01686 - Res Judicata dalam Hukum Islam: Kajian atas Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep res judicata dalam kerangka hukum Islam yang dioperasionalisasikan melalui Peradilan Agama di Indonesia. Res judicata merujuk pada prinsip bahwa perkara yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali atas pokok yang sama. Dalam praktik Peradilan Agama, prinsip ini tampil sebagai eksepsi (exceptio rei judicatae) yang menghentikan pemeriksaan perkara yang mengulang sengketa yang sudah final. Kajian ini bersifat normatif-konseptual dengan menelaah literatur hukum Islam, hukum acara perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan Peradilan Agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa res judicata dalam hukum Islam dapat dipahami melalui tiga dimensi: kepastian hukum, kemaslahatan, dan ketaatan pada putusan hakim. Unsur-unsur res judicata mencakup identitas pihak, objek, dan alasan yang sama. Asas res judicata pro veritate habetur memperkuat finalitas putusan sebagai rujukan kepatuhan. Namun, terdapat nuansa kritis terkait kemungkinan penutupan akses keadilan apabila unsur-unsurnya tidak diterapkan secara ketat, serta ketegangan antara finalitas putusan dan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali.

Kata kunci: res judicata; Peradilan Agama; hukum Islam; kepastian hukum; kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of res judicata within the framework of Islamic law as operationalized through the Religious Courts (Peradilan Agama) in Indonesia. Res judicata refers to the principle that a case that has been decided by a final and binding judgment cannot be re-litigated on the same subject matter. In the practice of the Religious Courts, this principle appears as an exception (exceptio rei judicatae) that halts the examination of cases that repeat already-finalized disputes. This study adopts a normative-conceptual approach by analyzing Islamic legal literature, civil procedural law, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and Religious Court decisions. The findings indicate that res judicata in Islamic law can be understood through three dimensions: legal certainty, public interest (maslahah), and obedience to judicial decisions. The elements of res judicata encompass identity of parties, object, and grounds. The maxim res judicata pro veritate habetur reinforces the finality of judgments as a reference for compliance. Nevertheless, critical nuances exist regarding the potential closure of access to justice if the elements are not applied rigorously, as well as the tension between the finality of judgments and extraordinary legal remedies such as judicial review (peninjauan kembali).

Keywords: res judicata; Religious Court; Islamic law; legal certainty; maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep res judicata pada dasarnya menunjuk pada keadaan ketika suatu perkara telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pokok sengketa yang sama tidak dapat digugat kembali. Dalam hukum acara perdata, hal ini lazim diposisikan sebagai eksepsi (ekseptio res judicata/exceptio rei judicatae) untuk menghentikan pemeriksaan gugatan baru yang sejatinya mengulang perkara yang sudah diputus (Taufiq, 2020).

Literatur yang tersedia dalam rujukan-rujukan ini membahas res judicata terutama melalui praktik peradilan di Indonesia—terutama pada lingkungan Peradilan Agama—yakni melalui pembahasan eksepsi res judicata dalam perkara keluarga (misalnya perceraian) (Taufiq, 2020), serta penguatan asas bahwa putusan hakim harus diperlakukan sebagai "kebenaran" (res judicata pro veritate habetur) sampai ada putusan yang membatalkan atau memperbaikinya pada tingkat yang lebih tinggi (Zarli, 2024).

Dengan demikian, ketika pengguna meminta "res judicata menurut hukum Islam", artikel ini menempatkan pembahasan pada hukum Islam yang dipositifkan dan dioperasionalisasikan melalui Peradilan Agama Indonesia, karena sumber-sumber yang disediakan memang bergerak dalam koridor itu—yakni relasi antara hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan praktik putusan hakim (Mafiah, 2023; Robensyah et al., 2023; Taufiq, 2020).

Dalam kerangka tersebut, finalitas putusan (putusan yang telah inkracht van gewijsde) dipahami bukan semata isu teknis prosedural, melainkan juga berkaitan dengan tujuan-tujuan hukum yang sering diartikulasikan melalui kepastian hukum dan kemaslahatan. Di satu sisi, kepastian hukum ditekankan sebagai kebutuhan agar perbedaan pendapat tidak dibiarkan tanpa batas, melainkan diarahkan melalui putusan-putusan hakim pada kesatuan penafsiran dan keteraturan (Dewi, 2021; Marpaung, 2023). Di sisi lain, beberapa tulisan menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan (maslahah) dipandang sebagai orientasi penting dalam praktik peradilan (termasuk pada putusan-putusan di Peradilan Agama) dan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prasyarat agar putusan memberi manfaat nyata bagi para pihak (Anggraini et al., 2024; Nurjaman et al., 2023).

Karena itu, res judicata dapat dibaca sebagai perangkat untuk memastikan putusan benar-benar "menutup" sengketa pada pokok tertentu, mencegah pengulangan perkara yang sama, serta menjaga wibawa putusan agar dapat dilaksanakan (Nurjaman et al., 2023; Taufiq, 2020).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Asas Putusan Dipandang Benar

Dalam sumber-sumber yang tersedia, istilah "putusan berkekuatan hukum tetap" (inkracht van gewijsde) dipakai untuk menandai fase ketika putusan telah mencapai finalitas sehingga dapat dijalankan. Misalnya, pembahasan implementasi hukum Islam dalam putusan pengadilan menegaskan bahwa bila suatu putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka putusan itu dapat dilaksanakan (inkracht van gewijsde), dan konsep kekuatan hukum tetap dijelaskan sebagai putusan yang telah "disahkan" oleh para pihak dalam perkara (Nurjaman et al., 2023).

Dalam konteks lain—misalnya pembatalan perkawinan—ditegaskan bahwa implikasi hukum putusan pengadilan "dimulai setelah keputusan pengadilan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap" (Salma & Agustiar, 2023). Bahkan pada isu prosedural luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), ditegaskan bahwa PK diarahkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rangkaian ini menunjukkan bahwa "berkekuatan hukum tetap" berfungsi sebagai garis batas penting: setelah fase ini, putusan beralih dari semata pernyataan normatif menjadi dasar tindakan eksekutorial dan administrasi hukum (Nurjaman et al., 2023; Salma & Agustiar, 2023).

Di atas fondasi finalitas tersebut, literatur juga menegaskan asas yang kerap disebut eksplisit sebagai "res judicata pro veritate habetur": putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks penguatan fungsi Peradilan Agama pada sengketa ekonomi syariah, ditegaskan pula dimensi pertanggungjawaban moral hakim karena "apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar" (dalam bingkai asas tersebut) (Zarli, 2024).

Literatur mengenai yurisprudensi juga mengaitkan penguatan asas res judicata pro veritate habetur sebagai salah satu dampak ideal bila yurisprudensi memperoleh kedudukan yang lebih tegas dalam sistem hukum. Dengan demikian, res judicata bekerja pada dua lapis: (i) larangan mengulang sengketa yang sama setelah final, dan (ii) presumsi kebenaran putusan sebagai rujukan tertib hukum dan kepatuhan pada putusan (Zarli, 2024).

________________________________________

3. Kedudukan Putusan Hakim sebagai Produk Hukum Islam dan Konsekuensinya bagi Finalitas

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, "hukum Islam" tidak hanya dipahami sebagai teks normatif wahyu, melainkan juga hadir sebagai produk ijtihad dan praktik institusional, termasuk "keputusan pengadilan agama" (Robensyah et al., 2023). Bahkan, di dalam pembahasan implementasi hukum Islam dalam keputusan pengadilan agama, dijelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk artikulasi hukum Islam—di samping kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan di negara-negara Muslim, dan fatwa ulama—yang terbentuk melalui interaksi pemikir hukum dengan lingkungan sosialnya (Nurjaman et al., 2023; Robensyah et al., 2023).

Perspektif ini penting bagi tema res judicata karena finalitas putusan bukan sekadar "akhir prosedur", tetapi juga menandai kapan suatu produk hukum (putusan) menjadi rujukan yang operasional dan berdaya ikat dalam tata kelola kehidupan keperdataan umat Islam melalui Peradilan Agama (Nurjaman et al., 2023; Robensyah et al., 2023).

Dalam kerangka legal Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipaparkan sebagai pedoman penting bagi hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang ditetapkan berlakunya melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden dan diproyeksikan untuk membantu keseragaman putusan (Dewi, 2021; Marpaung, 2023). Alasan kebutuhan keseragaman ini juga dipaparkan: keragaman rujukan fikih dapat memunculkan ketidakseragaman putusan, sehingga kompilasi dipandang sebagai upaya menyediakan pijakan yang lebih seragam dan pasti (Dewi, 2021; Mafiah, 2023).

Dengan demikian, pada level praktik, finalitas putusan (inkracht) sekaligus memperlihatkan titik di mana hukum Islam yang telah dipositifkan (melalui KHI dan peraturan terkait) terwujud nyata dalam bentuk amar putusan yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan dari pengulangan sengketa (Mafiah, 2023; Marpaung, 2023; Nurjaman et al., 2023).

________________________________________

4. Res Judicata sebagai Eksepsi: Makna "Pokok yang Sama" dan Unsur-unsurnya

Sumber yang secara paling langsung menguraikan exceptio res judicata dalam Peradilan Agama adalah kajian mengenai putusan perceraian yang dinilai memenuhi unsur-unsur eksepsi tersebut (Taufiq, 2020). Di sana ditegaskan bahwa unsur-unsur yang dipakai untuk menilai res judicata mencakup objek yang sama, alasan yang sama, dan para pihak yang sama. Apabila unsur ini terpenuhi, maka perkara tersebut bertentangan dengan prinsip yang dirujuk penulis sebagai Pasal 1917 BW (Taufiq, 2020).

Selain itu, kajian mengenai prejudiciel geschil juga memberikan definisi konseptual bahwa exceptio rei judicatae merupakan eksepsi bahwa telah ada suatu keputusan dengan kekuatan hukum tetap, sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena materi peristiwanya sudah diputus. Dua rujukan ini jika disintesiskan menghasilkan batasan operasional: "pokok yang sama" dalam konteks res judicata bukan sekadar tema umum sengketa, melainkan identitas substansial perkara (pihak–objek–alasan) yang telah pernah diputus dan sudah final (Taufiq, 2020).

Dengan konstruksi demikian, res judicata tidak hanya berfungsi menolak gugatan berulang demi efisiensi, tetapi diposisikan sebagai mekanisme perlindungan hukum agar seseorang "tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus" (Taufiq, 2020). Namun, sumber yang sama juga mengingatkan sisi problematisnya: penerapan eksepsi ini dapat dirasakan merugikan pihak yang masih ingin mencari keadilan karena perkara tidak lagi diperiksa pokoknya, sehingga ketegangan antara perlindungan dari pengulangan tuntutan dan akses pada penyelesaian substantif menjadi isu yang perlu dicermati (Taufiq, 2020).

Artinya, res judicata adalah asas yang berorientasi kepastian, tetapi tetap menuntut kehati-hatian penerapan agar tidak berubah menjadi penutupan akses keadilan secara tidak proporsional (Taufiq, 2020).

________________________________________

5. Rasionalitas Hukum Islam: Kepastian Hukum, Kemaslahatan, dan Ketaatan pada Putusan

Di dalam diskursus kemaslahatan dalam putusan, ditegaskan bahwa para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama—misalnya dalam perkara ekonomi syariah—pada dasarnya mengharapkan putusan yang "adil, memberikan manfaat dan kepastian hukum", namun diakui pula bahwa dapat terjadi benturan di antara tiga orientasi itu (Anggraini et al., 2024).

Dalam pembacaan seperti ini, res judicata dapat dipahami sebagai instrumen yang secara langsung menyasar kepastian hukum: ketika pokok perkara yang sama terus diulang, kepastian menjadi sulit dicapai dan putusan berpotensi tidak lagi "menutup" sengketa. Hal ini selaras dengan penegasan bahwa prinsip kepastian hukum dipandang penting sebagai jaminan dalam praktik putusan yang berorientasi maslahat, dan bahkan dikemukakan bahwa prinsip tersebut dalam sejarah Islam tidak hanya relevan pada pidana tetapi juga sipil (Anggraini et al., 2024).

Walaupun rujukan ini tidak menyebut res judicata sebagai istilah teknis fikih klasik, ia memberikan legitimasi normatif bahwa kepastian hukum adalah kebutuhan yang dapat dibawa ke ranah keperdataan, sehingga asas finalitas putusan dapat diposisikan sebagai bagian dari orientasi tersebut (Anggraini et al., 2024).

Selain kepastian, dimensi "ketaatan" terhadap putusan juga tampil menonjol dalam sumber-sumber yang tersedia. Studi tentang contempt of court dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa Islam mewajibkan umatnya taat kepada pemimpin dan hakim, hakim memiliki kedudukan tinggi dan diberi kebebasan memutus perkara tanpa intervensi, dan umat Islam "wajib menaati putusan tersebut" (Khamdiyati & Mustafa, 2022).

Jika ketaatan pada putusan dipahami sebagai norma etik-yuridis, maka res judicata memperkuat norma itu secara prosedural: putusan final tidak dibiarkan menjadi sekadar opini yang dapat diperdebatkan tanpa akhir, tetapi diberi status mengikat yang menutup ruang pengulangan sengketa pada pokok yang sama (Khamdiyati & Mustafa, 2022). Dengan kata lain, dalam horizon "hukum Islam yang bekerja melalui institusi peradilan", finalitas putusan menjadi jembatan antara kewajiban ketaatan dan kebutuhan kepastian (Anggraini et al., 2024; Khamdiyati & Mustafa, 2022; Nurjaman et al., 2023).

________________________________________

6. Implementasi di Peradilan Agama: Ilustrasi dalam Perkara Perceraian dan Dampak Administratifnya

Kajian tentang eksepsi res judicata dalam perkara perceraian memberikan ilustrasi khas Peradilan Agama: putusan verstek yang terjadi pada dua Pengadilan Agama (Kabupaten Kediri dan Blitar) dinilai memenuhi unsur res judicata karena pihak, objek, dan alasan yang sama (Taufiq, 2020). Menariknya, kajian tersebut juga menekankan sebab sosial-prosedural yang memicu kemunculan situasi ini, yaitu realitas pasangan suami-istri yang berpisah wilayah yurisdiksi sehingga masing-masing pihak ingin mengajukan perceraian, dan kondisi ini dapat mendorong lahirnya perkara berulang pada pokok yang sama (Taufiq, 2020).

Dalam kondisi demikian, eksepsi res judicata berfungsi untuk mencegah pengadilan memutus ulang perkara yang substansinya sudah diselesaikan, sekaligus menghindari lahirnya lebih dari satu putusan yang berpotensi tumpang tindih (Taufiq, 2020).

Sumber yang sama memperlihatkan konsekuensi administratif yang konkret: akibat kekuatan hukum eksepsi res judicata, penggunaan akta cerai yang dikeluarkan oleh panitera dapat "harus ditolak" oleh pegawai pencatat nikah sebagai bentuk konsekuensi bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus sebelumnya oleh subjek, objek, dan alasan yang sama (Taufiq, 2020).

Hal ini beririsan dengan kajian efektivitas pencatatan perceraian yang menekankan pentingnya penyampaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah agar arsip perkawinan/perceraian akurat. Bila putusan tidak disampaikan, status administratif perkawinan berisiko tetap tercatat seperti sebelum perceraian sehingga membuka peluang penyalahgunaan status (Maulana & Kelib, 2022).

Dalam perspektif ini, res judicata bukan hanya doktrin ruang sidang, tetapi mempengaruhi validitas tindakan administratif lanjutan (misalnya penerbitan/penggunaan akta cerai) dan tertib pencatatan status personal (Maulana & Kelib, 2022; Taufiq, 2020).

________________________________________

7. Res Judicata dan Eksekutorial Putusan: Putusan Final sebagai Dasar Pelaksanaan

Kaitan res judicata dengan eksekusi putusan tampak melalui ide bahwa hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara prinsip memasuki fase dapat dilaksanakan (Nurjaman et al., 2023; Salma & Agustiar, 2023). Dalam kajian kewenangan pembebanan nafkah anak akibat perceraian, misalnya, ditegaskan bahwa kekuatan putusan Pengadilan Agama setara dengan putusan peradilan lain sepanjang mengandung amar yang bersifat condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan atau dieksekusi jika tidak dijalankan sukarela (Rofiq, 2021).

Ini menegaskan bahwa finalitas putusan adalah prasyarat operasional untuk memaksa kepatuhan ketika kepatuhan sukarela gagal, dan di sinilah "penutupan sengketa" yang dijanjikan res judicata menemukan dimensi praktisnya: sengketa tidak hanya selesai "di atas kertas", melainkan ditutup dengan kemungkinan pelaksanaan yang nyata (Nurjaman et al., 2023; Rofiq, 2021).

Dalam literatur yang menempatkan putusan sebagai pusat kepastian dan kemanfaatan, dikemukakan bahwa putusan yang baik harus memuat pertimbangan hukum yang mendalam agar tidak berujung pada putusan yang tidak dapat dieksekusi (non-eksekutable) saat hendak dilaksanakan (Anggraini et al., 2024). Dalam relasi ini, res judicata bekerja sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa sengketa tidak terus diproduksi ulang, sementara kualitas putusan menentukan apakah penutupan itu menghasilkan kemanfaatan atau justru kebuntuan eksekusi (Anggraini et al., 2024; Rofiq, 2021).

Artinya, finalitas formal (inkracht) dan finalitas substansial (putusan efektif dilaksanakan) sama-sama mempengaruhi apakah res judicata benar-benar mencapai tujuan kepastian dan kemaslahatan (Anggraini et al., 2024; Rofiq, 2021).

________________________________________

8. Batasan Penting: Upaya Hukum Luar Biasa (PK) dan Ketegangan dengan Kepastian Hukum

Satu isu krusial dalam pembahasan finalitas putusan ialah adanya upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK). Kajian tentang PK dalam perkara perceraian di Peradilan Agama menegaskan bahwa PK ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), hanya dapat diajukan satu kali, dan proses PK "tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan" yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada saat yang sama, kajian tersebut menyimpulkan adanya dampak sosial: PK terhadap perkara perceraian yang telah inkracht dipandang "menciptakan masalah baru (mafsadat) di masyarakat", sehingga demi kepastian hukum disarankan agar upaya hukum terhadap perceraian cukup sampai tingkat banding atau kasasi.

Dengan demikian, sumber ini menunjukkan ketegangan inheren: res judicata menuntut finalitas, sementara PK membuka ruang koreksi terbatas yang dapat mengganggu persepsi finalitas dan kepastian—bahkan ketika secara doktrinal PK tidak menangguhkan eksekusi.

Bagi tema res judicata menurut hukum Islam (dalam praktik peradilan agama), temuan tersebut relevan karena memperlihatkan cara argumentasi "kemaslahatan" dipakai untuk menilai apakah perluasan mekanisme koreksi putusan final justru menambah mudarat sosial dan mengurangi kepastian (Anggraini et al., 2024). Dalam sintesis ini, kepastian hukum diposisikan sebagai nilai yang bukan sekadar administratif, melainkan berkelindan dengan kemaslahatan sosial: sengketa yang secara formal sudah selesai tetapi kembali dipersoalkan melalui jalur luar biasa berpotensi memperpanjang ketidakpastian status personal dan relasi sosial para pihak (Maulana & Kelib, 2022).

Karena itu, pembacaan maslahat yang ditawarkan sumber-sumber ini cenderung mendukung penguatan finalitas (sejalan dengan res judicata) dalam perkara-perkara tertentu, terutama perceraian, demi stabilitas sosial dan kepastian (Anggraini et al., 2024).

________________________________________

9. Catatan Kritis: Risiko Salah Penerapan dan Kebutuhan Ketelitian Unsur

Walaupun res judicata berorientasi kepastian, sumber-sumber juga menegaskan perlunya kehati-hatian. Kajian perceraian yang meneliti eksepsi res judicata secara eksplisit menyatakan bahwa asas ini dapat "sangat merugikan" pihak yang ingin mencari keadilan, karena tujuan hukum acara perdata dalam memberlakukan asas ini adalah memberi perlindungan agar tidak dituntut kembali pada peristiwa yang sama, namun konsekuensinya adalah perkara baru tidak lagi diperiksa pokoknya (Taufiq, 2020).

Pernyataan ini dapat dibaca sebagai peringatan metodologis: agar adil, penerapan res judicata harus benar-benar bertumpu pada pemenuhan unsur yang ketat (pihak–objek–alasan yang sama) dan bukan semata kemiripan permukaan (Taufiq, 2020). Jika unsur disalahidentifikasi, maka asas yang dirancang melindungi dapat berubah menjadi penghalang bagi koreksi atas pelanggaran hak yang sebenarnya berbeda atau memiliki basis faktual baru (Taufiq, 2020).

Di sisi lain, kebutuhan keseragaman dan kepastian melalui pedoman (seperti KHI) juga dipaparkan sebagai respons atas potensi disparitas putusan ketika hakim merujuk sumber-sumber yang terlalu beragam (Dewi, 2021; Mafiah, 2023). Dalam perspektif ini, ketelitian unsur res judicata juga berhubungan dengan kualitas argumentasi putusan dan konsistensi kerangka normatif yang dipakai hakim: semakin jelas dan seragam rujukan dasar, semakin kecil peluang terjadinya perbedaan penilaian atas "apakah ini pokok yang sama atau tidak" (Mafiah, 2023; Marpaung, 2023).

Dengan demikian, diskursus res judicata dalam praktik Peradilan Agama tidak dapat dipisahkan dari diskursus yang lebih luas tentang kepastian melalui kodifikasi/pedoman, dan tentang kualitas pertimbangan hukum dalam putusan (Anggraini et al., 2024; Marpaung, 2023).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, res judicata menurut hukum Islam—dalam arti hukum Islam yang dipraktikkan melalui Peradilan Agama Indonesia—dapat dipahami sebagai prinsip bahwa perkara yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali atas pokok yang sama, dan secara prosedural tampil sebagai eksepsi exceptio rei judicatae untuk menghentikan pemeriksaan perkara yang mengulang sengketa yang sudah final (Taufiq, 2020; Nurjaman et al., 2023).

Unsur "pokok yang sama" dibuktikan melalui identitas pihak, objek, dan alasan, sebagaimana dipraktikkan pada kajian eksepsi res judicata dalam perkara perceraian (Taufiq, 2020). Prinsip ini diperkuat oleh asas bahwa putusan hakim dipandang benar (res judicata pro veritate habetur) dan menjadi rujukan kepatuhan serta kepastian sampai ada koreksi pada tingkat lebih tinggi (Zarli, 2024).

Dalam kerangka nilai, sumber-sumber menegaskan bahwa kepastian hukum dan kemaslahatan merupakan orientasi penting dalam putusan, dan finalitas putusan adalah prasyarat agar putusan dapat dilaksanakan dan sengketa benar-benar selesai secara sosial-administratif (Anggraini et al., 2024; Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman et al., 2023; Rofiq, 2021).

Namun, terdapat pula nuansa kritis: penerapan res judicata dapat menutup akses pemeriksaan pokok perkara bila unsur-unsurnya tidak diterapkan secara ketat, dan upaya hukum luar biasa seperti PK pada putusan yang sudah inkracht dipersoalkan karena berpotensi menimbulkan mafsadat sosial dan mengurangi kepastian, khususnya pada perkara perceraian (Taufiq, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anggraini, D., Yakub, S., & Sopiah, S. (2024). Harta gono-gini dalam perspektif sosiologi hukum. QANUN, 2(2), 303–323. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam lintasan sejarah kajian pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Khamdiyati, L. A., & Mustafa, A. D. (2022). Pandangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan. Sakina Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242

Mafiah, Y. (2023). Legal realism Roscoe Pound dalam sidang pleno MA 2019 tentang nafkah madhiyah anak. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 23(1), 191–200. https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.3985

Marpaung, W. (2023). Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum Indonesia. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah, 11(1). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472

Maulana, M. A., & Kelib, A. (2022). Kedudukan bank syariah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (studi perbandingan Indonesia dan Malaysia). Notarius, 16(1), 393–408. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790

Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210

Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon vonis mati: Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang kasus Ferdy Sambo. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 21(1), 82–95. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2963

Rofiq, M. K. (2021). Pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad). Journal of Islamic Studies and Humanities, 6(2), 97–110. https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171

Salma, S., & Agustiar, A. (2023). Konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah melalui penerapan maqasid al-syari'ah. Jurnal Yudisial, 15(2), 167–186. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480

Taufiq, A. I. (2020). Tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan ekseptio res judicata dalam perkara perceraian. Uniska Law Review, 1(1), 54. https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.554

Zarli, H. R. (2024). Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan di negara Kuwait. Journal of Law Administration and Social Science, 4(2), 286–293. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.615