengakui kemungkinan penerapan retroaktif dalam bentuk tertentu—terutama bila lebih adil/manusiawi—sebagai pendapat banyak ulama (Ikhwan, 2009). Nuansa ini penting agar "retroaktif menurut hukum Islam" tidak disederhanakan sebagai "selalu haram" atau "selalu boleh," melainkan bergantung pada syarat dan tujuan penerapannya yang diperdebatkan (Ikhwan, 2009).

4.2 Posisi yang Lebih Permisif: Sabab Al-Nuzul dan "Athar Raj'i" untuk Tindak Pidana yang Mengganggu Kepentingan Umum

Makinuddin menawarkan tesis yang lebih berani: dampak sabab al-nuzul terhadap penerapan asas berlaku surut (athar raj'i) dapat membuat hukum diberlakukan sejak "peristiwa hukum (tindak pidana) itu terjadi"—bukan sejak ayat diturunkan—dengan bertumpu pada kaidah yang ia sebut sebagai "al-'ibrah bi khusus al-sabab, bukan al-'ibrah bi 'umum al-lafz," terutama terkait tindak pidana yang mengganggu masyarakat atau kepentingan umum (Makinuddin, 2015). Berdasarkan konstruksi itu, Makinuddin menyimpulkan bahwa asas legalitas "tidak selamanya diberlakukan" dalam hukum pidana Islam maupun positif; dalam kondisi tertentu dapat diberlakukan surut bila tindak pidana mengganggu kepentingan umum (Makinuddin, 2015). Ia bahkan menyatakan bahwa kedua asas (legalitas dan retroaktif) dipakai dalam hukum Islam, dengan contoh konseptual bahwa ketentuan hukum diturunkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindakan sebelum al-Qur'an diturunkan, sebagaimana diposisikan melalui pendekatan sebab turunnya ayat (Makinuddin, 2015).

Pandangan Makinuddin ini jelas tidak identik dengan posisi Ikhwan yang menyatakan non-retroaktif sebagai prinsip yang disepakati para fuqaha dan retroaktif hanya mungkin bila lebih adil/manusiawi (Ikhwan, 2009). Perbedaan ini perlu dicatat sebagai ikhtilaf metodologis: Ikhwan mengutamakan koherensi asas legalitas dan pembatasan retroaktif, sedangkan Makinuddin mengaitkan retroaktif dengan cara memahami konteks pewahyuan dan kepentingan umum, sehingga legalitas waktu dapat "melunak" pada keadaan tertentu (Ikhwan, 2009; Makinuddin, 2015). Karena itu, pembaca perlu memahami bahwa "retroaktif dalam hukum Islam" dalam rujukan yang tersedia bukan satu suara tunggal, melainkan spektrum argumen yang berangkat dari perangkat ushul fiqh yang berbeda dan penekanan yang berbeda pada tujuan sosial-kemaslahatan (Ikhwan, 2009; Makinuddin, 2015).

________________________________________

5. Studi Kasus yang Sering Dipakai untuk Menilai Ada/Tidaknya Retroaktif dalam Praktik Awal Islam

Salah satu contoh yang sering dipakai untuk membahas retroaktif dalam hukum pidana Islam adalah jarimah qadzaf yang dikaitkan dengan peristiwa fitnah terhadap 'Aisyah (istri Nabi), sebagaimana dirujuk Hafizah dkk. Mereka menyatakan bahwa dalam jarimah qadzaf, terdapat situasi ketika terjadi fitnah terhadap 'Aisyah lalu Nabi SAW menjatuhkan hukuman kepada penuduhnya, meskipun penuduhan terjadi sebelum turunnya nash; dan hal itu dipahami sebagai indikasi ketentuan yang berlaku surut, dengan tujuan menjaga kehormatan manusia. Ikhwan juga menyinggung diskursus mengenai peristiwa hadits al-ifk (fitnah) dan adanya perbedaan pendapat tentang apakah ayat terkait turun sebelum peristiwa—sehingga tidak ada penyimpangan non-retroaktif—atau turun setelah peristiwa dan kemudian diterapkan oleh Rasulullah terhadap peristiwa itu (Ikhwan, 2009). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa "contoh historis" tidak otomatis menyelesaikan perdebatan, karena detail kronologi turunnya ayat versus terjadinya peristiwa menjadi faktor yang menentukan apakah sebuah kasus benar-benar retroaktif atau hanya tampak retroaktif (Ikhwan, 2009).

Makinuddin menguatkan relevansi pendekatan sabab al-nuzul untuk menautkan norma hukum dengan peristiwa yang menjadi latar turunnya ayat; ia menyatakan dampaknya adalah hukum diberlakukan sejak peristiwa pidana terjadi, bukan sejak diturunkan (Makinuddin, 2015). Namun, jika dikonfrontasikan dengan Ikhwan, contoh historis semacam hadits al-ifk justru menunjukkan adanya ruang interpretasi: apakah penerapan itu harus dibaca sebagai retroaktif yang menyimpang dari legalitas, atau sebagai penerapan yang tidak retroaktif karena kronologi yang berbeda, atau sebagai pengecualian yang masih kompatibel dengan tujuan hukum—misalnya melindungi kehormatan (Ikhwan, 2009). Dengan demikian, contoh-contoh yang disediakan dalam rujukan tidak semata menjadi "bukti final" pro/kontra retroaktif, tetapi memperlihatkan bahwa klaim retroaktif dalam sejarah awal Islam sering bergantung pada rekonstruksi sabab al-nuzul, kronologi, dan cara memahami hubungan nash—peristiwa—sanksi (Ikhwan, 2009; Makinuddin, 2015).

________________________________________

6. Retroaktif untuk Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Luar Biasa: Titik Temu/Konflik antara Wacana Internasional, Hukum Nasional, dan Perspektif Hukum Islam

Ikhwan menempatkan perdebatan retroaktif dalam konteks pelanggaran HAM berat, mencatat bahwa retroaktivitas dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memunculkan pro-kontra: di satu sisi pelanggaran HAM berat dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan perlakuan khusus, di sisi lain retroaktif bertentangan dengan asas legalitas (Ikhwan, 2009). Ia juga menyebut bahwa hukum kebiasaan internasional telah mengakui bahwa terhadap pelanggaran HAM berat—misalnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan—dapat digunakan asas retroaktif, sekaligus menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, retroaktif secara umum tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan asas legalitas (Ikhwan, 2009).

Dalam rumusan Ikhwan, sekalipun banyak ulama membuka kemungkinan retroaktif jika hukum baru lebih adil/manusiawi, penerapan retroaktif untuk pelanggaran HAM berat dinilai tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan tersebut (Ikhwan, 2009). Ini menunjukkan posisi normatif yang ketat: "kejahatan luar biasa" tidak otomatis menjadi justifikasi retroaktif dalam Islam; parameter utamanya tetap koherensi dengan legalitas dan tujuan hukum yang tidak sekadar pembalasan (Ikhwan, 2009).

Sementara itu, literatur hukum nasional dan internasional dalam daftar rujukan memperlihatkan betapa isu ini juga diperdebatkan di luar hukum Islam. Suherman, misalnya, menjelaskan bahwa asas legalitas dalam KUHP dipahami kaku dan nonretroaktif, tetapi menyebut adanya pengecualian hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam hal pelanggaran berat HAM yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Nurbani mengutip pandangan Bagir Manan bahwa semua aturan hukum pada prinsipnya berlaku ke depan (prospektif), namun dalam hal terbatas dimungkinkan penerapan berlaku surut untuk memulihkan dan menegakkan keadilan atas tindakan yang sangat merugikan atau melukai rasa kemanusiaan; tetapi penerapannya harus ditentukan secara ketat agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Di ranah internasional, Nurhidayatuloh dkk. menegaskan bahwa Konvensi Genosida (yang disebut mulai berlaku pada 12 Januari 1951) dan Statuta Roma tidak mengizinkan retroaktivitas, tetapi mengamati kemunculan retroaktif dalam hukum Indonesia tentang Pengadilan HAM dan penguatannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi; mereka menilai pengabaian asas non-retroaktif bertentangan dengan hukum internasional dan regulasi HAM internasional. Bahkan dalam artikel tentang terorisme, Khamdan menyebut UU terorisme menegaskan pemberlakuan surut (retroaktif) dan menyatakannya sebagai penyimpangan dari asas legalitas, dengan contoh bahwa asas retroaktif digunakan untuk menjatuhkan pidana mati pada pelaku Bom Bali I (PA et al., 2023). Keseluruhan rujukan ini menunjukkan bahwa "kejahatan luar biasa" sering dipakai sebagai argumen kebijakan untuk membuka pintu retroaktif dalam hukum positif, tetapi hal itu tetap kontroversial dan dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip non-retroaktif yang dijamin konstitusional maupun internasional (PA et al., 2023).

Jika dibawa kembali ke pertanyaan "menurut hukum Islam," literatur Ikhwan memperlihatkan posisi yang lebih restriktif terhadap retroaktif pada kasus pelanggaran HAM berat, meskipun ia mengakui adanya perdebatan dan adanya penerimaan retroaktif dalam wacana hukum internasional (Ikhwan, 2009). Perbedaan arah ini penting: sebagian rujukan hukum positif menormalisasi pengecualian retroaktif untuk kejahatan tertentu (dengan syarat ketat), sedangkan Ikhwan menilai retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak memenuhi parameter "lebih adil/manusiawi" dalam kerangka syarat retroaktif yang mungkin diterima ulama (Ikhwan, 2009). Dengan kata lain, dari sumber yang tersedia, respons hukum Islam terhadap retroaktif pada kejahatan luar biasa tidak bisa dipukul rata dengan argumen "extraordinary crime membutuhkan extraordinary measure," karena masih harus diuji dengan asas legalitas, maqasid/tujuan, dan standar keadilan-kemanusiaan yang ditetapkan dalam metodologi fiqh (Ikhwan, 2009; Suherman, 2020).

________________________________________

7. Prinsip Kehati-hatian: Jika Retroaktif Diperdebatkan, Apa Pagar-Pagarnya Menurut Literatur yang Tersedia?

Walaupun fokus pertanyaan adalah hukum Islam, rujukan yang tersedia memberi gambaran pagar kehati-hatian (safeguards) yang relevan dalam diskursus retroaktif. Nurbani menekankan bahwa penerapan berlaku surut—bila dipakai—harus ditentukan secara ketat mengenai perbuatan maupun tata cara pelaksanaannya untuk mencegah kesewenang-wenangan. Maryane—dalam konteks kebijakan impor—mengkritik kebijakan yang merugikan karena tidak memperhatikan asas non-retroaktif dan menekankan bahwa produk hukum seharusnya tidak melanggar asas retroaktif/tidak berlaku surut, terutama karena berpotensi merugikan pihak yang telah bertindak berdasarkan aturan sebelumnya. Suherman juga menekankan dimensi perlindungan HAM pelaku dan pembatasan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang dilekatkan pada asas legalitas nonretroaktif.

Dalam konteks pengujian undang-undang, Andalas menunjukkan adanya polemik retroaktif dalam uji materi UU terorisme, dan menyebut perdebatan bahwa asas retroaktif bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin konstitusi (Hafizah et al., 2022). Literatur "Revitalisasi Hukum Islam…" pun menandai bahwa perdebatan retroaktif mengemuka sejak kejahatan kemanusiaan dan terorisme, sekaligus tetap menegaskan prinsip dasar non-retroaktif.

Di sisi hukum Islam, pagar yang paling eksplisit dalam rujukan adalah syarat Ikhwan: retroaktif (bila diterima) hanya jika aturan baru lebih adil dan lebih manusiawi serta tidak merusak pencapaian tujuan hukum (Ikhwan, 2009). Khasan menekankan dimensi "prinsip-prinsip keadilan" dalam asas legalitas hukum pidana Islam dan menyebut karakter fleksibilitas penerapan asas legalitas karena klasifikasi jarimah. Jika disintesiskan secara ketat berdasarkan sumber, maka kerangka kehati-hatian yang dapat ditarik dari literatur adalah sebagai berikut:

1. Non-retroaktif sebagai kaidah umum yang melindungi kepastian dan membatasi kesewenang-wenangan (Ikhwan, 2009; Suherman, 2020);

2. Retroaktif—jika diperdebatkan—harus diarahkan pada keadilan dan kemanusiaan (bukan sekadar pembalasan) dan dijaga agar tidak merusak tujuan hukum (Ikhwan, 2009); serta

3. Bila ada pengecualian, harus dirumuskan dan diterapkan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Namun, perlu ditekankan kembali bahwa Makinuddin memberikan konstruksi yang lebih permisif melalui sabab al-nuzul dan kepentingan umum (Makinuddin, 2015); artinya, pagar-pagar tersebut sendiri masih berada dalam ruang ikhtilaf, dan tidak seluruh rujukan menyepakatinya dalam bentuk yang sama (Ikhwan, 2009; Makinuddin, 2015).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, retroaktif (berlaku surut) dalam hukum Islam terutama dibahas dalam relasinya dengan asas legalitas dan kaidah non-retroaktif. Sejumlah sumber menegaskan bahwa hukum Islam menganut asas legalitas dan, karenanya, secara umum menolak retroaktif (lâ raj'iyyah fî tasyrî' al-Islâmî) (Ikhwan, 2009; Suherman, 2020). Di dalam spektrum pendapat ulama yang dikutip Ikhwan, retroaktif hanya mungkin dipertimbangkan jika ketentuan baru lebih adil dan lebih manusiawi serta tidak merusak tujuan hukum, dan bahkan dalam isu pelanggaran HAM berat Ikhwan menilai retroaktif tidak memenuhi syarat tersebut (Ikhwan, 2009).

Namun, sumber lain (Makinuddin) mengajukan argumentasi yang lebih permisif bahwa melalui sabab al-nuzul dan kepentingan umum, hukum dapat diberlakukan sejak peristiwa pidana terjadi, sehingga asas legalitas waktu tidak selalu diberlakukan secara mutlak (Makinuddin, 2015). Perbedaan ini menunjukkan bahwa "retroaktif menurut hukum Islam" adalah tema yang memerlukan kehati-hatian metodologis: ia tidak cukup dijawab dengan satu slogan, melainkan harus dibaca melalui perangkat ushul fiqh, konteks pewahyuan, klasifikasi jarimah, dan parameter kemaslahatan/tujuan hukum yang diperdebatkan dalam literatur (Ikhwan, 2009).

________________________________________

Daftar Pustaka

Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Mahadi Indonesia Journal of Law, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311

Ikhwan, I. (2009). Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran HAM (Perspektif Hukum Islam). Ulumuna, 13(1), 59–80. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.372

Makinuddin, M. (2015). Sabab Al-Nuzul dan Asas Berlaku Surut dalam Hukum Pidana. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 5(2), 561–587. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.561-587

Nurhidayatuloh, N., Idris, A., Nurliyantika, R., & Zuhro, F. (2022). Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM? Jurnal Konstitusi, 19(2), 294. https://doi.org/10.31078/jk1923

PA, E. J. B., Nainggolan, G. A., Bangun, D. Y. B., & Manalu, S. A. R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora, 1(4), 268–279. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646

Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan, 5(1), 133. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133