01660 - Promissory Estoppel dalam Perspektif Hukum Islam: Konstruksi Fungsional Berbasis Reliance, Dharar, dan Ta'widh

Abstract

This article examines the concept of promissory estoppel from the perspective of Islamic law through a functional construction approach. Promissory estoppel is a legal doctrine in common law tradition that prevents a person from reneging on a promise that has been reasonably relied upon by another party, thereby causing harm. The central question is not merely whether the term is recognized in Islamic jurisprudence (fiqh), but whether its protective function — namely protecting the party harmed due to reasonable reliance on a promise — can be mapped onto the principles, contract structures, and compensation regimes in Islamic law. Through a normative-comparative analysis of relevant literature, this article demonstrates that Islamic law provides a solid normative foundation for assessing the injustice of promise-breaking through the obligation to fulfill promises and the prohibition of betrayal. Contemporary developments in Islamic finance jurisprudence support the view that promises may be treated as binding in modern transactions to protect the interests of the harmed party. The remedial framework in Islamic economic law — particularly ta'widh/dhaman oriented toward real loss compensation and restricted to actual harm (darar) — functionally converges with the reliance loss model in modern promissory estoppel. This article concludes that promissory estoppel according to Islamic law is best understood as a functional equivalent: a mechanism to hold a promisor accountable when unjustified promise-breaking causes real harm to a relying party, with remedies limited to actual losses in accordance with DSN-MUI fatwa standards and the darar-based compensation framework.

Keywords: promissory estoppel, Islamic contract law, ta'widh, darar, reliance loss, pre-contractual liability

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep promissory estoppel dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan konstruksi fungsional. Promissory estoppel merupakan doktrin hukum dalam tradisi common law yang mencegah seseorang mengingkari janji yang secara wajar telah dipercaya dan ditindaklanjuti oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Pertanyaan utama yang dikaji bukan sekadar apakah istilah tersebut dikenal dalam fikih, melainkan apakah fungsi perlindungannya dapat dipetakan ke dalam prinsip, struktur akad, dan rezim ganti rugi dalam hukum Islam. Melalui analisis normatif-komparatif terhadap literatur yang relevan, artikel ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan basis normatif yang kuat melalui kewajiban menepati janji dan larangan pengkhianatan. Perkembangan kontemporer dalam fikih keuangan Islam mendukung pandangan bahwa janji dapat diperlakukan mengikat dalam transaksi modern demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. Kerangka remedial dalam hukum ekonomi syariah — khususnya ta'widh/dhaman yang berorientasi pada kompensasi kerugian riil dan dibatasi pada darar aktual — secara fungsional berkonvergensi dengan model reliance loss dalam promissory estoppel modern. Artikel ini menyimpulkan bahwa promissory estoppel menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai padanan fungsional: suatu mekanisme untuk menahan pihak berjanji agar tidak secara tidak adil mengingkari komitmennya ketika pihak lain telah secara wajar bersandar pada janji tersebut dan mengalami kerugian nyata, dengan remedi yang dibatasi pada kerugian riil sesuai standar fatwa DSN-MUI dan kerangka darar.

Kata Kunci: promissory estoppel, hukum kontrak Islam, ta'widh, darar, reliance loss, tanggung jawab pra-kontraktual

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam doktrin hukum kontrak modern, khususnya tradisi common law, promissory estoppel lazim dipahami sebagai doktrin yang mencegah seseorang menarik kembali atau mengingkari janji ketika janji tersebut secara wajar telah dipercaya dan ditindaklanjuti oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, fokus perlindungannya bukan pada "kontrak yang sudah sempurna terbentuk", melainkan pada keadilan akibat adanya reliance (ketergantungan/penyandaran) pada janji di fase prakontrak atau negosiasi (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2020).

Literatur hukum kontrak kontemporer yang membahas prakontrak menegaskan bahwa pergeseran dari doktrin klasik menuju doktrin kontemporer ditandai oleh perhatian yang lebih kuat pada keadilan dan kepatutan, serta pengakuan bahwa janji-janji prakontrak dapat mempunyai akibat hukum tertentu, khususnya ketika janji tersebut memunculkan pengharapan yang wajar dan telah mendorong tindakan yang menimbulkan kerugian nyata (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2020). Dalam pengembangan tersebut, kompensasi yang sering dipandang lebih selaras secara normatif adalah reliance loss (kerugian nyata) alih-alih expectation loss (keuntungan yang diharapkan), karena pada saat janji itu dilanggar sering kali "secara normatif belum ada perjanjian", tetapi terdapat tindakan yang bertentangan dengan kepatutan yang menimbulkan kerugian faktual (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2020).

Karena itu, ketika pertanyaan diajukan mengenai promissory estoppel menurut hukum Islam, isu kuncinya bukan sekadar apakah istilah tersebut dikenal dalam fikih, melainkan apakah fungsi perlindungannya — yakni melindungi pihak yang dirugikan akibat reliance yang wajar pada janji — dapat dipetakan ke dalam prinsip, struktur akad, dan rezim ganti rugi dalam hukum Islam dan/atau hukum ekonomi syariah yang berlaku, misalnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Asih & Wijanarko, 2021; Asnawi, 2018).

________________________________________

II. Fondasi Normatif Hukum Islam: Kewajiban Menepati Janji, Larangan Pengkhianatan, dan Orientasi Keadilan

Sejumlah rujukan yang membahas hukum Islam dalam konteks kontrak menempatkan penepatan janji sebagai norma etis-yuridis yang penting. Dalam pembahasan pelanggaran perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok, ditegaskan bahwa Islam memerintahkan untuk memenuhi janji dan bahwa janji "pasti diminta pertanggungjawabannya" — dirujukkan kepada Q.S. Al-Isra': 34 — sehingga pengingkaran janji dipahami sebagai perbuatan tercela yang merusak kepercayaan dan berpotensi menimbulkan kekacauan (Susetya et al., 2018).

Pada level prinsip akad, diskursus konsep dan prinsip akad menegaskan bahwa Islam menghendaki kejujuran dalam perjanjian dan tidak mengingkari janji, sekaligus menautkannya dengan perintah pemenuhan akad yang dirujukkan pada Q.S. Al-Ma'idah: 1 (Purnamasari et al., 2023). Masih dalam kerangka yang sama, rujukan tersebut menekankan adanya kaidah/hadis yang sering dikutip dalam literatur akad, yakni "orang-orang muslim terikat pada syarat-syarat (janji-janji) mereka", serta kaidah bahwa pada dasarnya akad adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya mengikuti apa yang mereka ikatkan melalui janji (Purnamasari et al., 2023).

Dengan demikian, dari sisi nilai dasar, hukum Islam menyediakan basis yang kuat untuk menilai bahwa mengundurkan diri dari janji yang telah menimbulkan ekspektasi wajar dan kerugian pada pihak lain adalah masalah keadilan yang serius, selaras dengan orientasi hukum Islam untuk mencegah mudarat/kerugian dan menjaga keadilan dalam muamalah (Purnamasari et al., 2023; Susetya et al., 2018).

Namun, fondasi normatif tersebut perlu dibaca bersama struktur pembentukan akad dalam fikih. Artinya, meskipun "menepati janji" merupakan prinsip moral-yuridis yang kuat, pertanyaan yuridis lanjutannya adalah: kapan "janji" diperlakukan sebagai komitmen yang dapat dipaksakan (enforceable) dan kapan ia diperlakukan sebagai komitmen moral yang belum melahirkan konsekuensi hukum setara kontrak? Nuansa inilah yang menjadi ruang analisis utama ketika memetakan fungsi promissory estoppel ke dalam hukum Islam (Asih & Wijanarko, 2021; Cahyani et al., 2021).

________________________________________

III. Janji versus Akad: Mengapa Tidak Setiap Janji Otomatis Menjadi Kontrak dalam Hukum Islam

Salah satu perbedaan penting yang dicatat dalam kajian perbandingan "kedudukan janji" adalah bahwa dalam pemahaman tertentu hukum Islam membedakan antara janji dan kontrak, di mana kontrak tidak semata-mata dibentuk oleh janji, melainkan oleh bentuk persetujuan/keizinan yang dicapai melalui mekanisme tawaran dan penerimaan (offer–acceptance) (Asih & Wijanarko, 2021). Literatur perbandingan fikih mengenai akad juga menunjukkan bahwa akad dipahami sebagai kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, dan pembahasan rukun akad dalam mazhab-mazhab menegaskan adanya perangkat konseptual yang ketat untuk menentukan kapan sebuah transaksi sudah menjadi akad yang sah dan berakibat hukum (Cahyani et al., 2021).

Dalam konteks praktik muamalah tertentu, juga ditekankan bahwa akad/perjanjian dalam hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat, dengan pembedaan antara rukun (unsur yang harus ada) dan syarat (ketentuan yang melekat pada rukun-rukun tersebut) (Kasim, 2022). Struktur ini menjelaskan mengapa, dalam sebagian keadaan, sebuah "janji" pada fase awal, misalnya negosiasi, dapat dipandang belum mencapai status akad, sehingga secara konseptual hukum Islam dapat berbeda dari sistem yang lebih mudah mengkonstruksi liability hanya dari janji prakontrak (Asih & Wijanarko, 2021; Cahyani et al., 2021; Kasim, 2022).

Nuansa tersebut tampak pada contoh "janji menikahi" dalam konteks khitbah/peminangan. Kajian mengenai pembatalan khitbah menyimpulkan bahwa sebelum adanya akad nikah, khitbah tidak mengikat dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, meskipun pembatalannya tetap dituntut dilakukan secara baik agar kehormatan dan silaturahim terjaga (Hibatullah, 2024). Contoh ini memperlihatkan bahwa dalam area tertentu, hukum Islam membedakan secara tegas antara komitmen pra-akad dan akad final, yang relevan ketika promissory estoppel ingin dipakai untuk "mengunci" janji-janji pada fase prakontrak (Asih & Wijanarko, 2021; Hibatullah, 2024).

Dengan kata lain, untuk memformulasikan "padanan" promissory estoppel, analisis hukum Islam harus mengidentifikasi pintu masuk normatif lain selain menyamakan janji prakontrak dengan akad final.

________________________________________

IV. Ruang Ijtihad Kontemporer: Janji sebagai Komitmen Mengikat demi Perlindungan Pihak yang Dirugikan

Meskipun terdapat pandangan bahwa janji dalam hukum Islam pada dasarnya non-binding, kajian tentang kedudukan janji dalam kontrak keuangan Islam mencatat adanya perkembangan: sarjana-sarjana syariah modern mengusulkan bahwa janji dalam kontrak perbankan/keuangan Islam modern juga bersifat mengikat, terutama karena pengikatan itu dipandang melindungi kepentingan para pihak dan menghindari konflik dengan rezim kontrak positif (Asih & Wijanarko, 2021). Kajian tersebut juga menyebut praktik lembaga keuangan/perbankan Islam yang menggunakan janji mengikat dan dapat ditegakkan di pengadilan ketika ada pihak yang memungkiri janji sehingga pihak lain menanggung kerugian dan menuntut pampasan/ganti rugi (Asih & Wijanarko, 2021).

Di titik ini, terlihat konvergensi fungsional dengan promissory estoppel: bukan karena istilahnya identik, melainkan karena hukum Islam kontemporer dalam konteks transaksi modern dapat mengembangkan doktrin yang menjadikan janji mengikat secara terbatas untuk mencegah kerugian pihak yang reliance (Asih & Wijanarko, 2021).

Akan tetapi, kerangka ini menuntut disiplin metodologis: jika janji diperlakukan mengikat, maka remedi (ganti rugi) juga harus selaras dengan prinsip syariah, terutama pembatasan agar kompensasi tidak berubah menjadi instrumen yang menyerupai riba atau mengambil keuntungan di atas kerugian nyata (Fuddin & Islami, 2024; Nugroho, 2022). Di sinilah perangkat ta'widh/ganti rugi dan "kerugian riil" menjadi krusial sebagai guardrail syariah yang membedakan "kompensasi karena kerugian nyata" dari "keuntungan tambahan" (Fuddin & Islami, 2024; Purba et al., 2023).

________________________________________

V. Kerangka Remedial dalam Hukum Ekonomi Syariah: Ganti Rugi (Ta'widh/Dhaman), Darar, dan Pembatasan pada Kerugian Riil

Dalam literatur yang membahas konsekuensi kontraktual, hukum ekonomi syariah (KHES) menegaskan bahwa ketika rukun akad terpenuhi, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi sanksi sebagaimana Pasal 38 KHES, yang mencakup antara lain pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau biaya perkara (Purba et al., 2023). Kajian tentang iqalah dalam e-commerce juga mengutip ketentuan KHES mengenai sanksi bagi pihak yang ingkar janji, yakni antara lain pembayaran ganti rugi dan pembatalan akad (Nugroho, 2022). Dalam konteks ini, "ingkar janji" diposisikan sebagai peristiwa yang menimbulkan konsekuensi yuridis, sehingga secara institusional hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengoreksi kerugian akibat pelanggaran komitmen dalam hubungan akad (Nugroho, 2022; Purba et al., 2023).

Lebih mendasar lagi, beberapa rujukan menjelaskan konsep ganti rugi dalam Islam melalui terminologi dan parameter kerugian. Kajian mengenai pembeda unsur wanprestasi dan penipuan mencatat definisi ta'wid/ta'widh sebagai kompensasi untuk menutup kerugian akibat pelanggaran atau kekeliruan, serta menekankan bahwa unsur penting dalam penetapan ganti rugi adalah darar (kerugian) pada subjek, yang dapat menyangkut fisik, harta/barang, jasa, maupun kerusakan yang bersifat moral/perasaan (Purba et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian perjanjian iklan menurut hukum Islam menyebut bahwa dalam hukum Islam dikenal ganti rugi (dhaman), dan penetapannya menitikberatkan pada unsur dharar/kerugian pada subjek yang dirugikan (Sopamena, 2021).

Literatur perbandingan mengenai hakikat ganti rugi (dhaman) juga menegaskan bahwa konsep ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban untuk mengganti kerugian pada pihak yang dirugikan, termasuk kerugian material maupun immaterial, dan bahkan dapat muncul pada fase pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual (Ikbar, 2020). Klaim-klaim ini penting karena promissory estoppel pada intinya adalah mekanisme untuk menanggapi kerugian akibat reliance, sehingga perangkat "darar–dhaman/ta'widh" menyediakan jalur konseptual untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat pengingkaran komitmen, termasuk ketika masalahnya terjadi sebelum akad final (pra-kontraktual) (Ikbar, 2020; Purba et al., 2023).

Yang sangat relevan dengan promissory estoppel adalah pembatasan bentuk kerugian yang dapat ditagihkan. Kajian kontrak ijarah yang mengutip Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menegaskan bahwa ta'widh hanya boleh dikenakan kepada pihak yang sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, serta bahwa besarnya ta'widh harus sesuai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami, bukan potential loss atau opportunity loss (Fuddin & Islami, 2024). Kajian tentang fatwa DSN MUI terkait denda dan ganti rugi pada skema KPR syariah juga menegaskan standar serupa: ganti rugi yang diakui sebagai pendapatan bank harus sesuai kerugian riil, bukan kerugian yang diperkirakan (potential loss), dan pengenaan ta'widh dibatasi pada situasi kelalaian/sengaja yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian (Pangaribuan, 2019). Bahkan, kajian mengenai praktik ta'widh pada produk pembiayaan pegadaian syariah menegaskan kembali bahwa besarnya ganti rugi harus sesuai kerugian riil (real loss) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (Hanifah et al., 2024).

Pembatasan pada "kerugian riil" ini sejalan secara fungsional dengan promissory estoppel versi modern yang cenderung memberi kompensasi reliance loss (kerugian nyata) alih-alih expectation loss (keuntungan yang diharapkan) ketika belum ada kontrak final (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2020).

________________________________________

VI. Menjembatani Promissory Estoppel dan Hukum Islam: Konstruksi Fungsional Berbasis Reliance, Dharar, dan Ta'widh (Real Loss)

Jika promissory estoppel didefinisikan sebagai perlindungan terhadap pihak yang secara wajar mempercayai janji dan bertindak atas dasar janji itu sehingga mengalami kerugian, maka titik temu paling dekat dengan hukum Islam berdasarkan sumber yang tersedia adalah: (i) norma pemenuhan janji dan larangan pengingkaran yang merusak kepercayaan (Purnamasari et al., 2023; Susetya et al., 2018); (ii) pengembangan kontemporer yang memungkinkan janji dipandang mengikat dalam transaksi modern untuk melindungi kepentingan para pihak (Asih & Wijanarko, 2021); (iii) rezim ganti rugi syariah (ta'widh/dhaman) yang berorientasi pada kompensasi kerugian (darar) dan dibatasi pada kerugian riil (Fuddin & Islami, 2024; Pangaribuan, 2019; Purba et al., 2023).

Secara konseptual, kerangka ini dapat dipahami sebagai "promissory estoppel versi syariah" bukan dalam arti adopsi terminologi common law, melainkan sebagai doktrin pertanggungjawaban atas pengingkaran komitmen (janji) yang memicu reliance dan darar, dengan remedi berupa ta'widh berbasis real loss (Asih & Wijanarko, 2021; Fuddin & Islami, 2024; Purba et al., 2023).

Konstruksi demikian juga koheren dengan dinamika hukum kontrak kontemporer yang mengakui fase prakontrak dan menilai pelanggaran janji prakontrak sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan sehingga memunculkan kewajiban mengganti kerugian nyata (reliance loss) (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2020). Dalam ranah syariah, rambu utamanya adalah memastikan kompensasi tidak melampaui kerugian nyata dan tidak berubah menjadi keuntungan tambahan; pembatasan ini eksplisit dalam rujukan yang menggarisbawahi larangan pengenaan ta'widh atas opportunity loss/potential loss (Fuddin & Islami, 2024; Pangaribuan, 2019).

Dengan demikian, apabila janji prakontrak dipandang mengikat secara terbatas sebagaimana usulan sarjana modern untuk transaksi perbankan/keuangan Islam, maka mekanisme perlindungannya dapat diarahkan pada pemulihan kerugian nyata yang timbul karena reliance, bukan pemenuhan "keuntungan yang diharapkan" sebagaimana expectation interest (Asih & Wijanarko, 2021; Asnawi, 2018; Fuddin & Islami, 2024).

________________________________________

VII. Remedi yang Mungkin: Quantum Meruit, Ta'widh Real Loss, dan Sanksi KHES serta Batasannya

Kajian perbandingan kedudukan janji dalam undang-undang Islam menyebut bahwa meskipun janji dalam hukum Islam bukan kontrak, hukum membolehkan pihak yang dirugikan menuntut jumlah kerugian yang dialaminya melalui mekanisme quantum meruit, yakni ganti rugi yang patut diterima berdasarkan kerja-kerja yang telah dijalankan (Asih & Wijanarko, 2021). Pada saat yang sama, rujukan tersebut menegaskan bahwa bank tidak boleh menuntut ganti rugi melebihi kerugian sebenar yang ditanggungnya (Asih & Wijanarko, 2021). Dua pernyataan ini penting sebagai penyeimbang: ada ruang untuk memberi pemulihan atas reliance/kontribusi nyata, tetapi tetap dalam batas kerugian aktual.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia, KHES menyediakan daftar sanksi atas ingkar janji, antara lain ganti rugi dan pembatalan akad (Nugroho, 2022; Purba et al., 2023). Meski KHES bekerja terutama dalam konteks adanya akad atau setidaknya relasi yang dinilai sebagai "akad/perjanjian" dalam rezim ekonomi syariah, literatur tentang hakikat ganti rugi menegaskan bahwa dhaman dapat relevan pada fase pra-kontraktual, yang secara konseptual membuka ruang untuk melihat tanggung jawab atas kerugian yang timbul sebelum kontrak final (Ikbar, 2020).

Dalam konteks praktik lembaga keuangan syariah, pembatasan ta'widh pada real loss dan syarat adanya penyimpangan/kelalaian menjadi pedoman penting (Fuddin & Islami, 2024; Pangaribuan, 2019), termasuk perdebatan implementatif ketika praktik mencantumkan besaran ta'widh di awal akad, padahal fatwa menyatakan besaran tidak boleh dicantumkan dalam akad (Hanifah et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat juga catatan mengenai perbedaan pendapat ulama dalam penerapan klausul denda/ganti rugi. Kajian fatwa DSN MUI tentang denda dan ganti rugi pada KPR syariah menyatakan terdapat dua pendapat: sebagian menilai penerapan klausul tersebut sesuai syariah karena bertujuan mendisiplinkan nasabah dan menutup kerugian perusahaan, sementara sebagian lain tidak sepakat karena fatwa tidak mencantumkan kriteria secara spesifik dan ada kondisi tertentu yang membuat nasabah terkendala pembayaran (Pangaribuan, 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa "padanan promissory estoppel" dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari debat tentang desain kriteria, proporsionalitas, dan kehati-hatian agar kompensasi tidak melanggar prinsip syariah (Fuddin & Islami, 2024; Hanifah et al., 2024; Pangaribuan, 2019).

________________________________________

VIII. Instrumen Preventif dalam Transaksi Syariah: Uang Muka (Urbun) sebagai Pengaman Kerugian ketika Transaksi Dibatalkan

Dalam konteks pembiayaan murabahah, kajian tentang down payment (urban/panjar) menunjukkan bahwa fatwa DSN mengatur mekanisme ketika nasabah membatalkan pembelian: uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan, dan jika tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya. Tulisan tersebut menilai bahwa konsep uang muka dalam fatwa DSN lebih cocok dipahami sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan daripada urban dalam literatur fikih klasik (Huda & Nadir, 2023).

Pengaturan ini secara fungsional relevan dengan promissory estoppel karena menegaskan logika yang sama: ketika salah satu pihak menimbulkan reliance, misalnya bank menahan/menyediakan barang dan memproses pembelian, dan pihak lain membatalkan, maka kompensasi diarahkan untuk menutup kerugian nyata yang timbul, bukan untuk memberikan keuntungan tambahan (Huda & Nadir, 2023). Dengan kata lain, urban/DP dapat dipahami sebagai teknik ex ante untuk menginternalisasi risiko reliance dan mencegah pengingkaran komitmen tanpa tanggung jawab (Huda & Nadir, 2023).

________________________________________

IX. Formulasi Konseptual: Syarat-Syarat "Promissory Estoppel" yang Kompatibel dengan Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang ada, formulasi "promissory estoppel menurut hukum Islam" paling aman secara evidensial adalah menjadikannya sebagai konstruksi fungsional (bukan transplantasi istilah), dengan unsur yang dijaga oleh prinsip-prinsip syariah sebagai berikut.

Pertama, harus ada janji/komitmen yang menimbulkan pengharapan pada pihak lain, dan pengingkaran janji dipandang melanggar etika pemenuhan janji yang ditekankan oleh nash dan prinsip akad — yakni pemenuhan janji/akad dan larangan pengkhianatan (Purnamasari et al., 2023; Susetya et al., 2018).

Kedua, harus ada tindakan pihak penerima janji yang didorong oleh kepercayaan pada janji tersebut, dan tindakan itu menimbulkan darar (kerugian) yang dapat dinilai sebagai kerugian yang perlu dipulihkan, baik material maupun bentuk lain yang diakui sebagai darar (Ikbar, 2020; Purba et al., 2023).

Ketiga, remedi yang diberikan harus dibatasi pada ta'widh/dhaman berbasis kerugian riil, bukan opportunity loss/potential loss, sejalan dengan standar fatwa DSN dan pembahasan ganti rugi dalam transaksi lembaga keuangan syariah (Fuddin & Islami, 2024; Hanifah et al., 2024; Pangaribuan, 2019).

Keempat, dalam konteks kontemporer, misalnya perbankan/keuangan Islam, terdapat dasar konseptual dari sarjana modern untuk memperlakukan janji sebagai mengikat demi perlindungan kepentingan pihak yang dirugikan, sekaligus menjaga konsistensi dengan praktik dan kebutuhan transaksi modern (Asih & Wijanarko, 2021).

Formulasi ini juga memungkinkan untuk menjaga perbedaan penting: pada bidang tertentu, misalnya khitbah, janji pra-akad memang dipahami tidak mengikat secara hukum dan tidak melahirkan konsekuensi seperti akad final, meskipun tetap ada tuntutan etika pembatalan secara baik (Hibatullah, 2024). Karena itu, "promissory estoppel menurut hukum Islam" tidak identik dengan klaim bahwa semua janji pra-akad otomatis dapat dipaksakan, melainkan menunjuk pada ruang tertentu, terutama muamalah modern, di mana janji dapat dipandang mengikat secara terbatas dan memunculkan kewajiban pemulihan kerugian nyata ketika dilanggar (Asih & Wijanarko, 2021; Fuddin & Islami, 2024; Ikbar, 2020).

________________________________________

X. Penutup

Dengan bertumpu pada sumber-sumber yang tersedia, promissory estoppel menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai padanan fungsional: suatu mekanisme untuk menahan pihak yang berjanji agar tidak secara tidak adil mengingkari komitmennya ketika pihak lain telah secara wajar bersandar pada janji tersebut dan mengalami kerugian. Fondasi normatifnya berakar pada tuntutan pemenuhan janji/akad dan larangan pengingkaran janji (Purnamasari et al., 2023; Susetya et al., 2018), sementara pengembangan kontemporer menunjukkan adanya dukungan agar janji tertentu, khususnya dalam transaksi modern, diperlakukan mengikat demi melindungi kepentingan para pihak (Asih & Wijanarko, 2021).

Remedinya, agar kompatibel dengan syariah, diarahkan pada kompensasi kerugian riil (ta'widh/dhaman) dan bukan keuntungan yang diharapkan, sejalan dengan pembatasan yang ditegaskan dalam fatwa DSN serta kerangka darar sebagai basis penetapan ganti rugi (Fuddin & Islami, 2024; Hanifah et al., 2024; Pangaribuan, 2019; Purba et al., 2023). Walaupun demikian, sumber-sumber juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait implementasi denda/ganti rugi dan kebutuhan kriteria yang lebih jelas agar perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tidak berubah menjadi beban yang tidak adil atau menyimpang dari prinsip syariah (Hanifah et al., 2024; Pangaribuan, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi hukum nota kesepahaman sebagai perikatan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Supremasi Hukum, 17(1), 78–93. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1174

Asnawi, M. (2018). Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 55. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68

Cahyani, N. L. A. R., Budlarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan hukum bagi perusahaan leasing terhadap debitur wanprestasi. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 254–259. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3318.254-259

Fuddin, A., & Islami, T. A. (2024). Praktik wanprestasi pada perjanjian jual beli motor bekas di Dusun Menganto Kabupaten Jombang. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 15(1), 25–35. https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.98

Hanifah, H., Natalia, D., & Basit, Y. A. (2024). Pembiayaan syariah kredit sepeda motor dalam perspektif pelaksanaan perjanjian leasing. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12(1), 225. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.14265

Hibatullah, M. F. (2024). Akibat hukum wanprestasi perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 67–73. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167

Huda, R. N. N., & Nadir, Moch. I. (2023). Upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Journal Sains Student Research, 1(2), 895–904. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332

Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut hukum Islam dan hukum positif. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25

Kasim, A. (2022). Analisis iqalah pada e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 25. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1979

Kurniawan, O., Zurnetti, A., & Suharizal, S. (2020). Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli online (e-commerce) yang mengarah pada tindak pidana penipuan. Jurnal Syntax Transformation, 1(7), 353–358. https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Pangaribuan, T. M. P. (2019). Permasalahan penerapan klausula pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait hak menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 443. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012

Purba, B., Purba, D. T., Sinaga, E. N. M. br, & Daniel, H. (2023). Aspects of justice in business contracts force majeure study on franchise agreements in the Covid-19 period. Indonesian Journal of Advanced Research, 2(7), 889–900. https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4613

Purnamasari, H., Imaniyati, N. S., & Makmur, M. (2023). Perlindungan hukum bagi pembeli tiket dalam konser musik KV Fest yang diselenggarakan oleh promotor festival Kultvizion berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bandung Conference Series Law Studies, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4938

Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan hukum MoU dari segi hukum perjanjian. Batulis Civil Law Review, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451

Susetya, I. G. P. H., Diantha, I. M. P., & Landra, P. T. C. (2018). Adaptasi doktrin promissory estoppel dalam penyelesaian ganti rugi pada tahap pra kontrak pada hukum kontrak di Indonesia. Acta Comitas, 3(1), 105. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p08