01615 - Peradilan Tata Usaha Negara: Mengadili Sengketa Antara Warga Negara Dengan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) in Indonesia's legal system is positioned as a mechanism of judicial oversight over governmental administrative actions/decisions that potentially harm citizens, while simultaneously serving as a corrective instrument to ensure governance operates in accordance with law and principles of good governance. From the perspective of Islamic law—particularly siyāsah qaḍā'iyyah and the history of Islamic judicial institutions—the function of resolving disputes between citizens and rulers finds its historical-conceptual equivalent in the institution of wilāyat al-maẓālim/niẓām al-maẓālim, which aims to protect citizens' rights and effectively resolve disputes between rulers and the governed. This article synthesizes the concepts, authority, and dynamics of the PTUN in adjudicating citizen-versus-administrative official disputes under Indonesian positive law, and examines its relevance within the Islamic legal framework through the lens of power control and the protection of citizens' rights from arbitrary actions (ẓulm).

Keywords: State Administrative Court; Administrative Dispute; Wilāyat al-Maẓālim; Siyāsah Qaḍā'iyyah; Good Governance

________________________________________

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan/keputusan administrasi pemerintahan yang berpotensi merugikan warga, sekaligus sarana koreksi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam perspektif hukum Islam—khususnya siyāsah qaḍā'iyyah dan sejarah kelembagaan peradilan Islam—fungsi penyelesaian sengketa antara rakyat dan penguasa memiliki padanan historis-konseptual melalui institusi wilāyat al-maẓālim/niẓām al-maẓālim yang bertujuan melindungi hak rakyat serta menyelesaikan sengketa antara penguasa dan rakyat secara efektif. Artikel ini mensintesis konsep, kewenangan, dan dinamika PTUN dalam mengadili sengketa warga versus pejabat TUN menurut hukum positif Indonesia, lalu merelevansikannya dengan kerangka hukum Islam melalui pembacaan fungsi kontrol terhadap kekuasaan dan perlindungan hak warga dari tindakan sewenang-wenang (ẓulm).

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara; Sengketa Administrasi; Wilāyat al-Maẓālim; Siyāsah Qaḍā'iyyah; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

________________________________________

1. Pendahuluan: Sengketa Warga Negara versus Pejabat TUN dan Urgensi Peradilan Administrasi

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, negara—melalui badan/pejabat administrasi—kerap mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pada titik inilah sengketa dapat muncul ketika keputusan itu dipandang tidak selaras dengan kepentingan umum atau merugikan individu/badan hukum (Seipul et al., 2024). Keberadaan PTUN dipahami sebagai bagian dari komitmen negara hukum untuk menyediakan akses keadilan bagi warga yang dirugikan oleh keputusan/tindakan administrasi, sekaligus sebagai instrumen kontrol agar pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan (Dahlan & Chandra, 2021; HR et al., 2018; Zamzami & Muslim, 2023). Literatur juga menegaskan bahwa PTUN menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pemerintah dan diharapkan menopang terwujudnya pemerintahan yang baik serta transparan (Putrijanti, 2017; Putrijanti et al., 2018; Seipul et al., 2024).

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan warga terhadap tindakan administrasi tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian sengketa semata, tetapi juga sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengadilan yang merdeka dan imparsial (Dahlan & Chandra, 2021; Seipul et al., 2024; Supraptiningsih, 2019). Di titik ini, beberapa kajian memasukkan konsep nomokrasi Islam—sebagai salah satu tipologi konseptual negara hukum—untuk menegaskan pentingnya pilar kekuasaan kehakiman dalam menjamin keterikatan penguasa pada hukum dan keadilan (Dahlan & Chandra, 2021; Prasetyo et al., 2021). Karena itu, membahas peradilan tata usaha negara menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan dua lapis: (i) memaparkan bagaimana PTUN mengadili sengketa warga versus pejabat TUN dalam hukum positif Indonesia; dan (ii) mengkaji relevansinya dengan gagasan siyāsah qaḍā'iyyah serta institusi wilāyat al-maẓālim yang secara historis diarahkan untuk melindungi rakyat dari kezaliman penguasa (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017; Safitri & Wibowo, 2023).

________________________________________

2. Kedudukan dan Fungsi PTUN dalam Sistem Peradilan Indonesia

PTUN dipahami sebagai lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Secara organisatoris, PTUN berada dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung—bersama peradilan umum, agama, dan militer (Astomo, 2018; Chayani, 2023; Subihat, 2019). Sebagai lembaga peradilan khusus, PTUN memiliki kekhususan karena objek yang diadilinya dibatasi pada sengketa tata usaha negara. Konsekuensinya, ruang lingkup kewenangan PTUN tidak dapat dicampur-adukkan dengan lingkungan peradilan lain (Jaelani, 2020; Subihat, 2019; Sugita, 2024).

Kajian mengenai karakter sistem peradilan Indonesia juga menunjukkan kekhasan: dari sisi struktur organisasi, sistem ini cenderung dekat pada pola unity of jurisdiction dengan puncak pada Mahkamah Agung, tetapi dari sisi prinsip dan tata cara penyelesaian sengketa administratif memperlihatkan ciri yang dekat dengan tradisi duality of jurisdiction (Chayani, 2023; Umar, 2018). Fungsi PTUN dalam banyak literatur ditekankan sebagai alat kontrol terhadap tindakan hukum pemerintah: PTUN bertindak sebagai pengawas yudisial agar keputusan/tindakan pejabat administrasi tidak melanggar hukum dan tidak merugikan hak warga (Maridjo, 2021; Seipul et al., 2024; Zamzami & Muslim, 2023).

Sejalan dengan itu, tujuan penyelenggaraan PTUN sering dirumuskan sebagai perlindungan warga dari tindakan sewenang-wenang pejabat dalam rangka pembinaan dan penertiban aparatur agar bertindak sesuai peraturan perundang-undangan (Dahlan & Chandra, 2021; Kartini & Kusyandi, 2021; Supraptiningsih, 2019). Dengan demikian, sejak awal PTUN diposisikan sebagai ruang adjudikasi yang menyeimbangkan relasi negara-warga ketika muncul konflik akibat penggunaan kewenangan pemerintahan (Ananda, 2023; Seipul et al., 2024; Umar, 2018).

________________________________________

3. Objek dan Subjek Sengketa: Definisi Sengketa TUN dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Hukum positif Indonesia mendefinisikan sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara—baik di pusat maupun di daerah—sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (HR et al., 2018; Sa'adah & Wibawa, 2023; Sugita, 2024). Definisi ini menegaskan dua unsur sentral dalam konteks mengadili sengketa antara warga negara dengan pejabat TUN: pertama, subjek bersengketa harus vis-à-vis antara warga (orang/badan hukum perdata) melawan badan/pejabat TUN; kedua, sengketa lahir karena tindakan formal administrasi berupa keputusan tata usaha negara (Pratama et al., 2021; Sa'adah & Wibawa, 2023; Wahyuni & Wibowo, 2023).

Sejumlah tulisan kemudian merumuskan unsur subjek-objek sengketa itu sebagai titik pangkal kompetensi absolut PTUN, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, PTUN dapat dinyatakan tidak berwenang secara absolut (Ermawati, 2024; Pratama et al., 2021; Wahyuni & Wibowo, 2023). Objek klasik sengketa PTUN adalah KTUN yang dipahami sebagai penetapan tertulis oleh badan/pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Sa'adah & Wibawa, 2023; Subihat, 2019; Zamzami & Muslim, 2023).

Karakter "konkret, individual, final" banyak diulang sebagai parameter yang membedakan KTUN dari tindakan normatif lain, sekaligus menjadi filter apakah suatu produk administrasi dapat digugat di PTUN (Harjiyatni, 2020; Pratama et al., 2021; Sa'adah & Wibawa, 2023). Dalam konstruksi ini, warga negara yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis untuk meminta pembatalan atau pernyataan tidak sah atas KTUN tersebut, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Amriani & Sewang, 2019; Harahap, 2020; Nursafitri & Santoso, 2024).

Namun, perkembangan pascalahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dipotret sebagai perluasan makna dan objek sengketa administratif, sehingga PTUN tidak semata-mata berhadapan dengan KTUN dalam arti sempit menurut UU PTUN, melainkan juga menghadapi rezim yang memperluas jangkauan objek dan kewenangan mengadili (Asimah et al., 2020; Heriyansyah, 2017; Putri et al., 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa perubahan makna KTUN melalui Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan memunculkan persoalan teoretik karena perubahan tersebut tidak dilakukan melalui perubahan langsung UU PTUN. Hal ini berdampak pada perluasan kompetensi absolut PTUN, termasuk terhadap tindakan administrasi tertentu yang sebelumnya berada pada rezim peradilan umum (Arwanto, 2017; Heriyansyah, 2017; Tohadi et al., 2019). Dengan demikian, batas "warga versus pejabat TUN" tetap fundamental, tetapi "apa yang dapat disengketakan" mengalami dinamika yang menciptakan perluasan sekaligus potensi ambiguitas kompetensi (HR et al., 2018; Tohadi et al., 2019; Wairocana et al., 2021).

________________________________________

4. Prosedur Penyelesaian: Upaya Administratif dan Gugatan ke PTUN

Dalam rezim penyelesaian sengketa administrasi, terdapat jalur upaya administratif—yakni penyelesaian dalam ranah administrasi pemerintahan—dan jalur litigasi melalui gugatan ke PTUN (Jhoniansyah, 2023; Khoiriyyah, 2022; Patawari, 2019). Kerangka ini dipahami sebagai upaya menempatkan peradilan sebagai sarana terakhir ketika koreksi internal administrasi tidak menyelesaikan sengketa, sekaligus mendorong pejabat pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keputusan/tindakannya (Candra et al., 2023; Hudoprakoso, 2022; Seipul et al., 2024). Sejumlah kajian menegaskan bahwa setelah hadirnya pengaturan upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan dan pedoman Mahkamah Agung, pengadilan pada prinsipnya baru berwenang memeriksa sengketa administrasi setelah upaya administratif ditempuh/di-exhaust (Candra et al., 2023; Hudoprakoso, 2022; Parlina, 2021).

Dalam konteks implementasi, PERMA No. 6 Tahun 2018 dipahami "merombak" tatanan sebelumnya karena menegaskan kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Konsekuensinya, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila penggugat belum menempuh upaya tersebut (Bima, 2023; Hudoprakoso, 2022; Parlina, 2021). Literatur juga menyoroti sisi problematik: kewajiban ini dapat memperpanjang proses sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berpotensi tidak tercapai—terlebih jika upaya administratif tidak diselesaikan secara serius oleh pemerintah (Candra et al., 2023; Hudoprakoso, 2022; Parlina, 2021).

Pada sisi lain, kajian tentang tenggang waktu menegaskan bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif, sebagai upaya menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik (Kadir et al., 2022; Parlina, 2021). Dinamika ini memperlihatkan bahwa mengadili sengketa warga versus pejabat TUN dalam praktik modern tidak hanya bergantung pada definisi objek sengketa, tetapi juga pada prasyarat prosedural yang menentukan akses warga ke PTUN (Hudoprakoso, 2022; Kadir et al., 2022; Parlina, 2021).

________________________________________

5. Perluasan Kompetensi PTUN: Tindakan Faktual, Penyalahgunaan Wewenang, dan Fiktif Positif

Perkembangan yang sering disorot adalah meluasnya kompetensi absolut PTUN pascaterbitnya UU Administrasi Pemerintahan, antara lain mencakup kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, dan memutus permohonan terkait fiktif positif (Heriyansyah, 2017; HR et al., 2018; Maridjo, 2022). Literatur mengenai tindakan faktual—yang dikaitkan dengan pergeseran yurisdiksi onrechtmatige overheidsdaad—menegaskan bahwa sebelum perubahan, gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah cenderung diperiksa peradilan umum. Kemudian, UU Administrasi Pemerintahan dan regulasi Mahkamah Agung dipahami mengalihkan/menegaskan kompetensi PTUN terhadap tindakan administrasi, termasuk tindakan faktual (Abrianto et al., 2020; Arwanto, 2017; Asimah et al., 2020).

Akan tetapi, penelitian implementatif menunjukkan adanya inkonsistensi: meskipun pergeseran yurisdiksi ditegaskan, peradilan umum masih banyak memeriksa perkara PMH tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian penanganan dan tumpang tindih kompetensi (Asimah et al., 2020; Hakim & Amnesti, 2022; Ilmiyah, 2023). Kewenangan PTUN untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang juga digambarkan sebagai paradigma baru. Sebelumnya, isu penyalahgunaan wewenang kerap berkelindan dengan ranah tindak pidana korupsi, tetapi dalam rezim administrasi pemerintahan, PTUN diberi peran menilai ada/tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan/keputusan administrasi (Heriyansyah, 2017; Nurhidayati & Wibowo, 2023; Putrijanti & Leonard, 2019).

Sejumlah kajian kemudian menekankan bahwa perluasan ini meningkatkan ekspektasi perlindungan hukum warga, tetapi sekaligus meningkatkan kompleksitas dan menuntut penguatan integritas serta kapasitas sumber daya manusia peradilan—terutama hakim—agar fungsi pengawasan tidak melemah (Harjiyatni & Suswoto, 2017; Maridjo, 2022; Nurhidayati & Wibowo, 2023). Bahkan, terdapat kritik bahwa beberapa pasal pascaperluasan kompetensi mengandung ambiguitas atau berpotensi bertentangan dengan doktrin hukum administrasi yang mapan, sehingga menghasilkan problem teoretik dan kendala praktis bagi hakim PTUN (HR et al., 2018; Tohadi et al., 2019; Wairocana et al., 2021).

Pada aspek fiktif positif, literatur menempatkannya sebagai transformasi dari rezim fiktif negatif ke fiktif positif setelah UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksudkan mendorong peningkatan pelayanan publik dan memaksa pemerintah merespons permohonan warga (Maridjo, 2022; S, 2021; Wairocana et al., 2021). Namun, penelitian terbaru menyoroti perubahan akibat UU Cipta Kerja yang dipahami menghapus kewenangan PTUN untuk mengadili permohonan fiktif positif—sebagaimana dipersoalkan dalam kajian kewenangan PTUN menguji sikap diam pejabat—dan menimbulkan perhatian publik karena dianggap menciptakan kekosongan/ketidakjelasan mekanisme (Alandi & Mayasari, 2024; Fadli et al., 2023; Nashir, 2024).

Dalam kerangka sengketa warga versus pejabat TUN, isu ini relevan karena "sikap diam" pejabat atas permohonan warga dapat menjadi bentuk kerugian administratif. Beberapa kajian menyatakan warga masih dapat menempuh konstruksi gugatan tindakan faktual/onrechtmatige overheidsdaad untuk menguji sikap diam tersebut, meskipun bukan lagi melalui acara permohonan fiktif positif (Fadli et al., 2023; Hakim & Amnesti, 2022; Ilmiyah, 2023). Dengan demikian, perluasan kompetensi PTUN membuka kanal lebih luas bagi warga untuk menggugat tindakan pemerintahan, tetapi di saat yang sama memunculkan lapisan baru problem kompetensi, prosedur, dan konsistensi penerapan norma (Asimah et al., 2020; Tohadi et al., 2019; Wairocana et al., 2021).

________________________________________

6. Standar Pengujian: AUPB/AAUPB, Kepentingan Umum, dan Good Governance

Dalam berbagai kajian, PTUN tidak dipahami sekadar menilai kesesuaian formal keputusan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi forum pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB/AAUPB) sebagai standar untuk menilai kualitas tindakan administrasi (Harahap, 2020; Putri et al., 2023; Putrijanti et al., 2018). Bahkan, literatur menyebut UU Administrasi Pemerintahan sebagai transformasi AUPB yang selama ini dipraktikkan menjadi norma hukum mengikat, dan pengawasan penerapannya dilakukan oleh PTUN dalam menjalankan fungsi peradilan sekaligus fungsi pengawasan (Dahlan & Chandra, 2021; Putrijanti, 2017; Putrijanti et al., 2018). Dalam arah yang sama, penelitian tentang peran PTUN menegakkan prinsip kepentingan umum menggambarkan PTUN sebagai pengawas yudisial yang independen dan imparsial untuk mencegah pejabat menerbitkan keputusan yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai asas pemerintahan yang baik (Putrijanti, 2017; Putrijanti et al., 2018; Seipul et al., 2024).

Keterkaitan PTUN dengan agenda good governance juga muncul kuat dalam literatur: PTUN dilukiskan berfungsi mendorong pemerintahan yang baik, mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku pejabat tata usaha negara, serta memberi perlindungan kepada warga yang dirugikan (Ananda, 2023; Maridjo, 2021; Seipul et al., 2024). Namun, terdapat pula nuansa kritik: keberhasilan fungsi kontrol PTUN dalam mendorong pemerintahan yang baik dinilai dapat "berbanding terbalik" dengan realitas semakin meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Problemnya sering diletakkan bukan semata pada ada/tidaknya PTUN, melainkan pada isu sistemik seperti eksekusi putusan dan ketidakpatuhan lembaga pemerintah terhadap putusan PTUN (Darusman, 2022; Harjiyatni & Suswoto, 2017; Maridjo, 2021).

Artinya, dalam mengadili sengketa warga versus pejabat TUN, standar AUPB dan kepentingan umum dapat tersedia pada tingkat adjudikasi, tetapi efektivitas perlindungan hak warga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan eksekusi putusan dan budaya kepatuhan administrasi (Maridjo, 2021; Masrufah & Wibowo, 2023; Soleh, 2018).

________________________________________

7. Problematika Eksekusi Putusan: Dari "Kekuatan Putusan" ke Kepatuhan Pejabat

Salah satu isu paling konsisten dalam literatur PTUN adalah problem eksekutorial: putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu mudah dilaksanakan, dan pelaksanaan sering bergantung pada itikad baik pejabat TUN (Masrufah & Wibowo, 2023; Sari & Wibowo, 2023; Soleh, 2018). Kajian tentang eksekusi putusan menegaskan bahwa ketiadaan lembaga eksekutorial/landasan daya paksa yang kuat dan ketergantungan pada kepatuhan pejabat membuat putusan PTUN berisiko menjadi "macan kertas," sehingga makna kontrol yuridis dalam pemerintahan dapat melemah (Darusman, 2022; Masrufah & Wibowo, 2023; Soleh, 2018). Literatur lain menguraikan problem eksekusi secara lebih rinci, misalnya problem pencabutan KTUN, uang paksa, sanksi administrasi, serta lemahnya payung hukum pelaksanaan putusan sehingga eksekusi tetap diserahkan kepada pejabat TUN sebagai pihak yang kalah (Darusman, 2022; Maridjo, 2021; Putra, 2021).

Dalam kerangka perlindungan warga, implikasinya jelas: sekalipun PTUN dapat mengabulkan gugatan warga dan menyatakan keputusan pejabat batal/tidak sah, warga belum tentu menikmati kemenangan secara efektif apabila putusan tidak dieksekusi (Harjiyatni & Suswoto, 2017; Masrufah & Wibowo, 2023; Sari & Wibowo, 2023). Karena itu, beberapa kajian mendorong penguatan fungsi PTUN melalui pembenahan regulasi dan mekanisme eksekusi, termasuk gagasan pembentukan badan eksekutif untuk mengeksekusi putusan PTUN agar perlindungan hukum warga tidak berhenti pada tahap adjudikasi (Darusman, 2022; Harjiyatni & Suswoto, 2017; Soleh, 2018). Dengan demikian, mengadili sengketa antara warga negara dengan pejabat TUN tidak hanya berbicara tentang "putusan benar-salah," tetapi juga tentang kapasitas sistem untuk memaksa administrasi tunduk pada putusan pengadilan (Maridjo, 2021; Masrufah & Wibowo, 2023; Soleh, 2018).

________________________________________

8. Perspektif Hukum Islam: Siyāsah Qaḍā'iyyah, Nomokrasi Islam, dan Tradisi Peradilan terhadap Kezaliman Penguasa

8.1. Negara Hukum dan Peradilan dalam Kerangka Nomokrasi Islam

Sejumlah literatur Indonesia mengaitkan konsep negara hukum tidak hanya dengan rechtsstaat atau rule of law, tetapi juga dengan istilah nomokrasi Islam, dengan menekankan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting agar negara hukum bekerja dan hak warga tidak diabaikan (Dahlan & Chandra, 2021; Prasetyo et al., 2021). Meskipun rujukan tersebut tidak serta-merta mengislamkan PTUN, ia menyediakan basis konseptual bahwa dalam perspektif Islam pun, relasi penguasa-rakyat harus dapat diuji melalui institusi peradilan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol (Dahlan & Chandra, 2021; Prasetyo et al., 2021). Dalam konteks itu, PTUN sebagai mekanisme kontrol atas tindakan administrasi dapat dibaca sebagai salah satu wujud instrumen negara hukum yang secara fungsional sejalan dengan gagasan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga (Dahlan & Chandra, 2021; Seipul et al., 2024; Supraptiningsih, 2019).

8.2. Wilāyat al-Maẓālim sebagai Padanan Konseptual Peradilan Administrasi

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, dikenal institusi peradilan yang diarahkan untuk menangani keluhan rakyat terhadap penguasa dan melindungi hak-hak rakyat, yakni wilāyat al-maẓālim/niẓām al-maẓālim (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017). Kajian tentang urgensi peradilan al-maẓālim menegaskan bahwa lembaga ini diharapkan melindungi hak rakyat dan menyelesaikan sengketa antara penguasa dengan rakyat, serta dikaitkan dengan konteks kelembagaan modern yang menangani sengketa antara pemerintah dan warga akibat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga (Alfarisi, 2020). Sementara itu, analisis mengenai wilāyat al-maẓālim menegaskan adanya kesamaan dengan PTUN dari segi tugas dan wewenang menangani sengketa antara badan/pejabat tata usaha negara dan orang/badan hukum terkait keputusan yang menimbulkan kerugian, sehingga hak-hak warga terjamin dan terlindungi dari pelanggaran dan "kezaliman" (Ikhwan, 2017).

Bahkan, disebut pula bahwa kewenangan wilāyat al-maẓālim dalam sejarah dapat lebih luas—sampai mencakup ranah yang pada masa kini ditangani oleh beberapa lembaga seperti PTUN dan ombudsman—sehingga memberi masukan positif bagi pembangunan institusi peradilan hak asasi manusia maupun peradilan administrasi (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017). Dengan demikian, ketika topik difokuskan pada mengadili sengketa antara warga negara dengan pejabat TUN, perspektif hukum Islam dapat memaknainya sebagai bagian dari mandat peradilan untuk mengoreksi maẓālim (ketidakadilan/kezaliman) penguasa terhadap rakyat, yang secara fungsional paralel dengan PTUN sebagai pengawas yudisial atas tindakan/keputusan administrasi (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017; Seipul et al., 2024). Relevansi ini bersifat fungsional-institusional: sama-sama mengandaikan adanya ruang pengaduan/penuntutan warga terhadap tindakan penguasa dan adanya forum yudisial yang menguji tindakan itu dengan standar keadilan dan perlindungan hak (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017; Seipul et al., 2024).

8.3. Siyāsah Qaḍā'iyyah dan Fungsi Kontrol terhadap "Tirani" Penguasa

Beberapa literatur yang mengaitkan PTUN dengan siyāsah qaḍā'iyyah menekankan bahwa peran peradilan dalam perspektif politik hukum Islam adalah mengawasi/mengendalikan penguasa dan mengusut tindakan tirani penguasa terhadap rakyat, termasuk kebijakan prosedural yang dapat merugikan rakyat (Safitri & Wibowo, 2023). Dalam konteks ini, PTUN dipahami memiliki fungsi yang "relatif sama" dengan sengketa TUN pada umumnya—yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa administratif—sementara perspektif siyāsah qaḍā'iyyah memberi bingkai normatif bahwa peradilan hadir untuk memastikan tidak ada tirani terhadap hak-hak rakyat (Alfarisi, 2020; Safitri & Wibowo, 2023). Kerangka ini koheren dengan pemahaman PTUN dalam literatur hukum administrasi Indonesia sebagai mekanisme pengawasan yudisial atas pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan kepentingan umum (Putrijanti, 2017; Putrijanti et al., 2018; Seipul et al., 2024).

8.4. Sengketa PTUN dalam "Perspektif Hukum Islam" pada Praktik: Contoh Bidang Agraria

Kajian mengenai sengketa sertifikat hak guna bangunan di PTUN Makassar dalam perspektif hukum Islam menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dibaca melalui tiga dimensi—prosedur, substansi, dan kepentingan—serta menekankan bahwa pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, praktik adat, dan kearifan lokal (Amriani & Sewang, 2019). Meskipun kajian tersebut juga tetap bertumpu pada hukum positif—agraria dan hukum acara PTUN—ia menegaskan kemungkinan epistemik untuk menautkan penyelesaian sengketa administratif dengan nilai-nilai normatif Islam dalam rangka mewujudkan keadilan (Alfarisi, 2020; Amriani & Sewang, 2019). Dalam konteks tema artikel ini, pesan utamanya ialah: pembacaan "menurut hukum Islam" tidak harus mengganti hukum acara PTUN, tetapi dapat memberikan orientasi nilai agar fungsi pengadilan sebagai pelindung hak warga terhadap keputusan pejabat tetap berpusat pada keadilan dan perlindungan dari kezaliman (Alfarisi, 2020; Amriani & Sewang, 2019; Ikhwan, 2017).

________________________________________

9. Sintesis: PTUN sebagai Peradilan Administrasi Modern dan Relevansinya dengan Wilāyat al-Maẓālim

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, PTUN dalam hukum positif Indonesia dibentuk untuk mengadili sengketa antara warga (orang/badan hukum perdata) melawan badan/pejabat TUN akibat dikeluarkannya KTUN—dan dalam perkembangan tertentu, juga tindakan administrasi pemerintahan—dengan fungsi sebagai kontrol yudisial dan pelindung hak warga (Asimah et al., 2020; HR et al., 2018; Sugita, 2024). Fungsi ini secara konseptual sejalan dengan kebutuhan negara hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, menegakkan AUPB, dan memastikan kepentingan umum mendapat perlindungan dalam relasi administrasi (Putrijanti et al., 2018; Seipul et al., 2024; Supraptiningsih, 2019). Pada saat yang sama, perspektif hukum Islam menyediakan padanan historis wilāyat al-maẓālim yang diarahkan untuk menangani keluhan rakyat terhadap penguasa dan melindungi hak rakyat dari kezaliman, serta dinyatakan memiliki kesamaan fungsi dengan PTUN dalam menangani sengketa akibat keputusan yang merugikan warga (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017).

Namun, literatur juga menampilkan nuansa masalah yang perlu diperhatikan agar keselarasan fungsional itu tidak berhenti pada tingkat ide: perluasan kompetensi PTUN pascaterbitnya UU Administrasi Pemerintahan memang memperluas kanal perlindungan, tetapi juga menimbulkan ambiguitas norma dan inkonsistensi praktik yang dapat melemahkan kepastian hukum bagi warga (Asimah et al., 2020; HR et al., 2018; Tohadi et al., 2019). Di sisi lain, problem eksekusi putusan PTUN—ketika kepatuhan pejabat rendah dan mekanisme daya paksa terbatas—menjadi tantangan struktural perlindungan hak warga, sehingga tujuan pengawasan dan "pemberantasan kezaliman administratif" berisiko tidak efektif pada tahap implementasi (Maridjo, 2021; Masrufah & Wibowo, 2023; Soleh, 2018). Dari perspektif siyāsah qaḍā'iyyah yang menekankan pengawasan terhadap tirani penguasa, tantangan eksekusi putusan dan ketidakpatuhan administrasi justru merupakan titik kritis yang menentukan apakah peradilan benar-benar mampu melindungi hak rakyat (Alfarisi, 2020; Maridjo, 2021; Safitri & Wibowo, 2023).

________________________________________

10. Penutup

Peradilan Tata Usaha Negara dalam hukum positif Indonesia merupakan forum utama untuk mengadili sengketa antara warga negara (orang/badan hukum perdata) dengan pejabat/badan TUN yang timbul akibat keputusan administrasi (KTUN) dan—dalam perkembangan pascaterbitnya UU Administrasi Pemerintahan—juga mencakup perluasan terhadap tindakan administrasi tertentu (Asimah et al., 2020; Heriyansyah, 2017; Sugita, 2024). PTUN berperan sebagai kontrol yudisial atas pemerintah dengan standar pengujian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan AUPB, sekaligus menopang agenda kepentingan umum serta good governance (Putrijanti, 2017; Putrijanti et al., 2018; Seipul et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam, fungsi ini relevan dengan tradisi wilāyat al-maẓālim yang ditujukan untuk melindungi hak rakyat serta menyelesaikan sengketa rakyat-penguasa, sehingga PTUN dapat dibaca sebagai bentuk institusional modern yang secara fungsional menunaikan mandat keadilan dan perlindungan dari kezaliman administratif (Alfarisi, 2020; Ikhwan, 2017). Kendati demikian, efektivitas perlindungan warga melalui PTUN sangat dipengaruhi oleh konsistensi norma/kompetensi dan terutama keberhasilan eksekusi putusan. Tanpa penguatan aspek ini, peradilan berisiko gagal mewujudkan tujuan perlindungan hak warga yang menjadi inti baik dalam kerangka negara hukum maupun dalam orientasi siyāsah qaḍā'iyyah (Maridjo, 2021; Safitri & Wibowo, 2023; Soleh, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11(1). https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574

Alandi, H., & Mayasari, D. E. (2024). Kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif. Wajah Hukum, 8(1), 62. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1441

Alfarisi, M. H. (2020). Urgensi peran peradilan al-mazalim dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 1(2), 103–118. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.306

Amriani, A., & Sewang, A. M. (2019). Sengketa sertifikat hak guna bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perspektif hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 55–67. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10940

Ananda, L. A. (2023). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam berperan mengontrol administrasi pemerintah. Reusam: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 179. https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9382

Arwanto, B. (2017). Perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan faktual pemerintah. Yuridika, 31(3), 358. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857

Asimah, D., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2020). Implementasi perluasan kompetensi PTUN dalam mengadili tindakan faktual (onrechtmatige overheidsdaad/OOD). Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 4(1). https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531

Astomo, P. (2018). Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47

Bima, M. R. (2023). The dispute on determination of the general election commission members: A study of administrative effort implementation. Sign: Jurnal Hukum, 4(2), 277–290. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.163

Candra, M., Ismail, I., & Avriantara, F. (2023). Mengoptimalkan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(4), 401–409. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.703

Chayani, D. (2023). Existence of State Administrative Court in resolving disputes. Justices: Journal of Law, 2(2), 105–112. https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.50

Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara sebagai upaya dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik. Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, 6(1), 10. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609

Darusman, H. (2022). Anotasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 110/G/KI/2019/PTUN.BDG dan implikasinya terhadap pejabat tata usaha negara. Ahkam, 1(1), 130–147. https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.746

Ermawati, S. W. (2024). Authority or competence of the State Administrative Court (PTUN) on dispute subjects in Indonesia. Justices: Journal of Law, 3(1), 47–57. https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7

Fadli, F., Ilmar, A., & Ruslan, A. (2023). Kewenangan PTUN dalam menguji sikap diam pejabat pemerintahan. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 180. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.352

Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 14(1), 125–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833

Harahap, A. F. (2020). Penerapan perluasan keputusan tata usaha negara sebagai upaya dalam penegakan hukum administrasi dan kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance (Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Binamulia Hukum, 9(2), 171–182. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126

Harjiyatni, F. R. (2020). Memperjuangkan keadilan lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS). Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(2), 159. https://doi.org/10.22146/jmh.50997

Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 601–624. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5

Heriyansyah, D. (2017). Pergeseran kompetensi absolut PTUN dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 8(1), 35. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5525

HR, R., Heryansyah, & Pratiwi, K. (2018). Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

Hudoprakoso, P. (2022). Pemberlakuan upaya administrasi sebagai primum remedium dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jurnal Juristic, 3(01), 91. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2986

Ikhwan, I. (2017). Peranan wilāyat al-maẓālim dan relevansinya dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 258–278. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.258-278

Ilmiyah, Z. (2023). Rekontekstualisasi konsep tindakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum gugatan onrechtmatige overheids daad. Iblam Law Review, 3(2), 198–210. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.303

Jaelani, A. K. (2020). Implementasi daluarsa gugatan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2). https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090

Jhoniansyah. (2023). Settlement of village apparatus selection dispute through the State Administrative Court. Justices: Journal of Law, 2(3), 142–154. https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.13

Kadir, A., Bariun, L. O., & Siregar, W. A. (2022). Tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pasca berlakunya PERMA No. 6 Tahun 2018. Jurnal Restorative Justice, 6(1), 56–75. https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4100

Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). Eksistensi PTUN sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara dari sikap tindak administrasi negara. Yustitia, 7(2), 236–248. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144

Khoiriyyah, N. N. (2022). Studi analisis tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 776–785. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.443

Maridjo, M. (2021). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Magistra Law Review, 2(01), 40. https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065

Maridjo, M. (2022). Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jurnal Juristic, 3(01), 43. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984

Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal putusan dan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 113–118. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109

Nashir, M. (2024). Pudarnya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, 2(01), 84–95. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178

Nurhidayati, S., & Wibowo, A. (2023). Konsekuensi kompetensi absolut terhadap PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 118–128. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584

Nursafitri, D. A., & Santoso, B. (2024). Perbuatan melanggar hukum sebagai dasar pengajuan gugatan class action di PTUN. Verstek, 12(2), 127. https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83760

Parlina, N. (2021). Regulasi dan implementasi wajib menempuh upaya administrasi dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Jatiswara, 36(2), 163–176. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.285

Patawari. (2019). Sistem peradilan di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/c7g3u

Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian. Palar: Pakuan Law Review, 7(2), 473–486. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4366

Pratama, S. M., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2021). Kewenangan PTUN dalam memeriksa surat presiden tentang RUU Cipta Kerja dan implikasi putusannya. Risalah Hukum, 11–25. https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.516

Putra, F. (2021). Problem eksekutorial putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Justisi, 7(1), 66–75. https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201

Putri, T. B., Farida, N. Z., Haifa, A., & Adikancana, S. H. D. (2023). Analysis of the development of the State Administrative Court system (Case study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG). Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(1), 27–39. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57727

Putrijanti, A. (2017). Model fungsi pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 263. https://doi.org/10.22146/jmh.22627

Putrijanti, A., & Leonard, L. T. (2019). Kompetensi PERATUN untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 7(1). https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.605

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), 277. https://doi.org/10.22146/jmh.33056

S, I. F. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili perkara fiktif positif. Riau Law Journal, 5(1), 75. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879

Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (selayar pandang PTUN). Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 64–70. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.100

Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan kewenangan mengadili sengketa pajak antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 21–29. https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.21-29

Sari, L. P., & Wibowo, A. (2023). Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 59–63. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99

Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. Action Research Literate, 8(5). https://doi.org/10.46799/arl.v8i5.343

Soleh, M. A. (2018). Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604

Subihat, I. (2019). Sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yustitia, 5(1), 27–62. https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.58

Sugita, I. M. (2024). Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan khusus di Indonesia dengan konsekuensinya. Vyavahara Duta, 19(1), 32–42. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3372

Supraptiningsih, U. (2019). Peradilan satu atap sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2(2), 291–310. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627

Tohadi, T., Fania, F., & Gandhi, D. (2019). Problem teoretik dan implikasi praktis atas perubahan keputusan tata usaha negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art4

Umar, U. D. (2018). Memahami kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction? Sebuah studi tentang struktur dan karakteristiknya. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 405. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424

Wahyuni, S., & Wibowo, A. (2023). Authority, subject, and object of the dispute at the State Administrative Court (PTUN). Justices: Journal of Law, 2(1), 34–46. https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8

Wairocana, I. G. N., Layang, I. W. B. S., Sudiarta, K., Martana, P. A. H., Sudiarawan, K. A., & Hermanto, B. (2021). Kendala dan cara hakim Peradilan Tata Usaha Negara pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu pendekatan atas penanganan perkara fiktif positif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 563. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755

Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Widya Yuridika, 6(3), 405. https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530