01614 - Peradilan Militer Menurut Hukum Islam: Tinjauan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Anggota TNI dalam Kerangka Pluralisme Hukum Indonesia

Abstract

This article examines military justice in Indonesia from the perspective of Islamic law, situated within the context of legal pluralism that characterizes the Indonesian legal system. Indonesian military courts, constitutionally established under the Supreme Court and grounded in Law No. 31 of 1997, operate as a subsystem of national judicial power rather than as an independent system outside the state. The analysis draws on the discourse of Islamic legal transformation into national law, highlighting that "according to Islamic law" in the Indonesian context does not imply replacing the national criminal justice system with fiqh jinayah, but rather operationalizing principles of legality, objective justice, and non-discrimination within existing institutional frameworks. The case of Aceh—as the only region formally implementing jinayah through the Qanun Jinayat—illustrates the most complex intersection between military jurisdiction and Islamic criminal law, particularly through connectivity cases resolved via the splitsing mechanism. This article concludes that strengthening professionalism, inter-institutional coordination, and due process standards in military courts represents the most substantively meaningful interpretation of "military justice according to Islamic law" within Indonesia's Pancasila rule-of-law framework.

Keywords: military justice, Islamic law, legal pluralism, fiqh jinayah, TNI, Aceh, splitsing

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji peradilan militer di Indonesia dari perspektif hukum Islam, dalam konteks pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia. Peradilan militer Indonesia yang secara konstitusional berada di bawah Mahkamah Agung dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, beroperasi sebagai subsistem kekuasaan kehakiman nasional, bukan sebagai sistem peradilan yang terpisah dari negara. Analisis bertolak dari diskursus transformasi hukum Islam ke hukum nasional, dengan penegasan bahwa frasa "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak berarti menggantikan sistem hukum pidana nasional dengan fiqh jinayah, melainkan mengoperasionalkan prinsip-prinsip legalitas, keadilan objektif, dan non-diskriminasi dalam kerangka kelembagaan yang ada. Kasus Aceh—sebagai satu-satunya wilayah yang secara formal menerapkan jinayah melalui Qanun Jinayat—menggambarkan persimpangan paling kompleks antara yurisdiksi militer dan hukum pidana Islam, khususnya melalui perkara koneksitas yang diselesaikan dengan mekanisme splitsing. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan profesionalisme, koordinasi antarinstitusi, dan standar due process di peradilan militer merupakan pemaknaan paling substantif dari "peradilan militer menurut hukum Islam" dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Kata Kunci: peradilan militer, hukum Islam, pluralisme hukum, fiqh jinayah, TNI, Aceh, splitsing

________________________________________

1. Pendahuluan: Peradilan Militer, Hukum Islam, dan Pluralisme Hukum Indonesia

Pembahasan "peradilan militer menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas pluralisme hukum (legal pluralism) yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum nasional hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Islam (syariah) sebagai sumber yang memengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum nasional (Cahyawati & Burhanuddin, 2024; Muhajir et al., 2023; Wieringa, 2020). Dalam literatur yang membahas pluralisme tersebut, Indonesia digambarkan tidak sepenuhnya menganut satu tradisi hukum tunggal, melainkan memadukan warisan sistem Eropa Kontinental (civil law) dengan keberadaan hukum adat dan pengaruh hukum Islam dalam ruang-ruang tertentu (Cahyawati & Burhanuddin, 2024; Muhajir et al., 2023; Wieringa, 2020). Karena itu, ketika isu peradilan militer—yang mengadili tindak pidana oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)—dianalisis "menurut hukum Islam", diskusinya cenderung bergerak pada dua sumbu: pertama, bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dan gagasan transformasi syariah ke hukum positif dipahami dalam wacana Indonesia; kedua, bagaimana desain kelembagaan peradilan militer Indonesia bekerja secara konstitusional dan bagaimana ia berinteraksi—atau berpotensi berbenturan—dengan dinamika formalisasi syariah, khususnya di Aceh (Harkrisnowo et al., 2017; Satria, 2018; Tegnan, 2016).

Di sisi lain, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa formalisasi syariah di Indonesia berlangsung dinamis, naik-turun, dan dipengaruhi konfigurasi politik serta relasi negara–agama pada tiap rezim (Aksa et al., 2023; Sufiarina & Fakhriah, 2012). Upaya mentransformasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional juga dipahami sebagai proyek yang tidak sederhana, terutama karena Indonesia bersifat majemuk secara etnis, budaya, dan agama, serta terdapat keragaman cara umat Islam menafsirkan teks-teks keagamaan (Aksa et al., 2023; Tegnan, 2016). Kerangka ini penting karena peradilan militer Indonesia beroperasi dalam sistem peradilan negara yang berbasis Pancasila dan UUD 1945, sehingga setiap argumentasi "menurut hukum Islam" harus dibaca sebagai upaya harmonisasi nilai dan prinsip dengan tata hukum nasional, bukan sebagai penggantian total sistem hukum pidana nasional oleh sistem fiqh jinayah (Aksa et al., 2023; Harkrisnowo et al., 2017; Tegnan, 2016).

________________________________________

2. Hukum Islam sebagai Sumber Norma dan Prinsip: Arah Transformasi dalam Hukum Nasional

Sejumlah kajian menempatkan hukum Islam di Indonesia sebagai himpunan norma yang bersumber dari ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah Indonesia, serta dipandang dapat ditransformasikan menjadi prinsip-prinsip yang kompatibel untuk memperkaya hukum nasional (Tegnan, 2016). Dalam kerangka itu, integrasi atau "interkoneksi" hukum Islam dengan hukum nasional dipahami kompleks dan historis, sekaligus memerlukan pemikiran progresif agar dapat diterima lintas kelompok dan tetap selaras dengan realitas empiris masyarakat plural (Harkrisnowo et al., 2017). Salah satu rekomendasi konseptual yang muncul adalah perlunya redesign, reformulate, dan renovate bangunan ushul fiqh sebagai basis pembentukan hukum Islam agar kontribusinya pada pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih optimal tanpa "membongkar" seluruh fondasi konseptual yang ada (Harkrisnowo et al., 2017). Rekomendasi lain menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan berbagai ilmu hukum yang berkembang di Indonesia, termasuk dalam bahasa dan substansi, dengan berorientasi pada norma moral ideal ajaran inti Islam sambil mempertimbangkan budaya dan realitas empiris masyarakat Indonesia yang plural (Harkrisnowo et al., 2017; Tegnan, 2016).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, perdebatan mengenai peran Islam dalam negara menguat pada masa perumusan UUD 1945; "Jakarta Charter" sempat memuat frasa kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluknya, tetapi frasa tersebut kemudian dihapus saat konstitusi dipromulgasikan (Martitah et al., 2021). Literatur mengenai taqnin (kodifikasi/legislasi aspek hukum Islam) juga menunjukkan bahwa momentum legislasi aspek-aspek tertentu hukum Islam menguat kembali dalam periode-periode tertentu dan cenderung dipengaruhi perubahan politik serta strategi penguasa dalam relasi negara–agama (Sufiarina & Fakhriah, 2012; Triana, 2018). Dengan kata lain, yang menguat dalam konteks Indonesia bukanlah adopsi total hukum pidana Islam ke tingkat nasional, melainkan pola selektif dan bertahap (gradual/tadriji atau tadarruj) yang berupaya mencegah resistensi sosial dan menjaga keselarasan dengan kerangka negara-bangsa Pancasila (Satria, 2018; Triana, 2018).

________________________________________

3. Kerangka Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) yang Relevan untuk Diskursus "Peradilan Militer"

Di dalam kajian tentang penerapan Qanun Jinayat Aceh, hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dijelaskan mengklasifikasikan sanksi pidana ke dalam tiga kategori utama: hudud, qisas, dan ta'zir (Ahmed, 2021). Klasifikasi ini penting bukan untuk menyimpulkan secara otomatis adanya "peradilan militer Islam" di Indonesia, melainkan untuk menyediakan lensa normatif tentang bagaimana suatu komunitas Muslim—dalam hal ini Aceh—menerjemahkan ide-ide jinayah ke perangkat hukum positif dan kelembagaan peradilan (Ahmed, 2021; Lusarno, 2022). Kajian historis atas perumusan Qanun Jinayat Aceh juga menegaskan bahwa meskipun dalam fiqh ketentuan hudud dipandang "disepakati" dari sisi jenis perbuatan dan sanksinya, tidak semua bentuk sanksi hudud diadopsi ke dalam Qanun Aceh No. 6/2014, dan penghapusan beberapa sanksi—misalnya rajam, hukuman mati, dan potong tangan—dipengaruhi perdebatan keras, kesiapan pemerintah dan masyarakat, ketidakselarasan dengan hukum acara Indonesia, disparitas pendapat ulama, serta keyakinan bahwa penegakan hukum pidana Islam memerlukan pentahapan (tadarruj) (Lusarno, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa "penerjemahan" norma syariah ke hukum positif—termasuk ranah pidana—bergerak melalui negosiasi dengan prinsip legal-prosedural negara, dan tidak semata-mata mengikuti teks fiqh secara literal (Lusarno, 2022; Triana, 2018).

Dalam diskursus transformasi hukum Islam ke hukum nasional, prinsip legalitas juga ditekankan sebagai syarat dasar adanya pertanggungjawaban pidana: suatu perbuatan harus terlebih dahulu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku, yakni harus ada dasar hukum yang jelas (Tegnan, 2016). Kajian mengenai asas legalitas dalam konteks tindak pidana terorisme menjelaskan prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia lege—tidak ada delik dan pidana tanpa ketentuan hukum lebih dahulu—sekaligus menegaskan larangan penghukuman berbasis hukum tidak tertulis/adat dan larangan analogi dalam KUHP sebagai artikulasi penting dari asas legalitas (Qodir et al., 2022). Walaupun kajian tersebut juga menunjukkan adanya "krisis" asas legalitas dalam praktik tertentu—misalnya penggunaan hukum retroaktif demi klaim pemenuhan keadilan pada kejahatan serius—ia tetap memperlihatkan bahwa perdebatan legalitas, meliputi kepastian norma, non-retroaktif, dan prosedur adil, merupakan isu sentral ketika negara mengadili tindak pidana yang berdampak besar atau pelakunya merupakan aktor berstatus khusus (Qodir et al., 2022; Tegnan, 2016).

________________________________________

4. Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Ketatanegaraan dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan UUD 1945, kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi; MA membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer (AlQahtani et al., 2018; Cahyawati & Burhanuddin, 2024; Faisal, 2023). Penjelasan tentang struktur ini juga muncul dalam kajian perbandingan sistem peradilan Indonesia–Prancis, yang menegaskan keberadaan peradilan militer sebagai salah satu special courts untuk kelompok tertentu, berdampingan dengan peradilan agama dan peradilan TUN di bawah MA (Faisal, 2023). Literatur tentang sistem hukum Indonesia juga menegaskan pengakuan konstitusional atas pembagian lingkungan peradilan tersebut, termasuk lingkungan peradilan militer yang mengadili personel militer (AlQahtani et al., 2018; Cahyawati & Burhanuddin, 2024; Muhajir et al., 2023).

Dalam konteks one roof judicial system, kajian mengenai sistem satu atap menegaskan bahwa penguatan independensi peradilan ditempuh melalui penempatan empat lingkungan peradilan di bawah MA, tetapi upaya ini belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat dualisme di beberapa area. Disebutkan pula bahwa pengecualian implementasi penuh mencakup Peradilan Militer dan Pengadilan Pajak (AlQahtani et al., 2018). Kajian yang sama merinci bahwa peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Militer Pertempuran, dengan MA sebagai puncak (kasasi) (AlQahtani et al., 2018). Dalam uraian struktur perkara pidana, disebutkan bahwa untuk terdakwa berpangkat Kapten atau lebih rendah, pemeriksaan tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Militer, banding di Pengadilan Militer Tinggi, dan kasasi di MA (AlQahtani et al., 2018). Literatur tersebut juga menjelaskan Mahkamah Militer Pertempuran sebagai pengadilan khusus dalam yurisdiksi militer yang memeriksa perkara pidana di daerah pertempuran dan putusannya bersifat tingkat pertama dan terakhir—bersifat ad hoc, dibentuk bila diperlukan (AlQahtani et al., 2018). Seluruh detail struktural ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengadilan militer Indonesia dirancang sebagai subsistem dari kekuasaan kehakiman nasional, bukan sebagai sistem peradilan terpisah dari negara (AlQahtani et al., 2018; Faisal, 2023).

________________________________________

5. Yurisdiksi Peradilan Militer atas Tindak Pidana Anggota TNI: Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

Dalam paparan mengenai Peradilan Militer, ditegaskan bahwa kewenangan mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Faisal, 2023). Kajian itu menyebut bahwa Peradilan Militer berwenang mengadili "kejahatan militer" yang dilakukan oleh prajurit, pihak yang dipersamakan dengan prajurit menurut undang-undang, anggota golongan/instansi yang dipersamakan dengan prajurit, serta seseorang non-prajurit yang menurut undang-undang dipersamakan dengan prajurit (Faisal, 2023). Dengan demikian, ketika anggota TNI melakukan tindak pidana, desain normatif yang dijelaskan dalam sumber tersebut memposisikan peradilan militer sebagai forum adjudikasi utama, berdasarkan status subjek hukum (prajurit) dan/atau klasifikasi tindak pidana (AlQahtani et al., 2018; Faisal, 2023).

Namun, literatur lain menyoroti bahwa dalam praktik dan pengaturan tertentu, yurisdiksi peradilan militer yang luas—yang menempatkan "semua tindak pidana oleh anggota militer" ke ranah peradilan militer—dapat menimbulkan problem disharmoni normatif. Hal ini tampak, misalnya, dalam konteks tindak pidana khusus seperti pencucian uang, ketika ada perluasan kompetensi penyidikan di luar struktur penyidik militer dan terjadi perdebatan tentang forum peradilan yang tepat (Musadad, 2023). Kajian tentang kebijakan pidana terhadap pencucian uang menekankan adanya perbedaan kewenangan penyidik atas tindak pidana pencucian uang oleh anggota TNI yang menimbulkan disharmoni norma dan polemik dalam penegakan hukum; kajian itu juga menyatakan bahwa perkara oleh anggota TNI "seharusnya" berada dalam yurisdiksi peradilan militer, serta menyoroti kerentanan peradilan militer dalam melanjutkan proses hukum jenis perkara tersebut (Musadad, 2023). Nuansa ini penting: pada tingkat normatif, UU Peradilan Militer diposisikan sebagai dasar, tetapi pada tingkat kebijakan kriminal dan koordinasi penegakan hukum, muncul ketegangan antara status pelaku, jenis tindak pidana (umum/khusus), dan otoritas penyidikan/penuntutan (Faisal, 2023; Musadad, 2023).

________________________________________

6. Prinsip-Prinsip "Menurut Hukum Islam" yang Dapat Dioperasionalkan dalam Peradilan Militer Indonesia

Karena sumber-sumber yang tersedia lebih banyak membahas relasi syariah dan hukum nasional serta praktik jinayah Aceh, "menurut hukum Islam" dalam artikel ini dipahami sebagai penerapan prinsip-prinsip normatif yang diakui dalam diskursus hukum Islam di Indonesia—terutama keadilan, kepastian/legalitas, dan pencegahan diskriminasi—ke ranah peradilan militer yang mengadili tindak pidana oleh anggota TNI (Harkrisnowo et al., 2017; Qodir et al., 2022; Tegnan, 2016). Kajian tentang integrasi hukum Islam dan hukum nasional menekankan bahwa nilai keadilan menuntut penentuan perkara secara adil dan objektif tanpa diskriminasi (Harkrisnowo et al., 2017). Dalam perspektif transformasi hukum Islam, penegasan atas pentingnya asas legalitas juga muncul sebagai syarat pertanggungjawaban pidana: harus ada basis hukum yang jelas baik pada hukum pidana materiil maupun formil (Tegnan, 2016). Prinsip legalitas ini, dalam elaborasi kajian asas legalitas pada tindak pidana terorisme, juga dikaitkan dengan larangan hakim mendasarkan pemidanaan pada hukum tidak tertulis/kebiasaan dan larangan analogi, serta dikaitkan dengan ide lex certa—ketepatan dan kejelasan rumusan delik—sebagai bagian dari tuntutan kepastian (Qodir et al., 2022).

Jika prinsip-prinsip ini ditarik ke adjudikasi tindak pidana oleh anggota TNI, maka "menurut hukum Islam" (sebagai nilai yang ditransformasikan ke hukum nasional) dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan agar peradilan militer menegakkan due process of law dan kepastian dasar hukum secara ketat, sehingga status militer pelaku tidak menjadi alasan pelemahan objektivitas pembuktian atau pengurangan standar prosedural (Harkrisnowo et al., 2017; Qodir et al., 2022; Tegnan, 2016). Literatur yang menelaah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak mengkritik proses peradilan yang tidak menghadirkan pembuktian yang cukup dan tidak memenuhi prinsip due process of law; kritik tersebut memperlihatkan bahwa kelembagaan peradilan yang membawa atribut "syariah" sekalipun tetap dapat dipersoalkan bila prosedur pembuktian dan pertimbangan hakim tidak kuat (Armia, 2020). Kritik ini relevan sebagai pengingat umum: baik peradilan militer maupun peradilan syariah harus mengoperasionalkan prinsip keadilan, objektivitas, dan kepastian melalui standar pembuktian dan prosedur yang transparan (Armia, 2020; Harkrisnowo et al., 2017; Tegnan, 2016).

________________________________________

7. Aceh sebagai Laboratorium Interaksi Syariah–Hukum Nasional dan Relevansinya bagi Anggota TNI

Aceh diposisikan sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus untuk menerapkan syariah secara formal dan komprehensif di wilayahnya, termasuk membentuk institusi penegak syariah seperti Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariah, dan Wilayatul Hisbah (WH) (Ahmed, 2021; Formichi, 2012). Kajian implementasi Qanun Jinayat menegaskan bahwa Aceh memperoleh hak istimewa menerapkan hukum Islam dalam wilayahnya, dan pelaksanaan tersebut didukung pembentukan institusi penegak syariah serta kerja sama pemerintah Aceh dengan kepolisian dan kejaksaan, di mana polisi berperan sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum dalam kerangka implementasi hukum Islam (Ahmed, 2021). Sumber lain menegaskan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Aceh melibatkan Pengadilan Negeri (peradilan umum), PTUN (peradilan TUN), Mahkamah Syar'iyah (peradilan agama), serta Pengadilan Militer (peradilan militer), sehingga pluralitas lembaga peradilan memang hadir secara institusional di wilayah Aceh (Formichi, 2012).

Namun, literatur implementasi Qanun Jinayat juga mengidentifikasi tantangan serius: WH secara normatif dibatasi pada fungsi pengawasan, sedangkan penyidikan menjadi otoritas polisi; dalam praktik, polisi kerap mengabaikan hukum Islam karena ada ketentuan yang dipandang bertentangan dengan hukum nasional, sehingga banyak kasus pelanggaran syariah berakhir pada rekonsiliasi di kepolisian dan tidak berlanjut ke penuntutan di pengadilan (Ahmed, 2021). Kajian yang sama menyimpulkan bahwa prinsip equality before the law dan legal certainty belum menjadi prinsip utama dalam penerapan hukum Islam di Aceh (Ahmed, 2021). Tambahan lagi, kajian mengenai posisi Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan adanya problem ketidakpastian karena perubahan perumusan posisi Mahkamah Syar'iyah dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) yang tidak lagi menyebutnya secara eksplisit sebagai "pengadilan khusus", yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian posisi dan kewenangan absolutnya, terutama seiring meningkatnya kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang jinayah (Taufik, 2018). Kompleksitas inilah yang menjadi latar ketika anggota TNI melakukan tindak pidana di Aceh: ia berada di simpang jalan antara yurisdiksi peradilan militer nasional dan klaim penerapan jinayah Aceh sebagai hukum positif lokal berbasis syariah (Ahmed, 2021; Formichi, 2012; Taufik, 2018).

________________________________________

8. Mengadili Tindak Pidana Anggota TNI di Aceh: Connectivity Cases, Dualisme Norma, dan Praktik Splitsing

Kajian yang secara langsung membahas penyelesaian perkara pidana anggota TNI dalam konteks Aceh adalah analisis mengenai connectivity cases (perkara koneksitas) terkait Aceh Qanun No. 7 Tahun 2013 (Hukum Acara Jinayat) vis-à-vis UU No. 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer) (Hasan, 2024). Kajian tersebut menegaskan bahwa pemberlakuan Qanun Acara Jinayat menciptakan persoalan tersendiri karena sebelumnya koneksitas bagi prajurit TNI telah diatur dalam UU Peradilan Militer, tetapi Qanun juga mengatur hal yang sama dengan substansi berbeda, sehingga memunculkan risiko benturan norma dan dualisme pengaturan (Hasan, 2024). Temuan utama kajian itu menyatakan bahwa Qanun No. 7/2013 tidak berlaku mengikat bagi setiap prajurit TNI yang melakukan jarimah bersama pihak yang tunduk pada peradilan syariah Aceh; dalam praktik, penegakan hukum terhadap perkara koneksitas melibatkan mekanisme splitsing, yaitu pelaku yang berstatus TNI diselesaikan di peradilan militer, sedangkan pelaku sipil diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah (Hasan, 2024). Kajian tersebut juga menekankan bahwa baik institusi peradilan syariah Aceh maupun peradilan militer sama-sama bermuara pada Mahkamah Agung, dan mendorong profesionalisme serta sikap aparat di kedua lingkungan peradilan tersebut (AlQahtani et al., 2018; Hasan, 2024).

Pola splitsing ini paralel dengan kebutuhan koordinasi lintas institusi yang juga dibahas dalam kajian koneksitas pada tindak pidana perdagangan orang ketika pelaku melibatkan unsur militer dan sipil; kajian itu menekankan bahwa keterlibatan anggota TNI/Polri menjadi hambatan khusus karena adanya regulasi khusus yang mengatur forum peradilan bagi anggota TNI, dan bahwa mekanisme "connectedness justice" diperlukan untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili anggota TNI dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu rezim penegakan hukum (Yani & Barthos, 2020). Dengan demikian, baik pada kasus jinayah Aceh maupun pada kasus tindak pidana tertentu lain, problem kuncinya bukan sekadar "forum mana yang mengadili", melainkan bagaimana memastikan kepastian hukum, koordinasi penyidikan–penuntutan, dan konsistensi standar pembuktian serta perlindungan hak-hak pihak terkait dalam sistem yang plural dan sektoral (Hasan, 2024; Musadad, 2023; Yani & Barthos, 2020).

________________________________________

9. Ketegangan antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Pengkhususan Forum: Pelajaran dari Jinayah Aceh

Dari perspektif transformasi hukum Islam di Indonesia, Aceh sering menjadi contoh bagaimana penerapan syariah diposisikan "di dalam koridor sistem legislasi yang ada", sehingga syariah diterapkan secara formal dengan payung hukum dan dipahami sebagai bagian yang memperkuat sistem hukum nasional, bukan sebagai praktik individual semata (Ahmed, 2021; Lusarno, 2022). Namun, kajian implementasi Qanun Jinayat menunjukkan adanya ketegangan operasional yang memengaruhi kepastian: mulai dari persoalan kewenangan WH dan dominasi polisi dalam penyidikan, hingga kecenderungan penyelesaian damai di tingkat kepolisian karena konflik ketentuan Qanun dengan hukum nasional (Ahmed, 2021). Dalam konteks persidangan, studi tentang pelaksanaan jinayat juga menemukan adanya keragaman praktik penerapan regulasi persidangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dipengaruhi antara lain oleh kesiapan infrastruktur; sebagian Mahkamah Syar'iyah menerapkan regulasi MA, sebagian mengabaikan, dan sebagian menjalankan berdasarkan kesepakatan para pihak (Formichi, 2012). Keragaman praktik semacam ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma materiil (Qanun), tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan konsistensi prosedural (Ahmed, 2021; Formichi, 2012).

Isu sanksi dan praktik pemidanaan juga menambah lapisan perdebatan. Kajian tentang caning (cambuk) publik di Aceh mengkritik bahwa caning yang dilakukan di depan publik tidak menjamin efek jera, dapat memunculkan risiko imitasi oleh anak-anak yang menonton, dan dipraktikkan sebagai bentuk penegakan Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat (Yunus et al., 2022). Kajian historis perumusan Qanun Jinayat juga menunjukkan adanya perdebatan keras mengenai jenis sanksi yang dianggap tidak selaras dengan hukum acara Indonesia serta kebutuhan pentahapan (tadarruj), yang pada akhirnya memengaruhi desain sanksi yang benar-benar diadopsi dalam Qanun (Lusarno, 2022). Seluruh dinamika ini relevan untuk pembahasan tindak pidana anggota TNI karena memperlihatkan tantangan besar ketika sebuah wilayah memiliki rezim jinayah berbasis syariah, sementara subjek tertentu (prajurit) tetap berada di bawah rezim peradilan militer nasional: problem keadilan dan kepastian dapat muncul jika standar prosedural, jenis sanksi, dan akses pada upaya hukum berbeda tajam antar forum (Ahmed, 2021; Hasan, 2024; Yunus et al., 2022).

________________________________________

10. Implikasi bagi Peradilan Militer yang Mengadili Anggota TNI: Standar Hukum, Akuntabilitas, dan Reformasi

Sejumlah literatur menyoroti bahwa militer Indonesia memiliki sejarah keterlibatan dalam urusan politik dan hukum, yang menjadi bagian dari konteks lebih luas relasi sipil–militer dan tantangan demokratisasi (Caramés, 2011; Salma et al., 2022). Dalam kajian tentang reformasi sektor keamanan dan post-legislative scrutiny, disebutkan bahwa kasus-kasus anggota TNI dalam praktik diproses oleh peradilan militer, bukan oleh mekanisme lain seperti pengadilan HAM ad hoc, dan hal ini dikaitkan dengan kompleksitas reformasi militer dan isu pelanggaran HAM berat yang sulit diproses (Salma et al., 2022). Walaupun pembahasan ini tidak identik dengan tindak pidana umum sehari-hari, ia menegaskan bahwa pilihan forum peradilan (militer vs. non-militer) memiliki implikasi akuntabilitas dan persepsi keadilan, terutama ketika menyangkut pelaku bersenjata negara (Salma et al., 2022). Pada saat yang sama, kajian tentang peradilan militer dalam kerangka sistem satu atap menempatkan independensi dan bebas-intervensi sebagai prinsip penting kekuasaan kehakiman; sehingga konsistensi struktur satu atap dan pengurangan dualisme kelembagaan menjadi isu yang memengaruhi kualitas peradilan, termasuk peradilan militer (AlQahtani et al., 2018).

Dalam bahasa transformasi hukum Islam, penekanan pada asas legalitas, keadilan objektif tanpa diskriminasi, serta kebutuhan harmonisasi hukum Islam dengan ilmu hukum dan realitas plural, dapat dibaca sebagai landasan normatif untuk menilai—dan memperbaiki—kinerja peradilan militer dalam mengadili tindak pidana anggota TNI (Harkrisnowo et al., 2017; Tegnan, 2016). Prinsip legalitas—dengan tuntutan rumusan yang jelas (lex certa), larangan analogi, dan larangan pemidanaan berbasis norma tidak tertulis—dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan untuk memastikan keterukuran putusan (Qodir et al., 2022; Tegnan, 2016). Sebaliknya, pengalaman perdebatan retroaktivitas pada tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa ketika negara memilih jalur yang menyimpang dari legalitas ketat demi klaim keadilan atas kejahatan serius, ia menghadapi kontroversi serius tentang fairness proses peradilan (Qodir et al., 2022). Bagi peradilan militer, pelajaran ini mendorong kehati-hatian agar pengkhususan forum (karena status prajurit) tidak berubah menjadi pengkhususan standar—misalnya standar pembuktian dan transparansi yang lebih rendah—karena itu akan bertentangan dengan tuntutan keadilan objektif dan kepastian hukum yang justru dipandang penting dalam diskursus hukum Islam–hukum nasional (Armia, 2020; Harkrisnowo et al., 2017; Tegnan, 2016).

________________________________________

11. Sintesis "Peradilan Militer Menurut Hukum Islam" untuk Tindak Pidana Anggota TNI: Model Prinsipil dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila

Berdasarkan literatur yang tersedia, sintesis "peradilan militer menurut hukum Islam" dalam konteks pengadilan tindak pidana anggota TNI di Indonesia paling kuat dirumuskan sebagai agenda institusional dan prosedural yang menempatkan nilai dan prinsip hukum Islam—sebagaimana ditransformasikan dalam diskursus hukum nasional—ke dalam praktik peradilan militer.

Pertama, agenda legalitas dan kepastian: pertanggungjawaban pidana harus ditopang dasar hukum yang jelas (materiil dan formil) serta praktik peradilan yang menghindari analogi dan norma tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan (Qodir et al., 2022; Tegnan, 2016).

Kedua, agenda keadilan objektif dan non-diskriminasi: nilai keadilan dalam hukum Islam di Indonesia menuntut penentuan perkara secara objektif tanpa diskriminasi, yang dapat diterjemahkan sebagai standar pembuktian dan due process yang konsisten meskipun terdakwa berstatus prajurit (Armia, 2020; Harkrisnowo et al., 2017).

Ketiga, agenda harmonisasi dan kompatibilitas: sebagaimana pengalaman Qanun Jinayat menunjukkan kebutuhan penyesuaian dengan hukum acara Indonesia dan pentingnya pentahapan, maka pembenahan peradilan militer—termasuk dalam perkara koneksitas di Aceh—memerlukan harmonisasi prosedur dan koordinasi lintas institusi (polisi, jaksa, peradilan militer, dan Mahkamah Syar'iyah) agar tidak terjadi ketidakpastian dan disparitas perlakuan (Hasan, 2024; Lusarno, 2022; Yani & Barthos, 2020).

Dalam konteks Aceh, model praktis yang tercermin dalam kajian koneksitas adalah mekanisme splitsing—TNI di peradilan militer, sipil di Mahkamah Syar'iyah—sebagai respons terhadap dualisme norma Qanun dan UU Peradilan Militer (Hasan, 2024). Akan tetapi, literatur implementasi syariah Aceh mengingatkan bahwa penerapan hukum—termasuk syariah—masih menghadapi tantangan equality before the law dan legal certainty, serta problem koordinasi dengan aparat penegak hukum nasional (Ahmed, 2021). Karena itu, "menurut hukum Islam" tidak cukup dimaknai sebagai pemberian label syariah atau pemisahan forum, melainkan sebagai penguatan substansi keadilan, kepastian, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam semua lingkungan peradilan—termasuk peradilan militer—di bawah kerangka negara hukum Indonesia (Ahmed, 2021; AlQahtani et al., 2018; Harkrisnowo et al., 2017).

________________________________________

12. Kesimpulan

Peradilan militer Indonesia secara konstitusional merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan berlandaskan UU No. 31 Tahun 1997, dengan struktur berlapis hingga kasasi di MA serta varian pengadilan khusus seperti Mahkamah Militer Pertempuran (AlQahtani et al., 2018; Faisal, 2023). Dalam perspektif "menurut hukum Islam" sebagaimana dibingkai literatur Indonesia, titik tekannya bukan pembentukan sistem peradilan militer Islam yang terpisah, melainkan operasionalisasi prinsip-prinsip yang sering dikaitkan dengan transformasi nilai syariah ke hukum nasional: asas legalitas dan kepastian, keadilan objektif tanpa diskriminasi, serta kebutuhan harmonisasi dengan kerangka prosedural negara dan realitas masyarakat plural (Harkrisnowo et al., 2017; Qodir et al., 2022; Tegnan, 2016).

Aceh memperlihatkan kompleksitas paling nyata melalui penerapan jinayah berbasis Qanun dan keberadaan Mahkamah Syar'iyah, sekaligus menampilkan persoalan kewenangan penegak hukum, konflik dengan hukum nasional, serta tantangan legal certainty; dalam konteks tindak pidana anggota TNI, kajian koneksitas menunjukkan Qanun Acara Jinayat tidak mengikat semua prajurit TNI dan perkara koneksitas cenderung diselesaikan melalui splitsing antara peradilan militer dan Mahkamah Syar'iyah (Ahmed, 2021; Hasan, 2024). Sintesis keseluruhan literatur tersebut mengarah pada satu agenda kunci: memperkuat profesionalisme, koordinasi, dan standar due process di peradilan militer (dan peradilan lain) agar pengadilan tindak pidana anggota TNI selaras dengan tuntutan kepastian hukum dan keadilan yang juga menjadi nilai penting dalam diskursus hukum Islam di Indonesia (Harkrisnowo et al., 2017; Hasan, 2024; Tegnan, 2016).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmed, S. (2021). How democracy affects religious freedom in Muslim majority countries. Asia-Pacific: Annual Research Journal of Far East & South East Asia, 38, 126–148. https://doi.org/10.47781/asia-pacific.vol38.iss0.2377

Aksa, F. N., Saifullah, T., & Fârâbî, A. (2023). The implementation of Qanun Jinayat in Aceh. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896

AlQahtani, S., Bagić, I., Mânica, S., Untoro, E., Rosie, J., & Nuzzolese, E. (2018). Under the lens: Dental expert witnesses in Brazil, Croatia, Indonesia, Italy, Saudi Arabia, and the United Kingdom. Journal of Forensic Dental Sciences, 10(1), 8. https://doi.org/10.4103/jfo.jfds_104_17

Armia, M. S. (2020). Public caning: Should it be maintained or eliminated? (A reflection of implementation sharia law in Indonesia). Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies), 7(2), 301. https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974

Cahyawati, D. P., & Burhanuddin, N. (2024). The Indonesian and French justice system (in comparison of structure and mechanism). Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14739

Caramés, A. (2011). Elections in 2009? Progress and obstacles in the construction of peace in the Ivory Coast. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1884124

Faisal, A. (2023). The intersection of Islamic law and nationhood in contemporary Indonesia. European Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 141–147. https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.2.441

Formichi, C. (2012). From rebellion to martyrdom? (pp. 171–201). https://doi.org/10.1163/9789004260467_008

Harkrisnowo, H., Juwana, H., & Oppusunggu, Y. U. (2017). Law and justice in a globalized world. https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292

Hasan, L. O. (2024). Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia under construction sharia economic supervision system in Indonesia. Asian Journal of Engineering Social and Health, 3(1), 134–146. https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i1.228

Lusarno, G. A. (2022). Maritime tribunal as quasi-judicial body in Indonesia. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 23(2), 55–66. https://doi.org/10.25104/transla.v23i2.1746

Martitah, M., Sumarto, S., & Hidayat, A. (2021). The existence of customary law and Islamic law in the optics of the Indonesian legal system. https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303643

Muhajir, M., Nisa', I. S., Munawar, A., & Karimullah, S. S. (2023). Agus Moh Najib's thoughts on the interconnection of Islamic law and national law. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 21(1), 86. https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2321

Musadad, A. (2023). The relationship of religion and state law in Indonesia paradigm theory perspective of the relationship between religion and the state. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 343–362. https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6934

Qodir, Z., Jubba, H., Hidayati, M., & Mutiarin, D. (2022). The formalization of sharia in Aceh to discipline the female body. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 60(1), 63–90. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90

Salma, S., Fajri, A., Hidayat, T., & Safri, E. (2022). The other side of the history of the formulation of Aceh Jinayat Qanun. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000

Satria, H. (2018). The principle of legality in criminal act of terrorism. Jurnal Cita Hukum, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.4959

Sufiarina, S., & Fakhriah, E. L. (2012). One roof judicial system in Indonesia. Indonesia Law Review, 2(3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v2n3.24

Taufik, G. A. (2018). Proportionality test in the 1945 Constitution: Limiting Hizbut Tahrir freedom of assembly. Constitutional Review, 4(1), 45–79. https://doi.org/10.31078/consrev413

Tegnan, G. G. H. (2016). Rule of law and human rights challenges in South East Asia: A case study of legal pluralism in Indonesia. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2836333

Triana, N. (2018). Urgency of arbitration clause in determining the resolution of sharia economic disputes. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 18(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872

Wieringa, S. E. (2020). The impact of Indonesia's 2019 presidential campaign on the human rights movement: Narrow solidarity versus affinity. Open Journal of Political Science, 10(04), 705–731. https://doi.org/10.4236/ojps.2020.104041

Yani, A., & Barthos, M. (2020). Transforming Islamic law in Indonesia from a legal political perspective. Al-Ahkam, 30(2), 159–178. https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6333

Yunus, N. R., Zein, F., & Siagian, A. (2022). Civil law system in Indonesia and its comparison with other legal systems. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 9(5), 1629–1650. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26168