01661 - Asas Proporsionalitas Sanksi dalam Hukum Islam (Syariah): Keseimbangan antara Beratnya Pelanggaran dan Hukuman

Abstract

This article examines the principle of proportionality in Islamic law (Sharia) from the perspective of modern legal doctrine, focusing on the balance between the severity of violations and the sanctions imposed. Sharia is understood as a comprehensive normative system governing both worldly and spiritual life, based on the Qur'an, traditions, and interpretations of legal scholars up to the tenth century. In terms of sanctions, Sharia encompasses a spectrum of severe punishments, including the death penalty and corporal punishment, yet also contains internal limiting logic, as seen in the Ta'zir category where the death penalty is permitted only in the most extreme circumstances and as a last resort. Contemporary discourse reveals two simultaneous directions: some Sharia-influenced state practices are accused of applying the death penalty mandatorily even for non-heinous offenses and lacking adequate safeguards, while arguments also exist for compatibility between Sharia and human rights through safeguards that restrain the application of capital punishment. The proportionality principle — understood as a prohibition of excess, adequacy-necessity-strict proportionality tests, and the requirement of a logical relationship between violation and sanction — functions as an evaluative language to assess whether imposed sanctions truly reflect a just balance. Ultimately, proportionality in Islamic law in the modern era is heavily influenced by who interprets the norms, how they are formalized, and the extent to which substantive and procedural safeguards operate in practice.

Keywords: proportionality, Islamic law, Sharia, sanctions, death penalty, human rights, Ta'zir

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas proporsionalitas dalam hukum Islam (Syariah) dari perspektif doktrin hukum modern, dengan fokus pada keseimbangan antara beratnya pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan. Syariah dipahami sebagai sistem normatif komprehensif yang mengatur kehidupan duniawi dan spiritual, berlandaskan Al-Qur'an, tradisi, dan penafsiran para ahli hukum hingga abad ke-10. Pada tataran sanksi, Syariah memuat spektrum hukuman berat—termasuk hukuman mati dan corporal punishment—namun juga mengandung logika pembatasan internal, sebagaimana tampak dalam kategori Ta'zir yang mengizinkan hukuman mati hanya pada keadaan paling ekstrem dan sebagai upaya terakhir. Diskursus kontemporer menunjukkan dua arah yang berjalan simultan: sebagian praktik negara yang dipengaruhi Syariah dituding menerapkan hukuman mati secara mandatori bahkan pada tindak yang bukan paling berat serta kekurangan safeguards, sementara di sisi lain terdapat argumentasi mengenai kompatibilitas Syariah dengan hak asasi manusia melalui safeguards yang menahan penerapan hukuman mati. Asas proporsionalitas—yang dipahami sebagai larangan ekses, uji adequação–necessidade–proporcionalidade em sentido estrito, dan tuntutan hubungan logis antara pelanggaran dan sanksi—berfungsi sebagai bahasa evaluatif untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan yang adil. Pada akhirnya, proporsionalitas menurut hukum Islam di era modern sangat dipengaruhi oleh siapa yang menafsirkan norma, bagaimana norma diformalkan, serta sejauh mana safeguards substantif maupun prosedural benar-benar bekerja dalam praktik.

Kata kunci: proporsionalitas, hukum Islam, Syariah, sanksi, hukuman mati, hak asasi manusia, Ta'zir

________________________________________

1. Pendahuluan: Proporsionalitas sebagai Tuntutan "Keadilan Sanksi" dan Relevansinya bagi Syariah

Gagasan bahwa sanksi harus "sepadan" dengan pelanggaran—yakni adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan melawan hukum dan konsekuensi yang dijatuhkan—secara konseptual berkorespondensi dengan asas proporsionalitas yang dalam hukum modern sering diposisikan sebagai larangan berlebih-lebihan (proibição do excesso) dalam tindakan koersif negara (Amaral & Gloeckner, 2019; Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021). Dalam ranah pemidanaan dan penghukuman, asas ini menuntut agar hukuman tidak menjadi tindakan sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh rasionalitas, tujuan yang sah, dan pertimbangan yang memadai atas bobot pelanggaran (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021; Santana et al., 2019).

Kerangka tersebut menjadi penting ketika membahas hukum Islam (Syariah), karena Syariah digambarkan bukan hanya sebagai seperangkat "kode ritual", melainkan sebagai sistem normatif yang membingkai cara hidup dan mengatur dimensi kehidupan manusia secara luas (Pereira, 2007), serta dipahami sebagai "sumber" dari berbagai preskripsi untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat pada ranah duniawi sekaligus spiritual (Moraes, 2020). Di dalam horizon normatif itu, pembahasan proporsionalitas tidak dapat dilepaskan dari cara Syariah dipahami, ditafsirkan, dan diinstitusionalisasikan dalam praktik negara-negara kontemporer yang terpengaruh oleh Syariah (Moraes, 2021; Pereira, 2007), sekaligus dari perdebatan mengenai titik temu dan titik tegangnya dengan perlindungan martabat manusia dan hak hidup dalam wacana hak asasi manusia internasional (Moraes, 2021; Pereira, 2007; Santana et al., 2019).

________________________________________

2. Syariah sebagai Sistem Hukum-Normatif dan Peran Sumber serta Penafsiran dalam Pembentukan "Ukuran" Sanksi

Literatur yang tersedia menekankan bahwa Syariah dipahami sebagai fondasi yang memancarkan preskripsi untuk mengatur kehidupan di bidang "terreno e espiritual" (duniawi dan spiritual) (Moraes, 2020), dan karenanya diperlakukan sebagai sinonim "direito islâmico" (hukum Islam) serta sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar berdiri sendiri (Moraes, 2020). Dalam penggambaran tersebut, Syariah juga diposisikan melampaui batas-batas negara—dalam arti keterikatannya tidak semata-mata pada teritori, melainkan pada pengakuan negara dan komunitas terhadap prinsip-prinsip Syariah (Moraes, 2020). Pada saat yang sama, Syariah disebut bertumpu pada Al-Qur'an dan sumber-sumber lain: tradisi dan interpretasi para ahli hukum dan teolog hingga abad ke-10 (Demarchi & Lippmann, 2015).

Ini penting bagi pembahasan proporsionalitas, sebab "interpretasi" (penafsiran) tampil sebagai faktor kunci yang memediasi bagaimana norma-norma Syariah dipahami dan diterapkan, baik dalam wilayah hukum keluarga maupun dalam ruang hukum publik yang lebih luas (Demarchi & Lippmann, 2015). Dalam konteks hukum keluarga, misalnya, disoroti adanya variasi antarnegara Muslim yang terutama bersumber pada "perbedaan aplikasi" yang terkait dengan keseimbangan antara Syariah (sebagaimana ditafsirkan oleh mazhab-mazhab pemikiran hukum Islam) dan hukum sekuler. Literatur feminisme Islam bahkan menekankan bahwa problem utama sering kali bukan "Syariah" sebagai norma ideal, melainkan penafsiran hukum dan penyebaran kultur patriarkal yang menghambat realisasi tatanan yang lebih setara dan adil. Dengan demikian, ketika proporsionalitas dipahami sebagai tuntutan agar sanksi disesuaikan dengan bobot pelanggaran dan dibatasi dari ekses, tantangan analitisnya adalah: ukuran "kesepadanan" itu selalu beroperasi melalui perangkat interpretasi dan institusi yang konkret (Demarchi & Lippmann, 2015).

________________________________________

3. Asas Proporsionalitas dalam Teori Hukum Modern: Larangan Ekses, Kesesuaian Tujuan–Cara, dan Tuntutan Hubungan Logis Pelanggaran–Sanksi

Dalam doktrin hukum publik modern, asas proporsionalitas sering dijelaskan sebagai prinsip yang mengharuskan moderasi dalam tindakan negara ketika tindakan itu membatasi atau berdampak negatif pada hak individu (Doria et al., 2021; Santana et al., 2019). Secara lebih operasional, asas tersebut dipaparkan melalui struktur uji yang mencakup: (i) adequação (kesesuaian/ketepatan sarana untuk mencapai tujuan), (ii) necessidade (kebutuhan; tidak adanya alternatif yang lebih ringan tetapi sama efektif), dan (iii) proporcionalidade em sentido estrito (keseimbangan ketat antara beban pembatasan dan hasil yang dicapai) (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021).

Literatur juga menggarisbawahi bahwa bidang "punitivo/sancionador" merupakan arena yang sangat sensitif bagi prinsip ini karena sanksi pada hakikatnya adalah tindakan yang membatasi hak (pembatasan kebebasan, hak, atau bahkan hidup) dan karenanya harus dijaga dari karakter "excessivo" (berlebihan) (Amaral & Gloeckner, 2019; Doria et al., 2021). Bahkan, ditegaskan secara eksplisit bahwa wajah paling tampak dari proporsionalitas dalam hukum sanksi adalah mandat untuk "menyesuaikan sanksi dengan gravitas pelanggaran" dan menghindari hukuman yang berlebihan dibandingkan fakta yang melandasinya (Doria et al., 2021).

Sejalan dengan itu, kajian tentang sanksi dalam rezim penegakan hukum—misalnya dalam konteks sanksi administratif—menuntut adanya hubungan pertalian logis antara infraction (pelanggaran) dan pena (sanksi), disertai individualisasi dan pelarangan hukuman yang bersifat otomatis–acak (Rosário, 2024). Bahkan, doktrin proporsionalitas juga dipahami sebagai ekspresi perlindungan hak-hak fundamental: tindakan negara harus berada "dalam ekstensi dan intensitas yang benar-benar diperlukan" untuk mencapai tujuan sahnya (Rosário, 2024; Santana et al., 2019). Kerangka inilah yang dapat dipakai sebagai "lensa" untuk membaca apakah dan bagaimana praktik pemidanaan/penghukuman yang mengatasnamakan Syariah dapat dipahami sebagai sejalan dengan proporsionalitas—atau justru rentan jatuh pada ekses karena ketidakjelasan norma, absolutisasi hukuman, atau defisit jaminan prosedural (Doria et al., 2021; Moraes, 2021; Pereira, 2007).

________________________________________

4. Spektrum Hukuman dalam Syariah dan Problem "Derajat" Sanksi: dari Hukuman Mati hingga Bentuk-Bentuk Corporal Punishment

Literatur yang disediakan menggambarkan bahwa dalam Syariah terdapat spektrum hukuman yang sangat serius; selain hukuman mati, disebut adanya sanksi seperti pemotongan tangan, pembuangan/pengasingan, penyaliban, pencambukan/dera, dan rajam (Pereira, 2007). Deskripsi ini mengindikasikan bahwa diskursus proporsionalitas dalam konteks Syariah berhadapan langsung dengan pertanyaan mengenai bobot pelanggaran apa yang dianggap dapat membenarkan sanksi yang sangat berat, serta prosedur dan batas apa yang mencegah sanksi itu berubah menjadi tindakan yang melampaui "ukuran yang adil" (Doria et al., 2021; Pereira, 2007; Santana et al., 2019).

Pada titik ini, penting dicatat bahwa Syariah juga dipresentasikan sebagai sistem yang tidak hanya menata urusan legal formal, tetapi juga memuat dimensi moral–spiritual: pelanggaran terhadap yang haram dipahami mengandung risiko psikologis, jasmani, spiritual, dan sosial, dan karena itu Syariah mempreskripsikan sanksi legal dan sosial bagi pelanggar serta menyisakan ancaman hukuman yang berat di kehidupan akhirat (Moraes, 2020). Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa "proporsionalitas" dalam horizon Syariah tidak semata-mata perkara teknis ukuran pidana, tetapi juga terkait dengan kosmologi normatif yang memadukan konsekuensi duniawi dan ukhrawi (Moraes, 2020; Pereira, 2007). Namun, justru karena sanksi dapat mencapai ekstrem (termasuk hukuman mati), literatur menempatkan isu pembatasan dan "perlindungan hidup" sebagai tema kunci dalam menilai kompatibilitas Syariah dengan standar hak asasi manusia (Moraes, 2021; Pereira, 2007).

________________________________________

5. Ta'zir sebagai Ruang Penentuan Sanksi dan Implikasinya bagi Proporsionalitas: "Batas Ekstrem" dan "Upaya Terakhir"

Salah satu elemen paling relevan untuk pembahasan proporsionalitas dalam sumber yang tersedia adalah kategori Ta'zir, yang dijelaskan sebagai bentuk tindak (crimes) yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik oleh Syariah, tetapi tetap dipandang terlarang berdasarkan interpretasi Syariah (Pereira, 2007). Di sini, isu proporsionalitas muncul secara tajam karena "ketidakspesifikan" hukuman pada Ta'zir memberi ruang bagi variasi penetapan sanksi, sehingga kebutuhan akan kriteria pembatas menjadi sangat penting agar sanksi tidak jatuh pada ekses (Doria et al., 2021; Pereira, 2007; Rosário, 2024).

Literatur yang sama menegaskan bahwa untuk Ta'zir, hukuman mati memang dapat digunakan, tetapi "hanya" seharusnya dipakai pada keadaan yang "paling ekstrem" dan sebagai "upaya terakhir" (Pereira, 2007). Pernyataan "upaya terakhir" itu, bila dibaca melalui lensa proporsionalitas modern, paralel dengan elemen necessidade (kebutuhan) dalam uji proporsionalitas: sebuah pembatasan yang paling berat idealnya diambil ketika alternatif yang lebih ringan tidak memadai untuk mencapai tujuan yang sah (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021). Dengan kata lain, sekalipun literatur tidak menyatakan bahwa Ta'zir secara eksplisit memakai terminologi uji proporsionalitas kontemporer, klaim bahwa hukuman mati dalam Ta'zir "hanya untuk keadaan paling ekstrem" dan sebagai "last resort" dapat dipahami sebagai mekanisme internal pembatasan agar respons hukuman tidak melampaui bobot pelanggaran yang ditangani (Doria et al., 2021; Pereira, 2007). Secara konseptual, mekanisme pembatasan semacam ini juga selaras dengan pemahaman proporsionalitas sebagai larangan berlebihan (proibição do excesso) dalam tindakan koersif yang berdampak pada hak dasar, terutama hak hidup (Doria et al., 2021; Santana et al., 2019).

________________________________________

6. Syariah, Hukuman Mati, dan Kompatibilitas dengan Hak Asasi Manusia: Proporsionalitas sebagai Jembatan Konseptual, tetapi Praktik Negara Tidak Seragam

Literatur tentang hubungan Syariah dan hukuman mati menekankan adanya kompleksitas yang tidak dapat direduksi menjadi oposisi biner. Di satu sisi, dipaparkan bahwa banyak negara kontemporer yang menerapkan hukuman mati secara lebih "severe" dan kurang mengindahkan rekomendasi hak asasi manusia adalah negara-negara Muslim yang mempraktikkan Syariah tradisional (Pereira, 2007). Di sisi lain, juga ditegaskan bahwa ada negara-negara yang berusaha mengonsiliasikan spesifik Syariah dengan perlindungan hidup dan martabat manusia sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional (Pereira, 2007).

Lebih jauh, argumen kunci yang dikemukakan adalah bahwa, walaupun pada pandangan awal tampak "irreconcilable", terdapat kompatibilitas yang nyata antara presep hak asasi manusia dan penerapan Syariah, terutama melalui safeguards yang dapat mencegah penerapan hukuman mati dan dalam banyak kasus mendorong abolisi atau setidaknya membatasi hukuman mati sebagai pilihan terakhir (Pereira, 2007). Klaim adanya safeguards yang mengarahkan pada "last resort" menegaskan kembali dimensi proporsionalitas: sanksi paling berat dipagari oleh syarat-syarat yang mempersempit penggunaannya agar tidak menjadi respons standar bagi pelanggaran yang tidak cukup serius (Doria et al., 2021; Pereira, 2007; Santana et al., 2019).

Namun, ketika bergeser pada studi perbandingan tentang Afganistan, Iran, dan Nigeria, terlihat bahwa pengaruh Syariah pada sistem pidana negara dapat berkelindan dengan pola penghukuman yang memuat hukuman mati secara "mandatori" untuk serangkaian situasi, termasuk untuk tindak yang digambarkan sebagai "crimes não hediondos" (bukan kejahatan paling berat/heinous) (Moraes, 2021). Kajian itu juga menyatakan bahwa negara-negara tersebut "reiteradamente" dituduh tidak menyediakan safeguards yang dipromulgasikan oleh hukum internasional (Moraes, 2021). Di titik ini, terdapat tensi yang relevan bagi proporsionalitas: jika hukuman mati menjadi wajib untuk banyak situasi—termasuk yang bukan paling berat—maka relasi keseimbangan antara bobot pelanggaran dan bobot hukuman berisiko terganggu (Doria et al., 2021; Moraes, 2021; Santana et al., 2019).

Meskipun demikian, literatur juga menambahkan nuansa bahwa pada konteks Nigeria, dalam banyak kasus "tampak mungkin" untuk menginkorporasikan proteksi prosedural dan safeguards yang secara tradisional diasosiasikan oleh Syariah tradisional dengan hukuman mati (Moraes, 2021). Variasi ini menguatkan tesis bahwa persoalan proporsionalitas dalam hukum Islam tidak dapat dilekatkan pada "Syariah" sebagai satu entitas monolitik; ia sangat bergantung pada arsitektur hukum positif negara, interpretasi ulama/otoritas, dan kualitas jaminan prosedural dalam praktik (Moraes, 2021; Pereira, 2007).

________________________________________

7. Vague Laws, "Kriteria Islami", dan Risiko Disproposionalitas: Ketika Ketidakjelasan Norma Memperlebar Ruang Ekses

Kajian perbandingan juga mengingatkan bahwa persoalan bukan hanya jenis hukuman, tetapi juga kualitas perumusan hukum. Disebutkan bahwa adanya hukum yang "extremamente vagas" dapat mengakomodasi faksi konservatif dan klerus yang terasosiasi dengan negara untuk menerapkan "critérios islâmicos" versi mereka, yang pada gilirannya dapat memblok akses pada hak-hak sipil (Moraes, 2021). Pernyataan ini relevan bagi proporsionalitas dalam arti yang lebih luas: proporsionalitas bukan hanya ukuran "berat ringannya" hukuman, melainkan juga tuntutan agar pembatasan hak melalui sanksi tidak dijatuhkan secara arbitrer—sesuatu yang berpotensi membesar ketika norma kabur dan membuka ruang diskresi yang tidak terkendali (Doria et al., 2021; Moraes, 2021; Santana et al., 2019).

Dalam teori proporsionalitas modern, kebutuhan akan batas-batas yang dapat diuji (adequação–necessidade–proporcionalidade em sentido estrito) justru berfungsi untuk menahan ekses pembatasan hak dan memastikan bahwa tindakan negara tidak "inconciliável" dengan situasi faktual yang menjadi dasar sanksi (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021). Sementara itu, dalam konteks Syariah, fakta bahwa ia berbasis pada Al-Qur'an, tradisi, dan interpretasi para jurist hingga abad ke-10 menegaskan bahwa penafsiran adalah faktor sistemik, sehingga pertanyaan tentang "batas diskresi" dan "kriteria pembatas" menjadi isu struktural, bukan sekadar teknis (Demarchi & Lippmann, 2015; Moraes, 2021). Dalam horizon itu, penekanan bahwa persoalan bisa terletak pada interpretasi hukum dan kultur patriarkal—bukan semata Syariah sebagai konsep normatif—menjadi penting untuk menjelaskan mengapa hasil penghukuman (termasuk soal proporsionalitas) bisa beragam dan kadang problematik (Moraes, 2021).

________________________________________

8. Menautkan Proporsionalitas Modern dengan Evaluasi Sanksi dalam Konteks Syariah: Kesesuaian, Kebutuhan, dan Keseimbangan Ketat sebagai Perangkat Kritik

Jika proporsionalitas dipahami sebagai perangkat untuk menguji apakah sanksi yang membatasi hak telah (a) tepat untuk tujuan yang sah, (b) benar-benar diperlukan, dan (c) seimbang secara ketat antara beban dan manfaatnya, maka perangkat itu dapat dipakai untuk mengkaji klaim-klaim normatif dan praktik penghukuman yang mengatasnamakan Syariah (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021). Pada level konseptual, prinsip bahwa sanksi harus "diadaptasikan" pada gravitas pelanggaran dan menghindari hukuman berlebihan terhadap fakta yang melandasinya merupakan rumusan eksplisit proporsionalitas dalam konteks punitif (Doria et al., 2021).

Dalam konteks Ta'zir, misalnya, pernyataan bahwa hukuman mati hanya boleh dipakai dalam keadaan paling ekstrem dan sebagai upaya terakhir dapat dibaca sebagai batasan "kebutuhan" dan "keseimbangan" untuk mencegah hukuman paling berat dijadikan respons rutin (Doria et al., 2021; Pereira, 2007). Dalam konteks hubungan Syariah–hak asasi manusia, penekanan bahwa ada safeguards untuk mencegah penerapan hukuman mati dan bahwa Syariah dapat kompatibel dengan perlindungan hidup dan martabat manusia juga dapat ditempatkan dalam logika proporsionalitas sebagai pembatasan ekses dan proteksi hak fundamental (Pereira, 2007; Santana et al., 2019).

Sebaliknya, ketika suatu rezim nasional yang dipengaruhi Syariah menetapkan hukuman mati sebagai mandat untuk berbagai situasi, termasuk untuk tindak yang disebut bukan "hediondo", maka perangkat kritik proporsionalitas akan diarahkan pada pertanyaan: apakah terdapat hubungan logis dan individualisasi yang memadai antara pelanggaran dan sanksi, dan apakah beban pembatasan hak hidup dapat dibenarkan sebagai cara yang "diperlukan" dibanding alternatif yang lebih ringan (Doria et al., 2021; Moraes, 2021; Rosário, 2024). Tambahan lagi, peringatan tentang hukum yang kabur (vague laws) yang memungkinkan pemakaian "kriteria Islami" untuk menutup akses hak sipil akan mendorong evaluasi proporsionalitas pada aspek rasionalitas dan pembatasan diskresi agar sanksi tidak menjadi alat penyempitan hak yang tidak terkendali (Doria et al., 2021; Moraes, 2021; Santana et al., 2019).

Dengan demikian, proporsionalitas dapat diperlakukan sebagai bahasa evaluatif yang menjembatani diskursus: ia tidak menafikan basis religius Syariah, tetapi menyediakan perangkat untuk mengkritik ketika institusionalisasi Syariah bergerak ke arah ekses dan ketidaksetaraan perlindungan hak (Moraes, 2021; Pereira, 2007; Santana et al., 2019).

________________________________________

9. Dimensi Prosedural dan Safeguards: Proporsionalitas Tidak Hanya soal "Berapa Berat Hukuman", tetapi Juga "Bagaimana Hukuman Dijatuhkan"

Walaupun fokus proporsionalitas sering diletakkan pada bobot sanksi, literatur yang tersedia mengisyaratkan bahwa safeguards dan proteksi prosedural merupakan bagian penting dari ekosistem yang menentukan apakah suatu sanksi menjadi proporsional dalam praktik. Dalam pembahasan hukuman mati, disebut bahwa sebagian konteks (misalnya di Nigeria) memperlihatkan kemungkinan penginkorporasian proteksi prosedural dan safeguards yang secara tradisional diasosiasikan Syariah dengan hukuman mati (Moraes, 2021). Sementara itu, dalam kerangka teori jus puniendi negara, ditegaskan bahwa kekuasaan menghukum—baik yudisial maupun administratif—harus sejalan dengan jaminan konstitusional yang bertumpu pada martabat manusia dan due process of law, dengan dua prinsip pengarah utama: razoabilidade dan proporcionalidade (Campos & Melo, 2020).

Dengan demikian, safeguards prosedural dapat dipahami sebagai prasyarat praktis agar proporsionalitas material (kesepadanan pelanggaran–sanksi) tidak runtuh karena kesalahan pembuktian, penilaian yang arbitrer, atau penggunaan kewenangan secara berlebihan (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021; Moraes, 2021). Keterkaitan ini juga paralel dengan konsepsi proporsionalitas sebagai prinsip yang menuntut tindakan negara "moderação" ketika menyentuh ruang hak subjek (Doria et al., 2021), dan sebagai instrumen untuk menghindarkan pembatasan hak yang melampaui "ekstensi dan intensitas yang benar-benar diperlukan" (Santana et al., 2019).

Dalam konteks Syariah sebagai sistem yang bertumpu pada sumber wahyu dan tradisi interpretasi, kualitas prosedur dan safeguards menjadi semakin penting karena variasi interpretasi dapat memengaruhi klasifikasi pelanggaran dan pilihan sanksi (Demarchi & Lippmann, 2015; Moraes, 2021). Dengan kata lain, pembahasan proporsionalitas "menurut hukum Islam" dalam realitas kontemporer tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa Syariah, dalam institusionalisasi negara, berinteraksi dengan teknik legislasi, diskresi pejabat, dan jaminan proses yang dapat menguatkan atau melemahkan kesepadanan pelanggaran–hukuman (Campos & Melo, 2020; Moraes, 2021; Pereira, 2007).

________________________________________

10. Penutup: Proporsionalitas sebagai Prinsip Evaluatif untuk Membaca Pluralitas Penerapan Syariah

Berdasarkan literatur yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa Syariah dipahami sebagai sistem normatif luas yang mengatur kehidupan duniawi dan spiritual (Moraes, 2020; Pereira, 2007) serta berbasis pada Al-Qur'an, tradisi, dan interpretasi para ahli hukum/teolog hingga abad ke-10 (Demarchi & Lippmann, 2015). Pada tataran sanksi, Syariah digambarkan memuat spektrum hukuman yang berat—termasuk hukuman mati dan corporal punishment (Pereira, 2007)—namun juga memuat logika pembatasan pada ruang tertentu, seperti Ta'zir yang mengizinkan hukuman mati hanya pada keadaan paling ekstrem dan sebagai upaya terakhir (Pereira, 2007).

Diskursus kontemporer menunjukkan adanya dua arah yang berjalan simultan: sebagian praktik negara yang dipengaruhi Syariah dituding menerapkan hukuman mati secara mandatori bahkan pada tindak yang bukan paling berat serta kekurangan safeguards (Moraes, 2021), sementara di sisi lain terdapat argumentasi bahwa terdapat kompatibilitas antara Syariah dan hak asasi manusia, terutama melalui safeguards yang menahan penerapan hukuman mati atau mendorong abolisi/last resort (Pereira, 2007).

Dalam situasi demikian, asas proporsionalitas—sebagaimana dipahami dalam teori larangan ekses, uji adequação–necessidade–proporcionalidade em sentido estrito, dan tuntutan hubungan logis pelanggaran–sanksi—dapat berfungsi sebagai bahasa evaluatif untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan yang adil, atau justru menjadi instrumen ekses dan pembatasan hak yang tidak terkendali (Campos & Melo, 2020; Doria et al., 2021; Rosário, 2024). Pada saat yang sama, literatur tentang variasi penerapan Syariah dan kritik bahwa persoalan sering terletak pada interpretasi hukum serta kultur patriarkal mengingatkan bahwa "proporsionalitas menurut hukum Islam" di era modern pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh siapa yang menafsirkan, bagaimana norma diformalkan, dan sejauh mana safeguards—baik substantif maupun prosedural—benar-benar bekerja dalam praktik (Moraes, 2021).

Dengan demikian, keseimbangan antara beratnya pelanggaran dan sanksi—sebagai inti asas proporsionalitas—muncul bukan sebagai slogan abstrak, melainkan sebagai tuntutan yang harus terus diuji pada persilangan antara normativitas Syariah, institusi negara, dan standar perlindungan martabat manusia (Doria et al., 2021; Moraes, 2021; Pereira, 2007; Santana et al., 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amaral, A. J. do, & Gloeckner, R. J. (2019). O neorretribucionismo em matéria punitiva. Novos Estudos Jurídicos, 24(1), 155–178. https://doi.org/10.14210/nej.v24n1.p155-178

Campos, A. C., & Melo, L. C. F. de. (2020). O jus puniendi no processo administrativo disciplinar. Revista do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, 3(1), 9–26. https://doi.org/10.48159/revistadoidcc.v3n1.campos.melo

Demarchi, C., & Lippmann, M. S. (2015). O princípio da shura no direito islâmico: Sinônimo de democracia ou um caminho para democracia no Islã? Revista FSA, 12(2), 94–112. https://doi.org/10.12819/2015.12.2.6

Doria, F. S., Strasser, F. de A. C., & Morong, F. F. (2021). A condução eficiente de um processo administrativo disciplinar como apoio à gestão pública. Colloquium Socialis, 5(1), 01–11. https://doi.org/10.5747/cs.2021.v5.n1.s126

Moraes, T. P. B. de. (2020). Pena de morte e lei islâmica. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, 13(41), 263–277. https://doi.org/10.30899/dfj.v13i41.625

Moraes, T. P. B. de. (2021). O peso do martelo: A pena capital no Afeganistão, no Irã e na Nigéria. Revista Thesis Juris, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.5585/rtj.v10i1.10841

Pereira, F. V. (2007). Limites à imposição de sanções administrativas – Multas pecuniárias tributárias. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, 7(27), 157. https://doi.org/10.21056/aec.v7i27.421

Rosário, J. C. S. do. (2024). Parametrização da dosimetria afeta as sanções disciplinares aplicadas aos militares estaduais do Paraná. Recima21 – Revista Científica Multidisciplinar, 5(2), e524852. https://doi.org/10.47820/recima21.v5i2.4852

Santana, J. V. M., Jesus, K. O. de, & Salgado, V. G. B. (2019). Urso Branco: As correlações entre as teorias absolutas da pena e os obscuros desígnios humanos. Revista Científica do Curso de Direito, (2), 112. https://doi.org/10.22481/rccd.v0i2.4717